Connect with us

Tax Light

CAMEO

Diterbitkan

pada

Seorang pemimpin hebat itu “dilahirkan” atau “diciptakan”?

Peran sebagai pemimpin, melahirkan teori dalam berjuta buku dan berita. Ada orang yang menjadi pemimpin karena selembar kertas pengangkatan.  Ada yang menjadi pemimpin dengan bantuan nilai-nilai relasional yang tinggi dan dia anut selama proses mencapai kepemimpinan. Ada juga yang menjadi pemimpin karena pilihan dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Saat kita mempercayai bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, akan terlintas sosok Indira Gandhi dan keluarganya yang membesarkan India. Indira, putri dari Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri India, memiliki putra Rajiv, yang juga terpilih sebagai pemimpin India dalam kurun masa berbeda. Apakah itu karena ada genetis kepemimpinan mengalir di darah orang tua ke anak? Bagaimana dengan George Herbert Walker Bush sang ayah dan George Walker Bush sang anak yang sama-sama pernah menjabat sebagai Presiden USA? Apakah karakter mereka sesuai dengan teori kepemimpinan?

Dan bagaimana apabila pemimpin tidak berasal dari trah pemimpin? Mereka dibentuk. Siapa yang membentuk? Tempaan proses kehidupan masing-masing.

Kembali kepada pemimpin.

Kita sangat mengenal istilah Tut Wuri Handayani. Ini  bukan hanya slogan dari KI Hajar Dewantara. Artinya, Pemimpin yang memberi dorongan dari belakang. Pendorong, kata ini menyibakkan karakter yang solid. Namun saat ini, sulit dicari pemimpin yang mendorong. Apa yang sedang terjadi?

Proses penuaan bumi saat ini membuat kita lebih mengenal pemimpin yang memiliki panggungnya sendiri. Dan cenderung abai pada pemimpin yang tidak banyak terekspos oleh media atau media sosial. Lantas apakah performa kepemimpinan juga dikaitkan dengan kemunculan dan popularitas?

Sesuai dengan Hukum Dasar yang Kokoh yang disampaikan John C. Maxwell dalam buku 5 Levels of Leadership, dasar kepemimpinan adalah rasa percaya. Kemudian, Jati diri anda ditentukan oleh siapa yang tertarik pada Anda, demikian Hukum Magnet Kepemimpinan. Maxwell menetapkan level kepemimpinan tertinggi yaitu Kepemimpinan Puncak, di mana di level ini secara alamiah orang-orang mengikuti pemimpin yang lebih kuat dari mereka karena respek. Ketika seseorang sudah memilih jalurnya untuk menjadi seperti apa, maka publik akan menilai kinerjanya dengan nyata. Berita sebaik apapun, tetap akan dikonfrontasi dengan kenyataan yang belum tentu dapat dipercaya. Dan seorang pemimpin, mewakili nama baik instansi tempatnya mengemban amanah, menjadi sumber trust dan distrust. Bisa jadi pahlawan, atau korban.

Apabila dikonversikan gelar kepemimpinan dalam kepemerintahan, maka kepemimpinan yang terstruktur merupakan modalitas suatu pemerintahan. Unsur kepemerintahan tersebut tidak hanya ditentukan individu sebagai pemimpin, namun juga institusi sebagai unit kepemimpinan. Setiap institusi dapat meng claim unitnya sebagai pemimpin, paling berperan dalam pemerintahan, paling dipercaya, dan seterusnya. Setiap institusi atas nama pemerintah, berperan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Apabila menukik kembali ke dalam pemetaan pengumpulan penerimaan negara, mau tidak mau kita akan melihat ke institusi yang selama ini berperan dalam pengumpulan setoran pajak kepada negara. Dialah Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tiga puluhan kantor wilayah tersebar di seluruh Indonesia, tiga ratus empat puluhan kantor pelayanan pajak, dan dua ratusan kantor penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan. Instansi yang menjadi tempat bernaung 40 ribuan pegawai ini memiliki tanggung jawab di level empat kepemimpinan. Pertama,  memastikan bahwa perkembangan kesejahteraan akan terus terjadi. Kedua, melibatkan banyak hal untuk memberikan kepuasan kepada setiap individu secara mendalam. Ketiga, mengharuskan adanya rasa aman di dalam mengembangkan proses bagi orang lain. Untuk bisa naik kelas ke level lima kepemimpinan, maka kerjasama dengan pihak luar dalam mendukung  kinerja sangat dibutuhkan, selain tetap berfokus pada kerja keras dan strategik.

Itu semua menjadi tanggung jawab setiap instansi pemerintahan? Tentu saja! Apakah kita semua menyadarinya? Belum tentu!

 “Seorang pedagang bakso, menjadi pemimpin yang menginspirasi komunitas penjual bakso untuk membayar pajak, bahkan meluas kepada komunitas UMKM Sahabat Pajak.”

Saat ini, pemimpin yang menginspirasi sering kali tak terdeteksi, karena ruang lingkup mereka yang terbatas. Seorang pedagang bakso, menjadi pemimpin yang menginspirasi komunitas penjual bakso untuk membayar pajak, bahkan meluas kepada komunitas UMKM Sahabat Pajak. Seorang penjual bir pletok, bisa saja menyebarluaskan nilai religi untuk mencerahkan wawasan kesadaran pajak, tanpa meminta bayaran. Seorang dosen dan temannya mencetuskan aplikasi untuk membantu usahawan kecil dan menengah membuat laporan keuangan menjadi mudah dan responsif kewajiban perpajakan.

Gerakan kepemimpinan mereka tanpa terukur sesungguhnya sudah mencapai taraf mengembangkan orang lain.  Itu ada di level empat teorinya Maxwell. Gelombang kepemimpinan ini kelak akan masif dan tak terelakkan menanamkan benih edukasi dan kesadaran bagi masyarakat umum. Kelak, keyakinan dan kepercayaan Wajib Pajak kepada otoritas perpajakan akan semakin meningkat dengan terbentuknya institusi yang kuat, kredibel dan akuntabel. Sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan.

Baiklah kita kemudian berpikir bahwa masalah kepemimpinan dewasa ini ternyata didominansi oleh transaksi berita. Pemimpin yang lahir ke permukaan bukanlah pemimpin yang dilahirkan atau dibentuk, melainkan pemimpin yang digadang-gadang. Yang adanya karena ada harapan. Dan adanya harapan karena ingin mewujudkan suatu tujuan. Seperti virus, kepemimpinan masa kini menularkan kepercayaan dan ketidakpercayaan secara simultan. Dan itu berdampak pada unit kerjanya. Ketika suatu instansi besar bertempur untuk mewujudkan cita-cita, maka gempuran atas kebenaran yang ditegakkan menjadi sumber kelemahan. Berita penangkapan atas oknum tertentu akan menjadi nila setitik di instansi mana saja. Lebih parah bila berujung pada penodaan citra.

Seandainya boleh berangan-angan… apabila suatu saat transaksi berita ditiadakan. Misalnya dengan melakukan pemadaman listrik sementara, atau kewajiban tidak menggunakan elektronik dan cahaya seperti saat hari besar keagamaan, Nyepi.  Kita akan kembali seperti zaman dulu ketika keberhasilan muncul di waktu yang pantas untuk diwartakan. Mungkin menjadi berita terakhir, seperti pemimpin yang muncul sekilas. Seperti kemunculan Cameo.

Saat semua sepi, kita belajar mengenali bahwa,  pemimpin yang hebat akan muncul dengan sendirinya, sekedar memberi pertanda bahwa dia ada. Dialah, sang Cameo.  Durasi kemunculannya tidak lama. Dia tidak berbicara. Perannya tidak terlalu ditonjolkan. Tapi dia berperan.

Seorang Cameo, seperti kata Vijay Eswaran, memiliki dunia heningnya sendiri. Kebenaran  tertinggi yang dia ketahui hanya terdapat dalam keheningan, bukan dalam kata-kata yang terbatas. Dan dia paham peran dirinya sendiri.

Seandainya, di tengah gelombang narsisme kepemimpinan dewasa ini, semua kita paham akan esensi Cameo….

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Populer