Connect with us

SPECIAL REPORT

Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Integrasi data antara DJP dan MIND ID dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus menghindari kesalahan administrasi perpajakan.

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan kerja sama data perpajakan ini merupakan upaya membangun kepatuhan pajak. Perjanjian ini menjadi babak baru kepatuhan pajak dari lima BUMN di bidang pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan Wajib Pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kerja sama dengan MIND ID ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN, terutama dalam hal transparansi perpajakan. Kerja sama ini juga diharapkan menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak menyampaikan, kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP sebenarnya sudah dilakukan sejak 17 Agustus 2020, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Ia menyatakan, nota kesepahaman dengan DJP dilakukan saat program yang dimaksud sudah berjalan.

“Sudah terbukti berjalan baru kami tanda tangan. Beda dengan yang lain, tanda tangan dulu—jadi apa enggak, urusan belakangan,” kata Orias saat acara penandatanganan MoU yang disiarkan melalui YouTube Ditjen Pajak, Jumat (4/9/20).

Orias mengatakan, perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan yang harus dimanfaatkan karena dapat mempermudah proses bisnis perusahaan-perusahaan pertambangan pelat merah yang tergabung dalam Mind ID. Ia berharap, integrasi data perpajakan ini dapat menghindarkan perusahaan pertambangan dari kesulitan mendasar dalam mengurus pajak sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi yang tidak perlu menimbulkan masalah perpajakan di kemudian hari

“Kami berharap penandatanganan ini akan berlanjut ke fase berikutnya. Jadi mungkin kalau ERP (enterprise resource planning) kami sudah sempurna atau membaik, kita bisa juga untuk pelaporan-pelaporan secara otomatis atau on-line,” kata Orias.

 Host to host”

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Integrasi Data Perpajakan MIND ID Syahlul Kasman mengatakan, ini merupakan MoU pertama pada tahun ini dengan DJP, baik bagi MIND ID sebagai Holding Pertambangan maupun bagi semua entitas anggotanya.

“Validasi itu bukan hanya untuk Wajib Pajak saja, tetapi juga terhadap mitra melalui transaksi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, budaya kepatuhan melalui transparansi ini akan menyebar ke seluruh Wajib Pajak.”

Syahlul mengatakan, MoU ini merupakan wujud komitmen MIND ID sebagai holding pertambangan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan korporasi yang dapat dijadikan contoh bagi BUMN lain maupun perusahaan swasta di Indonesia.

Baca Juga: Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

“MIND ID adalah BUMN Holding Pertambangan untuk mengelola Sumber Daya Alam Indonesia. Jadi, MIND ID adalah Indonesia untuk Indonesia, dengan ada MoU ini maka MIND ID bisa berkontribusi lebih baik lagi buat Indonesia, di antaranya bisa menyampaikan informasi dan realisasi data perpajakan secara realtime dan accountable kepada pemerintah dalam hal ini DJP,” tutur Syahlul saat dihubungi Majalah Pajak pada Senin (21/9/20).

Menurut Syahlul, berdasarkan informasi dari DJP, MIND ID merupakan entitas holding pertama yang bisa melakukan penandatanganan MoU dan implementasi integrasi data perpajakan host to host dengan DJP.

“Beberapa entitas yang sudah MoU Integrasi Data Perpajakan sebelumnya dilakukan per masing-masing entitas—belum secara holding. Ini merupakan salah satu komitmen dari MIND ID untuk selalu transparansi dengan selalu menerapkan prinsip GCG (good corporate governance) dalam semua aktivitasnya,” ungkap Syahlul.

Syahlul membeberkan, bentuk integrasi data yang sudah diimplementasikan oleh MIND ID bersama seluruh anggotanya adalah integrasi data secara host to host data PPN melalui e-Faktur. Integrasi data secara host to host melalui e-Faktur ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan PPN bagi MIND ID Grup, baik mulai dari Penerbitan Faktur Pajak, Penyetoran dan Pelaporan PPN sampai dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Baca Juga: Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

Tingkatkan kepatuhan

Syahlul mengaku optimistis, integrasi data perpajakan ini akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semua yang diatur dalam Peraturan Perpajakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua Wajib Pajak. Ia menilai, saat ini teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mengefektifkan waktu dan efisiensi kerja. Sebab, pengelolaan perpajakan secara konvensional cukup menyulitkan bagi Wajib Pajak. Cara konvensional mensyaratkan pemahaman peraturan perpajakan, identifikasi transaksi, penerbitan dokumen hard copy, pengelolaan arsip perpajakan sampai dengan pembuktian pada saat pemeriksaan pajak atau upaya hukum perpajakan. Dengan integrasi data perpajakan, proses itu menurut Syahlul, bisa lebih simpel.

“Integrasi ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara efektif karena informasi yang disajikan transparan dan tervalidasi secara langsung oleh DJP. Validasi itu bukan hanya untuk Wajib Pajak saja, tetapi juga terhadap mitra melalui transaksi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, budaya kepatuhan melalui transparansi ini akan menyebar ke seluruh Wajib Pajak,” kata pria yang bekerja di grup PT Bukit Asam Tbk, ini.

Di masa pandemi Covid-19 ini, menurut Syahlul, integrasi data ini juga sangat dirasakan manfaatnya. secara langsung dan nyata dalam pengelolaan perpajakan yang sudah bisa dilaksanakan dengan mudah, di mana saja dan kapan saja.

“Seperti kondisi saat ini, dalam pengelolaan perpajakan bisa dengan cara WFH (work from home), bisa mendapatkan data terkait Faktur Pajak secara benar untuk mekanisme perhitungan PPN dan hal lainnya. Secara tidak langsung MIND ID juga mendapat manfaat bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah mendekati kebenaran sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, serta bisa meminimalkan waktu dan biaya dalam pengelolaan perpajakan,” aku Syahlul.

Syahlul mengatakan, saat ini MIND ID telah mengimplementasikan integrasi data perpajakan dengan DJP untuk semua anggotanya. Tahap berikutnya, MIND ID akan mendorong semua Wajib Pajak atau entitas yang berafiliasi dengan MIND ID untuk ikut menyukseskan upaya integrasi data perpajakan ini.

Syahlul berharap agar DJP selalu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem berbasis IT yang lebih friendly bagi Wajib Pajak, mudah, akurat, dan tepercaya.

“Kalau bisa free dari DJP,” harap Syahlul.

Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Dari sisi regulasi, Syahlul melihat perlu harmonisasi peraturan perpajakan mulai dari undang-undang sampai dengan surat edaran termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang selama ini masih sering menjadi bahan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dan DJP.

SPECIAL REPORT

Menyingkat Pelaporan dan Penyajian Data

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Integrasi data perpajakan selaras dengan keinginan manajemen PT Pelindo IV (Persero) untuk menuju ke “digital-assessment system”.

PT Pelindo IV (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan jasa kepelabuhanan dengan wilayah cakupan dari Kalimantan Timur hingga Papua atau sekitar 50 persen dari luas Indonesia. Dengan luasnya wilayah cakupan dan 32 unit kerja, Pelindo IV tentu memiliki transaksi perpajakan yang cukup besar dan kompleks setiap tahun.

Oleh karenanya, kesepakatan kerja sama Integrasi Data Perpajakan yang terjalin antara Pelindo IV dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi salah satu media untuk menyelenggarakan kepatuhan perpajakan menjadi lebih sistematis.

Direktur Keuangan PT Pelindo IV (Persero) Choirul Anwar mengemukakan, pada dasarnya Integrasi Data Perpajakan merupakan keinginan dari manajemen perusahaan untuk mengubah konsep self-assesment menjadi digital-assessment system.

“Integrasi data perpajakan diharapkan dapat meminimalkan risiko dan menuju otomatisasi pelaporan pajak yang didukung teknologi serta penyajian data yang lebih akurat dalam waktu relatif singkat,” jelas Choirul kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Jumat (8/1).

Dalam teknis pelaksanaannya Integrasi Data Perpajakan menciptakan konektivitas host to host antara platform enterprise resource planning Wajib Pajak (WP) dan peladen (server) penyelenggara pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan begitu, sistem perpajakan milik perusahaan terintegrasi langsung dengan sistem DJP.

Perlu pedoman

Choirul memaparkan, saat ini Pelindo IV telah masuki tahap integrasi host to host e-Faktur yang bekerja sama dengan PT Mitra Pajakku sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dan BRI untuk modul pembayaran perpajakan dengan nama aplikasi Tarra e-Faktur h2h.

“Dalam waktu dekat Pelindo IV akan memasuki tahap selanjutnya, yakni tax mapping chart of account atas akun pendapatan dan biaya dengan melibatkan tim dari DJP,” ungkap Chairul.

Ia menambahkan, Integrasi Data Perpajakan bertujuan mewujudkan tata kelola yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak dan menekan biaya kepatuhan (cost of compliance). Selain itu, Integrasi Data Perpajakan juga meminimalkan frekuensi dispute antara DJP dan WP. Semua pihak secara bersama melakukan pengembangan Integrasi Data Perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi.

“Bagi Pelindo IV, kerja sama integrasi data perpajakan ini bermanfaat dalam meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan, mengurangi proses dan input data secara manual serta memperluas akses dan informasi terkait penerapan aspek perpajakan,” papar Chairul.

Menurutnya, DJP saat ini sangat concern dengan pengembangan berbasis teknologi. Ini terlihat dari penerapan e-Bupot untuk pemotongan PPh Pasal 23/26 dan juga fasilitas SPT pre-populated untuk menarik data Faktur Pajak Masukan yang menjadi hak WP. Ia berharap agar pengelolaan SPT PPh lainnya juga dapat dilakukan secara elektronik seperti e-Bupot PPh Pasal 23.

“Untuk membantu para pelaku bisnis di lingkungan kepelabuhanan, perlu kiranya ada suatu modul yang dapat menjadi pedoman untuk pengenaan pajak atas transaksi-transaksi bisnis yang dijalankan di lingkungan kepelabuhanan,” kata Choirul.

 

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Ciptakan Efisiensi dan Akurasi

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Integrasi data akan menciptakan efisiensi yang memudahkan proses administratif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

PT Pelabuhan Indonesia I sampai dengan IV (Persero) merupakan BUMN Jasa Pelabuhan di bidang jasa kepelabuhanan yang tiap tahun menangani transaksi dengan jumlah dan kompleksitas yang amat tinggi. Total, ada ratusan ribu hingga sejuta lebih transaksi per tahun. Tak pelak, banyaknya transaksi itu berpotensi menimbulkan dispute (sengketa), baik lantaran dinamika perkembangan transaksi perseroan, maupun lantaran perbedaan pemahaman aspek perpajakan.

Melihat hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau yang lebih dikenal dengan IPC (Indonesia Port Corporation) sepakat menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta, Selasa (10/11/2020) ini juga diikuti oleh PT Pelabuhan Indonesia I dan IV (Persero).

Direktur Utama Pelindo II (Persero) Arif Suhartono mengungkapkan bahwa langkah integrasi data tiga BUMN pengelola pelabuhan ini mengikuti jejak PT Pelindo III (Persero) yang telah lebih dulu melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP, di Semarang.

“Kerja sama ini memberikan manfaat bagi korporasi dalam bidang perpajakan yang selama ini ada beberapa hal untuk komunikasi yang kurang lancar,” ungkapnya, seusai penandatanganan MoU.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan hal yang strategis, karena keempat BUMN pelabuhan tersebut mengelola titik penting lalu lintas barang di Indonesia, yakni dari Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Saling menguntungkan

Arif menjelaskan integrasi data perpajakan antara IPC dengan DJP akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi kedua belah pihak.

“Salah satu keuntungannya adalah menciptakan efisiensi yang akan memudahkan proses administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi IPC,” jelasnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, setoran pajak IPC kepada negara mencapai Rp 1,17 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 8 miliar dibandingkan setoran pajak tahun 2018. Sementara itu, dividen yang disetor ke negara mencapai Rp 832,7 miliar, atau naik Rp 178,8 miliar dibandingkan setoran dividen tahun 2018.

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan integrasi data perpajakan melalui sarana teknologi informasi ini sejalan dengan digitalisasi operasional IPC, yang juga mencakup bagian keuangan yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

“Selain menjadi efisien, integrasi data perpajakan berbasis digital akan menciptakan transparansi dan akurasi data perpajakan. Bagi IPC, hal ini sangat penting untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan akan terus kami lakukan di semua lini operasional,” ujar Arif.

Keuntungan lain yang didapatkan IPC sebagai WP adalah transparansi perpajakan akan menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari. Sengketa pajak kerap kali merupakan proses panjang dan mahal yang dapat menyita sumber daya perusahaan pada aktivitas produktif.

Selanjutnya, Arif menjabarkan kerja sama integrasi data perpajakan tiga BUMN pengelola pelabuhan tersebut akan terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, DJP bersama dengan Pelindo I, II, dan IV (Persero) akan melakukan integrasi data berupa host-to-host eFaktur PPN dan host-to-host e-SPT Masa PPN.

Integrasi data perpajakan kemudian akan berlanjut pada tahap kedua yaitu host-to-host e-Bupot unifikasi. Pada tahap ketiga, integrasi data perpajakan akan menyangkut berbagai aspek proses bisnis perusahaan seperti konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-Billing, e-Filing, general ledger tax mapping, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Besar Manfaat daripada Upaya

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pelindo 1 terus berupaya menyelesaikan setiap jenis integrasi data perpajakan agar tetap on the track”, dan rampung pada 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas implementasi Integrasi Data Perpajakan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai lanjutan program bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Pada 10 November 2020, giliran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Integrasi Data Perpajakan.

BUMN yang bergerak di industri kepelabuhanan ini memiliki lima anak perusahaan dan satu perusahaan asosiasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo 1 berfokus pada pelayanan bongkar muat peti kemas dan jasa kepelabuhanan di 16 cabang pelabuhan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Wilayah kerja ini merupakan lokasi strategis karena berada di Selat Malaka—salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Delapan jenis integrasi

Senior Vice President Pajak Pelindo 1 Maslakhodima Siregar mengemukakan, bagi Pelindo 1 integrasi data perpajakan sangat penting diimplementasikan untuk mengurangi kerumitan administrasi perpajakan dan cost of compliance perusahaan. Pihaknya pun segera menyatakan komitmennya mengikuti proses integrasi data perpajakan dengan menandatangani MoU setelah infrastruktur teknologi informasi internal dipastikan siap.

“Kami menunggu kesiapan sistem front end dan back end utilisasinya, baru kami mengambil langkah untuk mengikuti MoU,” jelas wanita yang akrab disapa Dima Siregar ini saat wawancara virtual dengan Majalah Pajak, Kamis (14/1). Ia menambahkan, sumber data untuk integrasi data perpajakan ada pada sistem internal Pelindo 1.

Berdasarkan data dari DJP, ada delapan jenis integrasi data (host to host) perpajakan dimulai dari host to host e-Faktur, e-Bupot, validasi data NPWP, e-Billing, e-Filing, general ledger tax mapping, compliance arrangement, dan proforma surat pemberitahuan PPN dan PPh.

Saat ini, Pelindo 1 tengah menjalani integrasi data tahapan e-Bupot unifikasi. Setelahnya, perusahaan mesti menyesuaikan beberapa akun perusahaan di Bagan Akun atau Chart of Accounts (COA) pada laporan keuangan, dengan COA yang sudah dipersyaratkan dalam integrasi data perpajakan untuk monitoring transparansi data perpajakannya.

“Selama ini COA kami masih versi internal, dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan integrasi data perpajakan. Dalam pelaksanaannya, kami akan kerja sama dengan KPP sehingga nanti transparansinya memenuhi harapan. Hulunya dibenarkan dulu sama-sama sehingga nanti hilirnya sesuai dengan transparansi yang sama-sama juga kita harapkan,” imbuhnya.

Dima Siregar pun mengatakan, perusahaan menargetkan setiap jenis integrasi data perpajakan ini diselesaikan paling lambat selama enam bulan, sehingga seluruh tahapan bisa rampung pada tahun 2022 dan sudah mendapat sertifikat Wajib Pajak (WP) Patuh dari DJP.

“Hingga saat ini prosesnya masih on the track. Jadi, cepat atau tidak terlaksananya integrasi data perpajakan ini tergantung kepada kesiapan WP, bagaimana effort yang dikeluarkan untuk melaksanakan integrasi data perpajakan ini, kemudian bagaimana kolaborasinya dengan DJP.”

Banyak manfaat

Meski butuh effort luar biasa di awal, Dima Siregar meyakinkan bahwa manfaat yang akan dirasakan WP jauh lebih besar daripada upayanya jika keseluruhan proses tahapan integrasi data perpajakan selesai dilaksanakan.

Salah satu manfaatnya adalah mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga pekerjaan dan penggunaan SDM dalam administrasi perpajakan bisa lebih efisien dan efektif.

Beberapa keuntungan lainnya yakni beban administrasi untuk mematuhi ketentuan perpajakan jauh berkurang, risiko pemeriksaan atau sengketa perpajakan yang lebih rendah karena telah sepenuhnya terbuka kepada otoritas pajak, data dan NPWP sebagai alat bantu dalam melakukan proses knowing your costumer, meningkatkan potensi keuntungan bisnis BUMN, serta membantu dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

“Manfaat lainnya juga kami dapat memantau aktivitas keuangan atau perpajakan BUMN secara terintegrasi,” kata Dima Siregar, seraya menambahkan bahwa integrasi ini juga dapat membantunya menganalisis kinerja perusahaan.

Melihat ragam manfaat itu, ia berharap seluruh BUMN sebagai motor penggerak program integrasi data perpajakan bisa melaksanakan penandatanganan MoU di tahun ini.

Terkait perusahaan swasta, Dima Siregar menyampaikan DJP perlu mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Sedangkan bagi WP Badan di ranah usaha kecil dan menengah, ia berharap DJP menemukan metode agar proses integrasi data perpajakan bisa berbiaya rendah, bahkan tidak berbayar.

Terakhir, Dima Siregar menyampaikan agar DJP dan kementerian terkait secara berkesinambungan berkoordinasi dan memantau WP yang telah mengambil langkah integrasi data perpajakan.

“Tanpa monitoring dan guidance dari DJP atau dukungan dari kementerian terkait, maka potensi akan terjadi perlambatan dan tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News2 hari lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News5 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News6 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News1 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News2 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News2 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News2 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News3 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved