Connect with us

Interview

Buka Data Pajak, Cari Solusi Bersama

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Keterbukaan data pajak yang diterbitkan secara berkala dan rinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyoroti permasalahan sebenarnya di masyarakat. Namun sayangnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum sepenuhnya bisa menyajikan data penerimaan ke publik baik per sektor usaha maupun daerah. Mantan Dirjen Pajak periode tahun 2000-2001 Machfud Sidik melontarkan kritik tajamnya pada kinerja DJP yang dinilainya masih cenderung menutupi berbagai data untuk kepentingan internal.

Dalam perbincangan santai dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, Machfud yang hingga kini masih aktif mengajar di lingkungan kampus dan menjadi Senior Fiscal Decentralization Expert di organisasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) memaparkan pandangan dan sumbangsih pemikirannya bagi perbaikan sektor perpajakan di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

 

Di masa pandemi virus korona yang sampai sekarang belum berakhir, pajak menjadi instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa bentuk dukungan yang bisa dilakukan otoritas pajak terhadap upaya pemulihan ekonomi saat ini?

Dalam keadaan sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi ini, sektor perpajakan khususnya para petugas pajak tidak boleh agresif seperti melakukan enforcement. Itu dampaknya secara psikologis kurang bagus kalau ada orang yang tidak patuh lalu dilakukan enforcement apalagi sampai disandera, diumumkan, walaupun dari segi regulasi benar.

Dari segi kebijakan fiskal, domain pajak itu selain sifatnya teknokratis juga merupakan domain bagi political issue. Jadi, menambah beban yang tidak perlu dan terpaksa pemerintah harus menjelaskan. Maka cara yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan, mana sektor-sektor yang di masa pandemi ini justru malah naik. Itu perlakuannya harus tetap, jangan sampai beban pajaknya dikurangi. Tapi sektor-sektor yang terpuruk jangan dikejar-kejar. Harus ada suatu kebijakan tentunya karena pajak itu kepentingan regulatory dan keluarnya peraturan pemerintah (perpu) untuk mengatasi dampak pandemi itu sudah sangat kuat. Pemerintah tidak bisa dituntut dan sebagainya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan keringanan di bidang perpajakan. Kalau sudah begitu tidak usah khawatir. Pejabat publik itu memang risikonya diserang sana sini, tapi harus tegas. Kita mengakui ada kelemahan di setiap kebijakan, tapi kita bisa mempertahankannya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Bagaimana mengelola kebijakan di sektor fiskal agar penerimaan pajak tidak menurun begitu dalam akibat pandemi?

Terkait tuntutan pajak pada DJP dan menteri keuangan, saya secara implisit mengatakan, betapa pun krusial dan mendesaknya suatu kebijakan, pemegang kebijakan itu harus punya data yang akurat dan kuat. Jangan membuat kebijakan yang sebenarnya masih kontroversial dan meragukan. Kalau datanya setengah-setengah, maka mudah diombang-ambing oleh sekelompok orang yang ada kepentingan atau dekat dengan pengusaha. Tapi kalau kita tidak punya interest kemudian punya data akurat dan sudah dipilih yang paling baik di antara kebijakan yang tidak populer, maka jalankan saja.

Masukan dari berbagai pihak itu penting, seperti dari pengusaha dan masyarakat. Namun pengusaha juga punya kepentingan, sehingga pengusaha harus punya argumentasi kenapa minta pajaknya diringankan.

Ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, maka pajak harus diberi keringanan. Tidak apa-apa diberi keringanan pajak, tapi kita dapat keuntungan. Memang keuntungan yang diperoleh itu tidak dalam wujud current financial atau duit yang masuk sekarang, tapi paling tidak keterpurukan itu bisa berkurang. Sektor-sektor usaha yang tadinya beromzet seratus persen lalu terpukul menjadi hanya 20 persen, sekarang dengan adanya keringanan pajak bisa terbantu misalnya menjadi 50 persen.

Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. Harusnya bisa berfikir makro atau imparsial. Meski tidak terima duit dari pajak dalam jumlah besar, tapi kita dapat keuntungan di bidang ekonomi. Dalam jangka menengahnya nanti diharapkan muncul lagi penerimaan. Yang demikian ini harus disajikan ke masyarakat dengan data-data.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Bagaimana Anda melihat transparansi data dan informasi di sektor pajak saat ini?

Sampai sekarang kawan-kawan di lingkungan perpajakan itu pelit dengan data. Informasi dan datanya disimpan sendiri. Kalau kita bertanya ke Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi mitra DJP, mereka memberikan data tidak apa adanya. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bagus.

Bandingkan dengan di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jepang. Laporan penerimaan pajak di AS itu dari segmen orang paling kaya sampai yang paling miskin, data tentang besarnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi itu almost real time. Laporan bulan yang lalu sudah ketahuan. Ini tentu jadi memudahkan pemerintahnya juga ketika mau menentukan sektor bisnis mana yang perlu diobati atau diberi keringanan pajak.

“Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. “

Data semacam itu bukan rahasia karena sudah dibuat agregasi. Untuk kelompok orang miskin yang pendapatannya sampai Rp 25 juta, kan, tidak menyebutkan orang per orang, tapi secara kelompok atau sudah dalam klaster. Publikasi DJP untuk PPh Orang Pribadi per kelompok pendapatan misalnya, apakah ada datanya yang diterbitkan tiap bulan? Kemudian data tentang berapa besar distribusi penerimaan pajak di tiap wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu data tentang penerimaan pajak menurut kelompok usaha industri atau sektor tertentu. Mestinya menteri keuangan bisa mendesak dirjen pajak untuk menyajikan data itu. Jadi, bukan data pajak dari orang-orang tertentu saja. Sehingga kita seperti (melihat) kucing dalam karung, tidak ada yang mengetahui mana yang perlu dibebaskan pajaknya.

Data tentang distribusi penerimaan pajak per kelompok usaha di tiap daerah kabupaten atau provinsi itu sangat penting. Namun data seperti itu tidak ada. Yang ada hanya data penerimaan utuh secara global dari pajak pertambangan nilai (PPN) atau PPh.

Baca Juga: Integrasi Data Tingkatkan Kepatuhan dan Efisiensi

Apa urgensi dari keterbukaan dan penyajian data perpajakan tersebut?

Para akademisi bisa memotret kondisi di masyarakat yang sesungguhnya. Kita jadi mempertanyakan kenapa kalau pajak tidak bisa menyajikan data. Dulu Badan Pusat Statistik (BPS) juga pelit data. Sekarang terbuka semua, data apa pun ada. Bahkan sampai data per desa juga BPS ada. Data tentang ekspor dan impor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bisa didapat. Ini contoh kemajuan yang bagus dari BPS.

Lembaga lain seperti Bank Indonesia juga membuat laporan tahunan tentang ekonomi yang menganalisis ekonomi regional di daerah, padahal sebenarnya itu bukan tugas bank sentral. Itu merupakan tugas gubernur atau bupati di daerah, tapi analisis yang dibuat BI sangat membantu pemerintah daerah. Kepentingan BI terhadap analisis regional itu memang untuk mengukur tingkat inflasi yang erat kaitannya dengan stabilitas moneter.

Kenapa DJP yang mempunyai banyak kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak menerbitkan data pajak per-KPP? Pegawai-pegawai pajak dengan latar belakang pendidikan yang lulusan S1 dan S2 itu bisa menganalisis kinerja pajak. Sekarang ini keterbukaan sudah menjadi tuntutan dan pajak harus bisa menjawab tuntutan itu. Dalam keadaan terpuruk di masa pandemi begini akan terbuka semua dan bisa diketahui sumbatan atau bottle neck yang perlu dibenahi. Nanti muaranya adalah transformasi.

Bagaimana dengan upaya transformasi yang telah dilakukan di sektor pajak sejauh ini?

Sekarang sudah dilakukan upaya transformasi begitu hebat, tapi ibarat kecepatan mobil baru 40 km/jam. Padahal yang diinginkan 150 km/jam karena ini di jalan tol. Masyarakat tidak bisa menunda lama. Misalnya kecenderungan internasional kalau kita mau bersaing, PPh Badan itu harus diturunkan. Sekarang pemerintah sudah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, 20 persen bahkan ada sampai 18 persen untuk perusahaan yang go public. Artinya, penerimaan dari PPh Badan tidak bisa diharapkan. Sedangkan untuk PPh Orang Pribadi saat ini struktur kekayaan masih timpang. Jadi, bagaimana dengan struktur ekonomi yang masih timpang itu kita bisa mengejar pajak? Akhirnya seperti “Si Buta dari Gua Hantu”—memukul sana-sini tapi hasilnya kosong.

Sumber penerimaan yang paling besar peranannya itu dari Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office/LTO), lalu Kanwil Khusus. Jika Kanwil Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dikelompokkan angka totalnya sudah menyumbang 70 persen. Jika ditambah Sumatera kira-kira sudah 85 persen dari perekonomian nasional. LTO saja kira-kira menyumbang 40 persen.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Jumlah WP (Wajib Pajak) sekitar 30 juta, tapi kalau ditelusuri lagi sebenarnya hanya dibayar oleh LTO, WP di kanwil khusus yang jumlah WP-nya tidak sampai lima ribu. Itu ketimpangan, harus dikoreksi. Apalagi kalau kita bicara Papua yang hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari total penerimaan. Kalau kita punya data dan itu di-share, kita bisa bicara sesuatu dan mencari solusinya. Kalau data itu ditutup dan gelap, walau akademisi juga tidak akan bisa menganalisis apa sumbatan masalahnya.

Interview

Soal Minat dan Keberanian

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry
Indonesia memerlukan lebih banyak konsultan pajak. Namun, menambah jumlah konsultan pajak memerlukan waktu, minat, dan jiwa wirausaha

 

Konsultan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Perannya sebagai tax intermediaries sangat strategis, yaitu menjembatani kepentingan negara dan kepentingan Wajib Pajak.

Apalagi, kita masih menghadapi rendahnya rasio pajak dan ketidakseimbangan jumlah pegawai pajak dengan Wajib Pajak. Mau tak mau konsultan pajak harus berperan pula sebagai agen yang membantu mengedukasi, membangun kesadaran pajak, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk menjaga muruah dalam menjalankan perannya itu, asosiasi konsultan pajak memerlukan standar kompetensi dan kode etik konsultan pajak.

Organisasi ini bersama otoritas pajak merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam mengatur konsultan pajak. Maka, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), pelopor organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, harus terus-menerus berkembang dan memperbaiki diri dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengungkapkan, IKPI menjadi wadah konsultan pajak pertama dan satu-satunya sejak 27 Agustus 1965 hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak yang membuka kesempatan bagi pendirian asosiasi konsultan pajak lainnya.

Ditemui Majalah Pajak di kantor CITASCO, di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (25/2), Founder sekaligus Managing Partner CITASCO ini menyampaikan bagaimana transformasi dan program-program yang tengah dilakukan IKPI, seraya mengawasi dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku secara adil dan pasti.

Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan peraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya ini juga menuturkan kondisi ideal konsultan pajak di Indonesia, tantangan yang dihadapi konsultan pajak, serta beberapa pemikiran untuk pajak Indonesia.

Berikut petikannya.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia. Bagaimana perkembangan IKPI hingga kini, baik dari jumlah anggota maupun program-program yang dilakukan?

IKPI memang benar paling tua, bahkan yang pertama. Lahirnya itu pada tanggal 27 Agustus 1965, sehingga sekarang umurnya menjelang 57 tahun. Dari sisi anggota IKPI, sekarang sudah hampir 6 ribu tepatnya 5.958 ada di hampir semua provinsi. Kami sudah ada 12 pengurus daerah, cabangnya sekarang sudah 42 cabang seluruh Indonesia.

Baca Juga : Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Kami terus giat menjalankan program kerja yang diamanatkan di Kongres XI di Batu, Malang tahun 2019. Selain itu, IKPI telah dan terus melakukan modernisasi administrasi baik itu kesekretariatan dan kebendaharaan. Kalau ada istilah digitalisasi, kami juga melakukan hal yang sama, saat ini kami mengembangkan IKPI Smart dengan menerapkan beberapa aplikasi untuk melayani berbagai urusan. Mulai dari pendaftaran baru, bayar iuran, pendaftaran Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) juga kursus-kursus, dan klaim kredit PPL. Jadi, PPL kredit sudah bisa dilihat langsung dari web—apakah seseorang sudah mencapai minimum kredit yang dipersyaratkan.

Sejak dua tahun ini terus kami kembangkan sampai nanti sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi seluruh pengurus pusat, daerah, dan cabang di seluruh Indonesia. Meskipun dalam dua tahun ini masih dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan PPL tetap berjalan walaupun lewat daring bahkan frekuensinya lebih sering karena orang lebih cenderung WFH, ada kesempatan untuk menimba ilmu juga.

Kalau sebelum pandemi mungkin lima atau enam kali sebulan, kalau sekarang bisa 15 sampai 20 kali kegiatan PPL per bulannya melalui Zoom dilakukan oleh pengurus pusat. Belum lagi yang dilakukan oleh pengurus daerah dan pengurus Cabang. IKPI terus mengadakan kursus Brevet Pajak serta kursus kepabeanan yang saat ini juga masih dilakukan melalui daring.

Apa saja syarat untuk menjadi anggota IKPI?

IKPI memang menganut konsep monoloyalitas, jadi kami tidak mau ada anggota terdaftar di IKPI terus terdaftar juga di asosiasi lain, karena akan susah pembinaannya. Kalau persyaratannya tergantung di status keanggotaannya. Kami ada tiga status keanggotaan yang diatur dalam ART IKPI.

Ada Anggota Tetap, syaratnya wajib memiliki izin praktik konsultan pajak. Kalau sudah punya izin praktik, syaratnya bagi yang profesional itu harus lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dia melakukan penyetaraan. Ada penghargaan bagi pensiunan DJP tergantung dari pangkatnya ketika dia pensiun setinggi apa.

Lalu untuk Anggota Terbatas harus memiliki sertifikat dari USKP atau Piagam Penghargaan setara Brevet bagi pensiunan DJP lewat penyetaraan tetapi belum memiliki izin praktik konsultan pajak. Yang lainnya adalah Anggota Kehormatan, lebih kepada orang-orang yang mumpuni, yaitu setiap orang yang diangkat oleh pengurus pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan perkumpulan.

Jadi, dapat dipastikan bahwa kecuali Anggota Kehormatan, seluruh anggota IKPI memiliki sertifikat kelulusan USKP atau sertifikat penyetaraan bagi pensiunan pegawai DJP. USKP menjadi parameter untuk jadi anggota IKPI. Dari dulu memang begitu, namanya juga asosiasi konsultan pajak, ya, tentu yang punya kompetensi yang bisa menjadi anggota.

Anda menjabat Ketua Umum IKPI sejak 18 Desember 2021, dan akan menyelesaikan masa bakti hingga tahun 2024. Apa saja perubahan atau program yang akan Anda akselerasi selama periode tersebut?

Sebelum menjadi ketua umum, saya menjabat sebagai wakil ketua umum yang selama ini juga terlibat dalam menjalankan program kerja sesuai amanat Kongres XI di Batu, Jawa Timur. Saya akan memastikan semua program kerja dapat terlaksana dengan baik hingga masa jabatan di 2024 berakhir.

Namun secara spesifik, selaku ketua umum yang baru, saya ingin meningkatkan peran IKPI sebagai intermediaries. Kami, kan, di tengah berarti kami memperkuat ke samping kanan dan kiri. Sebagai di tengah, kami maunya dapat kepercayaan dari kedua belah pihak, dari otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Untuk dapat dipercaya sama Wajib Pajak, kami harus mengenalkan diri—siapa kami dan apa yang kami lakukan. Kami akan banyak interaksi dengan masyarakat luas untuk mengejar ketinggalan. Kami juga lakukan restrukturisasi pengurusan supaya orang yang tepat di tempat yang tepat.

Langkah konkretnya, memperkuat Departemen Hubungan Masyarakat dengan berbagai program yang interaktif dan inovatif melalui berbagai media komunikasi untuk lebih mengenalkan IKPI ke masyarakat luas; serta meningkatkan kerja sama dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan dan pelatihan perpajakan ke berbagai lembaga, institusi, serta asosiasi usaha maupun profesi.

Baca Juga : IKPI Lantik Pengurus Baru Masa Bakti 2019-2024

Kami akan perkuat jembatan atau perantara tersebut, menjadi corong untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan. Departemen Litbang dan FGD juga akan lebih aktif dalam melakukan kajian perpajakan yang hasilnya dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan, peraturan, maupun administrasi perpajakan yang lebih baik. Kami ingin juga menunjukkan bahwa kami penting sebagai bagian dari ekosistem perpajakan, bukan hanya sekadar follower, pendengar, atau pelaku.

Selain itu, anggota IKPI banyak praktisi, akademisi, politisi juga ada di situ. Kalau dari sisi capability untuk berperan sih cukup, kami bisa berbuat banyak hal. Tapi kami bukan researcher. Ke depan, idealnya kami akan hire orang untuk melakukan riset, tapi pikirannya tetap dari kami. Saya berharap dalam 2,5 tahun kepengurusan ini ada perubahan yang drastis.

IKPI sangat memegang teguh prinsip dan kode etik dan tegas apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan anggotanya. Menurut hemat Anda, mengapa hal ini penting dilakukan?

Kode etik IKPI merupakan kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota dalam bekerja, berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Ketegasan dalam menegakkan kode etik penting untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak. Anggota yang tidak mematuhi Kode Etik Konsultan Pajak akan dikenai sanksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPI.

Penting juga bagi kami bersosialisasi sehingga masyarakat tahu konsultan pajak harus punya izin, kalau enggak punya itu biro jasa namanya. Kami juga membuka diri terhadap informasi, laporan, data atau pengaduan atas indikasi penyelewengan kode etik.

Kalau diduga kuat melanggar kode etik akan diperiksa dalam sidang yang namanya Majelis Ad Hoc. Itu dibentuk khusus, anggotanya juga yang dari pengawas ada dari cabang, dan dari beberapa unsur lainnya. Nanti pengurus pusat akan mengenakan sanksi setelah mendapat rekomendasi dari pengawas dan rekomendasi pengawas itu didasarkan pada hasil putusan sidang Ad Hoc tadi. Jadi, di kami jalurnya jelas.

Pembinaan kami lakukan dari awal dan sudah langsung sosialisasikan ini ke seluruh Indonesia. Dalam setiap event baik itu di cabang, webinar, ulang tahun, kami selalu mengingatkan kode etik. Jadi, ada internal check dari cabang kepada anggota.

Jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini jauh dari ideal. Apakah minat menjadi konsultan pajak di Indonesia masih rendah?

Bahwa konsultan pajak masih kurang, itu benar. Sebagai gambaran, dibandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang yang jumlah penduduknya kurang lebih hanya separuh dari jumlah penduduk Indonesia, jumlah konsultan pajak di negara tersebut sekitar 78.000 yaitu dua belas kali lipat dari jumlah konsultan pajak di Indonesia yang 6.500-an.

Minat menjadi konsultan pajak saya kira masih cukup besar. Rata-rata peserta ujian yang mengikuti USKP pada setiap periode ujian di atas 2.000 orang, meski tingkat kelulusannya sekitar 20 persen. Sebenarnya jumlah itu masih cukup tinggi, karena kami harus menjaga standar kualifikasi juga. Oleh karena itu, butuh waktu untuk mencapai jumlah konsultan pajak yang dianggap ideal.

Profesi konsultan pajak di Jepang jauh lebih dulu ada dari Indonesia. Bahkan, Jepang sudah mempunyai UU Konsultan Pajak yang namanya Zeirishi Act sejak tahun 1951. Praktik konsultan pajak di Jepang barangkali sudah ada jauh sebelum UU tersebut terbit. Jadi, kita tertinggal dari sisi historinya, tapi saya pikir apa yang masih dilakukan sekarang ini masih oke, bisa secara pelan-pelan tanpa mengorbankan kualitas supaya cepat-cepat banyak.

Jika memang antusiasme terbilang tinggi, lalu apa saja tantangan yang sering menghambat seseorang untuk menjadi konsultan pajak?

Kalau hambatan prosedur untuk memperoleh izin praktik tidak ada. Sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2014, izin praktiknya akan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam praktiknya, banyak yang mengikuti USKP ini cuma ingin menambah portofolio, untuk meningkatkan daya tawar. Sama dengan orang-orang yang bergelar Certified Public Accountant (CPA), tidak semuanya membuka kantor akuntan publik.

Lagi pula, tidak semua orang mempunyai orang jiwa entrepreneur, berani mandiri dan mengambil risiko dalam berusaha. Jangankan yang masih muda dan belum banyak pengalaman, bahkan yang sudah senior dan lama bekerja di kantor konsultan pajak pun, tidak sedikit yang menerima tawaran menjadi tax manager di perusahaan. Jadi, saya tidak melihat hanya soal minat tapi juga soal keberanian.

Sebagai mitra pemerintah, IKPI sering dilibatkan dalam perumusan kebijakan perpajakan. Dalam menyampaikan berbagai usulan tersebut, bagaimana IKPI menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepatuhan Wajib Pajak?

Dalam memberikan masukan kepada pemerintah, IKPI selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemajakan yang baik, karena kami tahu pemerintah juga butuh penerimaan. Ibaratnya pajak itu darah untuk bisa membuat negara bergeliat, memutar roda pemerintahan dan pembangunan.

Kami mengutamakan prinsip keadilan (equity) dan kepastian (certainty). Jadi, IKPI tidak mewakili kepentingan Wajib Pajak semata. Kalau kedua prinsip itu dipakai untuk mengambil setiap kebijakan perpajakan, pasti akan mudah diterima oleh Wajib Pajak, dan konsultan pajak juga akan mudah menjelaskan.

Kami juga akan menyuarakan kalau dari sisi keadilan sudah enggak adil atau dari sisi kepastian ini membuat ambigu, ragu-ragu, maunya ke mana. Kalau berpatokan pada dua itu, sengketa pajak pasti juga akan sedikit. Karena, kan, referensinya sama, tapi kalau ambigu itu memang menimbulkan sengketa karena ada ketidakyakinan. Kami juga enggak happy kalau peraturan itu enggak pasti.

Melihat pentingnya peran konsultan pajak, sudah seyogianya pemerintah mendukung keberadaannya—terutama dari segi kebijakan. Bagaimana idealnya kebijakan untuk konsultan pajak di suatu negara?

Idealnya, konsultan pajak itu diatur dengan undang-undang sehingga ada landasan dan kepastian hukum dalam menjalankan profesi ini secara mandiri. Semua hak, persyaratan, dan kewajiban konsultan pajak diatur dalam UU tersebut. Selain memberikan perlindungan bagi Wajib Pajak pengguna jasa, kehadiran UU Konsultan Pajak juga akan mendukung pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang adil dan berkepastian hukum sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan ujungnya akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

IKPI juga telah lama memperjuangkan RUU Konsultan Pajak, tapi hingga kini urung dibahas oleh DPR. Bagaimana sikap IKPI?

Pembentukan perundang-undangan itu tergantung pada kedua belah pihak dari eksekutif sama parlemen. Bahwa hingga saat ini belum dibahas itu berarti salah satu pihak ada yang bikin macet atau mungkin juga dua-duanya macet—sementara inisiatifnya RUU Konsultan Pajak kemarin dari DPR. Profesi lain saja sudah ada undang-undangnya, jadi tinggal bandingkan profesi yang sudah ada undang-undang dengan yang belum.

Yang jelas, kami menginginkan UU itu ada. Selanjutnya, kami harus meyakinkan pemerintah bahwa memang ini perlu ada, jadi tidak lagi hanya DPR mengajukan. Karena sebetulnya UU Konsultan Pajak penting untuk semuanya. Kalau undang-undangnya ada, konsultan pajak bekerja dengan benar mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sana diatur hak dan kewajibannya, persyaratannya, sanksinya, sehingga pasti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kalau Wajib Pajak patuh, tujuan akhirnya penerimaan pajak. Jadi pemerintah bukan tidak ada kepentingan di sini.

Baca Juga : IKPI: Konsultan Pajak Dilarang Langgar Kode Etik dan Peraturan Perpajakan
Jadi, setelah ini IKPI akan lebih lantang menyuarakan pembahasan RUU Konsultan Pajak?

Kami tunggu gebrakan dari teman-teman, mereka mau lebih lantang atau bagaimana. Tapi jalurnya kami mau cari yang lebih tepat dulu. Kami siap memberikan support kepada inisiatornya, seandainya itu dibahas. Tapi kami ke depan tidak akan tinggal diam juga, sekarang juga asosiasi bukan hanya IKPI. Ini, kan, juga beda, apakah kami berjuang sendiri atau bersama-sama? Tapi kami mau tanya pemerintah dulu, karena pemerintah harus ambil peran.

Kalau selama ini kami masih diatur oleh PMK—kapan saja bisa dicabut, diubah, dan gampang di-challenge. MK pun bilang ini contradictio in terminis karena dalam berpraktik Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak seringnya berhadapan dengan pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP, masa Menteri Keuangan juga yang mengatur Kuasa Wajib Pajak itu sendiri? MK bilang seyogianya diatur dengan undang-undang yang menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kuasa Wajib Pajak secara bebas dan mandiri. Tetapi lagi-lagi kenapa enggak didorong? Ini pekerjaan rumah kami ke depan menanyakan itu.

Lanjut baca

Interview

Antara Prospek, Tantangan, dan Minat Generasi Muda

Diterbitkan

pada

Penulis:

Agung Kurniawan Direktur Eksekutif CropLife Indonesia

Pertanian merupakan penentu bagi keberhasilan sektor-sektor lainnya dalam kegiatan ekonomi di suatu negara. Di masa pandemi, sektor pertanian memiliki peran penting dan menjadi prioritas pemerintah yang harus dijaga kesinambungannya agar ketahanan pangan masyarakat tidak ikut terganggu oleh krisis kesehatan. Direktur Eksekutif CropLife Indonesia Agung Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian mengalami tantangan besar terutama terkait isu perubahan iklim yang memicu munculnya serangan hama lebih cepat. Kondisi ini menjadikan adopsi teknologi pertanian menjadi salah satu alternatif  dalam upaya pengendalian hama. .

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Kantor Pusat CropLife Indonesia di Wisma PEDE, Jakarta, Kamis (2/12), ia memaparkan berbagai hal terkait tantangan dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan, kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini menjadi orientasi industri pertanian, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian.

Berikut ini petikannya.

 

Seperti apa profil organisasi CropLife Indonesia?

CropLife Indonesia merupakan non-governmental organization sebagai bagian dari federasi asosiasi dunia (nonprofit) yang sangat memiliki perhatian terhadap sektor pertanian di Indonesia dan global. berkantor pusat di Belgia dan memiliki cakupan di 91 negara. Kami mewakili perusahaan global yang tidak hanya berorientasi bisnis melainkan juga berkecimpung dalam research and development (R&D). Ini menjadi titik berat dari perusahaan yang tergabung dalam CropLife Indonesia yaitu BASF, FMC, Bayer, Nufarm, Corteva, dan Syngenta. (Member companies) yang memiliki komitmen dalam mengembangkan bisnis investasi di Indonesia yang berpegang tegung kepada code of conduct (CoC) FAO dan WHO terutama pada pengelolaan produk perlindungan tanaman atau yang sering kita sebut Pestisida, upaya yang berkesinambungan terus dilakukan dengan harapan mampu berkontribusi juga dalam pengembangan ekonomi khususnya di sektor pertanian, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pertanian yang merupakan penunjang dari beberapa sektor lainnya.

 

Apa saja yang menjadi perhatian CropLife Indonesia dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan?

Pertanian memainkan peran yang sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tapi juga dunia. Menurut seorang pelopor pangan gandum dan beras di India, pertanian merupakan penentu perekonomian karena kalau sektor ini gagal, maka sektor industri yang lain juga gagal. Dalam membangun sektor pertanian, adopsi teknologi pertanian menjadi salah satu alternatif penting yang bisa di manfaatkan, salah satunya adalah peran perlindungan tanaman yang menjadi penting karena saat ini banyak hal yang memengaruhi pertumbuhan komoditas pertanian (serangan hama dan penyakit), untuk itu pengendalian secara terpadu perlu di lakukan dimana serangan hama dan penyakit berpotensi mengganggu hampir 40 persen dari tingkat produktivitas komoditas yang ada.

Sektor pertanian mengalami tantangan besar terutama terkait isu perubahan iklim di dunia yang memicu munculnya serangan hama lebih cepat dan lebih lama di lahan-lahan pertanian. Saat ini petani sudah tidak bisa memprediksi lagi berapa lama musim hujan dan kapan kemarau berakhir. Bencana banjir mengakibatkan kerusakan di lahan-lahan yang menjadi sentra hortikultura dan menimbulkan kerugian bagi petani. Tantangan lainnya adalah rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Adopsi pertanian menjadi sangat penting karena sulit bagi petani di daerah untuk mencari buruh tani lantaran anak-anak muda lebih memilih sektor lain yang lebih bergengsi. Saat ini kami ingin menunjukkan bahwa pertanian itu menarik, menjanjikan dan berpotensi untuk pengembangan individu maupun jaringan perusahaan.

 

Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah selama ini terhadap sektor pertanian terutama di masa pandemi Covid-19?

Di awal pandemi sempat muncul kekhawatiran karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan PSBB dan PPKM. Namun kami mendapat support luar biasa karena industri strategis termasuk pertanian memperoleh izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dari Kementerian Perindustrian selama pandemi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menempatkan sarana-sarana pertanian sebagai hal yang krusial sehingga menjadi pengawasan pemerintah. Usulan kami diterima dengan baik. Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah saat ini bahwa komoditas pangan menjadi perhatian mereka.

Tentu kita tidak ingin krisis kesehatan akibat pandemi ini berubah menjadi krisis pangan. Sebelumnya hal ini sudah menjadi analisis kami bahwa daya beli masyarakat melemah di masa pandemi. Tapi saya yakin kebutuhan pangan tidak menjadi semakin sedikit. Pemerintah mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. Ini tidak main-main. Kalau tidak ada suatu proses yang mengarah ke sana, hal itu tidak akan bisa tercapai. Langkah strategis perlu dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, sektor swasta juga perlu ikut terlibat. Dalam posisi ini, fokus CropLife Indonesia lebih banyak mendorong pada pemahaman masyarakat tentang bagaimana menghasilkan produk pangan.

 

Seperti apa kegiatan riset di industri pertanian khususnya perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota asosiasi Crop Life Indonesia?

Pada umumnya riset yang dilakukan di sektor pertanian adalah bagaimana memperkenalkan adopsi teknologi. Core business dari company di asosiasi CropLife lebih banyak bergerak di bidang produk perlindungan tanaman, benih, dan bioteknologi. Misalnya penggunaan drone. Isu sensitif dari penggunaan produk perlindungan tanaman itu terkait dengan keselamatan lingkungan dan juga operator. Jadi, bagaimana penggunaan drone bisa menjadi salah satu alternatif dalam pengendalian OPT. Bila sudah mencapai ambang batas ekonomi, kami bisa membantu pengendaliannya dengan berbagai cara.

Di Indonesia ada Undang-Undang Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mengatur jelas tentang konsep PHT. Kami tidak menentang penerapan bio-pestisida dalam pertanian karena konsep PHT itu sifatnya terpadu. Semua upaya dilakukan termasuk salah satunya pengendalian hama melalui penggunaan bahan kimia dengan catatan harus dilakukan secara bijak, aman dan efisien. Jadi, kami tidak mengajarkan dari awal harus menggunakan pestisida kalau tidak ada sebabnya. Misalnya ketika terjadi serangan ulat grayak terhadap tanaman jagung atau fall army worm (FAM) yang datang dari Afrika. Sejumlah perusahaan mulai mengantisipasi jika hama ini menyebar ke seluruh dunia dengan berupaya menemukan mekanisasi yang tepat untuk pengendalian hama tersebut.

Dari sisi benih, perusahaan melakukan riset untuk bisa mengembangkan benih dengan tipe yang lebih baik sehingga kalau dulu menanam padi hanya panen sekali sekarang bisa dua sampai tiga kali dalam setahun. Penelitian yang dilakukan perusahaan di industri pertanian agak berbeda dengan industri lain. Banyak aspek yang harus dilihat, contohnya penemuan bahan aktif dari suatu produk yang dikembangkan dengan bahan campuran lain. Upaya untuk menemukan bahan aktif itu tentu tidak mudah dan tidak murah. Karena dari sekian banyak penelitian yang dilakukan hanya satu atau dua yang bisa berhasil dan waktunya juga cukup panjang sekitar 2 sampai 5 tahun. Belum lagi ketika produk itu sudah siap, ada formulasi yang harus dikembangkan karena bahan aktif itu hanya campuran utamanya. Sementara formulasi untuk bahan tambahan lain harus dikembangkan melalui mekanisme riset juga. Begitu sudah jadi dalam suatu kemasan, sebelum dipasarkan produsen harus mendaftarkan dulu produknya di Kementan untuk mengikuti proses uji efikasi dan toksikologi oleh Kementan bersama tim teknis komisi pestisida.

Untuk itu penerapan lima aturan emas yang salah satunya tentang pengelolaan resistensi harus dilakukan sebagai bagian dari strategi bisnis. Kalau petani tidak kami ajarkan cara membaca label, dia akan aplikasi sembarangan yang membahayakan dirinya karena pestisida tergolong bahan B3. Pengendalian hama menjadi tidak efektif dan bumerang bagi perusahaan akibat dari penggunaan yang tidak tepat oleh petani. Produk yang hampir selama tujuh tahun disiapkan sebelum dilempar ke pasar tapi dalam setahun sudah muncul isu resisten. Perusahaan rugi, petani juga rugi.

Oleh karena itu seluruh jaringan CropLife dan anggota perusahaan yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk terus memberikan edukasi melalui penerapan: lima aturan emas yang menjadi bagian tanggung jawab peenggunaan, sekaligus komitmen yang harus di jalankan termasuk anggota perusahaan dalam setiap peluncuran sebuah produk, perusahaan harus mendampingi petani. Mungkin tidak semua perusahaan di sektor pertanian punya komitmen yang sama. Ada yang fokus menjual produknya di pasar tapi tidak memikirkan masalah kesehatan. Tapi buat perusahaan anggota CropLife ini menjadi salah satu prioritas. Kami mengenal adanya siklus stewardship dan menjadi perhatian terkait lima aturan emas yang harus dipatuhi oleh petani. Masing-masing perusahaan mendanai risetnya sendiri sebagai bagian dari strategi bisnis. Semua anggota CropLife mempunyai divisi research and development (R&D). Isu climate change menjadi trigger yang paling besar terhadap munculnya hama. Di Indonesia terdapat aturan untuk pendaftaran produk hasil riset itu bisa mendapatkan pengecualian jika pemerintah sudah menyetujui bahwa ada serangan hama yang sifatnya kritikal dimana tentunya serangan hama tersebut harus di validasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait. Sehingga diharapkan penanganan dan penanggulangannya juga dapat lebih komprehensif.

Saat ini Kementan sudah menerapkan mekanisme satu pintu dalam mengurus perizinan sehingga sudah terintegrasi. Hanya dalam konteks pelaksanaan memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dunia mengapresiasi Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki mekanisme pendaftaran on-line generasi – 1 yang lebih transparan jauh sebelum pandemi. Dan saat ini sedang fokus dalam upaya peningkatan sistem (generasi – 2) dimana beberapa upaya teknis dan advokasi terus kami lakukan dalam menciptakan sistem yang lebih baik, termasuk upaya kami dalam memberikan masukan secara scientific based  dengan mengedepankan kajian-kajian ilmiah dimana  kami berharap aturan terkait pengelolaan pestisida ini tidak hanya berorientasi local-based, tapi lebih ke arah scientific dan merujuk kepada lembaga-lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO).

Bagaimana pandangan organisasi Crop Life terhadap kebijakan insentif pajak super tax deduction?

Tentunya insentif pajak melalui super tax deduction akan sangat membantu perusahaan yang berorientasi terhadap R&D karena biaya riset tidak murah. Apalagi di masa pandemi segala sesuatu terkadang menjadi tidak pasti. Member CropLife sangat berorientasi pada R&D bukan hanya di level global, tapi juga punya fasilitas R&D di Indonesia. Fasilitas riset milik Syngenta ada di Cikampek, Jawa Barat, Nufarm di Merak, dan FMC di Semarang, Corteva di Medan dan Bayer di Jawa Timur. Program insentif pajak ini tentu akan sangat membantu mereka untuk lebih antusias melakukan riset-riset baru terutama yang terkait dengan benih dan bioteknologi yang ke depan menjadi salah satu alternatif pangan bagi masyarakat. Tanpa ada insentif pun sebenarnya kegiatan riset tetap dilakukan karena kami memang mempunyai orientasi terhadap R&D sebagai hal yang mutlak.

Riset untuk perlindungan tanaman biasanya dikembangkan berdasarkan skala kebutuhan atau strategi bisnis jangka panjang. Sementara hak paten ada masa berlakunya. Setelah periode tertentu, paten itu bisa dilepas sehingga tidak dimonopoli oleh perusahaan pemiliknya.

Riset yang dilakukan member CropLife selama ini lebih ke arah peningkatan produktivitas dengan dukungan teknologi pertanian. Tantangan terbesarnya justru pada mekanisme registrasi di masing-masing negara yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Dimana tentunya kami dituntut untuk dapat memproduksi produk yang berkualitas tinggi

Terkait kegiatan penelitian, bagaimana CropLife melakukan sosialisasi terhadap hasil riset di masyarakat dan menjalin sinergi dengan pihak lain dalam kegiatan vokasi di bidang pertanian?

Perusahaan multinasional di CropLife menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas. Komitmen dari para anggota perusahaan menjadi sangat penting. Tiap peluncuran produk baru, di hari yang sama perusahaan menyisihkan yang kita sebut Stewardship Day berupa kegiatan pendampingan bagi petani. Komitmen edukasi terhadap petani ini menjadi salah satu kekuatan dari member company CropLife.

Stewardship Award merupakan kegiatan kolaborasi kami dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat untuk membantu petani memiliki sertifikasi Prima 3 agar hasil komoditasnya bisa lebih tinggi melalui kegiatan pelatihan. Dengan sertifikasi Prima 3, produk yang mereka hasilkan sudah berorientasi ekspor dan nilai jualnya juga lebih bersaing. Menariknya, tidak hanya produk ekspor yang menggunakan Prima 3, sekarang pasar retail modern juga sudah mensyaratkan sertifikasi itu.

Selama ini kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi seperti IPB dan Unila juga balai penelitian tanaman. Kegiatan orientasi tidak hanya pada petani, tapi kami juga memperkenalkan pertanian pada generasi muda. Sebulan lalu kami diundang memberikan materi di depan guru-guru SMK. Kami mulai menyasar media sosial supaya lebih banyak generasi muda mengenal pertanian. Selama ini pertanian identik dengan petani tua, caping, cangkul, kotor. Padahal sekarang kondisinya tidak begitu. Ada kegiatan dari hulu ke hilir yang kita semua bisa ambil bagian di dalamnya. Industri ini menarik, menjadi petani itu keren. Tentu ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah juga untuk memajukan sektor pertanian dan membuat petani lebih sejahtera.

Lanjut baca

Interview

Bersiap Cetak Jasa Digital Kelas Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dwina Septiani Wijaya Direktur Utama Perum Peruri

Peruri berhasil memanfaatkan momen pandemi dengan memperkenalkan layanan digitalnya ke pasar. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) memiliki sejarah panjang sejak awal Kemerdekaan RI melalui kehadiran Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang melambangkan kedaulatan negara. Tak heran bila peringatan Hari Oeang setiap 30 Oktober selalu menjadi momen khusus bagi Peruri untuk memaknai sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Seiring waktu dan perubahan yang terjadi, Peruri terus beradaptasi dan melakukan transformasi di sejumlah lini bisnisnya.

Dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Majalah Pajak, Kamis (14/10), Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya memaparkan pengembangan bisnis dan adaptasi di masa pandemi, strategi untuk mempertahankan daya saing perusahaan di era ekonomi digital, dan upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk memasuki industri 4.0.

Berikut ini uraiannya.

 

Seperti apa profil bisnis dan pengembangan produk maupun layanan yang dijalankan Peruri saat ini?

Sejalan dengan perubahan visi perusahaan yang baru pada 2020 yaitu “to be a world class integrated security printing and security digital solutions corporation, saat ini bisnis Peruri tidak hanya di bidang security printing melainkan juga security digital.

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2020–2024, Peruri memproyeksikan pendapatan bisnis digital sebesar 20 persen. Proyeksi ini dibuat sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang penugasan e-meterai kepada Peruri, sementara realisasi pendapatan digital tahun 2020 saja masih di bawah 5 persen. Artinya, selama kurun waktu 5 tahun prospek bisnis security digital diproyeksikan akan meningkat signifikan.

Pada 2019, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah terkait penambahan bisnis Peruri, yaitu jasa security digital dan optimalisasi aset. Di tahun yang sama, Peruri masuk dalam daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di bawah Kementerian Kominfo RI sebagai modal utama Peruri menjalankan bisnis security digital di Indonesia.

Selanjutnya pada September 2019, Peruri resmi meluncurkan layanan jasa security digital ke pasaran dengan tiga produknya, yaitu Peruri Sign, Peruri Code, dan Peruri Trust. Pada Agustus 2021, pemerintah menetapkan PP Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai yang memberikan penugasan kepada Peruri untuk mencetak Meterai Tempel dan membuat Meterai Elektronik sebagai tambahan penugasan di bidang layanan security digital.

Pandemi telah mendorong sektor usaha untuk cepat beradaptasi dan mengantisipasi dampak terburuk yang bisa terjadi. Seberapa besar dampak pandemi terhadap bisnis Peruri sejauh ini dan apa saja upaya antisipasi yang telah dilakukan?

Adanya pembatasan pertemuan secara fisik di masa pandemi telah mempercepat penerapan digitalisasi dan ini justru berdampak positif bagi bisnis digital Peruri. Salah satu produk yang mengalami tingginya permintaan adalah Peruri Sign, yaitu tanda tangan digital yang sah secara hukum dan mudah untuk diverifikasi. Banyak perkantoran yang menerapkan Work From Home dan ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah proses administrasi penandatanganan dokumen yang biasanya membutuhkan pertemuan tatap muka. Hal ini yang membuat Peruri Sign banyak dicari perusahaan untuk membantu proses administrasi menyelesaikan permasalahan internalnya karena Peruri Sign dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus adanya pertemuan tatap muka.

Peruri tetap berupaya maksimal untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan dengan cara memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh bagi seluruh karyawan yang akan memasuki area perusahaan, memberlakukan surat keterangan negatif hasil tes antigen bagi seluruh tamu, pembatasan ruang rapat, menerapkan meeting secara virtual serta pemasangan hand sanitizer di berbagai titik.

Pesatnya perkembangan ekonomi digital ditambah lagi dengan adanya pandemi telah semakin memacu sektor usaha untuk melakukan inovasi dan transformasi digital. Bagaimana strategi bisnis Peruri agar dapat kompetitif di era ekonomi digital?

Sebetulnya Peruri telah memulai transformasi digital dan mengantisipasi perkembangan teknologi jauh sebelum adanya pandemi. Setidaknya transformasi digital telah diawali Peruri sejak 2017 melalui pembentukan unit kerja Proyek Bisnis (Probis) Digital sebagai wadah inkubasi pengembangan bisnis digital perusahaan. Pada 2018 Probis Digital berkembang menjadi Strategic Business Unit (SBU) Digital karena telah berhasil merumuskan produk baru di bidang security digital. Kemudian pada 2019 Peruri berhasil meluncurkan produk digitalnya dan siap untuk bersaing di pasaran sehingga kini SBU Digital berkembang menjadi Divisi Bisnis Digital.

Adanya pandemi telah mengakselerasi proses digitalisasi di pasar dan mempercepat penetrasi produk security digital Peruri. Pada 2020, produk digital Peruri telah mendapatkan customer sebanyak 105 perusahaan. Angka tersebut terbilang cukup fantastis mengingat produk digital Peruri baru diluncurkan pada September 2019. Peruri berhasil memanfaatkan momen pandemi dengan memperkenalkan layanan digitalnya ke pasar.

Bagaimana upaya Peruri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung ke arah transformasi digital?

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan, karena SDM adalah aset utama. Saat ini, kami aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi para karyawan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memungkinkan kami untuk tetap mengikuti perkembangan bisnis yang cukup dinamis dalam menghadapi era digital. Divisi SDM yang berperan sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM dengan kompetensi tinggi.

Peruri memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan dan transformasi digital, seperti program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung proses peningkatan kualitas SDM. Selain itu untuk membentuk para pemimpin masa depan perusahaan, Peruri secara konsisten menyelenggarakan Talent Development Program yang diharapkan dapat mempersiapkan kompetensi, mental, skill dan knowledge para karyawan yang telah diseleksi secara ketat untuk memasuki industri 4.0.

Seperti apa rencana pengembangan bisnis Peruri dalam jangka pendek, menengah dan panjang?

Rencana pengembangan bisnis Peruri dan anak perusahaan telah diselaraskan dan diformulasikan dalam tiga Strategic Thrust (3S). Pertama, “Speed-up corporate transformation (new normal era) for performance improvement & profitable growth” atau mempercepat penguatan fondasi untuk peningkatan kinerja dan pertumbuhan menguntungkan di tatanan kebiasaan baru.

Kedua, “Strengthen core business and operational excellence for substantial performance improvement” atau memperkuat bisnis inti untuk peningkatan kinerja secara substansial. Ketiga, “Sustain digital transformation and new business for shareholder value maximization” atau melestarikan pertumbuhan menguntungkan untuk maksimalisasi nilai pemilik modal.

Peruri menerapkan enam strategi utama. Pertama, accelerate corporate transformation yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas organisasi Peruri. Kedua, enhance subsidiary management untuk mengoptimalkan peran Peruri sebagai perusahaan induk yang memimpin perusahaan-perusahaan lainnya. Ketiga, strengthen currency domestic market dengan mempertahankan keberlangsungan proteksi pemerintah, memaksimalkan nilai tambah dan meningkatkan kerja sama bisnis.

Keempat, strengthen non-currency domestic market dengan mengadopsi perkembangan teknologi, melakukan inovasi terhadap produk-produk dokumen sekuriti sesuai kebutuhan era digital, meningkatkan produktivitas lewat pemanfaatan mesin yang ada untuk memproduksi produk baru, mengembangkan kartu yang memiliki chip/kemampuan rekam jejak untuk fitur track and trace, serta melakukan kerja sama dengan mitra dalam aspek operasional, pasar dan pemanfaatan sumber daya bersama.

Kelima, building capabilities international standards melalui riset standar kelas dunia dan pemetaan skill juga kompetensi SDM. Strategi yang keenam adalah seize new wave (digital) business opportunities untuk mengembangkan produk digital security yang tepat guna serta layanan transformasi digital untuk membantu mengakselerasi proses digital perusahaan/organisasi lain.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya PRIfA (Peruri Research Institute for Authenticity), dan apa tujuannya?

Peruri Research Institute for Authenticity (PRIfA) merupakan wadah yang dapat menjadi muara bagi seluruh kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi demi memastikan keberlanjutan eksistensi bisnis Peruri ke depan.

PRIfA dapat menjadi bekal bagi Peruri untuk mengembangkan bisnis di era industri 4.0 ke depan. Tujuan lain dari PRIfA adalah menjadi lembaga riset tepercaya berkelas dunia yang kompetitif, inovatif dan memberikan nilai tambah terhadap bisnis Peruri.

Bagaimana Peruri memaknai peringatan Hari Oeang pada 30 Oktober 2021?

Hari Oeang tentu menjadi momen yang spesial karena uang memiliki sejarah yang panjang dan sangat bermakna bagi Peruri sendiri. Hal yang paling berkesan dan memiliki nilai sejarah adalah bagaimana dahulu sebelum Peruri ditunjuk pemerintah pada 1971 untuk mencetak rupiah, rakyat Indonesia melakukan perjuangan yang sangat besar untuk mempertahankan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang dan alat tukar bangsa.

Sebelum Peruri ditetapkan dan ditunjuk pemerintah untuk memproduksi rupiah, masyarakat memproduksi ORI di daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak mudah diselaraskan mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas. Sebelum ORI disahkan sebagai mata uang pertama yang dimiliki Pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 1946, masyarakat masih menggunakan mata uang Belanda dan Jepang, sehingga ORI merupakan identitas murni milik bangsa Indonesia.

ORI menjadi simbol penting negara karena negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat dan salah satu atribut kedaulatan itu adalah mata uang yang dikeluarkan sendiri. Untuk itu sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Oeang dan benar-benar bisa memaknai sejarah dan perjuangan di balik itu semua.

Lanjut baca

Populer