Connect with us

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Taxclopedia

Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Ternyata, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, apa yang diributkan?

 

Pembaca, tentunya Anda pernah menikmati saluran digital yang marak di negara kita, memanjakan mata dengan tayangan hiburan yang menarik di kanal Netflix, HBO, Prime Video, GENFLIX, HOOQ atau IFLIX. Sedangkan untuk memanjakan telinga, mungkin Anda mendengarkan berbagai streaming lagu dari seluruh belahan dunia melalui kanal Spotify, Resso, Joox dan yang sejenis lainnya. Kemudian para pencinta permainan daring atau populer disebut on-line game dimanjakan dengan PUBG, Mobile Legend dan lainnya.

Ada juga tren yang muncul karena Covid-19, yakni pertemuan secara maya (virtual) menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lainnya sejak diberlakukannya aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Apa lagi, ya? Oh ya, kalangan milenial juga keranjingan aplikasi Tik Tok, Face App, KineMaster dan banyak lagi.

Terakhir, mungkin Anda pernah berbelanja berbagai kebutuhan elektronik dan rumah tangga lewat penyedia jasa pasar virtual atau sering disebut marketplace seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, aliexpress dan banyak lainnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Nah, sebentar lagi kanal-kanal digital tersebut akan diwajibkan untuk memungut pajak kepada para konsumen atau penggunanya. Maka, supaya tidak salah paham tentang pajak apa yang dipungut, apa alasan di balik pemungutannya, dan supaya Anda tidak terjebak dalam polemik tidak berkesudahan, maka penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan semua itu dalam edisi kali ini.

Mungkin Anda sudah tahu, Amerika Serikat memprotes keras Indonesia karena negara kita akan memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital ini. Bahkan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau disingkat USTR (US Trade Representative) melakukan investigasi terhadap rencana penerapan pajak digital di Indonesia. Musababnya, pemerintah AS khawatir pemungutan pajak itu dilakukan secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, dan Zoom.

Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menerbitkan regulasi tersebut sepertinya tidak ingin berkomentar lebih jauh untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atas penerapan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lengkap dan utuh sebenarnya ini pajak tentang apa sih? Kenapa sampai ribut-ributnya ke mancanegara?

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Sementara itu, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri tersebut akan diumumkan kemudian.

Dari penjelasan di atas penulis akan menyajikan beberapa kata kunci yang akan menjadi penentu pemahaman kita terhadap aturan ini. Pertama, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang seringkali dalam terminologi umum disebut dengan pajak konsumen, yang tarifnya sebesar 10 persen.

PPN sudah menjadi hal umum di masyarakat kita karena selalu muncul pada saat kita mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Misalnya, saat kita membeli produk di supermarket atau pasar modern lainnya, maka kita akan dikenai PPN 10 persen atas produk yang kita beli. Demikian juga yang terjadi saat kita menggunakan jasa operator telekomunikasi. Jadi, PPN bukan hal yang asing. Kata kunci kedua adalah objek pajak yang menjadi dasar pemungutan PPN ini. Maka penulis akan mengutip langsung dari peraturan yang sudah dirilis oleh negara kita yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No.48/PMK.03/2020.

Pasal 2

(1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pasal 3

(1)  Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

b.      penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

c.       penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d.      penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

1.       penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

2.      penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3.      penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e.       penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f.        perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

 

(2) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital.

(3) Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Simpelnya, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa objek PPN yang dimaksud adalah barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak yang dapat berupa layanan streaming film, musik atau lagu, games on-line, aplikasi digital, dan penyediaan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, nantinya konsumen di Indonesia yang menikmati layanan digital dari perusahaan luar negeri akan dipungut pajaknya oleh mereka yang disebut dalam terminologi aturan ini sebagai Pelaku PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini. Penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda.

Kata kunci ketiga ada di lanjutan pasal dalam PMK ini bahwa ternyata tidak serta merta negara meminta Pelaku PMSE memungut PPN kepada para konsumennya.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau

b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

(3) Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.

Kalau kita perhatikan Pasal 4 Ayat 2 di atas ada kriteria khusus atau tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua Pelaku PMSE diwajibkan memungut PPN kepada konsumennya. Bahwa ada nilai transaksi tertentu dengan pembeli/penerima jasa di Indonesia dan atau jumlah pengakses tertentu yang diwajibkan memungut PPN. Itu pun masih menunggu penetapan dari Ditjen Pajak siapa saja yang menjadi pemungut PPN PMSE ini. Sampai tulisan ini dibuat penetapan Dirjen Pajak tersebut belum dirilis.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

Kata kunci keempat bahwa pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih. Karena itu harus ada komparasi tentang penerapan pajak layanan digital di negara lainnya.

Mengutip laporan dalam laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol.  Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antar muka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini. 17 perusahaan di antaranya adalah berbasis di AS.

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (principle destination), tidak juga bersifat diskriminatif serta dalam transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut untuk PPN tersebut.

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Kata kunci terakhir sekaligus menutup tulisan kali ini adalah alasan lainnya dilakukannya pemungutan PPN atas layanan digital oleh pelaku PMSE luar negeri tak lain dan tak bukan adalah untuk mengisi kas negara, mau bagaimana lagi di saat wabah pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya yang telah menguras kas negara kita dalam APBN tahun ini, maka harus ada upaya cerdik dari pemerintah kita untuk mengurangi beban APBN yang terimbas akibat wabah ini.

Menurut pendapat penulis, regulasi ini cukup cerdik membidik potensi global perusahaan Over The Top (OTT) dunia seperti Google dan Netflix belum lagi munculnya perusahaan besar baru Zoom yang mendapatkan durian runtuh saat wabah ini terjadi secara global, nilai kapitalisasi aset perusahaannya meningkat tajam seiring maraknya penggunaan layanan pertemuan secara virtual. layanan pertemuan secara virtual.

Lantas kenapa pemerintah Amerika Serikat terpicu kemarahannya dengan penerapan aturan ini? Padahal, pengenaan PPN ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh AS sendiri? Jawabannya sederhana, karena dengan adanya tambahan PPN dalam harga produk layanan digital mereka otomatis mengerek harga jual kepada konsumen. Akibatnya daya saing akan menjadi berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkan pengenaan PPN ini. Karena itu butuh adanya diplomasi yang tangguh atau mumpuni agar penerapan pengenaan PPN atas layanan digital ini bisa segera diimplementasikan, tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari apalagi membuat hubungan perdagangan negara kita dengan negara tujuan penerapan aturan ini menjadi keruh dan runyam. Toh, target pemajakannya adalah warga negara Indonesia sendiri sebagai konsumen akhir bisa sebagai argumentasi untuk menjernihkan permasalahan ini.

Semoga penerapan regulasi ini adalah awal yang baik untuk sebuah kesetaraan dan keadilan bagi banyak pihak yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di negara yang kita cintai.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Lanjut baca

Taxclopedia

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Hai, pembaca setia Majalah Pajak, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat tidak kekurangan suatu apa pun meski saat ini wabah COVID-19 melanda dunia. Sebagaimana telah dibahas dalam edisi sebelumnya, penulis tidak akan memberikan tambahan data terbaru mengenai dampak wabah ini terhadap perekonomian baik global maupun nasional. Namun, penulis akan melengkapi pembahasan sebelumnya, mengingat adanya perbaikan regulasi pemerintah mengenai insentif perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).

Perbaikan regulasi ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memperluas penerima insentif perpajakan yang sudah diatur dalam aturan sebelumnya.

 

Secara umum bentuk perluasan insentif perpajakan terdiri atas empat (4) bentuk insentif di bidang PPh (Pajak Penghasilan) dan satu (1) di bidang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yakni

Insentif perpajakan di bidang PPh:

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  2. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah
  3. PPh Pasal 22 impor dibebaskan
  4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen PPN
  5. Pengembalian pendahuluan PPN Lebih Bayar (Restitusi)

Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana gambar tabel di atas.  Kemudian penulis akan memberikan intisari dari PMK No. 44 tahun 2020 sekaligus panduan singkat bagi para pembaca yang mungkin bermanfaat apabila hendak mengambil manfaat dari insentif perpajakan terbaru ini.

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

       Penerima insentif adalah Pegawai tetap dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja (perusahaan/perorangan) yang:
  • Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sesuai dengan    Lampiran A PMK No 44 tahun 2020, terdapat 1.062 KLU
  • Pemberi kerja tersebut telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau
  • Telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Memiliki NPWP
  2. Pada masa pajak bersangkutan (April s.d. September 2020) menerima/memperoleh penghasilan tetap dan teratur (THR/Bonus tidak termasuk) yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta rupiah atau sebulan maksimal 16,6 juta rupiah.

*) sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT Tahunan 2018 atau data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah tahun 2018.

Pemberian insentif:

  1. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
  2. Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
  3. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh Penghitungan PPh PASAL 21 Ditanggung Pemerintah

  1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp 198.000.000,00 (Rp 16.500.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan  Pengurangan:                                                              Rp 16.500.000,00

Biaya Jabatan/bulan                                                                                       Rp      500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                                      Rp       330.000,00

(Rp 830.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                    Rp 15.670.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.670.000,00                                                            Rp 188.040.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 125.040.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp    2.500.000,00

15% x Rp75.040.000,00        = Rp  11.256.000,00

Rp  13.756.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp13.756.000,00/12 Rp 1.146.333,00

 

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 16.500.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 330.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.146.333,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 15.023.667,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.146.333.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 16.170.000,00

 

  1. Tuan B (K/O) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp 252.000.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
  2. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp 180.000.000,00 (Rp 15.000.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif

PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan                                                                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 14.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp14.200.000,00                                                           Rp 170.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 107.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp57.400.000,00        = Rp 8.610.000.00

= Rp 11.110.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp11.110.000,00/12 Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun                                                            Rp 180.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun

maksimal                                                                                 Rp 6.000.000,00

Iuran Pensiun setahun                                                         Rp 3.600.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto                                                                   Rp 180.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp67.400.000,00        = Rp 10.110.000,00

= Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)                                                             Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)                                                                         (Rp 11.110.000,00)

PPh Pasal 21 atas THR                                                            Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp 1.500.000,00.

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas

seluruh penghasilan                                                              (Rp 2.425.833,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 22.274.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 925.833,00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 23.200.000,00

 

  1. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp 1.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp 15.000.000,00 + Rp 1.000.000,00) x 12). Karena masih di bawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh Pasal 21                                                       Rp 1.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 16.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 15.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp 15.200.000,00                                                          Rp 182.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 119.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp69.400.000,00        = Rp 10.410.000,00

= Rp 12.910.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 12.910.000,00/12                                                             Rp 1.075.833,00

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh                                                                      Rp 1.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.075.833.00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 14.624.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.075.833.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 15.700.000,00

 

Pemanfaatan insentif:

Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu Info KSWP.

  1. Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
  2. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pemberi kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19.

  1. Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
  2. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

*) PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020

  1. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah

PPh final 4 (2) ini populer di masyarakat disebut PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 %.

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  2. Memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
  3. Menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

Pemberian insentif:

  1. Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.

Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020

  1. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id atau akses langsung ke https://djponline pada menu Layanan, submenu Rumah Konfirmasi Dokumen

Pengajuan permohonan:

  1. WP mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Setelah jangka waktu pemberian insentif, Surat Keterangan di atas tetap berlaku untuk Pelaksanaan PP 23/2018

Jika WP tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud.

Kewajiban WP yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah:

  1. WP dimaksud harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
  3. dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
  4. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  5. PPh Pasal 22 impor dibebaskan

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran I PMK No.44 tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB)

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pengajuan SKB:

  1. Diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
  4. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

Kepala KPP menerbitkan:

  1. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila WP memenuhi kriteria
  2. Surat Penolakan, apabila WP tidak memenuhi kriteria

Kewajiban WP yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3.   20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli–September 2020)
  5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran N PMK No. 44 Tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP  untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pemberitahuan pengurangan:

  1. WP menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Kewajiban WP yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3. 20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak JuliSeptember 2020)

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

  1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan. Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:
  2. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp   645.000.000,00

PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)                Rp   480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp   40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019) Rp   50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020

s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)                                    Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020             Rp28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020

(sesuai SPT Tahunan 2019)                                                 Rp 40.000.000,00

  1. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp 1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp 645.000.000,00

Selisih                                                                                      Rp 480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp 40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)

Rp 50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020 (yang seharusnya terutang)                  Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020

s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)  Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020                                                                     Rp 28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak

Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)                   Rp 40.000.000,00

  1. Pengembalian Pendahuluan PPN Sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

  1. Menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusidengan jumlah LB paling banyak Rp 5 miliar.

*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

Pemberian Insentif:

  1. WP yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
  2. SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PKP Berisiko Rendah diberi pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

  1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  2. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  3. PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
  4. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu.

Semoga bermanfaat!

Lanjut baca

Taxclopedia

Lapor Pajak Dahulu dan Sekarang

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Dari waktu ke waktu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kini lapor pajak tak lagi rumit dan menyita banyak waktu.

Setiap entitas atau perusahaan yang bergerak mencari laba (profit) maupun nonprofit (nirlaba) pastinya membutuhkan adanya laporan terkait usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Laporan itu bisa tentang kinerja perusahaan, keuangan, kepatuhan karyawan dan berbagai laporan-laporan lainnya. Tujuan dibuatnya laporan itu jelas untuk mengukur banyak hal dalam perusahaan. Laporan dalam sebuah entitas atau perusahaan dimungkinkan dibuat secara internal perusahaan atau melalui keahlian atau kompetensi yang dimiliki pihak ketiga seperti konsultan. Tentunya kualifikasi yang dihasilkan berbeda antara yang dibuat secara internal dengan yang melalui pihak ketiga. Demikian pentingnya sebuah laporan, otoritas perpajakan di negara ini juga mewajibkan kepada para WP untuk membuat laporan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun usaha atau kegiatan yang mereka lakukan. Kenapa penting, karena berangkat dari laporan (dokumen pelaporan) itulah WP dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara secara paripurna. Sebelumnya diawali dengan proses menghitung dan membayar nilai pajak yang terutang secara benar dan tepat sesuai pada dokumen pelaporan yang dilaporkan pada negara. Laporan WP itu populer disebut dengan SPT atau Surat Pemberitahuan. Nah, “Taxclopedia” pada kesempatan ini mencoba untuk mengupas sejarah model atau jenis SPT apa yang pernah diberlakukan sampai dengan sekarang, dan bagaimana SPT itu dibuat dan disampaikan. Banyak orang awam mengira SPT itu kepanjangan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, karena jika merujuk pada tiga huruf itu seharusnya bermakna demikian. Penulis di awal tahun 2000-an juga memiliki pemikiran yang sama dan ternyata hal itu salah. Penulis juga tidak paham kenapa tidak disingkat SPt saja, supaya konsisten dengan arti sebenarnya. Namun, ini bukan sesuatu yang penting untuk dibahas karena pepatah bilang, apalah arti sebuah nama, yang bermakna lebih pada penekanan isi atau konten sesuatu tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis SPT yang diberlakukan di negeri ini. Bila kita mengikuti alur penyelesaian kewajiban WP dengan menggunakan kaidah DBHL (Daftar Hitung Bayar Lapor) maka SPT adalah dokumen yang harus disampaikan pada kaidah L atau Lapor. SPT yang dimaksud adalah dokumen pelaporan kewajiban pajak pusat saja yakni PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan untuk pajak daerah yang sering populer disebut SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dibahas pada tulisan ini. Demikian juga laporan atas Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pun tidak akan dibahas. Jenis SPT dari waktu ke waktu berdasarkan jenis pajak yang terutang atau dipungut atau dipotong dan kode formulirnya: 1. PPh (Pajak Penghasilan) Dibagi atas pelaporan secara masa/bulanan dan tahunan a. Masa – SPT PPh Pasal 21/26 (1721) – SPT PPh Pasal 22 – SPT PPh Pasal 23/26 – SPT PPh Pasal 25/29 (Pembayaran PPh Pasal 25/29 dianggap sebagai Pelaporan SPT PPh Pasal 25/29) – SPT PPh Pasal 4 ayat 2 – SPT PPh Pasal 15

b. Tahunan – SPT PPh Orang Pribadi terdiri atas: 1. 1770 2. 1770 S 3. 1770 SS (mulai berlaku sejak tahun 2014 s.d. sekarang) – SPT PPh Badan terdiri atas: 1. 1771 Rupiah 2. 1771 Dollar 3. 1771 Y (Penundaan SPT Badan)
2. PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
a. Masa – SPT Masa PPN 1195 (Berlaku tahun 1995) – SPT Masa PPN 1195 BM (untuk pelaporan PPnBM tahun 1995) – SPT Masa PPN 1995 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 1995) – SPT Masa PPN 1106 (tahun 2006) – SPT MASA PPN 1107 (tahun 2007) – SPT MASA PPN 1107 PUT (untuk pelaporan Pemungut PPN tahun 2007 s.d. sekarang) – SPT MASA PPN 1108 (tahun 2008) – SPT MASA PPN 1111 (tahun 2011) – SPT MASA PPN 1111 DM (DEEMED PPN tahun 2011) – E-Faktur (Pembuatan Faktur Pajak Elektronik sekaligus Pelaporannya mulai tahun 2014 s.d. sekarang)
Secara umum semua SPT, baik masa dan tahunan, PPh dan PPN terdiri atas dua bagian utama, yakni Halaman Induk dan Halaman Lampiran. Masing-masing lampiran jumlahnya berbeda-beda pada setiap SPT dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja yang sering mengalami perubahan adalah SPT Masa PPN kemudian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta SPT Tahunan. Tujuan dilakukan perubahan tentu saja untuk mengakomodasi perubahan bisnis di negara ini yang mengharuskan penambahan, pengurangan atau modifikasi terhadap SPT itu. Lihatlah SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) mengalami perubahan dengan penambahan jenis SPT sejak tahun 2014, yakni SPT 1770 SS yang dipergunakan untuk WPOP yang berstatus karyawan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan setahun tidak boleh melebihi Rp 60.000.000,- Apa yang menarik dari perubahan SPT ini? ternyata otoritas pajak dalam hal ini DJP sejak tahun 2008 dan 2009 sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi yang akan mengubah perilaku dan budaya masyarakat, di mana pelaporan SPT yang menggunakan kertas atau cara manual diubah mulai menggunakan perangkat elektronik berupa komputer. SPT ini populer disebut dengan istilah e-SPT atau SPT elektronik. Sejak 2008 dan 2009 semua formulir manual atau berbentuk kertas sudah memiliki eSPT-nya. Lalu bagaimana pola kerja melaporkan e-SPT? Aplikasi ini wajib dipasang atau diinstal terlebih dahulu pada komputer yang memiliki operasi sistem yang sudah ditentukan. Operasi sistem yang bisa menggunakan aplikasi e-SPT ini berbasis Windows. Kenapa tidak menggunakan yang lain, mungkin alasan keterbatasan SDM yang dimiliki DJP adalah faktor utamanya. Yang pasti, berubah dengan menggunakan aplikasi ini maka tidak perlu lagi mencetak hasil laporan dalam bentuk kertas, melainkan dalam bentuk softcopy layaknya berkas (file) pekerjaan elektronik menggunakan format Excel atau Word maka e-SPT juga menghasilkan berkas laporan dalam format bernama .csv (comma separated values). Berkas berformat .csv ini memiliki tingkat keamanan teknologi enkripsi sehingga sulit dibaca seandainya berkas ini jatuh pada pihak yang tidak berkepentingan membacanya. Seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, pelaporan e-SPT mulai mengalami perubahan, di antaranya pelaporan harus terlebih dahulu memasang aplikasi pada perangkat komputer. Mulai tahun 2014 diperkenalkan metode pelaporan baru e-SPT berbasis WEB bernama e-Filing. WPOP yang menjadi

target awal dalam melaporkan SPT Tahunannya cukup mengakses laman efiling.pajak.go.id dengan mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) dan bisa menggunakan aplikasi ini.

Sejak tahun 2017–2018, dengan munculnya kebijakan EODB (ease of doing business) maka SPT pun mengalami banyak perubahan terutama dalam sisi legalitasnya, antara lain untuk kondisi tertentu tidak diwajibkan melaporkan SPT; SPT Nihil transaksi maka tidak perlu melaporkan ke DJP untuk jenis SPT tertentu, yakni SPT PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pasal 22,23, 4(2) dan 15). Kemudian yang patut diapresiasi adanya Peraturan Dirjen Pajak, mulai tahun 2018 WP “dipaksa” untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan secara elektronik dan disampaikan secara daring (online). Dengan kata lain, sekarang sulit ditemui WP mengantre pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan SPT mereka karena semua sudah bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan cepat. Dari sini muncullah teknologi pelaporan baru untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang disebut dengan e-FORM, yakni kurang lebih SPT yang dikerjakan menggunakan kertas dengan template atau bentuk yang sama persis dipindahkan dalam FORM atau Formulir Elektronik dalam perangkat komputer yang tinggal diisi oleh WP.

Oh ya, ada yang terlewat dalam pembahasan kita mengenai perubahan SPT Masa PPN, di tahun 2014. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Faktur Pajak, maka pemerintah memutuskan melalui DJP untuk mengubah teknik dan format pembuatan Faktur Pajak tidak boleh lagi dilakukan secara manual melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi yang disediakan DJP bernama e-Faktur. Kelebihan eFaktur ini, selain bisa membuat faktur secara elektronik (sudah divalidasi oleh peladen (server) DJP dengan QR Code) juga mampu menggantikan fitur e-SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya. Karena itu penulis sering kali menyebutnya dengan e-Faktur Plus—Plus e-SPT, maksudnya. Teknologi e-Faktur juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya e-SPT hanya bisa dilakukan dengan cara dipasang atau diinstal pada perangkat komputer, maka e-Faktur tidak membutuhkan itu semua karena sifatnya yang portable alias tidak butuh instalasi dan bisa berpindah-pindah perangkat komputer berbeda dengan bantuan media penyimpan eksternal seperti flash disk atau harddisk. e-Faktur hingga sekarang memiliki tiga jenis pelaporan berbeda: 1. Berbasis desktop (diletakkan pada komputer): PKP dengan faktur yang diterbitkan >100 FP dalam satu masa. 2. Berbasis web (akses ke laman efaktur.pajak.go.id): PKP dengan faktur yang diterbitkan < 100 FP dalam satu masa. 3. Berbasis Host to Host (server PKP ke server DJP langsung): PKP dengan faktur yang diterbitkan > 1000 atau 10.000 FP dalam satu masa. PKP: Pengusaha Kena Pajak Teknologi e-Faktur yang sukses pun akhirnya diterapkan pada salah satu e-SPT PPh yakni PPh Pasal 23 yang namanya disebut dengan e-BUPOT atau e-Bukti Potong. Kesamaan dengan e-Faktur, e-Bupot ini mengambil nomor bukti potong yang tersistem dan otomatis sehingga WP yang dipotong turut serta dapat mengawasi apakah pajak yang dipotong oleh rekanannya atau pemberi kontrak kerjanya sudah dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan atau belum. Penerapan e-BUPOT rencananya akan digunakan pada SPT PPh Pasal 21/26. Terakhir—berita terbaru, DJP akan melakukan unifikasi atau penyatuan SPT sebagai cara mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penulis membacanya sebagai bentuk simplifikasi. Rencana awalnya di bulan ketiga tahun 2020 ini sudah diimplementasikan. Namun, karena negara kita sampai dengan artikel ini dibuat mengalami pandemi COVID-19 atau virus korona di tengah masyarakat luas, sepertinya implementasi ini akan ditunda. SPT yang mengalami unifikasi, yakni SPT Masa PPh Pasal 22, 23 , 4 (2) dan Pasal 15 akan cukup menjadi satu SPT saja.

Seperti apa bentuknya, mekanismenya dan ketentuannya penulis dan pembaca setia Majalah Pajak tentunya hanya bisa berharap segera diimplementasikan dalam waktu tidak terlalu lama.- Harisman Isa Mohamad 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Merdeka Menikmati Humor Gratis di Masa Krisis

Kondisi sosial ekonomi dunia, termasuk Indonesia memang masih menghawatirkan akibat pagebluk Covid-19. Namun, jangan sampai keadaan itu membunuh semangat dan...

Breaking News1 minggu lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News1 minggu lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News1 minggu lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News2 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News2 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News2 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Populer