Connect with us

Tax Light

CARPE DIEM

Diterbitkan

pada

 

Adakah yang pernah berpikir atau bermimpi bahwa 73 tahun kemudian tanggal tercetuskan peran pajak bagi bangsa itu dinobatkan menjadi Hari Pajak?

Memiliki visi, sama dengan menuangkan bayangan dari alam pikiran ke dalam kenyataan. Orang boleh saja berteriak untuk mencapai impian. Namun, hanya sang pemimpi yang dapat mewujudkannya menjadi kenyataan yang berhak disebut sebagai pemenang. Kenyataannya, sang pemimpi bisa saja tidak menyadari bahwa apa yang dia impikan adalah sesuatu yang akan menegakkan martabat suatu bangsa dan negara.

Maka, mereka yang mencetuskan pentingnya pajak bagi Indonesia, bisa disebut pemimpi. Impian, atau hasil perenungan, mungkin saja terjadi di masa reses BPUPKI.  Seorang  Radjiman Wedyodiningrat mencetuskan pentingnya pemungutan pajak sehingga harus diatur hukum, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945. Pada Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 butir kedua, semuanya kemudian tertulis, “Segala pajak  untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.”

Adakah yang pernah berpikir atau bermimpi bahwa 73 tahun kemudian tanggal tercetuskan peran pajak bagi bangsa itu dinobatkan menjadi Hari Pajak?

Radjiman sudah tiada saat 14 Juli 2018 itu datang. Generasi penerusnya maju menerima penghargaan untuknya sebagai Tokoh Pencetus Pajak dalam UUD. Ia menjadi bagian dari sejarah yang melandasi latar belakang Hari Pajak. Sejarah, adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban, menurut Herodotus, Bapak Sejarah Dunia (http://www.pajak.go.id/article/pajak-riwayatmu-dulu-dan-kini). Dan Pajak, adalah sejarah itu sendiri, karena kisah adanya bahkan sudah dimulai sejak berabad-abad lalu. Sang cucu tentu saja merasa bangga menjadi keluarga seorang tokoh sejarah. Atau mungkin merasa terharu, terkejut, tidak percaya, sama ketika kita mendapati kenyataan bahwa orangtua yang selama ini biasa-biasa saja terhadap kita, ternyata lebih dihormati di luar rumah daripada di dalam rumahnya sendiri.

Kenyataan itu membuat hari yang kita jalani terasa membahagiakan. Maka terngianglah suatu frasa dalam Bahasa Latin yang artinya Petiklah HariCarpe diem. Horatius  Flaccus atau Horace, seorang penulis puisi pada zaman Kaisar Agustus, yang pertama kali mengucapkannya. Carpe diem, quam minimum credula postero.  Manfaatkan hari ini, petiklah hari ini, secara lebih optimal dan tidak menunda sesuatu hingga hari esok. Hari ini. Saat ini. Bukan esok.

Carpe diem dapat dimaknai dengan mempelajari sejarah. Sejarah bergerak tanpa menunda, sementara manusia banyak yang berperilaku menunda-nunda pekerjaan yang dikenal dengan istilah prokrastinasi.  Pekerjaan yang dikejar untuk hari ini, dapat menggelorakan potensi manusia walaupun optimalitasnya dalam bekerja tidak mengharap penghargaan.

Namun, jujur saja, apakah setiap manusia menyadari potensinya? Seorang mantan dirjen pajak yang memiliki jiwa seni tinggi bercerita dalam ruang tunggu sebelum acara Hari Pajak. “Orang selalu bicara orang lain memiliki potensi, padahal sebenarnya dia sendiri memiliki potensi juga, tapi tidak selalu menyadarinya”.

Dan bisa dipastikan, potensi akan terkubur bila kita memiliki perilaku prokrastinasi. Apabila potensi terkubur, apakah kita sempat memikirkan bagaimana cara berprestasi?

Angela Duckworth dalam bukunya GRIT, menceritakan pertanyaan menarik yang dilontarkan Scott Barry Kaufman, seorang psikolog. Di masa kecilnya, ia dimasukkan kategori anak berkebutuhan khusus. Saat mengikuti tes IQ, hasilnya adalah dia dikirim ke sekolah khusus anak dengan disabilitas belajar. Di usia remaja Scott bertemu dengan seorang guru yang percaya pada potensinya. Bakat dan potensinya bermain selo terasah dengan baik, bergabung dengan paduan suara, jagoan musik, dan semua itu berjalan dalam genggaman kepercayaan yang tepat dari seorang guru. Sebelumnya, Scott sangat ingat ketika psikolog menggambar kurva berbentuk bel kepadanya dan menunjuk puncak kurva dan mengatakan itu adalah bagian rata-rata. Lantas sang psikolog menunjuk arah kanan kurva dan bercerita bahwa itu adalah kelas berbakat, sebelum menunjuk ke arah kiri kurva dan menyatakan, itulah posisinya saat itu. Di sebelah kiri rata-rata bakat!

Pertanyaan Scott sederhana saja. Pada titik manakah, prestasi mengalahkan potensi?

Psikolog itu dikabarkan menyuruh Scott keluar.

Human potential is the same for all. Your feeling “I am of no value” is wrong, absolutely wrong. You are deceiving yourself. We all have the power of thought – so what are you lacking?  If you have willpower, then you can change anything. It is usually said that you are your own master.

Itu kata-kata bijak Dalai Lama.

Sederhananya, setiap manusia memiliki potensi yang sama. Pemikiran bahwa kita enggak punya nilai atau potensi, itu salah dan sama dengan membohongi diri sendiri. Kita semua memiliki kekuatan pikiran, jadi apa yang kurang dari dirimu? Jika kita mempunyai kekuatan tekad, kita bisa mengubah apapun! Itu artinya kamu adalah tuan dari dirimu sendiri.

Itulah seharusnya jawaban sang psikolog sebelum menyuruh Scott keluar. Mungkin dia tidak pernah membaca nasihat Dalai Lama.

Sejatinya, pertanyaan itu perlu direnungkan dalam-dalam. Prestasi dari pencapaian penerimaan pajak tertinggi dari tahun 2004 sampai saat pernah mencapai lebih dari 100% di tahun 2004 dan 2008. Selain  tahun itu pencapaian hanya berkisar 80 sampai 90% Nasional. Jawaban klasik adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah atau dialihkan pada kualitas pelayanan dan frekuensi sosialisasi.

Apabila kita mau jujur, potensi penerimaan jauh lebih besar dan belum tergali. Dengan bergulirnya reformasi perpajakan jilid tiga, permasalahan yang menghambat masalah pelayanan, sosialisasi dan lain-lain teknis ditengarai terjawab oleh sistem yang bergerak secara mekanis dari hulu ke hilir, nantinya.

“Carpe diem dapat dimaknai dengan mempelajari sejarah. Sejarah bergerak tanpa menunda, sementara manusia banyak yang berperilaku menunda-nunda pekerjaan yang dikenal dengan istilah prokrastinasi.”

Kendala tinggal di awareness masyarakat terhadap pajak.

Berdasarkan sejarah di Buku Jejak Pajak Indonesia yang memuat perihal pajak dari Abad ke-7 sampai tahun 1966, pemungutan pajak zaman kolonial diterapkan atas eksploitasi kaum pribumi. Selain menanamkan mental terjajah, rupanya kolonialisme menyisakan perspektif bahwa pajak dipungut bukan untuk kemakmuran rakyat, karena banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah dan kaki tangannya. Apabila mindset ini berurat berakar dalam pikiran bawah sadar maka dia akan menjadi unsur genetis bagi keturunan anak dan cucunya. Maka, pajak dimaknai secara turun-temurun, berupa paksaan.

Seandainya pemaknaan ini bisa diubah secara turun-temurun pula bahwa pajak itu penting, dimaknai dengan berbagi dan kebersamaan menopang kebutuhan negara, maka inilah pentingnya edukasi dalam program inklusi pajak yang mulai merambah ke pendidikan sejak usia dini sampai mahasiswa.

Dalam rangkaian Hari Pajak 14 Juli, hati berbagi dimanifestasikan dalam Kegiatan Pajak Peduli di mana serentak wakil pegawai pajak se-Indonesia menyambangi rumah sakit, panti asuhan, yayasan kanker, rumah jompo, warakawuri, penderita cacat TNI dan orang tidak mampu. Pajak adalah representasi negara. Dan dia hadir bukan saja di saat masyarakat sukses sehingga omzetnya tinggi dan terkena surat imbauan, tetapi juga hadir di tengah mereka yang sakit dan menderita. Hari itu, kegiatan tersebut menuai doa dari setiap mereka yang dikunjungi untuk amanah yang diemban oleh 42 ribu pegawai pajak dari Sabang sampai Merauke.

Ramah pajak juga ditunjukkan oleh kebijakan yang mengakomodasi tuntutan masyarakat, contohnya penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0.5% diharap dapat membantu cash flow UMKM sehingga dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha. Setiap orang yang suka berhitung paham bahwa penurunan tarif ini akan menggerus penerimaan pajak juga, sehingga di sinilah perlu kampanye awareness pajak digalakkan. Harapannya, setiap pelaku usaha baik yang baru ataupun telah memulai usaha, sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, langsung mendaftar sebagai wajib pajak dan dapat menghitung apakah dari tambahan penghasilan ada jumlah nominal untuk disetor ke negara?

Tuntutan lain sebenarnya hanya kemudahan, bagaimana cara membayar yang tidak merepotkan, dan inilah tantangan. Saat semua mekanisme beralih ke aplikasi dan teknologi maka masyarakat di remote area akan tersedak sendiri. Bagaimana cara bayar pajak gampang di wilayah susah sinyal? Satu lagi, masyarakat wajib pajak bukan hanya generasi millenial. Masih banyak generasi baby boomers yang sukses berusaha namun gagap teknologi. Dan masih ada pesan beredar di jejaring sosial bermuatan persepsi pajak dibandingkan dengan negara Arab, dan ketidakpahaman atas kontribusi pajak untuk pembangunan.

Singkatnya, masyarakat perlu sangat tahu ke mana uang pajak digunakan? Katakanlah dari 100 ribu rupiah uang pajak, maka 19 ribu rupiah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, 20 ribu rupiah untuk membiayai Pendidikan, lima ribu rupiah untuk menjamin kesehatan, empat ribu rupiah untuk subsidi energi dan empat ribu rupiah juga untuk subsidi nonenergi, sembilan ribu rupiah untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, 27 ribu rupiah untuk lainnya seperti pelayanan umum, bansos, gaji kementerian dan Lembaga, surat berharga negara, dua ribu rupiah untuk dana desa dan sisanya untuk transfer ke daerah.  Pemahaman yang sangat mendasar, karena dengan tiadanya pajak, maka keberlangsungan pembangunan dapat terhenti dan tidak tergantikan.

Ketidaktahuan bukanlah ketidakpedulian. Semua memerlukan sentuhan, juga saat edukasi perpajakan berlangsung ke segenap lapisan. Maka, adalah menjadi tugas besar seluruh pegawai pajak untuk menyentuh hati masyarakat demi membangkitkan kesadaran mereka atas peran pajak bagi negara. Dan itu dilakukan tidak dengan menunda besok, tetapi, hari ini. Saat ini. Raihlah kepercayaan itu.

Meraih kepercayaan, itu bukan hal mudah. Pernah mendengar Confidence Building Measures? Itu adalah langkah-langkah membangun  saling kepercayaan yang dipakai dalam diplomasi dan ranah keamanan kawasan. Contoh CBM tidak langsung adalah adanya latihan bersama, kerja sama operasional menghadapi isu keamanan, pertukaran siswa, pertukaran kunjungan, agreement dan sejenisnya.  Hal ini dapat diterapkan saat melakukan edukasi pajak sehingga keterlibatan intens menumbuhkan tingkat kepercayaan untuk kebersamaan.

Seorang tokoh wartawan senior yang kami kunjungi untuk membicarakan perihal sadar pajak di kalangan penulis yang mengajarkan kami apa itu CBM.

Saat itu telah larut, selesai mengunjungi ngunduh mantu seorang teman di Wonosobo, kami mengunjungi rumah cagar budayanya di Kawasan Kotagede. Kehangatan, persahabatan dan secangkir susu cokelat panas menemani. Lantas sebelum kami pamit, ia menyampaikan hal itu dengan ramah. Saya suka cara ini. Kamu kunjungi saya, dan membuat kami percaya. Kami ingin semua orang sadar pajak, maka mari kita bersama memikirkannya.

Hari itu, kami meraih Carpe diem.

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer