Connect with us

Topic

Biar Bayang Jadi Nyata

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Untuk meminimalisasi pergerakan “underground economy”, DJP berupaya membina pelaku ekonomi informal agar usaha mereka lebih berkembang dan aktivitas ekonomi mereka tercatat.

Salah satu tantangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah adanya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) atau yang juga disebut dengan istilah shadow economy. Singkatnya, underground economy atau unreported economy adalah kegiatan ekonomi—legal maupun ilegal—yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Aktivitas ekonomi tak tercatat ini membuat ekonomi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak (PKP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan, aktivitas underground economy memang sulit dideteksi sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan pun sulit dikalkulasi. Namun, kata Yon, merujuk beberapa hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti internasional, shadow economy di negara berkembang jumlahnya mencapai kisaran 30–40 persen dari PDB suatu negara berkembang.

“Namanya juga underground economy, jadi, nobody can’t estimate perfectly, sebenarnya berapa yang shadow economy dan berapa besar dampaknya terhadap pajak,” kata Yon kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat DJP, Jumat, (20/12/2019).

Menghitung angka pasti underground economy memang tidak mudah. Menurut penelitian yang dilakukan ekonom Barat Schneider, aktivitas ekonomi bawah tanah di Indonesia cukup tinggi. Dalam laporan penelitiannya ia menulis, underground economy Indonesia selama tahun 2003 hingga 2013 rata-rata sebesar 19 persen dari PDB nominal Indonesia. Jika rata-rata itu tak berubah, dengan PDB nominal sebesar Rp 14.837 triliun pada tahun 2018, artinya underground economy Indonesia berjumlah sekitar Rp 2.819 triliun. Terlepas dari seberapa besar estimasi angkanya, Yon mengatakan, menggali potensi pajak dari kegiatan ekonomi tak tercatat ini juga menjadi agenda DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kalau kita lihat secara spesifik, ekonomi tak tercatat itu ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal, kami sebut informal economy. Untuk informal economy kami punya strategi khusus yang memang kita address untuk itu,” kata Yon.

Untuk menangani ekonomi sektor informal ini, paling tidak menurut Yon ada empat klasifikasi yang bisa dilihat dari lapis atau tingkat kepatuhan mereka. Ada Wajib Pajak (WP) yang benar-benar patuh, ada WP yang ingin patuh tetapi tidak tahu caranya, ada WP coba-coba tidak patuh, dan terakhir WP yang benar-benar tidak patuh. Menurut Yon, WP lapisan kedua—WP yang ingin patuh tetapi tidak tahu caranya—saat ini masih banyak jumlahnya. WP itulah yang saat ini sedang berusaha dijangkau oleh DJP.

“Kalau secara piramida, available yang kedua. WP yang sebenarnya mereka mau patuh, cuma karena mungkin ada lack of knowledge experience dalam perpajakan, ini yang kami sentuh. Nah rata-rata menurut saya, sektor informal itu ada di sini. Usaha kecil, menengah, akses informasi perpajakannya juga relatif rendah,” jelas Yon.

Untuk membina WP yang ingin patuh itu, Yon mengatakan, DJP menggunakan pendekatan edukatif. Kepada mereka dilakukan sosialisasi, penyuluhan, dan melalui program business development service (BDS). Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak. Materi program BDS biasanya berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

“Kami lebih banyak bagaimana kita membantu mereka untuk berkembang terlebih dahulu. Kalau itu memang kita address secara spesifik dalam Renstra kami,” ujar Yon. Selain pembinaan kewirausahaan, menurut Yon, sisi pelayanan kepada para WP itu pun dipermudah. Misalnya, sistem billing yang sederhana dan pembayaran yang simpel lewat ATM. “Ketika bisnis mereka formal maka mereka juga bisa mempunyai akses yang lebih baik terhadap perbankan—bankable. Jadi, mereka bisa mendapatkan investasi, pembiayaan, penanaman untuk expand bisnis,” imbuh Yon.

Kerja sama lintasinstitusi

Sementara itu, untuk memangkas ruang gerak underground economy yang ilegal. DJP sudah melakukan kerja sama dengan berbagai institusi. Di bidang illegal fishing, misalnya, sejak 2015 lalu DJP sudah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan aparat penegak hukum terkait. Demikian halnya pada sektor Perkebunan dan Kehutanan untuk menanggulangi illegal logging. DJP ikut terlibat dalam program Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian/lembaga terkait, mulai Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, termasuk DJP.

“Itu dalam upaya untuk menangkap seluruh potensi yang mungkin muncul, baik mulai menata dari sisi hulu, perizinan. Kalau pajak kan menata dari fiskalnya di hilirnya. Itu menurut saya bagian dari kita untuk berkontribusi dalam rangka mengurangi illegal economy tadi.”

Yon mengakui, tanpa kerja sama yang solid berbagai pihak terkait, upaya menertibkan illegal economy akan susah dilakukan. Selain bekerja sama dengan institusi di dalam negeri, Yon mengatakan DJP juga akan mengolah data dari Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara. Namun, ia mengaku DJP belum secara spesifik memanfaatkan data itu khusus untuk melacak potensi pajak dari undergroud economy. Tahun ini rencananya DJP akan mengoptimalkan data-data yang ada itu untuk menggali potensi pajak di berbagai sektor strategis.

“Tahun 2020 ini (AEoI) akan menjadi salah satu tools kitalah. Nanti akan kami address untuk sektor strategis tertentu, termasuk untuk informal ekonomi, tentunya bisa bermanfaat. Misalnya secara sederhana kalau orang punya rekening cukup besar tapi tidak punya SPT tentu tahapannya harus lewat klarifikasi. Nah ini yang perlu ditekankan,” tutur Yon.

Yon memastikan, tahun ini strategi yang dilakukan DJP adalah membangun kepatuhan sukarela Wajib Pajak, pengawasan dan penegakan hukum yang fair dan berkeadilan. “Seperti yang disampaikan Pak Dirjen (Dirjen Pajak Suryo Utomo), beliau sangat clear bahwa penggalian potensi pengawasan itu tujuannya me-maintenance voluntary compliance WP. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang fair dan berkeadilan. Kemudian penataan organisasi, penetapan fokus—termasuk penggalian potensi—ke arah mana harus berjalan. Tapi seluruh kegiatan tadi tetap harus di bungkus dengan data yang valid dan governance yang dijaga,” tegas Yon—Waluyo Hanjarwadi.

Topic

Menuju Sandi Sekali Pakai

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Islustrasi

Untuk mempermudah proses pelaporan pajak, DJP akan menerapkan “one-time password” (OTP) untuk menggantikan sistem Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) yang sudah diterapkan sebelumnya.

Menghadapi waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan, menghadapi musim penyampaian SPT Tahunan kali ini diharapkan tidak ada kendala yang berarti. Sebab, DJP sudah meningkatkan infrastruktur pendukung sejak tahun lalu.

”Kami kontrol terus bahkan sekarang monitoring kami day to day. Kemudian untuk aplikasi DJP on-line kan sudah gabung ke pajak.go.id, jadi aplikasi baru dan lebih ringan,” jelasnya saat ditemui Majalah Pajak pada Senin (24/02). Iwan juga menambahkan sudah melakukan evaluasi secara harian dan sudah membentuk Tim Monitoring yang melibatkan DJP dan vendor untuk pemeliharaan infrastruktur dan perangkat.

Terkait kabar tentang peladen yang sempat down tahun lalu, Iwan mengungkapkan, masalahnya bukan pada kapasitas yang kurang memadai, melainkan disebabkan dari bagian Gmail token (Google). Sebab, terlalu banyak e-mail yang masuk sehingga dianggap spam dan akhirnya diblokir oleh pihak Gmail (Google). Untuk itu, Iwan menyarankan agar Wajib Pajak melaporkan SPT lebih cepat dan jangan menunggu sampai akhir Maret agar sistem dapat berjalan secara optimal. “Karena sehebat apa pun kapasitas kita, kalau di-hit berbarengan akan down juga,” tambahnya.

“One-time password”

Untuk mengisi SPT pajak secara on-line melalui harus memiliki Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) dan nomor identitas untuk pelaporan SPT on-line yang hanya bisa didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak harus melakukan aktivasi melalui laman djponline

 

dan mendapatkan e-mail konfirmasi yang berisikan kata sandi untuk bisa mengakses e-Filing. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai dan aktif menggunakan e-mail.

Melihat hal ini, DJP berencana akan mengalihkan sistem EFIN menjadi one-time password (OTP). OTP adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari enam digit rahasia yang dikirimkan melalui SMS. Kelebihan OTP, Wajib Pajak tidak harus datang ke KPP untuk meminta kode EFIN, dan kerahasiaan proses pembayaran pajak pun semakin terjamin. Hal ini dikarenakan OTP hanya akan diterima oleh pemilik nomor dan tidak diketahui orang lain, apalagi nomor OTP hanya bisa sekali pakai dan aktif dalam waktu yang singkat saja.

Bagi Ditjen Pajak, kehadiran OTP diharapkan bisa memenuhi kebutuhan basis data nomor telepon Wajib Pajak secara benar. Dengan begitu, DJP dapat lebih mudah melakukan autentifikasi, pengiriman berita-berita, dan sebagainya bisa langsung secara personal ke Wajib Pajak.

“Kalau lewat surat, kan, belum tentu sampai, kalau lewat nomor telepon, kan, pasti sampai ke Wajib Pajak. Jadi, lebih cepatlah komunikasinya,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan sosialisasi OTP, sampai saat ini sudah masuk tahap MoU dengan para operator. Namun, rencananya bulan Maret ini sudah ada satu operator yang sudah siap melaksanakan kerja sama. “Secara teknikal sudah siap satu operator. Sebetulnya semua operator sudah kami hubungi, yang lain masih menunggu. Nah, yang lain menunggu formal dulu baru di-develop. Pokoknya tinggal menunggu MoU-nya, Jadi, nanti langsung kami sosialisasikan,” jelasnya.

Iwan mengimbau agar masyarakat memberikan data valid khususnya nomor telepon secara benar, karena OTP ke depan bukan hanya digunakan untuk layanan e-Filing saja, tapi untuk semua jenis layanan perpajakan.

Selain OTP, untuk memangkas beban biaya SMS ke operator saat meminta kode OTP, tahun depan DJP juga berencana untuk meluncurkan soft token. Dengan aplikasi soft token ini, Wajib Pajak pengguna smartphone tidak akan dikenai biaya pulsa karena sudah terintegrasi dengan aplikasi.

“Jadi, Wajib Pajak kalau SMS, kan, sekarang bayar Rp 500. Ke depan, kalau mereka pakai smartphone, mereka sudah bisa menggunakan aplikasi soft token yang kami develope. Token-nya masuk ke aplikasi sehingga tidak perlu membayar pulsa,” jelas Iwan.

Perkuat peran ASP

Iwan menjelaskan, DJP akan semakin memperkuat peran Application Service Provider (ASP) untuk memaksimalkan pelaporan SPT melalui e-Filing. Ia berharap ke depan ASP dapat mengombinasikan ekosistem pajak dengan ekosistem lainnya, dengan cara mencoba menjadi lembaga persepsi lainnya. Wajib Pajak yang sudah lapor melalui ASP tersebut bisa sekaligus melakukan pembayaran melalui aplikasi ASP yang digunakan.

ASP ke depan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan konsultan pajak sehingga tidak hanya memberikan layanan elektronik terkait layanan perpajakan, tetapi juga bisa menggunakan mechine learning untuk memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak agar menjadi lebih baik sehingga membantu tugas DJP. Untuk menjamin kualitas layanan kepada Wajib Pajak, DJP hanya tinggal melakukan kontrol dan standardisasi kualitas ASP.

“Yang kami lakukan hanyalah mengontrol bagaimana melakukan quality assurance bagaimana ASP itu secara teknologi, secara knowledge itu tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh DJP,” tegas Iwan.—Heru Yulianto

Continue Reading

Topic

Menerjemahkan Bahasa Undang-Undang

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Bahasa undang-undang yang tak mudah dimengerti masyarakat awam sehingga perlu diterjemahkan dan disosialisasikan melalui program dan kegiatan.

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi agenda penting pemerintah yang terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat berbagai program. Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti menyatakan, pihaknya sebagai mitra DJP dari lingkungan perguruan tinggi turut mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Menurutnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan selama ini bukan berarti kesadaran atas tanggung jawab kepada negara melalui pajak belum tumbuh sama sekali di masyarakat. Bahasa perundang-undangan dan regulasi lainnya yang rumit dan sulit dipahami kerap menjadi hambatan sehingga menimbulkan keengganan di banyak orang untuk mengurus pelaporan pajak.

“Terkadang masyarakat itu bukannya tidak mau lapor pajak, tapi informasi yang sampai masih abu-abu. Bahasa undang-undang tentu sulit diterjemahkan oleh masyarakat awam,” ungkap Santi—sapaan akrab Beny Susanti kepada Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Margonda, Depok, Jumat (14 /02).

Menjawab tantangan ini, ia bersama tax center yang dikelolanya, Santi mencoba mengimplementasikan dan menyederhanakan bahasa undang-undang maupun regulasi perpajakan melalui berbagai kegiatan dan program di lingkungan kampus, seperti seminar, pelatihan, dan Program Relawan Pajak.

“Sinergi tax center dan DJP sangat harmonis sehingga semua program DJP dapat berjalan baik. Tahun ini kami ada kegiatan pojok pajak juga relawan pajak peduli untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan,” ungkapnya.

Kesadaran pajak

Dalam pandangannya, selama ini masyarakat sesungguhnya haus dengan informasi tentang pajak. Namun, keterbatasan jumlah pegawai pajak membuat penyampaian sosialisasi program pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, DJP harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi, termasuk salah satunya dengan perguruan tinggi.

“Edukasi kesadaran pajak tidak bisa satu atau dua tahun. Jepang saja butuh 20 tahun menumbuhkan budaya antre. Apalagi yang sifatnya tanggung jawab pada negara seperti pajak,” ujar Santi.

Kepada para mahasiswa di lingkungan kampus terutama yang berperan sebagai relawan pajak, ia menanamkan nilai pentingnya kepatuhan pajak melalui pola pikir terbalik, yakni dari definisi umumnya bahwa pajak tidak ada imbalan langsung bagi warga negara yang telah melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, menjadi sebaliknya. Menurutnya, sebelum lahir bahkan seseorang telah menerima manfaat pajak melalui orang tuanya yang memeriksakan kesehatan kandungan dan pengobatan secara gratis di fasilitas kesehatan. Kemudian berlanjut saat usia kanak-kanak, tiap anak bisa sekolah gratis yang semua ini tak lain adalah manfaat dari pajak itu sendiri, meski yang bersangkutan belum pernah berkontribusi apa pun bagi negara.

“Secara definisi memang pajak tidak ada imbalan apa pun, tapi yang kita rasakan justru sebaliknya. Kita belum memberikan apa pun, tapi pajak sudah memberikan fund yang begitu besar bagi setiap warga negara,” jelasnya.

Untuk mempermudah tugas para relawan pajak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin lapor pajak, dosen Jurusan Akuntansi ini sengaja menyulap auditorium kampus Gunadarma layaknya kantor pelayanan pajak (KPP) mini.

“Jadi para relawan sebelum bertugas di KPP sesungguhnya, mereka sudah mendapat pengalaman tentang bagaimana melayani masyarakat yang mau lapor pajak,” urainya.

Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian, ia bersama kampusnya secara aktif mewujudkan ketiga aspek tersebut dalam kegiatan nyata di masyarakat.

Santi mengatakan, pihaknya membantu para pelaku usaha kecil yang selama ini belum mengerti tentang bagaimana cara lapor pajak. Di bidang penelitian, berbagai riset yang berkaitan dengan perpajakan telah dilakukan di kampusnya secara berkesinambungan. Sedangkan pengabdian ke masyarakat salah satunya diwujudkan melalui kegiatan relawan pajak. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Isu Geopolitik Kian Dominan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Menghadapi tantangan ekonomi global tahun 2020, Indonesia perlu menempuh kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil.

Situasi geopolitik dunia pada tahun 2020 semakin menimbulkan ketidakpastian seiring pecahnya konflik terbuka antara negara adidaya Amerika Serikat dan seterunya di kawasan Timur Tengah, Iran. Peneliti lembaga kajian Indonesia for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengemukakan, tanpa adanya konflik AS dan Iran sebetulnya tantangan ekonomi tahun 2020 memang sudah berat sebagai dampak lanjutan dari perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok pada tahun lalu.

Dengan melihat berbagai indikator dan perkembangan global, Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konflik AS dan Iran tidak hanya meningkatkan ketidakpastian global tetapi juga membuat isu geopolitik semakin mendominasi yang akhirnya akan berimbas pada perekonomian.

“Faktor geopolitik menjadi penyulut ketidakpastian pada tahun 2020 dan harga minyak akan ikut terdampak, mengingat Iran adalah pengekspor minyak terbesar ke-10 di dunia,” papar Eko kepada Majalah Pajak di Kantor Indef, Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Wakil Direktur Indef ini menjelaskan tentang prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang hanya sebesar 2,5 persen karena dibayangi oleh ancaman resesi. Berdasarkan kondisi ekonomi dunia yang menurun ini, menurut Eko, secara struktural harga minyak mestinya rendah seiring kemampuan ekonomi yang melemah. Namun, harga minyak bisa naik karena disulut oleh situasi geopolitik yang memanas akibat konflik AS dan Iran. Sebagai negara pengekspor minyak, Iran bisa menggalang dukungan dan melakukan bargaining dengan negara-negara mitranya lewat diplomasi minyak sehingga bisa memicu fluktuasi harga minyak dunia.

Ia mengingatkan dampak yang perlu dicermati jika harga minyak mentah naik, mengingat kebutuhan Indonesia terhadap minyak dalam sehari mencapai 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di dalam negeri hanya sekitar 770.000 barel sehingga separuhnya lagi harus impor. Ketika harga minyak naik, maka semua komponen terkait lainnya juga akan naik.

“Karena Indonesia importir minyak, kenaikan harga minyak dunia dapat mengakibatkan neraca perdagangan tidak stabil. Ini akan menyebabkan nilai tukar rupiah ikut goyang,” urainya.

Ia berpandangan, menjaga anggaran negara agar sehat dari gejolak harga minyak akan menjadi tantangan terberat dan menjadi poin penting karena faktor minyak tidak bisa dikendalikan. Indonesia tidak bisa mengintervensi langkah apa pun dalam konflik AS dan Iran, sehingga akan sangat bergantung pada dinamika ketegangan yang terjadi terhadap dua negara itu.

“Artinya, pemerintah harus lebih berjaga-jaga terhadap gejolak harga minyak, karena tidak ada intervensi politik yang bisa dilakukan di sana,” ujarnya.

Detoksifikasi dollar

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah, menurutnya harus ada stimulasi yang tidak hanya dari segi fiskal semisal mendorong pembangunan infrastruktur atau super deduction tax. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan juga menerapkan stimulus ekonomi melalui kebijakan moneter oleh bank sentral.

“Lakukan detoksifikasi terhadap dollar yang masuk ke Indonesia karena besarnya selisih suku bunga. Perlahan hot money ini harus dikurangi dengan menurunkan suku bunga. Langkah ini juga akan mendorong sektor riil,” ujarnya.

Menurutnya ada tiga sektor usaha yang menjadi pelampung atau penyelamat ekonomi Indonesia, yaitu industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Secara nasional, sekitar 30 persen penyumbang penerimaan pajak saat ini bersumber dari sektor industri. Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian saat ini sebesar 19 persen, tetapi pertumbuhannya terus melambat dari tahun ke tahun bahkan kini di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, akselerator perekonomian berada di sektor industri. Oleh karena itu, upaya menghentikan perlambatan sektor industri dan menjaganya supaya bisa tumbuh menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Di sektor perdagangan yang meliputi skala besar hingga eceran, Eko mengingatkan agar perdagangan jangan sampai didominasi oleh barang-barang impor. Dominasi barang impor akan menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri menjadi rendah dan akhirnya tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain ketiga sektor ini, sektor lainnya yang kini digencarkan pemerintah adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun menurut Eko, pertumbuhan kedua sektor itu secara tahunan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Jadi kalau mau menggerakkan ekonomi, fokus saja ke sektor-sektor yang sudah mature. Pariwisata memang bagus dikembangkan, tapi belum cukup untuk memberi dampak bagi ekonomi nasional secara langsung,” imbuhnya.—Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending