Connect with us

Topic

Biar Bayang Jadi Nyata

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Untuk meminimalisasi pergerakan “underground economy”, DJP berupaya membina pelaku ekonomi informal agar usaha mereka lebih berkembang dan aktivitas ekonomi mereka tercatat.

Salah satu tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah adanya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) atau yang juga disebut dengan istilah shadow economy. Singkatnya, underground economy atau unreported economy adalah kegiatan ekonomi—legal maupun ilegal—yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas ekonomi tak tercatat ini membuat ekonomi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak (PKP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan, aktivitas underground economy memang sulit dideteksi sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan pun sulit dikalkulasi. Namun, kata Yon, merujuk beberapa hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti internasional, shadow economy di negara berkembang jumlahnya mencapai kisaran 30–40 persen dari PDB suatu negara berkembang.

“Namanya juga underground economy, jadi, nobody can’t estimate perfectly, sebenarnya berapa yang shadow economy dan berapa besar dampaknya terhadap pajak,” kata Yon kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat DJP, Jumat, (20/12/2019).

Menghitung angka pasti underground economy memang tidak mudah. Menurut penelitian yang dilakukan ekonom Barat Schneider, aktivitas ekonomi bawah tanah di Indonesia cukup tinggi. Dalam laporan penelitiannya ia menulis, underground economy Indonesia selama tahun 2003 hingga 2013 rata-rata sebesar 19 persen dari PDB nominal Indonesia. Jika rata-rata itu tak berubah, dengan PDB nominal sebesar Rp 14.837 triliun pada tahun 2018, artinya underground economy Indonesia berjumlah sekitar Rp 2.819 triliun. Terlepas dari seberapa besar estimasi angkanya, Yon mengatakan, menggali potensi pajak dari kegiatan ekonomi tak tercatat ini juga menjadi agenda DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kalau kita lihat secara spesifik, ekonomi tak tercatat itu ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal, kami sebut informal economy. Untuk informal economy kami punya strategi khusus yang memang kita address untuk itu,” kata Yon.

Untuk menangani ekonomi sektor informal ini, paling tidak menurut Yon ada empat klasifikasi yang bisa dilihat dari lapis atau tingkat kepatuhan mereka. Ada Wajib Pajak (WP) yang benar-benar patuh, ada WP yang ingin patuh tetapi tidak tahu caranya, ada WP coba-coba tidak patuh, dan terakhir WP yang benar-benar tidak patuh. Menurut Yon, WP lapisan kedua—WP yang ingin patuh tetapi tidak tahu caranya—saat ini masih banyak jumlahnya. WP itulah yang saat ini sedang berusaha dijangkau oleh DJP.

“Kalau secara piramida, available yang kedua. WP yang sebenarnya mereka mau patuh, cuma karena mungkin ada lack of knowledge experience dalam perpajakan, ini yang kami sentuh. Nah rata-rata menurut saya, sektor informal itu ada di sini. Usaha kecil, menengah, akses informasi perpajakannya juga relatif rendah,” jelas Yon.

Untuk membina WP yang ingin patuh itu, Yon mengatakan, DJP menggunakan pendekatan edukatif. Kepada mereka dilakukan sosialisasi, penyuluhan, dan melalui program business development service (BDS). Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Materi program BDS biasanya berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

“Kami lebih banyak bagaimana kita membantu mereka untuk berkembang terlebih dahulu. Kalau itu memang kita address secara spesifik dalam Renstra kami,” ujar Yon. Selain pembinaan kewirausahaan, menurut Yon, sisi pelayanan kepada para WP itu pun dipermudah. Misalnya, sistem billing yang sederhana dan pembayaran yang simpel lewat ATM. “Ketika bisnis mereka formal maka mereka juga bisa mempunyai akses yang lebih baik terhadap perbankan—bankable. Jadi, mereka bisa mendapatkan investasi, pembiayaan, penanaman untuk expand bisnis,” imbuh Yon.

Kerja sama lintasinstitusi

Sementara itu, untuk memangkas ruang gerak underground economy yang ilegal. DJP sudah melakukan kerja sama dengan berbagai institusi. Di bidang illegal fishing, misalnya, sejak 2015 lalu DJP sudah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan aparat penegak hukum terkait. Demikian halnya pada sektor Perkebunan dan Kehutanan untuk menanggulangi illegal logging. DJP ikut terlibat dalam program Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian/lembaga terkait, mulai Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, termasuk DJP.

“Itu dalam upaya untuk menangkap seluruh potensi yang mungkin muncul, baik mulai menata dari sisi hulu, perizinan. Kalau pajak kan menata dari fiskalnya di hilirnya. Itu menurut saya bagian dari kita untuk berkontribusi dalam rangka mengurangi illegal economy tadi.”

Yon mengakui, tanpa kerja sama yang solid berbagai pihak terkait, upaya menertibkan illegal economy akan susah dilakukan. Selain bekerja sama dengan institusi di dalam negeri, Yon mengatakan DJP juga akan mengolah data dari Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara. Namun, ia mengaku DJP belum secara spesifik memanfaatkan data itu khusus untuk melacak potensi pajak dari undergroud economy. Tahun ini rencananya DJP akan mengoptimalkan data-data yang ada itu untuk menggali potensi pajak di berbagai sektor strategis.

“Tahun 2020 ini (AEoI) akan menjadi salah satu tools kitalah. Nanti akan kami address untuk sektor strategis tertentu, termasuk untuk informal ekonomi, tentunya bisa bermanfaat. Misalnya secara sederhana kalau orang punya rekening cukup besar tapi tidak punya SPT tentu tahapannya harus lewat klarifikasi. Nah ini yang perlu ditekankan,” tutur Yon.

Yon memastikan, tahun ini strategi yang dilakukan DJP adalah membangun kepatuhan sukarela Wajib Pajak, pengawasan dan penegakan hukum yang fair dan berkeadilan. “Seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dirjen Pajak Suryo Utomo), beliau sangat clear bahwa penggalian potensi pengawasan itu tujuannya me-maintenance voluntary compliance WP. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang fair dan berkeadilan. Kemudian penataan organisasi, penetapan fokus—termasuk penggalian potensi—ke arah mana harus berjalan. Tapi seluruh kegiatan tadi tetap harus di bungkus dengan data yang valid dan governance yang dijaga,” tegas Yon—Waluyo Hanjarwadi.

Topic

Perlu Kebijakan Fiskal Visioner

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Hilangnya potensi pajak akibat “shadow economy” dapat diatasi dengan penerapan SIN dan kebijakan tarif pajak yang seirama dengan agenda SDGs.

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh peneliti Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia (BI) berjudul Underground Economy in Indonesia menyimpulkan bahwa potensi pajak yang hilang akibat underground economy/shadow economy Indonesia periode 2001 hingga 2013 sebesar Rp 11, 17 triliun atau sekitar 1 persen dari rata-rata Produk Domestic Bruto (PDB) per triwulan. Implikasi penting transaksi menggunakan uang tunai membuka peluang bagi aktivitas underground economy.

Berkembangnya dompet digital, nyatanya belum mampu mereduksi transaksi tunai di Indonesia. Bahkan BI merilis, kebutuhan masyarakat akan uang tunai tidak berkurang. Pada 2017, BI menerima realisasi hasil cetakan sempurna (HCS) uang kertas sebanyak 11 miliar bilyet dan 2,29 miliar keping uang logam. Jumlah uang yang diedarkan BI pun meningkat dari 13,4 persen atau sebesar Rp 694,8 triliun pada 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan The G4S World Cash Report yang dirilis oleh G4S (perusahaan keamanan global terintegrasi yang tercatat di London Stock Exchange) pada pertengahan 2018 turut mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang masih menggunakan transaksi tunai dengan persentase 50 hingga 55 persen. Persentase itu senada dengan 18 negara lain seperti India dan Thailand.

Menurut Managing Partner TaxPrime Fajar Putranto, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi shadow economy dari uang yang dicetak oleh BI. Penelusuran kemudian dilanjutkan dari besaran uang yang digunakan untuk aktivitas perdagangan. Namun, yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk membatasi potensi kerugian negara akibat shadow economy ini.

Shadow economy itu tidak terhindari karena sejatinya manusia di muka bumi ini akan berusaha menghindari pungutan pajak. Namun, setiap negara punya cara membatasinya—apakah secara law enforcement maupun perbaikan kebijakan atau sistem perpajakan. Pengenaan antidumping, bea masuk, dan PDRI (pajak dalam rangka impor) tanpa pembatasan juga dapat dilakukan di samping untuk proteksi industri dalam negeri dan untuk membatasi shadow economy yang dipicu dari barang impor ilegal dan lainnya,” kata Fajar di kantornya, di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (30/12/19).

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengeluarkan regulasi fiskal yang lebih visioner untuk menghalau potensi kerugian negara yang dipicu oleh shadow economy. Fajar menyarankan pemerintah mampu menerapkan Single Identification Number (SIN) yang telah digagas oleh Dirjen Pajak 2001–2006 Hadi Poernomo.

Kala itu, SIN masuk dalam rencana program penegakan hukum morality yang diproyeksikan dapat terealisasi pada 2003. Kemudian, pada 2004 SIN didesain sebagai sistem pendukung rencana program pembentukan bank data nasional dalam rangka memperluas basis pemajakan. Rangkaian rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178 Tahun 2004 tentang Cetak Biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001–2004. Konsep SIN juga menandai reformasi perpajakan jilid II yang terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002 yang telah berfokus pada pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antarunit terkait.

“Kita menginginkan kebijakan perpajakan yang basisnya lebih visioner. Jadi, tidak akan menimbulkan noise ke depannya, bagaimana kebijakan yang dapat membantu kira-kira sekitar 42 ribu pegawai pajak dapat bekerja lebih baik. Semua harus dibantu dengan sistem. Jadi, bayi keluar, nangis langsung punya ID (SIN), ketika dewasa ada biometriknya—fingerprint, foto muka, kartu keluarga. Bahkan katakanlah begitu Anda ke luar negeri sudah langsung terdeteksi,” paparnya.

Artinya, lanjut Fajar, SIN mampu mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data finansial maupun nonfinansial, kemudian masuk dalam bank data nasional dan otomatis melakukan proses pencocokan (matching) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP). Di samping itu, penerapan SIN juga mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis pada pemilu, penerima dana sosial, hingga praktik korupsi. SIN hampir serupa dengan konsep Security Number yang sudah diterapkan Amerika Serikat.

“Coba Anda cari negara maju yang tidak pakai SIN? Enggak ada. Karena mapping orang (WP Orang Pribadi/OP) lebih sulit daripada Badan (WP Badan),” ujarnya.

Fajar mencontohkan, Estonia yang sukses menerapkan sistem informasi terintegrasi serupa SIN. Dulu, sekitar delapan tahun lalu, Estonia termasuk negara yang miskin—tidak bisa menggaji aparatur sipil negara (ASN) sehingga sekitar 10 ribu ASN dipecat. Namun sekarang—setelah menerapkan sistem serupa SIN—Bank Dunia memasukkan Estonia, dengan PDB per kapita 17.633 dollar AS, ke dalam negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi di antara negara bekas jajahan Republik Soviet.

“Di Estonia sistem perpajakan paling terbuka karena segalanya sudah terintegrasi dengan e (elektronik). Pemilunya pakai e, dapat menekan biaya pemilu, enggak ada pemilih ganda. Sistem perpajakannya sangat terbuka. Delapan tahun Estonia bertransformasi menjadi negara yang maju, padahal delapan tahun lalu mungkin lebih maju kita,” ucap Fajar.

Fajar menekankan, SIN adalah harga mati untuk menjawab persoalan perpajakan di Indonesia. Meskipun era keterbukaan nasabah sudah diterapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan itu mewajibkan agar lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP bagi nasabah yang memiliki saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar.

“Sekarang kalau kita bicara tabungan Rp 1 miliar, pengusaha naturalnya enggak bisa numpuk uang. Pengusaha mana yang numpuk uang (menabung di bank) sampai Rp 900 juta atau Rp 1 miliar? Mereka pasti puterin (uangnya),” ujar Fajar. “Lagu ‘Bang Bing Bung, Yok Kita Nabung’ barangkali sudah enggak relevan bagi pengusaha,” selorohnya.

SDGs

Selain SIN, Fajar menilai kebijakan tarif pajak juga perlu ditinjau kembali. Tarif pajak mesti seirama dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan 2030 yang sudah disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 lalu. Dari 17 kesepakatan rencana aksi pembangunan di antaranya menyoal sumber daya alam (SDA), pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Fajar mengelaborasi, perbaikan road map kebijakan perpajakan di Indonesia harus berdasarkan tiga keunggulan Indonesia yaitu, SDA, SDM sebagai Work Force, dan SDM sebagai konsumen.

“Pembenahan tarif dan fasilitas pajak yang diberikan untuk masing-masing supply chain yang melibatkan tiga keunggulan itu secara hati-hati. Bahkan kebijakan perpajakan juga harus mendorong untuk menuntaskan problem sosial. Enggak selamanya semua jenis perusahaan harus berada di tarif pajak yang sama, ada perusahaan yang membantu mengatasi problem sosial. Pay less tax dan sebaiknya berlaku untuk investasi baru atau perusahaan dalam negeri,” jelasnya.

Poin keunggulan terkait SDM dapat diimplementasikan dari kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) OP dari 30 persen menjadi 10 persen untuk WP OP berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

“Orang bayar 30 persen itu berat hatinya. Coba satu generasi saja untuk PPh WP OP yang berstatus WNI diterapkan tarif 10 persen, UU PPh dibuat tarif dengan persentase bracket tertentu selanjutnya tinggal dibuat PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Sedikit konglomerat yang mau dikenakan 30 persen. Mereka mendingan running pakai company, dibikin holding, berikutnya penghasilan dapat dari dividen. Jadi, WP tersebut bayar pajaknya jadi berapa? 10 persen,” kata Fajar.

Selain itu, penurunan tarif pajak ini sebagai upaya untuk membawa kembali uang WP Indonesia yang masih banyak tersimpan di luar negeri, sehingga dapat diinvestasikan ke tanah air.

“Keuntungan lainnya, Indonesia akan menjadi negara yang menarik banyak high wealth individual asing sebagai pilihan yang menarik untuk tinggal, tentunya dengan syarat mereka akan menjadi WNI terlebih dahulu,” tambahnya.

Lanjutnya, pemerintah Indonesia bisa pula mengadopsi program Global Trader Program (GTP) di Singapura. Program itu mendorong perusahaan global masuk ke Singapura sebagai basis regional mereka melakukan kegiatan terkait perdagangan, pengadaan, distribusi, dan lain-lain. Singkatnya, GTP mendorong uang masuk ke Singapura sekaligus memperluas basis pajak dan perusahaan yang sudah berstatus GTP akan menikmati tarif pajak konsensi atas pendapatan perdagangannya.

“Perusahaan trading itu marginnya kecil, ngapain pajaknya gede-gede? Yang penting devisa masuk. Sekarang yang diharapkan untuk berkembang pajak atau orang? Singapura kasih (tarif pajak) 5 persen syaratnya uang masuk ke Singapura—GTP. Ke depan Indonesia harus menjadi negara yang nyaman dan menjadi negara yang memiliki trading company terbesar seperti Singapura, karena sesungguhnya banyak sumber daya alam dan produksi turunan SDA tersebut yang berasal dari Indonesia,” kata Fajar.

Sekali lagi, Fajar menggarisbawahi, bahwa persoalan perpajakan sebagai dampak dari shadow economy harus ditanggulangi dengan regulasi berbasis sistem—bukan sekadar mengeluarkan aturan jangka pendek. Ia menyebut, perluasan basis pajak dengan memayungi UMKM dengan tarif pajak 0,5 persen adalah salah satu kebijakan yang bersifat sementara dan tidak strategis.—Aprilia

Continue Reading

Topic

Persempit Ruang Sembunyi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MUC

Pemerintah sudah memiliki banyak instrumen menghadapi rendahnya rasio pajak akibat “shadow economy”, meskipun masih ada celah.

Rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu sebabnya shadow economy. Besarnya porsi tenaga kerja informal yang mencapai 57,6 persen berdampak pada tingginya penghindaran pajak serta minimnya basis pajak. Data itu diungkapkan laporan Revenue Statistic in Asian and Pasific Economies 1990–2017 yang dipublikasikan tahun 2019 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Pasific Islands Tax Administrators Association (PITAA), Pasific Community (SPC), dan dukungan dari lembaga keuangan Uni Eropa serta pemerintah Jepang.

International Monetery Fund (IMF) mempunyai beberapa terminologi untuk shadow economy yaitu, underground economy, hidden economy, informal economy, cash economy, dan un-observed economy. OECD menyebutnya sebagai un-observed economy dan membaginya menjadi empat jenis aktivitas yaitu produksi bawah tanah bersifat legal tetapi sengaja disembunyikan dari publik dengan tujuan mengelak dari pajak atau peraturan lainnya, produksi illegal, produksi sektor informal, dan produksi rumah tangga.

Sementara itu jurnal Underground Economy in Indonesia yang diterbitkan oleh peneliti di Badan Pusat Statistik yang mengutip pendapat Smith (1994) dan Faal (2003), menyebut bahwa underground economy hanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilegal (prostitusi, perjudian, transaksi narkoba, dan lain-lain) serta legal (pendapatan yang tidak dilaporkan, upah/gaji, pembayaran di bawah faktur, tunjangan, dan aset yang tidak dilaporkan dari barang dan jasa legal). Dengan demikian underground economy memiliki arti produksi barang dan jasa baik legal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan PDB dengan tujuan menghindari pembayaran pajak, perlindungan sosial, standar minimum upah, waktu kerja maksimum, standar keselamatan, dan seterusnya.

Direktur MUC Tax Research Institute Karsino mengatakan shadow economy memang sulit dihindarkan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya mengikis shadow economy untuk penghindaran pajak yang dimulai dari pelaksanaan program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA). TA juga dinilai sebagai langkah pertama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas basis data pemajakan.

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi kepada DJP terkait saldo tabungan dan deposito dengan nilai nominal minimal Rp 1 miliar. Penerbitan Perppu ini sebagai buah dari konsensus global mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI) yang digagas OECD bersama The Group of Twenty (G-20) ‘kelompok 20 ekonomi utama’. Indonesia, melalui DJP sendiri telah menerima data dari 94 negara/yuridiksi dan mengirimkan data kepada 81 negara/yuridiksi. Adapun data yang ditukarkan adalah identitas pemilik rekening, nomor rekening, saldo rekening, penghasilan yang diperoleh dari rekening (bunga).

“Ruang bersembunyi makin sempit. Data perbankan mudah diakses, harta di luar negeri terdeteksi melalui AEoI, regulasi kewajiban NPWP, ada juga e-faktur—akan mendeteksi (transaksi) dari awal walaupun yang disampaikan benar atau enggak. Artinya celah tetap ada tapi instrumen (peraturan) sudah banyak,” papar Karsino di Kantor MUC, Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (26/12) lalu.

Tak hanya lembaga keuangan dalam negeri dan negara/yuridiksi lain, DJP telah bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan ini. Misalkan melalui program integrasi data laporan keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Bursa Efek Indonesia.

“Di era ini orang sudah dipaksa patuh. Wajib Pajak mindset-nya sudah positif karena dunia sudah terbuka. Seharusnya praktik shadow economy semakin sempit,” tambahnya.

Upaya pemerintah selanjutnya mengeluarkan PP Nomor 23 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Regulasi ini mengatur pajak penghasilan 0,5 persen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar selama satu tahun.

Shadow economy masih besar, makanya regulasi UMKM diharapkan dapat meng-capture seluas-luasnya (basis pajak). Tapi seperti bumerang, di sisi lain ada orang berlindung di balik bayang-bayang—memanfaatkan batas 0,5 persen, padahal omzetnya lebih dari 4,8 miliar. Dengan begitu PP UMKM 0,5 persen juga berpotensi melindungi shadow economy,” kata Karsino.

Artinya, lanjut Karsino, semua instrumen tetap memiliki potensi atau celah penghindaran pajak. Kuncinya, DJP harus berupaya meningkatkan pelayanan dan edukasi secara lebih bersahabat dengan WP sehingga dapat tercipta kepatuhan pajak sukarela. Tak kalah penting penegakan hukum korupsi harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kampanye kepatuhan harus sejalan dengan aksi penurunan korupsi. Pemerintah harus bisa menjalankan keduanya agar kepatuhan pajak sukarela terbangun. Pajak bukan hanya soal kewajiban yang kalau enggak dibayar ada sanksi, melainkan pajak itu asas kemanfaatan,” harapnya.

Di sisi lain, Karsino mengapresiasi peningkatan pelayanan pajak yang dilakukan DJP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lebih nyaman, petugas pajak bersahabat, serta pelayanan pajak serba digital diharapkan mengakselerasi terwujudnya kepatuhan sukarela.

“DJP sudah menampilkan pelayanan pajak yang baik, tentu berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang yang menjadi PR (pekerjaan rumah) selain memperluas basis data adalah bagaimana omnibus law membuat aturan pajak menjadi lebih simpel dan memberikan kepastian,” tutupnya.Aprilia Hariani

Continue Reading

Topic

Menutup Celah Penyelundupan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Upaya memberantas praktik penyelundupan harus ditempuh dengan substitusi barang-barang impor sehingga dapat menekan disparitas harga yang terlalu jauh antara pasar dalam negeri dan luar negeri.

Praktik penyelundupan barang secara ilegal dan berbagai bentuk transaksi bisnis tidak tercatat telah berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang merugikan perekonomian nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengemukakan, perbedaan harga menjadi pemicu utama yang menyebabkan praktik penyelundupan barang dan berbagai transaksi ilegal masih marak terjadi di Indonesia.

“Selain karena manusianya, yang utama itu harga. Kalau harga suatu barang itu sama saja dengan di dalam negeri, untuk apa diselundupkan? Tapi karena harganya terlalu mahal, mereka menggunakan cara-cara yang tidak patut,” kata Suharso menjawab Majalah Pajak di Gedung Bappenas, Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

Aspek regulasi

Menurutnya, upaya untuk memberantas praktik penyelundupan dan transaksi ilegal adalah dengan mengadakan substitusi barang-barang impor agar disparitas harga menjadi semakin rendah.

“Kalau ada substitusi barang impor, pasar di dalam negeri bisa menyediakan. Jadi, untuk apa lagi diselundupkan karena harganya tidak terlalu jauh berbeda,” paparnya.

Langkah lain yang juga perlu dilakukan menurutnya adalah penegakan hukum secara tegas termasuk regulasi di bidang fiskal seperti pemenuhan data kewajiban perpajakan (tax clearance).

“Dari awal harus sudah ditekankan soal tax clearance supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Saat ini Bappenas tengah menyusun dan memetakan arah reformasi penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha. Penyempurnaan regulasi dilakukan secara bertahap yang diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama sekitar sepuluh tahun. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas agar harga barang-barang di dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan barang-barang impor sehingga ruang gerak bagi perdagangan gelap akan semakin sempit.

Menurut laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2016, Indonesia menempati peringkat 14 dari 17 negara dalam penanggulangan perdagangan ilegal atau masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Ada empat kategori yang menjadi sorotan EIU, yaitu kekayaan intelektual, transparansi dan perdagangan, bea dan cukai, serta suplai dan permintaan. Laporan itu mengingatkan bahaya perdagangan ilegal yang tidak hanya mengambil pendapatan perusahaan atau pemerintah, tapi juga mengancam keamanan negara karena praktiknya yang justru membantu sindikat kejahatan.

Hingga kini perekonomian Indonesia masih dibebani oleh kegiatan ekonomi tidak tercatat (unreported economy) akibat aksi penyelundupan dan berbagai modus transaksi ilegal yang jumlahnya diperkirakan antara 8–10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika pencapaian PDB tahun 2018 sebesar Rp 14.837 triliun, maka ada sekitar Rp 1400 triliun ekonomi tidak tercatat. Hal ini menimbulkan distorsi sehingga mengakibatkan perekonomian nasional tumbuh di bawah potensi sebenarnya. Kegiatan ekonomi yang tidak tercatat ini juga dapat berdampak buruk terhadap stabilitas sistem keuangan. — Novita Hifni.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 hari ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News4 hari ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News4 hari ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News5 hari ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News5 hari ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News6 hari ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News3 minggu ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News2 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Trending