Connect with us

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa itu Single Login DJP?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Islustrasi

Single Login DJP adalah pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan Wajib Pajak. Apa saja keunggulannya?

Apa itu Single Login DJP? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu login? Login adalah istilah populer di kalangan masyarakat pengguna layanan internet. Nyaris semua kalangan baik tua muda, milenial maupun generasi X paham tentang kata login ini. Sebab, semua layanan berbasis internet dan aplikasi baik desktop maupun perambah (browser) menggunakan fitur login untuk dapat mengakses akun mereka. Layanan seperti e-mail, mobile banking, internet banking, games online, games offline, aplikasi smartphone berbasis android dan iOs, aplikasi komputer baik desktop maupun laptop berbasis Windows, Apple dan Linux serta banyak contoh lainnya menggunakan login untuk bisa membuka, mengakses atau menggunakannya. Berarti, login adalah pintu masuk ke dalam layanan atau aplikasi.

Nah, sekarang kita buat terjemahan bebasnya untuk single login adalah satu akses atau satu kunci untuk banyak pintu masuk. Sebenarnya ada istilah lainnya yang populer dengan nama single sign on, punya makna yang kurang lebih sama dengan single login. Dengan demikian, bila diartikan secara lengkap, makna single login DJP adalah satu akses ke banyak pintu layanan kewajiban perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa manfaatnya single login? Pembaca tentunya tidak asing dengan gawai atau smartphone dengan platform Android. Android yang merupakan sistem operasi mobile phone buatan Google menerapkan integrasi single login atau single sign on untuk seluruh akses aplikasi berbasis Android besutan Google, mulai dari Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos, Facebook dan banyak aplikasi lainnya yang cukup dengan sekali login kita dapat mengakses berbagai layanan atau fitur-fitur yang ada dalam gawai pintar milik kita. Artinya, single login dibuat dengan tujuan melakukan integrasi seluruh layanan yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis (e-commerce, dan lain-lain) atau nonbisnis (pemerintah, dan lain-lain) dalam satu genggaman.

Tidak perlu seorang pengguna layanan jasa untuk membuka layanan lainnya di perangkat lainnya karena semua sudah dapat dinikmati dalam satu rumah besar. Ibarat sebuah rumah yang besar yang memiliki banyak ruangan dan kamar cukup ketika kita memasuki rumah tersebut dengan kunci/akses yang kita miliki maka kita bebas masuk ke ruang atau kamar dalam rumah itu tanpa harus membuka dengan kunci lainnya, karena ruang atau kamar itu sudah tidak memiliki kunci lagi.

Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini bertekad memberikan layanan terbaik dalam satu rumah besar, yakni DJPONLINE, dengan meluncurkan Single Login DJP untuk Wajib Pajak.

 

Single login ini berupa tombol kuning bertuliskan “login” di sudut kanan atas laman situs web pajak.go.id atau dapat mengaksesnya langsung dengan mengetik kata DJPONLINE pada semua perambah/browser di komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah yang bisa menggunakan hanyalah Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic filing identification number). Artinya, sebelum terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Konsep ini mirip dengan aplikasi mobile banking yang merupakan layanan perbankan secara daring, yaitu para nasabah baru dapat memanfaatkan layanan ini bila telah memiliki rekening pada bank yang menyediakan layanan. Masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak hanya dapat membuka layanan pada header di web yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik seperti peraturan, unduh aplikasi perpajakan, informasi publik, tax knowledge base atau pembelajaran perpajakan dan lainnya.

Sekadar informasi, penggunaan EFIN akan digantikan dengan teknologi kekinian yakni menggunakan OTP (One Time Password) yang sekarang populer banyak digunakan pada sistem atau aplikasi pada perangkat smartphone. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

 

Dengan satu kali log masuk (login), Wajib Pajak akan mendapatkan banyak layanan digital terutama pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara terperinci layanan digital yang disediakan itu adalah sebagai berikut:

  • Menu Lapor => Pelaporan (e-Filing, e-Form, e-Bupot)
  • Menu Bayar => Pembayaran (e-Biling)
  • Menu Profil Wajib Pajak berupa data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan
  • Menu Layanan => Layanan administrasi perpajakan seperti rumah konfirmasi dokumen, konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-reporting, e-CBCR, e-PHTB dan permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang untuk sementara jumlah dan cakupannya masih terbatas dan akan terus ditambahkan.

Single Login ini merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015–2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024.

Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). Layanan 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas pada ketiga kanal itu (termasuk juga di dalamnya kanal lain seperti aplikasi mobil dan kantor pos).

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kanal utama melalui situs web pajak.go.id dengan pengelolaan permohonan yang masuk ke dalam situs web secara otomatisasi penuh tanpa bantuan manusia, atau diproses lebih lanjut oleh agen pusat kontak (contact center) atau Account Representative, tergantung kerumitan jenis permohonan.

Kanal kedua adalah pusat kontakBeberapa jenis permohonan juga direncanakan dapat disampaikan melalui pusat kontak. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses situs web dan pusat kontak atau termasuk dalam kategori risiko sesuai aplikasi Complain Risk Management (CRM) dapat menyampaikan permohonannya secara langsung melalui kantor pajak.

Konkretnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi layanannya secara bertahap sehingga Wajib Pajak tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

Pada 2020 ini akan ada tujuh layanan yang terlebih dahulu diotomatisasi ke situs web pajak.go.id, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  2. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KK dan KKS)
  3. Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
  4. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Orang Pribadi
  5. Perubahan Data Wajib Pajak Ekspress
  6. Cetak Ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Keterangan PP 23.

Direktorat Jenderal Pajak meyakini dengan otomatisasi dan integrasi layanan ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan juga adalah pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menariknya, hal ini akan memberikan keseragaman dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. Tidak akan lagi ditemui perbedaan dokumen yang dipersyaratkan yang bisa jadi muncul jika dilayani secara luring (luar jaringan) melalui kantor pajak. Dan inilah masalah yang sering dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia.

Selain itu muncul pula keyakinan bahwa otomatisasi dan integrasi layanan akan menunjang pengawasan pajak yang lebih efisien dan efektif berbasis pendekatan perilaku kepada Wajib Pajak.

Dan Single Login DJP adalah awal mulanya. Ini pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.-Harisman Isa Mohamad

Lanjut baca

Taxclopedia

Proses Penetapan Target Pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya?

Sebelum membedah topik di atas, ada baiknya kita mencari ilustrasi tentang bagaimana sebuah negara bisa hidup atau survive. Ternyata mudah dan sederhana, yakni dengan melihat bagaimana manusia atau individu-individu dalam sebuah negara bisa hidup atau survive. Dalam sebuah kelas pelatihan membangun kesadaran pajak, penulis menjelaskan kepada peserta bagaimana negara ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Seorang peserta kemudian diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana dirinya bisa hidup di sebuah kota atau daerah. Siti, salah seorang peserta kemudian terlibat pembicaraan dengan penulis.

Penulis: “Coba Siti hitung berapa kebutuhan hidup Siti selama satu bulan di kota Jakarta—yang paling pokok saja, ya. Artinya, kalau kebutuhan ini tidak tercukupi maka Siti kurang atau tidak layak hidup di Jakarta.”

Siti: “Caranya bagaimana, Pak?”

Penulis: “Dalam sehari berapa kali Siti makan dan minum dan berapa rupiah dikeluarkan untuk itu?”

Siti: “ Tiga kali. Sekali makan dan minum di Jakarta kurang lebih habis Rp 20.000.”

Penulis: “Berarti dalam sebulan habis Rp 20.000 x 3 x 30 = Rp 1.800.000. Terus, berapa pengeluaran uang sebulan untuk membeli pakaian baru, kosmetika dan kebutuhan wanita agar tetap tampil cantik?”

Siti: “Hmmm, berapa ya, Pak? Sekitar Rp 300.000, deh.”

Penulis: “Pertanyaan terakhir, berapa biaya sewa atau kontrak tempat tinggal sebulan di Jakarta? Lalu, berapa kebutuhan pulsa dan data serta ongkos transportasi untuk mobilitas Siti selama sebulan?”

Siti: “Sewa tempat tinggal sebulan Rp 1.500.000, pulsa dan data sekitar Rp 120.000, dan transportasi saya pakai angkutan umum dan transportasi berbasis aplikasi daring sekitar Rp 1.000.000”

Penulis: “Dapat saya simpulkan total kebutuhan hidup layak Siti di kota Jakarta selama sebulan adalah Rp 4.720.000. Berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan biaya hidup sebesar ini, apa yang akan Siti lakukan?”

Siti: “Pastinya Siti akan mencari penghasilan di Jakarta minimal sebesar pengeluaran Siti agar bisa tetap hidup di Jakarta, Pak.”

Penulis: “Iya, begitulah manusia atau individu menghidupi dirinya, dengan cara menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan hidupnya kemudian mencari cara untuk mengisi kantong pendapatannya dari bekerja, bisnis atau usaha atau menjalani profesi tertentu agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Negara pun melakukan hal serupa. Hanya saja, terkadang individu atau manusia melakukan cara yang berbeda seperti yang negara lakukan, yakni mencari dulu penghasilan baru kemudian kebutuhan hidupnya disesuaikan.”

Siti: “Terus, kalau Siti tidak punya uang untuk bisa bertahan hidup?”

Penulis: “Pastinya Siti akan meminjam uang dengan cara cepat, yakni ke kerabat atau teman dekat yang percaya dengan Siti. Namun, bila Siti ingin meminjam uang dalam nilai yang besar tentunya Siti akan meminjam ke lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atau garansi senilai uang yang akan Siti pinjam, agar pihak lembaga keuangan punya keyakinan bila terjadi risiko di masa yang akan datang mereka tidak akan rugi bila Siti ternyata gagal bayar utang.

“Negara melakukan cara yang sama persis dengan Siti lakukan dengan memenuhi kebutuhannya. Bila tidak tercukupi, ya utang. Utang bisa dilakukan di dalam negeri (investasi dari masyarakat) dan luar negeri (negara donatur). Jaminan yang dimiliki negara ini tentu luar biasa mulai dari sumber daya alam yang berlimpah di darat dan air dan sumber daya manusianya. Itulah sebabnya permintaan utang kita selalu dipenuhi oleh negara donatur dan masyarakat. Tapi, tentunya utang punya risiko tinggi bila gagal bayar karena itu undang-undang memberi batasan persentase utang yang diperkenankan untuk menjaga terhindar dari risiko gagal bayar di kemudian hari.

“Agar tidak banyak utang yang terjadi dalam satu tahun maka negara sungguh sangat bergantung dengan penerimaan negara yang diperolehnya. Dan tahukah Siti dan peserta lainnya, bahwa negara menggantungkan hidupnya dari sektor perpajakan. Maka pajak memiliki andil sampai dengan 85 persen pada total rencana penerimaan negara. Karena itu, memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pajak sangat penting dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat agar negara ini tetap bisa bertahan hidup dan mencapai impian dan cita-citanya.”

Penulis pun menutup pembicaraan dengan Siti.

Nah, APBN disusun selain untuk agar negara bisa bertahan hidup tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 23 Ayat 1 menyatakan APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat. Agar memudahkan pemahaman bagaimana APBN disusun tentu kita harus mengtahui struktur APBN itu sendiri.

Fokus kita pada struktur pendapatan negara, bagaimana pendapatan negara disusun dan jenis-jenis dari pendapatan negara, terutama pajak. Mari kita lihat definisi pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dan hak pemerintah pusat itu adalah:

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), Cukai, dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk (pajak impor) dan bea keluar (pajak ekspor).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN (dividen), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

PNBP sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni PNBP Migas meliputi pendapatan pertambangan mineral minyak bumi dan gas bumi dan PNBP Nonmigas meliputi pertambangan minerba, perhutanan, perikanan, dan panas bumi.

PNBP dividen BUMN diperoleh dari dua jenis BUMN yakni perbankan dan nonperbankan.

Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Penulis akan perlihatkan perkembangan format dan komponen pendapatan negara secara time series.

Lantas bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya? Secara keseluruhan target penerimaan negara dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal—unit eselon satu di Kementerian Keuangan—sebagai koordinatornya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihitung dan disusun proyeksinya oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sedangkan penerimaan negara terkait dengan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir tentu saja penghitungan dan penyusunan penerimaan negara sektor perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Unit eselon dua yang bertanggung jawab di Ditjen Pajak adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak disingkat Direktorat PKP.

Bila kita lihat dari tahun ke tahun penerimaan pajak selalu meningkat. Di bawah ini adalah contoh peningkatan kenaikan penerimaan pajak dan bea cukai dua tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proyeksi penerimaan negara, penulis dapat uraikan secara singkat sebagai berikut.

  1. Penetapan asumsi kondisi makro ekonomi, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi year on year, nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, harga minyak mentah dunia, lifting atau produksi minyak dan gas.
  2. Data penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya atau melihat historis realisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai.
  3. Proyeksi kondisi ekonomi yang terjadi di tahun depan, seperti demand dan supply barang dan jasa yang sangat dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang tentunya berimbas pada penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penerimaan PPN. Kenaikan UMR (upah minimum regional) di banyak daerah di Indonesia juga dapat memicu kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang akan menurunkan target penerimaan PPh. Adanya pemberian insentif perpajakan di berbagai sektor industri dan investasi juga membuat hitungan penerimaan pajak akan tergerus. Jangan lupakan juga, tekanan ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika dan Cina juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Harga komoditas tambang dunia, seperti minyak bumi, harga CPO (crude palm oil) atau minyak sawit, komoditas kakao dan lainnya punya pengaruh signifikan pada penerimaan pajak dan perdagangan internasional baik bea masuk dan bea keluar. Terakhir, peranan perjanjian antarnegara yang tergabung dalam banyak organisasi internasional seperti G7, AFTA (Negara ASEAN) serta perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara lainnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi penerimaan negara.
  4. Untuk penerimaan dari cukai yang terdiri atas hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, penetapan tarif dan harga eceran biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Sebagai penutup, tentunya negara ini sudah demikian akut menggantungkan dirinya pada penerimaan pajak yang demikian dominan dalam struktur APBN. Sungguh tidak bisa dibayangkan bila dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak tercapai tentunya defisit akan terus membesar karena untuk menutup celah atau kekurangan pembiayaan negara. Yunani dan Venezuela adalah contoh nyata kegagalan negara memenuhi kewajiban membayar utangnya yang jatuh tempo sehingga mengalami depresi ekonomi yang sangat parah. Bicara anggaran, bicara kebutuhan hidup. Bicara pajak, bicara kelangsungan hidup sebuah negara. Harisman Isa Mohamad

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News14 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News2 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News4 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News5 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending