Connect with us

Breaking News

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini, pemerintah bergerak cepat dan menjadikan APBN sebagai instrumen paling efektif untuk mencegah situasi memburuk.

Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang dalam pada perekonomian global. Ketidakpastian yang tinggi menyebabkan lembaga internasional, seperti IMF, OECD dan World Bank terus melakukan pembaruan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Pada assessment terakhir, ketiganya memprediksi terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi global pada kisaran -4 persen (yoy).

Upaya penanganan pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya mobilitas yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia langsung terdampak setelah di beberapa tahun sebelumnya selalu berada di kisaran angka 5 persen. Pada kuartal selanjutnya, Indonesia menetapkan kebijakan PSBB ketat untuk meminimalisasi penyebaran kasus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi nasional terkontraksi sebesar -5,32 persen. Sementara pada kuartal ketiga, seiring dengan pelonggaran PSBB, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan titik perbalikan meskipun masih terkontraksi -3,49 persen. Namun eskalasi COVID-19 sampai dengan akhir tahun yang relatif tinggi masih memberikan tekanan pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyampaikan, secara keseluruhan 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi -2,2 persen. Ini lebih baik dibandingkan mayoritas negara ASEAN seperti Malaysia -6 persen, Filipina -8,3 persen, Thailand -7,1 persen, Singapura -6 persen. Sementara itu, dibanding negara-negara G20, Perancis -9,8 persen, Jerman -6 persen, India -10,3 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik. Hanya Cina yang tumbuh positif 1,9 persen.

“Kondisi ekonomi di akhir tahun terus menunjukkan tren pemulihan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, sebagai salah satu indikator aktivitas perekonomian yang sebelumnya tercatat kontraktif, mulai menunjukkan angka ekspansif di akhir tahun yaitu sebesar 51,3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan IHSG juga menguat dan semakin stabil seiring membaiknya aliran modal di akhir tahun, “ kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu pada Senin (11/1/21).

Kerja Keras APBN 2020

Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan semua negara di dunia mengeluarkan respons kebijakan fiskal yang luar biasa. Dari sisi penerimaan, kebijakan fiskal seluruh dunia diarahkan untuk membantu cashflow masyarakat dan dunia usaha melalui insentif perpajakan. Dari sisi belanja, dilakukan refocusing dan realokasi untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hasilnya, negara-negara di dunia, defisit pun melebar sangat dalam. Realisasi defisit fiskal Indonesia 2020 sebesar 6,09 persen PDB termasuk cukup moderat.

Di akhir 2020, angka realisasi sementara APBN Indonesia telah mencerminkan kebijakan- kebijakan luar biasa itu. Pendapatan Negara mengalami tekanan yang cukup dalam, yaitu pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.633,6 triliun, turun 16,7 persen dibandingkan dengan 2019. Jika dilihat dari targetnya, capaian ini setara dengan 96,1 persen dari target Perpres 72/2020.

“Realisasi ini cukup menggembirakan di tengah aktivitas perekonomian yang terganggu secara luar biasa, berupa hambatan permintaan dan penawaran, volatilitas harga komoditas, dan kurang optimalnya kinerja ekspor-impor. Tidak hanya itu, pendapatan negara juga menurun karena pemberian stimulus fiskal perpajakan untuk membantu dunia usaha dan masyarakat yang terdampak COVID-19,” kata Febrio.

Di tengah pendapatan negara yang tertekan, realisasi belanja negara sepanjang 2020 terus terakselerasi dan ditutup dengan tumbuh sangat tinggi. Belanja Negara 2020 berada pada Rp 2.589,9 triliun, naik 12,2 persen (yoy). Jika dibandingkan dengan targetnya, penyerapan belanja bernilai 94,6 persen dari Perpres 72/2020. Pertumbuhan realisasi belanja negara itu sejalan dengan strategi countercyclical yang ditempuh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hal ini terutama untuk menahan laju kontraksi ekonomi serta mengurangi dampaknya pada kenaikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran akibat pandemi. Penyerapan belanja dilakukan dengan mengikuti tata kelola yang baik untuk memastikan seluruh kegiatan dan program tetap akuntabel meskipun harus dilakukan secara cepat.

Hasil dari kondisi pendapatan dan belanja negara ini menyebabkan defisit APBN tercatat sejumlah Rp 956,3 triliun atau -6,09 persen PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi -6,34 persen di Perpres 72/2020. Defisit -6,09 persen ini masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat -6,5 persen PDB, Filipina -8,1 persen, India  persen 13,1 persen, Jerman -8,2 persen, Perancis -10,8 persen, Amerika Serikat -18,7 persen dari PDB.

“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi.” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Realokasi dan refocusing serta akselerasi belanja yang dilakukan diarahkan untuk mengatasi tiga fokus utama, yakni mengatasi gangguan kesehatan, melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan serta mendukung kegiatan usaha terutama UMKM. Dampak pandemi COVID-19 yang besar telah menghambat mata pencaharian sebagian masyarakat dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Dari laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07 persen, naik signifikan dibandingkan Agustus 2019 5,28 persen atau Februari 4,99 persen sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi COVID-19.

Eskalasi belanja yang cukup besar digunakan untuk menahan dampak negatif itu. Belanja Bansos difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, Bantuan Sembako, dan Bansos Tunai. Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Berbagai program itu sangat penting untuk bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi. Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3 persen (yoy).

Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi”, kata Febrio.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Salah satu daerah terdamapak bencana alam di Indonesia/Foto: Istimewa

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya kesiapan pendanaan. Menurut Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan risiko bencana dengan peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko bencana. Dampak dari berbagai bencana ini sangat signifikan dan multidimensi, mulai dari merenggut korban jiwa hingga merugikan pembangunan dan ekonomi masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan.

Dalam menghadapi risiko bencana, pemerintah selalu menyiapkan Dana Cadangan Bencana dalam APBN sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Namun demikian, upaya ini perlu dilengkapi dengan kebijakan pendanaan yang bersifat proaktif untuk menurunkan dan memindahkan risiko yang dihadapi masyarakat dan keuangan negara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pendanaan kegiatan mitigasi bencana dan pengasuransian aset masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu menjelaskan, upaya proaktif pemerintah dalam pendanaan kegiatan mitigasi ini tertuang dalam Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Salah instrumen utama Strategi DRFI pemerintahan adalah inovasi skema pendanaan kolaboratif Pooling Fund Bencana (PFB). PFB adalah instrumen pendanaan utama pada Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dan merupakan skema mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan mitra pembangunan untuk diakumulasikan dan dikembangkan bagi pendanaan penanggulangan bencana.

Menurut Febrio, PFB akan dikelola oleh unit pengelola dana yang berbentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. PFB menyentuh mulai dari tahap prabencana, darurat bencana, hingga pascabencana.

“Pemerintah Indonesia akan terus berinovasi dalam memitigasi risiko, menangani bencana, serta memulihkan pembangunan pasca bencana. Dengan adanya PFB, respons di bidang pendanaan ini diharapkan lebih tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Febrio melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/21).

Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun PFB, Grup Bank Dunia telah menyepakati program Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBCs) senilai 500 juta dollar AS. Program ini akan disertai hibah senilai 14 juta dollar AS dari Global Risk Financing Facility (GRIF), yaitu 10 juta dollar AS dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Program itu mengawal reformasi kebijakan dan akan digunakan untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan PFB serta perbaikan tata kelola pendanaan penanggulangan bencana.Tiga fokus utamanya adalah pendirian dan operasionalisasi PFB; peningkatan kesiapsiagaan untuk respons terhadap bencana yang lebih efektif di seluruh instansi pemerintah; dan pembangunan kapasitas dan sistem PFB untuk mendukung pendanaan penanggulangan bencana secara efektif.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, selain sebagai modality untuk memperkuat kesiapan dalam menghadapi bencana, IPF-PBCs juga telah menambah instrumen pembiayaan yang dimiliki dalam penyediaan budget support.

“Agar instrumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik diperlukan sinergi antarunit, sehingga apa yang menjadi performance sebagai syarat pemanfaatan fasilitas ini dapat di-deliver sesuai dengan jadwal yang disepakati,” kata Luky. Ia menambahkan, sebagai executing agency program tersebut, BKF akan SP –2/BKF/2021 merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pembentukan PFB dan pelaksanaan reformasi kebijakan yang menjadi komitmen dalam program ini.

Lanjut baca

Advertorial

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung dan Jakarta. Kelas pajak akan dikemas paralel bersamaan dalam dua metode kelas, yaitu kelas off-line (luring), yaitu peserta hadir ke lokasi venue acara, juga kelas on-line dengan peserta mengikuti acara secara virtual menggunakan aplikasi zoom on-line meeting.

Board of Community PajakMania Andika Hardianto mengatakan, peserta yang hadir ke venue akan dibatasi kuota jumlahnya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Bagi peserta yang mengikuti kelas on-line juga tetap nyaman karena konsep tampilan didesain dengan sangat baik dan pembicara akan melakukan interaksi dengan peserta. Info lengkap tentang acara dan ketentuan bisa diakses di laman situs Komunitas  PajakMania” kata Andika di Jakarta, Jumat (22/1/21).

Tema yang akan dibawakan pada kelas pajak tahun ini pun beragam, antara lain Pemeriksaan Pajak; Penyusunan SPT Tahunan PPh (Orang Pribadi dan Badan); Pajak Internasional dan Penerapan P3B; dan Persiapan Penyusunan TP Doc.

Sebagai informasi, PajakMania adalah komunitas praktisi dan peminat perpajakan yang kini beranggotakan lebih dari 1000 orang. Anggota komunitas berasal dari berbagai latar belakang, seperti konsultan pajak, staf perpajakan perusahaan, fiskus (pegawai kantor pajak), mahasiswa hingga dosen di bidang perpajakan.

Sejak 2010, komunitas ini secara aktif berdiskusi tentang isu-isu terbaru atau wawasan terkini mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Komunitas ini juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para anggotanya. Secara rutin, komunitas juga mengadakan pertemuan lewat acara bertajuk Kopdar PajakMania. Hingga kini, acara Kopdar PajakMania sudah diadakan lebih dari 13 kali di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan.

Komunitas PajakMania bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi secara rutin menyelenggarakan kegiatan forum diskusi seperti Kelas PajakMania dan Kopi Darat PajakMania. Forum diskusi ini terutama secara langsung membahas hal-hal kongkret dan teknis tentang penerapan aturan perpajakan. Topik atau tema yang dipilih adalah yang langsung terkait dengan hal yang dilakukan di tataran teknis, misalnya saat berhubungan dengan penggunaan aplikasi layanan on-line yang disediakan oleh DJP.

Lanjut baca

Breaking News

Menyambung Nyawa Pariwisata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.

 

Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata tengah menikmati serbuan wisatawan lokal dan mancanegara, serta menyaksikan bagaimana sendi-sendi perekonomian daerah bergerak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode sama di 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Devisa yang dihasilkan dari kunjungan itu sebanyak Rp 280 triliun atau sektor terbesar kedua penyumbang devisa setelah industri minyak sawit (CPO). Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri pariwisata juga menjadi lokomotif perekonomian karena bertautan dengan beragam bisnis lain mulai dari transportasi, agen perjalanan, penginapan, restoran, hingga UMKM.

Hasil itu tentu tak lepas dari dukungan pemerintah pusat dengan pembangunan Indonesia daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); hingga program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Gas-rem pariwisata

Namun, pariwisata menjadi sektor terdepan yang terpuruk tatkala virus korona menginfeksi dunia. Pemerintah di hampir setiap negara ramai-ramai memberlakukan lockdown, termasuk Indonesia yang menetapkan pembatasan sosial dan penutupan sejumlah destinasi wisata saat kasus pertama muncul pada Maret lalu.

Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Tingkat kunjungan wisman juga menurun drastis. Dari data yang dirilis BPS awal Desember lalu, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Januari—Oktober 2020 hanya 3,72 juta kunjungan atau turun sebesar 72,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13,45 juta kunjungan.

Akibatnya, pendapatan asli daerah dan devisa negara anjlok; sementara lokomotif bisnis pariwisata pun mesti berdarah-darah untuk sekadar bertahan dengan pemasukan minim dan harus membayar biaya operasional, sebagian lain akhirnya meregang nyawa.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyatakan, hingga kuartal II tahun 2020 ada lebih dari 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup dengan estimasi kerugian sekitar Rp 40 triliun untuk hotel dan Rp 45 triliun untuk restoran.

Cluster General Manager Swiss-Belinn Simatupang and Swiss-Belinn Wahid Hasyim Willy Suderes mengatakan, pandemi membuat hotel sulit bertahan. Strategi apa pun yang dilakukan tak terlalu berpengaruh karena hotel sepi peminat.

Meski tak sampai mengalami penutupan hotel dan pengurangan karyawan, manajemen mesti berlakukan efisiensi segala sisi. Karyawan hanya masuk kerja selama 15 hari secara bergantian, dan digaji sesuai hari kerja tersebut. Pekerjaannya pun kerap multifungsi.

“Kalau accounting tiba-tiba harus keliling kamar ya memang begitu, kami jalani semuanya sehingga sedikit demi sedikit bisnis hotel mulai membaik. Kan, yang paling utama kita-kita ini masih kerja. Masih ada harapan, setiap bulan kami masih menerima walaupun enggak besar,” ungkap Willy kepada Majalah Pajak, Rabu (16/12/2020).

Pun dengan pengusaha biro perjalanan yang mengalami titik terendah dalam berbisnis. Hery Prabowo bersama rekanannya yang memiliki agen perjalanan Republic Adventure & Traveller dan penyelenggara acara (event organizer) D&D Production terpaksa menelan pil pahit saat harus menutup bisnisnya.

Pasalnya, pendapatan usaha yang dirintisnya sejak 2006 silam ini menurun drastis sejak Maret lalu karena sedikitnya permintaan bahkan banyak wisatawan yang mengajukan refund.

“Tadinya kami punya banyak sekali kegiatan tur dan acara yang sudah terprogram, yang sebetulnya itu agenda tahunan kami. Tapi dari Maret sampai sekarang mandek semua. Penurunannya itu 200 persen, bukan 100 persen lagi,” terang Hery saat dihubungi Majalah Pajak, Senin (21/12/2020).

Kebijakan tak populer

Dilematik memang jika pemerintah harus dihadapkan dengan pilihan mendahulukan kesehatan 268 juta jiwa penduduk atau perekonomian nasional. Apa pun yang dilakukan terasa tidak pas apalagi memuaskan semua pihak.

Kejutan demi kejutan diutarakan pemerintah jelang libur natal dan tahun baru lalu. Dari memangkas tiga hari cuti bersama, hingga kewajiban menyertakan hasil tes cepat antigen bagi pelancong yang ingin wisata ke Bali. Apa pun kebijakannya, pelaku usaha berharap pemerintah tetap memerhatikan nyawa industri pariwisata.

Sejatinya, di tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun diberikan ke sektor pariwisata melalui berbagai skema, yakni insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp 400 miliar, hibah pariwisata Rp 100 miliar, serta kompensasi pajak untuk hotel atau restoran Rp 3,3 triliun.

Dana ini disalurkan secara bertahap pada periode Oktober sampai Desember melalui mekanisme transfer ke daerah, ditujukan kepada pemda serta usaha hotel dan restoran di 101 daerah kabupaten/kota berdasarkan kriteria ibu kota 34 Provinsi, berada di 10 DPP dan 5 DSP, dan daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE).

Syarat lainnya yakni daerah itu merupakan destinasi branding, juga termasuk daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019. Willy berharap kedua hotel yang ditanganinya dapat segera mendapatkan dana ini setelah mengurusnya ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

“Saat ini semua properti memang perlu cashflow. Dan, yang beruntung adalah bagi mereka yang membayar pajak 2019 dan semua administrasinya lengkap akan dikembalikan 10 persen, that’s good,” imbuh Willy.

Willy berencana akan menggunakan dana itu untuk perawatan hotel. Pasalnya, setahun lalu hotel ini absen maintenance karena ketiadaan dana. Sementara Hery yang telah banting setir ke bidang kuliner mendapat kemudahan kredit dari perbankan.

“Kalau untuk wisata dan event, saya mau bergerak juga susah sementara pemerintah juga tidak membuka akses wisata. Ada planning, ya, percuma juga. Jadi biarlah mengalir dan di tahun depan kami akan kembangkan kuliner ini,” ujarnya.

Pada APBN 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang).

Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

 

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial2 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News2 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News4 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News5 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News6 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News1 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved