Connect with us

BEHIND THE NUMBERS

Berbagi Beban demi Pemulihan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. KLI Kemenkeu, Dok. BI, dan Dok. Istimewa

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menempuh mekanisme “burden sharing” pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Badan Pemeriksa Keuangan menyiapkan strategi pemeriksaan berbasis risiko.

 

Menghadapi bola salju dari badai Covid-19, pemerintah telah menerbitkan pelbagai landasan hukum untuk menetapkan alokasi anggaran stimulus yang berujung pada berubahnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Langkah yang paling anyar adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 yang ditetapkan 24 Juni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Perpres 72 Tahun 2020 secara umum mengakomodasi kebutuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi dan PEN yang menyebabkan belanja negara menjadi Rp 2,739 triliun dari sebelumnya Rp 2,540 triliun dan penurunan pendapatan negara menjadi Rp 1,699 triliun dari semula Rp 2,233 triliun. Sehingga, defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1,039 triliun.

Pelebaran defisit itu disebabkan oleh perubahan pembiayaan penanganan Covid-19 dan program PEN sebesar Rp 695,2 triliun dari yang semula Rp 405,1 triliun. Terhadap defisit Rp 1,039 triliun itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan menutupnya melalui pembiayaan utang Rp 903,46 triliun dengan mekanisme yang disebut burden sharing (berbagi beban).

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih Lebih Cepat Dibandingkan Negara Lain

“Pemerintah memahami defisit tentu menciptakan tekanan dalam fiskal. Di sisi lain, kondisi pasar surat berharga, baik global maupun pasar domestik juga mengalami gejolak akibat Covid-19, sehingga menimbulkan kepanikan di pasar keuangan. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dan suatu dukungan politik, baik sisi Bapak Presiden dan Kabinet, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), menyepakati adanya suatu mekanisme burden sharing,” papar Sri Mulyani, saat konferensi pers virtual usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/7).

Mekanisme burden sharing dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), yang ditindaklanjuti melalui mekanisme khusus dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.

“Mekanisme burden sharing dipertanggungjawabkan dengan baik dari sisi kebijakan makro, fiskal, moneter, maupun dari sisi mekanisme melalui market, dan acceptable secara politik. Sekali saya ingin tekankan, langkah-langkah ini diambil sebagai akibat extraordinary dan untuk memulihkan ekonomi,” tegas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

“Harapan kami pada semua pemangku kepentingan yang menggunakan anggaran ini mencatat kondisi kedaruratannya untuk disampaikan nanti saat BPK melakukan pemeriksaan.”

Dua komponen

Ada dua komponen dalam burden sharing yang disepakati pemerintah dan BI, yaitu berdasarkan komponen pembiayaan untuk public goods dan non-public goods. 

Komponen pertama, pembiayaan public goods, yakni pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, yang total anggarannya mencapai Rp 397,6 triliun. Untuk skema ini, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Baca Juga: Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

Komponen kedua, yaitu pembiayaan non-public goods untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi non-UMKM dengan total anggaran sebesar Rp 117,03 triliun.

“BI akan menanggung sebesar suku bunga dari perbedaan dari suku bunga pasar sampai dengan 1 persen di bawah reverse repo rate. Jadi, pemerintah menanggung suku bunganya 1 persen di bawah reverse repo rate, sedangkan BI menanggung bunga antara satu persen di bawah reverse repo rate hingga market rate-nya. Ini semua menggunakan mekanisme market,” jelas Ani.

Untuk insentif usaha serta belanja lainnya sebesar Rp 328,87 triliun, pemerintah akan menerbitkan SBN melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunganya ditanggung pemerintah. Jadi, dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing dengan BI untuk kategori ini.

Di kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo juga menekankan, dengan mekanisme berbagi beban ini pemerintah akan tetap menjaga dari kesehatan sisi moneter, seperti inflasi dan nilai tukar rupiah.

“Bu Menteri Keuangan dan saya juga menakar implikasi dari skema ini terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana dampak terhadap inflasi, nilai tukar, yield SBN. Kami terus akan berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental dan menggunakan mekanisme pasar,” jelas Perry.

Penerapan skema burden sharing bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini telah diterapkan di Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea, Thailand, Turki, dan sebagainya. Menurut Perry, di beberapa negara ini skema berbagi beban terbukti ampuh menjaga inflasi dan nilai tukar.

Baca Juga: Pencairan Paket Bantuan dan Belanja Masyarakat Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Pengawasan

Kembali Ani mengatakan, penerapan kebijakan dilakukan secara hati-hati, kredibel, dan berintegritas. Prinsip inilah yang selalu Ani tekankan di setiap pemaparannya. Salah satunya, pada diskusi virtual yang dihelat oleh Institut Pertanian Bogor, Sabtu (27/6) silam.

“Kita keluarkan berbagai macam Perpres agar bisa memberikan landasan hukum atas langkah-langkah keuangan negara dan pemulihan ekonomi dalam rangka satu bulan. Nanti kalau kita diaudit oleh BPK, moga-moga Pak AJP (Agus Joko Pramono) tidak nanya—mana naskah akademisnya? Enggak ada. Tapi, kita tetap hati-hati. Pemerintah tetap menjunjung tinggi akuntabilitasnya,” tegas Ani.

Dalam telekonferensi itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, BPK telah memahami kondisi pemerintah saat ini sehingga pihaknya sudah menyiapkan strategi pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Strategi ini meliputi tiga jenis pemeriksaan, yakni keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Cara BPK memandang bahwa yang harus kami lihat APBN, APBD, dana Bank Indonesia, LPS, dana BUMN, dana masyarakat yang diserahkan pemerintah. Dari APBN atau APBD bagaimana? Dari refocusing dan penghematannya. Dari Bank Indonesia, anggaran tahunan. Kita buat model mitigasi risiko di masing-masing,” jelas Agus.

Kini, BPK telah berupaya mengawal proses pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 dan PEN—meskipun belum ke semua sektor.

“Harapan kami pada semua pemangku kepentingan yang menggunakan anggaran ini mencatat kondisi kedaruratannya untuk disampaikan nanti saat BPK melakukan pemeriksaan,” kata Agus.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

BEHIND THE NUMBERS

Skema Pinjaman Likuiditas untuk UMKM

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Seperti apa mekanisme subsidi untuk debitur UMKM?

 

Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Mei 2020 telah menandatangani Keputusan Bersama Nomor 265/KMK.010/2020 dan nomor SKB-1/D.01/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sinergi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK dalam menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 agar dapat memperlancar koordinasi kedua institusi. Melalui koordinasi yang terjalin baik, pemberian informasi dari OJK kepada Kemenkeu terkait penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN dapat berlangsung optimal, khususnya dalam penetapan bank peserta, penempatan dana/perpanjangan penempatan dana pada bank peserta, serta pemberian subsidi bunga.

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 87,59 triliun untuk ditempatkan di bank peserta atau bank jangkar (anchor) sebagai bagian dari Program PEN.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi korona ini, OJK mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan melakukan penempatan dana kepada bank peserta. Dana tersebut untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan restrukturisasi kredit menurut ketentuan POJK 11/POJK3/2020 dan/atau memberikan tambahan kredit modal kerja.

Koordinasi

Kemenkeu dan OJK melakukan koordinasi dalam penetapan bank peserta. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan kedua institusi, koordinasi melalui beberapa tahap.

Pertama, Kemenkeu akan menyampaikan permintaan informasi kepada OJK mengenai bank yang dapat menjadi bank peserta dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Kedua, OJK akan menyampaikan informasi mengenai bank yang telah memenuhi kriteria menjadi bank peserta kepada Kemenkeu, yang sekaligus berfungsi sebagai persetujuan dari OJK, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan informasi diterima oleh OJK. Ketiga, Menteri Keuangan akan menetapkan bank peserta berdasarkan informasi dan persetujuan dari OJK.

Untuk koordinasi dan pemberian informasi yang terkait dengan pelaksanaan penempatan dana dan/atau perpanjangan penempatan dana pada bank peserta, ada beberapa proses yang dilakukan. Pertama, dalam melakukan penilaian atas proposal penempatan dana dari bank peserta, Kemenkeu akan menyampaikan permintaan informasi mengenai proposal penempatan dana dari bank peserta kepada OJK. Informasi tentang proposal penempatan dana dari bank peserta ini memuat sejumlah hal, mulai dari peringkat komposisi hasil asessment tingkat kesehatan bank peserta dan/atau bank pelaksana, jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan jumlah dana pihak ketiga, data restrukturisasi kredit/pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank peserta dan bank pelaksana dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan hingga informasi terkini terkait kinerja bank peserta dan/atau bank pelaksana.

Kedua, informasi tersebut akan disampaikan oleh OJK kepada Kemenkeu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan informasi dari Kemenkeu dan data dari bank diterima oleh OJK.

Ketiga, Kemenkeu menyetujui atau menolak proposal penempatan dana/perpanjangan penempatan dana dari bank peserta dengan mempertimbangkan informasi dari OJK. Keempat, Kemenkeu akan menyampaikan informasi mengenai jumlah, jangka waktu, dan tanggal penempatan dana (settlement) dan/atau perpanjangan penempatan dana pada bank peserta kepada OJK dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau surat dalam waktu paling lambat lima hari kerja.

Baca Juga: OJK–DJP Kerja Sama Akses Data Bank

Adapun koordinasi dan pemberian informasi yang terkait dengan pemberian subsidi bunga melalui sejumlah tahap. Pertama, OJK menyampaikan informasi mengenai debitur UMKM di perbankan, perusahaan pembiayaan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero) yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kedua, informasi mengenai debitur UMKM di perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan data yang terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK, sedangkan informasi mengenai debitur UMKM di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) merupakan informasi dari kedua perusahaan tersebut yang disertai surat pernyataan direksi mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Ketiga, Kemenkeu akan menggunakan informasi yang disampaikan OJK sebagai dasar pemberian subsidi bunga.

Pinjaman likuiditas

Kemenkeu telah menyiapkan skema pinjaman likuiditas yang menggunakan dana pemerintah dan ditempatkan di bank peserta atau lazim disebut bank jangkar. Skema ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional.

OJK mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah memenuhi kriteria.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengemukakan, skema penyangga likuiditas berbeda dengan pasar uang atau pinjaman antarbank yang umum terjadi. Likuiditas bersumber dari dana pemerintah dengan bunga yang tentu lebih rendah dari suku bunga pasar. Jaminan bagi bank yang membutuhkan likuiditas ini berupa kredit yang direstrukturisasi.

Ia menjelaskan, bank-bank yang menjadi bank jangkar berhak untuk mengenakan margin (risk-adjusted return) untuk likuiditas yang disalurkan kepada bank atau perusahaan pembiayaan sehingga skemanya bersifat business to business.

“Pemerintah bersama OJK sudah menandatangani SKB terkait tata cara pemberian informasi dalam rangka penempatan dana,” jelas Wimboh dalam konferensi video, Kamis (4/6).

Untuk penyangga likuiditas ini, imbuhnya, pemerintah melalui Kemenkeu masih perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penempatan Dana dan juga Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan Bank Indonesia terkait Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK).

“Dana itu bersifat darurat. Yang bisa meminjam likuiditas dari bank jangkar adalah bank yang tingkat Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) di bawah enam persen. Kalau masih ada surat berharga atau surat utang belum boleh,” papar Wimboh.

Bank jangkar

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengatur tentang penempatan dana untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Meski demikan, tidak semua bank bisa menjadi bank peserta atau bank jangkar.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Bank jangkar merupakan bank yang menerima penempatan dana pemerintah dan wajib menyediakan dana bagi bank pelaksana atau yang membutuhkan dana untuk keperluan restrukturisasi kredit.

Dalam siaran pers Kemenkeu dan OJK, Kamis (11/6) terdapat beberapa kriteria penunjukan bank jangkar. Pertama, harus merupakan bank umum yang berbadan hukum Indonesia, beroperasi di wilayah Indonesia dan minimal 51 persen sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.

Kedua, bank harus masuk kategori sehat berdasarkan penilaian kesehatan bank oleh OJK.  Ketiga, bank yang ditunjuk harus termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar di Indonesia. Keempat, harus memiliki investment grade menurut rating yang dikeluarkan paling kurang oleh dua lembaga pemeringkat nasional dan atau internasional yang berbeda dan telah diakui oleh OJK.

Kelima, tingkat kesehatan minimal Peringkat Komposit 2 (PK 2) yang telah diverifikasi oleh OJK. Keenam, bersedia menandatangani syarat dan ketentuan menjadi bank peserta.

Jika kriteria ini telah dipenuhi, OJK akan melakukan kajian untuk kemudian mengajukan bank tersebut menjadi bank peserta kepada Kemenkeu.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan OJK, Kemenkeu akan menyampaikan pemberitahuan kepada direktur utama calon bank peserta untuk mengajukan kesediaan memenuhi persyaratan administratif.

Baca Juga: Menjaga Keberlanjutan Fiskal di masa “New Normal”

 

Lanjut baca

BEHIND THE NUMBERS

Satu Semester Lima Insentif

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Meluasnya dampak Covid-19 ke banyak sektor usaha memaksa pemerintah merevisi peraturan untuk memberikan perluasan insentif pajak.

 

Saat pandemi Covid-19 mulai merebak pada awal Maret lalu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah cepat merespons menurunnya produktivitas para pelaku usaha akibat pemberlakuan pembatasan wilayah di berbagai daerah. Respons itu salah satunya diberikan melalui kebijakan insentif perpajakan. Diawali dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19.

Dalam perjalanannya, dengan mempertimbangkan dinamika dampak wabah bagi dunia usaha, PMK 23 Tahun 2020 pun direvisi dengan menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2020. Revisi PMK terbaru ini memuat perluasan insentif pajak bagi setiap Wajib Pajak yang akan diberi insentif. Jika PMK 23 Tahun 2020 hanya memuat empat stimulus fiskal, PMK 44 Tahun 2020 menambahnya dengan insentif PPh Final 0,5 persen Pajak Ditanggung Pemerintah. Pemberian insentif ini akan berlangsung selama enam bulan, yakni mulai dari April 2020 hingga September 2020. Di bawah ini kami rangkumkan lima insentif itu.

Baca Juga: Menjaga Keberlanjutan Fiskal di masa “New Normal”

Relaksasi PPh 21

Relaksasi PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP)—bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang berpenghasilan sampai Rp 200 juta per tahun—dengan nilai ditanggung diperkirakan senilai Rp 8,6 triliun. Dalam PMK 23, sektor manufaktur tertentu meliputi sebanyak 440 klasifikasi lapangan usaha (KLU); dan WP KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Sementara dalam PMK 44, sektor tertentu menjadi 1.062 KLU; WP KITE; dan WP Kawasan Berikat.

Penerima insentif adalah pegawai dengan kriteria menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode KLU tertentu; telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat); memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); ada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.

PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai; dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan.

PPh Final UMKM

Insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM yaitu PPh Final 0,5 persennya ditanggung pemerintah. Sesuai PMK 44 Tahun 2020, insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Baca Juga: PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Penerima insentif adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018; memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020; menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

Mekanisme pemberian insentif, yakni dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran. Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020”.

“Pemberian insentif berlangsung selama enam bulan, yakni mulai dari April 2020 hingga September 2020.”

Pembebasan PPh 22 Impor

Sesuai PMK 44 Tahun 2020, pembebasan PPh 22 Impor diberikan kepada sektor tertentu (431 KLU); Wajib Pajak KITE; Wajib Pajak Kawasan Berikat. Besar penundaan diperkirakan senilai Rp 8,15 triliun. Sektor tertentu (431 KLU).

Penerima insentif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK 44 Tahun 2020; telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat); mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Pengurangan angsuran PPh Pasal 25

Sesuai PMK 44 Tahun 2020, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen diberikan kepada Wajib Pajak Sektor tertentu (846 KLU); Wajib Pajak KITE; Wajib Pajak Kawasan Berikat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Penerima insentif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria memiliki kode KLU tertentu sebagaimana Lampiran N PMK 44 Tahun 2020; telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat); menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30%dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

Pengembalian Pendahuluan PPN

Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar. Wajib Pajak yang menerima insentif adalah yang memenuhi kriteria memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK; telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat).

Pemberian insentif berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah; SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020.

Baca Juga: Sekarang Insentif, Besok Kontribusi

Lanjut baca

BEHIND THE NUMBERS

Bikin Likuid meski Ada Covid

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Pemerintah memberikan wewenang khusus kepada perusahaan dan lembaga penjamin sebagai bagian dari pelaksana pemulihan ekonomi nasional.

Pada 31 Maret lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI No. 1 tahun 2020 sebagai langkah cepat dan luar biasa untuk merespons keadaan masyarakat dan dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan dan finansial, sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Dalam aturan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disebut sebagai salah satu pelaksana Perppu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penanganan masalah solvabilitas bank; serta yang berwenang melakukan tindakan lain seperti penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan atau pinjaman kepada pemerintah.

Baca Juga: DPR Sepakat, Perppu Stabilitas Ekonomi untuk Penanganan Covid-19 jadi Undang-Undang

LPS juga berkuasa melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal, dengan sejumlah pertimbangan, tentu saja.

Selain itu, LPS juga berhak merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan kewenangan LPS juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Aturan ini menjelaskan lebih detail mengenai sumber dana PEN, pengambil kebijaksanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dan evaluasi program.

Penjamin bank

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS sangat penting dalam keberhasilan PEN. Salah satu program yang telah dilaksanakan pemerintah yakni penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun kepada empat bank pelat merah, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Selain untuk menguatkan likuiditas perbankan selagi menjalankan tugas pemerintah, bank-bank ini juga memiliki keleluasaan untuk merestrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyatakan kesiapan LPS menjamin keempat bank ini, jika ditetapkan sebagai bank gagal. Jaminan ini diberikan karena perbankan pelat merah ini merupakan perbankan yang sehat dan mengikuti ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Baca Juga: Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

“Bank-bank ini mengikuti ketentuan UU PPKSK, tidak ada opsi untuk melakukan likuidasi. Dengan demikian LPS wajib melakukan penyelamatannya,” jelas Halim dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).

Namun, sebelum mengarah ke sana (fungsi penyelamatan), Halim mengatakan LPS telah menyiapkan langkah mitigasi risiko, salah satunya penempatan dana sejak awal diarahkan kepada bank yang sehat dan kuat tersebut. Selain itu, LPS juga dapat melakukan langkah antisipasi dalam bentuk pemeriksaan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjamin UMKM

Tak ubahnya dengan LPS, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo juga ikut terlibat dalam program PEN melalui melalui penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menunjuk Jamkrindo sebagai penjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

Saat ini, jumlah UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal mencapai 60,6 juta pelaku.

Sebagai mitra strategis perbankan, Jamkrindo akan menjamin 80 persen dari tunggakan pokok dan/atau bunga atau dari maksimal sebesar plafon pinjaman program PEN yang direalisasikan, dan pemerintah menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada lembaga penjamin.

Adapun program kredit modal kerja ini terbuka untuk UMKM yang telah terhubung kepada lembaga pembiayaan baik perbankan, koperasi, atau lembaga wakaf mikro. Saat ini, jumlah UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal mencapai 60,6 juta pelaku. (UMKM yang mendapatkan program modal kerja—sesuai aturan yang di tetapkan PMK 71 Tahun 2020—dapat berbentuk perseroan, koperasi, maupun badan usaha, dan tidak masuk dalam daftar hitam nasional.)

Syarat lainnya, plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliar, dan hanya diberikan oleh satu penerima penjaminan. Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat pinjamannya diterbitkan paling lambat 30 November 2021. Sedangkan, tenor pinjaman maksimal tiga tahun.

Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto mengatakan, Jamkrindo mendukung penuh program PEN karena Indonesia perlu akselerasi pemulihan ekonomi untuk pihak-pihak yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

“Kami sangat antusias atas kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk terlibat dalam pemulihan ekonomi, khususnya sebagai Lembaga Penjamin Kredit. Kami akan mendukung pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya,” papar Randi saat acara HUT ke-50 Jamkrindo yang dihelat secara virtual, Kamis (2/7).

Untuk memuluskan tugas Jamkrindo, pemerintah telah memberikan stimulus sebesar Rp 3 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN). PMN ini merupakan bagian dari suntikan modal terkait kemampuan modal untuk melakukan penjaminan sekaligus menjaga gearing ratio 20 kali, sehingga penjaminan maksimal Rp 60 triliun. Gearing ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan dengan ekuitas lembaga penjamin pada waktu tertentu.

Awal Juli lalu, Jamkrindo dan pemerintah telah menandatangani perjanjian kerja sama yang disusul dengan kerja sama Jamkrindo dengan bank penyalur kredit modal kerja untuk UMKM di program PEN. Hingga saat ini, ada 13 bank yang ditunjuk sebagai penyalur kredit modal kerja UMKM, di antaranya BRI, Bank Mandiri, BJB, Bank Jatim, dan BCA.

“Penugasan pemerintah ini kami jalankan sebaik-baiknya, seperti halnya kami menjamin program kredit usaha rakyat atau KUR yang sampai saat ini masih terus berlangsung,” ujar Randi dalam keterangan pers, Selasa (7/7).

Baca Juga: Total Dana PEN Capai Rp 641,17 triliun, Ini Rincian Peruntukannya

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News8 jam lalu

Digelar 4 Hari, Modest Fashion ISEF 2020 Tampilkan Karya Ratusan Desainer Indonesia

Jakarta, Majalahpajak.net – Untuk memasarkan fesyen muslim Indonesia ke ranah global, Bank Indonesia bersinergi dengan Indonesian Fashion Chamber (IFC) dan...

Breaking News1 hari lalu

Kinerja Solid di Masa Sulit

Di tengah pandemi COVID-19, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan PermataBank justru tumbuh 20,4 persen   Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Permata...

Breaking News2 hari lalu

Dukung Program Wirausaha Sosial Kurangi Sampah Makanan Melalui Kampanye Towards Zero Food Waste

Jakarta, Majalahpajak.net – Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Dunia (FAO), sampah makanan atau food...

Breaking News3 hari lalu

Cak Lontong: Saya Pelawak yang Tidak Lucu

Komedian kondang Tanah Air membeberkan resep suksesnya menjadi pelawak di webinar dan peluncuran buku Anatomi Lelucon di Indonesia karya Darminto...

Breaking News3 hari lalu

Lokakarya Virtual Memahami Implementasi e-Faktur 3.0

Jakarta, Majalahpajak.net – Sejak awal tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan serangkaian uji coba Implementasi aplikasi e-Faktur 3.0 terhadap sejumlah...

Breaking News4 hari lalu

ISEF Dorong Agar Indonesia Menjadi Pusat Fesyen Muslim Dunia

Jakarta, Majalahpajak.net –  Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi pusat fesyen muslim dunia. Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan...

Breaking News7 hari lalu

Mitra Tepercaya Membangun Kepatuhan Sukarela

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merayakan ulang tahun ke-5 secara virtual pada Rabu (21/10). Mengusung tema “AKP2I Sebagai Mitra...

Breaking News7 hari lalu

Fesyen Muslim Indonesia Rambah Eropa

Jakarta, MajalahPajak.net – Sepuluh desainer yang merupakan anggota Industri Kreatif Syariah Indonesia mengikuti ajang internasional Virtual Fashion Show Mercedes Benz...

Breaking News1 minggu lalu

Drama Heroik Perjuangan Para Calon Pilot Muda

Jakarta, Majalahpajak.net – Film KADET 1947 garapan rumah produksi Temata kembali syuting sejak pertengahan September lalu di wilayah Yogyakarta. Film...

Breaking News1 minggu lalu

ISEF 2020, Bangkitkan Spirit Positif dan Optimisme Pelaku Usaha Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan ISEF...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved