Connect with us

Business

Bisnis Alkes Tersekat Bahan Baku

Diterbitkan

pada

Bisnis alat kesehatan meningkat tengah wabah. Namun, pengadaan bahan baku jadi kendala.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah membuat pendapatan di sejumlah bidang usaha menurun. Di sisi lain, pandemi juga memberi berkah kepada beberapa sektor.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagas Adhadirgha memaparkan pertumbuhan beberapa sektor usaha bahkan melonjak hingga 50 persen, seperti industri yang terkait dengan makanan dan perawatan personal terutama perawatan kesehatan maupun kebersihan. Menurutnya, pelaku usaha harus mampu berinovasi dan jeli melihat peluang baru di masa pandemi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Dengan big data bisa dilihat bahwa ada peluang-peluang baru yang muncul di era pandemi. Setiap pengusaha harus menerapkan digital marketing karena saat ini semua sudah bergerak ke digital,” jelas Bagas dalam webinar bertema “Tren dan Peluang Bisnis di Masa Pandemi”, Selasa (15/6).

Ia menjelaskan, teknologi cloud computing dapat dimanfaatkan untuk inovasi dan redefinisi ulang layanan serta bisnis dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, imbuhnya, penggunaan cloud computing juga mendukung target pemilik bisnis untuk melakukan ekspansi layanan dengan cepat dan mudah.

Hal senada disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, Yudhi Andrianto. Menurutnya, aset pengusaha alat kesehatan masih tumbuh tinggi selama masa pandemi. Kenaikan permintaan untuk beberapa produk kesehatan seperti masker dan cairan pembersih tangan diakuinya menjadi peluang yang menggembirakan bagi pengusaha yang bergerak di sektor ini.

“Pengusaha telah berpindah ke pemasaran on-line dengan memanfaatkan internet dan e-commerce. Dengan inisiatif itulah pengusaha nasional dapat hidup di masa pandemi yang hingga sekarang masih melanda Indonesia,” papar Yudhi.

Kendala bahan baku

Pertumbuhan bisnis di sektor kesehatan selama pandemi mestinya menjadi berkah tersendiri bagi ekonomi nasional, tapi nyatanya kondisi ini bukan tanpa kendala. Selama setahun terakhir, kalangan pelaku usaha di bidang pengadaan alat-alat kesehatan masih sulit memperoleh pasokan alat-alat kesehatan, baik pengadaan dari jalur impor maupun dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium, Randy H. Teguh mengungkapkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2019 telah menerbitkan 200 izin usaha produksi alat kesehatan sehingga jumlah seluruhnya saat ini mencapai 500 usaha. Namun meningkatnya jumlah produsen alat kesehatan di dalam negeri tidak diiringi dengan bertambahnya pasokan alat kesehatan.

Menurutnya, penambahan usaha baru masih didominasi oleh alat kesehatan dengan adopsi teknologi rendah. Sementara industri baru yang menggunakan teknologi tinggi masih terbatas karena pendalaman industri alat kesehatan tidak sederhana. Kini cukup banyak pelaku usaha yang mulai melirik bisnis produksi alat kesehatan di dalam negeri, tetapi pengadaan bahan baku masih menjadi kendala.

Bahan baku untuk industri alat kesehatan di Indonesia sebagian besar didatangkan dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan produsen utama. Negara pemasok ini menerapkan pajak yang tinggi untuk ekspor bahan baku, sehingga harga perakitan bahan baku di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan dengan impor barang jadi. Akibatnya, jelas Randy, harga produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor dan pihak rumah sakit tentu berpikir ulang untuk membeli produk yang lebih mahal.

Ia juga mengungkapkan kendala importasi yang masih terjadi adalah masa pemesanan yang terbatas karena sistem e-katalog yang sering terlambat. Selama ini rumah sakit membeli produk melalui katalog daring yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, terbatasnya masa pemesanan membuat pelaku usaha tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengantisipasi permintaan. Padahal, impor biasanya hanya dilakukan jika ada permintaan.

Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan kebijakan kemudahan impor untuk alat kesehatan akan dipertahankan. Ia mengatakan, kelancaran rantai nilai produk-produk penting dalam penanganan Covid-19 telah menjadi norma yang disepakati dunia. Di masa pandemi yang penuh dengan segala permasalahan besar ini membuat tiap negara harus menerapkan strategi kebijakan dan cara-cara yang luar biasa.

“Semua negara keluar dari tupoksi biasa karena ini masalah luar biasa dan kita harus address secara luar biasa. Kita juga tidak bisa mengganggu mata rantai atau tambahan biaya dalam perdagangan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan,” tegas Lutfi.

Koordinasi Kemenkes dengan kementerian/lembaga lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi alat kesehatan dan obat-obatan bisa tersalurkan dengan baik selama kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk mengatasi ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang akhir-akhir ini menipis, Kementerian Perdagangan akan membenahi semua penghambat kelancaran distribusi.

“Kita akan pastikan bahwa distribusi obat-obatan, alat kesehatan akan diperbaiki dan terus kita jalankan agar sesuai dengan koordinasi antara BPOM Kemenkes, Kemendag dan institusi terkait lainnya,” jelas Lutfi dalam konferensi pers “Ketersediaan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga” di Jakarta, Senin (5/7).

Kemenkes mencatat dari 496 jenis alat kesehatan yang diperdagangkan dalam e-katalog pada 2019 sampai 2020, hanya 152 jenis produk yang bisa diproduksi di dalam negeri, sisanya harus diimpor. Di samping itu, hanya 2 dari 10 molekul obat dengan konsumsi terbesar yang diproduksi di dalam negeri; selebihnya masih harus diimpor. Namun, dari total 1.809 item obat yang diperdagangkan dalam e-katalog, hanya 56 item yang belum diproduksi di dalam negeri.

Business

Rezeki Nomplok “Homestay” Lombok

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bisnis homestayyang sempat redup di Lombok akibat pandemi, kini menggeliat. Sirkuit Mandalika dan pembiayaan murah dari SMF jadi pendongkrak.

Pariwisata termasuk salah satu sektor usaha yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 seiring penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Penurunan sektor pariwisata juga melanda destinasi wisata super prioritas di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sekarang tersohor dengan sebutan Bali Baru. Beruntung derap pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika terus menggeliat dan kini telah memiliki ikon baru yakni arena sirkuit internasional hingga akhirnya secara perlahan dapat kembali menghidupkan sektor pariwisata.

Para pemilik usaha penyewaan tempat tinggal (homestay) di sekitar kawasan Mandalika meraup berkah dari penyelenggaraan Kejuaraan Dunia World Superbike (WSBK) 2021 pada November lalu. Ajang tahunan bergengsi yang selalu menyedot perhatian khususnya pencinta balap motor itu mendatangkan lebih dari 20.000 pengunjung.

Salah satunya adalah pemilik homestay Sasak Lombok Bungalow, Lalu Maulidin. Delapan kamar penginapannya menawarkan kearifan lokal berupa hunian tradisional berbahan bambu khas suku Sasak, dilengkapi balai-balai dan toilet modern. Lokasinya yang strategis, dekat Pantai Tanjung An yang terkenal dengan pasirnya yang lembut sehingga dijuluki “Pantai Merica”. Lokasinya juga dekat arena sirkuit sehingga menjadi daya pikat bagi pelancong yang membutuhkan penginapan bertarif terjangkau.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Kuta itu menuturkan, pembangunan sirkuit yang mendatangkan banyak pekerja menjadi berkah bagi bisnis penginapan untuk penyewaan kamar dalam jangka waktu tertentu.

“Daripada kosong dan tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya disewakan per bulan untuk pekerja. Tarifnya sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta sebulan,” ungkap Lalu kepada media di lokasi penginapannya di Desa Wisata Kuta Mandalika, Lombok, Jumat (26/11).

Ia merintis usaha penginapan sejak 2015 sebelum muncul Program Desa Wisata pada 2018. Saat itu kebutuhan wisatawan terhadap penginapan berkonsep homestay belum begitu tinggi. Namun, saat ini permintaan meningkat hampir 95 persen, terutama ketika berlangsung perhelatan WSBK 2021.

“Dengan adanya WSBK kemarin dan pandemi yang mulai pulih, kami optimistis bisnis homestay akan membaik. Apalagi Maret tahun depan akan ramai lagi oleh MotoGP 2022,” imbuhnya.

Modal awal untuk membangun homestay tersebut sebesar Rp 100 juta. Ketika bisnisnya mulai berkembang, pada Desember 2020 ia mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero dan memperoleh bantuan Rp 100 juta dengan bunga 3 persen untuk merenovasi dan menambah dua kamar lagi.

“Pinjaman dari SMF sangat membantu karena bunga rendah tanpa persyaratan agunan dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan selama lima tahun. Saat kondisi sepi karena pandemi, kami diberikan keringanan angsuran,” kata Lalu.

Ia menjelaskan, saat ini di Desa Kuta terdapat 102 unit homestay yang dimiliki oleh 14 orang pelaku usaha. Beberapa dari mereka berniat mengajukan pinjaman, bahkan ada yang nilainya Rp 1,5 miliar untuk pengembangan usaha jelang agenda MotoGP 2022.

Pemilik Find Homestay di Desa Mertak, Lombok Tengah, Lalu Srinate juga optimistis dengan prospek pariwisata yang akan terus membaik di tahun depan. Ia turut merasakan berkah dari ajang WSBK 2021 bagi bisnis penginapannya sebanyak lima kamar yang terisi penuh dengan tarif Rp 400 ribu per hari.

“Tidak hanya sirkuit Mandalika yang jadi tujuan wisata. Di sini juga ada Pantai Awang yang bagus untuk selancar, menyelam, dan juga memancing,” jelasnya.

Ia mendapat pinjaman dari SMF sebesar Rp 50 juta pada April 2020 dengan waktu pengembalian selama 10 tahun.

Pembiayaan homestay merupakan salah satu program SMF sejak 2018 yang memberikan kemudahan akses pembiayaan homestay di desa wisata untuk mendukung kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo menyatakan, program pembiayaan homestay telah menyalurkan pinjaman di 11 desa yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah pembiayaan homestay sebesar Rp 500 juta melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putri Nyale Desa Kuta Mandalika. Menurutnya, sasaran program tidak hanya di Mandalika melainkan juga daerah penyokong di sekitarnya.

“Tahun 2022 SMF menargetkan tambahan debitur baru, pengembangan model bisnis baru untuk pembiayaan homestay yang bersinergi dengan sister company dan pengembangan media informasi untuk meningkatkan profil desa yang telah bekerja sama dengan perseroan,” kata Ananta dalam media gathering di Mataram, NTB, Jumat (26/11).

Lanjut baca

Business

Menjaring Gurihnya Potensi Perikanan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan pemberdayaan nelayan yang tepat sasaran dan dukungan transformasi digital, sektor perikanan dapat menjadi potensi sumber penerimaan pajak yang menjanjikan.

Organisasi Dunia Bidang Pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) memperkirakan potensi kekayaan laut Indonesia sebesar 2,5 triliun dollar AS per tahun. Namun hingga saat ini Indonesia baru memanfaatkan sekitar 7 persen akibat keterbatasan teknologi dan tantangan lain. Besarnya potensi dengan segala tantangannya ini mendorong berdirinya FishOn di tahun 2019. Perusahaan rintisan aplikasi ini berlaku sebagai agregator berbagai pihak dalam ekosistem perikanan melalui penerapan teknologi digital.

“Indonesia tidak punya teknologinya sehingga kekayaan laut malah dicuri orang luar. Dengan digitalisasi, semua bisa kita tracking. Jika seluruh wilayah sudah digitalisasi, transaksi di sektor perikanan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32 triliun sehari,” ungkap CEO FishOn Fajar Widisasono kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat FishOn, Bamuda Office Building, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17 /11).

Setelah membantu pemberdayaan komunitas nelayan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada awal kehadirannya, tahun ini FishOn melebarkan bisnisnya di wilayah perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dari 5.000 nelayan yang ada di Maumere, sebanyak 500 nelayan sudah diberdayakan melalui aplikasi FishOn secara menyeluruh dari proses awal kegiatan menangkap ikan, menghubungkan dengan pembeli, transaksi lelang, pengolahan ikan di pabrik, hingga pengiriman hasil laut kepada pembeli.

Potensi penerimaan

Menurut Fajar, perikanan merupakan sektor yang sangat menarik dan tidak akan habis sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi negara. Ia menjelaskan, 500 nelayan yang diberdayakan di Maumere tersebut kini sudah mampu berpenghasilan bersih Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan—jauh melampaui UMR di NTT yang hanya Rp 2 juta.

“Dengan aplikasi FishOn, ketika berlangsung transaksi dengan pembeli dari dalam dan luar negeri, kami langsung potong untuk cicilan kredit KUR dan retribusi daerah. Nah, harusnya ada sekian persen yang untuk bayar pajak UMKM nelayan. Menarik sekali ketika kita bisa mendorong nelayan agar bayar pajak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 6 juta nelayan. Di Maumere, nelayan bisa menangkap ikan tuna seberat 80 kilogram sebanyak 1 hingga 2 ekor sehari, dengan harga per kilogram Rp 30 ribu. Artinya, dari dua ekor tuna saja, nelayan dapat mengantongi Rp 5 juta sehari. Kalau para nelayan ini dipajaki, imbuhnya, maka perikanan tentu akan menjadi sektor potensial bagi penerimaan negara.

Pihaknya menempuh langkah awal mendigitalisasi nelayan dengan memberikan pendanaan melalui saldo rekening dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta yang otomatis diterima nelayan ketika bergabung dengan aplikasi FishOn. FishOn menjalin kontrak eksklusif dengan BNI untuk pengadaan KUR bagi nelayan. BNI harus memberikan persetujuan pinjaman KUR kepada nelayan yang diajukan oleh FishOn. Kolaborasi ini menjadi terobosan yang efektif karena selama ini nelayan tidak memiliki akses modal ke perbankan dan pihak bank tidak percaya dengan kemampuan nelayan untuk mengangsur pinjaman.

Uang dalam bentuk simpanan di rekening ini hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan melaut seperti membeli bahan bakar untuk kapal, es untuk pendingin ikan, maupun kopi. FishOn menunjuk toko untuk melayani kebutuhan nelayan melalui pemberdayaan koperasi yang berkolaborasi dengan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah pesisir.

“Kalau ada 100 nelayan yang kami berikan bantuan Rp 5 juta sebagai modal awal, artinya ada Rp 500 juta yang akan dibelanjakan di toko-toko nelayan. Ini menarik karena bagi koperasi dan Bumdes, nelayan menjadi captive market yang pasti,” paparnya.

Para pembeli hasil laut tangkapan nelayan berasal dari dalam dan luar negeri seperti Jepang dan Malaysia. Untuk membeli ikan, transaksi dilakukan langsung melalui lelang. Hasil lelang langsung ditransfer ke rekening nelayan.

“Semua transaksi secara langsung dan cashless, tidak ada lagi uang tunai. Pembeli dari Jepang bisa transaksi melalui BNI Cabang Jepang. Jadi kalau dulu orang membayangkan digitalisasi nelayan atau cashless society nelayan itu suatu hal yang tidak mungkin, sekarang kami bisa mewujudkannya,” kata Fajar.

FishOn menyediakan fitur untuk membantu nelayan melaut dengan bantuan satelit yang dapat mendeteksi lokasi keberadaan ikan. Dukungan teknologi satelit ini diperoleh melalui kolaborasi dengan PT Telkom (Persero) Tbk sejak awal melakukan riset perikanan di tahun 2014 bersama para ahli perikanan dari Institut Pertanian Bogor. Di tahun 2021 ini FishOn telah mengembangkan pola factory sharing melalui FishOn Cloud Factory. Fajar menguraikan, pihaknya menyediakan pabrik pengolahan ikan untuk memenuhi permintaan pembeli seperti ikan yang sudah dipotong dalam bentuk sashimi atau sushi untuk ekspor ke Jepang. Saat ini terdapat 60 orang yang mengelola FishOn Cloud Factory di Maumere dengan pengerjaan sekitar 4 kontainer per bulan, sementara pengeluaran untuk membayar seluruh gaji dan listrik sebesar Rp 180 juta.

“Kalau biaya proses pengolahan ikan per kilogram Rp 35 ribu, maka pendapatannya sekitar Rp 1,2 miliar. Jadi, pabrik itu masih untung. Menariknya di sektor perikanan, market itu unlimited. Punya ikan berapa saja pasti diserap pasar. Saat ini sudah ada beberapa potential buyer dari Jepang dan Malaysia,” paparnya.

Ia berharap, FishOn nantinya dapat menjadi perusahaan go public yang sahamnya dimiliki oleh koperasi nelayan.

Lanjut baca

Banking

Dua Skenario untuk Energi Fosil

Diterbitkan

pada

Penulis:

Beradaptasi dengan tren energi bersih, PLN melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir, di antaranya mengeksekusi proyek energi baru dan terbarukan berskala besar.

Perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor penyedia energi listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN telah mengantisipasi tren global yang secara bertahap mulai beralih ke penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi bersih. PLN menetapkan peta jalan (road map) dalam mengurangi penggunaan energi listrik berbahan fosil dari tahun 2025 hingga 2060.

Langkah PLN dalam menuju nol emisi karbon tentu membutuhkan dukungan teknologi yang memadai agar penerapan dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi (3D) dapat berjalan sesuai target yang ada di perencanaan dan strategi menuju 2060.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, sektor ketenagalistrikan hanya menyumbang 14 persen dari keseluruhan emisi nasional. Ia membandingkan dengan sektor ketenagalistrikan di Filipina dan Vietnam yang masing-masing menyumbang 30 persen emisi, dan Malaysia dengan 32 persen emisi.

Menurutnya, penggunaan lahan dan alih fungsi hutan, termasuk kebakaran hutan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar. Di sisi lain, PLN berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan terus mengupayakan pengurangan efek gas rumah kaca di tengah perkembangan teknologi saat ini melalui berbagai cara.

Dalam siaran pers yang dirilis PLN beberapa waktu lalu, ia memaparkan model bisnis di masa depan untuk menuju capaian energi besar yang optimal dengan mengakomodasi tren 3D melalui peningkatan peran EBT dan smart grid sebagai enabler.

“Saat ini inovasi teknologi semakin maju di bidang pembangkit EBT yang meliputi kehadiran energy storage atau baterai, carbon capture, green hydrogen, kendaraan listrik dan efisiensi energi. Inovasi itu mendorong transisi di sektor ketenagalistrikan dari bahan bakar fosil menuju pemanfaatan sumber EBT,” papar Zulkifli.

Untuk mengurangi penggunaan energi listrik berbasis fosil, PLN menyiapkan dua skenario. Pertama energi berbasis fosil akan mulai hilang dari bauran energi pada 2056. Pada skenario pertama ini, penghentian PLTU batu bara dilakukan secara bertahap dari yang menggunakan teknologi konvensional sampai yang paling mutakhir.

Pada skenario kedua, pemanfaatan teknologi carbon capture, usage, dan storage akan diterapkan mulai 2035 seiring dengan penurunan porsi energi berbasis fosil dari bauran energi. Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir.

Di sisi midstream sebagai operator atau pemilik dari jaringan transmisi dan distribusi termasuk energy storage atau baterai, PLN memberikan layanan solusi energi terintegrasi yang fleksibel untuk pelanggan skala besar atau industri. Sementara di sisi hilir, PLN akan memberikan layanan solusi energi dan menciptakan ekosistem pelayanan yang cerdas, fleksibel, dan inovatif hingga elektrifikasi sektor transportasi dengan ketersediaan infrastrukturnya.

Pembangkit EBT

Selama 2021–2030, ada beberapa potensi pengembangan EBT yang dimiliki PLN, yaitu PLTA 9 GW, geotermal atau panas bumi 2,4 GW, pembangkit listrik berbasis biomassa, angin, surya 4,5 GW, dan pembangkit listrik untuk penopang beban dasar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 1 GW.

Zulkifli mengatakan, masih terdapat potensi tambahan produksi dari pembangkit listrik berbasis EBT yang mencapai 1.380 Tera Watt hour (TWh) hingga tahun 2060 mendatang. Untuk menggarap potensi itu, jelasnya, pengembangan pembangkit harus diselaraskan dengan suplai dan permintaan, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based), keekonomian, keandalan, ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan.

PLN juga menempuh langkah strategis dalam percepatan pengembangan pada daerah defisit serta daerah yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD. Menurut Zulkifli, itu dilakukan demi mengurangi belanja negara dalam pembelian impor BBM melalui konversi PLTD PLN ke pembangkit berbasis EBT yang sebagian berada di daerah isolated offgrid atau di luar jaringan listrik PLN.

Lanjut baca

Populer