Connect with us

Taxclopedia

Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Bagaimana agar pemerintah, melalui kebijakan perpajakan, dapat membantu mereka?

 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembanding, Katadata menunjukkan data berbeda, yakni di tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta.

Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp 8.400 triliun atau sekitar 60,34 persen pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tapi tunggu dulu, jangan berbesar hati, kita lihat sisi pandang lainnya. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tinggi, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. ini menunjukkan daya saing produk dari UMKM kita di tingkat global rendah. Ibarat nilai rapor anak sekolah yang menggunakan indeks rata-rata siswa dalam satu sekolah, maka indeks UMKM Indonesia di bawah rata-rata indeks UMKM di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Jago kandang

Apa hipotesis awal? UMKM di Indonesia baru menjadi kampiun di kandang sendiri, belum mendapatkan porsi lebih di luar wilayah Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM.

UU Nomor  20 tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat, dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini”

Kalau kita bandingkan peraturan spesifik perpajakan terhadap UMKM, yakni PP No 23 Tahun 2018 dengan rumah besar UMKM di UU No 20 Tahun 2008, kita akan mendapati sesuatu yang menarik.

PP 23 Tahun 2018 berbicara mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu—tidak disebutkan secara spesifik kata UMKM, tetapi lebih kepada jumlah peredaran usaha dalam waktu tertentu yang dimilki oleh WP. Namun karena khalayak melihat PP No 23 Tahun 2018 ini sebenarnya ditujukan kepada UMKM, akhirnya jadi bahasa umum bahwa PP No 23 Tahun 2018 ini teruntuk pelaku UMKM. Padahal, kalau kita analisis lebih dalam, penyematan kata UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 berbeda dengan definisinya pada UU No 20 Tahun 2008. Kita fokus saja pada kesamaan dua produk hukum tersebut, yakni bicara tentang peredaran usaha atau penjualan.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

PP No 23 Tahun 2018 mengatakan pengenaan pajak kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Bahasa matematika sederhananya Rp 0 s.d. Rp 4.800.000.000. Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Mikro memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 0 s.d. Rp 300.000.000
  2. Kecil memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000
  3. Menengah memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000

Dari perbandingan aturan ini saja terlihat pengenaan tarif 0,5 persen PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan ketidakadilan: Jumlah peredaran usaha atau bruto yang dipatok s.d. Rp 4,8 miliar ternyata menyasar kelompok mikro dan kecil sedangkan kelompok menengah hanya sebagian kecil saja. Tentu rentang seperti ini tidak berpihak kepada kelompok mikro dan kecil, meskipun mereka mendapat tarif flat 0,5 persen.

Dalam hal ini, alternatif yang dapat dipilih adalah dengan memperbaharui kebijakan. Misalnya, dengan penerapan tarif nol persen dan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki omzet yang stabil.

Penetapan tarif pajak nol persen bagi usaha mikro dan kecil juga telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Cina pada 2020 yang menerapkan tarif nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet Rp 60 juta per bulan atau bahasa teknisnya dibuatkan tarif progresif seperti halnya pada Pasal 17 UU PPh secara berlapis.

Penulis dapat memahami bahwa salah satu latar belakang munculnya PP No 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan tarif, tapi ternyata yang muncul adalah problem kesenjangan di tiga level tersebut. Dan bila kembali kepada filosofi perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan atau kesetaraan, tentu adil yang dimaksud bukan sama rata, sama tarif, dan hal yang sama lainnya, melainkan lebih kepada keberpihakan negara kepada golongan masyarakat ekonomi kecil agar mereka dapat dijaga kelangsungan hidupnya di negara ini.

Hanya 2,5 persen penuhi kewajiban

Sekarang lupakan tentang perdebatan pengenaan tarif 0,5 persen pada pelaku UMKM, mari kita lihat fakta apa yang terjadi setelah adanya penerapan tarif 0,5 persen ini. Ternyata jumlah UMKM di Indonesia yang sudah membayar pajak hanya 1,5 juta dari sekitar 59 hingga 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Apa artinya? Ternyata begitu rendah sekali pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di negara ini, rasionya hanya 2,5 persen saja dari total UMKM yang menjadi pelaku usaha. Sungguh teramat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tax ratio di Indonesia yang di kisaran 10,3 persen, jauh selisihnya. Itu memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada penerimaan negara.

Yang lebih menarik lagi, sumber internal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini muncul dan insentif fiskal diluncurkan untuk semua sektor usaha terdampak, salah satunya UMKM, ternyata hanya sedikit UMKM memanfaatkannya. Sudahlah sebelum ada insentif fiskal ini kecil partisipasi UMKM dalam kontribusi penerimaan negara, sedikit juga UMKM yang ambil bagian ketika penghapusan pajak hingga Desember 2020 diberikan.

Kecilnya partisipasi di atas, menarik untuk digali lebih dalam. Kemungkinan pertama program pemerintah, yakni PP No 23 Tahun 2018 tidak menarik minat para pelaku UMKM. Bisa jadi mereka enggan karena tidak tahu, abai, atau tidak cukup mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Baca Juga: Menggairahkan Pajak UMKM

Kemungkinan kedua adalah pajak masih menjadi sosok antagonis bagi para pelaku usaha, sehingga meskipun diberikan tarif yang rendah dan penghapusan pajak selama masa pandemi ini tidak membuat mereka tertarik. Seolah mereka merasa ini perangkap. Mengubah mindset seperti ini hanya bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini di semua lapisan masyarakat. Investasi edukasi ini baru akan terasa 10 s.d. 20 tahun ke depan.

Kemungkinan ketiga kurang berhasilnya program PP No 23 Tahun 2018 beserta insentif fiskal di dalamnya karena memang ekonomi masyarakat sedang terpuruk, sehingga boro-boro memikirkan bayar pajak, untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Belum lagi harus menyampaikan permohonan dan realisasi pada laman DJPONLINE yang belum tentu mudah dipahami dan dilakukan oleh WP UMKM menjadi penguat kemungkinan di atas. Bahasa milenialnya ribet.

Itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak (DJP) untuk membuat terobosan lebih efektif atau tepat sasaran agar program ini benar-benar mampu menambah partisipasi pelaku UMKM dalam penerimaan negara. Pemerintah juga dapat sekaligus mengatakan kepada pelaku UMKM bahwa kebijakan pajak itu bukanlah beban. Pemerintah adalah mitra mereka dalam berusaha. Apa buktinya? Sebagai mitra yang memahami kesulitan sahabatnya, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan pajak kepada pelaku UMKM. Ini jelas memiliki maksud pemerintah di belakang UMKM ketika mereka menghadapi kesulitan keberlangsungan hidup karena imbas dari wabah pandemi Covid-19.

DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini dan tidak menganggapnya sebagai gimmick belaka yang menyimpan keribetan di kemudian hari.

Perlu juga DJP membuat evaluasi berkala terhadap sistem pelaporan perpajakan yang ada selama ini. Apakah menjadi beban masyarakat? Apakah sistem perpajakan berbasis daring yang dibangun oleh DJP telah memudahkan masyarakat? DJP perlu lebih banyak mendengar dan jangan sampai telinga menjadi tipis bila muncul kritikan dan saran dari stakeholder negeri ini.

Semoga setiap kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menjadi booster peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan, bukan malah menjadi booster penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Referensi:

  1. https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=200
  2. http://www.depkop.go.id/data-umkm
  3. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/

Taxclopedia

Menguji Keampuhan UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

(Bagian Pertama)

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi, patut ditunggu hasilnya di tahun 2021—asalkan ada petunjuk teknisnya.

 

Selesai sudah kontroversi yang berlarut dari digulirkannya RUU Cipta Kerja yang masyarakat menyebutnya omnibus law. Drama di balik pengesahan UU ini telah menjadi warna tersendiri. Pro dan kontra bermunculan dari para ahli hukum, ekonomi, tata negara, dan komponen masyarakat lainnya. Demonstrasi merebak di mana-mana, menambah keseruan undang-undang ini. Namun, kali ini penulis hanya akan fokus pada strategi dan tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi ini agar menambah wawasan pembaca setia Majalah Pajak.

Ada baiknya penulis sampaikan bahwa klaster perpajakan ini secara substansi tidak menggantikan UU perpajakan yang lama, yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN dan PPnBM, melainkan hanya mengubah beberapa pasal saja dalam UU itu. Kenapa diubah tidak diganti saja? Karena menurut pemangku kebijakan di negeri ini, baik di legislatif maupun eksekutif, fokus UU perpajakan masih relevan digunakan sampai saat ini sehingga cukup mengubah beberapa pasal penting yang disesuaikan dengan rumah utamanya yakni Cipta Kerja.

Sesuai namanya, UU Cipta Kerja bertujuan menggabungkan banyak perundang-undangan atau regulasi demi menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor alias menciptakan kemudahan berusaha. Harapannya, begitu tujuan utama ini tercapai, akan muncullah rentetan tujuan lainnya, yakni menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting mengamankan penerimaan negara di sektor perpajakan.

Dari penjelasan di atas penulis akan sampaikan bahwa klaster perpajakan diharapkan menyumbang penerimaan negara yang bisa diandalkan di bidang perpajakan, melalui (1) peningkatan jumlah investasi, (2) kepatuhan secara sukarela, (3) memberikan kepastian hukum, dan (4) menciptakan keadilan dalam iklim berusaha.

Empat tujuan utama inilah alasan kenapa klaster perpajakan diikutsertakan dalam UU Cipta Kerja. Nah, bagian pertama edisi kali ini penulis akan mencoba menguji keandalan UU Cipta Kerja klaster perpajakan ini pada tujuan yang pertama yakni peningkatan jumlah investasi di negara ini.

Proyeksi ekonomi 2021

Sebentar kita tengok outlook perekonomian Indonesia di tahun 2021 yang disusun oleh kementerian koordinator bidang perekonomian.

Ekonomi Indonesia, menurut proyeksi tiga lembaga internasional yakni OECD, World Bank dan IMF, berada pada posisi tiga besar dunia sebagai negara yang meningkat PDB (produk domestik bruto)-nya di tahun 2021.

Ada juga data lainnya yang menunjukkan optimisme tersebut dengan mulainya rebound indeks konsumsi rumah tangga di kuartal tiga (Q3) tahun 2020 ini, yang sempat mengalami kontraksi sehingga menyebabkan Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Namanya saja juga proyeksi tentu tidak bisa dipastikan hasil akhirnya 100 persen akurat. Ia tetap harus dibuktikan dengan kebijakan yang menyertainya. Salah satu kebijakan yang ditunggu dan dijadikan game changer dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 ini adalah sudah ditemukannya vaksin anti-Covid-19 yang direncanakan akan diberikan secara massal dan gratis kepada seluruh warga negara Indonesia.

Regulasi perpajakan yang diubah dalam UU Cipta Kerja ini dapat dilihat dalam Pasal 111, 112 dan 113 undang-undang ini yang menyebut tujuh kebijakan untuk meningkatkan investasi, yaitu:

  1. Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22 persen (2020 dan 2021) dan 20 persen (2022 dan seterusnya).
  2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public (tarif umum dikurangi 3 persen).
  3. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri.
  4. Dividen dan laba setelah pajak dari luar negeri tidak dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.
  5. Non-objek PPh atas (a) Bagian laba/SHU koperasi, dan (b) Dana haji yang dikelola BPKH
  6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh Pasal 26 atas b
  7. Penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN

Tujuh kebijakan tersebut menyentuh regulasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM). Mari kita perdalam ketujuh kebijakan tersebut.

Pertama, penurunan tarif PPh Badan yang sebelumnya 25 persen menunjukkan bahwa tarif pemajakan atas penghasilan di negara kita relatif tinggi dan kalah bersaing dengan negara tetangga lainnya. Adapun rata-rata tarif PPh Badan di berbagai kawasan adalah dunia (23 %), Eropa (21,77 %), OECD (23,59 %), ASEAN (23,35 %), Asia (20,95 %), dan Afrika (28,20 %). Artinya, tarif pajak negara kita lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN. Sederhana saja, investor tentu mencari tarif pajak yang lebih rendah sebagai tempat destinasi investasinya. Oleh karena itu, wajar bila tarif PPh Badan diubah hingga di bawah rata-rata tarif negara ASEAN.

Kedua, tarif PPh Badan WP yang terdaftar dalam pasar bursa nasional atau go public juga mengalami penurunan sebesar 3 persen dari tarif umum. Tahun 2021 tarif umum adalah 22 persen, sedangkan tarif WP go public 19 persen saja, yang akan menjadi hanya 17 persen saja di tahun 2022. Penurunan tarif WP go public sepertinya akan menjadi penyemangat perusahaan dalam negeri untuk segera melakukan IPO (initial public offering). Menjadi perusahaan go public artinya secara kualifikasi jauh lebih baik dan tepercaya. Ia dipandang lebih akuntabel karena menggunakan sistem keuangan dan audit yang baik sehingga risiko terjadinya fraud kecil. Pemerintah tidak perlu usaha yang besar untuk mengawasi kepatuhan WP yang sudah IPO (go public) ini.

Ketiga, penghapusan PPh atas dividen dalam negeri juga sebagai upaya untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri karena tentunya berharap dividen atas hasil investasinya. Dividen tidak akan dikenai PPh ia berasal dari dalam negeri yang diterima oleh (a) WP Orang Pribadi Dalam Negeri, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) WP Badan Dalam Negeri, tidak dikenai PPh (dikecualikan dari objek pajak).

Keempat, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia, dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari perusahaan go public di luar negeri atau perusahaan privat di luar negeri.

Namun, ada ketentuan untuk perusahaan privat di luar negeri, yaitu (a) dividen yang diinvestasikan di Indonesia, tidak dikenai PPh, (b) bila yang diinvestasikan di bawah 30 persen laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri, selisih dari 30 persen dikurangi realisasi investasi di Indonesia (yang kurang dari 30 persen), dikenai PPh; (c) sisa laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri setelah dikurangi a dan b, tidak dikenai PPh.

Kelima, dikecualikan dari objek PPh atas (1) bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; (2) dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (3) sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Aturan baru ini mengindikasikan negara memberi peluang yang sangat luas kepada komunitas, organisasi atau kelompok yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Mereka akan lebih leluasa menjaring konstituen dan memberikan solusi masalah kemasyarakatan karena pemerintah tidak memungut pajak atas penghasilan atau sisa lebih operasi kegiatan mereka. Dan tentunya koperasi juga diberikan ruang lebih jauh untuk melakukan manuver usahanya—terutama masuk ke UMKM—karena bagi hasil yang diterima anggota tidak akan dikenai pajak. Artinya, koperasi bisa menjadi pemimpin UMKM dalam menyalurkan dana atau mengelola secara mandiri unit usahanya tanpa khawatir akan munculnya pengenaan pajak atas laba yang mereka peroleh. Dengan kata lain negara ingin mengajak rakyatnya untuk berani berinvestasi di badan hukum koperasi, firma, CV, dan sejenisnya.

Keenam, adanya penurunan tarif PPh Pasal 26 atas bunga yang selama ini di angka 20 persen dapat diturunkan lebih rendah dengan peraturan pemerintah. Perluasan objek bunga pun ditambah termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Tarif 20 persen tentunya sangat tinggi untuk sektor investasi produk keuangan ini. Bila diturunkan sampai 15 atau lebih rendah lagi, tentu menjadi angin segar bagi investor. Pasar keuangan dalam negeri menjadi lebih kompetitif dan berani bersaing dengan pasar keuangan luar negeri.

Ketujuh, penyertaan modal dalam bentuk nonsaham atau dalam bentuk aset/aktiva tidak dikenai PPN dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat yang melakukan dan menerima pengalihan aset/aktiva tersebut adalah PKP. Ini juga menjadi insentif menarik buat investor yang tidak memiliki uang tunai atau aktiva lancar lainnya melainkan dalam bentuk aset atau aktiva untuk menjadi setoran modal investasinya tanpa khawatir dikenai PPN sebesar 10 persen.

Semua kebijakan pemerintah di atas dalam klaster perpajakan untuk tujuan peningkatan investasi, baik untuk menarik investor dalam maupun luar negeri, patut disimak hasilnya dalam tahun 2021 dan tahun ke depannya. Namun, itu dengan catatan: setelah diterbitkannya petunjuk teknis yang dapat dijadikan panduan di lapangan bagi para investor/WP dan fiskus dalam memanfaatkan semua insentif dan fasilitas perpajakan ini.

Lanjut baca

Taxclopedia

Kupas Tuntas Pajak Emas

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Dengan nilai pemajakan yang rendah di sisi PPN maupun PPh, emas kian menarik di mata investor. Bagaimana cara hitung pajaknya?

Belum lama ini penulis diminta mengisi acara podcast di sebuah kanal YouTube (d’GoldFather) untuk membahas emas dan aspek perpajakannya—tema yang menarik juga bagi Anda, bukan?

Emas merupakan harta kekayaan. Ia adalah investasi tradisional yang sudah diperdagangkan sejak zaman dahulu. Nilainya cenderung naik dari waktu ke waktu, mengalahkan bentuk investasi lain seperti asuransi, deposito, obligasi, dan sejenisnya. Di tengah pandemi Covid-19, harganya bahkan melonjak, melewati Rp 1 juta per gram.

Nah, bagaimana aspek pajak untuk simbol kemuliaan yang kini menjadi primadona investasi ini?

Terkait transaksi emas, ketentuan berikut ini perlu menjadi perhatian.

  1. Emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga
  1. Emas perhiasan termasuk jenis barang kena pajak yang dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Emas perhiasan dalam PMK tersebut adalah perhiasan dalam bentuk apa pun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. PMK ini menyatakan pengusaha emas perhiasan meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas p Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan antara lain jual-beli, jasa perbaikan/modifikasi, dan/atau jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan. Sedangkan pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan.
  2. Bagi badan usaha penjual emas batangan wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,45 persen dari harga jual bagi yang memiliki NPWP, serta 0,9 persen bagi yang tidak memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dan bila konsumen melakukan buyback ke ANTAM/Pegadaian sebagai BUMN maka dikenakan tarif 1,5 persen untuk penjualan kembali di atas Rp 10 juta (untuk yang menggunakan NPWP) dan tarif sebesar 3 persen untuk penjual/konsumen yang tidak memiliki NPWP.
  3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari penjualan emas adalah penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang PPh.

Yang menarik, bagaimana dengan dinar? Ternyata dinar bukan termasuk kategori emas batangan yang tidak dikenai PPN. Perlu dipahami, PPN dikenakan kepada BKP yang bersifat konsumtif atau komoditas perdagangan; sedangkan uang, emas batangan, dan surat berharga dikecualikan karena tujuannya untuk investasi.

Namun, acuan ini digugat banyak pihak, sebab dinar juga digunakan untuk keperluan investasi bukan konsumsi. Hemat penulis, alasan dikenakannya PPN atas dinar adalah adanya proses pembuatan lanjutan yang membuatnya memiliki nilai tambah baru sebagai BKP (Barang Kena Pajak) yang dipersamakan dengan perhiasan emas sebagai komoditas perdagangan.

Ke depan mudah-mudahan pemerintah memperkuat argumentasi pembebasan PPN atas komoditas investasi, termasuk dinar.

 

Perhitungan pemajakan atas emas

  1. Emas batangan

Untuk emas batangan, dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan pembelian emas batangan dari badan usaha penjual emas batangan, akan dikenai PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK No. 34/PMK.010/2017.

Contoh transaksi penjualan/pembelian emas batangan, koin emas, logam mulia yang terutang PPh Pasal 22:

UBPP (Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian) logam mulia seperti ANTAM, Pegadaian, Butik Emas:

Jual ke toko emas atau konsumen                               = 1.000.000

Tarif PPh 22 (0,45 % Ber-NPWP)                                    = 4.500

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.004.500

Bila tidak Ber-NPWP (0,9 %)                                 = 9.000

Jumlah yg harus dibayar                                                  = 1.009.000

Bila konsumen ingin menjual kembali emasnya (buyback) pada ANTAM atau Pegadaian (BUMN), dengan nilai penjualan kembali di atas Rp 10 juta, maka dikenakan tarif 1,5 persen dipungut dari total pembayaran yang diterima.

Tuan Budi:

Jual kembali emas 22 gram                                         = 22.000.000

Tarif PPh Pasal 22 (Ber-NPWP)                                    = 1,5 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 330.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.670.000

Bila Tuan Budi tidak Ber-NPWP, dikenakan tarif 3 persen, atau 100 persen lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Tarif PPh Pasal 22 (tdk Ber-NPWP)                = 3 %

PPh Pasal 22 yang dipungut                                              = 660.000

Jumlah uang yang diterima Tuan Budi                 = 21.340.000

  1. Emas perhiasan

Emas perhiasan termasuk dalam objek PPN, sehingga setiap transaksi emas perhiasan akan dikenai pajak. Pengusaha emas harus melakukan pemungutan PPN atas penyerahan emas perhiasan pada transaksi yang terjadi. Dasar Pengenaan Pajaknya adalah 20 % x Harga Jual/Transaksi, dan PPN terutangnya adalah 10 % x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau dengan bahasa ringkasnya tarif efektif PPN-nya sebesar 2 %.

Contoh transaksi penjualan/pembelian perhiasan emas dan dinar yang terutang PPN (tidak termasuk emas batangan, koin emas atau logam mulia):

ANTAM, Pegadaian atau Badan Usaha Emas lainnya:

Jual ke toko emas                                            = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 x 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 20.000

Toko emas:

Beli perhiasan emas dari ANTAM, Pegadaian = 1.000.000

DPP                                                                      = 1.000.000 X 20 % = 200.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Masukan (tidak bisa dikreditkan)             = 20.000

 

Jual ke konsumen                                             = 5.000.000

DPP                                                                      = 5.000.000 X 20 % = 1.000.000

PPN                                                                      = 10 %

PPN Keluaran (setor ke negara)                   = 100.000

 

Selisih keuntungan penjualan emas

Setiap kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak (WP) baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan WP terkait, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, merupakan objek PPh. Maka dari itu selisih keuntungan penjualan emas batangan atau emas perhiasan merupakan penghasilan neto yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan, baik itu SPT Tahunan WP Orang Pribadi maupun WP Badan.

Contoh: Tuan Budi membeli 10 gram emas batangan di tahun 2015 dengan harga saat itu sebesar Rp 6 juta dan telah dilaporkan dalam daftar Harta pada SPT Tahunan Orang Pribadi, kemudian di tahun 2020 dia menjual semua emasnya 10 gram tersebut dengan harga Rp 10 juta, sehingga ada selisih keuntungan Rp 4 juta. Maka, Tuan Budi melaporkan selisih keuntungan tersebut pada Lampiran I bagian 2 SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 sebagai Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya.

Hal lain yang menarik lagi tentang kegiatan investasi emas adalah pengenaan pajaknya yang hanya dilakukan ketika terjadi transaksi. Bandingkan dengan properti, misalnya, yang dikenai PBB setiap tahunnya. Atau dengan tabungan dan deposito yang dikenai PPh (atas bunga).

Dengan nilai pemajakan atas emas yang rendah baik itu di sisi PPN (2 persen) dan PPh (0,45 persen), emas kian menarik di mata calon investor di negara ini. Tapi, sampai kapan emas bertahan dalam masa keemasannya?

 

Lanjut baca

Taxclopedia

Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Medio September 2020, Menteri Keuangan menyatakan bahwa negara kita telah memasuki masa resesi. Apa sebabnya, dan apa yang harus pemerintah dan rakyat lakukan?

 

Karena berturut-turut selama tiga kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita di bawah nol atau negatif, kita memasuki resesi. Apa sebabnya? Tak sulit mencari jawaban. Apa lagi kalau bukan karena wabah Covid-19.

Semua negara di dunia secara ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan, dalam semua aspek ekonomi tentunya. Negara-negara yang menjadi episenter pandemi adalah negara-negara berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, Brasil, dan India, serta Rusia. Indonesia, menurut data pemerintah, telah menjadi negara episenter baru pandemi Covid-19 ini, dengan pertambahan jumlah kasus positif yang mengkhawatirkan dari hari ke hari. Sudah lebih dari 200.000 penduduk Indonesia yang positif terjangkit virus ini dengan angka kematian di atas 10.000 orang.

Tak pelak lagi kebijakan yang diambil pemerintah harus tepat untuk mencegah kenaikan warga yang terinfeksi Covid-19. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memerhatikan kondisi ekonomi negara agar tidak mengalami kebuntuan, stagnasi bahkan jangan sampai mengalami kemunduran. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah negara kita untuk mengakomodasi dua hal tersebut di atas. Namun nyatanya kebijakan ini sampai tulisan ini tayang terbukti tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Dari berbagai referensi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, secara sederhana resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) atau jumlah produksi barang atau jasa secara nasional menurun, atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.

Resesi adalah bagian dari krisis ekonomi yang apabila tidak berakhir, maka akan terjadilah kondisi kedua yang jauh lebih ekstrem yakni depresi ekonomi. Lantas bagaimana menyederhanakan perbedaan antara resesi ekonomi dan depresi ekonomi, maka penulis mengutip ucapan kolumnis sekaligus jurnalis Amerika Serikat Sidney J. Harris (1917–1986), resesi adalah “ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan.” Artinya, depresi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan dampak yang nyaris menyentuh semua elemen lapisan masyarakat.

Dalam sejarah perekonomian dunia, banyak negara pernah melalui resesi. Krisis ekonomi yang menghantam negara-negara Uni Eropa pada 2008–2009 menyebabkan sekitar 17 negara memasuki masa resesi, contohnya Yunani, Perancis, Portugal, Republik Siprus, Spanyol, Irlandia, dan Italia.

Pada 2010, kelesuan ekonomi melanda Thailand. Negara Negeri Gajah Putih itu mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif selama dua kuartal berturut-turut. Hal ini disebabkan produk domestik bruto negara tersebut yang terus merosot.

Tak hanya menghantam negara-negara berkembang, resesi ekonomi juga pernah dialami oleh Rusia yang dikenal sebagai negara adidaya tandingan Amerika Serikat sepanjang tahun 2015. Resesi di negara ini dipancing pencapaian produk domestik bruto yang rendah karena pasar modal dunia menolak perusahaan-perusahaan Rusia.

Berikut ini penulis jabarkan resesi yang pernah dialami oleh negara adidaya yakni Amerika Serikat dalam beberapa dekade.

Di saat wabah Covid-19—si pemicu resesi—diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan, seberapa kuat negara kita mampu bertahan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya?

Resesi Besar 2007–2009

Resesi terjadi selama lebih kurang 18 bulan atau kerap disebut sebagai Resesi Besar yang membuat PDB AS terkontraksi 4,3 persen dan tingkat penganggurannya mencapai 10 persen. Resesi ini terjadi karena krisis kredit subprima yang membuat tingkat penyitaan aset meningkat 79 persen pada 2007 dan menghancurkan pasar perumahan AS. Hal itu kemudian memicu krisis perbankan, lantaran banyak lembaga keuangan yang telah mengambil sekuritas berbasis kredit berisiko tinggi tak mendapat pengembalian pinjaman dari nasabahnya. Beberapa institusi keuangan besar seperti Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, dan Lehman Brothers runtuh pada 2008. Akibatnya, pasar saham jatuh dan indeks utama kehilangan lebih dari setengah nilainya selama krisis. Pemerintah AS selama krisis ini mengeluarkan beragam stimulus ekonomi, termasuk dana talangan sebesar 700 miliar dollar AS untuk institusi keuangan dan paket lain sebesar 800 miliar dollar AS.

 Baca Juga: Resesi, tapi Ekonomi tetap Terkendali

Resesi Dot-com

Resesi ini terjadi selama delapan bulan antara Maret 2000–November 2001 setelah gelembung dot-com meledak. PDB AS terkontraksi 0,6 persen dan tingkat pengangguran mencapai 5,5 persen. Mula resesi ini adalah Nasdaq kehilangan 75 persen nilainya yang mengakibatkan satu generasi investor teknologi tersapu. Kejadian tersebut menyebabkan pasar saham menjadi rentan. Kondisi kian memburuk ketika terjadi serangan 9/11 serta serangkaian skandal perusahaan akuntansi besar seperti Enron. The S&P 500 kehilangan 43 persen nilai sahamnya antara 2000 sampai 2002 akibat kejadian ini. Sementara Nasdaq sampai 2015 tak bisa mengembalikan nilai sahamnya.

Resesi Perang Teluk

Seperti namanya, resesi ini terjadi selama Perang Teluk pada 1990. Selama delapan bulan ekonomi AS tersuruk dengan PDB terkontraksi 1,1 persen dan tingkat penganggurannya sebesar 7 persen. Penyebabnya adalah The Fed menurunkan suku bunga secara bertahap untuk menekan inflasi. Langkah The Fed tersebut membuat perekonomian melambat. Ekonomi pun semakin terpuruk setelah Irak menginvasi Kuwait pada musim panas 1990 dan AS turut terlibat di dalamnya. Akibat lainnya adalah harga minyak dunia melonjak lebih dari dua kali lipat.

Resesi Reagan

Dinamai seperti itu karena terjadi di era Presiden Ronald Reagan. Dalam periode resesi ini ekonomi AS tersuruk dua kali. Pertama pada semester pertama 1980. Kedua selama 16 bulan dari Juli 1981 sampai 1982. Penyebabnya adalah The Fed menaikkan suku Bunga untuk menekan laju inflasi. Bisnis AS pun melambat. Ditambah lagi kebijakan embargo minyak Iran yang membuat pasokan minyak AS berkurang dan meningkatkan harganya. Tercatat untuk 12 kuartal PDB AS di angka negatif dengan paling dalam pada kuartal II 1980, yakni minus 8 persen. Sampai resesi 2007–2009, PDB di kuartal tersebut adalah yang terendah. Tingkat pengangguran di AS pun melonjak mencapai 10,8 persen pada November dan Desember 1982. Hanya bisa disaingi oleh tingkat pengangguran di masa pandemi korona. Untuk mengatasi resesi ini, Reagan menurunkan rasio pajak dan menambah anggaran pertahanan

Baca Juga: Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Resesi 1973–1975

Resesi ekonomi pada periode ini berlangsung selama 16 bulan dari November 1973 sampai maret 1975. Pemerintah AS menyalahkan embargo minyak oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai penyebabnya. Namun, sebenarnya ada dua faktor lain yang turut menyebabkannya. Faktor pertama adalah Presiden Nixon membuat kebijakan kontrol harga upah. Kebijakan ini menyebabkan harga barang melambung dan menurunkan permintaan. Tingkat upah yang tinggi juga membuat pelaku bisnis melakukan PHK massal. Kedua, AS melepaskan standar emas dan menyebabkan inflasi tak terkontrol. AS pun dalam periode ini mengalami stagflasi dan pertumbuhan ekonomi negatif selama lima kuartal. Tercatat paling dalam pada kuartal I 1975, yakni minus 4,8 persen. Tingkat pengangguran pun melonjak dua tahun setelah resesi pada Mei 1975 sebesar 9 persen.

Depresi Besar

Depresi Besar adalah resesi paling buruk dalam sejarah AS. Resesi ini berjalan selama 9 tahun dari 1929 sampai 1938. Tingkat pengangguran AS pada 1933 mencapai 25 persen dan tetap di angka 19 persen pada 1938. Resesi ini berakhir karena tiga hal—kebijakan ekonomi New Deal yang dikeluarkan Presiden Roosevelt, berakhirnya kekeringan panjang yang menyebabkan bencana alam bernama Dust Bowl, dan peningkatan pengeluaran untuk Perang Dunia II.

Lantas bagaimana upaya negara-negara tersebut dan negara kita mengatasi resesi ini?

Untuk menyederhanakannya, mari bayangkan sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak. Sang ayah adalah pemimpin keluarga sekaligus pemberi nafkah atau presiden dalam keluarga tersebut. Istrinya adalah menteri sekaligus gubernur bank sentral atau pengendali keuangan serta ketiga anaknya adalah rakyatnya. Karena ketiga anaknya sudah besar maka sang ayah memberikan modal usaha untuk anaknya agar mandiri di kemudian hari, dua orang anaknya sudah menikah dan memiliki anak, dua orang anak ini kita ilustrasikan sebagai perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Sedangkan satu anaknya yang belum menikah bertindak sebagai profesi atau individu dalam masyarakat.

Sewaktu-waktu bisnis dari dua anaknya yang menikah ini terancam bangkrut, demikian juga anak terakhir juga mengalami kerugian dalam bisnisnya, lantas apa yang harus dilakukan oleh sang ayah sebagai pemimpin keluarga? Tentunya dia tidak ingin ketiga anaknya dalam bahaya ekonomi. Apalagi diketahui juga memiliki utang yang besar, maka dia akan memerintahkan sang istri sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memberikan stimulus keuangan kepada anak-anaknya. Stimulus itu bisa berupa bantuan tunai secara langsung atau berupa bantuan pinjaman modal atau berbagai upaya penyelamatan keuangan anak-anaknya. Jangan sampai misalnya anak yang pertama dan kedua terjadi masalah dengan keluarganya karena tidak sanggup menafkahi istri dan anaknya sehingga terjadi perceraian. Bahasa ekonominya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan secara besar-besaran. Pun demikian untuk anak ketiga meskipun dia tidak memiliki istri dan anak tetaplah dia harus diselamatkan kondisi keuangannya agar bisa bertahan. Apalagi sang ayah juga mengetahui tetangga-tetangganya (negara-negara di dunia yang mengalami hal yang sama)  juga mengalami hal yang sama. Terjadi guncangan besar dalam kompleks perumahan itu.

Baca Juga: Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Dari ilustrasi di atas dapat diambil kesimpulan ketika resesi ekonomi melanda dunia, maka banyak negara menempuh hal yang sama, yaitu memberikan banyak stimulus-stimulus, yang bisa berupa stimulus fiskal (keuangan) bisa juga moneter.

Di bidang fiskal, stimulus dilakukan dengan insentif atau keringanan perpajakan, seperti pengurangan atau penurunan tarif, pembebasan pengenaan pajak untuk objek-objek pajak tertentu, perizinan usaha, penangguhan pemeriksaan pajak, percepatan pemberian restitusi kepada Wajib Pajak yang kondisi laporan pajaknya lebih bayar dan banyak hal lainnya di kebijakan ini termasuk di dalamnya memberikan bantuan langsung secara tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak yang pada dasarnya mendongkrak daya beli masyarakat yang jatuh saat terjadinya resesi.

Sedangkan di bidang moneter bisa dengan menurunkan tarif suku bunga nasional, perpanjangan jatuh tempo kewajiban atas utang, baik itu utang yang sifatnya berupa investasi, produksi maupun konsumsi bahkan bila dirasa perlu membuat kebijakan yang cukup ekstrem dengan menerbitkan atau mencetak uang baru dalam jumlah besar.

Sebagai penutup ada sebuah pertanyaan dari penulis terhadap ilustrasi sebuah keluarga di atas, yakni seberapa kuat dan seberapa besar kemampuan finansial sang ayah dalam menyelamatkan kondisi ekonomi ketiga anaknya tersebut? Sekaligus berhitung juga untuk mempertahankan kondisi keuangan keluarga besar yang dipimpinnya. Atau dengan kata lain seberapa kuat negara kita mampu bertahan terhadap resesi ini dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya? Berapa persediaan kas atau berapa jumlah kekuatan finansial dia dalam mempertahankan kelangsungan hidup dirinya dan tentu saja rakyat di dalamnya? Di saat wabah pandemi Covid-19 pemicu terjadinya resesi ini diprediksi masih akan berlanjut sampai tahun depan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News8 jam lalu

Meski Pandemi, Industri Manufaktur Masih Ekspansif

Jakarta, Majalahpajak.net – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tecermin...

Breaking News2 hari lalu

Kemendag Bantu Korban Gempa di Sulawesi Barat

Mamuju, Majalahpajak.net – Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan “Kemendag Peduli” berupa 1.000 paket barang kebutuhan pokok (bapok) untuk membantu masyarakat terdampak...

Breaking News5 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News6 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News1 minggu lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News2 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News2 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News2 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News3 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved