Terhubung dengan kami

Report

Berkat Prioritas dan Pengawasan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

 

Prioritas perencanaan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan menjadi strategi jitu Kantor Pelayanan Pajak peraih peringkat pertama Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan tingkat nasional ini.

Senin pagi (19/2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan, Dessy Eka Putri bergegas menuju ruang Account Representative (AR), tak jauh dari ruangnya di lantai dua. Ternyata, ia bukan sedang ingin inspeksi para AR di ruangan, seperti yang kerap dilakukan atasan ke bawahannya.

Dessy, panggilan hangatnya, hanya menatap sebuah monitor LED yang memperlihatkan sebuah tabel berjudul “Monitoring Harian Kinerja Account Representative”.

Dalam layar itu terdapat belasan nama AR beserta kolom-kolom berwarna yang terbagi menjadi empat bagian. Kolom A berwarna biru tua menunjukkan jumlah Surat Himbauan, kolom B berwarna biru muda jumlah STP; kolom C berwarna oranye, jumlah update profile; kolom D berwarna kuning, jumlah visit; dan kolom E berwarna biru, jumlah pemeriksaan P3. Melalui layar berformat seperti inilah, produktivitas AR terpantau.

Kepada Majalah Pajak, Dessy menjelaskan sistem pengawasan kinerja semacam itu telah ia terapkannya sejak 2016. Dashboard ini efektif memacu para pegawai. Sebab, seluruh pegawai dapat memantau bersama proses kerja mereka.

“Biasanya perencanaan itu selalu bagus di awal, tapi enggak konsisten. Akhirnya, tidak tereksekusi dengan baik. Perlu adanya sistem pengawasan dilakukan bersama-sama,” tutur Kepala KPP Terbaik I Lomba Penghargaan Kinerja Pegawai Tingkat Kanwil DJP Jawa Barat II 2017 ini.

Sebelumnya, sistem pengawasan ini memakai papan tulis putih besar. Para AR secara konsisten menulis manual kinerja masing-masing. Hingga pada 2016, Kepala Kanwil Jawa Barat (Jabar) II Adjat Djatnika mengunjungi KPP Pratama Cikarang Selatan dan melihat papan tulis pemantau AR itu terpampang di ruang AR dan mengimbau seluruh KPP di bawah Kanwil Jabar II agar menerapkan sistem monitoring harian kinerja AR yang serupa.

Bagi Dessy, itu hanya bonus dari apa yang ia cetuskan. Terpenting, ia mampu menerapkan sistem pengawasan bersama sekaligus memantik semangat kerja pegawai guna mencapai target penerimaan yang maksimal.

Bak pepatah, proses tak akan pernah mengkhianati hasil. Di tahun 2016 KPP Pratama Cikarang Selatan mampu meraih peringkat pertama penerimaan pajak se-Kanwil DJP Jawa Barat II. Di tahun berikutnya, KPP ini meraih peringkat pertama pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan tingkat Nasional, sebesar 144, 68 persen dan 72, 93 persen, yakni Rp 5,7 triliun dari target Rp 3,9 triliun.

Selain prestasi kantor, salah satu AR KPP Pratama Cikarang Selatan, Nana Maulana Rahmat terpilih menjadi AR terbaik II Kanwil Jabar II.

“Ini semua kerja bersama. Saya selalu menerapkan collective collegial dalam setiap pengambilan keputusan, karena akan dijalankan dan dipetik hasilnya bersama,” ucap Dessy dengan senyum khasnya.

Untuk tahun 2018 ini, Dessy berencana memasang layar pengawasan harian untuk pelaksana lainnya.

Prioritas

Untuk memaksimalkan penerimaan, sistem pengawasan harus mendapat dukungan dari perencanaan prioritas yang matang. Dessy memetakan terlebih dahulu komposisi Wajib Pajaknya. WP-nya ia klasifikasi menjadi WP besar, sedang, dan kecil. Dari sana lantas diketahui bahwa sektor industri pengolahan mendominasi penerimaan dengan kontribusi 55,98 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, 17,59 persen; real estate, 4,64 persen; konstruksi, 3,98 persen, jasa lainnya, 2,42 persen; dan lain-lain, 15,38 persen.

Maka, tahun 2017 lalu, ia fokus pada penggalian potensi penerimaan di sektor industri.

“Penerimaan kita ditopang oleh kawasan industri. Jadi, kita konsentrasi di sana. Skala prioritas itu penting. Enggak mungkin kita konsentrasi di semua,” kata wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Purwakarta 2013 hingga 2016 ini.

Untuk mendukung prioritasnya, Dessy membekali jajarannya dengan peningkatan kompetensi perpajakan dan komunikasi.

“Kita harus punya kemampuan dan komunikasi yang tinggi, karena yang kita hadapi Wajib Pajak yang menggunakan konsultan pajak-konsultan pajak yang besar,” jelasnya.

Lirik real estate

Seraya fokus pada sektor industri, di tahun 2018, KPP Pratama Cikarang Selatan akan menggiatkan penggalian potensi sektor real estate. Dessy melihat sektor ini berkembang pesat.

“Memang peranan real estate di tahun 2017 hanya 4,64 persen, tapi sektor ini sedang berkembang sangat pesat dan sangat kasatmata,” ujar Dessy.

Bahkan, untuk mengeksekusi rencana ini, Dessy telah membentuk tim penggali potensi sektor real estate.

Kendati demikian, Dessy juga memastikan bahwa kantornya akan melayani dengan baik seluruh Wajib Pajaknya. Upaya pembangunan kesadaran dan kepatuhan pajak terus ia lakukan ke sektor ke berbagai pihak, meski kontribusi mereka bagi penerimaan tidak besar.

Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat, misalnya, KPP Pratama Cikarang Selatan mengundang ratusan guru PAUD untuk sosialisasi cara mengisi SPT Tahunan. Kegiatan ini berlangsung hingga dua minggu. Tak hanya itu, pihaknya juga tak segan bergerilya ke pabrik-pabrik, mengedukasi 180 ribu karyawan pabrik tentang SPT, e-Filling, dan lain sebagainya.

“Meskipun secara kontribusi pajak mereka tidak signifikan, kami tetap berusaha membangun kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali,” ujar peraih gelar Master of Taxation University of Denver ini.

Melalui langkah yang dibangunnya, Dessy optimistis target penerimaan 2018 sebesar Rp 7,593 triliun dapat tercapai.

“Biasanya perencanaan itu selalu bagus di awal, tapi enggak konsisten. Akhirnya, tidak tereksekusi dengan baik. Perlu adanya sistem pengawasan dilakukan bersama-sama.”

“Meskipun secara kontribusi pajak mereka tidak signifikan, kami tetap berusaha membangun kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali.”

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Report

Optimalkan TI untuk Gali Potensi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan aplikasi analisis berbasis teknologi informasi, Kanwil DJP Nusra lebih mudah dalam melakukan “mapping” dan menghimpun data Wajib Pajak dari berbagai pihak.

Luasnya wilayah kerja dan sulitnya kondisi geografi setempat menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Nusa Tenggara (Nusra) untuk menjangkau Wajib Pajak. Wilayah kerja kanwil ini meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik daerah kepulauan yang masuk dalam kepulauan Sunda Kecil—kecuali Bali—dengan pulau-pulau besar, antara lain Pulau Sumbawa, Lombok, Flores, Timor, Sumba, Alor. Kedua provinsi itu jika ditotal luasnya mencapai kurang lebih 66,955 kilometer persegi. Karenanya, ditangani oleh sebelas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang merupakan bagian dari unit vertikal Kanwil DJP Nusra.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Suparno mengatakan, salah satu tantangan terbesar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik kepulauan adalah upaya menjangkau Wajib Pajak.

“Dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu terpisah jarak yang jauh. Waktu tempuhnya juga lama,” ujar Suparno Kepada Majalah Pajak di Lombok Astoria Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat April lalu.

Untuk menyiasati kondisi itu, Kanwil DJP Nusra pun mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) sebagai managerial tools, dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Aplikasi ini berbeda dengan SIDJP atau Approweb yang berguna untuk sarana penggalian potensi dan sebagai aplikasi core di DJP. Aplikasi buatan Kanwil DJP Nusra ini justru menggabungkan data yang ada dari berbagai aplikasi di DJP dan merangkumnya dalam aplikasi kami. Melalui aplikasi itu, kepala kanwil, kepala KPP, dan para kepala seksi cukup membuka satu aplikasi dan semua info yang diinginkan sudah tersedia. Pengumpulan basis data ke aplikasi itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan penjadwalan setiap malam hari untuk mengambil data dan diolah untuk disajikan dalam aplikasi.

“Saya pakai IT itu karena kami bisa memperoleh informasi dan cepat, dan memberikan kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa dikontrol sampai level AR, sehingga kebijakan kami itu bisa seragam. Dengan seragam, skala prioritasnya benar, pekerjaan akan jadi lebih mudah.”

Misalnya, untuk menghitung estimasi target penerimaan pajak yang harus didapat dari sektor tertentu. Suparno menyebut, porsi penerimaan Kanwil DJP Nusra selama ini 40 persen berasal dari belanja pemerintah, sementara nonbelanja pemerintah mencapai 60 persen. Untuk mengetahui rasio potensi pemungutan pajak (tax collection ratio) dari belanja pemerintah, inisiatif strategis yang dilakukan adalah mengumpulkan data jumlah pagu belanja pemerintah, kemudian dikalikan 4 persen. Sementara untuk mengetahui potensi pemungutan pajak dari belanja swasta (nonpemerintah), sedikit lebih rumit. Pasalnya, potensi belanja swasta menurut Suparno memang sulit diketahui.

“Tambang itu sebenarnya potensi optimalnya berapa kita enggak tahu. Hasil bumi, hutan, kebun, perdagangan, itu kita enggak tahu. Nah, dengan enggak tahu itu, kan batas atasnya imajiner,” tutur pria kelahiran Surakarta 20 Mei 1968 ini.

Suparno mencoba membuat bridging, yakni dengan membuat formula statistik dengan menggunakan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan regresi linier berganda sehingga bisa didapatkan nilai konstantanya. Dengan estimasi statistik itu dapatlah estimasi nilai potensi penerimaan yang harus kejar.

“Tapi, untuk mencapai target itu masih ada gap-nya. Nah, gap-nya itu merupakan intervensi DJP. Intervensi di sini harus dikonotasikan dalam bahasa yang positif, yaitu leverage activity yang kami lakukan. Jadi, dari masing-masing klasifikasi lapangan usaha (KLU) tadi, kami pecah per kelurahan, itu kami akan tahu berapa WP yang patuh, berapa yang tidak patuh.”

Pengawasan kepatuhan

Terkait kepatuhan Wajib Pajak, Suparno membaginya dalam dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah bila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka ia telah memenuhi ketentuan formal. Namun, isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu keadaan ketika Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah mereka yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

“Intinya, untuk pengamanan penerimaan, ya, kepatuhan material. Wajib Pajak yang tidak bayar, karena di sini semuanya KPP Pratama maka pembagian wilayahnya itu berdasarkan teritori. Sehingga siapa yang bertanggung jawab utama di satu kelurahan itu yang selalu kami kasih informasi. “Ini, loh, kepatuhan pajakmu per KLU itu, yang dominan seperti apa, sehingga KPP harus memiliki skala prioritas untuk mengejar Wajib Pajak yang mana.”

Dengan melakukan analisis seperti itu, Suparno mengaku, potensi dari sektor belanja pemerintah aman dan belanja nonpemerintah setiap tahun bisa kita jaga pertumbuhannya di atas 20 persen. Selain melakukan intensifikasi dengan cara di atas, yang tak kalah penting menurut Suparno adalah extra effort.

“Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.”

Penguatan internal

Untuk meningkatkan kinerja para pegawai, kanwil yang tahun ini mengemban target penerimaan sebesar Rp 6,128 triliun ini pun selalu melakukan penguatan SDM internal. Suparno menjelaskan, perbaikan SDM dimulai dengan meningkatkan etos kerja para pegawai pajak, dengan cara menerapkan disiplin yang ketat. Disiplin waktu, absensi, ketepatan dan kecakapan kerja dan bekerja penuh dedikasi dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain membangun kesadaran tanggung jawab, Suparno juga meningkatkan kapasitas pegawainya dengan berbagai pelatihan sesuai kebutuhan. Ia selalu berdialog dengan masing-masing pegawai agar bisa memberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Namun, Suparno, menegaskan, semua aturan itu tidak akan berjalan tanpa adanya keteladanan dari sang pimpinan.

Untuk menjaga integritas para pegawai, Suparno juga tak lelah selalu mengingatkan pegawainya untuk selalu bekerja jujur dan amanah, dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

“Saat saya membina pegawai itu selalu saya sampaikan, ‘Mari kita sama-sama memperbaiki dan meningkatkan citra DJP. Kita sudah lebih dari cukup, saatnya kita berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara kita.’”

Lanjutkan Membaca

Report

Zaman Terbuka, Jangan Takut Audit Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Berkat inovasi dan diversifikasi produk, Cap Lang tetap menjadi pemimpin pasar produk “external use herbal” di Indonesia. Perusahaan ini juga menyabet penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik.

Suatu perusahaan dapat besar karena menghargai setiap proses dan orang-orang di dalamnya yang bekerja sungguh-sungguh mengusahakan kesuksesan itu. Hal inilah yang dilakoni PT Eagle Indo Pharma atau yang dikenal sebagai Cap Lang. Perusahaan farmasi over the counter yang didirikan pada tahun 1973 oleh Edy H. Tjugito ini memproduksi external use herbal.

Director PT Eagle Indo Pharma Budianto menuturkan, awal berdiri, perusahaan ini hanya memproduksi satu jenis produk minyak kayu putih dan masih berupa industri rumahan. Cara penjualannya pun masih sangat tradisional melalui door to door ke toko-toko kelontong di pasar. Lambat laun, setelah konsumen mulai menyenangi produk ini, permintaan pun meningkat. Agen dan toko grosir ikut kewalahan menerima pemesanan. Wilayah sebaran produk ini diperluas dengan menggandeng distributor di beberapa titik wilayah, agar konsumen lebih cepat dan mudah mendapatkan produk-produk Cap Lang.

Kini, setelah 45 tahun berdiri perusahaan ini telah memiliki 160 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Budianto mengklaim, beberapa jenis produknya, yakni minyak kayu putih dan minyak urut hingga saat ini masih menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Kelebihan lainnya, karena sedari awal fokus pada produk external use herbal, perusahaan ini kaya akan diversifikasi produk. Lebih dari 20 jenis produk seperti balsam, minyak telon, minyak angin, dan lain-lain, dapat masuk ke pasar dengan sasaran semua jenjang usia.

“Ketika ada anak lahir, kami punya minyak telon; sudah balita atau menjelang remaja kami punya minyak kayu putih; kalau sudah mulai dewasa dan sering berolahraga, kami punya Gosok Pijat Urut (GPU) atau balsam; dan jika umur sudah agak tinggi sudah mulai pakai balsam,” paparnya.

Budianto mengungkapkan, besarnya perusahaan seperti saat ini juga berkat adanya karyawan, partner bisnis, serta distributor yang selalu komitmen berupaya demi kemajuan perusahaan. Ia sungguh mengagumi bagaimana manajemen perusahaan memberlakukan adat ketimuran terhadap pekerja pabrik, karyawan dan para distributor.

“Pimpinan kami merangkul partner-partner bisnisnya. Kami menyebutnya partner mitra. Supplier juga mitra kami. Jadi, bukan hanya bisnis. Kami pernah sama-sama susah dari kecil, dan kami sama-sama besar sekarang. Saat kami ada acara perayaan 40 tahun Cap Lang, berarti dia (distributor) juga 40 tahun berjualan Cap Lang,” ujar Budianto pada Majalah Pajak, Jumat (13/4).

Pun dengan sekitar 2000 pekerja produksi yang selama ini membantu perusahaan menjadi besar. Meski pabrik yang berlokasi di Jatiuwung, Tangerang, Banten ini telah memakai mesin otomatis untuk produksi, sebisa mungkin perusahaan ingin tetap mempekerjakan tenaga manusia. “Banyak yang ikut dengan kami bertahun-tahun, dari perusahaan kami kecil, masaknya masih pakai panci, tapi akhirnya (karena proses otomatisasi) ada beberapa labor yang loyal dipensiunkan.”

“Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak.”

Persaingan ketat

Budianto juga menuturkan, keadaan perusahaan Cap Lang saat ini bukan berarti tanpa tantangan. Bisnis kayu putih kini menjadi industri yang menggiurkan, sehingga banyak perusahaan besar yang ikut memproduksinya. Padahal, pasokan bahan baku kayu putih di Indonesia terbilang terbatas, sehingga perusahaan ini terpaksa impor.

“Banyak (perusahaan) yang mulai tertarik, kalau dulu perusahaan besar enggak ada yang tertarik. Jadi, agak sedikit tough antara dua sampai tiga tahun belakangan ini. Kami sayangkan juga dengan berkembangnya permintaan (bahan baku) dari kami, produksi lokal enggak mencukupi. Jadi, kami harapkan pemerintah bisa bantu (supply) kayu kayu putih ini, agar tidak sampai impor.”

Selain itu, Budianto mengungkapkan bahwa perusahaannya juga dihadapkan dengan tantangan peralihan antara generasi tua dan millennial, serta tantangan perkembangan digital era. Untuk itu, departemen litbang dituntut mengenali pasar beserta kebutuhan dan kebiasaan melalui riset yang terus menerus dilakukan. Dari hasil riset itulah, inovasi produk baru kerap dikeluarkan. Salah satu produk hasil inovasi untuk menggaet kaum millennial yakni balsam berbentuk lipstik.

“Kami bikin satu produk balsam model lipstik, kenapa? Kebanyakan mereka bilang kalau colek-colek nanti tangannya kotor, panas. Jadi, kami harus menyesuaikan diri, sesuai dengan perkembangan zaman, interest-nya mereka, how they live.”

Di sisi lain, Senior Brand Manager PT Eagle Indo Pharma Azis Chandra menambahkan, dari segi pemasaran, tim marketing juga menggunakan sarana media sosial untuk menyebarkan product awaress-nya maupun social campaign pada warganet. “Bukan cuma pasar tradisional dan pasar modern, tapi kami sekarang juga merambah ke digital marketing. Kami juga bikin kegiatan yang berkaitan dengan itu. Kemarin sempat bikin yang namanya Blogger Seminar, lalu activity ke sekolah-sekolah yang mana semuanya pasti integrated sama social media,” jelas Azis.

Dengan berbagai inovasi dan kelihaian mengadaptasikan keadaan, bukan berlebihan kalau Cap Lang kerap mendapat penghargaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan konsumen, seperti Indonesian Costumer Satisfaction Award 2017, Top Brand Award 2017, dan WOW Brand Award 2018. Azis pun cepat-cepat menambahkan, meski dari tahun ke tahun kerap mendapatkan penghargaan, perusahaan selalu berusaha menghadirkan kampanye dan inovasi setiap tahunnya. “Jadi tidak hanya puas dengan apa yang sudah kami dapatkan, sehingga bisa terus terlihat oleh masyarakat.”

Serbamudah

Dalam menjalankan bisnisnya, Cap Lang juga senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku, terutama kewajiban perpajakannya. Terdaftar pada KPP Madya Tangerang, Banten, perusahaan ini juga dianugerahi penghargaan sebagai salah satu Wajib Pajak terbaik selama tiga tahun berturut-turut. Budianto mengatakan, pajak merupakan kewajiban. Dan dengan zaman keterbukaan, sebaiknya tak ada lagi yang perlu ditakutkan jika ada pemeriksaan atau audit dari petugas pajak.

“Kalau dulu, kan, kita dikenal sama orang pajak itu takut, takut nanti dia tahu harta saya, jadi tahu saya punya ini. Tapi kalau sekarang masih takut, kadang-kadang karena dia tidak terbuka. Kalau kami, kan, apa adanya, terbuka. Makannya kalau dari KPP mau datang, mau lihat pabrik kami silakan, kami tunjukkan bahwa kami memang tidak ada yang disembunyikan.”

Budianto juga mengapresiasi hubungan baik dengan Account Representative KPP Madya Tangerang, serta terobosan-terobosan on-line yang diberlakukan DJP. “Kami appreciate dengan apa yang telah kami dapat dari DJP melalui KPP Madya, hubungan kami baik, profesional, tidak ada yang aneh-aneh, sifatnya semua bahwa dia mitra kami, bisa membimbing kami, dan sebaliknya, kami bisa dengan senang hati men-support mereka.”

Ia pun berharap agar DJP terus berkembang, berinovasi, dan memberi akses kemudahan bagi WP. “Kemudahan itu macam-macam. Intinya, aturan kalau susah diakses, orang enggak tahu. Kalau bisa diakses, harus yang jelas-jelas saja jangan bikin orang bingung. Akses aturan sudah gampang, gampang dibaca, gampang hitung pajaknya, gampang setornya, gampang lapornya, pasti orang akan senang hati dengan pajak,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca

Report

Pelayanan Prima dan Intensifkan Pengawasan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

Pelayanan prima dan pengawasan kepada Wajib Pajak menjadi strategi KPP Madya Tangerang dalam upaya mencapai target penerimaan pajak tahun ini.

Ruang tunggu tempat pelayanan terpadu (TPT) KPP Madya Tangerang siang itu cukup ramai. Seperti hari-hari kerja biasanya, bangku-bangku di ruangan terisi oleh Wajib Pajak yang hendak mengurus kewajiban perpajakannya, atau sekadar berkonsultasi dengan petugas help desk atau Account Representative (AR) mereka. Namun, tak ada antrean berarti. Rata-rata Wajib Pajak hanya menunggu maksimal sepuluh menit sebelum mendapat pelayanan dari petugas.

Kepala KPP Madya Tangerang, Joni Mantong mengatakan, hal ini adalah salah satu upaya KPP Madya Tangerang dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Menurut Joni, pelayanan adalah yang utama. Terlebih lagi, KPP Madya tidak bisa melakukan upaya ekstensifikasi langsung untuk mengamankan pajak karena wajib Pajak terdaftar ditunjuk langsung oleh Kantor Pusat DJP melalui surat keputusan Dirjen Pajak.

“Wajib Pajak kami terbatas, jadi melakukan pelayanan prima saya kira mutlak harus dilakukan oleh KPP Madya,” ujar Joni di kantornya, Kamis (12/4).

Selain itu, pelayanan juga termasuk percepatan penerbitan bagi yang mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB). SKB adalah dokumen yang diberikan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2013, untuk mendapatkan SKB, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis ke KPP terdaftar dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan. Biasanya pengurusan SKB memerlukan waktu satu minggu. Namun, KPP Madya Tangerang selalu berusaha mempersingkat prosesnya, sepanjang persyaratan pengajuan sudah terpenuhi semuanya.

“Kami selalu percepat prosesnya asalkan memenuhi persyaratan. Kami enggak menunggu batas maksimal waktunya. Kalau memang dua hari selesai, ya dua hari. Jadi, sepanjang permohonan itu sudah lengkap, itu bisa kita percepat dua hari sepanjang persyaratannya lengkap. Kalau persyaratan masih kurang kami hubungi Wajib Pajak karena kalau tidak lengkap sampai deadline akan kami tolak.”

Meski waktu pelayanan dipercepat, bukan berarti KPP Madya Tangerang mengabaikan sisi kualitas dan kecermatan dalam bekerja. Semua tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Soal pelayanan pengajuan restitusi, misalnya, Joni mengaku, pihaknya selalu berusaha mempercepat pelayanan prosesnya, di sisi lain tahapan pemeriksaan dan validasi data tetap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Apalagi, menurut Joni, salah satu concern KPP saat ini adalah memaksimalkan program refund discrepancy, yakni nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Sekarang salah satu program saya di sini adalah memaksimalkan refund discrepancy. Ada beberapa pengajuan yang tidak bisa kami kabulkan seluruhnya, berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebagian kami tolak karena tidak sesuai,” papar Joni.

Upaya memaksimalkan program refund discrepancy itu terbukti tidak sia-sia. Tahun lalu KPP madya Tangerang berhasil mencapai target refund discrepancy 18% dari minimal 15% persen yang ditargetkan dari Kantor Pusat. Keberhasilan program ini tak lepas dari pola komunikasi yang diterapkan jajarannya kepada Wajib Pajak. Ia selalu menjelaskan argumen-argumen refund discrepancy secara transparan kepada Wajib Pajak.

“Sampai hari ini enggak ada komplain dari Wajib Pajak. Intinya kami selalu upayakan komunikasi dan pelayanan yang baik agar Wajib Pajak bisa enjoy,” ujar pria kelahiran Toraja 30 Juni 1962 ini.

“Sekarang lagi tren, pembubaran, pailit. Ini butuh penanganan khusus karena sekarang itu dia (Wajib Pajak) lakukan pailit, lalu perusahaan dilelang, tapi yang membeli itu adalah grupnya juga.”

Jeli mengawasi

Di sisi lain, KPP juga mengawasi Wajib Pajak secara ketat. Meski rata-rata yang terdaftar di KPP Madya adalah perusahaan-perusahaan medium yang sudah mapan, Joni tetap tak ingin kecolongan. Profil Wajib Pajak harus dipelajari dengan memegang prinsip knowing your tax payer. Mulai dari jenis usaha, aktivitas dan lokasi usaha mereka.

“Kalau kami hanya mengharapkan laporan SPT tanpa melihat ke lapangan itu banyak yang tidak sesuai. Artinya, kita lihat usaha wp ini adalah lumayan gede, tapi omzetnya cuma sedikit. Di situ banyak pengetahuan yang bisa kami tahu kalau kami turun ke lapangan.”

Kemudian, KPP juga melakukan pengawasan pembayaran masa karena hampir 70 persen penerimaan KPP tergantung pada kewajiban pembayaran masa, baik PPh Badan maupun PPN. Dengan jumlah sekitar 810 Wajib Pajak terdaftar, ditambah Wajib Pajak cabang sebanyak 286, KPP dituntut untuk intens memantau kegiatan Wajib pajak. Memang beberapa di antaranya tidak aktif, bahkan ada yang dinyatakan pailit. Namun, keberadaan Wajib Pajak pailit ini justru menjadi perhatian tersendiri. Sebab, kebanyakan mereka masih memiliki tunggakan pajak. Bahkan, untuk menghindari membayar tunggakan pajak, ada pula Wajib Pajak yang sengaja membuat skenario kepailitan lalu perusahaannya dijual dan dibeli kembali oleh perusahaan grupnya.

“Sekarang lagi tren, pembubaran, pailit. Ini butuh penanganan khusus karena sekarang itu dia (Wajib Pajak) lakukan pailit, lalu perusahaan dilelang, tapi yang membeli itu adalah grupnya juga. Saya lihat berhubungan dengan utang nih. Utangnya sudah dinyatakan pailit, selesai di peradilan niaga, sesudah itu dibeli sendiri dan mereka sendiri yang beli, grupnya sendiri.”

Joni menyebut sampai saat ini ada beberapa kasus. Salah satu yang sedang dihadapi KPP adalah perusahaan maskapai penerbangan yang memiliki utang pajak Rp 100 miliar di KPP Madya Tangerang dan sekitar Rp 900 miliar di salah satu KPP LTO. Sebagai catatan, meski bangkrut dan terbelit utang, perusahaan tetap berkewajiban melunasi utang pajak yang belum dibayarkan. Dan sesuai ketentuan perpajakan, negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang penanggung pajak. Sehingga, kurator, likuidator, atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajaknya. Berpegang aturan itu, Joni bersama jajarannya pun berupaya keras untuk menagih tunggakan yang menjadi hak negara.

Memang, prosesnya tidak mudah karena harus berhadapan dengan pihak kurator di pengadilan. Namun, hal itu tak membuat KPP Madya Tangerang menyerah begitu saja. Ia segera menerjunkan timnya untuk menggali data ke lapangan untuk melihat aset berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

“Sebelum pengadilan memutuskan, kita tetap action. Kadang ada benturan tapi kami harus fight di situ dengan pakar hukum, perwakilan kurator. Ada satu kasus kami sudah tahu bahwa barang mesin aktiva Wajib Pajak dijadikan sebagai jaminan untuk dilakukan lelang. Kami segel dulu biar tidak dijadikan jaminan.”

Berkat kejelian pengawasan kepada Wajib Pajak, tahun lalu penerimaan pajak KPP Madya Tangerang mencapai 102 persen sehingga menuai penghargaan dari Kementerian Keuangan dan kantor Pusat. Sedangkan, tahun ini KPP Madya Tangerang mendapat tugas mengumpulkan Rp 14,2 triliun atau naik sekitar 20 % dari target tahun lalu.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending