Connect with us

SPECIAL REPORT

Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Integrasi data antara DJP dan MIND ID dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus menghindari kesalahan administrasi perpajakan.

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan kerja sama data perpajakan ini merupakan upaya membangun kepatuhan pajak. Perjanjian ini menjadi babak baru kepatuhan pajak dari lima BUMN di bidang pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama (cooperative compliance) yang menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan Wajib Pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kerja sama dengan MIND ID ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN, terutama dalam hal transparansi perpajakan. Kerja sama ini juga diharapkan menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak menyampaikan, kerja sama integrasi data perpajakan dengan DJP sebenarnya sudah dilakukan sejak 17 Agustus 2020, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Ia menyatakan, nota kesepahaman dengan DJP dilakukan saat program yang dimaksud sudah berjalan.

“Sudah terbukti berjalan baru kami tanda tangan. Beda dengan yang lain, tanda tangan dulu—jadi apa enggak, urusan belakangan,” kata Orias saat acara penandatanganan MoU yang disiarkan melalui YouTube Ditjen Pajak, Jumat (4/9/20).

Orias mengatakan, perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan yang harus dimanfaatkan karena dapat mempermudah proses bisnis perusahaan-perusahaan pertambangan pelat merah yang tergabung dalam Mind ID. Ia berharap, integrasi data perpajakan ini dapat menghindarkan perusahaan pertambangan dari kesulitan mendasar dalam mengurus pajak sehingga dapat mengurangi kesalahan administrasi yang tidak perlu menimbulkan masalah perpajakan di kemudian hari

“Kami berharap penandatanganan ini akan berlanjut ke fase berikutnya. Jadi mungkin kalau ERP (enterprise resource planning) kami sudah sempurna atau membaik, kita bisa juga untuk pelaporan-pelaporan secara otomatis atau on-line,” kata Orias.

 Host to host”

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Integrasi Data Perpajakan MIND ID Syahlul Kasman mengatakan, ini merupakan MoU pertama pada tahun ini dengan DJP, baik bagi MIND ID sebagai Holding Pertambangan maupun bagi semua entitas anggotanya.

“Validasi itu bukan hanya untuk Wajib Pajak saja, tetapi juga terhadap mitra melalui transaksi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, budaya kepatuhan melalui transparansi ini akan menyebar ke seluruh Wajib Pajak.”

Syahlul mengatakan, MoU ini merupakan wujud komitmen MIND ID sebagai holding pertambangan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan korporasi yang dapat dijadikan contoh bagi BUMN lain maupun perusahaan swasta di Indonesia.

Baca Juga: Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

“MIND ID adalah BUMN Holding Pertambangan untuk mengelola Sumber Daya Alam Indonesia. Jadi, MIND ID adalah Indonesia untuk Indonesia, dengan ada MoU ini maka MIND ID bisa berkontribusi lebih baik lagi buat Indonesia, di antaranya bisa menyampaikan informasi dan realisasi data perpajakan secara realtime dan accountable kepada pemerintah dalam hal ini DJP,” tutur Syahlul saat dihubungi Majalah Pajak pada Senin (21/9/20).

Menurut Syahlul, berdasarkan informasi dari DJP, MIND ID merupakan entitas holding pertama yang bisa melakukan penandatanganan MoU dan implementasi integrasi data perpajakan host to host dengan DJP.

“Beberapa entitas yang sudah MoU Integrasi Data Perpajakan sebelumnya dilakukan per masing-masing entitas—belum secara holding. Ini merupakan salah satu komitmen dari MIND ID untuk selalu transparansi dengan selalu menerapkan prinsip GCG (good corporate governance) dalam semua aktivitasnya,” ungkap Syahlul.

Syahlul membeberkan, bentuk integrasi data yang sudah diimplementasikan oleh MIND ID bersama seluruh anggotanya adalah integrasi data secara host to host data PPN melalui e-Faktur. Integrasi data secara host to host melalui e-Faktur ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan PPN bagi MIND ID Grup, baik mulai dari Penerbitan Faktur Pajak, Penyetoran dan Pelaporan PPN sampai dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Baca Juga: Mengabdi dengan Ikhlas, Menjaga Martabat dan Prestasi

Tingkatkan kepatuhan

Syahlul mengaku optimistis, integrasi data perpajakan ini akan efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semua yang diatur dalam Peraturan Perpajakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua Wajib Pajak. Ia menilai, saat ini teknologi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mengefektifkan waktu dan efisiensi kerja. Sebab, pengelolaan perpajakan secara konvensional cukup menyulitkan bagi Wajib Pajak. Cara konvensional mensyaratkan pemahaman peraturan perpajakan, identifikasi transaksi, penerbitan dokumen hard copy, pengelolaan arsip perpajakan sampai dengan pembuktian pada saat pemeriksaan pajak atau upaya hukum perpajakan. Dengan integrasi data perpajakan, proses itu menurut Syahlul, bisa lebih simpel.

“Integrasi ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara efektif karena informasi yang disajikan transparan dan tervalidasi secara langsung oleh DJP. Validasi itu bukan hanya untuk Wajib Pajak saja, tetapi juga terhadap mitra melalui transaksi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, budaya kepatuhan melalui transparansi ini akan menyebar ke seluruh Wajib Pajak,” kata pria yang bekerja di grup PT Bukit Asam Tbk, ini.

Di masa pandemi Covid-19 ini, menurut Syahlul, integrasi data ini juga sangat dirasakan manfaatnya. secara langsung dan nyata dalam pengelolaan perpajakan yang sudah bisa dilaksanakan dengan mudah, di mana saja dan kapan saja.

“Seperti kondisi saat ini, dalam pengelolaan perpajakan bisa dengan cara WFH (work from home), bisa mendapatkan data terkait Faktur Pajak secara benar untuk mekanisme perhitungan PPN dan hal lainnya. Secara tidak langsung MIND ID juga mendapat manfaat bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah mendekati kebenaran sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, serta bisa meminimalkan waktu dan biaya dalam pengelolaan perpajakan,” aku Syahlul.

Syahlul mengatakan, saat ini MIND ID telah mengimplementasikan integrasi data perpajakan dengan DJP untuk semua anggotanya. Tahap berikutnya, MIND ID akan mendorong semua Wajib Pajak atau entitas yang berafiliasi dengan MIND ID untuk ikut menyukseskan upaya integrasi data perpajakan ini.

Syahlul berharap agar DJP selalu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem berbasis IT yang lebih friendly bagi Wajib Pajak, mudah, akurat, dan tepercaya.

“Kalau bisa free dari DJP,” harap Syahlul.

Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Dari sisi regulasi, Syahlul melihat perlu harmonisasi peraturan perpajakan mulai dari undang-undang sampai dengan surat edaran termasuk peraturan perundang-undangan lainnya yang selama ini masih sering menjadi bahan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dan DJP.

SPECIAL REPORT

Integrasi Melabuhkan Solusi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pelindo III (Persero)

Mencari cara pelaporan perpajakan yang mudah dan efisien, Pelindo III tertambat pada program integrasi data.

 

Kendati tak masuk ke dalam delapan BUMN yang melakukan kesepakatan integrasi data dengan DJP sesuai surat Menteri Keuangan tahun 2017, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III turut terdorong menerapkan sistem integrasi data perpajakan.

“Tidak ada imbauan ataupun instruksi dari DJP. Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan,” ujar Asisten Senior Manager Perpajakan Pelindo III Henny Dwi Rohmata kepada Majalah Pajak, Jumat (18/9).

Inisiatif bermula saat perusahaan menghadapi kendala dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Pelindo III kesulitan mengunggah dokumen di sistem e-Faktur lantaran perseroan tidak menggunakan faktur pajak, melainkan memakai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (sesuai Per DJP No PER-13/PJ/2019). Dokumen ini disebut Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan (NPJK).

Baca Juga: Sahabat dan Juru Masak Data

“Dokumen kita dalam satu bulan ada sekitar 70 ribu NPJK. Setiap bulannya kerepotan pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Untuk membuka aplikasi eFaktur saja membutuhkan waktu sekitar satu jam. Sedangkan upload NPJK bisa satu minggu, itu sampai komputer tidak dimatikan. Nah, ketika ada pembatalan nota, dalam satu kali pembatalan hanya dapat melakukan centang 25 nota. Padahal, ditempat kami pembatalan NPJK banyak, itu membutuhkan waktu lama banget,” urai Henny.

Pelindo III mengelola 43 pelabuhan umum di tujuh provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Akhirnya, sekitar April 2018, Pelindo III mulai mencari solusi dengan menggandeng salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), Mitra Pajakku. Keduanya sepakat membangun aplikasi terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perseroan.

 Kami ikut integrasi data perpajakan karena ingin mencari solusi pelaporan pajak yang mudah, cepat, dan meningkatkan kepatuhan.”

Bangun sistem

Pembangunan sistem direncanakan dalam pertemuan bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) IV pada Agustus 2018, dilanjutkan dengan penyesuaian sistem host to host (H2H) eFaktur dan WAPU di bulan September. Selang sebulan, aplikasi diuji coba untuk menarik data eFaktur periodik sekaligus menguji dashboard.

Selanjutnya, Pelindo III mengadakan pertemuan kedua dengan KPP sebagai tindak lanjut proses pembangunan sistem. Barulah Pelindo III melakukan go live aplikasi H2H eFaktur pada Desember 2018 sesuai permintaan KPP.

“Nah, berawal dari aplikasi tersebut kita di-challenge untuk ikut program integrasi data perpajakan. Saat itu PT Pertamina sedang dalam proses pembangunan aplikasi integrasi data,” kata Henny.

Baca Juga: Budaya Kepatuhan Meningkat dan Menular

Setelah semua terintegrasi, proses pelaporan berjalan efektif dan efisien. Pelindo III kemudian mengembangkan beberapa sistem integrasi lainnya sepanjang 2019, mulai dari single database e-SPT (elektronik surat pemberitahuan PPh) pada Februari, pemetaan CoA atau chart of account pendapatan—proses membandingkan laporan keuangan dengan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan—pada September, hingga pemetaan CoA biaya pada Oktober. Kini perseroan tengah mengembangkan aplikasi pemetaan CoA yang bertujuan merekonsiliasi laporan fiskal agar terbentuk laporan SPT PPh Badan secara otomatis.

“Jadi, manfaat integrasi data yang paling kami rasakan saat ini adalah dari sisi Pelaporan SPT Masa PPN. Dari awalnya lama banget pengerjaannya, sekarang dua hari sudah selesai laporannya. Sedangkan untuk mapping CoA dari sisi DJP, laporan keuangan kita yang ada di web h2hpajak.pelindo.co.id dapat diakses oleh LTO IV. Misalnya, posisinya tanggal 18, mereka sudah bisa melihat PPN kita kurang bayarnya berapa, sih? Itu real time,” ujar Henny.

Henny mengungkap, untuk menghemat anggaran, proses H2H PPN dilakukan oleh PJAP dan tim IT internal, sedangkan proses pemetaan CoA dikerjakan mandiri dibantu oleh tim KPP LTO IV.

Sinergi pembangunan

Alur pelaporan pajak PT Pelindo III terdiri atas lima tahap yang diawali dengan meng-input semua transaksi di seluruh cabang menggunakan aplikasi front end, penyaringan seluruh transaksi sesuai kebutuhan perpajakan, verifikasi data, pengunggahan otomatis ke aplikasi Tarra H2H (PPN) dan aplikasi ePPT Pajakku (PPh) guna pembuatan eSPT, dan diakhiri dengan eSPT melalui eFiling secara terpusat ke KPP LTO IV.

Baca Juga: Terbuka di Awal, “No Surprise” Kemudian

“Singkatnya, workflow integrasi data perpajakan dari proses pengolahan all data finance, data tax dari modul ERP ditampung ke server Pelindo III, nyambung dengan semua aplikasi data perpajakan—H2H, lalu terintegrasi otomatis dengan server DJP,” urai Henny.

Dengan begitu, Pelindo III meyakini integrasi data perpajakan efektif meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus memberi kemudahan.

Tak berhenti di situ. Di awal Maret 2020, Pelindo III dan DJP sudah berencana melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Data Perpajakan, tetapi tertunda karena pandemi. Alhasil, acara baru dapat terlaksana di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada 17 Juli 2020.

“Bagi kami MoU ini merupakan perwujudan sinergi antara BUMN dengan DJP untuk mengamankan penerimaan negara demi kepentingan pembangunan. Integrasi data mengarah pada proses bisnis menuju digitalisasi dan meminimalisasi human error and dispute pada saat pemeriksaan pajak sehingga dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik,” jelas Henny.

Harapan

Ketika pelaksanaan MoU, Pelindo III memberi kesan dan masukan ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP agar integrasi data lebih optimal.

Henny mengungkap, server DJP hanya bisa menampung 50 ribu nota, sedangkan Pelindo menangani 70 ribu nota. Alhasil, tiap bulan, ia masih sering dikirimi surat konfimasi dari lawan transaksi atau KPP.

Baca Juga: Automatisasi Berbuah Efisiensi

Henny berharap, Pelindo III mendapat advance compliance agreement (ACA) di tahun ini, karena seluruh aspek perpajakan telah saling terkoneksi. Ia juga mengapresiasi KPP LTO IV atas komunikasi yang telah terbina dengan baik.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Implementasi “Core Values” BUMN

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Istimewa

Tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, integrasi data juga dapat meningkatkan kepatuhan.

 

Untuk meningkatkan transparansi perpajakan di lingkungan BUMN, pada 10 Agustus 2020 lalu, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Pusat DJP ini merupakan kelanjutan program integrasi data perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur host-to-host sejak 1 Desember 2018 lalu.

SM Tax & Non Tax Obligation PT Telkom Sang Kompiang Muliartawan mengungkapkan penandatanganan itu bertujuan memperkuat dan mengembangkan integrasi data perpajakan antara PT Telkom dengan DJP.

Menurut Kompiang dalam wawancara virtual dengan Majalah Pajak, Senin (21/09), integrasi data melalui sarana berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi cost of compliance PT Telkom dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kompiang menambahkan bagi Telkom, MOU ini merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan DJP kepada Telkom dalam menyukseskan implementasi core values BUMN. Sebab, integrasi data perpajakan ini akan meningkatkan compliance dan akuntabilitas pemenuhan dan penyediaan data perpajakan.

Baca Juga: PT Telekomunikasi Indonesia Siapkan SDM untuk Bisnis Global

“MoU ini menegaskan komitmen Telkom untuk selalu menjaga dan mempertahankan setiap proses bisnis di Telkom sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya terkait perpajakan,” tambahnya.

“Clear” dan “fair”

Secara garis besar, bentuk integrasi data yang dilakukan terdiri atas pertukaran data perpajakan, pengolahan data perpajakan, penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan, dan pengembangan sarana administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Sampai saat ini, integrasi data yang sudah berjalan terkait PPN adalah Pelaporan SPT PPN secara otomatis, pembuatan faktur pajak, pengecekan validitas faktur pajak dari mitra/lawan transaksi, pengecekan faktur pajak yang sudah diterbitkan mitra/lawan transaksi (get PM).

Dengan integrasi data ini, kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama.

Ia melanjutkan, sinergi yang diwujudkan melalui MoU ini dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan karena Wajib Pajak akan mendapatkan pengalaman baru yang sangat baik dengan DJP.

“Dengan integrasi data ini kedudukan Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak adalah sejajar. Kedua belah pihak tidak saling menutup diri, saling bekerja sama. Dan apabila terdapat hal-hal yang menjadi dispute dapat dikomunikasikan secara langsung dengan clear dan fair bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Di samping itu, Wajib Pajak juga akan mendapatkan kepastian hukum yang secara otomatis meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Ia menjabarkan, Telkom mewajibkan seluruh transaksi dicatat secara sistem baik pencatatan transaksi kepada anak perusahaan atau grup, vendor, maupun pemangku kepentingan. Alhasil, seluruh data yang diintegrasikan sudah sangat siap sebelum nota kesepahaman ditandatangani.

Integrasi ini meliputi perekaman dan penyampaian secara otomatis data transaksi dari dan ke perusahaan atau grup, vendor, dan pemangku kepentingan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini dilakukan dengan melakukan posting transaksi melalui aplikasi e-Faktur host to host.

“Anak perusahaan dalam Telkom Group juga sudah melakukan integrasi data perpajakan melalui PJAP Telkompajakku, yaitu suatu kolaborasi antara anak perusahaan Telkom yaitu TelkomMetra dengan pemilik lisensi PJAP yaitu Mitra Pajakku,” jelasnya.

Harapan

Kompiang menjelaskan terdapat tiga tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mewujudkan MoU. Pertama, melakukan komunikasi dan advokasi ke pemangku kepentingan bahwa transformasi digital adalah sarana untuk menunjukkan transparansi penyelenggaraan kepatuhan pajak yang dilandasi semangat trust, sinergi, dan kolaborasi.

Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

Kedua, melakukan komunikasi dan advokasi ke seluruh unit bisnis terkait peningkatan awareness terhadap validitas dan compliance yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi Perusahaan. Dan ketiga, melakukan komunikasi dan kolaborasi yang berkesinambungan di internal perusahaan (unit Tax, Divisi IT, dan Financial Support System) dan DJP untuk bersama-sama mencari solusi dan pengembangan terkait jaringan, aplikasi, dan regulasi.

Seiring kerja sama PT Telkom dengan DJP ini, ia berharap perusahaan mendapat rekomendasi dari AR bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak tidak perlu dilakukan pemeriksaan. “Bagi Wajib Pajak yang telah mengintegrasikan data dan memperoleh rekomendasi dari AR, maka berhak untuk tidak lagi dilakukan pemeriksaan pajak dan percepatan restitusi pajak—kecuali apabila ditemukan ada indikasi perusahaan melakukan fraud,” ungkapnya.

Kompiang berharap lebih banyak lagi BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti integrasi ini demi perbaikan tata kelola administrasi perpajakan dan kemajuan Indonesia.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Manfaatkan Basis Data dan Sistem Informasi

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dok. DJP dan Istimewa

PLN menjalin integrasi data perpajakan dengan DJP sejak 2019 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak agar transparansi keuangan dan kepatuhan semakin baik.

 

PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kontribusi pajak dalam jumlah signifikan dengan jumlah setoran pajak yang terus meningkat. BUMN strategis dengan jumlah aset dan transaksi keuangan yang sangat besar ini berkomitmen untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas pengelolaan pajaknya.

“Kami ingin terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan transparansi,” jelas Executive Vice President (EVP) Akuntansi PLN Alfath Cordea Imalutha melalui surat elektronik yang dikirimkan ke Majalah Pajak, Ahad (27/9).

Ia memaparkan, kesepakatan PLN dengan DJP untuk melaksanakan program Integrasi Data Perpajakan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pajak.

Baca Juga: Pelaku Industri Kecil dapat Listrik Gratis 6 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

“Penerapan integrasi data perpajakan ini melalui optimalisasi information technology dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan DJP dan PLN, sehingga tercipta transparansi dan kepatuhan,” paparnya.

Menurutnya, upaya kolaboratif ini sejalan dengan rencana strategis DJP periode tahun 2020–2024 untuk merencanakan penerimaan negara yang optimal melalui proses pengujian kepatuhan secara komprehensif dan terstandardisasi.

Kami perlu memastikan bahwa pengelolaan pajak PLN selaras dan mendukung perubahan mekanisme pengawasan DJP dan target perpajakan nasional.”

“Kami perlu memastikan bahwa pengelolaan pajak PLN selaras dan mendukung perubahan mekanisme pengawasan DJP dan target perpajakan nasional,” ujarnya.

Proses integrasi

PLN dan DJP memulai tahap integrasi data perpajakan dengan proses penjajakan dan menjalin komunikasi yang baik sejak 2018. Integrasi data perpajakan tahap pertama akhirnya terwujud pada 2019, yang telah menerapkan host to host e-Faktur dan host to host e-SPT.

Memasuki tahap kedua di tahun 2020 ini integrasi data perpajakan difokuskan pada tiga aspek, yaitu integrasi data Pajak Pertambahan Nilai PPN dengan bank persepsi, mengunduh data faktur pajak yang diterbitkan lawan transaksi PL dari server DJP, dan rekonsiliasi data faktur pajak masukan yang dipungut PLN.

Meski sempat mengalami tantangan terkait dampak pandemi Covid-19 sejak Maret lalu, ungkapnya, proses integrasi data berjalan lancar dan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi menuju go live di akhir Oktober 2020.

Baca Juga: Pendapatan Turun Rp 3 Triliun Per Bulan, PLN Menunggu Pemerintah Bayar Utang

“Proses integrasi data perpajakan berjalan terus dan tahun depan memasuki tahap III. Pada 2022 nanti diharapkan selesai secara keseluruhan,” ujar Alfath.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News3 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News5 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News7 hari lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News1 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Breaking News2 minggu lalu

Lagi, DJP Tunjuk 10 Badan Usaha Sebagai Pemungut PPN PSME

Jakarta, Majalahpajak.net –Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang...

Breaking News2 minggu lalu

Tokopedia Dapat Suntikan Dana dari Google dan Temasek

Jakarta, Majalahpajak.net – Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari Google dan Temasek. Kedua perusahaan multinasional itu resmi menjadi salah satu pemegang...

Breaking News2 minggu lalu

Relawan Minta Tokoh Masyarakat Beri Teladan Terapkan Protokol Kesehatan

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang begitu dahsyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah kerap kali...

Analysis2 minggu lalu

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved