Connect with us

Interview

Buka Data Pajak, Cari Solusi Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Keterbukaan data pajak yang diterbitkan secara berkala dan rinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyoroti permasalahan sebenarnya di masyarakat. Namun sayangnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum sepenuhnya bisa menyajikan data penerimaan ke publik baik per sektor usaha maupun daerah. Mantan Dirjen Pajak periode tahun 2000-2001 Machfud Sidik melontarkan kritik tajamnya pada kinerja DJP yang dinilainya masih cenderung menutupi berbagai data untuk kepentingan internal.

Dalam perbincangan santai dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, Machfud yang hingga kini masih aktif mengajar di lingkungan kampus dan menjadi Senior Fiscal Decentralization Expert di organisasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) memaparkan pandangan dan sumbangsih pemikirannya bagi perbaikan sektor perpajakan di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

 

Di masa pandemi virus korona yang sampai sekarang belum berakhir, pajak menjadi instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa bentuk dukungan yang bisa dilakukan otoritas pajak terhadap upaya pemulihan ekonomi saat ini?

Dalam keadaan sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi ini, sektor perpajakan khususnya para petugas pajak tidak boleh agresif seperti melakukan enforcement. Itu dampaknya secara psikologis kurang bagus kalau ada orang yang tidak patuh lalu dilakukan enforcement apalagi sampai disandera, diumumkan, walaupun dari segi regulasi benar.

Dari segi kebijakan fiskal, domain pajak itu selain sifatnya teknokratis juga merupakan domain bagi political issue. Jadi, menambah beban yang tidak perlu dan terpaksa pemerintah harus menjelaskan. Maka cara yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan, mana sektor-sektor yang di masa pandemi ini justru malah naik. Itu perlakuannya harus tetap, jangan sampai beban pajaknya dikurangi. Tapi sektor-sektor yang terpuruk jangan dikejar-kejar. Harus ada suatu kebijakan tentunya karena pajak itu kepentingan regulatory dan keluarnya peraturan pemerintah (perpu) untuk mengatasi dampak pandemi itu sudah sangat kuat. Pemerintah tidak bisa dituntut dan sebagainya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan keringanan di bidang perpajakan. Kalau sudah begitu tidak usah khawatir. Pejabat publik itu memang risikonya diserang sana sini, tapi harus tegas. Kita mengakui ada kelemahan di setiap kebijakan, tapi kita bisa mempertahankannya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Bagaimana mengelola kebijakan di sektor fiskal agar penerimaan pajak tidak menurun begitu dalam akibat pandemi?

Terkait tuntutan pajak pada DJP dan menteri keuangan, saya secara implisit mengatakan, betapa pun krusial dan mendesaknya suatu kebijakan, pemegang kebijakan itu harus punya data yang akurat dan kuat. Jangan membuat kebijakan yang sebenarnya masih kontroversial dan meragukan. Kalau datanya setengah-setengah, maka mudah diombang-ambing oleh sekelompok orang yang ada kepentingan atau dekat dengan pengusaha. Tapi kalau kita tidak punya interest kemudian punya data akurat dan sudah dipilih yang paling baik di antara kebijakan yang tidak populer, maka jalankan saja.

Masukan dari berbagai pihak itu penting, seperti dari pengusaha dan masyarakat. Namun pengusaha juga punya kepentingan, sehingga pengusaha harus punya argumentasi kenapa minta pajaknya diringankan.

Ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, maka pajak harus diberi keringanan. Tidak apa-apa diberi keringanan pajak, tapi kita dapat keuntungan. Memang keuntungan yang diperoleh itu tidak dalam wujud current financial atau duit yang masuk sekarang, tapi paling tidak keterpurukan itu bisa berkurang. Sektor-sektor usaha yang tadinya beromzet seratus persen lalu terpukul menjadi hanya 20 persen, sekarang dengan adanya keringanan pajak bisa terbantu misalnya menjadi 50 persen.

Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. Harusnya bisa berfikir makro atau imparsial. Meski tidak terima duit dari pajak dalam jumlah besar, tapi kita dapat keuntungan di bidang ekonomi. Dalam jangka menengahnya nanti diharapkan muncul lagi penerimaan. Yang demikian ini harus disajikan ke masyarakat dengan data-data.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Bagaimana Anda melihat transparansi data dan informasi di sektor pajak saat ini?

Sampai sekarang kawan-kawan di lingkungan perpajakan itu pelit dengan data. Informasi dan datanya disimpan sendiri. Kalau kita bertanya ke Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi mitra DJP, mereka memberikan data tidak apa adanya. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bagus.

Bandingkan dengan di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jepang. Laporan penerimaan pajak di AS itu dari segmen orang paling kaya sampai yang paling miskin, data tentang besarnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi itu almost real time. Laporan bulan yang lalu sudah ketahuan. Ini tentu jadi memudahkan pemerintahnya juga ketika mau menentukan sektor bisnis mana yang perlu diobati atau diberi keringanan pajak.

“Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. “

Data semacam itu bukan rahasia karena sudah dibuat agregasi. Untuk kelompok orang miskin yang pendapatannya sampai Rp 25 juta, kan, tidak menyebutkan orang per orang, tapi secara kelompok atau sudah dalam klaster. Publikasi DJP untuk PPh Orang Pribadi per kelompok pendapatan misalnya, apakah ada datanya yang diterbitkan tiap bulan? Kemudian data tentang berapa besar distribusi penerimaan pajak di tiap wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu data tentang penerimaan pajak menurut kelompok usaha industri atau sektor tertentu. Mestinya menteri keuangan bisa mendesak dirjen pajak untuk menyajikan data itu. Jadi, bukan data pajak dari orang-orang tertentu saja. Sehingga kita seperti (melihat) kucing dalam karung, tidak ada yang mengetahui mana yang perlu dibebaskan pajaknya.

Data tentang distribusi penerimaan pajak per kelompok usaha di tiap daerah kabupaten atau provinsi itu sangat penting. Namun data seperti itu tidak ada. Yang ada hanya data penerimaan utuh secara global dari pajak pertambangan nilai (PPN) atau PPh.

Baca Juga: Integrasi Data Tingkatkan Kepatuhan dan Efisiensi

Apa urgensi dari keterbukaan dan penyajian data perpajakan tersebut?

Para akademisi bisa memotret kondisi di masyarakat yang sesungguhnya. Kita jadi mempertanyakan kenapa kalau pajak tidak bisa menyajikan data. Dulu Badan Pusat Statistik (BPS) juga pelit data. Sekarang terbuka semua, data apa pun ada. Bahkan sampai data per desa juga BPS ada. Data tentang ekspor dan impor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bisa didapat. Ini contoh kemajuan yang bagus dari BPS.

Lembaga lain seperti Bank Indonesia juga membuat laporan tahunan tentang ekonomi yang menganalisis ekonomi regional di daerah, padahal sebenarnya itu bukan tugas bank sentral. Itu merupakan tugas gubernur atau bupati di daerah, tapi analisis yang dibuat BI sangat membantu pemerintah daerah. Kepentingan BI terhadap analisis regional itu memang untuk mengukur tingkat inflasi yang erat kaitannya dengan stabilitas moneter.

Kenapa DJP yang mempunyai banyak kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak menerbitkan data pajak per-KPP? Pegawai-pegawai pajak dengan latar belakang pendidikan yang lulusan S1 dan S2 itu bisa menganalisis kinerja pajak. Sekarang ini keterbukaan sudah menjadi tuntutan dan pajak harus bisa menjawab tuntutan itu. Dalam keadaan terpuruk di masa pandemi begini akan terbuka semua dan bisa diketahui sumbatan atau bottle neck yang perlu dibenahi. Nanti muaranya adalah transformasi.

Bagaimana dengan upaya transformasi yang telah dilakukan di sektor pajak sejauh ini?

Sekarang sudah dilakukan upaya transformasi begitu hebat, tapi ibarat kecepatan mobil baru 40 km/jam. Padahal yang diinginkan 150 km/jam karena ini di jalan tol. Masyarakat tidak bisa menunda lama. Misalnya kecenderungan internasional kalau kita mau bersaing, PPh Badan itu harus diturunkan. Sekarang pemerintah sudah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, 20 persen bahkan ada sampai 18 persen untuk perusahaan yang go public. Artinya, penerimaan dari PPh Badan tidak bisa diharapkan. Sedangkan untuk PPh Orang Pribadi saat ini struktur kekayaan masih timpang. Jadi, bagaimana dengan struktur ekonomi yang masih timpang itu kita bisa mengejar pajak? Akhirnya seperti “Si Buta dari Gua Hantu”—memukul sana-sini tapi hasilnya kosong.

Sumber penerimaan yang paling besar peranannya itu dari Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office/LTO), lalu Kanwil Khusus. Jika Kanwil Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dikelompokkan angka totalnya sudah menyumbang 70 persen. Jika ditambah Sumatera kira-kira sudah 85 persen dari perekonomian nasional. LTO saja kira-kira menyumbang 40 persen.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Jumlah WP (Wajib Pajak) sekitar 30 juta, tapi kalau ditelusuri lagi sebenarnya hanya dibayar oleh LTO, WP di kanwil khusus yang jumlah WP-nya tidak sampai lima ribu. Itu ketimpangan, harus dikoreksi. Apalagi kalau kita bicara Papua yang hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari total penerimaan. Kalau kita punya data dan itu di-share, kita bisa bicara sesuatu dan mencari solusinya. Kalau data itu ditutup dan gelap, walau akademisi juga tidak akan bisa menganalisis apa sumbatan masalahnya.

Interview

Fokus 2021 Tetap pada Pemulihan

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo

Tak ada jalan lain untuk memulihkan ekonomi nasional, selain bersatu padu menopang sendi-sendi perpajakan dengan berpartisipasi aktif dalam kepatuhan.

Tahun 2021 merupakan warsa kedua—dan semoga yang terakhir—kita memperingati Hari Pajak dalam masa pandemi. Pagebluk virus corona yang mengancam kesehatan masyarakat sekaligus menghantam ekonomi di hampir semua sektor, membuat penerimaan pajak—yang merupakan sumber pendapatan utama dalam APBN—turut menanggung dampaknya.

Padahal, kita sepakat, pajak punya andil besar dalam penanganan Covid-19. Tidak hanya sebagai tumpuan ekonomi, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal.

Penerimaan pajak yang semakin tergerus dua tahun terakhir, mendorong pemerintah memikirkan sumber-sumber pemajakan lain, dan dalam perjalanannya, membuat pemerintah mereformasi sisi administrasi dan kebijakan perpajakan. Buah pemikiran yang berdasarkan atas realitas dan lanskap perpajakan internasional dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tengah dibahas bersama DPR RI.

RUU KUP ini berisi proposal perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, agar perpajakan Indonesia ke depannya dapat menjadi adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Seraya menunggu pembahasan tersebut mencapai garis akhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menjalankan fungsinya sebagai penghimpun penerimaan negara juga merajut komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan Wajib Pajak.

Pada Majalah Pajak edisi khusus Hari Pajak kali ini, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan bahwa DJP di tahun ini tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan di berbagai bidang usaha yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Di sisi lain, Suryo menyadari, pajak merupakan instrumen yang sensitif bagi masyarakat di tengah pandemi ini sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang apik, agar perubahan apa pun yang disahkan di UU KUP yang baru nanti tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia mengklaim tengah mengadakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai lapisan masyarakat seperti akademisi, praktisi perpajakan, dan asosiasi; serta akan berdiskusi dengan awak media agar turut membantu mengomunikasikan RUU KUP dengan lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia.

Tak lupa, sejalan dengan tema Hari Pajak 2021 “Bersama Pajak, Atasi Pandemi, Pulihkan Ekonomi”, pria kelahiran Semarang, 26 Maret 1969 ini ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan wabil khusus Wajib Pajak untuk bersama-sama saling menopang dan mendukung satu sama lain, agar Indonesia mampu menghadapi pandemi.

 

Berikut petikannya.

 

 Bagaimana DJP mengambil hikmah peran pajak di masa pandemi tahun ini?

Peran pajak di masa pandemi tetap berfokus kepada pajak sebagai instrumen fiskal dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian insentif perpajakan berupa pajak yang ditanggung pemerintah, penurunan tarif pajak, dan kemudahan pelayanan pajak ke berbagai bidang usaha yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan perekonomian nasional.

 

Bila tema Hari Pajak tahun lalu adalah Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”, bagaimana dengan tahun ini? Komunikasi seperti apa yang coba disampaikan DJP di tahun pemulihan ini?

Hari Pajak pada tahun 2021 masih berkaitan dengan pergeseran paradigma pajak dari yang memiliki fungsi penerimaan (budgetair) menjadi fungsi mengatur (regulerend), di mana ada kerelaan mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka memulihkan ekonomi nasional. Namun, fungsi pajak tersebut juga diiringi dengan pelaksanaan strategi kebijakan fiskal baru terutama dalam bidang perpajakan.

 

Lalu, apa saja upaya DJP untuk mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber baru atau yang belum tergali agar bisa mencapai target penerimaan 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun?

Pandemi mendorong berbagai negara di dunia untuk mendiskusikan tiga jenis pajak baru yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dalam sistem digital, pengenaan pajak karbon dalam mengantisipasi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan, serta mengoptimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high-net worth individual.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh DJP dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber-sumber baru, salah satunya melalui pengenaan pajak terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ke depannya, pemerintah juga sudah mengusulkan pengenaan pajak karbon, dan optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high-net worth individual yang sudah disampaikan dalam RUU KUP.

 

Dari aneka upaya itu, mana dulu yang tengah Anda prioritaskan dalam waktu dekat? Apa alasannya?

Pertumbuhan transaksi elektronik atau PMSE yang semakin cepat dan besar khususnya di masa pandemi, tentu saja akan memberikan tambahan penerimaan perpajakan yang cukup besar, sehingga dalam waktu dekat ini DJP akan lebih fokus untuk mengawasi penerimaan negara dari sektor PMSE ini.

 

Lalu, jika lapis tarif PPh baru untuk orang kaya benar-benar diimplementasikan, langkah utama apa yang akan dilakukan DJP untuk mengoptimalkannya, baik dari sisi basis data dan penegakan hukummengingat Indonesia menganut sistem self-assessment?

Penambahan bracket dalam PPh Orang Pribadi merupakan salah satu materi yang diusulkan dalam RUU KUP, yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini adalah masyarakat yang dapat diwakili oleh akademisi, asosiasi, praktisi perpajakan, dan sebagainya.

Terkait upaya optimalisasi basis data, akan kami lihat, kaji, dan diskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Baru-baru ini, kami juga telah dan masih melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan berbagai kalangan masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait hal ini. Salah satu peserta FGD memberikan masukan untuk melakukan pemanfaatan basis data perpajakan mengingat Direktorat Jenderal Pajak sudah mendapatkan data yang sangat kaya dari Tax Amnesty, maupun kegiatan cross check data perbankan.

Direktorat Jenderal Pajak juga sudah melakukan berbagai tindakan pengawasan di lapangan melalui Account Representative yang akan mengawasi Wajib Pajak secara keseluruhan. Selain itu, akan ada proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang telah diatur dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Dalam RUU KUP juga diusulkan tindakan penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium (berfokus pada sanksi administratif berupa pembayaran denda, ketimbang hukum pidana pajak).

 

Pajak merupakan tonggak penerimaan negara sekaligus instrumen yang sensitif bagi masyarakat. Bagaimana strategi DJP selanjutnya untuk menyuarakan kebijakan pajak, dan memitigasi berbagai polemik yang berkembang di masyarakat ke depannya?

Kenaikan PPN dan pengenaan PPN atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang sebelumnya dikecualikan, jelas berdampak terhadap masyarakat luas, karena PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi masyarakat. Namun, usulan terhadap perubahan tersebut tentu dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan yang sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

RUU KUP sampai saat ini masih belum diparipurnakan antara pemerintah dengan DPR, sehingga penjelasan secara mendetail belum dapat dilakukan oleh DJP. Namun, berbagai strategi komunikasi sudah dan akan dilakukan DJP sebagai langkah mitigasi dalam mengatasi berbagai polemik yang muncul di masyarakat.

Isu terkait materi dalam RUU KUP ini dapat diselesaikan dengan penguatan narasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah dan sedang mengadakan FGD dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat seperti akademisi, praktisi perpajakan, dan asosiasi.

Direktorat Jenderal Pajak juga berencana mengadakan FGD dengan media massa agar mereka dapat membantu mengomunikasikan RUU KUP dengan lebih baik dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia.

 

DJP juga tengah berjibaku melaksanakan reformasi perpajakan yang memuat lima pilar yakni organisasi, SDM, TI dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang undangan. Apa saja yang bisa Anda bagikan kepada pembaca kami, terkait perkembangan reformasi perpajakan saat ini?

Perkembangan reformasi perpajakan untuk tahun 2021 dibuat lebih terarah kepada pemberian relaksasi dan insentif yang lebih tepat guna dalam membantu kecepatan pemulihan perekonomian Indonesia. Ke depannya, reformasi perpajakan akan berfokus pada dua aspek perbaikan yaitu aspek administratif dan aspek kebijakan. Aspek administratif akan meliputi penguatan institusi dan SDM, integrasi sistem informasi dan basis perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara, aspek kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan.

Sejauh ini kami sudah berhasil merealisasikan beberapa hal sesuai dengan lima pilar dalam reformasi perpajakan. Pilar pertama adalah organisasi, melalui dibentuknya 18 KPP Madya berdasarkan PMK Nomor 184 tahun 2020. Di pilar kedua yakni sumber daya manusia (SDM), melalui dilantiknya fungsional penyuluh pajak. Pilar ketiga adalah teknologi informasi dan basis data, melalui core tax administration system. Pilar selanjutnya adalah proses bisnis dengan diberlakukannya pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan. Terakhir atau pilar kelima, yaitu peraturan perundang-undangan yang diwujudkan melalui RUU KUP.

 

Apa harapan Anda untuk kementerian atau lembaga terkait agar tercipta sinergi terbaik, dan bersama-sama berjuang dalam pemulihan ekonomi nasional?

Harapannya, mari bersama-sama bersinergi dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini. Saling mendukung dalam berbagai program yang sedang dan akan dilakukan, serta memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik demi menyejahterakan rakyat.

 

Apa yang bisa Anda sampaikan untuk fiskus dan Wajib Pajak di peringatan Hari Pajak 2021?

Pandemi telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan kita masing-masing, mulai dari pola hidup yang harus lebih bersih dan sehat serta perekonomian kita yang sangat terdampak. Perubahan tentu saja menjadi keniscayaan dalam bertahan dan menghadapi efek pandemi yang cukup berat ini.

Penerimaan negara tergerus cukup dalam, sementara pengeluaran negara dituntut harus dikeluarkan lebih banyak dari semestinya. Karena itu, mari kita semua bersama-sama saling menopang dan mendukung satu sama lain, agar kita semua mampu menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini.

Kami juga mengucapkan selamat Hari Pajak untuk seluruh Wajib Pajak. Terima kasih atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Mari bersama-sama kita membangun negara melalui penerimaan pajak yang lebih kuat, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Interview

Kita Kasih “Carrot” Lupa “Stick”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Yuyun Harmono Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI

Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia harus mengadopsi kesepakatan global tentang perubahan iklim dan praktik-praktik ke arah ekonomi yang lebih berkelanjutan (green economy). Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Yuyun Harmono menilai belum ada stick and carrot dalam kebijakan pemerintah sejauh ini untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan industri ramah lingkungan. Padahal, pemerintah dapat menerapkan pajak lingkungan seperti carbon tax yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan alam sekaligus mendorong pelaku industri untuk bertransformasi dari kegiatan usaha yang selama ini masih bertumpu pada energi fosil ke industri yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berikut ini petikan wawancara Majalah Pajak dengan Yuyun melalui sambungan telepon pada Senin (10/05).

 

Apa sebetulnya yang mendorong lahirnya konsep ekonomi hijau dan apa esensi dari konsep tersebut?

Green economy atau ekonomi hijau sebenarnya muncul dari dua hal yang saling melengkapi, yaitu target sustainable development goals (SDGs) dan perjanjian iklim saat Paris Agreement. Salah satu target dalam SDGs yakni goal ke-13 juga terkait dengan climate action. Hanya saja target di SDGs tidak begitu mendalam, sedangkan Paris Agreement menjadikannya lebih implementatif dan mengikat semua. Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia mau tidak mau juga harus mengadopsi komitmen global.

Kita harus melihatnya sebagai peluang bahwa ekonomi hijau itu menyelamatkan lingkungan sekaligus ekonomi. Jadi, bukan sebatas menempatkan prioritas utama pada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ekonomi dan hak asasi manusia. Kalau presiden menyatakan seperti itu, maka dia tidak melihat esensi dari ekonomi hijau. Dengan menyelamatkan lingkungan, maka upaya itu juga seiring dengan upaya meningkatkan ekonomi dan kualitas penghidupan maupun sumber daya manusia. Di situ titik temu dari semuanya. Kita tidak bisa memilih satu di antara yang lain karena semuanya harus jalan bersama. Ini sudut pandang ekonomi hijau dari pendekatan integratif.

Sudut pandang kedua melihat ekonomi hijau dalam kaitannya dengan beban dalam pengelolaan ekonomi sejak masa Orde Baru yang menempatkan industri ekstraktif sebagai tumpuan ekonomi. Dahulu minyak bumi menjadi tumpuan ekspor Indonesia. Pasca-Reformasi mulai bergeser, misalnya ke komoditas batu bara dan komoditas pertanian yang rakus tanah seperti sawit dan hutan tanaman industri. Intinya masih mengandalkan komoditas yang proses pengolahannya bersifat eksploitasi. Ini beban yang harus dijawab kalau Indonesia masih mau menjadi bagian dari komunitas global.

Kita harus memikirkan cara mentransformasi ekonomi dari yang bergantung kepada industri ekstraktif atau bertumpu ke energi fosil ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini bukan hanya menjadi beban Indonesia melainkan semua negara. Bahkan, negara maju seperti Amerika Serikat juga mempunyai beban yang sama karena sumber alam berupa minyak bumi masih banyak dieksplotasi dan ketergantungan akan batu bara juga masih tinggi. Ini tugas semua untuk mentransformasi model produksi dan konsumsi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Indonesia masih terjebak pada model ekonomi ekstraktif. Jadi, kita belum bicara ekonomi hijau karena masih ada beban di ekonomi ekstraktif dan seolah-olah tidak mau lepas dari energi fosil.

 

Bagaimana Anda melihat komitmen dan upaya yang ditempuh pemerintah sejauh ini untuk mulai mengarah ke ekonomi hijau?

Pembahasan ekonomi hijau sudah mulai masuk dalam diskursus pembangunan. Misalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mulai memasukkan ekonomi hijau di dalam perencanaan pembangunan dengan istilah perencanaan pembangunan rendah karbon. Artinya, diskursus soal ini sudah masuk dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan kita berharap seharusnya juga masuk ke dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Hanya saja upaya ini belum cukup, karena seharusnya ada langkah yang lebih drastis. Dalam konteks perubahan iklim yang menjadi mandat Perjanjian Paris, targetnya adalah menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan mempertahankan sebisa mungkin suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius. Posisi di tahun lalu saja suhu bumi 1,1 derajat Celsius. Jadi, hanya sedikit waktu yang tersisa untuk kita melakukan mitigasi perubahan iklim.

Ada dampak terhadap sistem penyangga kehidupan manusia dan kelestarian alam yang tidak bisa lagi dipulihkan jika sudah telanjur rusak. Terumbu karang akan musnah, suhu di perkotaan akan sering terjadi heat wave atau gelombang panas yang bisa berakibat buruk pada manusia. Jadi, ada konsekuensi dari kerusakan alam dan itu tidak bisa dipulihkan ketika kita melewati ambang batasnya. Sementara waktu yang tersisa sangat sedikit. Maka harus ada kebijakan yang lebih proaktif dan progresif di seluruh negara. Langkah itu harus ditunjukkan dengan misalnya secepat mungkin lepas dari penggunaan energi fosil. Tentu ini akan menjadi beban, apalagi bagi negara seperti Indonesia yang ekspornya didominasi oleh komoditas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim seperti batu bara dan minyak sawit.

Memang ini beban, tapi mau tidak mau kita harus membuat lompatan. Bentuk upayanya tidak hanya dengan memasukkan isu lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan, tapi juga harus ada kebijakan yang lebih progresif.

 

Seperti apa kebijakan progresif yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mendukung ekonomi hijau?

Misalnya, pemerintah mengeluarkan aturan yang dapat secepat mungkin menghentikan penggunaan energi fosil, sehingga logikanya juga semestinya tidak ada lagi perpanjangan izin untuk tambang-tambang batu bara itu.

Yang terjadi sekarang ini, kan, izin tambang masih diperpanjang. Lalu seharusnya tidak boleh lagi ada izin eksplorasi minyak bumi yang baru. Kenyataannya saat ini sektor pertambangan masih diberi kesempatan untuk eksplorasi. Jadi, sense of crisis pemerintah dihadapkan dengan jangka waktu yang sangat sempit, sehingga kesungguhannya tidak kelihatan dalam konteks kebijakan.

Upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) juga akselerasinya sangat lambat. Indonesia memiliki target untuk bauran energi. Ini artinya bukan langkah akseleratif untuk mengganti semua energi fosil, karena targetnya hanya sebatas bauran energi saja sebesar 23 persen hingga tahun 2025. Capaiannya juga sangat sedikit dan diprediksi belum bisa memenuhi target hingga batas waktunya tiba. Jika target bauran energi saja sudah sangat lambat, apalagi berharap bisa lepas dari ketergantungan energi fosil.

Permasalahan ini muncul karena kita terjebak dalam ekonomi politik yang memaksa pemerintah untuk tetap pro terhadap pebisnis di sektor industri ekstraktif. Hal ini menjadi kendala luar biasa, misalnya hasil investigasi berbagai LSM mengungkap bahwa hampir separuh anggota DPR berlatar belakang pebisnis. Jadi, realitas politik di Indonesia memang agak sulit untuk berharap ada kebijakan yang sangat pro lingkungan, apalagi bicara soal ekonomi hijau. Persoalan kedua, kemauan politik dari pimpinan negara sangat kurang.

Saat Jokowi dilantik untuk periode kedua pemerintahannya, dalam pidato politik perdananya dia menyatakan soal lompatan untuk mentransformasikan ekonomi dari yang berbasis bahan mentah ke ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pernyataannya itu sampai saat ini tidak kelihatan langkahnya. Jadi hanya sekadar pidato tanpa ada implementasi kebijakan yang lebih konkret. Peta jalan menuju ke arah ekonomi hijau tidak kelihatan. Sementara Tiongkok saja yang sangat bergantung pada suplai batu bara baik dari produksi dalam negeri maupun negara lain sudah menyatakan akan nett zero di tahun 2060.

Pemerintah Indonesia tak punya keberanian untuk menyatakan seperti itu. Jadi, hanya wait and see saja dan justru terkesan ingin mencari keuntungan di tengah kondisi global yang sangat cepat perubahannya.

 

Seperti apa tantangan ekonomi hijau di masa pandemi?

Pandemi ini mengajarkan banyak hal, bahwa Covid-19 adalah penyakit yang tidak akan menyebar ke manusia ketika inang virus tidak terganggu habitatnya. Jadi, ada kaitan erat antara Covid-19 dengan kelestarian lingkungan, terutama kelestarian hutan sebagai rumah dari inang virus seperti trenggiling atau kelelawar. Hewan-hewan ini tidak akan menyebarkan inang virusnya ke manusia kalau habitatnya tidak diganggu. Ini mengajarkan banyak hal bahwa ketika ekosistem terganggu, maka dampak biaya ekonominya luar biasa besar. Seharusnya ini jadi pelajaran penting. Selama ini menjaga lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang mubazir karena tidak ada nilai ekonominya. Tapi ketika lingkungan tidak terjaga, biaya ekonomi yang harus ditanggung menjadi sangat besar.

Jadi, paradigma bahwa ekonomi adalah panglima itu harusnya ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa ada yang lebih berharga dari sekadar ekonomi. Upaya untuk pemulihan dalam konteks pandemi harusnya tidak hanya berat di sisi ekonomi tapi harus bicara soal lingkungan hidup, prioritas kesehatan dan sistem pendidikan.

 

Bagaimana mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dan bertransformasi pada ekonomi hijau?

Pelaku industri tidak bisa lagi mempraktikkan business as usual. Ada dua alasannya. Pertama, dalam beberapa tahun terakhir di penyelenggaraan World Economic Forum yang mempertemukan para pebisnis dan investor dunia, mereka sudah melihat bahwa risiko utama dari bisnis adalah dampak perubahan iklim. Para pebisnis harus melihat juga risiko ke depan itu bukan hanya soal moneter dan konsumsi masyarakat, tapi juga risiko terkait dampak perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung merupakan bagian dari risiko bisnis yang integral. Itu mengharuskan mereka untuk tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa. Perusahaan tambang batu bara tidak bisa terus-menerus menambang. Investor dan bank pemberi dana tidak bisa lagi investasi di sektor-sektor yang berbasis energi fosil.

Kedua, tren di perdagangan global juga akan mengintegrasikan faktor lingkungan dengan ekonomi. Kita tidak bisa lagi berdagang komoditas yang dapat memperparah terjadinya perubahan iklim seperti batu bara, minyak bumi, dan sawit. Konsumen memiliki pertimbangan yang tidak hanya melihat sisi murahnya saja, tapi biaya sosial dan lingkungannya juga. Jadi lambat-laun kita juga harus mentransformasi ekonomi untuk tidak bergantung pada komoditas yang berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim.

 

Seperti apa pandangan Anda terhadap kebijakan insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung ekonomi hijau sejauh ini?

Sejauh ini tren perusahaan untuk mengarah kepada ekonomi hijau belum begitu nyata karena tidak ada penerapan stick and carrot dari pemerintah, misalnya dalam konteks pajak. Saat ini tidak ada penerapan pajak yang berpengaruh terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan, seperti carbon tax. Mestinya industri-industri yang menghasilkan emisi karbon itu dipajaki lebih besar. Dana pajak itulah yang kemudian digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim, penyebarluasan energi terbarukan, sosialisasi dan edukasi.

Selama ini pemerintah selalu beralasan, biaya untuk mitigasi perubahan iklim sangat besar dan tidak ditutup hanya dari uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sehingga perlu dukungan dan partisipasi dari negara-negara atau pihak lain. Namun pemerintah tidak pernah juga memungut carbon tax bagi industri-industri yang menghasilkan emisi itu. Sementara stick tidak ada, kita malah kasih carrot terus. Misalnya, dengan Undang-Undang Omnibus Law, revisi undang-undang mineral dan batu bara. Itu adalah carrot yang selalu diberi ke sektor bisnis, sementara stick-nya tidak pernah difungsikan.

Industri yang menghasilkan emisi karbon harus dipajaki tinggi supaya negara mendapat pemasukan dan memaksa pengusaha untuk mentransformasi bisnisnya. Dengan begitu pengusaha akan menganggap tidak ada lagi keuntungan kalau terus bergerak di industri ini terus. Jadi, harus beralih ke industri yang lebih berkelanjutan. Dan itu juga memastikan hak-hak pekerja yang selama ini terabaikan. Padahal, yang mengalami dampak lingkungan adalah para buruh tambang. Ketika bisnis itu bertransformasi, harusnya hak-hak pekerja dijamin dan tidak boleh lagi ditinggalkan. Karena dalam konteks SDGs maupun Paris Agreement terdapat prinsip no one left behind.

Program-program pelatihan diarahkan ke industri baru yang lebih berkelanjutan sehingga pekerja bisa terserap dan tidak terabaikan. Jadi, Indonesia harus meletakkan fondasi untuk transformasi menuju ekonomi hijau.

Lanjut baca
/

Populer