Connect with us

Tax Light

CARPE DIEM

Diterbitkan

pada

 

Adakah yang pernah berpikir atau bermimpi bahwa 73 tahun kemudian tanggal tercetuskan peran pajak bagi bangsa itu dinobatkan menjadi Hari Pajak?

Memiliki visi, sama dengan menuangkan bayangan dari alam pikiran ke dalam kenyataan. Orang boleh saja berteriak untuk mencapai impian. Namun, hanya sang pemimpi yang dapat mewujudkannya menjadi kenyataan yang berhak disebut sebagai pemenang. Kenyataannya, sang pemimpi bisa saja tidak menyadari bahwa apa yang dia impikan adalah sesuatu yang akan menegakkan martabat suatu bangsa dan negara.

Maka, mereka yang mencetuskan pentingnya pajak bagi Indonesia, bisa disebut pemimpi. Impian, atau hasil perenungan, mungkin saja terjadi di masa reses BPUPKI.  Seorang  Radjiman Wedyodiningrat mencetuskan pentingnya pemungutan pajak sehingga harus diatur hukum, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Pada Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 butir kedua, semuanya kemudian tertulis, “Segala pajak  untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.”

Adakah yang pernah berpikir atau bermimpi bahwa 73 tahun kemudian tanggal tercetuskan peran pajak bagi bangsa itu dinobatkan menjadi Hari Pajak?

Radjiman sudah tiada saat 14 Juli 2018 itu datang. Generasi penerusnya maju menerima penghargaan untuknya sebagai Tokoh Pencetus Pajak dalam UUD. Ia menjadi bagian dari sejarah yang melandasi latar belakang Hari Pajak. Sejarah, adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban, menurut Herodotus, Bapak Sejarah Dunia (http://www.pajak.go.id/article/pajak-riwayatmu-dulu-dan-kini). Dan Pajak, adalah sejarah itu sendiri, karena kisah adanya bahkan sudah dimulai sejak berabad-abad lalu. Sang cucu tentu saja merasa bangga menjadi keluarga seorang tokoh sejarah. Atau mungkin merasa terharu, terkejut, tidak percaya, sama ketika kita mendapati kenyataan bahwa orangtua yang selama ini biasa-biasa saja terhadap kita, ternyata lebih dihormati di luar rumah daripada di dalam rumahnya sendiri.

Kenyataan itu membuat hari yang kita jalani terasa membahagiakan. Maka terngianglah suatu frasa dalam Bahasa Latin yang artinya Petiklah HariCarpe diem. Horatius  Flaccus atau Horace, seorang penulis puisi pada zaman Kaisar Agustus, yang pertama kali mengucapkannya. Carpe diem, quam minimum credula postero.  Manfaatkan hari ini, petiklah hari ini, secara lebih optimal dan tidak menunda sesuatu hingga hari esok. Hari ini. Saat ini. Bukan esok.

Carpe diem dapat dimaknai dengan mempelajari sejarah. Sejarah bergerak tanpa menunda, sementara manusia banyak yang berperilaku menunda-nunda pekerjaan yang dikenal dengan istilah prokrastinasi.  Pekerjaan yang dikejar untuk hari ini, dapat menggelorakan potensi manusia walaupun optimalitasnya dalam bekerja tidak mengharap penghargaan.

Namun, jujur saja, apakah setiap manusia menyadari potensinya? Seorang mantan dirjen pajak yang memiliki jiwa seni tinggi bercerita dalam ruang tunggu sebelum acara Hari Pajak. “Orang selalu bicara orang lain memiliki potensi, padahal sebenarnya dia sendiri memiliki potensi juga, tapi tidak selalu menyadarinya”.

Dan bisa dipastikan, potensi akan terkubur bila kita memiliki perilaku prokrastinasi. Apabila potensi terkubur, apakah kita sempat memikirkan bagaimana cara berprestasi?

Angela Duckworth dalam bukunya GRIT, menceritakan pertanyaan menarik yang dilontarkan Scott Barry Kaufman, seorang psikolog. Di masa kecilnya, ia dimasukkan kategori anak berkebutuhan khusus. Saat mengikuti tes IQ, hasilnya adalah dia dikirim ke sekolah khusus anak dengan disabilitas belajar. Di usia remaja Scott bertemu dengan seorang guru yang percaya pada potensinya. Bakat dan potensinya bermain selo terasah dengan baik, bergabung dengan paduan suara, jagoan musik, dan semua itu berjalan dalam genggaman kepercayaan yang tepat dari seorang guru. Sebelumnya, Scott sangat ingat ketika psikolog menggambar kurva berbentuk bel kepadanya dan menunjuk puncak kurva dan mengatakan itu adalah bagian rata-rata. Lantas sang psikolog menunjuk arah kanan kurva dan bercerita bahwa itu adalah kelas berbakat, sebelum menunjuk ke arah kiri kurva dan menyatakan, itulah posisinya saat itu. Di sebelah kiri rata-rata bakat!

Pertanyaan Scott sederhana saja. Pada titik manakah, prestasi mengalahkan potensi?

Psikolog itu dikabarkan menyuruh Scott keluar.

Human potential is the same for all. Your feeling “I am of no value” is wrong, absolutely wrong. You are deceiving yourself. We all have the power of thought – so what are you lacking?  If you have willpower, then you can change anything. It is usually said that you are your own master.

Itu kata-kata bijak Dalai Lama.

Sederhananya, setiap manusia memiliki potensi yang sama. Pemikiran bahwa kita enggak punya nilai atau potensi, itu salah dan sama dengan membohongi diri sendiri. Kita semua memiliki kekuatan pikiran, jadi apa yang kurang dari dirimu? Jika kita mempunyai kekuatan tekad, kita bisa mengubah apapun! Itu artinya kamu adalah tuan dari dirimu sendiri.

Itulah seharusnya jawaban sang psikolog sebelum menyuruh Scott keluar. Mungkin dia tidak pernah membaca nasihat Dalai Lama.

Sejatinya, pertanyaan itu perlu direnungkan dalam-dalam. Prestasi dari pencapaian penerimaan pajak tertinggi dari tahun 2004 sampai saat pernah mencapai lebih dari 100% di tahun 2004 dan 2008. Selain  tahun itu pencapaian hanya berkisar 80 sampai 90% Nasional. Jawaban klasik adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah atau dialihkan pada kualitas pelayanan dan frekuensi sosialisasi.

Apabila kita mau jujur, potensi penerimaan jauh lebih besar dan belum tergali. Dengan bergulirnya reformasi perpajakan jilid tiga, permasalahan yang menghambat masalah pelayanan, sosialisasi dan lain-lain teknis ditengarai terjawab oleh sistem yang bergerak secara mekanis dari hulu ke hilir, nantinya.

“Carpe diem dapat dimaknai dengan mempelajari sejarah. Sejarah bergerak tanpa menunda, sementara manusia banyak yang berperilaku menunda-nunda pekerjaan yang dikenal dengan istilah prokrastinasi.”

Kendala tinggal di awareness masyarakat terhadap pajak.

Berdasarkan sejarah di Buku Jejak Pajak Indonesia yang memuat perihal pajak dari Abad ke-7 sampai tahun 1966, pemungutan pajak zaman kolonial diterapkan atas eksploitasi kaum pribumi. Selain menanamkan mental terjajah, rupanya kolonialisme menyisakan perspektif bahwa pajak dipungut bukan untuk kemakmuran rakyat, karena banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah dan kaki tangannya. Apabila mindset ini berurat berakar dalam pikiran bawah sadar maka dia akan menjadi unsur genetis bagi keturunan anak dan cucunya. Maka, pajak dimaknai secara turun-temurun, berupa paksaan.

Seandainya pemaknaan ini bisa diubah secara turun-temurun pula bahwa pajak itu penting, dimaknai dengan berbagi dan kebersamaan menopang kebutuhan negara, maka inilah pentingnya edukasi dalam program inklusi pajak yang mulai merambah ke pendidikan sejak usia dini sampai mahasiswa.

Dalam rangkaian Hari Pajak 14 Juli, hati berbagi dimanifestasikan dalam Kegiatan Pajak Peduli di mana serentak wakil pegawai pajak se-Indonesia menyambangi rumah sakit, panti asuhan, yayasan kanker, rumah jompo, warakawuri, penderita cacat TNI dan orang tidak mampu. Pajak adalah representasi negara. Dan dia hadir bukan saja di saat masyarakat sukses sehingga omzetnya tinggi dan terkena surat imbauan, tetapi juga hadir di tengah mereka yang sakit dan menderita. Hari itu, kegiatan tersebut menuai doa dari setiap mereka yang dikunjungi untuk amanah yang diemban oleh 42 ribu pegawai pajak dari Sabang sampai Merauke.

Ramah pajak juga ditunjukkan oleh kebijakan yang mengakomodasi tuntutan masyarakat, contohnya penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% diharap dapat membantu cash flow UMKM sehingga dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha. Setiap orang yang suka berhitung paham bahwa penurunan tarif ini akan menggerus penerimaan pajak juga, sehingga di sinilah perlu kampanye awareness pajak digalakkan. Harapannya, setiap pelaku usaha baik yang baru ataupun telah memulai usaha, sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, langsung mendaftar sebagai wajib pajak dan dapat menghitung apakah dari tambahan penghasilan ada jumlah nominal untuk disetor ke negara?

Tuntutan lain sebenarnya hanya kemudahan, bagaimana cara membayar yang tidak merepotkan, dan inilah tantangan. Saat semua mekanisme beralih ke aplikasi dan teknologi maka masyarakat di remote area akan tersedak sendiri. Bagaimana cara bayar pajak gampang di wilayah susah sinyal? Satu lagi, masyarakat wajib pajak bukan hanya generasi millenial. Masih banyak generasi baby boomers yang sukses berusaha namun gagap teknologi. Dan masih ada pesan beredar di jejaring sosial bermuatan persepsi pajak dibandingkan dengan negara Arab, dan ketidakpahaman atas kontribusi pajak untuk pembangunan.

Singkatnya, masyarakat perlu sangat tahu ke mana uang pajak digunakan? Katakanlah dari 100 ribu rupiah uang pajak, maka 19 ribu rupiah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, 20 ribu rupiah untuk membiayai Pendidikan, lima ribu rupiah untuk menjamin kesehatan, empat ribu rupiah untuk subsidi energi dan empat ribu rupiah juga untuk subsidi nonenergi, sembilan ribu rupiah untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, 27 ribu rupiah untuk lainnya seperti pelayanan umum, bansos, gaji kementerian dan Lembaga, surat berharga negara, dua ribu rupiah untuk dana desa dan sisanya untuk transfer ke daerah.  Pemahaman yang sangat mendasar, karena dengan tiadanya pajak, maka keberlangsungan pembangunan dapat terhenti dan tidak tergantikan.

Ketidaktahuan bukanlah ketidakpedulian. Semua memerlukan sentuhan, juga saat edukasi perpajakan berlangsung ke segenap lapisan. Maka, adalah menjadi tugas besar seluruh pegawai pajak untuk menyentuh hati masyarakat demi membangkitkan kesadaran mereka atas peran pajak bagi negara. Dan itu dilakukan tidak dengan menunda besok, tetapi, hari ini. Saat ini. Raihlah kepercayaan itu.

Meraih kepercayaan, itu bukan hal mudah. Pernah mendengar Confidence Building Measures? Itu adalah langkah-langkah membangun  saling kepercayaan yang dipakai dalam diplomasi dan ranah keamanan kawasan. Contoh CBM tidak langsung adalah adanya latihan bersama, kerja sama operasional menghadapi isu keamanan, pertukaran siswa, pertukaran kunjungan, agreement dan sejenisnya.  Hal ini dapat diterapkan saat melakukan edukasi pajak sehingga keterlibatan intens menumbuhkan tingkat kepercayaan untuk kebersamaan.

Seorang tokoh wartawan senior yang kami kunjungi untuk membicarakan perihal sadar pajak di kalangan penulis yang mengajarkan kami apa itu CBM.

Saat itu telah larut, selesai mengunjungi ngunduh mantu seorang teman di Wonosobo, kami mengunjungi rumah cagar budayanya di Kawasan Kotagede. Kehangatan, persahabatan dan secangkir susu cokelat panas menemani. Lantas sebelum kami pamit, ia menyampaikan hal itu dengan ramah. Saya suka cara ini. Kamu kunjungi saya, dan membuat kami percaya. Kami ingin semua orang sadar pajak, maka mari kita bersama memikirkannya.

Hari itu, kami meraih Carpe diem.

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Populer