Connect with us

Tax Light

CAMEO

Diterbitkan

pada

Seorang pemimpin hebat itu “dilahirkan” atau “diciptakan”?

Peran sebagai pemimpin, melahirkan teori dalam berjuta buku dan berita. Ada orang yang menjadi pemimpin karena selembar kertas pengangkatan.  Ada yang menjadi pemimpin dengan bantuan nilai-nilai relasional yang tinggi dan dia anut selama proses mencapai kepemimpinan. Ada juga yang menjadi pemimpin karena pilihan dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Saat kita mempercayai bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan, akan terlintas sosok Indira Gandhi dan keluarganya yang membesarkan India. Indira, putri dari Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri India, memiliki putra Rajiv, yang juga terpilih sebagai pemimpin India dalam kurun masa berbeda. Apakah itu karena ada genetis kepemimpinan mengalir di darah orang tua ke anak? Bagaimana dengan George Herbert Walker Bush sang ayah dan George Walker Bush sang anak yang sama-sama pernah menjabat sebagai Presiden USA? Apakah karakter mereka sesuai dengan teori kepemimpinan?

Dan bagaimana apabila pemimpin tidak berasal dari trah pemimpin? Mereka dibentuk. Siapa yang membentuk? Tempaan proses kehidupan masing-masing.

Kembali kepada pemimpin.

Kita sangat mengenal istilah Tut Wuri Handayani. Ini  bukan hanya slogan dari KI Hajar Dewantara. Artinya, Pemimpin yang memberi dorongan dari belakang. Pendorong, kata ini menyibakkan karakter yang solid. Namun saat ini, sulit dicari pemimpin yang mendorong. Apa yang sedang terjadi?

Proses penuaan bumi saat ini membuat kita lebih mengenal pemimpin yang memiliki panggungnya sendiri. Dan cenderung abai pada pemimpin yang tidak banyak terekspos oleh media atau media sosial. Lantas apakah performa kepemimpinan juga dikaitkan dengan kemunculan dan popularitas?

Sesuai dengan Hukum Dasar yang Kokoh yang disampaikan John C. Maxwell dalam buku 5 Levels of Leadership, dasar kepemimpinan adalah rasa percaya. Kemudian, Jati diri anda ditentukan oleh siapa yang tertarik pada Anda, demikian Hukum Magnet Kepemimpinan. Maxwell menetapkan level kepemimpinan tertinggi yaitu Kepemimpinan Puncak, di mana di level ini secara alamiah orang-orang mengikuti pemimpin yang lebih kuat dari mereka karena respek. Ketika seseorang sudah memilih jalurnya untuk menjadi seperti apa, maka publik akan menilai kinerjanya dengan nyata. Berita sebaik apapun, tetap akan dikonfrontasi dengan kenyataan yang belum tentu dapat dipercaya. Dan seorang pemimpin, mewakili nama baik instansi tempatnya mengemban amanah, menjadi sumber trust dan distrust. Bisa jadi pahlawan, atau korban.

Apabila dikonversikan gelar kepemimpinan dalam kepemerintahan, maka kepemimpinan yang terstruktur merupakan modalitas suatu pemerintahan. Unsur kepemerintahan tersebut tidak hanya ditentukan individu sebagai pemimpin, namun juga institusi sebagai unit kepemimpinan. Setiap institusi dapat meng claim unitnya sebagai pemimpin, paling berperan dalam pemerintahan, paling dipercaya, dan seterusnya. Setiap institusi atas nama pemerintah, berperan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Apabila menukik kembali ke dalam pemetaan pengumpulan penerimaan negara, mau tidak mau kita akan melihat ke institusi yang selama ini berperan dalam pengumpulan setoran pajak kepada negara. Dialah Direktorat Jenderal Pajak, yang memiliki tiga puluhan kantor wilayah tersebar di seluruh Indonesia, tiga ratus empat puluhan kantor pelayanan pajak, dan dua ratusan kantor penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan. Instansi yang menjadi tempat bernaung 40 ribuan pegawai ini memiliki tanggung jawab di level empat kepemimpinan. Pertama,  memastikan bahwa perkembangan kesejahteraan akan terus terjadi. Kedua, melibatkan banyak hal untuk memberikan kepuasan kepada setiap individu secara mendalam. Ketiga, mengharuskan adanya rasa aman di dalam mengembangkan proses bagi orang lain. Untuk bisa naik kelas ke level lima kepemimpinan, maka kerjasama dengan pihak luar dalam mendukung  kinerja sangat dibutuhkan, selain tetap berfokus pada kerja keras dan strategik.

Itu semua menjadi tanggung jawab setiap instansi pemerintahan? Tentu saja! Apakah kita semua menyadarinya? Belum tentu!

 “Seorang pedagang bakso, menjadi pemimpin yang menginspirasi komunitas penjual bakso untuk membayar pajak, bahkan meluas kepada komunitas UMKM Sahabat Pajak.”

Saat ini, pemimpin yang menginspirasi sering kali tak terdeteksi, karena ruang lingkup mereka yang terbatas. Seorang pedagang bakso, menjadi pemimpin yang menginspirasi komunitas penjual bakso untuk membayar pajak, bahkan meluas kepada komunitas UMKM Sahabat Pajak. Seorang penjual bir pletok, bisa saja menyebarluaskan nilai religi untuk mencerahkan wawasan kesadaran pajak, tanpa meminta bayaran. Seorang dosen dan temannya mencetuskan aplikasi untuk membantu usahawan kecil dan menengah membuat laporan keuangan menjadi mudah dan responsif kewajiban perpajakan.

Gerakan kepemimpinan mereka tanpa terukur sesungguhnya sudah mencapai taraf mengembangkan orang lain.  Itu ada di level empat teorinya Maxwell. Gelombang kepemimpinan ini kelak akan masif dan tak terelakkan menanamkan benih edukasi dan kesadaran bagi masyarakat umum. Kelak, keyakinan dan kepercayaan Wajib Pajak kepada otoritas perpajakan akan semakin meningkat dengan terbentuknya institusi yang kuat, kredibel dan akuntabel. Sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan.

Baiklah kita kemudian berpikir bahwa masalah kepemimpinan dewasa ini ternyata didominansi oleh transaksi berita. Pemimpin yang lahir ke permukaan bukanlah pemimpin yang dilahirkan atau dibentuk, melainkan pemimpin yang digadang-gadang. Yang adanya karena ada harapan. Dan adanya harapan karena ingin mewujudkan suatu tujuan. Seperti virus, kepemimpinan masa kini menularkan kepercayaan dan ketidakpercayaan secara simultan. Dan itu berdampak pada unit kerjanya. Ketika suatu instansi besar bertempur untuk mewujudkan cita-cita, maka gempuran atas kebenaran yang ditegakkan menjadi sumber kelemahan. Berita penangkapan atas oknum tertentu akan menjadi nila setitik di instansi mana saja. Lebih parah bila berujung pada penodaan citra.

Seandainya boleh berangan-angan… apabila suatu saat transaksi berita ditiadakan. Misalnya dengan melakukan pemadaman listrik sementara, atau kewajiban tidak menggunakan elektronik dan cahaya seperti saat hari besar keagamaan, Nyepi.  Kita akan kembali seperti zaman dulu ketika keberhasilan muncul di waktu yang pantas untuk diwartakan. Mungkin menjadi berita terakhir, seperti pemimpin yang muncul sekilas. Seperti kemunculan Cameo.

Saat semua sepi, kita belajar mengenali bahwa,  pemimpin yang hebat akan muncul dengan sendirinya, sekedar memberi pertanda bahwa dia ada. Dialah, sang Cameo.  Durasi kemunculannya tidak lama. Dia tidak berbicara. Perannya tidak terlalu ditonjolkan. Tapi dia berperan.

Seorang Cameo, seperti kata Vijay Eswaran, memiliki dunia heningnya sendiri. Kebenaran  tertinggi yang dia ketahui hanya terdapat dalam keheningan, bukan dalam kata-kata yang terbatas. Dan dia paham peran dirinya sendiri.

Seandainya, di tengah gelombang narsisme kepemimpinan dewasa ini, semua kita paham akan esensi Cameo….

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer