Connect with us

Topic

BUMDes masih Susah Akses Dana

 

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi

Pemerintah desa dan BUMDes mesti memiliki kesamaan pemahaman agar dapat mengelola potensi desa secara maksimal.

Program Dana Desa pertama kali dicanangkan pemerintah pada 2015 untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Di beberapa daerah, pemanfaatan Dana Desa telah terlaksana dengan baik, di antaranya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti BUMDes Tunas Mandiri milik Desa Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. BUMDes yang dibentuk sejak 2011 ini kini berhasil menggali dan mengembangkan potensi desa yang ada, meski awalnya sempat tak terurus karena tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Namun, tumbuhnya kesadaran kelompok masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian di desa, pada 2016 BUMDes kembali dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 20/KPTS/2016.

Baca Juga: Merawat Geliat Ekonomi Desa

Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin mengatakan, sebelum pengoperasian BUMDes diadakan forum musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memetakan potensi desa, sumber dana, sekaligus aturan atau prosedur yang disepakati bersama.

“Dari situ kami tentukan lagi, ‘Oh usaha ini yang menangani Bumdes. Oh, kalau wisata ditangani Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)’. Itu yang menjadi kekuatan kami, sehingga akhirnya menjadi impian bersama. Jadi, bukan Bumdes-nya saja, Pokdarwisnya saja, tapi memang sudah menjadi komitmen atau impian dari semua warga,” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Senin (30/3).

Saat ini BUMDes Tunas Mandiri memiliki empat unit usaha yakni pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, serta grosir sembako. Dari empat unit usaha ini, Nasrodin menyebut, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari pemerintah desa (pemdes).

Sebab, sejak dibentuknya Pokdarwis pada 2008, Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In. Pendapatan dari Desa Wisata ini cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran Dana Desa. Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah—Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya.

Untuk mengelola unit usaha ini BUMDes mempekerjakan tiga warga desa. Ada 136 kepala keluarga yang berlangganan pada BUMDes ini. Sampah rumah tangga para pelanggan akan diangkut tiap dua kali seminggu oleh para pekerja menuju TPS3R untuk diseleksi dan diolah kembali.

Baca Juga: Efisiensi Kolam Susu

“Sampah (kertas), seperti dupleks, kardus, dan lain-lain akan kami jual. Yang organik kami olah jadi pupuk kompos. Alhamdulillah, Kementerian Pertanian sering ambil banyak pupuk dari kami. Kalau yang residunya tinggi seperti bungkus kopi, tiga bulan sekali kami titip ke TPA di kabupaten karena kami belum punya teknologi pengolahannya.”

Sementara unit usaha ekonomi desa simpan-pinjam membutuhkan Dana Desa untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan. BUMDes mengajukan permintaan dana sebesar Rp 49 juta untuk penambahan modal usaha.

Untuk menghindari kredit macet, BUMDes membuat sistem tanggung renteng atau menanggung secara bersama-sama. Jadi, pengajuan kredit tidak dilakukan secara perorangan, tetapi diajukan oleh minimal tiga orang dan menunjuk satu orang sebagai ketua.

 “Kami sering ada hambatan. Perangkat desa kurang memahami asas rekognisi, subsidiaritas, dan kebersamaan yang ada di UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”

Tak berhenti di situ, selain membantu permodalan, BUMDes juga akan membantu pelaku UMKM untuk dipasarkan melalui Nglanggeran Mart. BUMDes akan menitipkan produk UMKM di tempat-tempat strategis agar bisa lebih dikenal masyarakat luas.

Unit usaha lainnya yang turut menikmati Dana Desa yakni grosir sembako. Usaha ini berawal dari kegelisahan Nasrodin saat melihat ibu-ibu pemilik warung di desanya setiap pagi berbelanja keperluan warung di pasar yang sangat jauh dari desa. Selain tidak efektif dan ekonomis bagi mereka, pemasukan yang seharusnya bisa didapatkan desa menjadi pendapatan daerah lain.

“Saya perhatikan itu bisa sampai empat mobil bak terbuka isinya ibu-ibu mau ke pasar. Kalau dari satu truk itu ada 10 orang, dan satu orang minimal belanja Rp 2 juta, bisa dibayangkan sudah berapa juta itu? Akhirnya, saya berpikir bagaimana kalau itu bisa diputar di Nglanggeran.”

Baca Juga: Dana Desa untuk Tanggulangi Wabah

Nasrodin pun mencari agen dan distributor yang bisa mengantarkan produk mereka sampai ke desa. Setelah menemukannya, Nasrodin lalu mengajukan dana ke pemerintah desa untuk modal belanja.

Sulit akses dana

Nasrodin setuju apabila Dana Desa menggairahkan ekonomi rakyat dan memberdayakan warganya. Namun, ia mengeluhkan sulitnya mengakses Dana Desa ke pemerintah desa. Salah satu sebabnya yakni kurangnya pemahaman pejabat pemerintah desa akan proses bisnis BUMDes.

“Kami sering ada hambatan. Perangkat desa kurang memahami asas rekognisi, subsidiaritas, dan kebersamaan yang ada di UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padahal, di situ tertera, desa punya wewenang penuh. Jadi desa berhak memanfaatkan pendukung dan berhak memperoleh usaha ekonomi. Kadang (pemdes) takut, kalau misalnya Dana Desa dialihkan ke BUMDes, nanti (dananya) habis.”

Padahal, jika didukung dengan baik, pembangunan desa dapat lebih laju lagi karena BUMdes dapat menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau untuk manfaat yang langsung bagi masyarakat, BUMDes sudah bisa menambah tenaga kerja, sudah membuka peluang usaha bagi yang paling tidak yang tadinya tidak bisa kerja, akhirnya bisa kerja. UU Desa itu rohnya ke situ. Bagaimana kemiskinan di desa itu bisa berkurang. Adanya kemiskinan di suatu daerah itu karena adanya kesenjangan. Itu yang perlu diantisipasi.”

Selain itu, tumpang tindihnya program desa seperti KUD, BUUD, dan PAMdes yang tidak berinduk di BUMDes menumbuhkan sikap ego sektoral di beberapa kelompok masyarakat.

“Kalau pemahaman kami, BUMDes itu, kan, potensi desa. Nah, mungkin dulu pemerintah memberi bantuan berupa alat penggiling padi, lalu karena itu sudah dikuasai oleh suatu kelompok, akhirnya mau beralih ke BUMDes itu susah. Tidak serta-merta langsung bergabung di kami,” keluhnya.

Rencana jangka panjang

Nasrodin mengatakan, pemberdayaan atau unit bisnis yang ada di desanya selama ini masih berpusat di satu area saja, sehingga belum terjadi pemerataan. Desa Wisata misalnya, kegiatannya hanya berpusat di dukuh Nglanggeran Kulon. Padahal, ada empat dukuh lain yang juga memiliki potensi desa yang bisa dikembangkan.

Baca Juga: Di Rumah “Aja” Dapat Hadiah Emas 100 Gram, Mau?

Nasrodin pun memimpikan kelima perdukuhan yang ada di desanya saling terintegrasi karena memiliki unit usaha yang bisa dibanggakan. Ia telah membuat matriks rencana yang akan diajukan ke pemerintah desa. Di antaranya, toko grosir BUMDes, gedung serbaguna, dan waterboom.

“Jadi, masterplan sudah saya siapkan, tinggal eksekusinya. Nah, ini butuh dukungannya dari pemerintah. Kalau OK, saya semangat sekali menjalankannya.”

Nasrodin berharap jika pemerintah pusat bisa memberikan pendampingan atau sosialisasi kepada perangkat desa yang belum memahami pentingnya peran BUMDes bagi desa. Dengan begitu, tujuan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun dari pinggiran dapat terwujud dengan baik.—Ruruh Handayani

Topic

Dorong Kepatuhan Sukarela

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan menjadi instrumen pelengkap untuk melanjutkan agenda reformasi perpajakan.

 

Pada acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2020 awal November lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satunya adalah melanjutkan agenda reformasi di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menyebutkan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, reformasi pajak yang sudah dilakukan meliputi reformasi proses bisnis, yaitu administrasi basis data dan sistem administrasi atau core tax; reformasi organisasi; dan reformasi kebijakan (policy reform) terkait sistem perpajakan yang ada.

Fundamental reformasi terkait kebijakan (policy reform) saat ini, menurut Suryo ada dua gambaran besar. Pertama, terkait mengumpulkan penerimaan (tax collection) dengan cara memperluas basis pemajakan dengan policy yang ada dan meningkatkan tax ratio. Hal itu menurut Suryo menjadi salah satu kunci DJP melakukan reformasi perpajakan dalam konteks administrasi. Kedua, pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong, meningkatkan perekonomian. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pajak juga menjadi instrumen untuk menjaga bidang kesehatan dan menjaga aktivitas usaha agar pelaku bisnis bisa tetap bertahan dan berkembang.

Baca Juga:Untungkan Semua Pihak

Untuk menjaga kesehatan, pemerintah sudah menerbitkan PMK-28/PMK.03/2020 untuk ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan. Sedangkan untuk menjaga aktivitas bisnis, pemerintah melalui PMK-23/PMK.03/2020, yaitu insentif bagi Wajib Pajak (WP) Karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh pasal 22 Impor dibebaskan dan restitusi PPN dipercepat.

Menjawab isu keadilan berusaha, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dan PPh WP Badan go public, memperluas  basis pajak dengan PMSE, dan menunjuk  pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri.

Sampai saat ini sudah ada 36 subjek pajak luar negeri yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Dari 36 pemungut itu, menurut Suryo enam di antaranya sudah menghasilkan penerimaan sebesar Rp 67 miliar pada September lalu.

“Ini adalah salah satu upaya meng- e keadilan berusaha di Indonesia,” kata Suryo pada acara Media Briefing Reformasi di Bidang Perpajakan pada Senin (12/10).

Tidak usah kami lakukan pemeriksaan kalau dirasa Wajib Pajak sudah lapor dengan benar, tidak perlu lagi kita lakukan penegakan hukum.”

Pelengkap

Suryo mengatakan, klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja menjadi pelengkap peraturan yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Berbagai kebijakan yang diambil menempatkan pajak sebagai bagian dari instrumen untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan berusaha itu salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

“Kemudahan berusaha membutuhkan investasi. Itu berarti modal (capital), baik capital yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutur Suryo.

Agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa masuk, pemerintah pun memberikan insentif yang dituangkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Insentif lainnya dituangkan dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, antara lain penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu (termasuk dividen) dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia; pemberlakuan nonobjek PPh atas bagian laba atau sisa hasil usaha (SHU) koperasi serta dana haji yang dikelola BPKH, dan sebagainya.

Suryo mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja juga untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment.

“Jadi, bagaimana instrumen pajak bisa mendorong masyarakat untuk lebih patuh secara suka rela. Tidak usah kami melakukan pemeriksaan, kalau dirasa Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan dengan benar, tidak perlu lagi kita melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kepatuhan sukarela juga berkait erat dengan kepastian hukum. Adanya UU Cipta Kerja ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum. “Pemerintah akan selalu berusaha menerbitkan aturan yang tidak multitafsir sehingga treatment perpajakan dimaknai sama,” imbuhnya.

Dengan berbagai penyederhanaan itu, Suryo optimistis ekonomi akan bergerak dan tumbuh, sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

“Karena secara rule of thumb, aktivitas ekonomi tumbuh, ekspektasi penerimaan pajak juga akan menjadi buah dari aktivitas ekonomi itu. Pajak adalah ekor aktivitas ekonomi,” tegas Suryo.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Lanjut baca

Topic

Aturan yang Lugas Bikin “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Pelaksanaan UU Cipta Kerja harus diikuti dengan aturan turunan dan sistem perpajakan yang mumpuni.

 

Istilah omnibus law telah digaungkan sejak tahun lalu. Saat itu, pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Dalam perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja antara DPR dengan pemerintah, akhirnya sebagian Omnibus Law Perpajakan masuk ke Cipta Kerja. Klaster perpajakan ini sebagai penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan terkait investasi yang belum masuk dalam UU No. 2 tahun 2020.

Klaster perpajakan

Pasal-pasal yang termaktub dalam klaster perpajakan di UU Nomor 11 Tahun 2020 ini menuai polemik di tengah masyarakat. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Haula Rosdiana menjelaskan, sejatinya ada semangat perubahan yang dihadirkan pemerintah pada klaster perpajakan di UU ini.

Namun, ia menilai proses perancangan beleid sapu jagad ini tidak transparan karena tidak melibatkan akademisi atau ahli-ahli secara masif. Akibatnya, UU ini menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat perancangan UU Tax Amnesty pada 2005 silam.

Baca Juga: Iktikad dan Salah Paham UU Cipta Kerja

“Jadi, akses RUU Cipta Kerja ini tidak terlalu dibuka luas sehingga memang kalau kemudian sempat jadi ramai karena dibilang ‘Loh, ini kok kaya—bahasanya memang provokatif banget—pasal selundupan?’ Tapi itu wajar kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Namanya juga enggak transparan, akhirnya banyak yang menduga-duga,” kata Haula saat ditemui Majalah Pajak di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (19/10).

Lebih lanjut, Haula merasa lega ada beberapa ketentuan pajak yang akhirnya berubah setelah sekian lama diperjuangkan kalangan akademisi. Salah satu di antaranya adalah ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunganya. Ia berpendapat, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak jika telat bayar, kurang bayar, atau melakukan pelanggaran lainnya selama ini cukup tinggi dan tak jarang jadi over taxation.

Haula mencontohkan sanksi keterlambatan penyampaian faktur pajak. Denda yang dikenakan sebelumnya adalah dua persen dari dasar pengenaannya dan ini memberatkan Wajib Pajak.

“Kalau orang terlambat bikin faktur itu, kan, berarti dia itu melaporkannya ke SPT juga terlambat. Sementara, kalau misalkan dia terlambat menyampaikan SPT itu, kan, ada SPT bunga. Jadi, jangan kemudian ada dua sanksi. Satu sanksi untuk keterlambatan faktur, kemudian ada lagi sanksi yang terkait dengan bunga karena terlambat untuk penyetorannya. Ini sebenarnya over taxation,” urainya.

Tantangan DJP

Meski menyambut positif, Haula juga tak menampik ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi DJP pascaberlakunya UU ini, jika tidak didukung oleh aturan turunan juga sistem perpajakan yang baik. Akademisi ini menyebut UU ini tidak holistik dan imparsial. Padahal, kebijakan pajak merupakan satu-satunya aturan yang harus komperehensif mulai dari aspek makro hingga aspek aturan pajaknya.

Seringkali, kebijakan yang bagus tidak diikuti dengan aturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan implementation gap. Anggota Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI ini mengatakan, kebijakan yang tidak diikuti aturan pelaksananya menunjukkan ketidaksiapan policy maker dalam mengeluarkan kebijakan.

“Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya.”

Ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak cukup hanya ada di undang-undang, harus ada penjelasannya. Makanya, begitu undang-undangnya ada, cepat itu dikeluarkan PP-nya, dikeluarkan PMK-nya. Good tax policy kalau enggak diikutin good tax administration bisa berantakan atau bisa melenceng dari tujuannya,” ucapnya.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

“Mudah-mudahan nanti omnibus ini enggak tertatih-tatih karena ada perubahan yang sangat fundamental.”

Tak hanya itu, Haula juga berharap DJP dapat segera mengaplikasikan core tax system agar kemudahan perpajakan yang diatur melalui UU ini dapat seirama dengan sistem administrasi yang dimiliki DJP.

“Kalau sistemnya bagus, itu bahkan enggak perlu istilahnya dipercepat, sudah otomatis cepat. Kenapa? Karena mekanisme sudah otomatis, sudah by sistem. Kalau sudah seperti itu diterapkan, saya kira ini akan sangat baik. Kekhawatiran akan ada penyalahgunaan itu dapat diminimalisasi.”

Ketika core tax ada, informasi yang ada dapat terjelaskan, selain itu program sinergi bisa ditingkatkan antara DJP, DJBC, dan semua kementerian terkait.

“Kalau memang semua sudah terintegrasi, fine. Mungkin ini bisa mencegah potensi Wajib Pajak menemukan aggressive tax planning. Tapi, kalau misalnya enggak, bagaimana? Ini akan jadi satu permasalahan juga,” imbuhnya.

Haula pun beranggapan, kejelasan aturan dan sistem perpajakan yang mumpuni, akan menciptakan trust di kalangan WP sehingga collaborative tax compliance bisa terwujud.

“Kalau kita mengharapkan kepatuhan sukarela, itu terlalu banyak faktor yang memengaruhinya terutama masalah trust. Jadi, untuk mengharapkan voluntary tax compliance rasanya masih jauh sekali, lebih baik ambil yang realistis saja. Collaborative tax compliance melalui perbaikan sistem IT kita—core tax itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita.”

Haula berpesan agar tujuan pemerintah menjalankan UU Cipta Kerja ini bisa tercapai supaya tak merugikan rakyat. Sebab, ketika pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan insentif fiskal ada revenue forgone atau tax potential lost. Ia berharap ini bisa didapatkan kembali melalui multiplier effect dengan magnitude yang lebih besar. Artinya semua fasilitas itu bermuara kepada aktivitas ekonomi yang bisa lebih besar.

“Dengan aktivitas ekonomi bergeliat jauh lebih besar, maka akan muncul sumber-sumber penerimaan perpajakan baru. Dan, pastikan ketika ini terjadi, potensi pemajakan itu bisa betul-betul di-collect dengan baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Sapu Jagat Kemudahan Berbisnis

Lanjut baca

Topic

Untungkan Semua Pihak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Tidak hanya menguntungkan investor, aturan dalam UU Cipta Kerja juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Mukhamad Misbakhun menilai, pro dan kontra dalam sebuah UU itu adalah sebuah dinamika yang biasa dalam negara demokrasi. “Yang menerima penjelasan bisa menerima dan sebagainya, orang yang menerima itu juga dengan alasan yang logis dan masuk akal. Orang menolak kadang-kadang alasannya politik dan sebagai bagian dari dinamika masyarakat, ya silakan,” ucapnya saat ditemui Majalah Pajak di bilangan Senayan pada Kamis (22/10).

Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan arah kebijakan pemerintahan yang didukung rakyat dan secara politik mempunyai legitimasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dengan turun ke jalan dilakukan tanpa merugikan masyarakat.

Baca Juga: IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Disinggung tentang sejumlah kalangan yang menilai proses pembahasan dan pengesahannya yang terkesan tergesa-gesa dan menyalahi prosedur, Misbakhun menjelaskan bahwa pembahasan Omnibus Law sangatlah terbuka dan sudah sesuai dengan tata tertib DPR. Akan tetapi, ia membenarkan bahwa ada beberapa pembahasan yang sifatnya tertutup dari publik agar jangan sampai ada pembahasan atau ide yang terlalu awal dan belum final menjadi polemik di masyarakat.

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini mengatakan pemerintah dan DPR telah sama-sama mengikuti prosedur. “Naskah akademiknya ada, draft UU-nya di bahas, daftar inventaris masalahnya ada, dan masing-masing daftar inventaris itu dibahas bersama sama antara semua fraksi yang mempunyai keterwakilan di DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya aturan dividen ini (pajak nol persen), saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia.

Untungkan semua pihak

Misbakhun menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat berdampak positif bagi perbaikan investasi di tanah air dan menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi pemerintah, investor, maupun masyarakat. Ia meyakini dengan adanya aturan pajak dividen nol persen, misalnya, akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

Baca Juga: Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

“Dengan adanya aturan dividen (pajak nol persen) ini saya yakin uang itu akan berputar kembali di Indonesia, diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan,” jelasnya.

Bergairahnya investasi akan menguntungkan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah pun diuntungkan.

“Dari (pembayaran) pajak tenaga kerja itulah pemerintah dapat. Walaupun tidak dapat dari sisi dividen. Dengan adanya investasi, maka turnovernya akan dapat dari putaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari investasi yang masuk,” imbuhnya.

Tentang penghapusan PPh atas dividen untuk mendorong penempatan dana produktif di Indonesia, menurutnya langkah ini cukup efektif karena mereka akan declare. Ia menjelaskan selama ini dividen sering disembunyikan, baik dalam dividen dibayar langsung (dividen interim) atau kemudian dividen ini mereka masukkan ke dalam return earning karena takut akan dikenakan pajak.

“Officer tax office”

Misbakhun juga mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat officer tax office agar perusahaan dapat mendaftarkan di Indonesia dan kalau perlu dengan tarif yang relatif rendah. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan data atas perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia maupun di luar negeri.

“Ide officer tax office ini harus menjadi pemikiran pemerintah di sektor keuangan ke depan. Kalau perlu kita bikinkan undang-undangnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved