Connect with us

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Taxclopedia

PPN dan Asal Muasalnya (Bagian Kedua—Tamat)

Diterbitkan

pada

Pemberlakuan PPN—bersama dengan diterapkannya “self-assessment system”—menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi perpajakan di Indonesia.

Sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, UU PPn telah diubah dan ditambah beberapa kali. Akan tetapi, hanya secara tambal sulam.

Namun, semua perubahan dan penambahan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan sisi negatif sistem PPn yang selama ini berlaku, yaitu menghilangkan efek pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan PPn.

Sementara itu, terjadi tren penerapan pajak konsumsi dengan sistem PPN oleh negara-negara industri maupun negara berkembang selama dua puluh tahun terakhir.

Reformasi Perpajakan

Akhirnya pemerintah berkesimpulan bahwa untuk mencapai sasaran kebutuhan pembangunan yang dikehendaki, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan beban pajak, sistem PPn dianggap perlu diganti.

UU PPn dianggap tidak dapat digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan digantilah dengan sistem PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983).

Namun, dilihat dari perspektif yang lebih luas, sebetulnya penggantian PPn menjadi PPN itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang kedua (setelah reformasi perpajakan 1970). Sebab, pada reformasi perpajakan 1983 ini, di samping terjadi perubahan terhadap PPn, diperkenalkan pula prinsip self-assessment dalam menghitung Pajak Penghasilan (Fuad Bawazier, 2011).

Perubahan terhadap PPn pada tahun 1983 ini merupakan perubahan yang menyeluruh dan mendasar atas UU PPn. Alasannya, UU PPn dianggap tidak lagi memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau menampung aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Alasan ini dinyatakan dalam Bagian Umum dari Penjelasan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagai berikut:

Sistem Perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya Pajak Penjualan 1951, tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.” (Huruf tebal dari penulis.)

Dalam pelaksanaannya, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 yang pada awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 menjadi selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.

Penangguhan masa berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983, menurut penjelasan Perppu ini, disebabkan oleh belum siapnya berbagai pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan undang-undang tersebut mulai 1 Juli 1984. Penundaan ini dilakukan karena ketidaksiapan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan UU PPN yang ditangguhkan selambat-lambatnya pada 1 Januari 1986, telah mulai diberlakukan pada 1 April 1985. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 (Soerjono Sastrohadikoesoemo, 2004).

Pada awal penerapannya, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 hanya mengatur secara langsung penjualan pertama dari Barang Kena Pajak (BKP). Transaksi lanjutan, dari distributor ke subdistributor dan lanjutannya ke konsumen, pengenaan PPN-nya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Demikian pula jenis jasa yang dikenai PPN, pengaturannya juga dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (Soerjono Sastrohadikoesoemo, 2004).

UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami perubahan empat kali dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun atau empat dekade, yaitu:

  1. perubahan pertama mulai berlaku sejak 1 Januari 1995, dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1983 ini diubah.
  2. Perubahan kedua mulai berlaku 1 Januari 2001, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C diubah.
  3. Perubahan yang ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN Nomor 42 Tahun 2009), mulai berlaku pada 1 April 2010.
  4. Perubahan yang keempat dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) mulai berlaku pada 2 November 2020.

UU Nomor 8 Tahun 1983 diundangkan untuk menggantikan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan yang dinamakan UU Pajak Penjualan (PPn) 1951.

Pajak Penjualan (PPn) diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN memiliki beberapa legal karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Salah satunya, ia tidak menimbulkan dampak kumulatif meskipun bersifat multistage levy. Di samping itu baik Pajak Penjualan maupun Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakter sebagai Pajak Tidak Langsung.

Sejak 1 April 1985 mulai berlaku UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengalami beberapa kali perubahan seperti yang sudah penulis sebutkan di atas. Namun demikian, nama UU ini tidak mengalami perubahan melainkan tetap disebut UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983.

Perlu dipahami legal karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi yang membedakan dari Pajak Penghasilan sebagai pajak atas kegiatan bisnis membuat PPN juga dikenal sebagai pajak objektif. Artinya, dalam PPN, objek pajak menempati posisi strategis. Penentuan objek pajak begitu krusial dan memiliki dampak yang sangat luas karena memang seperti itulah sifat PPN. Maka, kajian komprehensif perlu ditempuh sebelum objek baru dalam PPN hendak ditambah atau dikeluarkan, dikenakan atau tidak dikenakan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan (regulator) bersama dengan pemerintah yang menjalankan kebijakan (operator) harus membuka diri seluas-luasnya kepada publik, mendengarkan banyak masukan dan saran dari berbagai pihak agar jangan sampai menimbulkan dampak negatif ketika sebuah kebijakan baru (yang terkait dengan PPN) diundangkan. Dalam kehati-hatian akan ada keselamatan dan dalam ketergesa-gesaan akan ada penyesalan.

Lanjut baca

Taxclopedia

PPN dan Asal Muasalnya (Bagian Pertama)

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di tengah kehebohan isu PPN atas sembako, bagaimana kalau kita mengulik sejarah lahirnya PPN di Indonesia?

 

Publik dihebohkan dengan berita rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dan memperluas objek pajak PPN, dari tarif PPN yang single rate 10 persen direncanakan menjadi 12 persen secara proporsional. Yang tidak kalah heboh juga adalah pengenaan objek Barang Kena Pajak (BKP yang awalnya tidak dikenai akan dikenai, misalnya pada sembako (sembilan bahan pokok) yang salah satunya adalah beras.

Demikian juga pada objek Jasa Kena Pajak (JKP) ada beberapa jenis jasa yang awalnya masuk ke dalam negative list (tidak dikenai PPN) menjadi dikenai PPN seperti Jasa Pendidikan dan Jasa Layanan Kesehatan.

Pajak memang “seksi” untuk digoreng oleh media massa maupun di media sosial.

Sejarah PPN

Rasanya seperti makan sayur asam tanpa garam bila penulis hanya menjelaskan sejarah PPN di Indonesia tanpa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dunia menerapkan aturan tentang PPN ini.

Dikutip dalam laman DDTC (Danny Darussalam Tax Centre), PPN merupakan jenis pajak yang relatif baru dan dianggap sebagai bentuk pemajakan modern (Liam Ebrill, 2001). Dalam sejarahnya, PPN merupakan suatu inovasi fiskal terbaru. Bahkan Sijbern Cnossen mengklaim bahwa pengenalan PPN secara universal dapat dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam evolusi struktur pajak yang terjadi pada paruh terakhir di abad ke-20 (Kathryn James, 2015).

Sebelum diterapkannya PPN, pengenaan pajak atas konsumsi yang bersifat tidak langsung hanya dilakukan terbatas pada produk tertentu. Misalnya, pengenaan cukai atas alkohol dan tembakau. Selain cukai, dikenal juga jenis pajak tidak langsung lainnya, yaitu pajak penjualan dan pajak peredaran.

Namun, distorsi yang dihasilkan dari pajak penjualan dan pajak peredaran karena adanya pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan kedua jenis pajak tersebut serta ditambah dengan adanya tuntutan peningkatan penerimaan, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mencari alternatif bentuk pajak lainnya.

Gagasan dasar mengenai PPN pertama kali muncul dari seorang pengusaha Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens yang menyadari adanya masalah yang ditimbulkan dari penerapan pajak peredaran. Pada tahun 1920-an, melalui tulisannya, von Siemens kemudian mengembangkan gagasannya tersebut, yang ia namakan “perbaikan pajak peredaran” atau “penyempurnaan pajak peredaran” (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007).

Selain von Siemens, konsep awal dari PPN juga dicetuskan oleh Thomas S. Adams pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan oleh Adams pada saat itu adalah mengenai cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya cascading effect. Konsep ini yang sekarang kita kenal dengan metode pengkreditan PPN masukan terhadap pajak keluaran (invoice-credit method).

Gagasan serta konsep yang muncul di tahun 1920-an tersebut akhirnya membentuk kesimpulan bahwa pajak yang merupakan “perbaikan pajak peredaran” adalah pajak yang dikenakan dan dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dari barang dan jasa saat terjadinya transaksi. Akan tetapi, walaupun dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan adanya metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, maka pajak yang dikenakan hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan dan konsep inilah yang menjadi asal muasal lahirnya PPN.

PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Pada tahun 1954, Prancis kemudian mengubah pengenaan PPN yang semula hanya di tahap pabrikan menjadi pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi.

Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980-an dan sesudahnya.

Pada praktiknya, sebagian besar pemerintah menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan pajak penjualan (Sijbren Cnossen, 1998).

Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia (Kathryn James, 2015).

Sampai 1 Januari 2016, menurut OECD (2016), terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN sebagai bentuk pajak atas konsumsi di negara mereka.

Selanjutnya bagaimana dengan di Indonesia?

Periode Pajak Pembangunan I (PPb I)

Menurut Slamet Soelarno, dalam bukunya Pajak Pembangunan I, yang diterbitkan oleh Saung Indah tahun 1973 dikatakan perkembangan pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia dapat dikatakan dimulai dengan berlakunya Pajak Pembangunan I (PPb I). PPb I merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb I Tahun 1947).

Pajak ini mulai dipungut secara resmi pada 1 Juni 1947 atas semua pembayaran di rumah makan dan rumah penginapan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran. Pembayaran di sini dimaksudkan sebagai pembayaran atas pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan seperti pegawai, listrik, air, dan lain-lain.

Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran PPb I ini.

PPb I menganut self-assesment system, yang menganjurkan Wajib Pajak (WP) menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari WP. Sistem self assesment ini diwujudkan dalam bentuk contante storting system (sistem setor tunai).

Dengan berkembangnya keadaan Indonesia pasca-Kemerdekaan, UU PPb I juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masa itu. Perkembangan ini dibuktikan dengan adanya perubahan dan penambahan atas UU PPb I Tahun 1947 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 dari Hal Pajak Pembangunan I (UU PPb I Tahun 1948).

Dalam konsideransnya disebutkan bahwa diubahnya UU PPb I Tahun 1947 dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menjalankan UU PPb I Tahun 1947 dan ditambah dengan belum adanya pasal-pasal mengenai penagihan pajak dengan paksa.

Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, PPb I yang semula merupakan pajak negara dinyatakan sebagai pajak daerah.

Berubahnya PPb I dari pajak negara menjadi pajak daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di daerah-daerah untuk mengurus keuangannya sendiri.

Selanjutnya, UU PPb I dipungut sendiri oleh daerah apabila daerah telah siap untuk memungutnya. Oleh karena setiap daerah mempunyai peraturan daerahnya sendiri maka dalam pelaksanaan pemungutan PPb I sebagai pajak daerah dapat berbeda-beda.

Misalnya, di Jakarta, PPb I dipungut dengan tarif 5 persen dan sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan jasa katering. Demikian pula WP-nya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PPb I merupakan jenis pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat terbatas karena hanya dikenakan atas penyerahan barang-barang makanan dan minuman di rumah makan, kafetaria, kedai kopi (coffee shop) atau terbatas pada jasa yang diberikan pada rumah penginapan, seperti sewa kamar pada hotel, losmen, dan rumah penginapan lainnya, tidak termasuk rumah pemondokan.

Jadi, tidak semua konsumsi barang dan jasa menjadi objek PPb I. Namun, meskipun bersifat terbatas, PPb I tetap dapat dianggap sebagai awal perkembangan pajak atas konsumsi di Indonesia, yang merupakan pendahulu dari PPN.

Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)

Selain PPb I, bentuk pajak atas konsumsi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Pajak Peredaran. Dalam bahasa Belanda, Pajak Peredaran (PPe) disebut dengan omzetblasting. Sementara itu, dalam bahasa Inggris pajak ini disebut dengan turnover tax.

Di Indonesia, PPe merupakan awal pungutan pajak atas pemakaian barang umum dan merupakan pelengkap dari PPb I yang pernah berlaku sebelumnya. Dasar hukum pemungutan PPe di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran (UU PPe) yang ditetapkan pada 13 Februari 1950 dan diumumkan pada 18 Maret 1950. Oleh karena itu, pajak ini dikenal dengan sebutan PPe 1950.

PPe merupakan pajak pemakaian yang meliputi hampir semua barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia. Oleh karena itu, yang dikenakan pajak adalah penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas. Besarnya tarif PPe yang dikenakan adalah sebesar 2 persen atas setiap penyerahan barang. Sementara itu, yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga barang (Rochmat Soemitro, 1990).

Selain dikenakan atas barang, PPe juga dikenakan atas jasa, yaitu semua perbuatan selain penyerahan barang bergerak dan barang tetap, yang dilakukan dengan penggantian. Penggantian di sini dimaksudkan sebagai nilai berupa uang yang harus dilunasi kepada orang yang melakukan pemberian jasa.

PPe mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Cara yang pertama adalah pemungutan sekaligus sehingga PPe hanya dikenakan sekali saja atas hasil akhir. Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal lajur produksi, yaitu pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya.

Sementara itu, cara kedua adalah dipungut pajak tiap kali terdapat pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya. Sistem pemungutan ini dikenal dengan sistem pemungutan bertingkat atau berkali-kali pada seluruh tingkat peredaran barang di lajur produksi dan distribusi. Pada setiap penyerahan barang tersebut, tidak dilakukan penyesuaian atau pengurangan apa pun.

Karena dikenakan secara berkali-kali dan tanpa pengurangan apa pun pada setiap lajur, terjadilah penambahan pada kalkulasi harga pokok barang. Ini membuat beban pajak berlipat ganda, melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut. Beban inilah yang pada akhirnya harus dipikul oleh konsumen.

Atas dasar alasan tersebut, para usahawan dan parlemen pada waktu itu menyatakan keberatan atas penerapan PPe yang dianggap menimbulkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius serta tidak menunjang keadilan. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 1951, UU PPe ditarik dan dinyatakan berakhir setelah undang-undang ini berjalan selama sembilan bulan.

Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn) sebagai dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951 (PPn).

UU PPn mulai berlaku pada 1 Oktober 1951. PPn tidak lain merupakan pengganti PPe yang telah berlaku sebelumnya. PPn dipungut atas harga penjualan barang-barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Yang tidak dikenai PPn itu antara lain beras, jagung, garam, minyak kelapa, gula, minyak tanah, kacang, kedelai, ikan asin, sayuran, dan sebagainya (Suwito Ardiyanto, 1981).

Di samping PPn atas penyerahan barang, PPn juga dipungut atas penyerahan jasa. Akan tetapi, tidak semua jasa yang diserahkan dikenai PPn. Terdapat 18 jenis jasa yang ditetapkan oleh UU PPn sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntan, jasa advokat, makelar, komisioner, dan sebagainya.

WP pada PPn adalah pengusaha (produsen) atau importir barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Produsen atau importir atas barang-barang ini yang bertanggung jawab atas pengenaan PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

PPn merupakan pajak dengan sistem pemungutan satu kali pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat penyerahan barang. Namun, terdapat suatu ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn yang mengatur bahwa apabila barang tersebut diolah kembali oleh pabrikan selanjutnya, PPn atas penyerahan barang yang telah diolah kembali tersebut dapat dikurangkan dengan PPn yang telah disetor sebelumnya.

Pasal tersebut juga mengatur pengurangan terhadap pajak masukan yang dipungut dari harga barang yang dimasukkan dan dipakai di daerah pabean Indonesia. Dengan demikian, UU PPn tersebut mengatur pemungutan PPn dan Pajak Masuk, di samping juga memungut Pajak Kemewahan.

UU PPn ini telah banyak mengalami perubahan perluasan terkait dengan subjek pajak, objek pajak, serta tarifnya. Mulanya, yang menjadi subjek pajak hanyalah pabrikan. Namun, setelah 1 Januari 1960, objek pajak diperluas sehingga mencakup juga pengusaha jasa.

Tarif pajaknya juga mengalami perubahan, dari tarif umum 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, tarif khusus terhadap barang-barang mewah yang awalnya 20 persen berubah menjadi 50 persen (Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 1995 Nomor 20 dan 24, Moch. Soebakir, dan Edi Slamet Irianto).

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 Tahun 1974, tarif PPn kembali mengalami perubahan dengan dibaginya tarif PPn menjadi tiga (3) golongan sebagai berikut (Suwito Ardiyanto, 1981):

  1. 0 persen, yaitu bagi barang-barang yang dibebaskan dari PPn, misalnya barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan koran.
  2. 5 persen, misalnya untuk barang-barang berupa karton, kertas bungkus, kertas tulis, kertas cetak, karbon, dan lain-lain.
  3. 10 persen, yang berlaku untuk barang-barang yang tidak termasuk a dan b.

 

Perlu diketahui, sistem PPn juga memberikan hak kepada produsen dan importir untuk meminta kembali pajak yang telah mereka bayar dari pembeli atau konsumen. Caranya dengan menaikkan harga semua barang hasil usaha produsen atau yang diimpor sebesar 3 persen dari harga sebenarnya. Jadi, pada hakikatnya dalam sistem PPn, pembeli atau konsumen yang menanggung beban PPn.

Pada perkembangan selanjutnya, Pasal 31 UU PPn yang memperkenankan penghitungan dan pemberian pengembalian dari pajak yang telah dibayar, dihapuskan. Penghapusan ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn sering disalahgunakan oleh WP untuk menghindari pajak yang harus dibayar.

Akan tetapi, ternyata, dihapusnya Pasal 31 UU PPn dianggap menyebabkan terjadinya pungutan pajak atas pajak karena PPn yang sebelumnya dikenakan ketika barang diproduksi, dimasukkan sebagai salah satu komponen harga jual barang. Akibatnya, ketika barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada pihak selanjutnya, PPn akan dikenakan sekali lagi atas harga barang yang di dalamnya sudah termasuk PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

Kelemahan lain dari sistem PPn adalah sulitnya pengawasan. Ia relatif mudah diselewengkan. Misalnya, penjual tidak menyetor pajaknya dengan benar. PPn tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk meneliti kebenaran laporan dan pembukuan WP (Tim Surabaya Post, 1986).

 

(Pada Taxclopedia” edisi selanjutnya, kita akan bahas riwayat PPn ini di era Reformasi Perpajakan 1983 dan seterusnya.)

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Populer