Terhubung dengan kami

Taxclopedia

Cara Bijak Pilih Konsultan Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

 

 

Seiring dengan semakin tergantungnya negara terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, maka segala sesuatu terkait dengan ruang lingkup pajak tentunya memiliki nilai jual bagi masyarakat negara ini. Kenapa demikian? Sesuatu yang menjadi beban atau kewajiban bagi seseorang atau individu akan menjadi peluang atau manfaat bagi seseorang atau individu lainnya untuk menjadi bagian dari penyelesaian beban atau kewajiban individu tersebut.

Contoh, seorang siswa SMA yang mendapatkan tugas menyelesaikan materi atau pelajaran ilmu Fisika di sekolah tentunya kemungkinan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian tugas tersebut. Hal ini akan menjadi peluang bagi orang lain, misalnya seorang guru privat Fisika untuk membantu meringankan bahkan menyelesaikan tugas siswa SMA tersebut.

Apa yang dimunculkan dari adanya target-taget penerimaan pajak yang dibebankan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)? Penulis berpendapat setidaknya ada tiga pelaku utama atau aktor dalam proses pengumpulan pajak untuk negara, yakni

  1. Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sebagai regulator atau pembuat kebijakan dan pemungut pajak
  2. Masyarakat atau Wajib Pajak sebagai subjek pajak atau yang dikenai beban perpajakan.
  3. Konsultan pajak dan jasa pendidikan dan pelatihan pajak sebagai pendamping, perantara, pelatih yang membantu penyelesaian kewajiban perpajakan.

 

Dari paparan singkat penulis, bisa disimpulkan semakin pajak menjadi primadona atau program unggulan pemerintah dalam menggali dan mencari pendapatan atau penerimaan dari masyarakat, maka semua keahlian, ketrampilan dan jasa terkait layanan konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian kasus perpajakan akan semakin marak dan dicari oleh masyarakat umum terutama WP dan calon WP.

Karena itulah, konsultan pajak semakin mendapatkan posisinya dalam strata kehidupan masyarakat Indonesia. Selain mampu menjadi pihak ketiga atau penghubung antara pemerintah (DJP/fiskus) dengan masyarakat (Wajib Pajak), konsultan pajak juga punya kontribusi besar terhadap tercapainya target penerimaan negara sektor perpajakan. Bahkan, konsultan pajak bisa mendorong pihak pemerintah sebagai regulasi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih pro atau berpihak kepada masyarakat atau WP dengan argumentasi sederhana bahwa kebijakan yang berpihak kepada WP akan membuat WP semakin nyaman dan tenang dalam menjalankan bisnis mereka. Toh, kalau mereka untung, bertambah pula setoran pajak yang dipungut atau dipotong atas laba mereka.

Kritera

Namun perlu diingat ketika kita telah membaca adanya peluang-peluang di atas, terutama bagi WP. penulis akan memberikan beberapa kriteria dalam memilih konsultan pajak yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan baik dan benar adalah yang memiliki kompetensi (aspek keahlian) dan telah terdaftar secara resmi sebagai seorang konsultan pajak di negara ini (aspek legalitas). Jangan sampai WP salah pilih sehingga jasa yang diberikan oleh konsultan pajak dianggap tidak sah oleh negara.

Pepatah lama mengatakan, “jangan beli kucing dalam karung” menunjukkan perlunya kehati-hatian dan pengetahuan wajib pajak dalam menentukan konsultan yang baik dan benar.

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat atau penulis ketika memilih konsultan pajak.

  1. Telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak :
  2. a) Warga Negara Indonesia;
  3. b) bertempat tinggal di Indonesia;
  4. c) tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  5. d) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  6. e) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  7. f) menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
  8. g) memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

 

Persyaratan tambahan untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun:

  1. a) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
  2. b) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. c)

Persyaratan tambahan untuk pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak:

  1. a) mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
  2. b) selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  3. c) mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. d) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

 

  1. Terdaftar pada SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak)

Bisa dicari informasinya pada https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan atau datang ke KPP tanya langsung ke Account Representative status konsultan kita

  1. Mendapatkan izin praktik sebagai konsultan pajak (lisensi) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan izin praktik sebagai berikut :
  2. a) Izin Praktik Tingkat A untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi
  3. b) Izin Praktik Tingkat B untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi dan Badan
  4. c) Izin Praktik Tingkat C untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, Badan dan Perpajakan Internasional

Persyaratan nomor tiga wajib dimiliki oleh konsultan pajak yang telah terdaftar ketika akan mendirikan kantor konsultan pajak sedangkan untuk menjadi konsultan pajak cukup dua persyaratan sebelumnya yg harus dipenuhi.

Lantas, jasa apa saja yang dapat diberikan oleh konsultan pajak?

Pertama, jasa kepatuhan pajak. Para konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi semua hal terkait pajak yang dibebankan pada klien. Konsultan pajak akan melakukan tugas untuk melakukan persiapan, penghitungan, serta membayarkan pajak terutang dengan SSP. Selain itu, melaporkan semua SPT dari klien

Kedua, jasa perencanaan pajak. Jasa perencanaan pajak ini mencakup pemberian bantuan bagi klien untuk melakukan optimasi keuntungan bagi pihak klien apabila merencanakan pajaknya sejak dini, bahasa populernya Tax Planning.

Ketiga jasa periksa laporan pajak (review). Konsultan pajak akan memberikan layanan bantuan untuk klien dalam menentukan pajak yang harus ditanggung perusahaan. Bahkan, para konsultan pajak akan berupaya melakukan evaluasi data dan mengulas semua hal yang berkaitan dengan munculnya beban pajak yang dirasa akan membebani WP sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku tentunya.

Keempat, jasa pendampingan dalam pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk mewakili atau mendampingi wajib pajak sebagai klien saat diperiksa oleh petugas pajak. Hal ini untuk melindungi wajib pajak yang kurang memahami masalah kewajiban pajak. Selain pendampingan, konsultan pajak akan mempersiapkan semua dokumen dan skema akuntansi WP sebagai bahan dalam proses pemeriksaan petugas pajak.

Kelima, jasa konsultasi. Jasa konsultasi pajak ini tentunya berkaitan dengan semua masalah perpajakan yang dihadapi WP. Biasanya terkait kasus-kasus perpajakan yang dihadapi oleh WP yang membutuhkan pendapat profesional dari konsultan pajak.

Keenam, jasa restitusi pajak (pengembalian pajak). Layanan restitusi pajak ini biasanya diberikan oleh konsultan pajak sebagai salah satu bentuk tugas dan peran dari profesi mereka. Hal ini meliputi tahapan persiapan, penyampaian, sampai proses akhir restitusi pajak baik masa atau tahunan.

Ketujuh, jasa penyelesaian sengketa pajak. Layanan seperti ini biasanya dilakukan saat wajib pajak mengajukan banding, keberatan pajak, serta proses PK di MA (Mahkamah Agung). Dan menurut penulis jasa inilah yang merupakan keahlian tertinggi yang dimiliki oleh konsultan pajak ketika mendampingi WP yang bersengketa dengan negara (DJP/fiskus). Konsultan pajak bisa beradu argumentasi sesuai dengan kaidah dan peraturan perpajakan yang berlaku atau berdebat tentang perbedaan sudut pandang nilai yang disengketakan antara WP dan fiskus.

Mari, kenali konsultan pajak Anda, dan dapatkan keuntungan maksimal darinya.

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

Taxclopedia

Apa yang Disebut Penghasilan? Jawaban untuk Generasi “Zaman Now”

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tema tulisan yang diminta redaksi kepada penulis pada edisi kali ini susah-susah gampang karena harus bisa meramunya dengan kondisi zaman dan model masyarakat yang hidup di era serba-berbau teknologi dan informasi—bahasa gaulnya zaman now. Perubahan era atau zaman yang demikian cepat ini sampai melahirkan sebuah teori baru yang populer di era sekarang yang membagi manusia berdasarkan usia kelahirannya. Penulis membaca referensi dari berbagai sumber dan literatur bahwa manusia hidup dibagi menjadi lima sampai dengan enam generasi:

  1. Pre Baby Boom – Generasi Veterans ( lahir tahun 1945 dan sebelumnya)
  2. The Baby Boom (usia kelahiran antara 1946 – 1964)
  3. Generasi X (usia kelahiran 1966-1976)
  4. Generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994)
  5. Generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010)
  6. Generasi Alpha ( usia kelahiran 2011 s.d. sekarang)

(http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/15/ini-perbedaan-generasi-dan-kelebihannya)

Dari sisi usia produktif, menurut Badan Pusat Statistik dibedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori. Pertama, Usia Sangat Produktif (15 – 49), dan kedua, Usia Produktif (50 – 64).

Sedangkan, menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), usia produktif adalah penduduk yang usianya sudah sanggup menghasilkan produk maupun jasa.  Menurut BKKBN, kelompok usia produktif adalah penduduk yang karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk menjalani kehidupannya secara optimal.

Kelompok usia produktif ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religiusitas, dan memiliki pandangan hidup dan wawasan ke depan.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud kelompok usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan data sensus penduduk  tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kelompok usia produktif adalah sekitar 173 juta orang. (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4) (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/21/berapa-jumlah-wanita-usia-produktif-di-indonesia)

Sementara data yang didapat penulis dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/24/bonus-demografi-2016-jumlah-penduduk-indonesia-258-juta-orang jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 258 juta orang. Populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi usia produktif (hampir 67%), sehingga diperkirakan Indonesia akan mencapai masa emasnya atau tahun Indonesia emas pada periode 2025-2030.

Dari sini penulis mencoba membuat hitungan sederhana untuk tahun 2018 ke depan apabila usia produktif pada rentang 15-64 tahun. Dengan sedikit menambahkan kriteria usia dewasa seseorang di negara ini adalah 18 tahun ke atas (UU Perkawinan Indonesia), dan bekal pendidikan wajib yang diterima warga negara Indonesia sampai dengan pendidikan menengah ke atas atau sederajat, maka tahun 2018 sampai dengan lima tahun ke depan generasi yang produktif dan dominan dengan kriteria dari penulis (19 – 64 tahun) berdasarkan usia kelahiran adalah generasi X Y dan Z.

Berdasarkan rasio dari data-data di atas, puncak usia produktif atau sangat produktif sampai dengan 49 tahun maka tahun 2018 ke depan, generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994), sebagian generasi X (usia kelahiran 1966 – 1976) dan sedikit dari generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010) memegang peranan penting dalam semua sektor kehidupan negara ini, terutama pada peningkatan perekonomian atau kesejahteraan negara ini.

Apabila penulis detailkan dari generasi Y di rentang tersebut, maka mereka pada tahun 2018 berada di rentang usia 24–41 tahun, generasi X berusia 42–52 tahun, sedangkan pada sebagian generasi Z, yang memasuki usia produktif adalah mereka yang lahir di tahun 1995–1999.

Generasi Y dan Z memiliki kesamaan, yakni hidup di era internet (millennial). Namun, berbeda dengan Generasi Y, Generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-Tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC/Laptop, dan mendengarkan musik menggunakan headset (multitasking). Apa pun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Generasi Z ini sangat diuntungkan dengan kemajuan infrastruktur yang memungkinkan internet diakses mudah dan cepat, dan lumayan murah. Sejak lahir, Generasi Z sudah berhubungan dengan beragam aplikasi internet. Sehingga generasi ini sangat mudah beradaptasi dengan teknologi komunikasi.

Setelah kita melakukan mapping berdasarkan usia kelahiran termasuk ke dalam generasi apa kita, kemudian dihubungkan dengan ciri-ciri usia produktif adalah menghasilkan karya maka apabila karya itu berakhir menjadi sebuah penghasilan, bisa dipastikan kita berpotensi dikenakan kewajiban perpajakan di negara ini. Seperti apa penghasilan yang dimaksud di negara ini?

Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut.

  1. Tambahan kemampuan ekonomis menunjukkan adanya Objek Pajak yang bermakna bahwa penghasilan didapatkan dengan melakukan usaha atau kegiatan baik secara aktif maupun pasif. Usaha atau kegiatan aktif dalam memperoleh penghasilan menurut penulis dibagi menjadi tiga:
  2. Kalangan Pengusaha, Entreprenuer, Pebisnis, Wirausaha yang bergerak di tiga sektor usaha yakni, (1) industri/manufaktur/pabrikasi, (2) distribusi/perdagangan, (3) jasa. Sektor ini menghasilkan laba, bagi hasil, margin, profit, keuntungan, omzet dan nama yang dipersamakan lainnya
  3. Kalangan karyawan/pegawai/buruh yang bekerja kepada kalangan pengusaha. Mereka menerima gaji, upah, honor, tunjangan, bonus, THR, komisi, uang pesangon, uang pensiun, premi asuransi dan nama yang dipersamakan lainnya (dengan batasan minimal melampaui PTKP/Penghasilan Tidak Kena Pajak)
  4. Kalangan profesional/profesi yang memiliki keahlian atau kompetensi yang diakui oleh kelompok masyarakat atau negara (independen/tidak ada ikatan yang tetap). Mereka mendapat gaji, honorarium, fee , uang jasa, nilai kontrak, hadiah dan nama yang dipersamakan lainnya.

Sedangkan usaha atau kegiatan pasif dalam memperoleh penghasilan sebagai investor atau pemberi modal dalam bentuk:

  1. Saham/investasi berjangka lainnya (dividen)
  2. Tabungan/deposito/obligasi/produk lembaga keuangan (bunga)
  3. Penggunaan hak cipta/paten/merek dagang (royalti)
  4. Penggunaan aset atau harta bergerak dan tidak bergerak (sewa).

 

  1. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia menunjukkan adanya Subjek Pajak yang bermakna negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang kita miliki berdasarkan sumber penghasilan yang kita peroleh (worldwide income), terbagi atas:
  2. Subjek Pajak Dalam Negeri yakni WNI/penduduk Indonesia memiliki penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan di luar Indonesia serta WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari memiliki penghasilan yang diperoleh hanya di Indonesia (asas domisili)
  3. Subjek Pajak Luar Negeri yakni bentuk usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia seperti kantor cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik , bengkel, gudang, tempat kedudukan manajemen dan lain–lain yang memiliki penghasilan hanya di Indonesia (pasal 2 ayat 5 UU PPh).

 

  1. Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan menunjukkan adanya Aliran Penghasilan yang bermakna negara harus mengetahui ke mana aliran penghasilan itu dalam bentuk laporan:
  2. Dikonsumsi maka siklus dari penghasilan dinyatakan selesai dalam wujud barang, benda atau aset semisal mobil, rumah, tanah dan emas (dilaporkan dalam SPT Tahunan).
  3. Menambah kekayaan maka siklus penghasilan masih terus bergerak misalnya dalam bentuk penambahan jumlah saham, kenaikan jumlah deposito/obligasi/tabungan atau meningkatkan modal usaha (dilaporkan dalam SPT Tahunan).

 

  1. Dengan bentuk dan nama atau istilah baru apa pun di dalam dunia ekonomi/bisnis/usaha yang terkait dengan penghasilan. Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti:
  2. Transaksi daring atau on-line
  3. Kios atau lapak usaha virtual
  4. Aplikasi–aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, traveloka dan lain-lain.
  5. Start-up atau bisnis yang baru dirintis baik bisnis secara digital maupun konvensional.

 

Dengan demikian siapa pun yang dari generasi-generasi zaman now wajib mengetahui filosofi dasar seseorang di negara ini yang dikenakan beban kewajiban pajak atas dirinya, sehingga dapat turut serta berkontribusi pada negara dengan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP sebagai pintu dimulainya kewajiban perpajakan menuju tahun Indonesia Emas 2045.

“Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti transaksi daring, lapak usaha virtual, aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, Traveloka dan lain-lain.”

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

PAS Final, Cara Pas Bebas Sanksi Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Oleh: Harisman Isa Mohamad

Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan tarif PPh Final adalah intisari dari PMK 165 Tahun 2017. Pemerintah berupaya memberikan fasilitas pembebasan sanksi administrasi bagi para peserta Tax Amnesty (TA) dan Non-TA atas harta yang luput atau kurang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta, yaitu harta yang diperoleh dalam rentang tahun 1985 s.d 2015.

Pemerintah, menurut hemat penulis bermain dengan cerdik dengan adanya peraturan ini. Mengapa cerdik? Sebelum memaparkan kecerdikan pemerintah, akan kami uraikan penjelasan secara ringkas pengertian PAS Final, seperti berikut:

  1. PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.
  2. PAS-Final berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.
  3. Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:
  4. Wajib Pajak Orang Pribadi
  5. Wajib Pajak Badan
  6. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp 632 juta).

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final:

  1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. Membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. Belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan;
  4. Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:

  • Bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
  • Daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
  • Daftar Utang serta dokumen pendukung;
  • Dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;

Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor;

Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.

PAS Final dapat diajukan padaKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

“Selain menguntungkan DJP, PAS-Final juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.”

Cerdik

Sekilas adanya PAS Final seolah-olah adalah Tax Amnesty Jilid Dua, karena dibuka lagi kesempatan untuk para Wajib Pajak untuk menyampaikan kembali pengakuan dosa atas kewajiban perpajakannya masa lampau. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena dalam aturan ini dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui pelaporan harta-harta yang mereka peroleh selama ini. Namun, terlepas dari sudut pandang dan kontroversi tentang munculnya aturan dalam PMK No. 165 ini, penulis melihat sebaliknya bahwa pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak bermain dengan cerdik memanfaatkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak terkait sanksi bagi peserta TA dan bukan peserta TA. Apa itu?

  1. Dengan adanya data yang semakin terbuka dan terintegrasi dengan basis data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak maka maka pemerintah semakin percaya diri akan banyaknya peluang atau potensi perpajakan yang akan didapatkan, terlebih di 2018 Automatic Exchange of Information (AEOI) antarnegara akan diberlakukan dan juga hilangnya kerahasiaan data perbankan/keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  2. Ditjen Pajak untuk menyukseskan program PAS Final ini pastinya setelah memperoleh data yang akurat maka kemungkinan masuknya penerimaan negara semakin besar.

Contoh kasus:

Franco, pengusaha besar dengan omzet selalu di atas Rp 10 miliar, tidak mengikuti Program Amnesti Pajak. Ternyata, dia lupa ada tabungannya yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan. Nilai tabungan itu sebesar Rp 2 miliar. Franco khawatir akan dikenai sanksi Pasal 18 UU TA. Apa yang bisa Franco lakukan?

JIKA MEMBUAT SPT MASA PPh FINAL

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30%= Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

JIKA DITEMUKAN OLEH PEMERIKSA

(Harta yang belum dilaporkan dihitung sebagai penghasilan)

PENGHASILAN Rp 2.000.000.000

PPH FINAL

Rp 2.000.000.000 x 30% = Rp 600.000.000

(Dikalikan tarif PP 36/2017 untuk orang pribadi sebesar 30%)

DITAMBAH SANKSI

Rp 600.000.000 x 2% = Rp 12.000.000

(Ditambah sanksi Pasal 18 UU TA: 2% per bulan, maksimal 24 bulan)

Misal ditemukan pada tahun 2018, dan hartanya diperoleh tahun 2010, maka sanksinya adalah:

Rp 600.000.000 x 2% x 24 bulan = 288.000.000

Maka DJP melalui AR-nya akan berkirim surat kepada Franco tersebut agar mengikuti program PAS Final untuk menghindari sanksi-sanksi pasca-TA bila suatu waktu dilakukan pemeriksaan.

Cara seperti ini pastinya selain menguntungkan DJP juga memberikan early warning Kepada Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP, WP diberikan pilihan yang jauh lebih ringan risikonya dengan memilih mengikuti program PAS Final.

Kita lihat saja nanti di tahun 2018 apakah akan terjadi lagi antusiasme Wajib Pajak pada saat TA 2016, atau sebaliknya menjadi antitesis pemerintah dari aturan ini? Patut untuk kita simak bersama.

===Boks===

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  • PP No. 36 tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

PP 36 2017 Pasca-Amnesti Pajak: Ancaman dengan Jaminan Kepastian Hukum

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Penulis: Harisman Isa Mohamad

 

Gegap gempita Amnesti Pajak sudah berakhir. Namun, setelahnya, ada dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 yang membutuhkan kepastian hukum kepada para peserta amnesti pajak maupun bukan peserta. Pasal itu adalah Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13

Ayat (1) menyebutkan, Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri mengenai:

Realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

Ayat (4), Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

Terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (5), Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Ayat (1), Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ayat (3), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (4), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sehingga dapat penulis klasifikasikan atau kategorisasi Wajib Pajak menjadi tiga (3) jenis :

 

No Kategori WP Perlakuan Perpajakan Batas Waktu penetapan
1. Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan Tidak ada
2. Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Tidak ada.
3. Bukan amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan 3 tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d 30 Juni 2019)

 

 

Untuk WP Peserta TA kategori I dapat diperinci sebagai berikut:

  1. ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
  2. tidak benar dalam mengungkapkan Harta dalam SPT terakhir
  3. diterbitkan Surat Pembetulan Sket yang berisi penyesuaian nilai Harta.

Sedangkan, untuk WP Peserta TA kategori II diperinci sebagai berikut:

  1. tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun
  2. mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun.

Dan bagi WP yang memilih tidak mengikuti program TA apabila ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka juga terkena aturan dari PP No. 36 ini.

PP No. 36 ini tidak akan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah PTKP atau memiliki Harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah sebagai wujud keberpihakan dari pemerintah.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak berupa Harta yang dianggap Penghasilan:

Kategori Wajib Pajak Terkait dengan pelaporan harta Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Final
Wajib Pajak Peserta TA Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun Harta Bersih tambahan dalam SKET WP Badan = 25%

WP OP = 30%

WP Tertentu *) = 12,5%

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh

Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
Wajib Pajak Bukan Peserta TA Belum lapor Harta dalam SPT (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

 

*) Penilaian DJP atas harta yang belum/kurang lapor baik dalam SPH untuk WP peserta TA maupun dalam SPT untuk WP bukan peserta TA:

  1. Harta berupa kas dan setara kas = Nilai Nominal
  2. Harta berupa selain kas dan setara kas = berdasarkan prinsip umum penilaian seperti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni NJOP/NJKB, bila penilaian yang ditetapkan pemerintah tidak tersedia maka nilai yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian.

*) WP Tertentu adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 4,8 Miliar;

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta seperti karyawan; atau

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan ketentuan:

  1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp. 632 juta;
  2. jumlah bruto penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar yang bersumber gabungan:

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Contoh:

Tuan Tukinno merupakan pengusaha katering, pada tahun 2015, Tukinno hanya menerima penghasilan berupa:

Penghasilan usaha katering sebesar Rp. 2 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final (PP 46);penghasilan sebagai pelawak di televisi sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat tidak final.

Maka, penghasilan bruto Tuan Tukinno adalah Rp. 2,5 miliar, mengingat Tuan Tukinno menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun 2015, maka tarif yang berlaku bagi Tuan Tukinno sebesar 12,5%.

Dari paparan di atas maka penulis memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak secara sadar dan telah mengisi SPH dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dikeluarkannya aturan ini. Sebab, aturan ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak bila di kemudian hari terdapat adanya perbedaan laporan atas harta atau tidak dapat mengalihkan hartanya ke dalam negeri akan dikenakan tarif pajak beserta sanksinya sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak dan PP No. 36 ini.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News3 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News4 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News6 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News6 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News7 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News9 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending