Terhubung dengan kami

Report

Berkat Prioritas dan Pengawasan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

 

Prioritas perencanaan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan menjadi strategi jitu Kantor Pelayanan Pajak peraih peringkat pertama Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan tingkat nasional ini.

Senin pagi (19/2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan, Dessy Eka Putri bergegas menuju ruang Account Representative (AR), tak jauh dari ruangnya di lantai dua. Ternyata, ia bukan sedang ingin inspeksi para AR di ruangan, seperti yang kerap dilakukan atasan ke bawahannya.

Dessy, panggilan hangatnya, hanya menatap sebuah monitor LED yang memperlihatkan sebuah tabel berjudul “Monitoring Harian Kinerja Account Representative”.

Dalam layar itu terdapat belasan nama AR beserta kolom-kolom berwarna yang terbagi menjadi empat bagian. Kolom A berwarna biru tua menunjukkan jumlah Surat Himbauan, kolom B berwarna biru muda jumlah STP; kolom C berwarna oranye, jumlah update profile; kolom D berwarna kuning, jumlah visit; dan kolom E berwarna biru, jumlah pemeriksaan P3. Melalui layar berformat seperti inilah, produktivitas AR terpantau.

Kepada Majalah Pajak, Dessy menjelaskan sistem pengawasan kinerja semacam itu telah ia terapkannya sejak 2016. Dashboard ini efektif memacu para pegawai. Sebab, seluruh pegawai dapat memantau bersama proses kerja mereka.

“Biasanya perencanaan itu selalu bagus di awal, tapi enggak konsisten. Akhirnya, tidak tereksekusi dengan baik. Perlu adanya sistem pengawasan dilakukan bersama-sama,” tutur Kepala KPP Terbaik I Lomba Penghargaan Kinerja Pegawai Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II 2017 ini.

Sebelumnya, sistem pengawasan ini memakai papan tulis putih besar. Para AR secara konsisten menulis manual kinerja masing-masing. Hingga pada 2016, Kepala Kanwil Jawa Barat (Jabar) II Adjat Djatnika mengunjungi KPP Pratama Cikarang Selatan dan melihat papan tulis pemantau AR itu terpampang di ruang AR dan mengimbau seluruh KPP di bawah Kanwil Jabar II agar menerapkan sistem monitoring harian kinerja AR yang serupa.

Bagi Dessy, itu hanya bonus dari apa yang ia cetuskan. Terpenting, ia mampu menerapkan sistem pengawasan bersama sekaligus memantik semangat kerja pegawai guna mencapai target penerimaan yang maksimal.

Bak pepatah, proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Di tahun 2016 KPP Pratama Cikarang Selatan mampu meraih peringkat pertama penerimaan pajak se-Kanwil DJP Jawa Barat II. Di tahun berikutnya, KPP ini meraih peringkat pertama pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan tingkat Nasional, sebesar 144, 68 persen dan 72, 93 persen, yakni Rp 5,7 triliun dari target Rp 3,9 triliun.

Selain prestasi kantor, salah satu AR KPP Pratama Cikarang Selatan, Nana Maulana Rahmat terpilih menjadi AR terbaik II Kanwil Jabar II.

“Ini semua kerja bersama. Saya selalu menerapkan collective collegial dalam setiap pengambilan keputusan, karena akan dijalankan dan dipetik hasilnya bersama,” ucap Dessy dengan senyum khasnya.

Untuk tahun 2018 ini, Dessy berencana memasang layar pengawasan harian untuk pelaksana lainnya.

Prioritas

Untuk memaksimalkan penerimaan, sistem pengawasan harus mendapat dukungan dari perencanaan prioritas yang matang. Dessy memetakan terlebih dahulu komposisi Wajib Pajaknya. WP-nya ia klasifikasi menjadi WP besar, sedang, dan kecil. Dari sana lantas diketahui bahwa sektor industri pengolahan mendominasi penerimaan dengan kontribusi 55,98 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, 17,59 persen; real estate, 4,64 persen; konstruksi, 3,98 persen, jasa lainnya, 2,42 persen; dan lain-lain, 15,38 persen.

Maka, tahun 2017 lalu, ia fokus pada penggalian potensi penerimaan di sektor industri.

“Penerimaan kita ditopang oleh kawasan industri. Jadi, kita konsentrasi di sana. Skala prioritas itu penting. Enggak mungkin kita konsentrasi di semua,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Purwakarta 2013 hingga 2016 ini.

Untuk mendukung prioritasnya, Dessy membekali jajarannya dengan peningkatan kompetensi perpajakan dan komunikasi.

“Kita harus punya kemampuan dan komunikasi yang tinggi, karena yang kita hadapi Wajib Pajak yang menggunakan konsultan pajak-konsultan pajak yang besar,” jelasnya.

Lirik real estate

Seraya fokus pada sektor industri, di tahun 2018, KPP Pratama Cikarang Selatan akan menggiatkan penggalian potensi sektor real estate. Dessy melihat sektor ini berkembang pesat.

“Memang peranan real estate di tahun 2017 hanya 4,64 persen, tapi sektor ini sedang berkembang sangat pesat dan sangat kasatmata,” ujar Dessy.

Bahkan, untuk mengeksekusi rencana ini, Dessy telah membentuk tim penggali potensi sektor real estate.

Kendati demikian, Dessy juga memastikan bahwa kantornya akan melayani dengan baik seluruh Wajib Pajaknya. Upaya pembangunan kesadaran dan kepatuhan pajak terus ia lakukan ke sektor ke berbagai pihak, meski kontribusi mereka bagi penerimaan tidak besar.

Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat, misalnya, KPP Pratama Cikarang Selatan mengundang ratusan guru PAUD untuk sosialisasi cara mengisi SPT Tahunan. Kegiatan ini berlangsung hingga dua minggu. Tak hanya itu, pihaknya juga tak segan bergerilya ke pabrik-pabrik, mengedukasi 180 ribu karyawan pabrik tentang SPT, e-Filling, dan lain sebagainya.

“Meskipun secara kontribusi pajak mereka tidak signifikan, kami tetap berusaha membangun kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali,” ujar peraih gelar Master of Taxation University of Denver ini.

Melalui langkah yang dibangunnya, Dessy optimistis target penerimaan 2018 sebesar Rp 7,593 triliun dapat tercapai.

“Biasanya perencanaan itu selalu bagus di awal, tapi enggak konsisten. Akhirnya, tidak tereksekusi dengan baik. Perlu adanya sistem pengawasan dilakukan bersama-sama.”

“Meskipun secara kontribusi pajak mereka tidak signifikan, kami tetap berusaha membangun kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali.”

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Report

Tertib Pajak itu Mempermudah

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.”

 

Pepatah ini sempat diucapkan Andi Yuliman Rolan dan Yana Ernawan, dua dari tiga pendiri PT Arsyndo Panca Mitra, saat Majalah Pajak temu wicara di kantor mereka di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir Januari lalu. Ya, perusahaan penambang batu split ini memang mengandalkan kelimpahan batu sebagai produk utamanya. Walau sempat mengalami masa-masa sulit, mereka membuktikan dengan kegigihan upaya, konsistensi kualitas produk, serta komunikasi yang terjaga dengan para pembelinya, perusahaan hingga kini dapat eksis dan sukses meraup pasar yang dibutuhkan.

Sebelum membentuk perusahaan, Andi, Yana dan Sam Hilman memulai bisnis dengan usaha jual dan beli batu split sejak tahun 2000. Pembeli utamanya saat itu adalah sebuah perusahaan tambang besar di Kalimantan Selatan. Semakin berjalannya waktu, permintaan serta kebutuhan pasar pun semakin meningkat, hingga tebersit rencana memiliki lahan tambang dan produk sendiri karena dirasa lebih menguntungkan. Akhirnya, pada tahun 2009, mereka sepakat membentuk perusahaan PT Arsyndo Panca Mitra, sebagai produsen batu split. Mereka berinvestasi gunung batu andesit setinggi 120 meter dan membuat quarry (tambang terbuka) di atas lahan seluas 10 hektare di Desa Pulo Ampel, Bojonegara, Banten.

Dengan kemampuan produksi split hingga 50.000 ribu kubik per bulannya, pembelinya pun saat ini justru didominasi dari perusahaan yang berada di pulau Kalimantan dan Sumatera, seperti perusahaan sawit, batu bara, hingga BUMN. Hal ini disebabkan lokasi tambang yang strategis, sehingga memudahkan transportasi pengiriman dan membuat harga jual menjadi lebih kompetitif.

“Bisnis tambang ini, kan, bisnis volume. Semakin besar volume itu kami dapatkan kelebihannya. Dengan mudahnya transportasi, berarti volume pun akan mudah dimobilisasikan. Keunggulan kami letak geografisnya sangat mendukung, hanya 700 meter dari pelabuhan. Artinya, secara cost relatif lebih kompetitif dan menarik buat market,” terang Yana selaku Direktur PT Arsyndo Panca Mitra.

Tak hanya itu, bebatuan andesit di daerah tersebut rupanya memiliki sifat yang cocok dipakai untuk infrastruktur, baik jalan tol maupun hauling road perusahaan tambang. “Dari segi penambangan, batu ini mudah untuk dilakukan pemecahan karena tidak terlalu keras atau solid seperti di Lampung. Membuat proses lebih cepat.”

Lebih jauh Yana menjelaskan, perusahaan ini juga memiliki mesin penghancur (stone crusher) yang dapat membentuk batu menjadi split bentuk cubicle, sehingga dipastikan akan menghasilkan konstruksi yang kokoh dan berkualitas. “Kenapa cubicle? Karena kalau kena tekanan, enggak patah, amblas saja gitu. Tapi kalau pipih, patah. Begitu patah yang namanya concrete itu akan berlubang, ukurannya akan berubah. Jadi kami berusaha membuat kualitas seperti itu. Makannya kalau orang sipil datang ke tambang cari batu, dia tahu itu batunya Arsyndo, karena bentuknya cubicle.”

Ujian bertubi-tubi

Dalam merintis perusahaan, mereka pun mengakui tidak selamanya berjalan mulus. Andi yang menjabat sebagai President Director bercerita, perusahaan sempat beberapa kali mengalami pasang surut. Klimaksnya terjadi sekitar tahun 2015. Saat itu manajemen mencoba berbagai cara dan sistem penambangan. Rupanya, sistem yang dicoba tersebut tidak cocok diaplikasikan pada lahan tersebut, sehingga bukannya mendapatkan hasil batu yang baik, modal yang sudah telanjur dikeluarkan malah sia-sia.

Keadaan tersebut diperburuk dengan kondisi permintaan pasar yang menurun. Mau tak mau, perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi. Imbasnya, karyawan penambangan yang tadinya berjumlah 100 orang, hanya disisakan separuhnya. Belum lagi karyawan yang berada di kantor pusat, mesti mengalami pengurangan.

Tak lama berselang, ujian selanjutnya pun menghampiri. Mereka tak menyangka akan dikirimi surat tunggakan pajak sebanyak Rp 2,6 miliar dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pancoran. Tak terbayang kegelisahan mereka saat itu. Sebab, mereka mengklaim tidak tahu menahu soal pajak, semua urusan terkait pajak telah dipercayakan pada konsultan pajak. Malangnya, datangnya surat terjadi di saat mereka tak lagi memakai jasa konsultan karena keterbatasan biaya. Staf keuangan mereka pun mengundurkan diri sebelum surat datang.

“Di saat kami pasar kurang, jualan sedikit, biaya tinggi, terus ada kesalahan nambang. Jadi perusahaan itu dalam keadaan sangat prihatin. Kami kaget ada tagihan pajak yang senilai Rp 2,6 miliar, pokoknya. Belum termasuk denda. Itu tagihan pajaknya besar buat kami, sedangkan datanya kami enggak punya. Selama ini diurusin konsultan,” tutur Andi.

Mau tak mau, mereka berdua memutuskan mendatangi KPP, dengan tujuan mendapat kejelasan sekaligus keringanan pembayaran utang. Pihak KPP Pratama Jakarta Pancoran yang dikepalai oleh Rekno Nawansari ini pun mempersilakan manajemen mengangsur tunggakan pajaknya. Tak semulus yang diharapkan, pernah suatu kali mereka tak sanggup membayar cicilan utang tersebut, hingga harus mengalami pemblokiran rekening. Padahal, rekening tabungan sangat dibutuhkan untuk kepentingan transaksi dan pembelian kebutuhan produksi.

“Besoknya, karena mau produksi, kami ke bank untuk mengambil uang. Kami kaget, rekening kami diblok. Kami tanyakan sama bank, katanya, ‘diblokir sama kantor pajak’. Padahal, di hari sebelumnya baru ke KPP untuk minta keringanan angsuran. Itu hebatnya orang pajak di KPP, kami diterima dengan baik, tapi aturannya tetap berlaku,” urai Andi.

Andi pun melanjutkan, mereka akhirnya kembali ke kantor pajak dan meminta bertemu kepala kantor agar rekening yang diblokir dapat dibuka. Sang kepala kantor pun bersedia membukakan blokir rekening perusahaan. Akan tetapi, alih-alih mendapat keringanan kedua kalinya, uang yang berada di rekening tersebut justru harus dibayarkan sebagai angsuran utang pajak.

“Beliau menerima dengan baik, terus ngeluarin buku undang-undang. Ya Allah, kami jadi malu. Warga negara yang sudah janji mau nyicil enggak dipenuhi. Akhirnya sama beliau ‘Boleh saya buka, tapi uang itu harus bayar cicilan pajak’.”

“Sebaiknya sekarang kita tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan.”

Ungkap-tebus-lega

Tak lama berselang, mereka pun disarankan KPP untuk mengikuti program Amnesti Pajak pada 2016 lalu, agar sanksi yang dikenakan pada tunggakan pokok pajak dapat dihilangkan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyanggupi, walau secara finansial belum mampu membayar uang tebusannya. Akibatnya, hingga dua periode program telah berlalu, mereka masih juga belum dapat mengumpulkan seluruh uang tebusan yang harus dibayarkan.

Namun semangat mereka pantang surut, apalagi dukungan moril terus diberikan dari kepala kantor. “Selaku kepala kantor pajak, dalam hal pajak yang namanya undang-undang enggak bisa nego sama beliau. Tapi beliau memberi spirit, meyakinkan pasti ada jalan, minta sama Allah, berdoa, dan berupaya,” kenang Andi.

Kegelisahan sempat berkecamuk saat sehari sebelum penutupan masa Amnesti Pajak, uang yang mereka kumpulkan masih kurang sebesar Rp 800 juta.

“Kami mau ikut yang dua persen enggak keburu. Mundur terus sampai yang terakhir. Selain uang kantor, kami pinjam juga sebagian lewat teman. Akhirnya, tanggal 30 itu dapat kabar pinjaman lagi. Jadi, tanggal 31 (Maret) pagi uangnya masuk, langsung kami bayar ke bank.

Karena kalau enggak bayar, dendanya besar. Jadi, kami selega-leganya itu, sesuai slogannya, ungkap-tebus-lega. Jadi beneran itu, lega banget. Hikmahnya juga banyak. Yang benaran teman bantuin. Jadi cara Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin selama berniat baik dan berupaya.”

Setelah ikut Amnesti Pajak, mereka pun berkomitmen akan membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Sebab, mereka beranggapan bahwa mengurus pajak sendiri itu mudah dan tidak membutuhkan bantuan konsultan pajak.

“Sudah bukan eranya lagi untuk pajak yang dulu begitu, mau hidden, mau apa. Toh, semua serba memakai sistem, tidak kena sekarang, kenanya nanti. Jadi, menurut saya, sebaiknya kita sekarang tertib pajak, itu lebih mempermudah sistem keuangan perusahaan. Nanti kita berhubung dengan bank pasti berhubungan juga dengan pajaknya. Sudahlah masa-masa lalu yang kita kejar-kejaran dengan pajak itu, kita sudahi saja, dan mulai dengan era pajak yang lebih sehat,” pesan Yana.

Selain mengapresiasi kinerja dan dukungan KPP selama ini pada perusahaan, Yana juga berharap agar KPP dapat memperbanyak media penyampaian informasi. “Biasanya jika ada masalah atau apa, dikirimnya melalui surat pos. Harapan kami mudah-mudahan dari pihak KPP menambah media yang efektif untuk berkomunikasi dengan kami, misalnya Whatsapp,” imbau Yana.

 

Lanjutkan Membaca

Report

Layanan Maksimal, Pelanggan Setia

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ramainya mal ini seakan tidak terpengaruh isu melemahnya minat belanja di pusat perbelanjaan. Resepnya, tetap mengutamakan pelayanan.

Turunnya minat belanja masyarakat ke toko retail berimbas pada ditutupnya sejumlah gerai retail dan sepinya pengunjung di mal-mal ibu kota. Banyak pihak menduga—walau secara tidak langsung—hal itu karena tren belanja masyarakat mulai beralih dari toko konvensional ke e-commerce. Faktor lainnya, beberapa pelaku usaha menengarai, banyak masyarakat yang saat ini lebih menahan diri berbelanja kebutuhan fesyen, dan berpindah pada pembelian paket liburan atau leisure.

Pertengahan Agustus lalu, Majalah Pajak berkunjung ke Lippo Mall Puri yang berada di Puri Indah Central Business District, Jakarta Barat. Meskipun bukan di akhir pekan, siang itu mal tampak hidup karena ramainya pengunjung. Bisa dibilang, mal ini tetap ramai di tengah berkurangnya daya beli di sektor retail. Didorong penasaran, kami pun berbincang dengan Marketing Communication Manager Lippo Mall Puri Bayu Tunggul Aji, dan Portfolio Advertising Manager Lippo Malls Indonesia Veronica Yulianti.

Utamakan pelayanan

Terkait isu turunnya minat beli masyarakat hingga membuat gerai retail dan mal sepi pengunjung, Bayu mengatakan, hal itu terkait erat dengan situasi dan kondisi bisnis saat ini, pertumbuhan bisnis yang sekarang tidak sebanding dengan permintaan gaya hidup. Belum lagi faktor internal, seperti profesionalitas manajemen dalam mengelola sebuah mal. Strategi dasarnya adalah kembali pada “kodrat”-nya, bahwa pusat perbelanjaan berada di hospitality industry yang mengutamakan pelayanan.

“Jadi, kami berusaha terus meningkatkan servis ke customer kami, baik pengunjung mal maupun tenant kami. Saat kami mau buat program, event, ini yang harus kami ingat, dan yang tetap kami pegang. Nyaman, enggak customer kamu? Nyaman, enggak tenant-nya? Balik lagi itu, strategi paling basic sih,” ujarnya.

Bayu pun berpandangan, lokasi dan konsep bagaimana mal itu akan beroperasi juga merupakan faktor penting lainnya. Ia mencontohkan, ada suatu mal yang berada di dalam amusement park (taman hiburan). Biasanya, pengunjung mal ini akan dibebani tiket masuk wisata dulu. Sementara mal di luar taman hiburan, untuk masuk mal, pengunjung tidak perlu membayar biaya masuk kawasan.

“Bagaimana mal (di taman hiburan) ini mau berkembang? Beda cerita kalau pengunjung parkir di mal. Saya sudah parkir, dikasih fasilitas parkir, maka wajib bayar parkir. Kalau yang di sana (di taman hiburan), makan belum, belanja belum, disuruh bayar.”

Duplikasi konsep, menurut Bayu juga harus dihindari jika berada di area yang sudah banyak pusat perbelanjaan di sekitarnya. Sebab, metode yang sama, cara yang sama akan membuahkan hasil yang sama, dan kemungkinan akan membuka celah kompetisi yang tidak sehat.

“Umpamakan seperti seorang petinju. Enggak perlu jadi Mike Tyson, cukup jadi Chris John. Sama-sama juara dunia walau beda kelas.”

Sementara itu, Veronica tidak menampik bahwa kemajuan teknologi melahirkan banyak model bisnis baru seperti e-commerce. Namun, ia mengatakan bahwa manajemen mal tidak merasa terancam karena memiliki sejumlah fasilitas unik yang beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Salah satunya dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat pendamba kemudahan, teknologi, dan kenyamanan.

“Selain anchor tenant ternama, kami punya fasilitas Backspace, yakni co-working, event space, dan meeting room yang bisa disewakan. Bisa buat para freelancer atau pekerja yang biasa kerja di kafe berjam-jam.”

Selain itu, one-stop-shopping mall ini juga memiliki The Forum, yakni area khusus untuk pameran industri kreatif sekaligus sebagai market place. Juga Food Garden, surganya pecinta street food seperti cilok, pempek, pecel Madiun, dan sate.

Jadi, kelengkapan fasilitas baik internal maupun tenant-tenant yang pas untuk seluruh anggota keluarga, baik itu bapak, ibu dan anak segala usia disebut sebagai salah satu kekuatan penting dari mal yang beroperasi sejak 2014 ini. Tak heran, di saat akhir pekan mal ini kerap penuh pengunjung dan daya beli yang cukup memuaskan tenant, terutama pada gerai kuliner. Tingkat okupansi penyewa juga terbilang tinggi yakni 83 persen, dengan lease commitment mencapai 92 persen.

Traffic kami sekitar 1,4 juta pengunjung per bulan, otomatis di weekend-nya boleh dibilang full. Sudah mulai susah deh cari parkir, meski tempat parkir sudah berlantai-lantai. Area parkir kami seluas 158 ribu meter persegi, dengan lot sebanyak 4370,” imbuh Bayu.

Mal yang berada di bawah naungan Lippo Malls Indonesia ini juga menjadi satu-satunya yang menerapkan Parking Payment System (PPS). Saat berniat keluar, pengunjung cukup mendatangi salah satu dari 14 titik PPS counter yang tersebar di dalam mal, dan setelah melakukan pembayaran, bukti pembayaran yang diterima digunakan untuk membuka gate keluar.

“Karena berada di area perumahan, kami ingin menghindari adanya antrean yang bikin daerah sini macet, tapi ya alhamdulillah, dengan macet dan parkiran susah, itu berarti mal kami ramai. Namun sedapat mungkin kami kurangi hal-hal semacam itu,” ujar Veronica.

Dukung pemerintah

Veronica mengatakan pelayanan kemudahan yang diberikan pada customer, yakni menggandeng dan memfasilitasi tempat atau titik dropbox untuk beberapa institusi pemerintah seperti KPP Pratama Jakarta Kembangan, BPJS, dan Samsat. Ini juga sekaligus mendukung dan menyosialisasikan program pemerintah.

Khusus untuk KPP Pratama Jakarta Kembangan, kolaborasi antarkeduanya telah berlangsung sejak 2015 lalu. Dimulai dengan memfasilitasi titik penempatan dropbox, pelayanan e-fin dan e-SPT, sosialisasi Amnesti Pajak, hingga acara Pajak Bertutur yang diselenggarakan serentak se-Indonesia beberapa waktu lalu.

Finance and Accounting Manager Lippo Mall Puri Agus Lie yang juga menemani kami siang itu menjelaskan, Ditjen Pajak yang berupaya melebarkan tangan untuk menjangkau semua masyarakat, tapi memiliki keterbatasan baik SDM dan lokasi, tak seperti swasta yang kuat membuka cabang. Begitu pula swasta yang butuh KPP untuk melengkapi layanan yang sudah ada.

“Lippo sebagai grup besar yang sadar pajak ingin juga mendukung pemerintah melalui KPP. Jadi, sangat cocok kolaborasi ini. Saling melengkapi, makannya hubungannya langgeng sampai sekarang,” kata Agus Lie.

Bayu pun menambahkan, Pajak Bertutur pada siswa SMA dikemas apik oleh KPP dengan menyelipkan musik, dan permainan on-line yang seru. “Tadinya kami pikir mereka akan bete, jadi kami sediakan vaucer dan goodie bag biar senang. Ternyata enggak, selesai acara muka mereka happy gitu. Harapannya, paling enggak materi yang disampaikan sampai, dong. Acara yang seperti itu boleh banget diulang, walaupun enggak setiap bulan, mungkin setahun bisa dua kali.”

Agus mengimbau, jika kesadaran pajak sejak dini sedang digalakkan, sebaiknya diimbangi dengan penyederhanaan administrasi perpajakan. Apalagi, peserta Pajak Bertutur merupakan generasi muda pembayar pajak potensial di masa depan.

“Kalau WP OP itu kan various, saya pekerja kena PPh 21, kalau ada teman yang konsultasi pajak, saya terima duit bayar PPh 23. Nanti, one day saya buka usaha, bisa jadi (kena) PB 1. WP Orang Pribadi ini enggak mendapat update aturannya (sosialisasi masif). Akhirnya, mereka enggak bayar pajak. Apalagi, ditambah sama orang yang memang enggak mau bayar pajak, sempurna deh. Sayang, karena potensi pajak besar. Jadi, simplifikasi untuk WP OP itu penting,” sarannya.

“Kami berusaha terus meningkatkan servis ke customer kami, baik pengunjung mal maupun tenant kami. Saat kami mau buat program, event, ini yang harus kami ingat dan tetap kami pegang.”-Ruruh Handayani

Lanjutkan Membaca

Report

Membangun Kedekatan dengan Pemangku Kepentingan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, petugas pajak tak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan terkait di semua lapisan.

Keberhasilan pengumpulan pajak ditentukan oleh kemampuan para petugas dalam bekerja sama (sinergi) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sebagai ujung tombak penghimpun penerimaan pajak memiliki tugas yang tidak ringan dalam mewujudkan sinergi tersebut. Perlu model pendekatan dan koordinasi yang tepat agar komunikasi antarpemangku kepentingan bisa berjalan efektif dan sinergi berjalan dengan baik. Hal itulah beberapa tahun belakangan ini dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan

Kepala KPP Pratama Jakarta Kembangan Robby Tampubolon menegaskan, membangun sinergi dengan semua unsur masyarakat harus dilakukan dengan hati dan penuh tanggung jawab sehingga masing-masing pihak bersedia aktif dan berkomitmen memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing.

“Kami membangun sistem koordinasi pemerintahan yang baik dengan semua stakeholder, tapi secara khusus dengan pemda. KPP Kembangan itu kalau mau berkantor di kantor walikota, kapan pun, apa yang mau diurus, bebas. Mau di kantor camat, ada tempat. Mau di kantor lurah, hari ini ada tempat, mau sosialisasi di RT, RW, ada tempat, didukung sama pemerintah daerah,” ucap Robby untuk menggambarkan betapa dekatnya pihaknya dengan jajaran pemerintah setempat.

Program bersama

Kedekatan tersebut terjadi karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk membuat program kerja bersama. Artinya, program-program kerja dia yang bisa dikerjasamakan selalu dikerjakan bersama sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme. Misalnya, ketika di lingkungan RT/RW banyak kegiatan, ketika sudah mengundang masa yang banyak, KPP Pratama Kembangan ikut masuk untuk menyampaikan sosialisasi perpajakan, Mulai dari evaluasi kepatuhan, proyeksi ekonomi daerah setempat. Pemda juga membantu KPP dalam mencari data Wajib Pajak yang belum jelas identitasnya.

Keberhasilan KPP Kembangan juga bisa dilihat saat program Amnesti Pajak (TA)  tahun lalu. Semua perangkat pemerintahan ikut aktif terlibat menyosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar ikut program tersebut.

“Waktu Amnesti Pajak, mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA,” tutur mantan Direktur Badan Intelijen Negara periode 2011-2015 ini.

Selain, dengan Pemda, KPP Pratama Kembangan juga bekerja sama dengan institusi perbankan. Salah satu bank BUMN yang digandeng KPP adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebab, menurut Robby, bank inilah yang selama ini concern membina UMKM dan nasabahnya terbilang patuh pajak. Saat ini, seiring dengan program Oke-Oce pada Pemerintah DKI, KPP dan BRI tengah menyiapkan sebuah konsep yang bisa dikerjasamakan antara perbankan, pajak dan Pemerintah DKI.

 “Sekarang gubernur baru ada program Oke-Oce. Ada 23 program, salah satunya adalah UMKM. Kami sudah masukkan agenda itu. BRI, saya, dengan camat. Teknisnya nanti mau kami godok, bagaimana caranya memfasilitasi mereka cepat NPWP-nya, mulai menjadi Wajib Pajak yang patuh, itu dipersiapkan. Jadi,  enggak ujug-ujug. Dari awal kami sudah masuk,” ujar Robby. Ia mengatakan pendekatan itu perlu dilakukan agar para pelaku usaha sudah mengenal pajak sejak awal. “Ciptakan dulu kondisi supaya mereka tidak melakukan yang salah. Kalau dari awal mereka sudah dibina, ke depannya akan baik. Karena setiap dia melakukan bisnis pasti dia ingat, ada pajaknya yang akan ditanya,” imbuhnya.

KPP Pratama Kembangan juga menjalin kerja sama yang baik dengan Wajib Pajak Badan mereka, terutama di daerah-daerah sentra bisnis. Berkat kerja sama yang baik, pelaku usaha, pengelola gedung pun mudah diakses. Lippo Mall Puri, misalnya, dengan sukarela malah menyediakan gedung mereka untuk kegiatan KPP.

Turun ke lapangan

Robby menegaskan, model kerja sama yang harus dibangun para pengambil kebijakan, implementasinya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Pemimpin harus mau turun ke lapangan agar tahu permasalahan di lapangan dari akar-rumput.

“Pemimpin harus berpikir, ‘Ah, selama saya menjabat apa yang saya kasih ke rakyat’, itu kata kuncinya. Nah, bagaimana cara memberi ke rakyat itu. Kalau perspektif pajak, kan, mengambil dulu ke negara, baru nanti secara sistem keluar melalui anggaran pemerintahan, kementerian lembaga, atau melalui APBD, dan lain-lain. Jadi semakin patuh, Wajib Pajak-nya juga itu berkontribusi ke sana. Patuh itu bukan hanya patuh lapor, tapi juga patuh bayar juga. Patuh daftar, patuh lapor, patuh bayar. Tiga tiganya ini harus di-maintenance.”

Cara merawatnya, Robby mendorong jajarannya melakukan pemetaan. Mulai dari RT-RW, desa/kelurahan, hingga kecamatan. Setiap pegawai yang bertanggung jawab di suatu wilayah harus tahu betul profil Wajib Pajak mereka. Yang tak kalah penting adalah memelihara konsistensi dari program-program yang sudah dilakukan. Hal inilah yang selama ini menurut Robby masih menjadi penghambat pada hampir semua institusi di Indonesia. Sesuai pengalamannya, banyak program-program yang sebenarnya sudah baik terpaksa harus mandek seiring pergantian pemimpin, alias tidak berkesinambungan. Masalah yang tak kalah penting adalah kedisiplinan. Disiplin, dalam berbagai hal, menurut Robby harus mulai dari pimpinan.

“Kalau kita sudah disiplin, mudah-mudahan harusnya terlaksana dengan baik. Dan urusan ini harus pimpinan yang menjadi contoh, jangan hanya omong,” tegas Robby.

Berbagai upaya tersebut terbukti berdampak positif bagi KPP Pratama Kembangan. Selain berbagai penghargaan dari Kantor Pusat karena penerimaan pajak selalu melebihi target, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja KPP pun meningkat drastis. Dilihat dari capaian jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) misalnya, dari hanya 53.631 lembar pada 2014, meningkat menjadi 196.704 lembar pada 2016. Penanganan Wajib Pajak berdasarkan Approweb pada 2014 baru mencapai 682 Wajib Pajak, dan menjadi 5.644 Wajib Pajak pada 2016 atau naik 354,25 persen. Data penyelesaian kasus berdasarkan Approweb pada 2014 ada 979 kasus yang bisa diselesaikan, dan menjadi 2.469 kasus bisa diselesaikan.

“Di sini itu semua sumber daya itu digunakan seoptimal mungkin untuk menjalankan semua aturan main. Nah, masalah hasil, itu tergantung kantong dan niat mereka bayar pajak. Tapi, kan, kalau ada potensi rata rata bayar,” pungkas Robby.

“Waktu Amnesti Pajak (TA), mereka banyak yang terlibat menyediakan tempat sosialisasi, mendokumentasikan, mengajak masyarakat, bahkan surat imbauan diteken oleh camat dan lurah—bukan oleh petugas pajak—supaya masyarakat ikut TA” – Waluyo Hanjarwadi

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News3 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News4 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News6 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News6 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News7 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News9 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending