Connect with us

Breaking News

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: MajalahPajak

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu.

Prioritas utama pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini kerap disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di berbagai kesempatan. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM. Selain mempertahankan struktur penduduk agar tumbuh seimbang, fokus utama BKKBN juga mencetak generasi berkualitas.

“Apa artinya kita mempertahankan usia produktif lebih banyak kalau yang usia produktif itu hanya sekadar usia, tapi tidak berkualitas? Jadi, selain kami mempertahankan supaya anaknya dua saja, harapannya, kualitasnya juga bagus,” jelas Hasto saat ditemui di rumah dinasnya di bilangan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Untuk mendapatkan generasi berkualitas, maka langkah terpenting yakni menyiapkan calon ibu dengan baik.

“Kami harus memperhatikan (ibu) sejak sebelum hamil, misalnya jaraknya jangan dekat-dekat kalau melahirkan (anak berikutnya). Kalau jaraknya dekat, anaknya tidak berkualitas, rahimnya juga belum sempat istirahat sudah dipakai untuk hamil lagi, sehingga stunting (kerdil) juga menjadi banyak. Sebelum hamil juga harus ada asupan-asupan yang baik, seperti asam folat, vitamin D. Makannya, disebut keluarga berencana,” papar Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi telah diterjemahkannya menjadi beberapa program teknis. Salah satu program yang dimaksud adalah Bina Keluarga Balita yang menitikberatkan pada penurunan prevalensi balita stunting.

Tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2018 mencapai 30,8 persen. Ini masih jauh dari target WHO sebesar 20 persen. Berbekal data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di setiap daerah, BKKBN mengintervensi balita-balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ini terutama pada 1000 hari pertama kelahiran hingga usia dua tahun yang disebut sebagai stunting.

Para ibu akan diberikan edukasi bagaimana merawat anak-anak stunting dan cara pencegahannya dengan mengubah perilaku dan pola asuh dari orangtua serta keluarga.

“Kami sudah anggarkan pembuatan alat-alat peraga untuk stunting. Tahun 2020, kami akan mengejar orang-orang yang punya anak stunting. Ibu-ibunya kami ajari, dengan alat-alat peraga yang sudah kami siapkan, sekaligus, juga kami motivasi mereka untuk kontrasepsi. Karena ada kelompok yang sebetulnya belum ingin tambah anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, namanya unmet need.”

Usia ideal untuk hamil

Program lainnya adalah Penundaan Usia Perkawinan. Dokter ahli bedah kandungan ini mengatakan, usia ideal untuk menikah yakni antara 20–35 tahun. Di usia itu, perempuan berada di usia yang ideal untuk menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang normal.

“Seandainya (menikah) di usia 16–17 tahun, ibunya saja masih tumbuh, lalu dipakai untuk menumbuhkan orang lain. Ini, kan, repot sekali, pasti dua-duanya terganggu. Ibunya yang masih tumbuh terganggu, bayi yang baru ditumbuhkan juga terganggu,” ujar Hasto.

BKKBN juga gencar memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk remaja tingkat sekolah hingga pendidikan tinggi melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Ketahanan Remaja. Agar mudah diterima oleh remaja, Hasto pun tak segan-segan melakukan reformasi sekaligus rebranding lembaga yang telah ada sejak tahun 1970 ini. Menurutnya, jargon-jargon serta atribut yang ada sekarang telah ketinggalan zaman.

Bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa.”

Gerakkan daerah

Tahun 2019 ini, total anggaran BKKBN hanya sebesar Rp 3,7 triliun, itu pun, Rp 2,6 triliun di antaranya untuk mengaji pegawai. Menanggapi anggaran yang minim itu, Hasto memiliki strategi jitu. Pertama, yakni dengan memaksimalkan tenaga-tenaga di desa seperti penyuluh KB, OPD KB, hingga kepala desa.

“Pemerintah punya pasukan di grass root yang luar biasa, apalagi kepala desa gajinya sudah setara dengan PNS golongan IIA. Tinggal pasukan ini digerakkan untuk arah apa yang kita tuju. Makanya saya juga mau—begitu program-program setelah rebranding ini jalan—di 2020 nanti saya ingin join dengan perangkat daerah tadi.”

Selain itu, Hasto akan berkolaborasi dengan sektor lain di luar BKKBN. Salah satu dana yang disasar Hasto adalah Bantuan Operasional untuk Keluarga Berencana milik pemerintah daerah yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bungsu dari delapan bersaudara ini akan mengusulkan perubahan reposisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya, agar dana digunakan dengan efisien, konkret, dan presisi.

Strategi Hasto lainnya adalah menentukan daerah mana yang akan memengaruhi hasil secara nasional. Misalnya, beberapa daerah dengan angka persalinan atau kematian tinggi seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan NTT. Pilih dan pilah program serta kegiatan mana yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai output dan dapat dilaksanakan secara efisien.

“Jadi, tidak boleh pukul rata, harus cerdas memilih yang lemah, tapi jadi penentu. Itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Indonesia luas seperti ini,” tegas Hasto.

Hasto pun berharap agar semua pemangku kepentingan mulai dari kementerian, kepala daerah, hingga pekerja di akar rumput yang bersinggungan dengan BKKBN dapat bersinergi secara harmonis demi kesuksesan visi-misi pemerintah hingga lima tahun mendatang, dan tidak lagi memakai cara kerja lama.

“Sesama perangkat negara ini betul-betul move on. Kunci sukses SDM itu harus move on, harus betul-betul tidak business as usual, jangan seperti biasa. Ayo kejar anak-anak yang putus sekolah, ada yang di jalanan-jalanan kita sweeping, harus kita sekolahkan. Di jajaran kesehatan juga ibu hamil enggak boleh mati, bayi lahir harus sehat. Inkubator-inkubator dibeli, bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa, nanti bayinya jadi telantar,” tandas Hasto.—Ruruh Handayani

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dijembatani oleh Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, Temasek Foundation bergabung dengan Bank DBS Indonesia dalam kampanye DBS Stronger Together Fund

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat terdampak wabah COVID-19. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Temasek Foundation kepada Bank DBS Indonesia melalui konferensi video dan disaksikan Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia pada Kamis (4/6).

Bantuan itu akan disalurkan melalui Foodbank of Indonesia (FOI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Bantuan terdiri atas 3.700 porsi makanan, yang disalurkan melalui FOI, dan 1.400 paket sembako atau setara dengan lebih dari 66.000 porsi makanan. Melalui KSBSI, bantuan akan disalurkan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

“Ini adalah masa sulit. Penting bagi negara, masyarakat dan komunitas bersatu padu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan COVID-19. Dalam kaitan itu, kerja sama TF dengan Bank DBS Indonesia menyatukan dua lembaga, yang masing-masing memiliki rekam jejak baik dalam melakukan kerja sama aktif dengan komunitas di Indonesia,” ujar Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E Anil Kumar Nayar Jumat (5/6).

Nayar mengatakan, bantuan dari TF dan Bank DBS Indonesia juga mencerminkan semangat gotong royong, dan akan melengkapi upaya bisnis lain dan lembaga masyarakat, termasuk yang memiliki kaitan dengan Singapura, dalam membantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menyampaikan, kerja sama Bank DBS Indonesia dengan berbagai pihak diharapkan mendorong semakin banyak pihak lain ikut membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19.

“Semangat DBS Group, ‘Stronger Together’, diterjemahkan ke dalam bentuk gotong-royong dan berbagi untuk mengurangi dampak wabah COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyalurkan bantuan kepada pekerja harian lepas, yang menghadapi tantangan berat selama wabah COVID-19 ini,” katajak Sutisna.

Sementara itu, Chief Executive Temasek Foundation International Benedict Cheong mengatakan, pada masa penuh ketidakpastian seperti saat ini, Indonesia perlu tetap bersatu dan bekerja sama untuk membantu yang terdampak wabah COVID-19 agar mereka lebih kuat

“Kami berterima kasih atas kesempatan bermitra dengan Bank DBS Indonesia, Foodbank of Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dalam kegiatan bermakna ini dan kami berharap upaya kolektif kami dapat mengurangi beban masyarakat dalam melalui masa sulit,” kata Cheong.

Sebagai serikat buruh terbesar di Indonesia, KSBSI memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan buruh di Indonesia. “Kami sangat menghargai dan merasa terhormat dapat dipercaya oleh Temasek Foundation dan Bank DBS Indonesia untuk menyalurkan bantuan paket sembako dan makanan siap saji kepada pekerja harian lepas, yang kehilangan pendapatan karena wabah COVID-19,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban.

Senada dengan itu, Founder Foodbank of Indonesia, Hendro Utomo mengatakan, bantuan yang diberikan oleh Temasek Foundation dan Bank DBS Indonesia sangat bermanfaat bagi mereka yang sekarang kehilangan pekerjaannya maupun yang saat ini berkurang peminat dagangannya. Hendro mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada FOI yang berjuang membuka akses pangan bagi masyarakat terbawah agar mereka mendapatkan hak dasar atas pangan dan bekerja dengan baik.

“Hal itu adalah esensi gerakan ‘Mereka Butuh Kita’ yang kami suarakan. Hal ini juga menjadi model kerja sama bertetangga antara rakyat Singapura yang diwakili Yayasan Temasek, sektor swasta yang diwakili Bank DBS Indonesia, dan CSO seperti FOI bagi rakyat Indonesia, untuk bersama mengelola persoalan sosial saat ini dan di masa depan.”

Agar semakin banyak masyarakat terdampak yang terbantu, Bank DBS Indonesia juga mengajak seluruh nasabah untuk turut dalam penggalangan bantuan melalui Yayasan Benih Baik Indonesia. Setiap donasi akan digandakan oleh Bank DBS Indonesia, maksimal Rp1.000.000 per donasi. Donasi itu akan digunakan untuk pengadaan sembako untuk pekerja harian lepas melalui KSBSI. Nasabah yang ingin ikut dapat mengunjungi www.benihbaik.com/campaign/dbsdonasi hingga 30 Juni. Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Bank DBS Indonesia telah memberikan donasi senilai 2,5 juta dollar Singapura  atau setara dengan Rp 26,2 miliar dalam bentuk peralatan medis dan paket sembako untuk membantu pemerintah menghadapi COVID-19.—Waluyo Hanjarwadi

 

Lanjut baca

Breaking News

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi.

Tanaman tembakau kini sedang memasuki musim tanam yang hampir serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, para petani tembakau tetap berupaya untuk menghidupi ladangnya dengan mematuhi pembatasan-pembatasan yang berlaku di masing-masing daerah. Upaya ini dilakukan demi menyambung kehidupan di masa sulit.

Tembakau merupakan sumber penghasilan bagi sekitar tiga juta petani di seluruh Indonesia. Selain bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan panen tembakau yang berkualitas, keberlangsungan hidup para petani juga sangat bergantung pada eksistensi beragam industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Namun, eksistensi seluruh industri tembakau juga sangat bergantung pada otoritas pemerintah, yang menetapkan peraturan atas keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.

Ketergantungan IHT dengan ekonomi masyarakat akar rumput cukup tinggi. Pemerintah perlu menghasilkan kebijakan terkait IHT yang stabil agar dapat menjaga eksistensi mereka. Tidak hanya industri rokok, melainkan juga seluruh entitas yang dinaunginya. Sebagai contoh kebijakan terkait tarif cukai. Sejak tahun 2015, tarif cukai rokok terus naik setiap tahunnya. Dikutip dari Kompas.com, berturut-turut, tarif cukai rokok naik sebesar 8,72 persen pada tahun 2015, 11,19 persen pada tahun 2016, 10,54 persen pada tahun 2017, 10,04 persen pada tahun 2018, 10,04 persen pada tahun 2019, dan terakhir 23 persen pada awal tahun 2020. Kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun ini juga dibarengi oleh kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sekitar 35 persen dan cukai hasil tembakau (CHT) sekitar 21,55 persen.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menyoroti dampak kenaikan tarif cukai yang terus-menerus itu kian mengimpit para pelaku industri tembakau.

“Dengan kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun 2020, penjualan rokok tahun ini diprediksi menurun sekitar 15 persen hingga 20 persen. Ditambah lagi, industri tembakau juga ikut terhantam oleh keberadaan pandemi COVID-19 karena berdampak pada penjualan rokok yang diprediksi semakin menurun hingga sekitar 30 persen sampai 40 persen,” ungkapnya melalui keternagan tertulis Jumat (5/6).

Pandangan serupa juga sampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji. Menurut Agus, petani tembakau juga terimbas kenaikan tarif cukai yang menghantam para pelaku industri.

“Memang yang terimpit adalah industri, namun petani adalah yang paling pertama terdampak yang paling besar. Seperti saat kenaikan tarif cukai di awal tahun 2020, industri langsung menghentikan pembelian tembakau di sentra-sentra pertembakauan karena berupaya untuk mengurangi bahan baku,” jelasnya.

Akibat kebijakan yang kian mengimpit, jumlah industri tembakau di Indonesia terus tergerus. Ini dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Data Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat pada tahun 2017, jumlah pabrik rokok di Indonesia hanya tersisa 487 pabrikan dari 1.000 pabrik rokok pada tahun 2012. Pabrikan itu termasuk penghasil tiga jenis produksi hasil tembakau yang dilegalkan dalam undang-undang, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Penyusutan jumlah pabrikan rokok itu merupakan imbas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak mendukung keberlangsungan industri ini. Perubahan kebijakan dari tahun ke tahun juga merupakan hal lain yang menyebabkan pelaku industri tembakau sulit melakukan proyeksi masa depan bisnisnya. Contoh lainnya, terkait kebijakan simplifikasi tarif cukai dan penggabungan tarif cukai SPM dan SKM yang terus mendapatkan pertentangan oleh para pelaku industri. Jika diterapkan, kebijakan itu diyakini akan mematikan industri golongan kecil dan menengah. Padahal, para pabrikan rokok kecil dan menengah itu turut andil dalam menghidupkan perekonomian masyarakat serta pertanian tembakau di berbagai daerah di Indonesia.

Kategori kecil, menengah, dan besar pada pabrikan rokok di Indonesia tidak semata-mata menggambarkan kapasitas produksi yang dimiliki, tetapi juga menggambarkan jenis dan kualitas tembakau yang digunakan. Tembakau grade 1 yang disebut sebagai kualitas terbaik biasanya digunakan oleh perusahaan besar, sedangkan tembakau grade 2 dan lainnya biasanya digunakan oleh pabrikan yang lebih kecil. Masing-masing jenis dan kualitas tembakau ini biasanya juga ditanam di wilayah berbeda. Karena itu, adanya keragaman kategori industri menopang kelangsungan pertanian tembakau Indonesia berikut dengan kehidupan para petaninya.

Tantangan bagi IHT

Kondisi pandemi yang tengah terjadi juga memberi tantangan lebih kepada IHT dan seluruh mata rantai di dalamnya. Karenanya, Henry mengapresiasi kebijakan dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memberikan relaksasi penundaan pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari selama pandemi COVID-19 ini yang sangat membantu para industri rokok dalam mengatur cash flow. Henry juga mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang telah memberikan bimbingan dan panduan sehingga para industri rokok tetap dapat berproduksi dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Henry merekomendasikan, ke depan pemerintah tidak perlu mengubah kebijakan IHT yang sudah ada saat ini untuk melindungi beragam industri tembakau yang sudah terancam gulung tikar. Sebab, masing-masing kategori itu sudah memiliki pasarnya tersendiri. Selain itu, kondisi yang kian mengimpit pelaku usaha menyebabkan pabrikan rokok tidak dapat menunjang penghidupan masyarakat sekitarnya yang selama ini dilakukan berdasarkan asas gotong royong. Hal ini juga patut dipikirkan bersama.

Henry meminta, wacana-wacana perubahan kebijakan seperti peningkatan tarif cukai rokok yang terus menerus ataupun juga penyederhanaan struktur tarif cukai dan penggabungan volume SKM dan SPM diminta agar tidak dilanjutkan. Ia berharap, struktur tarif cukai yang mencakup 10 layer seperti saat ini tetap dipertahankan, serta tarif cukai untuk tahun 2021 tetap pada status quo dengan menggunakan aturan yang ada saat ini dan, mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 serta tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Agus pun berharap, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan stabil, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini yang dampaknya juga turut dirasakan oleh industri hasil tembakau. Diharapkan, pemerintah dapat mengakomodasi seluruh pelaku industri dan juga melindungi pihak-pihak lain yang terkena dampaknya, termasuk petani tembakau.

“Petani tembakau merupakan pihak yang paling sengsara jika industri tembakau terus dihantam. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih melindungi para petani tembakau dengan memperhatikan kemakmuran para petani tembakau, memastikan penggunaan tembakau hasil panen para petani lokal secara efektif, serta tidak melanjutkan agenda-agenda yang terus menekan para pelaku IHT,” harap Agus.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di Bali siap untuk menjalani tatanan kenormalan baru. Ia mengungkapkan, ada 400 operator tur dan agen perjalanan yang tergabung dalam ASITA Bali yang menyatakan siap menyambut kenormalan baru dengan lebih mengedepankan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagai kebutuhan utama wisatawan.

“Kami sangat optimistis bahwa kami bisa ‘berteman’ dengan COVID-19,” kata Febrina dalam keterangan tertulisnya Jumat (5/6).

Febrina memaparkan, untuk penerapan kenormalan baru, ASITA Bali sudah merancang protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan dan memastikan nantinya akan diterapkan dengan ketat bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.  Mulai dari pra-kedatangan wisatawan, saat tiba di bandara dan menuju hotel, saat melakukan aktivitas tur, dan kembali ke bandara untuk penerbangan ke negara asal wisatawan.

“Industri sepenuhnya siap memberikan rasa nyaman dan aman serta pengalaman baru bagi wisatawan dalam tatanan kenormalan baru pariwisata. Namun, untuk saat ini dibukanya destinasi tetap bergantung dari keputusan pemerintah,” kata Febrina.

Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun telah berkomitmen dan menyiapkan mitigasi dampak COVID-19. Termasuk dalam hal penyiapan protokol tatanan kenormalan baru bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Program Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang melibatkan industri.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya menekankan, pembukaan destinasi wiasta bergantung atas keputusan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah. Sebab, setiap destinasi tentu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. —Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News5 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News12 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News16 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News3 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending