Connect with us

Taxclopedia

Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Bagaimana agar pemerintah, melalui kebijakan perpajakan, dapat membantu mereka?

 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembanding, Katadata menunjukkan data berbeda, yakni di tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta.

Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp 8.400 triliun atau sekitar 60,34 persen pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tapi tunggu dulu, jangan berbesar hati, kita lihat sisi pandang lainnya. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tinggi, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. ini menunjukkan daya saing produk dari UMKM kita di tingkat global rendah. Ibarat nilai rapor anak sekolah yang menggunakan indeks rata-rata siswa dalam satu sekolah, maka indeks UMKM Indonesia di bawah rata-rata indeks UMKM di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Jago kandang

Apa hipotesis awal? UMKM di Indonesia baru menjadi kampiun di kandang sendiri, belum mendapatkan porsi lebih di luar wilayah Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM.

UU Nomor  20 tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat, dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini”

Kalau kita bandingkan peraturan spesifik perpajakan terhadap UMKM, yakni PP No 23 Tahun 2018 dengan rumah besar UMKM di UU No 20 Tahun 2008, kita akan mendapati sesuatu yang menarik.

PP 23 Tahun 2018 berbicara mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu—tidak disebutkan secara spesifik kata UMKM, tetapi lebih kepada jumlah peredaran usaha dalam waktu tertentu yang dimilki oleh WP. Namun karena khalayak melihat PP No 23 Tahun 2018 ini sebenarnya ditujukan kepada UMKM, akhirnya jadi bahasa umum bahwa PP No 23 Tahun 2018 ini teruntuk pelaku UMKM. Padahal, kalau kita analisis lebih dalam, penyematan kata UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 berbeda dengan definisinya pada UU No 20 Tahun 2008. Kita fokus saja pada kesamaan dua produk hukum tersebut, yakni bicara tentang peredaran usaha atau penjualan.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

PP No 23 Tahun 2018 mengatakan pengenaan pajak kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Bahasa matematika sederhananya Rp 0 s.d. Rp 4.800.000.000. Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Mikro memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 0 s.d. Rp 300.000.000
  2. Kecil memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000
  3. Menengah memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000

Dari perbandingan aturan ini saja terlihat pengenaan tarif 0,5 persen PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan ketidakadilan: Jumlah peredaran usaha atau bruto yang dipatok s.d. Rp 4,8 miliar ternyata menyasar kelompok mikro dan kecil sedangkan kelompok menengah hanya sebagian kecil saja. Tentu rentang seperti ini tidak berpihak kepada kelompok mikro dan kecil, meskipun mereka mendapat tarif flat 0,5 persen.

Dalam hal ini, alternatif yang dapat dipilih adalah dengan memperbaharui kebijakan. Misalnya, dengan penerapan tarif nol persen dan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki omzet yang stabil.

Penetapan tarif pajak nol persen bagi usaha mikro dan kecil juga telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Cina pada 2020 yang menerapkan tarif nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet Rp 60 juta per bulan atau bahasa teknisnya dibuatkan tarif progresif seperti halnya pada Pasal 17 UU PPh secara berlapis.

Penulis dapat memahami bahwa salah satu latar belakang munculnya PP No 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan tarif, tapi ternyata yang muncul adalah problem kesenjangan di tiga level tersebut. Dan bila kembali kepada filosofi perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan atau kesetaraan, tentu adil yang dimaksud bukan sama rata, sama tarif, dan hal yang sama lainnya, melainkan lebih kepada keberpihakan negara kepada golongan masyarakat ekonomi kecil agar mereka dapat dijaga kelangsungan hidupnya di negara ini.

Hanya 2,5 persen penuhi kewajiban

Sekarang lupakan tentang perdebatan pengenaan tarif 0,5 persen pada pelaku UMKM, mari kita lihat fakta apa yang terjadi setelah adanya penerapan tarif 0,5 persen ini. Ternyata jumlah UMKM di Indonesia yang sudah membayar pajak hanya 1,5 juta dari sekitar 59 hingga 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Apa artinya? Ternyata begitu rendah sekali pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di negara ini, rasionya hanya 2,5 persen saja dari total UMKM yang menjadi pelaku usaha. Sungguh teramat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tax ratio di Indonesia yang di kisaran 10,3 persen, jauh selisihnya. Itu memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada penerimaan negara.

Yang lebih menarik lagi, sumber internal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini muncul dan insentif fiskal diluncurkan untuk semua sektor usaha terdampak, salah satunya UMKM, ternyata hanya sedikit UMKM memanfaatkannya. Sudahlah sebelum ada insentif fiskal ini kecil partisipasi UMKM dalam kontribusi penerimaan negara, sedikit juga UMKM yang ambil bagian ketika penghapusan pajak hingga Desember 2020 diberikan.

Kecilnya partisipasi di atas, menarik untuk digali lebih dalam. Kemungkinan pertama program pemerintah, yakni PP No 23 Tahun 2018 tidak menarik minat para pelaku UMKM. Bisa jadi mereka enggan karena tidak tahu, abai, atau tidak cukup mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Baca Juga: Menggairahkan Pajak UMKM

Kemungkinan kedua adalah pajak masih menjadi sosok antagonis bagi para pelaku usaha, sehingga meskipun diberikan tarif yang rendah dan penghapusan pajak selama masa pandemi ini tidak membuat mereka tertarik. Seolah mereka merasa ini perangkap. Mengubah mindset seperti ini hanya bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini di semua lapisan masyarakat. Investasi edukasi ini baru akan terasa 10 s.d. 20 tahun ke depan.

Kemungkinan ketiga kurang berhasilnya program PP No 23 Tahun 2018 beserta insentif fiskal di dalamnya karena memang ekonomi masyarakat sedang terpuruk, sehingga boro-boro memikirkan bayar pajak, untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Belum lagi harus menyampaikan permohonan dan realisasi pada laman DJPONLINE yang belum tentu mudah dipahami dan dilakukan oleh WP UMKM menjadi penguat kemungkinan di atas. Bahasa milenialnya ribet.

Itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak (DJP) untuk membuat terobosan lebih efektif atau tepat sasaran agar program ini benar-benar mampu menambah partisipasi pelaku UMKM dalam penerimaan negara. Pemerintah juga dapat sekaligus mengatakan kepada pelaku UMKM bahwa kebijakan pajak itu bukanlah beban. Pemerintah adalah mitra mereka dalam berusaha. Apa buktinya? Sebagai mitra yang memahami kesulitan sahabatnya, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan pajak kepada pelaku UMKM. Ini jelas memiliki maksud pemerintah di belakang UMKM ketika mereka menghadapi kesulitan keberlangsungan hidup karena imbas dari wabah pandemi Covid-19.

DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini dan tidak menganggapnya sebagai gimmick belaka yang menyimpan keribetan di kemudian hari.

Perlu juga DJP membuat evaluasi berkala terhadap sistem pelaporan perpajakan yang ada selama ini. Apakah menjadi beban masyarakat? Apakah sistem perpajakan berbasis daring yang dibangun oleh DJP telah memudahkan masyarakat? DJP perlu lebih banyak mendengar dan jangan sampai telinga menjadi tipis bila muncul kritikan dan saran dari stakeholder negeri ini.

Semoga setiap kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menjadi booster peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan, bukan malah menjadi booster penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Referensi:

  1. https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=200
  2. http://www.depkop.go.id/data-umkm
  3. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/

Taxclopedia

PPN dan Asal Muasalnya (Bagian Kedua—Tamat)

Diterbitkan

pada

Pemberlakuan PPN—bersama dengan diterapkannya “self-assessment system”—menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi perpajakan di Indonesia.

Sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, UU PPn telah diubah dan ditambah beberapa kali. Akan tetapi, hanya secara tambal sulam.

Namun, semua perubahan dan penambahan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan sisi negatif sistem PPn yang selama ini berlaku, yaitu menghilangkan efek pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan PPn.

Sementara itu, terjadi tren penerapan pajak konsumsi dengan sistem PPN oleh negara-negara industri maupun negara berkembang selama dua puluh tahun terakhir.

Reformasi Perpajakan

Akhirnya pemerintah berkesimpulan bahwa untuk mencapai sasaran kebutuhan pembangunan yang dikehendaki, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, serta pemerataan beban pajak, sistem PPn dianggap perlu diganti.

UU PPn dianggap tidak dapat digunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan digantilah dengan sistem PPN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN Nomor 8 Tahun 1983).

Namun, dilihat dari perspektif yang lebih luas, sebetulnya penggantian PPn menjadi PPN itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang kedua (setelah reformasi perpajakan 1970). Sebab, pada reformasi perpajakan 1983 ini, di samping terjadi perubahan terhadap PPn, diperkenalkan pula prinsip self-assessment dalam menghitung Pajak Penghasilan (Fuad Bawazier, 2011).

Perubahan terhadap PPn pada tahun 1983 ini merupakan perubahan yang menyeluruh dan mendasar atas UU PPn. Alasannya, UU PPn dianggap tidak lagi memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau menampung aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Alasan ini dinyatakan dalam Bagian Umum dari Penjelasan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagai berikut:

Sistem Perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya Pajak Penjualan 1951, tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.” (Huruf tebal dari penulis.)

Dalam pelaksanaannya, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 yang pada awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Perppu), pemerintah memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 menjadi selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986.

Penangguhan masa berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983, menurut penjelasan Perppu ini, disebabkan oleh belum siapnya berbagai pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan undang-undang tersebut mulai 1 Juli 1984. Penundaan ini dilakukan karena ketidaksiapan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan UU PPN yang ditangguhkan selambat-lambatnya pada 1 Januari 1986, telah mulai diberlakukan pada 1 April 1985. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 (Soerjono Sastrohadikoesoemo, 2004).

Pada awal penerapannya, UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 hanya mengatur secara langsung penjualan pertama dari Barang Kena Pajak (BKP). Transaksi lanjutan, dari distributor ke subdistributor dan lanjutannya ke konsumen, pengenaan PPN-nya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Demikian pula jenis jasa yang dikenai PPN, pengaturannya juga dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (Soerjono Sastrohadikoesoemo, 2004).

UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami perubahan empat kali dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun atau empat dekade, yaitu:

  1. perubahan pertama mulai berlaku sejak 1 Januari 1995, dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1983 ini diubah.
  2. Perubahan kedua mulai berlaku 1 Januari 2001, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C diubah.
  3. Perubahan yang ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN Nomor 42 Tahun 2009), mulai berlaku pada 1 April 2010.
  4. Perubahan yang keempat dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Klaster Perpajakan atau dikenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) mulai berlaku pada 2 November 2020.

UU Nomor 8 Tahun 1983 diundangkan untuk menggantikan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan yang dinamakan UU Pajak Penjualan (PPn) 1951.

Pajak Penjualan (PPn) diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN memiliki beberapa legal karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Salah satunya, ia tidak menimbulkan dampak kumulatif meskipun bersifat multistage levy. Di samping itu baik Pajak Penjualan maupun Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakter sebagai Pajak Tidak Langsung.

Sejak 1 April 1985 mulai berlaku UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengalami beberapa kali perubahan seperti yang sudah penulis sebutkan di atas. Namun demikian, nama UU ini tidak mengalami perubahan melainkan tetap disebut UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983.

Perlu dipahami legal karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi yang membedakan dari Pajak Penghasilan sebagai pajak atas kegiatan bisnis membuat PPN juga dikenal sebagai pajak objektif. Artinya, dalam PPN, objek pajak menempati posisi strategis. Penentuan objek pajak begitu krusial dan memiliki dampak yang sangat luas karena memang seperti itulah sifat PPN. Maka, kajian komprehensif perlu ditempuh sebelum objek baru dalam PPN hendak ditambah atau dikeluarkan, dikenakan atau tidak dikenakan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan (regulator) bersama dengan pemerintah yang menjalankan kebijakan (operator) harus membuka diri seluas-luasnya kepada publik, mendengarkan banyak masukan dan saran dari berbagai pihak agar jangan sampai menimbulkan dampak negatif ketika sebuah kebijakan baru (yang terkait dengan PPN) diundangkan. Dalam kehati-hatian akan ada keselamatan dan dalam ketergesa-gesaan akan ada penyesalan.

Lanjut baca

Taxclopedia

PPN dan Asal Muasalnya (Bagian Pertama)

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di tengah kehebohan isu PPN atas sembako, bagaimana kalau kita mengulik sejarah lahirnya PPN di Indonesia?

 

Publik dihebohkan dengan berita rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dan memperluas objek pajak PPN, dari tarif PPN yang single rate 10 persen direncanakan menjadi 12 persen secara proporsional. Yang tidak kalah heboh juga adalah pengenaan objek Barang Kena Pajak (BKP yang awalnya tidak dikenai akan dikenai, misalnya pada sembako (sembilan bahan pokok) yang salah satunya adalah beras.

Demikian juga pada objek Jasa Kena Pajak (JKP) ada beberapa jenis jasa yang awalnya masuk ke dalam negative list (tidak dikenai PPN) menjadi dikenai PPN seperti Jasa Pendidikan dan Jasa Layanan Kesehatan.

Pajak memang “seksi” untuk digoreng oleh media massa maupun di media sosial.

Sejarah PPN

Rasanya seperti makan sayur asam tanpa garam bila penulis hanya menjelaskan sejarah PPN di Indonesia tanpa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dunia menerapkan aturan tentang PPN ini.

Dikutip dalam laman DDTC (Danny Darussalam Tax Centre), PPN merupakan jenis pajak yang relatif baru dan dianggap sebagai bentuk pemajakan modern (Liam Ebrill, 2001). Dalam sejarahnya, PPN merupakan suatu inovasi fiskal terbaru. Bahkan Sijbern Cnossen mengklaim bahwa pengenalan PPN secara universal dapat dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam evolusi struktur pajak yang terjadi pada paruh terakhir di abad ke-20 (Kathryn James, 2015).

Sebelum diterapkannya PPN, pengenaan pajak atas konsumsi yang bersifat tidak langsung hanya dilakukan terbatas pada produk tertentu. Misalnya, pengenaan cukai atas alkohol dan tembakau. Selain cukai, dikenal juga jenis pajak tidak langsung lainnya, yaitu pajak penjualan dan pajak peredaran.

Namun, distorsi yang dihasilkan dari pajak penjualan dan pajak peredaran karena adanya pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan kedua jenis pajak tersebut serta ditambah dengan adanya tuntutan peningkatan penerimaan, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mencari alternatif bentuk pajak lainnya.

Gagasan dasar mengenai PPN pertama kali muncul dari seorang pengusaha Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens yang menyadari adanya masalah yang ditimbulkan dari penerapan pajak peredaran. Pada tahun 1920-an, melalui tulisannya, von Siemens kemudian mengembangkan gagasannya tersebut, yang ia namakan “perbaikan pajak peredaran” atau “penyempurnaan pajak peredaran” (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007).

Selain von Siemens, konsep awal dari PPN juga dicetuskan oleh Thomas S. Adams pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan oleh Adams pada saat itu adalah mengenai cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya cascading effect. Konsep ini yang sekarang kita kenal dengan metode pengkreditan PPN masukan terhadap pajak keluaran (invoice-credit method).

Gagasan serta konsep yang muncul di tahun 1920-an tersebut akhirnya membentuk kesimpulan bahwa pajak yang merupakan “perbaikan pajak peredaran” adalah pajak yang dikenakan dan dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dari barang dan jasa saat terjadinya transaksi. Akan tetapi, walaupun dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan adanya metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, maka pajak yang dikenakan hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan dan konsep inilah yang menjadi asal muasal lahirnya PPN.

PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Pada tahun 1954, Prancis kemudian mengubah pengenaan PPN yang semula hanya di tahap pabrikan menjadi pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi.

Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980-an dan sesudahnya.

Pada praktiknya, sebagian besar pemerintah menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan pajak penjualan (Sijbren Cnossen, 1998).

Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia (Kathryn James, 2015).

Sampai 1 Januari 2016, menurut OECD (2016), terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN sebagai bentuk pajak atas konsumsi di negara mereka.

Selanjutnya bagaimana dengan di Indonesia?

Periode Pajak Pembangunan I (PPb I)

Menurut Slamet Soelarno, dalam bukunya Pajak Pembangunan I, yang diterbitkan oleh Saung Indah tahun 1973 dikatakan perkembangan pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia dapat dikatakan dimulai dengan berlakunya Pajak Pembangunan I (PPb I). PPb I merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb I Tahun 1947).

Pajak ini mulai dipungut secara resmi pada 1 Juni 1947 atas semua pembayaran di rumah makan dan rumah penginapan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran. Pembayaran di sini dimaksudkan sebagai pembayaran atas pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan seperti pegawai, listrik, air, dan lain-lain.

Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran PPb I ini.

PPb I menganut self-assesment system, yang menganjurkan Wajib Pajak (WP) menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari WP. Sistem self assesment ini diwujudkan dalam bentuk contante storting system (sistem setor tunai).

Dengan berkembangnya keadaan Indonesia pasca-Kemerdekaan, UU PPb I juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masa itu. Perkembangan ini dibuktikan dengan adanya perubahan dan penambahan atas UU PPb I Tahun 1947 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 dari Hal Pajak Pembangunan I (UU PPb I Tahun 1948).

Dalam konsideransnya disebutkan bahwa diubahnya UU PPb I Tahun 1947 dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menjalankan UU PPb I Tahun 1947 dan ditambah dengan belum adanya pasal-pasal mengenai penagihan pajak dengan paksa.

Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, PPb I yang semula merupakan pajak negara dinyatakan sebagai pajak daerah.

Berubahnya PPb I dari pajak negara menjadi pajak daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di daerah-daerah untuk mengurus keuangannya sendiri.

Selanjutnya, UU PPb I dipungut sendiri oleh daerah apabila daerah telah siap untuk memungutnya. Oleh karena setiap daerah mempunyai peraturan daerahnya sendiri maka dalam pelaksanaan pemungutan PPb I sebagai pajak daerah dapat berbeda-beda.

Misalnya, di Jakarta, PPb I dipungut dengan tarif 5 persen dan sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan jasa katering. Demikian pula WP-nya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PPb I merupakan jenis pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat terbatas karena hanya dikenakan atas penyerahan barang-barang makanan dan minuman di rumah makan, kafetaria, kedai kopi (coffee shop) atau terbatas pada jasa yang diberikan pada rumah penginapan, seperti sewa kamar pada hotel, losmen, dan rumah penginapan lainnya, tidak termasuk rumah pemondokan.

Jadi, tidak semua konsumsi barang dan jasa menjadi objek PPb I. Namun, meskipun bersifat terbatas, PPb I tetap dapat dianggap sebagai awal perkembangan pajak atas konsumsi di Indonesia, yang merupakan pendahulu dari PPN.

Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)

Selain PPb I, bentuk pajak atas konsumsi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Pajak Peredaran. Dalam bahasa Belanda, Pajak Peredaran (PPe) disebut dengan omzetblasting. Sementara itu, dalam bahasa Inggris pajak ini disebut dengan turnover tax.

Di Indonesia, PPe merupakan awal pungutan pajak atas pemakaian barang umum dan merupakan pelengkap dari PPb I yang pernah berlaku sebelumnya. Dasar hukum pemungutan PPe di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran (UU PPe) yang ditetapkan pada 13 Februari 1950 dan diumumkan pada 18 Maret 1950. Oleh karena itu, pajak ini dikenal dengan sebutan PPe 1950.

PPe merupakan pajak pemakaian yang meliputi hampir semua barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia. Oleh karena itu, yang dikenakan pajak adalah penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas. Besarnya tarif PPe yang dikenakan adalah sebesar 2 persen atas setiap penyerahan barang. Sementara itu, yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga barang (Rochmat Soemitro, 1990).

Selain dikenakan atas barang, PPe juga dikenakan atas jasa, yaitu semua perbuatan selain penyerahan barang bergerak dan barang tetap, yang dilakukan dengan penggantian. Penggantian di sini dimaksudkan sebagai nilai berupa uang yang harus dilunasi kepada orang yang melakukan pemberian jasa.

PPe mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Cara yang pertama adalah pemungutan sekaligus sehingga PPe hanya dikenakan sekali saja atas hasil akhir. Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal lajur produksi, yaitu pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya.

Sementara itu, cara kedua adalah dipungut pajak tiap kali terdapat pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya. Sistem pemungutan ini dikenal dengan sistem pemungutan bertingkat atau berkali-kali pada seluruh tingkat peredaran barang di lajur produksi dan distribusi. Pada setiap penyerahan barang tersebut, tidak dilakukan penyesuaian atau pengurangan apa pun.

Karena dikenakan secara berkali-kali dan tanpa pengurangan apa pun pada setiap lajur, terjadilah penambahan pada kalkulasi harga pokok barang. Ini membuat beban pajak berlipat ganda, melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut. Beban inilah yang pada akhirnya harus dipikul oleh konsumen.

Atas dasar alasan tersebut, para usahawan dan parlemen pada waktu itu menyatakan keberatan atas penerapan PPe yang dianggap menimbulkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius serta tidak menunjang keadilan. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 1951, UU PPe ditarik dan dinyatakan berakhir setelah undang-undang ini berjalan selama sembilan bulan.

Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn) sebagai dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951 (PPn).

UU PPn mulai berlaku pada 1 Oktober 1951. PPn tidak lain merupakan pengganti PPe yang telah berlaku sebelumnya. PPn dipungut atas harga penjualan barang-barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Yang tidak dikenai PPn itu antara lain beras, jagung, garam, minyak kelapa, gula, minyak tanah, kacang, kedelai, ikan asin, sayuran, dan sebagainya (Suwito Ardiyanto, 1981).

Di samping PPn atas penyerahan barang, PPn juga dipungut atas penyerahan jasa. Akan tetapi, tidak semua jasa yang diserahkan dikenai PPn. Terdapat 18 jenis jasa yang ditetapkan oleh UU PPn sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntan, jasa advokat, makelar, komisioner, dan sebagainya.

WP pada PPn adalah pengusaha (produsen) atau importir barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Produsen atau importir atas barang-barang ini yang bertanggung jawab atas pengenaan PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

PPn merupakan pajak dengan sistem pemungutan satu kali pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat penyerahan barang. Namun, terdapat suatu ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn yang mengatur bahwa apabila barang tersebut diolah kembali oleh pabrikan selanjutnya, PPn atas penyerahan barang yang telah diolah kembali tersebut dapat dikurangkan dengan PPn yang telah disetor sebelumnya.

Pasal tersebut juga mengatur pengurangan terhadap pajak masukan yang dipungut dari harga barang yang dimasukkan dan dipakai di daerah pabean Indonesia. Dengan demikian, UU PPn tersebut mengatur pemungutan PPn dan Pajak Masuk, di samping juga memungut Pajak Kemewahan.

UU PPn ini telah banyak mengalami perubahan perluasan terkait dengan subjek pajak, objek pajak, serta tarifnya. Mulanya, yang menjadi subjek pajak hanyalah pabrikan. Namun, setelah 1 Januari 1960, objek pajak diperluas sehingga mencakup juga pengusaha jasa.

Tarif pajaknya juga mengalami perubahan, dari tarif umum 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, tarif khusus terhadap barang-barang mewah yang awalnya 20 persen berubah menjadi 50 persen (Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 1995 Nomor 20 dan 24, Moch. Soebakir, dan Edi Slamet Irianto).

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 Tahun 1974, tarif PPn kembali mengalami perubahan dengan dibaginya tarif PPn menjadi tiga (3) golongan sebagai berikut (Suwito Ardiyanto, 1981):

  1. 0 persen, yaitu bagi barang-barang yang dibebaskan dari PPn, misalnya barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan koran.
  2. 5 persen, misalnya untuk barang-barang berupa karton, kertas bungkus, kertas tulis, kertas cetak, karbon, dan lain-lain.
  3. 10 persen, yang berlaku untuk barang-barang yang tidak termasuk a dan b.

 

Perlu diketahui, sistem PPn juga memberikan hak kepada produsen dan importir untuk meminta kembali pajak yang telah mereka bayar dari pembeli atau konsumen. Caranya dengan menaikkan harga semua barang hasil usaha produsen atau yang diimpor sebesar 3 persen dari harga sebenarnya. Jadi, pada hakikatnya dalam sistem PPn, pembeli atau konsumen yang menanggung beban PPn.

Pada perkembangan selanjutnya, Pasal 31 UU PPn yang memperkenankan penghitungan dan pemberian pengembalian dari pajak yang telah dibayar, dihapuskan. Penghapusan ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn sering disalahgunakan oleh WP untuk menghindari pajak yang harus dibayar.

Akan tetapi, ternyata, dihapusnya Pasal 31 UU PPn dianggap menyebabkan terjadinya pungutan pajak atas pajak karena PPn yang sebelumnya dikenakan ketika barang diproduksi, dimasukkan sebagai salah satu komponen harga jual barang. Akibatnya, ketika barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada pihak selanjutnya, PPn akan dikenakan sekali lagi atas harga barang yang di dalamnya sudah termasuk PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

Kelemahan lain dari sistem PPn adalah sulitnya pengawasan. Ia relatif mudah diselewengkan. Misalnya, penjual tidak menyetor pajaknya dengan benar. PPn tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk meneliti kebenaran laporan dan pembukuan WP (Tim Surabaya Post, 1986).

 

(Pada Taxclopedia” edisi selanjutnya, kita akan bahas riwayat PPn ini di era Reformasi Perpajakan 1983 dan seterusnya.)

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Populer