Connect with us

Report

Bikin WP Betah Taat

Ruruh Handayani

Published

on

Jika pelayanan kantor pajak sudah nyaman, cepat, dan mudah, seharusnya tak ada lagi alasan Wajib Pajak enggan datang memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan rasio perpajakan, terutama terkait perannya di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP), sekaligus membimbing dan mendamping WP hingga mengerti, dan menjadi WP yang sadar dan taat pajak.

Di antara tugas dan tanggung jawab fiskus yang ada di KPP Pratama adalah membuat WP betah menjadi pembayar pajak taat. Ini butuh strategi juga sinergi dari setiap unit kerja—yang dikomandoi sang kepala kantor—agar menghasilkan pelayanan publik yang prima. Misalnya, melalui inovasi agar WP nyaman tiap melangkahkan kaki ke kantor pajak.

Saat Majalah Pajak mengunjungi KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat, akhir Juli lalu, kami berkesempatan berkenalan dengan beberapa WP yang terdaftar di sana. Mereka menuturkan pengalaman dan kritik mereka selama berinteraksi dengan KPP Pratama Kuningan.

Serbamudah dan nyaman

Wajib Pajak pertama yang dikenalkan kepada kami adalah Pratala Ari Siswandi. Ia adalah Direktur di CV Arya Raya Resources. Persekutuan komanditer yang dimilikinya ini bergerak di bidang jasa konstruksi yang khusus mengerjakan proyek pengadaan dari dinas pemerintah daerah. Sebelumnya, Ari—panggilan akrabnya—tak pernah berpikir memiliki usaha sendiri.

Sejak 2008 silam, Ari mendedikasikan hidupnya bekerja sebagai mandor di berbagai proyek. Ia memutuskan untuk mendirikan CV di tahun 2014, saat yakin bahwa dengan memiliki usaha sendiri, ia dapat meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Karena fokus pada proyek pemerintah daerah setempat, Ari berusaha agar penawaran yang diajukannya melalui lelang terbuka proyek pengadaan pemda se-Jawa Barat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dapat menang. Strateginya, menawar dengan harga sekompetitif mungkin, melengkapi semua persyaratan administrasi dan tenaga teknik yang komplet, dan setelah itu membuktikannya dengan hasil kerja yang tepat waktu dan memuaskan.

Tak jarang juga pria yang hanya lulusan SMA ini malah mendapat proyek melalui penunjukan langsung—atau yang ia sebut juksung—dari suatu dinas, khusus pengadaan dengan alokasi dana di bawah Rp 200 juta. “Sebenarnya ijazah (pendidikan) sudah enggak berlaku kalau kata saya. Yang penting kita pintar, mau punya ijazah atau enggak juga kerjaan pasti dapat saja. Lincah juga kitanya, sama tetap ada komunikasi sama orang, sering bergaul,” ungkapnya.

Berbagai proyek pemerintah daerah telah ia kerjakan, mulai dari pembuatan jembatan, jalan, irigasi, hingga renovasi bangunan pemerintahan. Untuk kewajiban PPh Final atas Jasa Konstruksi, Ari mengklaim telah langsung dipotong dari pihak dinas yang memakai jasanya. Tugasnya tinggal melaporkannya saja. Namun, Ari mengaku kerap mengalami lebih bayar. Sebab, saat pembelanjaan aspal, misalnya, PPN dari hasil pembelian itu dapat menjadi pengurang pajak, dan bisa direstitusi atau kompensasi.

Pada saat itulah Ari sering mengunjungi KPP untuk membuat permohonan pengurang pajak di SPT Masa PPN. Saat pengajuan itu, Ari mengaku tidak pernah dipersulit oleh fiskus yang melayaninya, asal data yang dibawanya lengkap. Ari pun mengaku betah menunggu giliran dilayani. Sebab, suasana KPP Pratama Kuningan yang semarak dan nyaman, menghindarkannya dari rasa jenuh.

Ari juga menceritakan, Kepala KPP Pratama Kuningan Eko Hadiyanto tak segan-segan menjalin komunikasi dengan WP. Bahkan, mengetahui dirinya hobi bersepeda, Eko sesekali mengajaknya bersepeda bersama.

Seperti bank

Lain lagi dengan cerita dari Wajib Pajak bernama Heri Sanjaya. Manager Finance di PT Shoetown Ligung Indonesia (SLI) ini dengan nada semangat mengatakan, kini bentuk pelayanan yang diberikan KPP menyerupai pelayanan bank.

“Kita diperlakukan seperti nasabah. Jadi, ada nomor antrean yang jelas kalau di pelayanan—dulu mah, mana ada. Dulu antreannya begitu, kan, kita berdiri saja. Kalau sekarang (sambil menunggu) sudah disediakan snack, minuman atau apa. Lalu ada juga layanan mandiri, kalau kami ada kekurangan dokumen, tinggal minta kirim e-mail (dari perusahaan), tinggal cetak di situ,” urainya.

Hery membandingkan dengan pengalamannya ke kantor pajak lain saat bekerja di salah satu pusat kota beberapa tahun lalu. “Dulu itu saya di Tangerang, lapor pajak harus desak-desakan karena WP banyaknya minta ampun. Kalau di sini enggak, kita datang sudah bisa dilayani, karena memang WP-nya masih sedikit. Ketika saya datang ke sini agak kaget juga, KPP ada di daerah yang kurang terkenal, tapi punya kualitas layanan yang sama dengan di Jakarta.”

PT Shoetown Ligung Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu Nike dan berdomisili di Majalengka, Jawa Barat. Heri menyebut, ada sekitar 10 pabrik Nike yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pabrik yang berada di Majalengka ini merupakan perluasan dari perusahaan yang ada di Tangerang, di bawah naungan Shoetown Group Indonesia.

Perusahaan yang baru beroperasi 2017 lalu ini khusus memproduksi sepatu Nike Sportswear (NSW) dengan kapasitas produksi mencapai 200 ribu pasang per bulan. Meski baru beroperasi hampir setahun, Hery mengklaim, pada Juli lalu, perusahaan telah mampu mengirim ekspor pertamanya ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Kanada sebanyak 20 ribu pasang per bulan.

Dengan luas pabrik mencapai 45 hektare, ke depan pabrik ini akan mampu memproduksi hingga 600 ribu pasang per bulan dengan kebutuhan SDM sebanyak enam hingga sembilan ribu karyawan. Hery menambahkan, sesuai dengan komitmen perusahaan dengan pemerintah kabupaten setempat, sebanyak lebih dari 50 persen pelamar merupakan penduduk Majalengka. Selebihnya, akan diambil dari wilayah Kuningan, Indramayu, dan lainnya.

Selain ketat dalam urusan kualitas, Nike Amerika Serikat memang selalu menegaskan pada manajemen SLI agar selalu memperhatikan undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk aturan yang menyangkut buruh, juga perpajakan. SLI juga membentuk balai latihan kerja (BLK) demi mendapatkan SDM yang terampil dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.

Karyawan yang diterima bekerja akan dilatih dulu hingga maksimal tiga bulan, setelah itu ada masa evaluasi. Pilihannya hanya dua, mengangkat karyawan itu menjadi pegawai tetap, atau memberhentikannya. Jadi, tidak ada masa pegawai digantungkan nasibnya dengan perpanjangan kontrak terus-menerus.

Begitu juga dengan urusan perpajakan. Manajemen tak bosan-bosan mengingatkan karyawan untuk menyetor SPT tahunan saat masa pelaporan tiba. Hery pun mengapresiasi bantuan KPP Pratama Kuningan yang mau datang menyosialisasikan pelaporan pajak secara on-line. Namun, jika karyawan belum nyaman dengan pelaporan secara daring, manajemen mendatangkan pegawai pos selama beberapa hari untuk mengumpulkan pelaporan itu secara kolektif.

Hery berharap, KPP Pratama Kuningan kelak akan memiliki aplikasi khusus yang memungkinkan WP dapat melihat progres berkas yang diberikan pada kantor pajak.

“Sekarang, kan, era digitalisasi. Bagaimana kami disediakan sesuatu yang informatif. Misalnya, ketika kami memasukkan satu berkas, itu flow-nya kelihatan, ada di mana, progresnya. Dokumen ini maksimal empat hari (selesai), kalaupun terhambat karena apa, kami bisa selesaikan dengan segera. Mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk aplikasi smartphone, atau ditayangkan di LED, kan, oke juga.”

Dengan adanya aplikasi seperti itu, Hery berharap ke depan tak perlu lagi bertemu pegawai pajak untuk sekadar menanyakan proses berkas.

“Selama ini, sih, komitmen memang empat hari (selesai). Cuma, kan, kadang-kadang kami harus effort lebih untuk mendapatkan informasi. Datang ketemu siapa, selanjutnya ke siapa, begitu, kan?” katanya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Dari tak Tahu Sampai Patuh

Ruruh Handayani

Published

on

Masih banyak pedagang yang belum memahami betul kewajiban perpajakan mereka. KPP diharapkan sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh mereka.

Hingga akhir Desember lalu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio pajak di Indonesia sebesar 12,7 persen, relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (15 persen), Filipina (14,6 persen), dan Singapura (13,6 persen).

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih rendah. Sebab, tax ratio berkaitan erat dengan tax compliance. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul kewajiban perpajakannya.

Saat berkunjung ke KPP Pratama Sawangan Depok akhir Desember lalu, kami diperkenalkan pada salah satu Wajib Pajak patuh, The Tje Heng. Ia merupakan pemilik Toko Limo yang fokus menjual produk-produk susu, dan memasarkannya ke toko-toko kelontong di pasar tradisional seputar Depok dan Bogor.

Awalnya, The Tje Heng menjalani usaha toko sembako, tetapi sekitar tahun 2000-an, ia dikenalkan oleh seorang teman pada distributor susu bernama PT Bina San Prima. Sejak itu pula, ia menggeluti usaha pesan-antar produk susu. Caranya, ia giat blusukan ke pasar-pasar tradisional demi mendapatkan pelanggan baru dari toko-toko kelontong. Kanvas, istilah yang disebutkan olehnya.

“Kami, kan, enggak hanya menjangkau satu pasar. Misalnya, hari Senin rutenya mana, hari Selasa mana. Dan pasar yang kami masuki bukan hanya satu pasar. Boleh dibilang, sekitar rata-rata Depok ini pasarnya ada masuk (produk yang dijualnya). Kaya yang berdekatan sini saja Pasar Lio, Agung Jaya, Kemiri, Lenteng Agung, dan Pasar Musi,” tuturnya pada Majalah Pajak di KPP Pratama Sawangan Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/18).

Namun, karena keterbatasan moda transportasi yang dimilikinya, ia tak dapat menjangkau banyak pasar dalam sehari.

“Kami punya enam armada, sedangkan kami sehari paling bisa satu pasar. Terkadang yang berdekatan bisa dua pasar, terkadang tiga pasar. Sedangkan, di Depok apalagi sampai Bogor, pasarnya banyak banget.”

Jadi PKP

Ia pun mengklaim, dalam sehari dapat menjual hingga seribu kardus susu berbagai merek, dan menghasilkan omzet Rp 5–6 miliar per bulan. Meski omzetnya sudah di atas Rp 4,8 miliar, kala itu ia belum mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kantor pajak, karena ketidaktahuannya.

Tak disangka, tiga tahun lalu ia mendapat surat panggilan dari KPP Pratama Depok Sawangan dan dibebani tagihan PPN sebesar Rp 3 miliar, atas dasar transaksi sebanyak Rp 30 miliar. Meski kaget, alih-alih merasa takut, ia justru datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Waktu dipanggil saya enggak takut, saya enggak menyuruh yang lain-lain karena saya ingin tahu. Saya tidak ngerti bahwa omzet di atas Rp 4,8 miliar itu mesti PKP. Kami tidak merasa menyembunyikan. Saya datang, ya, saya mau mempertegas bahwa saya itu benar-benar tidak ngerti, bukan tidak mau memungut (PPN),” paparnya.

Setelah mengerti duduk persoalan dan mengikuti aturan perpajakan yang mesti ia patuhi, The Tje Heng mulai melakukan pembukuan dan belajar tata cara rekam faktur, dan lain-lain dengan account representative (AR). Setahun kemudian, ia mengajukan pengukuhan PKP.

“Saya awalnya enggak ngerti segala macam (menggunakan) laptop, diajarin sama mereka (AR). Semuanya saya bawa ke sini, HP dan laptop. Pelan-pelan akhirnya diajarin bagaimana rekam faktur. Dan, ternyata baru kami tahu ternyata kantor pajak itu enggak seseram yang dibayangkan, dan pegawai di sini semuanya sangat membantu.”

“Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik.”

KPP bersih

Ia pun mengapresiasi upaya KPP Pratama Depok Sawangan yang membantunya menjadi Wajib Pajak yang taat aturan, agar dirinya terhindar dari denda di kemudian hari. Apalagi, ia sama sekali tak mengeluarkan biaya saat belajar pajak dengan AR, atau kala ia mesti bolak-balik ke KPP berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini.

“Dulu saya berpikir kalau pajak itu cuma tahunya memeras. Di luar, petugas pajak itu dianggap negatif. Saya datang ke kantor pajak ternyata, waduh, sangat berbeda, sangat terbalik. Apa pun enggak dikenai biaya, belajar gratis, apa pun gratis, minum kopi gratis. Tapi bagi mereka yang enggak pernah datang, kan, mereka menganggap pajak negatif,” imbuhnya.

Meski pelayanan KPP dianggapnya sangat bagus, The Tje Heng berharap akan ada lebih banyak lagi pedagang yang mengerti dan membayar pajak sesuai aturan. Sayangnya, pedagang cenderung menghindar saat mendengar pajak.

Ia juga ingin agar KPP lebih sering mengadakan penyuluhan dengan pendekatan yang bisa diterima oleh para pedagang. Apalagi, dengan KPP berstatus WBK yang dapat diketahui oleh lebih banyak masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak semakin meningkat.

“Dengan adanya sosialisasi penyuluhan dari kantor pajak yang sudah mendapatkan predikat WBK, WP mau datang juga sudah enggak ragu-ragu. Sudah yakin bahwa di sini itu pasti enggak bakal dipungut macam-macam. Dengan banyaknya pegawai-pegawai pemerintah yang antikorupsi, setidaknya negara kita pasti akan bertambah maju.”

Continue Reading

Report

Kebijakan jangan Terkungkung Teori

Novi Hifani

Published

on

Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan.

Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia Vid Adrison memaparkan tentang tiga hal yang menjadi tujuan penting kebijakan publik. Ketiga hal itu meliputi perubahan perilaku agen ekonomi, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan perbaikan distribusi kesejahteraan. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai target yang diinginkan, menurutnya pembuat kebijakan perlu memahami perilaku agen ekonomi yang terdampak oleh regulasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman perilaku agen ekonomi ini terkait erat dengan upaya memahami respons masyarakat yang dapat diperoleh melalui riset ilmiah.

“Respons masyarakat yang akurat dari hasil riset ilmiah ini sangat bermanfaat untuk mendesain maupun mengevaluasi suatu kebijakan,” ujarnya.

Peraih gelar doktor dari Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta, Amerika Serikat tahun 2008 ini mengingatkan agar dalam membuat kebijakan tidak terpaku pada landasan teori dan model saja karena respons aktual dari masyarakat justru lebih bermanfaat dan konsisten dengan dunia nyata.

Kebijakan investasi

Ia memberi contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah tentang insentif fiskal untuk menarik investasi seperti tax holiday dan tax allowance pada Februari 2018. Menurut Adrison, sejak dulu pemerintah membuat peraturan di sektor investasi tanpa memahami betul perilaku dan keputusan investor bahwa pajak bukan satu-satunya pertimbangan atau komponen terpenting dalam membuat keputusan investasi.

Ia menjelaskan, pengurangan pajak hanya satu bagian dari keputusan melakukan investasi di berbagai zona pasar.  Secara ekonomi, investor memiliki banyak pertimbangan investasi mulai dari ukuran pasar, kedekatan jarak dan akses input yang memengaruhi perhitungan biaya, risiko, hingga profit.

“Jadi, kita harus memahami betul perilaku dan dasar pertimbangan investasi dari kalangan investor seperti perusahaan transnasional,” paparnya.

Dalam pandangannya tarif pajak sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh sebab itu upaya menarik investasi tidak hanya dari pengurangan  pajak, melainkan juga lewat program-program lain seperti infrastruktur agar biaya transportasi turun dan minat investasi meningkat.

“Ada perang tarif antarnegara di sektor investasi. Perubahan tarif biasanya terjadi jangka panjang dan pertimbangan investasi juga selalu jangka panjang,” imbuhnya.

Continue Reading

Report

Riset Kuat, Kebijakan Keuangan Negara Hebat

Ruruh Handayani

Published

on

Kebijakan keuangan negara harus dibuat seefektif mungkin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, mekanisme agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan terus menerus melakukan perbaikan kebijakan yang berdasarkan penelitian evidence based.

Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) yang di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berlangsung 14–15 November 2018, Menteri Keuangan Terbaik Versi majalah The Banker itu menyatakan apresiasinya atas penyelenggaraan SNKN. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan itu merupakan sarana para peneliti keuangan negara untuk dapat berperan serta kepada negara melalui saran kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

“Saya tidak mengira bahwa ternyata di dalam Kementerian Keuangan ada upaya cukup sistematis untuk terus-menerus menumbuhkan kultur melakukan penelitian, dan terus-menerus melakukan perbaikan yang berdasarkan suatu metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Sri Mulyani saat membuka Simposium Nasional Keuangan Negara di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (14/11/18).

Ia menyebut, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

“Saya melihat fokus dari policy-nya lebih kepada micro improvement, we trust itu penting sekali untuk institusi kita. Namun, belum meng-capture keseluruhan. Jadi, saya berharap mungkin yang dihasilkan dari evidence based melalui penelitian akan mampu memberikan efek perbaikan yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara.”

Adanya penelitian berdasarkan data dapat sebagai pembanding apakah kebijakan keuangan negara selama ini telah sesuai dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Misalnya saja, apakah instrumen keuangan negara betul-betul mengurangi ketimpangan? Apakah kebijakan subsidi lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan memberikan transfer langsung ke masyarakat miskin? Atau, apakah dana desa akan jauh lebih ampuh dibandingkan dana umum atau dana alokasi khusus (DAK)?

Selain itu, Sri Mulyani berharap, Kemenkeu dapat menjadi corporate university yang berbasis pada pemikiran dan intelektualitas.

“Saya berharap Kemenkeu makin balance antara otak dan ototnya. Institusi di mana pemikiran dan kekuatan intellectual menjadi basic-nya akan menjadi ciri performa kementerian yang dapat dikenali secara mudah dan nyata. Dari judul dan seluruh proses produksi, penelitian ini bisa dipublikasikan secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan yang ada di Kementerian Keuangan termasuk PKN STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) menjadi bagian kinerja kita. Oleh karena itu, PKN STAN sendiri tidak hanya ada dikenal masyarakat dengan kemampuan kualitas pengajaran, tetapi juga kelak dari hasil penelitian yang bersinergi dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya. Jadi, hubungan BPPK dan PKN STAN sesungguhnya tidak bisa dipisahkan.”

“Kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut, seorang widyaiswara (dosen) harus membuka diri agar menjadi relevan, efektif, dan betul-betul mampu membentuk, memperbaiki, mempertajam kemampuan keilmuannya dalam seluruh lini aspek pengelolaan keuangan negara.

Sri Mulyani juga berharap, widyaiswara bisa menjadi juru bicara selain Menteri Keuangan, agar masyarakat didominasi oleh sumber yang memiliki bukti, kemampuan membaca data, mengetahui peraturan, memahami dan mampu menilai kebijakan di era pertukaran informasi yang begitu cepat melalui media sosial.

“Peranan kita untuk terus teguh menjaga republik ini, jangan sampai hancur hanya karena arus informasi yang salah, hanya karena emosi yang ditingkatkan, atau hanya karena perasaan untuk menyampaikan di dalam social media. Saya tegaskan kembali bahwa peranan yang luar biasa penting itu adalah, bahwa kita harus terus menjaga rambu-rambu pengelolaan keuangan negara secara rasional, logis, bertanggung jawab, transparan, akuntabel, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan penuh integritas.”

Pemilik gelar Ph.D. of Economics dari University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat ini berpesan, agar hasil penelitian itu dapat diketahui masyarakat dan dijadikan sebagai bahan pembanding, hingga dapat membanjiri Indonesia dengan hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, berkualitas, dan berintelektual.

“Secara intelektualitas, kita juga menjadi lebih puas, dan dari sisi kualitas, kapasitas bangsa kita akan semakin meningkat. Ini yang saya sebut bangsa Indonesia akan terus menerus memperbaiki martabatnya,” tandasnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending