Connect with us

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Taxclopedia

Kupas Tuntas Pajak Emas

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Dengan nilai pemajakan yang rendah di sisi PPN maupun PPh, emas kian menarik di mata investor. Bagaimana cara hitung pajaknya?

Belum lama ini penulis diminta mengisi acara podcast di sebuah kanal YouTube (d’GoldFather) untuk membahas emas dan aspek perpajakannya—tema yang menarik juga bagi Anda, bukan?

Emas merupakan harta kekayaan. Ia adalah investasi tradisional yang sudah diperdagangkan sejak zaman dahulu. Nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu, mengalahkan bentuk investasi lain seperti asuransi, deposito, obligasi, dan sejenisnya. Di tengah pandemi Covid-19, harganya bahkan melonjak, melewati Rp 1 juta per gram.

Nah, bagaimana aspek pajak untuk simbol kemuliaan yang kini menjadi primadona investasi ini?

Terkait transaksi emas, ketentuan berikut ini perlu menjadi perhatian.

  1. Emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga
  1. Emas perhiasan termasuk jenis barang kena pajak yang dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Emas perhiasan dalam PMK tersebut adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. PMK ini menyatakan pengusaha emas perhiasan meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas p Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual-beli, jasa perbaikan/modifikasi, dan/atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sedangkan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan.
  2. Bagi badan usaha penjual emas batangan wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45 persen dari harga jual bagi yang memiliki NPWP, serta 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dan bila konsumen melakukan buyback ke ANTAM/Pegadaian sebagai BUMN maka dikenakan tarif 1,5 persen untuk penjualan kembali di atas Rp 10 juta (untuk yang menggunakan NPWP) dan tarif sebesar 3 persen untuk penjual/konsumen yang tidak memiliki NPWP.
  3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas adalah penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang PPh.

Yang menarik, bagaimana dengan dinar? Ternyata dinar bukan termasuk kategori emas batangan yang tidak dikenai PPN. Perlu dipahami, PPN dikenakan kepada BKP yang bersifat konsumtif atau komoditas perdagangan; sedangkan uang, emas batangan, dan surat berharga dikecualikan karena tujuannya untuk investasi.

Namun, acuan ini digugat banyak pihak, sebab dinar juga digunakan untuk keperluan investasi bukan konsumsi. Hemat penulis, alasan dikenakannya PPN atas dinar adalah adanya proses pembuatan lanjutan yang membuatnya memiliki nilai tambah baru sebagai BKP (Barang Kena Pajak) yang dipersamakan dengan perhiasan emas sebagai komoditas perdagangan.

Ke depan mudah-mudahan pemerintah memperkuat argumentasi pembebasan PPN atas komoditas investasi, termasuk dinar.

 

Perhitungan pemajakan atas emas

  1. Emas batangan

Untuk emas batangan, dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan pembelian emas batangan dari badan usaha penjual emas batangan, akan dikenai PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017.

Contoh transaksi penjualan/pembelian emas batangan, koin emas, logam mulia yang terutang PPh Pasal 22:

UBPP (Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian) logam mulia seperti ANTAM, Pegadaian, Butik Emas:

Jual ke toko emas atau konsumen                               = 1.000.000

Tarif PPh 22 (0,45 % Ber-NPWP)                                    = 4.500

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.004.500

Bila tidak Ber-NPWP (0,9 %)                                 = 9.000

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.009.000

Bila konsumen ingin menjual kembali emasnya (buyback) pada ANTAM atau Pegadaian (BUMN), dengan nilai penjualan kembali di atas Rp 10 juta, maka dikenakan tarif 1,5 persen dipungut dari total pembayaran yang diterima.

Tuan Budi:

Jual kembali emas 22 gram                                         = 22.000.000

Tarif PPh Pasal 22 (Ber-NPWP)                                    = 1,5 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 330.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.670.000

Bila Tuan Budi tidak Ber-NPWP, dikenakan tarif 3 persen, atau 100 persen lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Tarif PPh Pasal 22 (tdk Ber-NPWP)                = 3 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 660.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.340.000

  1. Emas perhiasan

Emas perhiasan termasuk dalam objek PPN, sehingga setiap transaksi emas perhiasan akan dikenai pajak. Pengusaha emas harus melakukan pemungutan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada transaksi yang terjadi. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah 20 % x Harga Jual/Transaksi, dan PPN terutangnya adalah 10 % x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau dengan bahasa ringkasnya tarif efektif PPN-nya sebesar 2 %.

Contoh transaksi penjualan/pembelian perhiasan emas dan dinar yang terutang PPN (tidak termasuk emas batangan, koin emas atau logam mulia):

ANTAM, Pegadaian atau Badan Usaha Emas lainnya:

Jual ke toko emas                                            = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 x 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 20.000

Toko emas:

Beli perhiasan emas dari ANTAM, Pegadaian = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 X 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Masukan (tidak bisa dikreditkan)             = 20.000

 

Jual ke konsumen                                             = 5.000.000

DPP                                                                      = 5.000.000 X 20 % = 1.000.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 100.000

 

Selisih keuntungan penjualan emas

Setiap kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak (WP) baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan WP terkait, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, merupakan objek PPh. Maka dari itu selisih keuntungan penjualan emas batangan atau emas perhiasan merupakan penghasilan neto yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, baik itu SPT Tahunan WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Contoh: Tuan Budi membeli 10 gram emas batangan di tahun 2015 dengan harga saat itu sebesar Rp 6 juta dan telah dilaporkan dalam daftar Harta pada SPT Tahunan Orang Pribadi, kemudian di tahun 2020 dia menjual semua emasnya 10 gram tersebut dengan harga Rp 10 juta, sehingga ada selisih keuntungan Rp 4 juta. Maka, Tuan Budi melaporkan selisih keuntungan tersebut pada Lampiran I bagian 2 SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 sebagai Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya.

Hal lain yang menarik lagi tentang kegiatan investasi emas adalah pengenaan pajaknya yang hanya dilakukan ketika terjadi transaksi. Bandingkan dengan properti, misalnya, yang dikenai PBB setiap tahunnya. Atau dengan tabungan dan deposito yang dikenai PPh (atas bunga).

Dengan nilai pemajakan atas emas yang rendah baik itu di sisi PPN (2 persen) dan PPh (0,45 persen), emas kian menarik di mata calon investor di negara ini. Tapi, sampai kapan emas bertahan dalam masa keemasannya?

 

Lanjut baca

Taxclopedia

Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Medio September 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa negara kita telah memasuki masa resesi. Apa sebabnya, dan apa yang harus pemerintah dan rakyat lakukan?

 

Karena berturut-turut selama tiga kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita di bawah nol atau negatif, kita memasuki resesi. Apa sebabnya? Tak sulit mencari jawaban. Apa lagi kalau bukan karena wabah Covid-19.

Semua negara di dunia secara ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan, dalam semua aspek ekonomi tentunya. Negara-negara yang menjadi episenter pandemi adalah negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India, serta Rusia. Indonesia, menurut data pemerintah, telah menjadi negara episenter baru pandemi Covid-19 ini, dengan pertambahan jumlah kasus positif yang mengkhawatirkan dari hari ke hari. Sudah lebih dari 200.000 penduduk Indonesia yang positif terjangkit virus ini dengan angka kematian di atas 10.000 orang.

Tak pelak lagi kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat untuk mencegah kenaikan warga yang terinfeksi Covid-19. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memerhatikan kondisi ekonomi negara agar tidak mengalami kebuntuan, stagnasi bahkan jangan sampai mengalami kemunduran. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah negara kita untuk mengakomodasi dua hal tersebut di atas. Namun nyatanya kebijakan ini sampai tulisan ini tayang terbukti tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dari berbagai referensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, secara sederhana resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) atau jumlah produksi barang atau jasa secara nasional menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.

Resesi adalah bagian dari krisis ekonomi yang apabila tidak berakhir, maka akan terjadilah kondisi kedua yang jauh lebih ekstrem yakni depresi ekonomi. Lantas bagaimana menyederhanakan perbedaan antara resesi ekonomi dan depresi ekonomi, maka penulis mengutip ucapan kolumnis sekaligus jurnalis Amerika Serikat Sidney J. Harris (1917–1986), resesi adalah “ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan.” Artinya, depresi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan dampak yang nyaris menyentuh semua elemen lapisan masyarakat.

Dalam sejarah perekonomian dunia, banyak negara pernah melalui resesi. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara Uni Eropa pada 2008–2009 menyebabkan sekitar 17 negara memasuki masa resesi, contohnya Yunani, Perancis, Portugal, Republik Siprus, Spanyol, Irlandia, dan Italia.

Pada 2010, kelesuan ekonomi melanda Thailand. Negara Negeri Gajah Putih itu mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini disebabkan produk domestik bruto negara tersebut yang terus merosot.

Tak hanya menghantam negara-negara berkembang, resesi ekonomi juga pernah dialami oleh Rusia yang dikenal sebagai negara adidaya tandingan Amerika Serikat sepanjang tahun 2015. Resesi di negara ini dipancing pencapaian produk domestik bruto yang rendah karena pasar modal dunia menolak perusahaan-perusahaan Rusia.

Berikut ini penulis jabarkan resesi yang pernah dialami oleh negara adidaya yakni Amerika Serikat dalam beberapa dekade.

Di saat wabah Covid-19—si pemicu resesi—diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan, seberapa kuat negara kita mampu bertahan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya?

Resesi Besar 2007–2009

Resesi terjadi selama lebih kurang 18 bulan atau kerap disebut sebagai Resesi Besar yang membuat PDB AS terkontraksi 4,3 persen dan tingkat penganggurannya mencapai 10 persen. Resesi ini terjadi karena krisis kredit subprima yang membuat tingkat penyitaan aset meningkat 79 persen pada 2007 dan menghancurkan pasar perumahan AS. Hal itu kemudian memicu krisis perbankan, lantaran banyak lembaga keuangan yang telah mengambil sekuritas berbasis kredit berisiko tinggi tak mendapat pengembalian pinjaman dari nasabahnya. Beberapa institusi keuangan besar seperti Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, dan Lehman Brothers runtuh pada 2008. Akibatnya, pasar saham jatuh dan indeks utama kehilangan lebih dari setengah nilainya selama krisis. Pemerintah AS selama krisis ini mengeluarkan beragam stimulus ekonomi, termasuk dana talangan sebesar 700 miliar dollar AS untuk institusi keuangan dan paket lain sebesar 800 miliar dollar AS.

 Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Resesi Dot-com

Resesi ini terjadi selama delapan bulan antara Maret 2000–November 2001 setelah gelembung dot-com meledak. PDB AS terkontraksi 0,6 persen dan tingkat pengangguran mencapai 5,5 persen. Mula resesi ini adalah Nasdaq kehilangan 75 persen nilainya yang mengakibatkan satu generasi investor teknologi tersapu. Kejadian tersebut menyebabkan pasar saham menjadi rentan. Kondisi kian memburuk ketika terjadi serangan 9/11 serta serangkaian skandal perusahaan akuntansi besar seperti Enron. The S&P 500 kehilangan 43 persen nilai sahamnya antara 2000 sampai 2002 akibat kejadian ini. Sementara Nasdaq sampai 2015 tak bisa mengembalikan nilai sahamnya.

Resesi Perang Teluk

Seperti namanya, resesi ini terjadi selama Perang Teluk pada 1990. Selama delapan bulan ekonomi AS tersuruk dengan PDB terkontraksi 1,1 persen dan tingkat penganggurannya sebesar 7 persen. Penyebabnya adalah The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap untuk menekan inflasi. Langkah The Fed tersebut membuat perekonomian melambat. Ekonomi pun semakin terpuruk setelah Irak menginvasi Kuwait pada musim panas 1990 dan AS turut terlibat di dalamnya. Akibat lainnya adalah harga minyak dunia melonjak lebih dari dua kali lipat.

Resesi Reagan

Dinamai seperti itu karena terjadi di era Presiden Ronald Reagan. Dalam periode resesi ini ekonomi AS tersuruk dua kali. Pertama pada semester pertama 1980. Kedua selama 16 bulan dari Juli 1981 sampai 1982. Penyebabnya adalah The Fed menaikkan suku Bunga untuk menekan laju inflasi. Bisnis AS pun melambat. Ditambah lagi kebijakan embargo minyak Iran yang membuat pasokan minyak AS berkurang dan meningkatkan harganya. Tercatat untuk 12 kuartal PDB AS di angka negatif dengan paling dalam pada kuartal II 1980, yakni minus 8 persen. Sampai resesi 2007–2009, PDB di kuartal tersebut adalah yang terendah. Tingkat pengangguran di AS pun melonjak mencapai 10,8 persen pada November dan Desember 1982. Hanya bisa disaingi oleh tingkat pengangguran di masa pandemi korona. Untuk mengatasi resesi ini, Reagan menurunkan rasio pajak dan menambah anggaran pertahanan

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Resesi 1973–1975

Resesi ekonomi pada periode ini berlangsung selama 16 bulan dari November 1973 sampai maret 1975. Pemerintah AS menyalahkan embargo minyak oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai penyebabnya. Namun, sebenarnya ada dua faktor lain yang turut menyebabkannya. Faktor pertama adalah Presiden Nixon membuat kebijakan kontrol harga upah. Kebijakan ini menyebabkan harga barang melambung dan menurunkan permintaan. Tingkat upah yang tinggi juga membuat pelaku bisnis melakukan PHK massal. Kedua, AS melepaskan standar emas dan menyebabkan inflasi tak terkontrol. AS pun dalam periode ini mengalami stagflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif selama lima kuartal. Tercatat paling dalam pada kuartal I 1975, yakni minus 4,8 persen. Tingkat pengangguran pun melonjak dua tahun setelah resesi pada Mei 1975 sebesar 9 persen.

Depresi Besar

Depresi Besar adalah resesi paling buruk dalam sejarah AS. Resesi ini berjalan selama 9 tahun dari 1929 sampai 1938. Tingkat pengangguran AS pada 1933 mencapai 25 persen dan tetap di angka 19 persen pada 1938. Resesi ini berakhir karena tiga hal—kebijakan ekonomi New Deal yang dikeluarkan Presiden Roosevelt, berakhirnya kekeringan panjang yang menyebabkan bencana alam bernama Dust Bowl, dan peningkatan pengeluaran untuk Perang Dunia II.

Lantas bagaimana upaya negara-negara tersebut dan negara kita mengatasi resesi ini?

Untuk menyederhanakannya, mari bayangkan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak. Sang ayah adalah pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah atau presiden dalam keluarga tersebut. Istrinya adalah menteri sekaligus gubernur bank sentral atau pengendali keuangan serta ketiga anaknya adalah rakyatnya. Karena ketiga anaknya sudah besar maka sang ayah memberikan modal usaha untuk anaknya agar mandiri di kemudian hari, dua orang anaknya sudah menikah dan memiliki anak, dua orang anak ini kita ilustrasikan sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Sedangkan satu anaknya yang belum menikah bertindak sebagai profesi atau individu dalam masyarakat.

Sewaktu-waktu bisnis dari dua anaknya yang menikah ini terancam bangkrut, demikian juga anak terakhir juga mengalami kerugian dalam bisnisnya, lantas apa yang harus dilakukan oleh sang ayah sebagai pemimpin keluarga? Tentunya dia tidak ingin ketiga anaknya dalam bahaya ekonomi. Apalagi diketahui juga memiliki utang yang besar, maka dia akan memerintahkan sang istri sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memberikan stimulus keuangan kepada anak-anaknya. Stimulus itu bisa berupa bantuan tunai secara langsung atau berupa bantuan pinjaman modal atau berbagai upaya penyelamatan keuangan anak-anaknya. Jangan sampai misalnya anak yang pertama dan kedua terjadi masalah dengan keluarganya karena tidak sanggup menafkahi istri dan anaknya sehingga terjadi perceraian. Bahasa ekonominya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. Pun demikian untuk anak ketiga meskipun dia tidak memiliki istri dan anak tetaplah dia harus diselamatkan kondisi keuangannya agar bisa bertahan. Apalagi sang ayah juga mengetahui tetangga-tetangganya (negara-negara di dunia yang mengalami hal yang sama)  juga mengalami hal yang sama. Terjadi guncangan besar dalam kompleks perumahan itu.

Baca Juga: Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Dari ilustrasi di atas dapat diambil kesimpulan ketika resesi ekonomi melanda dunia, maka banyak negara menempuh hal yang sama, yaitu memberikan banyak stimulus-stimulus, yang bisa berupa stimulus fiskal (keuangan) bisa juga moneter.

Di bidang fiskal, stimulus dilakukan dengan insentif atau keringanan perpajakan, seperti pengurangan atau penurunan tarif, pembebasan pengenaan pajak untuk objek-objek pajak tertentu, perizinan usaha, penangguhan pemeriksaan pajak, percepatan pemberian restitusi kepada Wajib Pajak yang kondisi laporan pajaknya lebih bayar dan banyak hal lainnya di kebijakan ini termasuk di dalamnya memberikan bantuan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak yang pada dasarnya mendongkrak daya beli masyarakat yang jatuh saat terjadinya resesi.

Sedangkan di bidang moneter bisa dengan menurunkan tarif suku bunga nasional, perpanjangan jatuh tempo kewajiban atas utang, baik itu utang yang sifatnya berupa investasi, produksi maupun konsumsi bahkan bila dirasa perlu membuat kebijakan yang cukup ekstrem dengan menerbitkan atau mencetak uang baru dalam jumlah besar.

Sebagai penutup ada sebuah pertanyaan dari penulis terhadap ilustrasi sebuah keluarga di atas, yakni seberapa kuat dan seberapa besar kemampuan finansial sang ayah dalam menyelamatkan kondisi ekonomi ketiga anaknya tersebut? Sekaligus berhitung juga untuk mempertahankan kondisi keuangan keluarga besar yang dipimpinnya. Atau dengan kata lain seberapa kuat negara kita mampu bertahan terhadap resesi ini dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya? Berapa persediaan kas atau berapa jumlah kekuatan finansial dia dalam mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan tentu saja rakyat di dalamnya? Di saat wabah pandemi Covid-19 pemicu terjadinya resesi ini diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Lanjut baca

Taxclopedia

Apa Kabar Pajak Dana Desa?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Pemerintah menetapkan, untuk 2020, alokasi Dana Desa per desa Rp 960 juta atau dengan total penyaluran Rp 72 triliunnaik Rp 2 triliun dari APBN 2019. Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik?

 

Buat sebagian masyarakat Indonesia kata desa identik dengan kata terbelakang, udik atau tidak maju, seolah ingin menegaskan bahwa desa itu akan selalu tertinggal dari kota. Begitu jauhnya perbedaan antara desa dan kota sampai banyak film-film Indonesia bercerita tentang perjuangan anak desa yang hidup di perkotaan dengan berbagai kemasan yang menarik. Seolah-olah kehidupan masyarakat maju itu adalah kehidupan masyarakat perkotaan. Desa tidak pernah mendapatkan porsi yang besar sebagai sebuah wilayah idaman dalam mengembangkan cita-cita masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bukan tempat yang tepat dalam karier bisnis atau profesi apa pun. Belum pernah terdengar di telinga kita ada artis desa, yang populer adalah artis ibu kota atau artis kota. Atau bila kita liat pengusaha-pengusaha besar dan sukses juga kebanyakan tinggalnya di perkotaan dengan berbagai lini bisnisnya.

Untuk mengangkat pamor agar ia menjadi wilayah yang menarik untuk berusaha, berbisnis, mengembangkan karier sekaligus mengubah paradigma yang cenderung keliru tadi, kita memerlukan keberpihakan sangat besar dari pemerintah. Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah mengumumkan keinginannya untuk:

Baca Juga: Edukasi dan Pengawasan Pajak Dana Desa

1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama;

5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perlu Anda ketahui, jumlah desa di negara kita mencapai 73.000 dan tersebar dalam 8.000 kelurahan. Itu artinya, sebagai unit terkecil pemerintahan negara ini, desa memiliki peran sentral yang sangat penting dalam perkembangan negara ini ke depannya, di sektor mana pun. Dialah penopang atau basis ekonomi riil negara ini. Tak heran bila pemerintah sejak era reformasi secara perlahan memberikan perhatian serius terhadap desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan desa maupun pengembangan ekonomi desa.

Penulis akan mengambil beberapa terminologi menarik mengenai Undang-Undang Desa ini sebelum mengerucut ke aspek perpajakannya. Terminologi ini sangat menarik untuk menjadikan dasar atau pijakan seperti apa pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ke depannya.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Selanjutnya ada tiga komponen utama operator desa, yakni pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serupa dengan konsep pemerintahan sebuah kota atau kabupaten.

Baca Juga: BUMDes masih Susah Akses Dana

Penulis tidak akan membahas bagaimana mekanisme pemilihan atau penetapan operator atau perangkat-perangkat pemerintahan desa, karena sudah diatur secara teknis oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang penulis ingin soroti adalah munculnya BUMDes atau “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Penjelasan di atas menegaskan bahwa sebuah desa seharusnya memiliki unit usaha atau badan usaha secara mandiri yang pendiriannya dilakukan berdasarkan hitungan jumlah kekayaan desa. Jadi BUMDes adalah perusahaan swasta milik desa yang didirikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang hasil keuntungan tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Apakah ada kriteria khusus pada sebuah desa untuk bisa mewujudkan BUMDes ini—apakah itu dari sisi aset atau kekayaan desa atau ada variabel lainnya?

Hasil penelusuran internet, ada beberapa contoh BUMDes yang berhasil memberdayakan potensi desa mereka sehingga dapat menjadi lumbung penghasilan desat. BUMDes tersebut diantaranya :

  1. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jawa Tengah
  2. BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, Sulawesi Tengah
  3. BUMDes Desa Cibodas, Jawa Barat
  4. BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul, Jogjakarta
  5. BUMDes Desa Amin Jaya, Kalimantan Tengah

Kelima BUMDes tersebut masuk di sektor pariwisata, pengelolaan air bersih, perkebunan sawit, toko serba ada dan penyaluran dana simpan pinjam. Bila kita lihat aspek perpajakan dari BUMDes tentunya akan sama dengan aspek perpajakan entitas lainnya di negara ini, seperti perusahaan swasta, BUMN atau BUMD. Ada aspek PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di dalamnya. Undang-Undang Pajak tidak memberikan kekhususan terhadap subjek pajak tersebut. Namun tentu saja untuk BUMDes yang masuk kategori usaha yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yakni Rp 4,8 miliar selama setahun (PP NO 23 tahun 2018) maka dapat memilih menggunakan tarif pajak yang sangat ringan yakni 0,5 %. Dan apabila BUMDes memproduksi atau menyalurkan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dalam setahun melewati nilai peredaran usahanya di atas Rp 4,8 miliar maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut PPN pada setiap transaksinya kepada konsumen.

Baca Juga: Potensi Dikelola, Desa Sejahtera

Belum lagi dengan kewajiban pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No 28 Tahun 2009 yang ditetapkan aturan teknisnya menggunakan PERDA (Peraturan Daerah), seperti pajak hotel, restoran, hiburan, bahan tambang kategori galian C dan pajak daerah lainnya.

Intinya bicara kewajiban pajak BUMDes sama dengan membahas tentang kewajiban subjek pajak lainnya. Inilah salah satu asas perpajakan yang dianut negara kita yakni kesetaraan atau keadilan. Tidak memandang pada subjektivitasnya melainkan pada objektivitasnya yakni penghasilan.

Berikutnya penulis akan membedah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut terminologi UU Desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Berarti, pengelolaan Dana Desa menggunakan mekanisme penganggaran dan pengalokasian, populer dengan istilah APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Sumber Pendapatan Desa atas pendapatan yang diperoleh desa digunakan secara prioritas untuk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas belum dapat diketahui secara pasti aspek perpajakan pengelolaan Dana Desa tersebut bila kita tidak mengetahui teknis penggunaannya—di antaranya melalui program padat karya dengan skema cash for work, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara swakelola atau penyedia. Padahal, dari sinilah aspek perpajakan akan muncul. Misalnya, program padat karya dengan pemberian uang tunai secara langsung kepada tenaga kerja yang bersifat harian dan mingguan akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 21. Sedangkan untuk swakelola dan penyedia akan memunculkan pengenaan PPh Pasal 22, 23 dan 4 (2) serta kewajiban PPN. Untuk lebih jelasnya kita lihat skema berikut di bawah ini.

 

Dana Desa sungguh sebuah program yang sangat baik dilaksanakan yang diinisiasi oleh pemerintah dan memiliki payung hukum yang sangat kuat. Namun perlu kita pahami anggaran sebesar Rp 72 triliun bukanlah jumlah yang kecil, belum lagi bicara soal kebocoran di dalamnya, sudah ada beberapa aparat desa yang berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan alokasi Dana Desa ini, ada yang melakukan berbagai proyek fiktif, mark up proyek atau bahkan langsung memotong aliran Dana Desa masuk ke rekening pribadi.

Bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan pajak di dalamnya, apakah sudah diterapkan dengan baik? Hitungan kasar penulis, bila ada alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun dengan potongan tarif pajak misalnya adalah total 10 persen untuk semua jenis pajak yang dikenakan, maka harusnya negara memperoleh sekitar Rp 7,2 triliun dari anggaran Dana Desa ini.

Baca Juga: Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Problem utamanya tak lain dan tak bukan adalah sumber daya manusia desa sendiri, seberapa baik kualitas atau kualifikasinya, meskipun dimunculkan adanya pendamping desa atau pendamping teknis dari kalangan profesional tetap saja tidak menutup adanya celah atau kekurangan besar ketika melaksanakan implementasi Dana Desa.

Penulis yakin serapan Dana Desa sangat bergantung pada rasa percaya diri aparat desa. Rasa percaya diri itu secara alami baru bisa dimiliki dengan bekal ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang cukup di bidang keahliannya. Bila ini tidak ada dalam diri aparat atau kelengkapan desa, maka sebesar apa pun Dana Desa ini dianggarkan, sehebat apa pun obsesi atau tujuan penggunaan Dana Desa hanyalah sebuah impian belaka yang sulit terwujud secara nyata. Edukasi dan edukasi adalah kuncinya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News5 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News5 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News5 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News5 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News5 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News6 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News7 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News7 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved