Connect with us

Topic

Berpaling ke Tekfin dan Bisnis Daring

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Modalku

Menjamurnya teknologi finansial (tekfin) di Indonesia diharapkan bisa membantu pelaku UMKM bertahan dan beradaptasi di era kenormalan baru.

Saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada 1998 lalu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang mampu bertahan. Rupiah yang terempas, menukiknya saham-saham korporasi, dan menumpuknya utang perusahaan membuat perusahaan-perusahaan besar kala itu pontang-panting dan bertumbangan. Namun, itu tak terjadi pada pelaku UMKM yang tetap berdiri kokoh melewati krisis.

Kini, Indonesia kembali menghadapi cobaan ekonomi saat virus korona juga menghantam negeri ini. Keganasan mikroorganisme ini tak hanya merusak kesehatan, tapi juga memorak-porandakan kestabilan ekonomi semua sektor dan lapisan tanpa terkecuali, dari UMKM hingga perusahaan besar. Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pelaku UMKM menjadi korban yang paling rentan terpuruk kesehatan ekonominya. Padahal, sektor UMKM berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

Meski pemerintah telah melonggarkan PSBB dengan pemberlakuan tatanan normal baru (new normal), keadaan ini tak serta-merta meningkatkan daya beli masyarakat dan membangkitkan pelaku UMKM—khususnya di bidang kuliner. Pasalnya, sebagian masyarakat masih dihinggapi kecemasan saat memesan makanan dari luar rumah, terlebih ke pedagang kaki lima yang belum terbiasa berjualan menggunakan protokol kesehatan.

Baca Juga: Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

Bagi sebagian pelaku UMKM yang tak gagap teknologi, mereka segera beralih berjualan dari rumah secara daring, bekerja sama dengan jasa layanan antar atau memanfaatkan media sosial. Trafik internet pun meningkat drastis, karena banyak orang kini lebih aktif berselancar di dunia maya dan berbelanja on-line. Co-Founder & CEO Modalku Reynold Irsian Wijaya berpendapat, peningkatan pengguna layanan digital menjadi hal yang cukup wajar karena masyarakat dituntut untuk tetap berada di rumah dan membatasi aktivitas keluar.

“Ketika berbagai kebutuhan tidak bisa diakses secara langsung, layanan digital menjadi solusi utama bagi masyarakat karena seluruh aktivitas bisa dilakukan di rumah, mudah, dan bisa terhindar dari paparan virus COVID-19,” kata Reynold melalui pernyataan tertulis untuk Majalah Pajak, Minggu (31/5).

Namun, tak semuanya mampu berbuat sama. Selain gagap teknologi, pelaku usaha mikro dan kecil dihadapkan dengan kendala sulitnya mengakses produk pembiayaan ke perbankan, ditambah minimnya kemampuan literasi digital dan inklusi keuangan. Semakin menjamurnya perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau teknologi finansial (tekfin) di Indonesia pun diharapkan bisa menjadi solusi yang baik bagi pelaku UMKM.

Reynold memaparkan, Modalku merupakan salah satu perusahaan teknologi finansial berbasis peer to peer lending (Fintech P2P Lending) yang fokus pada pendanaan UMKM. Modalku juga terus berupaya membantu UMKM agar tetap berkembang di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah dengan restrukturisasi atau penyesuaian beberapa faktor pinjaman yang dilakukan secara kasus per kasus, seperti pemberian limit dan tenor pinjaman sesuai dengan jenis pinjaman juga profil masing-masing pelaku usaha.

“Bagi pelaku UMKM yang terdampak, kami akan berdiskusi dengan peminjam untuk menemukan solusi terbaik dalam mendukung kelangsungan perkembangan bisnis mereka,” imbuh pemilik gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School, Amerika Serikat ini.

Reynold menyebut, restrukturisasi itu diterapkan melalui dua pendekatan. Proaktif, yakni skema yang menyesuaikan kondisi performa bisnis UMKM secara berkala; dan kolaboratif, di mana Modalku mengakomodasi skema pembayaran yang diajukan peminjam.

Baca Juga: “Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

Selain itu, Reynold mengutarakan bahwa Modalku juga ingin menunjukkan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pihaknya sadar, kebutuhan perlengkapan kesehatan dan keselamatan untuk para tenaga kesehatan semakin meningkat. Untuk itu, Modalku juga menyediakan fasilitas pinjaman untuk mendukung sektor kesehatan, baik terhadap pemasok alat kesehatan, maupun fasilitas kesehatan yang sedang membutuhkan alat kesehatan.

“Kami akan berdiskusi dengan peminjam (UMKM) untuk menemukan solusi terbaik dalam mendukung kelangsungan perkembangan bisnis mereka.”

Mitigasi risiko

Fintech P2P Lending yang mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2019 ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 14,8 triliun kepada lebih dari 2,2 juta jumlah transaksi pinjaman UMKM di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Modalku menerapkan prinsip responsible lending sebagai langkah mitigasi risiko untuk antisipasi dampak dari pandemi COVID-19, yang bisa berakibat kredit macet atau gagal bayar. Prinsip ini adalah asas operasi Modalku dalam melakukan penilaian terhadap UMKM peminjam dan kemampuan finansial mereka untuk melunasi pinjaman. Dalam prosesnya, Modalku melakukan proses seleksi yang lebih komprehensif terhadap calon peminjam maupun UMKM yang sudah menjadi peminjam di Modalku.

Beberapa langkah antisipasi lainnya untuk mencegah default, yakni assessment yang dilakukan secara menyeluruh saat pengajuan pinjaman untuk memastikan peminjam memiliki kemampuan melunasi pinjaman, monitoring secara rutin dengan berkomunikasi secara reguler dengan peminjam, dan aktivitas collection yang membantu memberikan solusi pemenuhan kewajiban kepada peminjam yang terlambat membayar.

Mitigasi risiko ini dilakukan Modalku untuk menjaga iklim pembiayaan tetap kondusif antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pasalnya, selain kepada peminjam, Modalku juga memiliki tanggung jawab terhadap para pemberi pinjaman yang turut mendukung perkembangan UMKM.

“Ketika ada peminjam yang telat atau gagal bayar, pihak yang ikut terdampak adalah pemberi pinjaman Modalku. Kami selalu menyarankan para pemberi pinjaman untuk melakukan diversifikasi pinjaman, di mana pinjaman yang diberikan tidak terpusat pada satu UMKM, tapi disebar ke beberapa UMKM. Sehingga, ketika ada salah satu yang telat bayar, portofolio pemberi pinjaman bisa tetap bagus.

 Keamanan data

Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi digital, keamanan menjadi modal penting keberlangsungan perusahaan. Reynold mengklaim, Modalku telah memperoleh sertifikasi ISO 27001-2013. Sertifikasi ini merupakan standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (Information Security Management Systems).

“Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat bagi penyelenggara P2P lending untuk dapat beroperasi. Diperolehnya sertifikasi ini mengindikasikan kematangan dan kesiapan penyelenggara dalam melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi penyelenggara.”

Tak hanya itu, Modalku sebagai platform penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, mengenai bagaimana memilih Fintech P2P Lending yang tepat untuk terhindar dari platform yang tidak bertanggung jawab.

“Gunakanlah layanan pinjaman on-line yang telah berizin atau terdaftar di OJK, karena perusahaan Fintech P2P Lending yang sudah berizin atau terdaftar di OJK sudah memiliki standardisasi yang memadai, termasuk dalam hal keamanan data konsumen, pola penagihan pinjaman, hingga keterbukaan informasi kepada konsumen yang tentunya berada dalam pengawasan OJK.”

Di sisi lain, Reynold mengapresiasi OJK yang mendukung perkembangan industri fintech di Indonesia. Ia juga berharap, regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait restrukturisasi—seperti yang telah dilakukan Modalku—bisa membantu UMKM untuk tetap bertahan dalam kondisi ini. Reynold juga berharap masyarakat bisa beradaptasi di era kenormalan baru ini.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

“Butuh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar Indonesia bisa bertahan melewati masa pandemi ini. Masyarakat juga harus lebih bisa berpikiran terbuka dan menerima kebiasaan baru ini. Kita semua harus sama-sama bergotong royong mematuhi imbauan yang sudah ada, agar pandemi korona bisa berakhir,” pungkasnya.

Topic

Kedudukan Hukum BUMDes sudah Kuat

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Kejelasan status badan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan masyarakat desa mengelola dan memajukan BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di desa menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pihak untuk datang dan memanfaatkannya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus terkait pengelolaan potensi desa agar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa dan warga untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Ada empat tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi alat untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan secara partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan berkesinambungan. Dengan prinsip tersebut diharapkan BUMDes bisa menjadi lembaga yang mandiri, efektif, dan profesional. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa sebesar 51 persen dan masyarakat 49 persen dengan cara penyertaan modal berupa saham. Bidang usaha yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa dan ketersediaan pasar.

Syarat mendirikan BUMDes telah diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, yaitu ada inisiatif dari masyarakat desa atau pemerintah desa, terdapat potensi usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam di desa, ada sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan ada penyertaan modal dari pemerintah.

Tahap pendirian

Setelah beberapa persyaratan mendirikan BUMDes terpenuhi, maka ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendirikan badan usaha ini.

Pertama, membuat kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Tahap ini dimulai dari kepala desa mengundang panitia pembentukan BUMDes, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Musyawarah desa membahas berbagai hal, yaitu nama, kedudukan dn wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, bentuk badan hukum BUMDes, sumber permodalan, unit-unit usaha, organisasi dan pengawasan. Tahap pertama ini fokus pada merumuskan dan membuat struktur organisasi dari pembentukan BUMDes. Hal terpenting dalam pembentukan struktur organisasi adalah adanya bentuk hubungan kerja yang mencakup tiga hal, yaitu instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban para pengelola BUMDes.

Kedua, para pengurus melakukan pengaturan organisasi BUMDes berdasarkan hasil perumusan di tahap pertama. Penyusunan di tahap kedua ini meliputi pengesahan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, anggaran dasar, struktur organisasi dan aturan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola BUMDes, aturan kerja sama dengan pihak lain, rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes. Penyusunan ini bertujuan agar semua anggota BUMDes dapat menjalankan tugas dengan baik, memahami aturan kerja di organisasi, dan tidak ada pengurus yang bekerja lebih atau saling mengandalkan.

Ketiga, pengurus mengembangkan dan mengelola BUMDes. Kegiatan di tahap ini meliputi pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes, merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes, menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes , menyusun sistem administrasi dan pembukuan, penyusunan rencana kerja BUMDes. Tahap ini juga membahas kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris BUMDes. BUMDes bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga harus ada business plan yang tepat untuk periode 1 hingga 3 tahun agar para pengurus BUMDes memiliki tujuan yang jelas atas apa yang akan mereka lakukan.

Diperkuat UU

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2019 lalu turut memberikan dampak positif pada BUMDes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut BUMDes sebagai badan usaha tapi belum secara tegas tertulis sebagai badan hukum. Status hukum yang belum jelas ini membuat Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum. Tidak adanya legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum ini akhirnya mengakibatkan BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, sulit menjangkau modal perbankan,dan memperluas usaha. Menurutnya, pasal 117 UU Cipta Kerja memberikan solusi badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

“Tegas sekali disebutkan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa,” papar Abdul dalam konferensi pers, 8 Oktober 2020 lalu.

Selain itu, jelasnya, UU Cipta Kerja juga turut memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjalankan usaha, ada kemudahan berinvestasi di desa, sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa.

Lanjut baca

Topic

Tanggung Renteng Memakmurkan Desa

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Daya ungkit ekonomi desa bergantung pada kekuatan dan inisiatif program BUMDes dan kelincahannya menggaet pihak lain.

Sejatinya, saat ini banyak desa yang telah berhasil mandiri, berdaya, dan menyejahterakan penduduknya karena roda perekonomian berputar, dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dan boleh dibilang, kemajuan desa ini hasil dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Aturan ini memberi otonomi desa berdasar hak rekognisi dan subsidiaritas dalam wadah NKRI. Pemerintah desa (Pemdes) memiliki kewenangan untuk menentukan program dan merencanakan keuangan yang terbaik bagi desanya, sesuai dengan potensi juga kearifan lokal yang dimiliki.

Masyarakat desa yang selama ini hanya menjadi penonton, lebih dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), saat ini ada 51.134 BUMDes dari total 74.953 desa.

Sebanyak 43 BUMDes di antaranya bahkan dibentuk saat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Fakta lain, sepanjang tahun 2015–2020 sebanyak Rp 4,2 triliun dana desa dimanfaatkan sebagai modal BUMDes; dan pada periode yang sama BUMDes berhasil menambah pundi-pundi PADes sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan data itu, sudah semestinyalah kepala desa menyadari pentingnya keberadaan BUMDes sebagai pengungkit PADes, sehingga bisa melakukan studi kelayakan bisnis bagi terbentuknya BUMDes. Salah satu BUMDes yang cukup berhasil menyejahterakan warganya adalah BUMDes Tunas Mandiri di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta.

BUMDes yang dibentuk sejak 2016 ini memiliki empat unit usaha yaitu pariwisata, ekonomi desa (simpan-pinjam), pengelolaan dan pengolahan sampah, dan grosir sembako. Direktur BUMDes Tunas Mandiri Ahmad Nasrodin menuturkan, pengelolaan dan pengolahan sampah merupakan unit usaha yang pertama kali mendapat kucuran dana desa.

Saat pembukaan Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di tahun 2017, BUMDes mengajukan dana sebesar Rp 95 juta ke Pemdes yang kemudian dibelanjakan di tahun berikutnya. Sementara unit usaha ekonomi desa simpan pinjam membutuhkan dana desa sebesar Rp 49 juta untuk membantu permodalan ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti penjual tempe, peyek, dan lain-lain yang tidak memiliki akses perbankan.

Dari empat unit usaha ini, hanya pariwisata yang tidak perlu dana dari Pemdes. Desa Wisata Nglanggeran telah menjadi salah satu magnet wisata di Jawa Tengah dengan wisata andalan Gunung Api Purba dan paket wisata Live In.

Kolaborasi

Awalnya, banyak yang meremehkan, karena desa ini hanya mengandalkan “jualan” dari gunung api yang tersusun dari batuan andesit. Namun, berkat keuletan dan kerja sama antarwarga, juga kekuatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), desa ini menghasilkan omzet miliaran rupiah per tahunnya (hingga tahun 2019) dan menyerap ratusan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Pendapatan desa dari pariwisata semakin meningkat ketika PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memberikan relaksasi pembiayaan homestay pada 2019. Pembiayaan ini berupa pinjaman yang dikembalikan penuh dengan bunga tiga persen hingga tuntas, dan tenor berdasarkan kesepakatan pemilik rumah dan SMF.

BUMN ini menyiapkan plafon senilai Rp 1,6 miliar untuk membiayai pengembangan 87 homestay secara bertahap. Nasrodin menyebut, hingga saat ini ada 31 pemilik homestay yang memanfaatkan dana untuk menambah kamar atau merenovasi rumahnya agar memenuhi standar program Live In yang telah ditetapkan.

Setelah dana diberikan kepada pemilik rumah, BUMDes dan Pokdarwis melakukan pendampingan hingga pembangunan rumah selesai, untuk menghindari penyelewengan dana. Desa Nglanggeran juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk Program Pengembangan Destinasi Wisata Nglanggeran, yang dilaksanakan selama tiga tahun, yakni sejak 2020 hingga 2022.

Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), BI juga memberikan dana pembangunan glamorous camping (glamping) Kedung Kandang yang bertaraf internasional. BUMDes juga akan menerapkan konsep syariah di glamping yang pembangunannya sudah mencapai 50 persen ini.

“Penginapan ini akan memakai sistem syariah, tapi bukan berarti pengunjungnya harus umat Muslim. Misalnya untuk pembuatan kamar mandi dipisah antara perempuan dan pria. Lalu, apa yang kami hidangkan semisal daging ayam, maka cara potong ayamnya harus halal (sesuai ajaran Islam),” ujar Nasrodin kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Minggu (24/1).

Kini, Nasrodin bersama timnya tengah membudidaya larva atau maggot lalat hitam sebagai alternatif mata pencaharian di saat pendapatan usaha pariwisata turun hingga 70 persen. Nasrodin mengklaim telah mendapat omzet sebanyak Rp 2,4 juta setelah dua bulan berjalan.

Ia juga bekerja sama dengan PT Sari Husada untuk pembelian limbah sebagai pakan larva. Harapannya, warga desa mau belajar dan ikut membudidaya larva ini agar mendapat penghasilan tambahan dan ekonomi desa kembali meningkat.

Desa juara

Contoh lain adalah Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur yang dulu identik sebagai desa miskin dan kumuh. Desa ini berhasil menyulap bekas galian kapur menjadi kawasan wisata. Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim menuturkan, sebelum jadi desa dengan omzet miliran saat ini, semua pihak termasuk bank meremehkannya.

“Tidak ada yang melirik kami saat itu. Sudah miskin tak punya rasa percaya diri, lagi. Namun, dengan model usaha yang jelas kami bisa meyakinkan warga untuk investasi dan pakai jaminan tanah saya untuk dapat pinjaman dari bank sekitar Rp 500 juta dari bank di Jawa Timur,” ujarnya di sebuah webinar bertajuk Menggali Potensi Permodalan BUMDes, Kamis (3/12/20).

Dari usaha wisata itu pemasukan desa pelan-pelan meningkat. Pada 2018, desa ini mampu mendulang Pades sekitar Rp 575,7 juta, dan meningkat Rp 929 juta di tahun 2019. Hingga Oktober 2020, Pades mencapai Rp 1,4 miliar dan menyumbang 68 persen keuangan desa.

Abdul Halim berpesan, memajukan ekonomi desa saat ini bukan hal yang mustahil asal ada kemauan serta komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, kunci penting ada pada model bisnis yang jelas dan SDM yang akan mengelolanya.

Desa ini juga menyabet juara 1 Desa BRIlian 2020 yang dihelat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Program Desa BRIlian merupakan kegiatan inkubasi kawasan perdesaan yang berlangsung sejak September–Desember 2020, untuk membantu pemulihan perekonomian desa akibat pandemi.

Sebanyak 125 desa terpilih mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas secara daring, sebelum dinilai untuk menentukan 10 desa paling unggul. Kesepuluh desa terpilih kemudian mendapat pendampingan khusus dari BRI bekerja sama dengan Bumdes.id selama 3 bulan. Selain itu, 10 desa tersebut akan menjadi Duta Desa BRILian untuk Program Desa BRILian 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, program Desa BRILian yang akan dilanjutkan di tahun 2021 ini merupakan bukti komitmen BRI sebagai salah satu bank BUMN terbesar untuk terus mengembangkan kawasan perdesaan, dan mendorong warga serta pengurus desa agar selalu berinovasi demi peningkatan kesejahteraan.

Lanjut baca

Topic

Mengatasi Tantangan SDM Desa

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain penggunaan dana desa, pemanfaatan teknologi secara tepat diharapkan dapat meningkatkan SDM di desa.

Untuk menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi dan SDM desa, Kemendes telah merumuskan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan PSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Yusra mengungkapkan, berdasarkan arahan Mendes PDTT kegiatan Kemendes PDTT harus dimulai Januari 2021 khususnya yang berkaitan dengan SDGs desa.

“SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak melalui layanan telepon, Ahad (24/01.) “Ada 18 SDGs desa yang harus kita goal-kan dalam rangka pemanfaatan dana desa.”

Yusra menjelaskan ke-18 SDGs desa tersebut adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa yang merata, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Selanjutnya desa tanggap perubahan iklim, desa peduli ekosistem laut, desa peduli ekosistem darat, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang terakhir kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif.

Kemendes didukung sekitar 35 ribu pendamping yang ada di desa. “Diharapkan mereka bisa mendampingi penggunaan atau pemanfaatan dana desa,” jelas Yusra.

Lebih lanjut, Yusra mengatakan dana desa dapat meningkatkan SDM yang ada di desa melalui pembiayaan pendidikan anak-anak berprestasi berupa beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, di beberapa program kementerian juga dibangun asrama siswa yang bertujuan untuk mendekatkan siswa ke sekolah khususnya di daerah terpencil.

Pemerintah juga menggandeng badan usaha melalui program CSR mereka untuk bersama mengatasi minimnya internet di desa. “Di saat pandemi seperti sekarang, ketersediaan internet sekitar 13 ribu desa yang belum memiliki internet juga menjadi salah satu tantangan kita untuk kita selesaikan dalam rangka peningkatan SDM,” imbuhnya.

Akademi Desa 4.0

Peran teknologi juga dirasa penting untuk meningkatkan SDM yang ada di desa. Kepala Pusat SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT Fujiartanto mengatakan teknologi itu sangat penting dan sudah seharusnya ditempatkan menjadi suatu media untuk pembelajaran.

“Kami ingin mengembangkan kembali platform Akademi Desa 4.0 yang sebenarnya sudah di-launching beberapa tahun lalu,” ungkapnya melalui layanan sambungan telepon, Senin (25/01).

Tidak hanya sebatas delivery informasi saja, pengembangan Akademi Desa 4.0 juga bisa menjadi sebuah wahana media atau bahkan dunia maya desa dan dapat menjadi sebuah sumber daya sosial media yang bisa dijadikan sumber pembelajaran khususnya bagi masyarakat desa. Fujiartanto juga berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di desa. Nantinya, anggota Akademi Desa 4.0 dapat memberikan pemikiran seputar permasalahan desa.

“Saya berharap aplikasi ini harus smart, tidak hanya menjadi wadah aja. Tapi dia mampu menganalisis dan sebagainya, sehingga kemudian bisa kita formulasi sebagai modul pembelajaran berbasis best practice lebih kontekstual,” jelasnya. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap aplikasi ini lebih berorientasi kepada masyarakat dan berbasis kompetensi.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat sampai ke pelosok bila ketersediaan sinyal dan pasokan listrik yang merata?

“Nah ini yang menjadi persoalan barangkali tentu bukan menjadi ranah kementerian,” kata Fujiartanto. “Perlu berkoordinasi bahwa kebutuhan untuk pembangunan masyarakat desa berbasis platform digital ini mau tidak mau menuntut ketersediaan sinyal internet maupun pasokan listrik.”

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Mitigasi Risiko Sengketa “Transfer Pricing”

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi kontroversi transfer pricing atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh grup multinasional yang berada di Indonesia maupun...

Breaking News3 hari lalu

Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen terus meningkatkan upaya mendukung peningkatan daya saing industri guna memacu produktivitas dan pertumbuhan...

Breaking News6 hari lalu

Pemanfaatan Biomassa untuk Energi Terbarukan

Jakarta, Majalahpajak.net  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) terus mendorong peningkatan bisnis Anggota BUMN Klaster Pangan. Salah satunya melalui...

Breaking News1 minggu lalu

Pemerintah Dorong Kecukupan Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada 15 persen dari masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta...

Breaking News1 minggu lalu

Ini Program Prioritas KKP untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong tiga program prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan nelayan dan PNBP...

Breaking News1 minggu lalu

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Lanjutan

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas,...

Breaking News2 minggu lalu

Terkait Dugaan Korupsi, Perwakilan Buruh Bakal Geruduk Kantor BPJS

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan perwakilan buruh-buruh Indonesia akan melakukan aksi...

Breaking News2 minggu lalu

UMKM Melek Digital dan Pandai Membaca Peluang

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi yang tidak kunjung mereda membuat ekonomi Indonesia diprediksi masih akan tertekan tahun ini. Di sektor industri...

Breaking News2 minggu lalu

Respons Kebijakan Perpajakan di Tengah Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Merespons kebijakan perpajakan di tengah pandemi C0vid-19, Studi Profesionalisme Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SPA...

Breaking News2 minggu lalu

Sarasehan Menampung  Saran dan Apresiasi Wajib Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mengadakan acara sarasehan pajak 2021 yang mengambil tema “Bangkit Bersama Pajak, Menuju...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved