Connect with us

Editor's Note

“Cucoklogi” Seratus Edisi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

 

MAJALAHPAJAL.NET – Tak ada kebetulan di dunia ini. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. (Meskipun itu dikatakannya untuk mengomentari hasil acak yang ditunjukkan dalam percobaan-percobaan fisika kuantum yang sulit ia percayai.) Semua sudah terorkestrasi oleh Sang Maestro Konser Alam Semesta, termasuk terbit dan bertahannya majalah ini.

Bahwa tidak ada kebetulan di dunia ini, orang Jawa sejak dulu sudah meringkusnya dengan kata ndilalah—lengkapnya ndilalah kersaning Allah. Sayang, agak sulit kita menemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesia untuk kata ndilalah ini (‘berkat kehendak Tuhan’?). Harap maklum, bahasa Indonesia memang bahasa kemarin sore di hadapan aneka bahasa daerah di Nusantara.

Setiap tahun kita (pemerintah) menyangka sambil berharap keras bahwa penerimaan pajak akan tercapai 100 persen. Namun siapa yang memainkan hak veto agar target itu baru tercapai lagi di tahun pajak 2021, setelah tidak tercapai di kurun 2009–2020? Siapa yang menyangka bahwa penerimaan pajak akan tercapai 100 persen—perhatikan angka 100—justru di tengah pandemi? Kenapa dan kenapa saat kali ke-5 kami ingin merayakan Hari Pajak 14 Juli ini dengan menerbitkan edisi khusus, niat ini harus bertepatan dengan volume ke-100 majalah ini? Fakta dan angka itu kami kunyah sebagai serpihan faktor yang berkonspirasi demi terbitnya volume ini.

Tak bisa tidak kecuali kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung keberlangsungan—ingin pakai kata sustainability tapi takut kualat—majalah ini.

Kami tidak punya probabilitas untuk mencapai usia 100 tahun sambil tetap menjadi jurnalis bersama majalah ini. Usia produktif kami dijamin tak akan sampai 100 tahun. Maka, membayangkan dan merayakan seratus edisi (per sewindu) tentu lebih realistis ketimbang merayakan ulang tahun ke-100 Majalah Pajak.

Bahkan, dari markas kami di pojok kecil yang tersembunyi oleh kaki masjid dan gedung-gedung tinggi kompleks Kantor Pusat DJP, kami tidak tahu apakah akan tetap berkarya mewujudkan another 100 editions of Majalah Pajak. Karena itu, kami sambut dan persembahkan volume ke-100 ini sebagai rasa syukur, tapi juga sebagai penghibur buat kami sendiri.

Tidak sepenuhnya kami paham kenapa kami bisa bertahan hingga sekarang. Dengan menyombong kami bisa saja bilang itu lantaran kemampuan kami menunggangi ombak transformasi zaman. Namun dalam hati, kami tahu ada faktor ndilalah berperan di sana.

Baca Juga: Makna Apresiasi dan Penghargaan untuk Wajib Pajak

Ada rasa bangga yang tertahan oleh rasa masygul mendapati majalah kami bertengger di ruang pajang narasumber yang hendak kami temui. Betapa tidak, pada detik itu, hampir pasti benak kami melayang ke media cetak lain yang harus tutup lapak karena perubahan zaman, maupun sebab lain. Pada ke mana eks-wartawan mereka?

Kami tidak tahu suasana batin pendiri majalah ini—dulu bernama Majalah Berita Pajak (MBP)—saat mereka mendapatkan izin terbit dari Menteri Penerangan RI pada tahun 1967. Yang jelas, MBP dengan moto “membangun profesionalisme perpajakan” seolah hanya ingin menyasar praktisi perpajakan dan petugas pajak, bukan khalayak yang lebih luas. Ia terbit dua pekanan sebagai majalah internal yang dipimpin oleh Direktur Penyuluhan Perpajakan (sekarang P2Humas) dan terbit kali terakhir sebagai MBP di awal tahun 2010.

Para pemimpin di Ditjen Pajak yang ingin menyelamatkan MBP lantas memberi amanah kepada Koperasi Pegawai Kantor Pusat Ditjen Pajak untuk mengelola majalah ini. Untuk itu, statusnya harus berubah: bukan lagi media internal yang mendapat dukungan anggaran dari uang negara melainkan menjadi media cetak pada umumnya yang harus mencari pembaca, pelanggan, dan pengiklan kalau mau bertahan. Ia harus hadir kembali dan menyelam sembari minum es teh: menyebarkan info dan berita perpajakan—dengan berbagai kesan ruwet dan “seram”-nya—secara benar, berimbang, dan menyejukkan, seraya bersaing dengan media lain yang “boleh” menulis secara lebih sensasional.

Setelah sekitar dua bulan masa inkubasi di akhir 2010, pada awal 2011 Majalah Berita Pajak berubah menjadi Berita Pajak (kata majalah ditanggalkan), sebagai media cetak bulanan, tak lagi dwi pekanan. Berita Pajak tampil dengan sampul (cover) yang tidak lagi menonjolkan foto pejabat; ia memakai kertas yang lebih bagus dan glossy—dan full color, dan dengan rubrik dan nada bercerita yang mengarah kepada tone-nya sekarang. Boleh dikata ini adalah 2,5 tahun masa transisi sekaligus masa trial and error untuk menemukan bentuk baru yang lebih pas.

Perubahan lebih radikal terjadi kelak ketika Berita Pajak beralih rupa menjadi Majalah Pajak. Ia tampil tak ubahnya majalah gaya hidup yang terkesan mewah. Sampul dipikirkan betul-betul, menampilkan gambar tokoh publik yang dipotret oleh fotografer profesional—bukan oleh reporter berita yang membidik gambar membosankan seorang pejabat yang lagi rapat.

Sepuluh edisi pertama langsung menggebrak dengan mewawancarai figur publik dan memotret mereka dalam berbagai gaya untuk mejeng di sampul dan isi. Seolah menegaskan kehadirannya sebagai majalah perpajakan yang dikemas ala majalah life style, di edisi perdana yang dibujuk menjadi cover adalah cewek: pebalap Alexandra Asmasoebrata. Dua volume pertama Majalah Pajak terbit di tahun 2013, sedangkan volume III dan seterusnya terbit di tahun-tahun berikutnya hingga sekarang.

Secara urut, kesepuluh tokoh sampul volume awal Majalah Pajak adalah Alexandra Asmasoebrata, Dahlan Iskan, Inul Daratista, Jusuf Kalla, Amien Sunaryadi (Wakil Ketua KPK 2003–2007), Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Rano Karno (Gubernur Banten), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor).

Tampak, dari terbitan di tahun pertama kehadirannya sebagai Majalah Pajak, kita sudah dapat menangkap pergeseran kecenderungan pemilihan tokoh—terutama yang berlatar pejabat publik—dari yang sebelumnya berada di level pusat maupun provinsi menuju ke tokoh atau pejabat publik di level Daerah Tingkat II (bupati dan wali kota). Ini selain cocok dengan moto Majalah Pajak belakangan sebagai “penghubung pusat dan daerah”, juga karena dalam perjalanan kemudian kami menyadari bahwa seorang bupati atau wali kota—sesuai dengan mandat kekuasaan di pundak mereka—memiliki peran yang lebih “langsung terasa” bagi rakyat.

Kekuasaan atau kebijakan gubernur tidak akan seketika dirasakan rakyat—karena masih ada jenjang kekuasaan sebelum sampai ke akar rumput—sebagaimana “jasa” Pak RT di kampung lebih langsung berdampak ketimbang titah Pak Camat di belakang meja.

Kami melihat, pengaruh para pemimpin di daerah ini sebetulnya dapat disalurkan ke dalam paduan suara yang “merayu” rakyat agar terpeluk dalam dekapan inklusi pajak. Di sinilah, Majalah Pajak, menemukan salah satu raison dêtre-nya alias alasan bagi eksistensinya.

Sampai kemudian kami menyadari, bahwa kesadaran pajak dapat dan harus digaungkan oleh siapa saja—presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Membayar pajak sebagai terjemahan falsafah gotong royong haruslah dipikul dan diinspirasikan secara bersama-sama oleh semua pihak—baik dia “orang” maupun “badan”—yang berkarya dan mendapatkan berkah dari bumi Indonesia. Kesadaran tentang ini kian menguatkan alasan keberadaan majalah ini.

Oh, ya, beberapa dari “orang” maupun “badan” yang menghidupkan gotong royong lewat pajak itu kami muat di daftar khusus di volume ini.

Selamat menikmati.

Editor in Chief

Populer