Connect with us

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Taxclopedia

“Outlook” Perpajakan 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Januari–Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS.

Di awal tahun 2020 pemerintah memutuskan memperpanjang insentif di bidang fiskal untuk menekan laju kontraksi ekonomi yang begitu kuat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia pada umumnya.

Peristiwa itu, bersama sejumlah hal lain menjadi peristiwa besar di dunia fiskal atau perpajakan selama kurun waktu satu tahun. Lebih lengkapnya, peristiwa-peristiwa itu penulis uraikan sebagai berikut ini.

Perpanjangan insentif fiskal

Daya beli masyarakat yang masih rendah membuat pemerintah terus berupaya mendongkraknya dengan memberikan banyak fasilitas pengurangan dan pembebasan fiskal, penulis mencatat dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif fiskal di sektor PPh seperti perpanjangan insentif fiskal PPh Pasal 21 untuk karyawan atau pegawai, insentif PPh Final UMKM tarif 0,5 persen, insentif PPh Pasal 22 Impor, dan insentif pengurangan PPh Pasal 25. Pemerintah bahkan menambah insentif fiskal di sektor Jasa Konstruksi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dengan menanggung PPh yang muncul atas kegiatan jasa tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa bidang usaha Wajib Pajak yang mengalami reduksi tidak mendapatkan insentif fiskal di tahun 2021 karena beberapa pertimbangan.

Tidak cuma itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal atau memperpanjangnya di sektor PPN dan PPnBM seperti pembebasan PPnBM untuk pembelian kendaraan roda empat dengan cc tertentu (s.d. 1.500 cc) sampai 100 persen, kemudian Pembebasan PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2 miliar s.d. Rp 5 miliar dan memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada PKP berisiko rendah tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu.

Semua fasilitas itu dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan melalui kanal DJPONLINE tanpa harus mendatangi Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sehingga mengurangi tatap muka langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Insentif tersebut terbukti mampu mengerek daya beli masyarakat. Di bidang automotif, misalnya, yang sangat lesu di tahun 2020, menjadi tumbuh positif mendekati penjualan sebelum pandemi. Produsen automotif berani mengeluarkan varian baru untuk konsumen di negeri ini. Pembebasan PPN 10 persen untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga mampu membuat pengembang bernapas. Insentif fiskal di PPh seperti PPh 21 dan PPh UMKM mulai dirasakan dampaknya oleh para peretail. Mal dan pusat perbelanjaan mulai menggeliat.

Yang harus menjadi bahan evaluasi adalah, apakah realisasi insentif fiskal tersebut telah tepat sasaran? Sebab, ternyata banyak WP yang sebenarnya tidak terdampak tapi ikut merasakan insentif, sementara kalangan yang harusnya mendapatkan insentif malah tidak memanfaatkannya. Patut disimak, apakah di tahun 2022 pemerintah akan kembali memperpanjang insentif fiskal ini atau malah menghentikannya, mengingat Indonesia mulai keluar dari zona pandemi Covid-19.

“Berkah” krisis energi

Krisis energi yang melanda berbagai negara dapat menjadi sentimen negatif dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, di sisi lain, itu menjadi sentimen positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Batu bara menjadi ladang penerimaan PNBP (penerimaan bukan pajak) yang luar biasa, ekspor dalam jumlah besar mendongkrak penerimaan Bea Keluar dan PNBP yang mencatat rekor terbesar dan telah melampaui rencana penerimaan negara. PPN pun ikut terdongkrak dari penjualan lokal batu bara untuk konsumsi kebutuhan energi dalam negeri. Kemenkeu mencatat penerimaan PPN batu bara pada Mei 2021 mencapai Rp 439,47 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun lalu.

Pengenaan PPN atas batu bara mulai berlaku sejak November 2020. Pada bulan pertamanya, setoran PPN dari batu bara hanya Rp 48,29 miliar. Pada bulan-bulan berikutnya, setoran PPN dari batu bara terus bertambah seiring perkembangan harga batu bara acuan. Dan tentunya karena tahun 2021 belum berakhir, maka penerimaan negara di sektor PPN masih akan terus berlanjut.

Kinerja ekspor Indonesia selain batu bara juga naik pada Oktober 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan laporan sebesar 22,03 miliar dollar AS—meningkat 6,89 persen mtm dari bulan September 2021 yang tercatat 20,61 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan surplus Oktober 2020 yang sebesar 14,36 miliar dollar AS, nilai ini naik 53,35 persen YoY.

Nilai ekspor bahkan kembali mencetak rekor tertingginya menggantikan posisi Agustus 2021 yang tercatat 21,43 miliar dollar AS. Rekor ini, selain didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor juga didorong oleh peningkatan harga komoditas, seperti Indonesia Crude Price (ICP), batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, karet, tembaga, timah, dan aluminium.

Penulis berpendapat sampai dengan akhir tahun 2021 ini penerimaan pajak yang sudah satu dekade tidak pernah tercapai, berpotensi tercapai di tahun ini.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Serangkaian kontroversi mewarnai disahkannya UU ini, seperti akan dikeluarkannya sembako dari negative list (objek tidak dikenai pajak) PPN, Jasa kesehatan dan hal lainnya—meski ternyata pemerintah menempatkannya dalam jasa yang dibebaskan PPN yang teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan jenis barang atau jasa di luar negative list memungkinkan pemerintah membuat persyaratan spesifik jenis jasa apa saja yang dapat dibebaskan pengenaan PPN-nya, dan juga memberi fleksibilitas pemerintah dalam membuat aturan turunannya tanpa harus melalui rapat dengar pendapat dengan anggota dewan.

Tampaknya UU HPP dibuat dengan mengadopsi suksesnya UU Cipta Kerja atau populer disebut omnibus law, di mana dalam satu rumah besar termuat banyak sekali kamar; satu undang-undang memuat belasan undang-undang lain.

Yang menarik dalam ruang lingkup UU HPP yang berisi undang-undang lama, muncul pula ketentuan baru yang akan diimplementasikan di tahun 2022, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon.

Tahun transisi

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Selama Januari hingga Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS—perlu tulisan tersendiri untuk membahas program ini. Namun, PPS adalah taruhan besar pemerintah: Apakah ia akan mencoreng wajah pemerintahan kita bila ternyata gagal menarik minat masyarakat, atau justru akan lebih sukses daripada program serupa di tahun 2016–2017 lalu.

Yang menarik disimak pula di tahun 2022 adalah implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbayang kerumitannya, karena perbedaan struktur data antara NIK dan NPWP pada database DJP. Namun, penulis yakin di April 2022 nanti, program ini akan diberlakukan secara bertahap.

Perlu diingat, untuk melaksanakan amanat UU HPP ini, DJP sudah bersiap melakukan perubahan besar pada sistem inti administrasi perpajakannya, sehingga diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus dalam pengawasan terhadap mereka.

Terakhir yang masih menjadi teka-teki adalah implementasi Pajak Karbon. Perlu segera dibuat aturan teknisnya karena ini adalah program baru dan tentunya objek yang disasar juga baru. Jangan sampai ia mengganggu produktivitas sektor industri atau manufaktur yang bergantung kepada bahan bakar fosil ini untuk menjalankan mesin-mesin mereka. Harus ada alternatif yang setara dan murah yang mampu menggantikan bahan bakar jenis ini. Energi terbarukan harus mewujud nyata dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di negara ini. Pajak kembali memerankan peran pentingnya sebagai pengatur (regulerend) cara bermain dalam berusaha atau berbisnis di negara kita.

2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan!

Lanjut baca

Taxclopedia

Negara Ini Bergantung kepada Pajak

Diterbitkan

pada

Kita memang negara besar dan kaya sumber daya alam—tapi kepada pajaklah kelangsungan negara ini bergantung.

Pembaca setia “Taxclopedia”, pernahkah terpikir di benak pembaca sejak kapan sebenarnya negara kita bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan hidupnya? Padahal, negara Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, dari daratan dan perairan serta isinya semuanya terkandung kekayaan alam dalam jumlah yang besar.

Penulis tidak sekadar mengumbar pernyataan rekaan belaka. Ada beberapa fakta yang menguatkan pernyataan. Mari kita lihat infografis dan pemaparan berikut ini.

 

Sebagaimana dilansir pada laman berita CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/market/20190815165123-17-92302/kejayaan-minyak-yang-padam-ninabobo-bbm-yang-manjakan-ri) ternyata, dulu memang produksi minyak Indonesia terbilang cukup besar. Sejak mulai dieksploitasi pada tahun 1966, produksi minyak dari perut bumi Ibu Pertiwi terus melesat mencapai puncaknya pada tahun 1977. Kala itu, produksi minyak Indonesia mencapai 1,68 juta barel/hari.

Boleh dibilang masa kejayaan industri migas tanah air terjadi pada era 70-an hingga mulai masuk abad ke-21 (awal 2000-an). Pada masa itu, produksi minyak Indonesia terus berada di atas level 1,2 juta barel/hari. Bahkan pada periode 1962–2008, Indonesia masuk ke dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Selain itu, hingga tahun 2003, Indonesia juga masih tercatat sebagai negara net-eksportir minyak. Artinya, neraca minyak Indonesia masih didominasi oleh ekspor, sementara impor lebih kecil. Kondisi tersebut membuat Indonesia diuntungkan oleh minyak bumi dalam perdagangan.

Sejatinya, Indonesia bukanlah negara dengan cadangan minyak yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,02 persen dari total cadangan minyak dunia. Bila terus disedot, minyak Indonesia akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Namun ada hal yang membuat Indonesia begitu bersemangat mengembangkan industri minyak. Salah satunya adalah krisis minyak global. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Timur Tengah memperketat produksi minyak sebagai aksi boikot terhadap Israel mulai tahun 1973. Maka terjadilah peristiwa yang biasa dikenal dengan Oil Boom. Harga minyak mentah di pasar dunia yang pada awal tahun 1970-an hanya sekitar 1,7 dollar AS/barel meroket hingga mencapai 12 dollar AS/barel—naik hampir 10 kali.

Harga minyak yang melonjak ini membuat para pelaku industri berbondong-bondong menggenjot produksi. Membuka lahan-lahan pengeboran, dan berkeliling mencari cadangan minyak baru. Harga minyak masih terus merangkak naik kala itu, bahkan pada tahun 1996 harga minyak sudah mencapai 23 dollar AS/barel. Maka tak heran apabila industri minyak Indonesia melesat saat itu dan menikmati bauran keuntungan yang tidak sedikit.

Kini, masa jaya minyak Indonesia semakin redup. Mulai akhir tahun 90-an, produksi minyak Indonesia terus merosot. Bahkan, per akhir tahun 2007, produksi minyak sudah tidak bisa mencapai 1 juta barel/hari lagi. Per akhir tahun 2018, produksi minyak mentah RI hanya sebesar 772,25 ribu barel/hari. Tren penurunan ini juga masih terus berlanjut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memprediksi tren penurunan ini akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2050. Ini bisa terjadi karena kondisi sumur-sumur minyak yang sudah semakin tua. Semakin lama disedot, produksi minyak di suatu sumur memang lumrah mengalami penurunan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak ditemukan cadangan minyak baru yang cukup besar. Alhasil, produksi minyak Indonesia diprediksi hanya sebesar 513,87 ribu barel/hari pada tahun 2026 dan merupakan level terendah sejak tahun 1996.

Dengan begitu, impor BBM akan mengalir semakin deras ke depannya. Jika dilihat lagi, Indonesia hanya menikmati masa jaya industri minyak selama 20 tahun saja. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukanlah negara kaya minyak (ingat cadangan minyak Indonesia hanya 0,02 persen total cadangan dunia).

Sayangnya, masyarakat Indonesia masih punya pikiran bahwa kita kaya akan minyak. Alhasil, di tengah masyarakat beredar pemahaman bahwa harga BBM harus murah. “Kita, kan, kaya minyak.”

Pemerintah pun seakan mendukung stigma tersebut. Dengan berbagai bauran subsidi, pemerintah sukses membuat harga BBM untuk konsumen retail sangat murah. Setidaknya sejak tahun 2006, pemerintah selalu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk subsidi BBM. Secara rata-rata sepanjang periode 2006–2004 porsi subsidi BBM terhadap total anggaran belanja negara adalah 11,2 persen. Bayangkan, sepersepuluh dari anggaran pemerintah hanya digunakan untuk membuat harga BBM tetap murah bagi masyarakat!

Nah, kembali kepada pertanyaan penulis di awal tulisan, sejak kapan pajak menjadi tumpuan utama bangsa ini dalam menghimpun penerimaan negara, maka penulis segera mencari data dan informasi mengenai APBN sejak jaman PELITA (Pembangunan Lima Tahun) di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan di era sekarang (perhatikan tabel penerimaan pajak 1969/1970–1988/1989).

 

 

Bila ini adalah sebuah milestone maka terlihat penerimaan pajak kurang signifikan dari zaman PELITA I s.d. PELITA IV tetapi naik secara gradual atau bertahap. Di era 1990-an penerimaan pajak menyentuh angka Rp 11 triliun.

Sekarang kita bandingkan dengan penerimaan negara di sektor migas (lihat tabel penerimaan migas dan penerimaan bukan migas 1969/1970–1988/1989).

Ternyata penerimaan negara di sektor migas menjadi primadona pada saat memasuki PELITA II (penerimaan pajak di bawah penerimaan migas). Kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1987/1988. Saat itu penerimaan pajak mulai mengambil alih penerimaan migas. Data dari laman Kemenkeu tentang APBN tahun 1969 s.d. 2000 turut membuktikan ini (lihat tabel alokasi dan realisasi APBN 1969–2000).

 

 

Selanjutnya, penerimaan pajak mulai melewati ribuan triliun sejak tahun 2012 (lihat tabel ringkasan APBN 2011–2015).

 

 

Dan di tahun 2000 sampai dengan sekarang nyata terlihat dominasi penerimaan pajak yang sangat tinggi di APBN dan realisasinya (LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Demikianlah, tulisan ini dibuat kembali untuk menyadarkan mayoritas masyarakat di negeri ini bahwa, tanpa bermaksud mengerdilkan potensi lain, nyatanya negara kita sangat bergantung pada penerimaan pajak melebihi penerimaan bukan pajak, seperti dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, dan PNBP lainnya. Tidak perlu lagi ada perdebatan atau klaim yang mengatakan bahwa ada alternatif nyata sektor selain pajak yang bisa diandalkan pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.

Lanjut baca

Taxclopedia

Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diterbitkan

pada

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di wilayah pemda. Padahal, peran keduanya amat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah wilayah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD lainnya yang sah adalah (1) hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang tidak dipisahkan, (2) jasa giro, pendapatan bunga, (3) pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan (5) potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola secara mandiri APBD mereka. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pembangunan daerah tersebut.

Pembaca setia “Taxclopedia” mungkin akan sedikit heran dengan munculnya istilah Wajib Pajak Daerah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD, dibandingkan dengan WP yang memiliki NPWP. Secara sederhana penulis akan menjelaskan perbedaan antara Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak dalam tabel berikut:

 

Deskripsi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak
Kewajiban Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Pusat (PPh, PPN & PPnBM, Bea Meterai, PBB sektor P3)
Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Nomor Pokok Wajib Pajak
Relasi Setiap Wajib Pajak Daerah juga terdaftar sebagai Wajib Pajak (Pajak Pusat) Tidak setiap Wajib Pajak (Pajak Pusat) terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah

 

 

Penulis seringkali menyebut Pajak Daerah adalah PPN yang “didaerahkan”, karena secara falsafah pemungutan pajak, Pajak Daerah sifatnya adalah objektif dan dikenakan pada konsumen, baik pribadi maupun badan, yang menikmati produk dan jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau layanan pada suatu daerah. Misal, Pajak Restoran sebenarnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen yang mendapatkan berbagai fasilitas oleh pihak restoran termasuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi, demikian juga pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan yang lainnya.

Namun diberikannya ruang pemajakan daerah kepada daerah tidak berarti daerah atau provinsi leluasa dan bebas untuk menentukan tarif pajak, objek pajak, dan tata kelolanya. Daerah tetap harus mengikuti panduan pemerintah pusat, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah dan petunjuk bagi daerah dalam melakukan implementasi Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada edisi kali ini penulis mencoba memberikan informasi kepada pembaca tentang serba-serbi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari beberapa aspek.

Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU No 28 tahun 2009).

 

Boks: Jenis Pajak Daerah

 

Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok.

 

Pajak kabupaten/kota:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Tarif pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan ketentuan bahwa pada penyerahan pertama sebesar 20 persen, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

– Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.

– Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10 persen.

5) Tarif Pajak Rokok

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

  1. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10 persen.

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 persen.

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen.

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen.

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 persen.

Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

Boks:  Jenis-Jenis Retribusi Daerah

 

Retribusi Jasa Umum

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

 

Retribusi Jasa Usaha

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Kapal
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

 

Retribusi Perizinan Tertentu

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

 

Tata cara penghitungan Retribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemda.

4) Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), di mana di dalamnya paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

– Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;

– Golongan Retribusi;

– Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

– Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Wilayah pemungutan;

– Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;

– Sanksi administratif;

– Penagihan;

– Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

– Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan tersebut diatas, Peraturan Daerah dimaksud juga dapat mengatur mengenai :

– Masa Retribusi;

– Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

  • Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

Penyusunan Perda

Setiap peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembatalan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 157 s.d. Pasal 159, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Rancangan Perda (Peraturan Daerah)

  1. Pajak dan Retribusi Tingkat Provinsi. Setiap rancangan Perda provinsi tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  2. Pajak dan Retribusi Tingkat Daerah. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan.

Pada Perda Provinsi, evaluasi terhadap Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan terhadap Perda Kabupaten/Kota, evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam UU. Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh pemda juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Perda yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan yang tanpa melalui kajian komprehensif.

 

Referensi BOX:

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lanjut baca

Populer