Connect with us

Breaking News

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini, pemerintah bergerak cepat dan menjadikan APBN sebagai instrumen paling efektif untuk mencegah situasi memburuk.

Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang dalam pada perekonomian global. Ketidakpastian yang tinggi menyebabkan lembaga internasional, seperti IMF, OECD dan World Bank terus melakukan pembaruan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Pada assessment terakhir, ketiganya memprediksi terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi global pada kisaran -4 persen (yoy).

Upaya penanganan pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya mobilitas yang berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia langsung terdampak setelah di beberapa tahun sebelumnya selalu berada di kisaran angka 5 persen. Pada kuartal selanjutnya, Indonesia menetapkan kebijakan PSBB ketat untuk meminimalisasi penyebaran kasus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi nasional terkontraksi sebesar -5,32 persen. Sementara pada kuartal ketiga, seiring dengan pelonggaran PSBB, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan titik perbalikan meskipun masih terkontraksi -3,49 persen. Namun eskalasi COVID-19 sampai dengan akhir tahun yang relatif tinggi masih memberikan tekanan pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyampaikan, secara keseluruhan 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi -2,2 persen. Ini lebih baik dibandingkan mayoritas negara ASEAN seperti Malaysia -6 persen, Filipina -8,3 persen, Thailand -7,1 persen, Singapura -6 persen. Sementara itu, dibanding negara-negara G20, Perancis -9,8 persen, Jerman -6 persen, India -10,3 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik. Hanya Cina yang tumbuh positif 1,9 persen.

“Kondisi ekonomi di akhir tahun terus menunjukkan tren pemulihan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, sebagai salah satu indikator aktivitas perekonomian yang sebelumnya tercatat kontraktif, mulai menunjukkan angka ekspansif di akhir tahun yaitu sebesar 51,3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan IHSG juga menguat dan semakin stabil seiring membaiknya aliran modal di akhir tahun, “ kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu pada Senin (11/1/21).

Kerja Keras APBN 2020

Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan semua negara di dunia mengeluarkan respons kebijakan fiskal yang luar biasa. Dari sisi penerimaan, kebijakan fiskal seluruh dunia diarahkan untuk membantu cashflow masyarakat dan dunia usaha melalui insentif perpajakan. Dari sisi belanja, dilakukan refocusing dan realokasi untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Hasilnya, negara-negara di dunia, defisit pun melebar sangat dalam. Realisasi defisit fiskal Indonesia 2020 sebesar 6,09 persen PDB termasuk cukup moderat.

Di akhir 2020, angka realisasi sementara APBN Indonesia telah mencerminkan kebijakan- kebijakan luar biasa itu. Pendapatan Negara mengalami tekanan yang cukup dalam, yaitu pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.633,6 triliun, turun 16,7 persen dibandingkan dengan 2019. Jika dilihat dari targetnya, capaian ini setara dengan 96,1 persen dari target Perpres 72/2020.

“Realisasi ini cukup menggembirakan di tengah aktivitas perekonomian yang terganggu secara luar biasa, berupa hambatan permintaan dan penawaran, volatilitas harga komoditas, dan kurang optimalnya kinerja ekspor-impor. Tidak hanya itu, pendapatan negara juga menurun karena pemberian stimulus fiskal perpajakan untuk membantu dunia usaha dan masyarakat yang terdampak COVID-19,” kata Febrio.

Di tengah pendapatan negara yang tertekan, realisasi belanja negara sepanjang 2020 terus terakselerasi dan ditutup dengan tumbuh sangat tinggi. Belanja Negara 2020 berada pada Rp 2.589,9 triliun, naik 12,2 persen (yoy). Jika dibandingkan dengan targetnya, penyerapan belanja bernilai 94,6 persen dari Perpres 72/2020. Pertumbuhan realisasi belanja negara itu sejalan dengan strategi countercyclical yang ditempuh pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hal ini terutama untuk menahan laju kontraksi ekonomi serta mengurangi dampaknya pada kenaikan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran akibat pandemi. Penyerapan belanja dilakukan dengan mengikuti tata kelola yang baik untuk memastikan seluruh kegiatan dan program tetap akuntabel meskipun harus dilakukan secara cepat.

Hasil dari kondisi pendapatan dan belanja negara ini menyebabkan defisit APBN tercatat sejumlah Rp 956,3 triliun atau -6,09 persen PDB. Realisasi ini lebih baik daripada asumsi -6,34 persen di Perpres 72/2020. Defisit -6,09 persen ini masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat -6,5 persen PDB, Filipina -8,1 persen, India  persen 13,1 persen, Jerman -8,2 persen, Perancis -10,8 persen, Amerika Serikat -18,7 persen dari PDB.

“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi.” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Realokasi dan refocusing serta akselerasi belanja yang dilakukan diarahkan untuk mengatasi tiga fokus utama, yakni mengatasi gangguan kesehatan, melindungi konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan serta mendukung kegiatan usaha terutama UMKM. Dampak pandemi COVID-19 yang besar telah menghambat mata pencaharian sebagian masyarakat dan meningkatkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Dari laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07 persen, naik signifikan dibandingkan Agustus 2019 5,28 persen atau Februari 4,99 persen sebagai dampak kontraksi PDB akibat pandemi COVID-19.

Eskalasi belanja yang cukup besar digunakan untuk menahan dampak negatif itu. Belanja Bansos difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, Bantuan Sembako, dan Bansos Tunai. Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Berbagai program itu sangat penting untuk bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi. Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3 persen (yoy).

Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi”, kata Febrio.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar-Universitas Trisakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kanwil DJP Jakarta Barat

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Universitas Trisakti kembali menjalin kerja sama program perpajakan.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pendirian Tax Center Universitas Trisakti oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno serta Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti, di Aula Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (4/10).

Selain perpanjangan kerja sama program perpajakan, dalam MoU teranyar ini juga mencakup perluasan ruang lingkup kerja sama seperti kegiatan pembinaan perpajakan dan nonperpajakan kepada UMKM. Adapun beberapa kegiatannya meliputi pelatihan pembukuan, perizinan, legalitas, pembiayaan, penggunaan media sosial untuk pemasaran produk, serta pengelolaan forum komunikasi.

Lalu juga ada pelatihan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya yang dirangkum dalam program Business Development Services (BDS) dan program lainnya; kegiatan penelitian bersama di bidang perpajakan; juga kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti mengapresiasi perpanjangan kerja sama ini dan berharap agar dapat saling memberikan manfaat.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Pesohor dan Instansi Sosialisasikan PPS

“Universitas Trisakti mendukung kegiatan yang dilaksanakan melalui Tax Center Universitas Trisakti,” pungkas Asri.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengemukakan, dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Hal itu, lanjutnya, dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ia pun menegaskan bahwa pajak adalah kebutuhan mutlak pembangunan, sehingga semua pihak harus bergotong-royong.

“Berdasarkan data dan administrasi di DJP, masih banyak Wajib Pajak yang pembayarannya lebih rendah dari seharusnya, tidak teratur, tidak wajar, dan bahkan masih belum ber-NPWP, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Menurutnya, kerja sama dengan mitra DJP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan Wajib Pajak, khususnya yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat.

“Keberadaan Tax Center diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dan khususnya bagi sivitas akademika,” pungkas Suparno.

Lanjut baca

Breaking News

Resesi Mengancam Dunia, Bagaimana Indonesia?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto Dok. Pribadi

 

Majalahpajak.net – World Bank Group President, David Mallpas, menyebut bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Kebijakan ini sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Tapi, efeknya adalah pelambatan ekonomi, yang bisa berujung resesi di banyak negara. Perkiraan ini juga disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada konferensi pers Senin, 26 September 2022, bahwa ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun 2023.

Resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Konstraksi ekonomi ini menjadi tantangan buat pemerintah masing-masing negara, untuk bisa melakukan intervensinya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, juga harus bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi. Bank Central Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang tahun 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 bps sejak awal tahun 2022. Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan 2 (kali) menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada Bulan Agustus dan secara marathon kembali menaikkan 50 basis poin pada bulan September.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

ketika ekonomi global dan dunia sedang menghadapi potensi resesi, bagaimana dengan kekuatan ekonomi Indonesia? Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp 16.970,8 triliun, masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen. Tren pertumbuhan ini terus terjaga sampai dengan kuartal pertama Tahun 2022 yang mencapai 5,01 persen dan kembali naik di kuartal kedua menjadi sebesar 5,44 persen. Asumsi makro pemerintah, secara agregat pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran 5,3 persen.

Dengan konstraksi ekonomi global yang sedang terjadi, efek ekonomi yang merembet ke dalam negeri terutama sisa ekspor-impor, kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) terutama yang terkait dengan bahan baku impor. Di sisi akibat kebijakan domestik, kebijakan fiskal adanya kenaikan pajak PPN dan kenaikan BBM Subsidi, serta kebijakan moneter meningkatnya suku bunga acuan, akan membuat tekanan terhadap daya beli, dan selanjutnya akan berimbas pada sektor manufaktur. Menariknya pemerintah sudah memitigasi efek jangka pendek menurunnya daya beli masyarakat ini dengan paket program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama empat bulan ke depan, sejak kebijakan kenaikan harga BBM.

Untuk jangka pendek, ekspor akan mengalami konstraksi. Tetapi, justru dengan momentum ini, pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah pada tahun 2023 nanti, adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.

Baca Juga : Resesi bukan untuk Ditakuti

Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten. Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kepatuhan WP, Hive Five Gelar Webinar dan Bedah Buku Pajak Penghasilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), Hive Five menggelar bedah buku dan webinar pajak bertajuk “Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Akademisi Akuntansi dan Perpajakan Suryanto mengungkapkan, kontibusi pajak dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik, diperlukan pula pemahaman pajak yang optimal.

“Saya menyarankan ke semua WP mudah-mudahan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya diharapkan WP dapat taat dan patuh serta mengimplementasikan perpajakan dengan baik kedepannya,” ungkapnya saat membuka webinar dan bedah buku, pada Jumat (30/09).

Ia menambahkan, pembahasan dalam webinar pajak dan bedah buku Pajak Penghasilan (Teori dan Praktik) ini merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penghasilan yang didapatkan oleh WP ada hak negara yang harus disetorkan untuk membantu memajukan bangsa dan negara.

“Buku ini memiliki memiliki peran penting untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh),” tambahnya.

Suryanto melanjutkan, buku tersebut terdiri dari 11 bab pembahasan yang membahas tentang seluk beluk tentang PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pemeriksaan pajak.

Baca Juga: Hive Five dan Ruang Seminar Gelar Webinar Seluk-Beluk Pemeriksaan Pajak

“Buku ini disusun untuk WP maupun kalangan masyarakat umum baik mahasiswa, akademisi, dan praktisi perpajakan yang ingin tahu tentang perpajakan. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan menarik dan mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder dan CEO Hive Five Sabar L Tobing yang hadir sebagai narasumber menjelaskan tentang peranan penting PPh konsolidasi setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kenapa ada konsolidasi? Karena memang ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam UU HPP, baik terhadap tarif perpajakan yang umum yaitu PPh pasal 21. Dimana pajaknya itu sampai 35 persen,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa PPh harus dipahami karena ada keterkaitan apa yang harus dilakukan dalam bisnis, apa yang harus dilaksanakan dan jadi kewajiban dalam melaksanakan bisnis terkait PPh. Apakah terkait pemotongan, maupun besaran tarif.

Sabar juga memaparkan tentang PPh pasal 21, mengingat hal tersebut paling umum dialami oleh para pelaku usaha terkait pengenaan pajak.

Ini terkait dengan subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Tarifnya kita sudah tahu di 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen sampai tarif tertinggi yang direvisi dalam UU HPP di 35 persen. Jadi, kalau penghasilan diatas Rp 5 miliar, pengenaan pajaknya PPh 21 sudah menjadi 35 persen,” terangnya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjabarkan tentang PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 4 ayat 2.

“Pajak itu fair, undang-undang itu fair untuk disusun. Anda ada laba anda bayar pajak ke negara, Anda dalam kondisi rugi jangan bayar pajak. Tetapi, Anda sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur harus bisa membuktikan bahwa memang bisnis ini dalam kondisi rugi. Jangan memodifikasi laporan keuangan sehingga seolah olah rugi padahal profit. Ini yang kan menjadi temuan daripada DJP saat dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan karena pajak atas penghasilan badan itu dikenakan atas laba, bukan atas kerugian,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer