Connect with us

Breaking News

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu.

Prioritas utama pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini kerap disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di berbagai kesempatan. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM. Selain mempertahankan struktur penduduk agar tumbuh seimbang, fokus utama BKKBN juga mencetak generasi berkualitas.

“Apa artinya kita mempertahankan usia produktif lebih banyak kalau yang usia produktif itu hanya sekadar usia, tapi tidak berkualitas? Jadi, selain kami mempertahankan supaya anaknya dua saja, harapannya, kualitasnya juga bagus,” jelas Hasto saat ditemui di rumah dinasnya di bilangan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Untuk mendapatkan generasi berkualitas, maka langkah terpenting yakni menyiapkan calon ibu dengan baik.

“Kami harus memperhatikan (ibu) sejak sebelum hamil, misalnya jaraknya jangan dekat-dekat kalau melahirkan (anak berikutnya). Kalau jaraknya dekat, anaknya tidak berkualitas, rahimnya juga belum sempat istirahat sudah dipakai untuk hamil lagi, sehingga stunting (kerdil) juga menjadi banyak. Sebelum hamil juga harus ada asupan-asupan yang baik, seperti asam folat, vitamin D. Makannya, disebut keluarga berencana,” papar Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi telah diterjemahkannya menjadi beberapa program teknis. Salah satu program yang dimaksud adalah Bina Keluarga Balita yang menitikberatkan pada penurunan prevalensi balita stunting.

Tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2018 mencapai 30,8 persen. Ini masih jauh dari target WHO sebesar 20 persen. Berbekal data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di setiap daerah, BKKBN mengintervensi balita-balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ini terutama pada 1000 hari pertama kelahiran hingga usia dua tahun yang disebut sebagai stunting.

Para ibu akan diberikan edukasi bagaimana merawat anak-anak stunting dan cara pencegahannya dengan mengubah perilaku dan pola asuh dari orangtua serta keluarga.

“Kami sudah anggarkan pembuatan alat-alat peraga untuk stunting. Tahun 2020, kami akan mengejar orang-orang yang punya anak stunting. Ibu-ibunya kami ajari, dengan alat-alat peraga yang sudah kami siapkan, sekaligus, juga kami motivasi mereka untuk kontrasepsi. Karena ada kelompok yang sebetulnya belum ingin tambah anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, namanya unmet need.”

Usia ideal untuk hamil

Program lainnya adalah Penundaan Usia Perkawinan. Dokter ahli bedah kandungan ini mengatakan, usia ideal untuk menikah yakni antara 20–35 tahun. Di usia itu, perempuan berada di usia yang ideal untuk menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang normal.

“Seandainya (menikah) di usia 16–17 tahun, ibunya saja masih tumbuh, lalu dipakai untuk menumbuhkan orang lain. Ini, kan, repot sekali, pasti dua-duanya terganggu. Ibunya yang masih tumbuh terganggu, bayi yang baru ditumbuhkan juga terganggu,” ujar Hasto.

BKKBN juga gencar memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk remaja tingkat sekolah hingga pendidikan tinggi melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Ketahanan Remaja. Agar mudah diterima oleh remaja, Hasto pun tak segan-segan melakukan reformasi sekaligus rebranding lembaga yang telah ada sejak tahun 1970 ini. Menurutnya, jargon-jargon serta atribut yang ada sekarang telah ketinggalan zaman.

Bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa.”

Gerakkan daerah

Tahun 2019 ini, total anggaran BKKBN hanya sebesar Rp 3,7 triliun, itu pun, Rp 2,6 triliun di antaranya untuk mengaji pegawai. Menanggapi anggaran yang minim itu, Hasto memiliki strategi jitu. Pertama, yakni dengan memaksimalkan tenaga-tenaga di desa seperti penyuluh KB, OPD KB, hingga kepala desa.

“Pemerintah punya pasukan di grass root yang luar biasa, apalagi kepala desa gajinya sudah setara dengan PNS golongan IIA. Tinggal pasukan ini digerakkan untuk arah apa yang kita tuju. Makanya saya juga mau—begitu program-program setelah rebranding ini jalan—di 2020 nanti saya ingin join dengan perangkat daerah tadi.”

Selain itu, Hasto akan berkolaborasi dengan sektor lain di luar BKKBN. Salah satu dana yang disasar Hasto adalah Bantuan Operasional untuk Keluarga Berencana milik pemerintah daerah yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bungsu dari delapan bersaudara ini akan mengusulkan perubahan reposisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya, agar dana digunakan dengan efisien, konkret, dan presisi.

Strategi Hasto lainnya adalah menentukan daerah mana yang akan memengaruhi hasil secara nasional. Misalnya, beberapa daerah dengan angka persalinan atau kematian tinggi seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan NTT. Pilih dan pilah program serta kegiatan mana yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai output dan dapat dilaksanakan secara efisien.

“Jadi, tidak boleh pukul rata, harus cerdas memilih yang lemah, tapi jadi penentu. Itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Indonesia luas seperti ini,” tegas Hasto.

Hasto pun berharap agar semua pemangku kepentingan mulai dari kementerian, kepala daerah, hingga pekerja di akar rumput yang bersinggungan dengan BKKBN dapat bersinergi secara harmonis demi kesuksesan visi-misi pemerintah hingga lima tahun mendatang, dan tidak lagi memakai cara kerja lama.

“Sesama perangkat negara ini betul-betul move on. Kunci sukses SDM itu harus move on, harus betul-betul tidak business as usual, jangan seperti biasa. Ayo kejar anak-anak yang putus sekolah, ada yang di jalanan-jalanan kita sweeping, harus kita sekolahkan. Di jajaran kesehatan juga ibu hamil enggak boleh mati, bayi lahir harus sehat. Inkubator-inkubator dibeli, bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa, nanti bayinya jadi telantar,” tandas Hasto.—Ruruh Handayani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: IKPI

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law Perpajakan,” di Kantor Pusat IKPI, Jakarta Kamis (19/12).

Acara itu dihadiri oleh otoritas perpajakan dan asosiasi pelaku usaha. Pada acara yang dikemas dalam diskusi interaktif itu para pemangku kepentingan membahas Rancangan  Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Acara ini menghadirkan pembicara Kepala Subdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Dodik Samsu Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Komite Tetap Asia Pasiifik KADIN Bambang B. Suwarso, serta Ketua Dept PPL Vaudy.

Ketua IKPI Mochamad Soebakir mengatakan, IKPI mengapresiasi Omnibus Law Perpajakan sebagai upaya pemerintah untuk penguatan perekonomian Indonesia

“IKPI secara aktif berperan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep RUU Omnibus law perpajakan yang di inisasi oleh Pemerintah. Ini suatu langkah yang luar biasa dan semuanya harus mendukung,” ungkap Soebakir.

Soebakir mengatakan, perubahan atau penyesuaian beberapa ketentuan yang tercantum dalam RUU Ominibus Law Perpajakan memberikan perubahan yang signifikan terkait dengan sistem perpajakan, pengkreditan Pajak Masukan, sanksi, fasiltias perpajakan dan ketentuan lainnya yang dipandang dapat mendorong penguatan perekonomian Indonesia. Ia menyarankan, sebelum RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang, DJP melakukan kajian yang mendalam khususnya dalam hal perubahan penurunan tarif.

“Saya berharap undang-undang ini begitu lahir sudah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya. Kedua, bila undang-undang sudah ditetapkan, mohon diberi waktu paling tidak tiga bulan untuk sosialisasi agar langkah yang dilakukan Wajib Pajak, DJP, konsultan pajak menjadi benar,” tambahnya.

Continue Reading

Breaking News

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh rasa tanggung jawab dan bahagia.

Begitu membuka lift lantai dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Satu, mata kami tertuju pada papan berukuran sekitar 2 x 3 meter yang tertempel di dinding. Pada papan berlatar putih itu terdapat tulisan “Pegawai Terbaik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu”. Di bawah tulisan itu terpampang foto close up 14 pegawai KPP yang berprestasi—tujuh foto di sisi kiri, tujuh sisanya di sisi kanan.

Papan itu hanyalah contoh salah satu bentuk apresiasi Kepala KPP PMA Satu Rosmauli kepada pegawainya yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan. Artinya, selama periode tertentu, wajah-wajah yang terpampang di papan itu berubah-ubah, sesuai dengan capaian prestasi pegawai.

Rosma, sapaan hangat Rosmauli, ternyata sengaja memajang papan pegawai terbaik itu di area sentral—tepat di dinding seberang pintu lift. Ia berharap, ajang penghargaan yang simpel ini dapat memantik semangat segenap warga KPP untuk tidak menyerah bekerja untuk mencapai target penerimaan pajak. Rosma bangga atas dedikasi para juara pegawai terbaik.

“Kita buat besar di papan supaya orang bisa melihat. Pertama kali pegawai atau WP ke luar lift bisa selalu melihat dan termotivasi untuk menjadi yang paling baik,” kata Rosma membuka perbincangan di KPP PMA Satu Kalibata, Jakarta, Kamis Siang (28/11).

Sejak menakhodai KPP PMA Satu pada 14 Juni 2019 lalu, Rosma memang berkomitmen membangun budaya kompetisi melalui pemilihan pegawai terbaik setiap bulan. Selain memasang foto dan nama pegawai terbaik di papan kebanggaan, apresiasi juga disertai dengan pemberian hadiah kecil, semisal cokelat dan bunga.

“Menurut saya, walaupun sederhana, apresiasi seperti itu memicu kompetisi kerja pegawai. Penting memberi pengakuan kepada teman-teman pegawai yang sudah bekerja keras menggali potensi (perpajakan). Pegawai harus bekerja keras dengan bahagia,” ungkapnya.

Begitulah rumus kepemimpinan Rosma. Apalagi, ia menilai, tidak mudah terpilih menjadi pegawai di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Jakarta Khusus. Kata Rosma, pegawai harus memiliki nilai S (star) atau A (amat baik) di unit kerja sebelumnya.

“Pegawai di sini sudah terbaik. Sekarang bagaimana teman-teman pegawai bekerja happy. Saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berekspresi, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan,” kata Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah DJP Bali tahun 2010 ini.

Kini, KPP PMA Satu rutin memberi penghargaan kepada pegawai terbaik setiap bulannya. Ada empat kategori penerima. Ada Pelaksana petugas tempat pelayanan terpadu (TPT), petugas help desk, Account Representative (AR), dan Pemeriksa Pajak terbaik.

Indikator penilaian setiap kategori tentu, berbeda-beda. Misalkan, untuk AR terbaik, dinilai berdasarkan realisasi penerimaan extra effort, penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK), kepatuhan formal, WP yang melakukan pembayaran, capaian penerimaan, jumlah surat pemberitahuan tahunan (SPT), pemanfaatan data, dan penyediaan data. Sedangkan, fungsional terbaik diukur dari SP2 yang diselesaikan, capaian penerimaan, dan lain-lain.

“Bagi saya memberi apresiasi harus terukur, tidak pilih kasih, tidak subjektif. Saya hitung benar-benar kinerjanya,” tegasnya.

Di sela-sela perbincangan kali itu, Rosma mengambil gawainya, dan membacakan data nama-nama pegawai  terbaik bulan Oktober. Ada Mohammad Najib (petugas help desk terbaik), Ansori (fungsional terbaik), Adlina (petugas TPT terbaik), Ubaedillah (AR Pengawasan terbaik), Any Supriati (AR pelayanan terbaik), dan Apri Hidayatullah (pelaksana terbaik). Ada nama yang hampir setiap bulan menjadi pegawai terbaik. “Setiap pegawai boleh berturut-turut (menjadi pegawai terbaik),” kata Rosma.

Saat ini Rosma tengah menyiapkan pin untuk pegawai terbaik pada bulan berikutnya. Ia berharap pin selalu disematkan pada pakaian kerja pegawai, sehingga mampu memberi kebanggaan tersendiri. Tak kalah penting, pegawai terbaik akan mendapat kesempatan utama untuk mengikuti kegiatan kedinasan ke luar kota maupun ke luar negeri.

Meski saling berkompetisi, Rosma juga berupaya menenun ikatan kekeluargaan dengan seluruh pegawai. Caranya dengan melakukan aktivitas rutin seperti, morning activity setiap Senin, santunan anak yatim bersama, serta membuka pintu diskusi seluas-luasnya kapan pun dan di mana pun.

“Semua bebas diskusi di ruangan saya, pintu saya selalu terbuka. Prinsip saya pokoknya, pegawai kerja happy, attitude positif, saya sangat percaya apa yang mereka kerjakan pasti dikerjakan dengan baik, walaupun saya uji dengan kompetisi,” tambahnya.

Bangun aplikasi

Untuk mendukung kinerja, KPP PMA Satu berusaha memanfaatkan teknologi yang berkembang. Salah satunya dengan membangun aplikasi. Ada Aplikasi Pengawasan Permohonan Wajib Pajak (Pesona Waja) dan Wadah Paten (Warehouse Database Kepatuhan Penerimaan dan Potensi). Dua aplikasi ini memudahkan pegawai dalam menganalisis kondisi penerimaan pajak dan menyajikan profil WP secara lengkap. Perangkat itu sekaligus menjadi sistem pengawasan kinerja AR pada seksi Pengawasan dan Konsultasi.

“Istilahnya kami bisa punya rapor WP. AR terbantu mengawasi kepatuhan WP, kewajiban perpajakannya—mengalami penurunan atau tidak, kepatuhan penyampaian SPT, apakah ada tunggakan. Jadi rapor AR juga, kita bisa tahu berapa SKP (sasaran kinerja pegawai)-nya,” ungkap Rosma.

Ide lain yang berasal dari pegawai adalah kegiatan Sinar Permata atau sinergi antara AR dan Pemeriksa untuk mengatasi aggresive tax planning. Ditambah lagi, ditetapkannya Transfer Pricing Day (TP Day) saban Selasa.

“Mayoritas WP KPP PMA satu merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham asing sehingga praktik transfer pricing dengan tujuan penghindaran pajak berpotensi terjadi. Saya ingin AR, fungsional pemeriksa pajak, memperdalam TP yang dilakukan WP. Kita bedah bersama dalam rangka penggalian potensi (perpajakan),” papar Master of Taxation dari Universitas Case Western Reserve Amerika Serikat ini.

Rosma juga menampung ide yang terkesan sederhana, tetapi mampu memberi pelayanan optimal untuk WP. Contohnya, fasilitas Help Button yang menempel di tiang teras KPP. Fasilitas itu berguna sebagai tombol bantuan mobilisasi berkas. WP hanya butuh menekan tombol Help Button berwarna merah, seketika petugas membantu menurunkan berkas dari mobil.

“Pelayanan sudah dimulai dari WP turun mobil, biasanya WP bawa berkas yang banyak, berkardus-kardus, kita coba bantu dengan cepat,” tambahnya.

Fasilitas lain yang lahir dari kreativitas pegawai adalah membangun TPT yang nyaman. Tak hanya artistik, TPT menyediakan kursi pijat, pelbagai macam minuman—teh tarik, kopi hitam, dan susu cokelat, serta kudapan lainnya. WP juga dapat membaca buku dan majalah yang disediakan di TPT. “Tempat WP kita kan jauh. Ada yang kantornya di Cikarang, Surabaya, hingga Medan. Sampai sini (KPP) pasti lelah. Kita juga ingin WP nyaman dan happy juga,” ujar Rosma.

Pelayanan paripurna mengantarkan KPP PMA Satu sebagai juara dua Kantor Pelayanan Terbaik kedua di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Lebih dekat WP 

Selain itu, Rosma berupaya menjahit kepatuhan sukarela sekaligus rasa saling percaya, dengan ngobrol santai bersama WP. Metode itu terbukti efektif saat ia terapkan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (2016-2018). Selama tiga tahun berturut-turut, KPP yang ia pimpin itu bisa meraih target penerimaan pajak 100 persen.

“Sekarang WP sudah tahu kok kita profesional. Kita hanya ingin mengetahui lebih dalam kondisi WP satu per satu. Kesulitan WP sekarang ini sama. Ekonomi sulit, faktor tekanan ekonomi global,” ungkapnya.

KPP PMA Satu memiliki komposisi WP dari sektor industri kertas, penerbitan, kimia, karet, galian bukan logam, daur ulang, dan furnitur. Target penerimaan pajak KPP Terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus ini sebesar R p21.145,44 miliar di tahun 2019.

“Saya yakin dengan pendekatan yang intens, WP lebih patuh bayar pajak. Saya juga tularkan ke pegawai jangan takut dekat dengan WP,” kata Rosma.

Di sisi lain, Rosma selalu wanti-wanti agar para pegawai tetap kukuh menjaga integritas. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan Direktorat Peraturan Perpajakan II tahun 2012–2016 ini tak segan memberi hukuman disiplin bagi mereka yang melanggarnya.

“Teman-teman pegawai sudah diberikan kebebasan berinovasi, tapi jangan coba- coba melanggar aturan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Berkat komitmen integritas itu, pada pengujung tahun 2019 ini, KPP PMA Satu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Keuangan maupun nasional.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan yang telah memasuki masa purna bakti. IKPI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robert Pakpahan yang telah memberikan ruang komunikasi dan kerja sama yang baik antara IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Kami berharap kerja sama ini akan berlanjut dan dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bapak Suryo Utomo. Tantangan dan harapan untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak adalah konsentrasi kita bersama. IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terdaftar dengan jumlah anggota saat ini mencapai 5.025 dan akan terus bertumbuh, adalah mitra Direktorat Jenderal Pajak.

IKPI mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak sehingga setiap Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sebagai mitra, IKPI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menerapkan ketentuan perpajakan yang benar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyokong upaya pencapaian target penerimaan negara.

 

 

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending