Connect with us

Management

Cara Terbaik Memotong Gaji

Ricky Virona Martono

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Pemotongan gaji yang dilakukan secara mendadak akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan, ketidakpercayaan kepada atasan, dan demotivasi.

 

Pandemi Covid-19, berdampak pada krisis ekonomi, berbagai perusahaan berusaha (bahkan, terburu-buru) melakukan efisiensi. Pada akhirnya, demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan.

Bahkan beberapa klub sepak bola elite Eropa ikut memotong gaji para pemainnya, sebut saja FC Barcelona dan Juventus. Besarannya bervariasi, di mana karyawan yang lebih senior atau gaji terbesar, mengalami besaran pemotongan gaji yang lebih besar pula.

Baca Juga: Jutaan Pekerja Kena PHK, Aji Mumpung Pengusaha?

Di Indonesia sama saja, kita paham bahwa menurut data historis, krisis ekonomi relatif berulang, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Latar belakangnya beragam, dampaknya bagi Indonesia pun tidak sama besarnya. Namun demikian intinya tetap sama, perusahaan harus bertahan dengan pendapatan yang menurun.

Sebelum memotong gaji karyawan, ada langkah awal yang dapat dilakukan, yaitu melihat struktur biaya dan memangkas pada komponen biaya terbesar. Masalahnya, perusahaan selalu terburu-buru mendorong usaha efisiensi dan cost reduction ketika krisis datang.

Karyawan pun dikirim ke pelatihan selama satu-dua hari dengan harapan karyawan langsung memperoleh ide mengenai usaha efisiensi yang dapat diterapkan di perusahaan dan memberi manfaat besar dalam waktu cepat.

Jika perlu, biaya-biaya administrasi atau tunjangan harian dipotong demi efisiensi. Dengan jumlah karyawan yang besar, maka akumulasi pemotongan tunjangan akan memberi dampak langsung pada faktor biaya dengan cepat.

Dalam setiap munculnya krisis ekonomi, langkah terburu-buru ini selalu berulang. Perusahaan baru merasa kepepet setelah krisis datang. Sebenarnya, budaya efisiensi harus dimulai pada kondisi ekonomi normal, dan dirasakan manfaatnya pada masa krisis.

Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan dan gagalnya usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Di tengah-tengah kondisi krisis dan terburu-buru inilah, cara “terbaik” dan “tercepat” adalah melakukan PHK dan/atau pemotongan gaji.

Baca Juga: Syarat Utama Lolos Administrasi Kartu Prakerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158, intinya menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan jika karyawan terbukti terlibat tindak kriminal. Kemudian pada Pasal 165 dinyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan karena perusahaan pailit. Dengan regulasi tersebut, mau tidak mau, pemotongan gaji menjadi salah satu pilihan. Yang paling ideal adalah tidak meneruskan karyawan dengan status kontrak.

Langkah pemotongan

Lalu, bagaimana jika perusahaan terpaksa melakukan pemotongan gaji? Kita dapat melakukan benchmark ke beberapa organisasi atau perusahaan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pemotongan gaji.

Pertama, level teratas organisasi wajib mempersiapkan dan mengeksekusi strategi penghematan biaya dan meyakinkan karyawan bahwa kondisi organisasi/perusahaan mampu bertahan melewati krisis. Selain itu perlu disampaikan potensi pemasukan (sales) perusahaan selama krisis dan kondisi keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan aman.

Kedua, pemotongan gaji perlu menunjukkan kepedulian level teratas organisasi/perusahaan akan adanya sense of crisis. Pada tahun 1998, beberapa perusahaan di Indonesia melakukan pemotongan gaji pada level direksi terlebih dahulu. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia menghapus tunjangan direksinya. Ini adalah langkah direksi untuk menunjukkan sense of crisis, meskipun mungkin saja jumlahnya tidak seberapa dibanding biaya operasional perusahaan.

Bagaimana mungkin level teratas organisasi tidak memulai potongan gaji dirinya sendiri, tapi langsung mendorong/mengajak/menganjurkan bawahannya melakukan hal tersebut. Pemotongan gaji karyawan tanpa didahului tindakan serupa oleh level tertinggi akan menimbulkan kekhawatiran karyawan akan kondisi keuangan perusahaan dan gagalnya usaha-usaha perusahaan melakukan perbaikan.

Baca Juga: Kinerja Solid di Masa Sulit

Jika kondisi memaksa, maka pemotongan gaji barulah diterapkan secara bertahap pada level-level di bawah direksi. Langkah terakhir adalah memotong gaji karyawan pada level menengah. Sementara itu, gaji karyawan pada level bawah sedapat mungkin dipertahankan.

Langkah ketiga dilakukan bersamaan dengan langkah pertama dan kedua, yaitu direksi perusahaan melakukan usaha-usaha yang dapat menumbuhkan optimisme karyawan.

Pemotongan gaji karyawan yang dilakukan secara mendadak melalui pengumuman, misalnya melalui e-mail, akan menimbulkan efek kekhawatiran karyawan. Karyawan menjadi tidak percaya kepada atasan dan akhirnya menimbulkan demotivasi karyawan.

Strategi tanpa langkah-langkah yang baik akan menunjukkan bahwa sikap manajerial perusahaan tidak berusaha merangkul karyawan terlebih dahulu.

Ricky Virona Martono (Core Faculty PPM Manajemen)

 

Breaking News

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah BUMN untuk memperkuat peranan UMKM di tanah air.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan Ultra Mikro (UMi )dan bertujuan menciptakan ekosistem agar semakin banyak lagi pelaku usaha ultra mikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Ia enjelaskan, rencananya holding ini akan terdiri atas tiga perusahaan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN pada holding ini diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund) dari BUMN terlibat tersebut.

“Dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” ujar Kartika dalam diskusi daring bertajuk Kebangkitan UMKM untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Senin (18/1).

kedua, sinergi jaringan. Dengan sinergi jaringan, ekspansi usaha bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Sehingga cost of serve dan acquire customer bisa menjadi lebih murah.

Ketiga, kehadiran holding BUMN untuk UMi diproyeksi menghasilkan sinergi digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Sinergi ini akan menghadirkan pusat data UMKM yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber data UMKM dalam skala nasional.

“Kehadiran pusat data UMKM ini dapat banyak membantu pemerintah sehingga nantinya berbagai program untuk UMKM bisa dieksekusi secara lebih tepat sasaran,” jelas Kartika.

Dengan pembentukan holding BUMN untuk UMi diharapkan menjadi salah satu cara Kementerian BUMN untuk mengakselerasi akses keuangan formal UMKM di Indonesia. Kartika menegaskan, UMKM adalah engine economy yang sangat besar. Karena itu BUMN sangat fokus mendukung berbagai effort meningkatkan kapasitas, akses keuangan dan pasar terhadap UMKM.

“Kami yakin pasca-pandemi ini peranan BUMN untuk meningkatkan akses UMKM dapat ditingkatkan lebih tajam lagi. Terutama dengan adanya nanti integrasi layanan ultra mikro di ekosistem BRI, Pegadaian, dan PNM,” kata Kartika.

 

Lanjut baca

Breaking News

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala sektor, tak terkecuali sektor keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan berperan penting memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Pada laporan mingguan bertajuk “Asia’s Banks, Problem or Solution?”  yang dirilis Bank DBS Indonesia disebutkan bahwa peran bank sangat signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan itu menekankan bahwa bank-bank di Asia masih memiliki neraca keuangan yang relatif kuat sehingga dapat secara aktif terlibat dalam program pinjaman dan kebijakan yang fleksibel.

“Di Asia, sebagian besar bank dalam kondisi yang baik sejauh ini. Rasio kecukupan modal secara keseluruhan telah meningkat atau tetap datar di sebagian besar negara dalam dekade terakhir,”  kata laporan yang terbit akhir tahun lalu.

Rasio kecukupan modal secara keseluruhan relatif meningkat atau stagnan di sebagian besar negara, kecuali India dan Filipina. Sementara itu, tier 1 capital buffers  menunjukkan tren peningkatan berkat  didorong oleh regulasi yang kuat dari Bank for International Settlements (BIS) dan otoritas keuangan nasional.

Sayangnya, pandemi semakin memperburuk perekonomian, sehingga bank diprediksikan akan menghadapi persoalan peningkatan kredit macet. Meski demikian, suku bunga rendah dan peraturan yang lebih fleksibel kemungkinan akan  menekan adanya risiko ini.

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis ekonomi global, Agustin Carstens, General Manager di BIS, menyerukan pentingnya peran bank untuk mengatasi ancaman resesi yang telah di depan mata. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. “Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan akumulasi penyangga neraca yang telah ditingkatkan saat masa keemasan sebelumnya,” ujar Carstens seperti dikutip dari Financial Times.

Dalam laporan Bank DBS Indonesia, sektor perbankan diprediksikan siap untuk mendukung penyelesaian krisis yang sedang berlangsung, meskipun bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Industri perbankan akan tetap siap mengawal pemulihan perekonomian nasional, tapi akan tetap memperhatikan beberapa kondisi.

Adapun tantangan lain yang saat ini menjadi kekhawatiran sektor perbankan di antaranya rasio kredit di kawasan ini yang cukup tinggi, serta rasio pembayaran utang juga cukup tinggi meskipun tier 1 capital buffers telah meningkat hampir di semua wilayah. Ketika dukungan kebijakan stimulus berakhir, beberapa bisnis dan rumah tangga diprediksi akan menghadapi kesulitan yang akhirnya bisa mengganggu kualitas aset bank di level regional.

Penyebabnya bank-bank di Asia pada umumnya utang rumah tangga dan perusahaan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, rasio pembayaran utang sektor swasta juga  meningkat, terutama di Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Bahkan sebelum pandemi melanda, pemberi pinjaman sektor swasta di Asia telah memprediksi adanya rasio pembayaran utang yang akan lebih berat selama setengah dekade terakhir. Alhasil diperlukan stimulus kebijakan melalui suku bunga rendah, ketentuan likuiditas yang lebih fleksibel dan program dukungan pemerintah yang memungkinkan untuk menjaga agar risiko kredit tidak terlalu mengkhawatirkan.

Meskipun demikian, ada sejumlah titik terang yang memberikan harapan pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah terpilihnya Joseph Biden sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan meredanya ketegangan dan perang dagang antara AS dengan Cina. Hasil uji klinis beberapa vaksin untuk Covid-19 dengan tingkat efikasi di atas 90 persen juga memantik harapan bahwa pandemi akan berangsur-angsur berakhir.

Lanjut baca

Management

Pentingnya “Rapid Scorecard”

Gerald Gerald Pasolang, M.M.

Diterbitkan

pada

Perusahaan pun memerlukan “rapid scorecard” agar manajemen mengetahui apa saja yang perlu ditindaklanjuti secara cepat.

 

Rapid test bukan lagi nama baru bagi kita saat ini. Sejak merebaknya isu pandemi sampai sekarang rapid test masih terus dilakukan agar dapat mendeteksi sedini mungkin gejala Covid-19 untuk mengurangi penyebarannya, karena keterlambatan deteksi bisa sangat fatal akibatnya.

Di dunia bisnis pun begitu. Kondisi yang semakin tidak dapat diprediksi dan mudah berubah drastis belakangan ini “memaksa” perusahaan untuk memiliki alat ukur yang dapat mendeteksi sedini mungkin kesehatan perusahaan agar dapat tetap eksis.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini pasar tidak membeli produk yang dihasilkan perusahaan bukan hanya karena pasar memilih produk dari perusahaan lain yang lebih baik, namun juga karena lemahnya daya beli. Dengan keadaan pasar yang seperti ini akan sulit bagi perusahaan untuk tetap menjalankan strategi yang telah dibuat sebelum pandemi ataupun untuk membuat strategi jangka panjang.

Bahkan mungkin beberapa perusahaan ada juga yang mulai mempertanyakan apakah masih bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan atau tidak. Sehingga perusahaan bisa saja hanya akan menyusun strategi dalam jangka yang sangat pendek bahkan mungkin hanya menyusun rencana tindakan bulanan untuk bertahan.

Pada situasi normal, scorecard perusahaan dibuat berdasarkan faktor keberhasilan kritis dalam menjalankan strategi yang disusun perusahaan untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun ke depan. Namun karena strategi tersebut bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi pandemi saat ini, maka kemungkinan besar scorecard yang telah dibuat juga menjadi tidak relevan lagi untuk memastikan eksistensi perusahaan.

Ciri KPI

Tidak semua ukuran keberhasilan dalam scorecard tim yang biasa disebut key performance indicator (KPI) adalah key yang sesungguhnya atau indikator kunci keberhasilan organisasi.

Satu ciri ukuran keberhasilan dapat disebut KPI adalah pencapaian ukuran tersebut harus dimonitor paling lambat 1 (satu) pekan. Karena ketidaktercapaian ukuran itu akan langsung berimplikasi negatif bagi organisasi.

Sebaliknya, bila pencapaian suatu ukuran dapat dimonitor pada akhir bulan atau bahkan pada akhir kuartal dan semester saja karena pencapaiannya tidak berimplikasi langsung bagi bisnis, maka dapat dipastikan bahwa ukuran tersebut sebenarnya bukan KPI.

Contoh ukuran keberhasilan yang memenuhi ciri KPI bagi perusahaan distribusi logistik adalah ketepatan waktu pengiriman barang ke pelanggan, dan bagi perusahaan asuransi adalah ketepatan waktu penerbitan polis nasabah. Karena ketidaktepatan waktu pada contoh KPI kedua perusahaan tersebut bila terlambat dimonitor sehari saja atau paling lama seminggu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan customer dan menurunkan brand image perusahaan.

Dalam kondisi saat ini, perusahaan perlu fokus pada ukuran keberhasilan yang benar-benar KPI untuk dimonitoring sedini mungkin karena kesalahan fokus dapat berdampak sangat fatal bagi perusahaan. Untuk itulah diperlukan scorecard yang dapat memberi informasi kepada manajemen apa yang perlu ditindaklanjuti secara cepat, sebut saja dengan nama rapid scorecard.

Dalam scorecard pada umumnya dicantumkan semua ukuran keberhasilan yang bisa jadi karena ketidakmampuan perusahaan membedakan maka semua ukuran tersebut dalam scorecard disebut KPI. Namun, dalam rapid scorecard hanya ukuran keberhasilan kunci atau KPI saja yang dicantumkan.

Perusahaan harus dapat membedakan mana Key Performance Indicator (KPI) dan mana yang hanya Performance Indicator (PI) saja. Kemudian, rapid scorecard juga perlu dilengkapi dengan rencana antisipasi dan mitigasi persoalan yang dapat menghalangi pencapaian KPI serta sistem informasi agar dapat dideteksi sedini mungkin terjadinya persoalan sekaligus untuk mengoptimalkan tindakan mitigasi atau penanggulangan dalam upaya mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan oleh persoalan tersebut bagi perusahaan.

Semakin cekatan suatu negara melakukan rapid test semakin besar peluang negara tersebut untuk segera mengatasi pandemi yang terjadi, semakin cekatan perusahaan menggunakan rapid scorecard diharapkan semakin besar peluang perusahaan melewati krisis pandemi.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News22 jam lalu

Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan, Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol...

Breaking News2 hari lalu

Upaya Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih...

Breaking News5 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial5 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News5 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News6 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News7 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News1 minggu lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News1 minggu lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved