Connect with us

Taxclopedia

Berapa, sih, Pajak YouTuber dan Selebgram?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bisnis era milenial tak bisa jauh dari ranah digital. Namun, belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajaknya.

Judul di atas sengaja dibuat tidak tepat. Karena tentu yang lebih menarik adalah “Berapa sih penghasilan YouTuber dan selebgram? Namun, judul itu untuk mengesankan bahwa ada lahan profesi baru di era digital informasi dan teknologi yang menjanjikan jumlah penghasilan yang besar atau signifikan. Tentu saja ujungnya menjadi lahan potensi perpajakan di negeri ini.

Zaman now terjadi perubahan cita-cita profesi dari para generasi milenial. Terbukti ketika penulis menanyakan cita-cita anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang lahir di atas tahun 2000, serempak mereka menjawab, “YouTuber”. Kemudian, ketika ditanya lebih jauh siapa YouTuber dari Indonesia paling populer? mereka menjawab, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Penulis pun hanya bisa tersenyum mendengar jawaban itu. Padahal, untuk pertanyaan serupa kepada generasi yang terlahir sebelum tahun 2000, dulu top survei cita-cita mereka adalah profesi dokter, guru, pilot, dan polisi atau tentara. Karenanya, fenomena itu menjadi menarik kita bahas dalam “Taxclopedia” kali ini. Berapa sih penghasilan per bulan seorang YouTuber ternama atau seorang selebgram yang populer itu?

Penghasilan YouTuber

Kita bahas YouTuber terlebih dahulu ya, gaes.

Berapakah penghasilan atau uang yang bisa didapatkan melalui YouTube? Pertanyaan itu seolah-olah menjadi sebuah misteri yang sulit dijawab. Sebab, penghasilan dari YouTube diperoleh dari iklan AdSense. Iklan AdSense merupakan produk advertising network dari Google yang nilai keuntungannya ditentukan oleh banyak faktor.

AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search) dan iklan arahan (Referral). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan.

Ternyata, faktor penentu pendapatan dari Youtube bukan hanya melalui iklan AdSense yang tampil atau jumlah klik pada video Youtube atau jumlah subscriber (pelanggan) saja. Menurut Socialblade (situs penyedia data statistik pengguna media sosial populer) menyebut bahwa kualitas traffic, negara asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang, adblock, jumlah klik nyata dan sebagainya merupakan di antara faktor penentu pendapatan tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa rata-rata penghasilan dari YouTube?

Ada yang berkata bahwa penghasilan dari YouTube itu secara kasar 1 dollar AS per 1000 views, tapi ternyata angka itu tidak bisa kita jadikan ukuran karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah views sudah mencapai 1000 maka angka 1 dollar AS pun rasanya mustahil. Belum lagi jika topik video kita tidak relevan dengan satu iklan pun sehingga iklan yang muncul kurang menarik bagi viewers dan memiliki harga lelang yang rendah.

Di Indonesia, biasanya para YouTuber jarang mendapat 1 dollar AS per 1000 views. Biasanya pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dollar AS atau rata-rata uang yang dihasilkan dari setiap 1000 views pada sebuah video YouTube di Indonesia hanya mendapatkan 0,55 dollar AS. Dengan demikian, jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS atau sekitar Rp. 7,000,000. Sekali lagi, angka itu merupakan rata-rata, tetapi lebih realistis dibanding 1 dollar AS per 1000 views.

Banyak di antara YouTuber yang mengeluhkan jika jumlah views video mereka sudah mencapai puluhan ribu, tetapi pendapatan masih di angka belasan dollar AS atau bahkan di bawah 10 dollar AS. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki Effective cost per mille yang rendah dibandingkan dengan negara lain, apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang bayaran per 1000 views-nya bisa mencapai 1 sampai 7 dollar AS. Apa itu Cost per mille (CPM), juga disebut biaya ‰ dan Cost Per Thousand (CPT) (dalam bahasa Latin mille berarti ribu), adalah pengukuran yang biasa digunakan dalam iklan. Radio, televisi, koran, majalah, dan iklan daring dapat dibeli atas dasar menunjukkan iklan untuk seribu penonton. Misalnya, $ 1 CPM berarti $1 untuk tampilnya 1000 iklan yang di tampilkan kepada penonton. Metrik (CPM) dihitung dengan membagi biaya penempatan iklan dengan jumlah tayangan (disajikan dalam ribuan) yang dihasilkannya. CPM berguna untuk membandingkan efisiensi relatif dari berbagai peluang iklan atau media dan dalam mengevaluasi biaya keseluruhan kampanye iklan.

Di sisi lainnya ada juga istilah yang digunakan, yakni RPM (Revenue per Mile Impression) di mana Google telah memberikan contoh dengan rumus sebagai berikut:

RPM = (Penghasilan tertaksir/Jumlah tampilan laman) * 1.000

Lantas bagaimana menghitung penghasilan per 1000 views ?

Data di atas bisa pembaca temukan pada Creator Studio > Analytics > Ad rates . Pembaca bisa melihat bahwa CPM atau RPM-nya adalah 1,08 dollar AS per 1000 tayangan iklan, bukan 1000 tayangan video.  RPM untuk wilayah Indonesia kurang lebih berada di kisaran 0,13 dollar AS ke 0,30 dollar AS, lihat tabel berikut.

Jumlah taksiran penghasilan = taksiran RPM/CPM * (Jumlah tampilan laman/1.000)

Misalnya, kita ingin mengira-ngira pendapatan Bayu Skak—YouTuber populer dari Indonesia). Menurut Socialblade, data per 27 September 2018 pukul 17.55 WIB, ia tercatat mendapat 2.385.360 views dalam 30 hari terakhir. Maka jika menggunakan taksiran Socialblade dengan rentang RPM 0,25-4 dollar AS, ia akan mendapat sekitar 596-9.500 dolar per bulan (sekitar Rp 8,8-141,6 juta).

Kita ambil contoh lainnya:

Video chandraliow di atas mempunyai 1.010.279 viewer maka taksiran penghasilan yang didapatkan dari 1.010.279 viewer itu diperkirakan antara 131.34 dollar AS s/d 303.08 dollar AS. Nilai itu didasarkan pada taksiran RPM dari 0.13 dollar AS sampai 0.30 DOLLAR AS, jika dirupiahkan maka jumlahnya sekitar Rp 4.031.267.

Jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS.”

Penghasilan selebgram

Sekarang beralih ke selebgram. dilansir pada laman https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040, yaitu selebriti sekaligus model cantik Kylie Jenner berhasil ‘mengalahkan’ penyanyi asal AS Selena Gomez dalam hal penghasilan tertinggi di Instagram. Jenner, yang juga pebisnis makeup, bisa memperoleh hingga 231.000 dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar untuk satu kali posting endorsement.

Nilai, itu tentu sebanding dengan pengikut Jenner, yang sudah mencapai 110 juta follower dan eksistensi Jenner sebagai selebritas. Dari mana hitung-hitungan penghasilan sebagai selebgram itu? Menurut perusahaan teknologi Tribe, yang menyediakan marketplace untuk para influencer di Instagram, pengguna tetap bisa mendapatkan penghasilan meski mereka memiliki jumlah follower yang relatif tidak banyak.

Namun, untuk bisa menjadi promotor sebuah produk di Instagram, pengguna harus memiliki minimal 3.000 pengikut akunnya.

Pengguna Tribe di Inggris sendiri mendapatkan rata-rata penghasilan 144 dolar AS (sekitar Rp 2 juta) hingga 787 dolar AS (sekitar Rp 11,3 juta) untuk setiap posting-an iklan.

Dari perhitungan penghasilan yang ditawarkan platform Tribe, berikut pendapatan Selebgram berdasarkan pengikutnya yang bisa diraih!

– 3 ribu – 10 ribu follower: 65 – 131 dolar AS (Rp 936 ribu – 1,9 juta)

– 10 ribu – 25 ribu follower: 131 – 236 dolar AS (Rp 1,9 juta – Rp 3,4 juta)

– 25 ribu – 50 ribu follower: 236 – 328 dolar AS (Rp 3,4 juta – Rp 4,7 juta)

– 50 ribu – 100 ribu follower: 328 – 458 dolar AS (Rp 4,7 juta – Rp 6,6 juta)

– Di atas 100 ribu follower: di atas 458 dolar AS (Rp 6,6 juta)

Sampai saat ini, ada beberapa vendor ternama yang memasukkan produknya ke Tribe untuk promosi lewat influencer di Instagram berdasarkan harga yang telah ditetapkan adalah Unilever, HSBC, Canon, Swiss Air, dan sebagainya.

Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia?

Kalo ditelisik, ternyata penghasilan yang didapatkan dari bisnis endorsement ini cukup menggiurkan. Lihat saja rate card Selebgram Awkarin. Berdasarkan akun official management Awkarin menyebutkan, tarif untuk satu kali posting endorsement dipatok seharga Rp 4 juta per posting.

Bayangkan, misalnya pembaca adalah seorang selebgram dengan followers lebih dari 1 juta pengikut dan menerapkan tarif endorsement sekitar Rp 4 juta per posting. Dalam satu minggu, pembaca menerima tujuh produk untuk di-publish per harinya. Dari situ saja, pembaca sudah bisa meraup Rp 28 juta. Kalo dilihat per bulan tentu lebih mencengangkan lagi, yaitu Rp 112 juta.

Kalau dalam tiga bulan pembaca terus menerus melakoni dan menekuni pekerjaan selebgram seperti ini pembaca sudah bisa meraup Rp 336 juta. Ini dengan estimasi satu produk per hari. Uang Rp 336 juta ini bisa digunakan untuk membeli dua buah unit apartemen studio yang dijual seharga Rp 155 juta di sebuah tower hunian vertikal Tangerang Selatan dekat exit Tol BSD-Ciputat–Pamulang.

Itu baru tiga bulan. Bagaimana bila menabung selama enam bulan? Tinggal kalikan saja perkiraan pendapatan Rp 112 juta sebanyak enam kali. Angka yang didapatkan sebesar Rp 672 juta. Budget ini bisa membuat pembaca dengan leluasa memilih rumah tapak sederhana dengan dua kamar tidur di area kota Bandung, yakni Dago. Sebab, harga rata-rata rumah tipe 36 di Dago adalah Rp 536 juta.

Mau jadi juragan tanah juga bisa. Kalau menghitung dari pendapatan satu tahun dengan perkiraan yang sama yakni Rp 112 juta per bulan, lalu dikalikan 12 maka hasilnya adalah sebesar Rp 1,34 miliar. Dari penghasilan itu, seorang selebgram bisa membeli satu hektare tanah di Karawang dengan harga Rp 1.338.583 meter persegi atau bisa membeli 450 meter tanah di Bekasi dengan harga 215 dollar AS (Rp 3,1 juta) per meter perseginya.

Tapi harus diingat, hitungan itu berlaku buat selebgram yang followers-nya sudah selevel Awkarin.

Bagaimana pajaknya?

Sudah terbayangkan pastinya potensi pajak atas penghasilan sebagai YouTuber dan selebgram? Yang pasti mereka wajib untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan membayar angsuran pajak per bulan sesuai PPh Pasal 25 karena mereka tergolong ke dalam orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (profesi) yang tidak termasuk dalam kategori penghitungan pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif 0,5 % dari penghasilan kotor setiap bulan.

Bagaimana hitungan pajaknya?

Seorang YouTuber bernama Bayu dengan jumlah subscriber sebanyak 1.000.000 memperoleh penghasilan rata-rata sebulan di tahun 2018 sebesar Rp 320.000.000,-. Dengan status masih jomblo bukan berarti bayu tidak taat pajak. Bayu mendaftarkan diri memperoleh NPWP di bulan April 2018 dan oleh pihak kantor pajak saat itu Bayu diminta membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 berdasarkan asumsi raihan penghasilan selama 8 bulan sebesar Rp 10.000.000,-/bulan. Maka berapa pajak Bayu yang harus dibayar selama tahun 2018 dan berapa angsuran Bayu di tahun 2019?

Jawab:

Penghasilan Kotor setahun (12×320.000.000)  Rp 3.840.000.000

Norma Penghitungan Penghasilan Netto

untuk pekerja seni (PER-DIRJEN No.17/2015)           50%

Penghasilan Netto Setahun                               Rp  1.920.000.000

-/- PTKP (TK/0)                                                 (Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak                                    Rp 1.866.000.000

PPh Terutang:

5 % x 50.000.000          2.500.000

15% x 200.000.000       30.000.000

25% x 250.000.000       62.500.000

30 % x 1.771.000.000   531.300.000                Rp 626.300.000

-/- Kredit Pajak 8 bulan                                     (Rp 80.000.000)

PPh terutang yang masih harus dibayar                        Rp 546.300.000

Angsuran Pajak tahun 2019 :

1/12 x Rp 546.300.000                                      Rp 45.525.000

Perhitungan ini juga berlaku untuk selebgram dengan cara yang sama seperti di atas.

Sebagai penutup, Google Indonesia mengklaim pengguna aktif YouTube Indonesia sudah menembus angka 50 juta. Dua ratus lima puluh di antaranya paling sedikit menghasilkan sekitar 17 ribu dolar dalam setahun. Sementara pengguna aktif Instagram di Indonesia sudah berkembang hingga 22 juta akun. Maka potensi pajak influencer di Indonesia bisa mencapai angka Rp 15 triliun. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajak tersebut. Pola transaksi endorsement masih berkembang liar di ranah digital.

Famous.id, salah satu jaringan kreator konten berbasis di Jakarta, memiliki lebih dari 400 klien yang seluruhnya memiliki kanal YouTube. Aoura L. Chandra, sang pendiri, menyebut hampir seluruh klien ini tak ada yang memiliki kesadaran membayar pajak sebelum bergabung dalam jaringannya.

Tantangan besar untuk negara ini ketika melihat perubahan pola perilaku dan sumber penghasilan baru kaum milenial, bagaimana caranya memajaki ini semua secara tepat sasaran tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di tengah mereka sekaligus menimbulkan kesadaran dalam diri mereka untuk patuh membayar pajak.-Harisman Isa Mohamad

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Apa itu Single Login DJP?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Islustrasi

Single Login DJP adalah pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan Wajib Pajak. Apa saja keunggulannya?

Apa itu Single Login DJP? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu login? Login adalah istilah populer di kalangan masyarakat pengguna layanan internet. Nyaris semua kalangan baik tua muda, milenial maupun generasi X paham tentang kata login ini. Sebab, semua layanan berbasis internet dan aplikasi baik desktop maupun perambah (browser) menggunakan fitur login untuk dapat mengakses akun mereka. Layanan seperti e-mail, mobile banking, internet banking, games online, games offline, aplikasi smartphone berbasis android dan iOs, aplikasi komputer baik desktop maupun laptop berbasis Windows, Apple dan Linux serta banyak contoh lainnya menggunakan login untuk bisa membuka, mengakses atau menggunakannya. Berarti, login adalah pintu masuk ke dalam layanan atau aplikasi.

Nah, sekarang kita buat terjemahan bebasnya untuk single login adalah satu akses atau satu kunci untuk banyak pintu masuk. Sebenarnya ada istilah lainnya yang populer dengan nama single sign on, punya makna yang kurang lebih sama dengan single login. Dengan demikian, bila diartikan secara lengkap, makna single login DJP adalah satu akses ke banyak pintu layanan kewajiban perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lantas, apa manfaatnya single login? Pembaca tentunya tidak asing dengan gawai atau smartphone dengan platform Android. Android yang merupakan sistem operasi mobile phone buatan Google menerapkan integrasi single login atau single sign on untuk seluruh akses aplikasi berbasis Android besutan Google, mulai dari Gmail, Google Drive, YouTube, Google Photos, Facebook dan banyak aplikasi lainnya yang cukup dengan sekali login kita dapat mengakses berbagai layanan atau fitur-fitur yang ada dalam gawai pintar milik kita. Artinya, single login dibuat dengan tujuan melakukan integrasi seluruh layanan yang dimiliki oleh sebuah entitas bisnis (e-commerce, dan lain-lain) atau nonbisnis (pemerintah, dan lain-lain) dalam satu genggaman.

Tidak perlu seorang pengguna layanan jasa untuk membuka layanan lainnya di perangkat lainnya karena semua sudah dapat dinikmati dalam satu rumah besar. Ibarat sebuah rumah yang besar yang memiliki banyak ruangan dan kamar cukup ketika kita memasuki rumah tersebut dengan kunci/akses yang kita miliki maka kita bebas masuk ke ruang atau kamar dalam rumah itu tanpa harus membuka dengan kunci lainnya, karena ruang atau kamar itu sudah tidak memiliki kunci lagi.

Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini bertekad memberikan layanan terbaik dalam satu rumah besar, yakni DJPONLINE, dengan meluncurkan Single Login DJP untuk Wajib Pajak.

 

Single login ini berupa tombol kuning bertuliskan “login” di sudut kanan atas laman situs web pajak.go.id atau dapat mengaksesnya langsung dengan mengetik kata DJPONLINE pada semua perambah/browser di komputer atau smartphone. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah yang bisa menggunakan hanyalah Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP dan EFIN (electronic filing identification number). Artinya, sebelum terdaftar sebagai Wajib Pajak, masyarakat tidak akan dapat menggunakan layanan ini. Konsep ini mirip dengan aplikasi mobile banking yang merupakan layanan perbankan secara daring, yaitu para nasabah baru dapat memanfaatkan layanan ini bila telah memiliki rekening pada bank yang menyediakan layanan. Masyarakat yang belum memiliki kewajiban pajak hanya dapat membuka layanan pada header di web yang bersifat umum dan untuk konsumsi publik seperti peraturan, unduh aplikasi perpajakan, informasi publik, tax knowledge base atau pembelajaran perpajakan dan lainnya.

Sekadar informasi, penggunaan EFIN akan digantikan dengan teknologi kekinian yakni menggunakan OTP (One Time Password) yang sekarang populer banyak digunakan pada sistem atau aplikasi pada perangkat smartphone. Kita tunggu saja tanggal mainnya.

 

Dengan satu kali log masuk (login), Wajib Pajak akan mendapatkan banyak layanan digital terutama pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Secara terperinci layanan digital yang disediakan itu adalah sebagai berikut:

  • Menu Lapor => Pelaporan (e-Filing, e-Form, e-Bupot)
  • Menu Bayar => Pembayaran (e-Biling)
  • Menu Profil Wajib Pajak berupa data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan
  • Menu Layanan => Layanan administrasi perpajakan seperti rumah konfirmasi dokumen, konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-reporting, e-CBCR, e-PHTB dan permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keterangan Fiskal, Surat Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang untuk sementara jumlah dan cakupannya masih terbatas dan akan terus ditambahkan.

Single Login ini merupakan salah satu program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2015–2019 yang dilanjutkan pengembangannya dan masuk menjadi program dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024.

Single Login juga merupakan pintu masuk layanan berbasis 3C (Click-Call-Counter). Layanan 3C ini merupakan program pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dengan sistem kanal, tetapi tidak terbatas pada ketiga kanal itu (termasuk juga di dalamnya kanal lain seperti aplikasi mobil dan kantor pos).

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kanal utama melalui situs web pajak.go.id dengan pengelolaan permohonan yang masuk ke dalam situs web secara otomatisasi penuh tanpa bantuan manusia, atau diproses lebih lanjut oleh agen pusat kontak (contact center) atau Account Representative, tergantung kerumitan jenis permohonan.

Kanal kedua adalah pusat kontakBeberapa jenis permohonan juga direncanakan dapat disampaikan melalui pusat kontak. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses situs web dan pusat kontak atau termasuk dalam kategori risiko sesuai aplikasi Complain Risk Management (CRM) dapat menyampaikan permohonannya secara langsung melalui kantor pajak.

Konkretnya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi layanannya secara bertahap sehingga Wajib Pajak tidak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak.

Pada 2020 ini akan ada tujuh layanan yang terlebih dahulu diotomatisasi ke situs web pajak.go.id, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
  2. Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (KK dan KKS)
  3. Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
  4. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif Orang Pribadi
  5. Perubahan Data Wajib Pajak Ekspress
  6. Cetak Ulang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  7. Surat Keterangan PP 23.

Direktorat Jenderal Pajak meyakini dengan otomatisasi dan integrasi layanan ini maka Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandardisasi kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan juga adalah pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menariknya, hal ini akan memberikan keseragaman dan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak. Tidak akan lagi ditemui perbedaan dokumen yang dipersyaratkan yang bisa jadi muncul jika dilayani secara luring (luar jaringan) melalui kantor pajak. Dan inilah masalah yang sering dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia.

Selain itu muncul pula keyakinan bahwa otomatisasi dan integrasi layanan akan menunjang pengawasan pajak yang lebih efisien dan efektif berbasis pendekatan perilaku kepada Wajib Pajak.

Dan Single Login DJP adalah awal mulanya. Ini pintu menuju era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Proses Penetapan Target Pajak

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya?

Sebelum membedah topik di atas, ada baiknya kita mencari ilustrasi tentang bagaimana sebuah negara bisa hidup atau survive. Ternyata mudah dan sederhana, yakni dengan melihat bagaimana manusia atau individu-individu dalam sebuah negara bisa hidup atau survive. Dalam sebuah kelas pelatihan membangun kesadaran pajak, penulis menjelaskan kepada peserta bagaimana negara ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Seorang peserta kemudian diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana dirinya bisa hidup di sebuah kota atau daerah. Siti, salah seorang peserta kemudian terlibat pembicaraan dengan penulis.

Penulis: “Coba Siti hitung berapa kebutuhan hidup Siti selama satu bulan di kota Jakarta—yang paling pokok saja, ya. Artinya, kalau kebutuhan ini tidak tercukupi maka Siti kurang atau tidak layak hidup di Jakarta.”

Siti: “Caranya bagaimana, Pak?”

Penulis: “Dalam sehari berapa kali Siti makan dan minum dan berapa rupiah dikeluarkan untuk itu?”

Siti: “ Tiga kali. Sekali makan dan minum di Jakarta kurang lebih habis Rp 20.000.”

Penulis: “Berarti dalam sebulan habis Rp 20.000 x 3 x 30 = Rp 1.800.000. Terus, berapa pengeluaran uang sebulan untuk membeli pakaian baru, kosmetika dan kebutuhan wanita agar tetap tampil cantik?”

Siti: “Hmmm, berapa ya, Pak? Sekitar Rp 300.000, deh.”

Penulis: “Pertanyaan terakhir, berapa biaya sewa atau kontrak tempat tinggal sebulan di Jakarta? Lalu, berapa kebutuhan pulsa dan data serta ongkos transportasi untuk mobilitas Siti selama sebulan?”

Siti: “Sewa tempat tinggal sebulan Rp 1.500.000, pulsa dan data sekitar Rp 120.000, dan transportasi saya pakai angkutan umum dan transportasi berbasis aplikasi daring sekitar Rp 1.000.000”

Penulis: “Dapat saya simpulkan total kebutuhan hidup layak Siti di kota Jakarta selama sebulan adalah Rp 4.720.000. Berikutnya, setelah mengetahui kebutuhan biaya hidup sebesar ini, apa yang akan Siti lakukan?”

Siti: “Pastinya Siti akan mencari penghasilan di Jakarta minimal sebesar pengeluaran Siti agar bisa tetap hidup di Jakarta, Pak.”

Penulis: “Iya, begitulah manusia atau individu menghidupi dirinya, dengan cara menghitung terlebih dahulu berapa kebutuhan hidupnya kemudian mencari cara untuk mengisi kantong pendapatannya dari bekerja, bisnis atau usaha atau menjalani profesi tertentu agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Negara pun melakukan hal serupa. Hanya saja, terkadang individu atau manusia melakukan cara yang berbeda seperti yang negara lakukan, yakni mencari dulu penghasilan baru kemudian kebutuhan hidupnya disesuaikan.”

Siti: “Terus, kalau Siti tidak punya uang untuk bisa bertahan hidup?”

Penulis: “Pastinya Siti akan meminjam uang dengan cara cepat, yakni ke kerabat atau teman dekat yang percaya dengan Siti. Namun, bila Siti ingin meminjam uang dalam nilai yang besar tentunya Siti akan meminjam ke lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atau garansi senilai uang yang akan Siti pinjam, agar pihak lembaga keuangan punya keyakinan bila terjadi risiko di masa yang akan datang mereka tidak akan rugi bila Siti ternyata gagal bayar utang.

“Negara melakukan cara yang sama persis dengan Siti lakukan dengan memenuhi kebutuhannya. Bila tidak tercukupi, ya utang. Utang bisa dilakukan di dalam negeri (investasi dari masyarakat) dan luar negeri (negara donatur). Jaminan yang dimiliki negara ini tentu luar biasa mulai dari sumber daya alam yang berlimpah di darat dan air dan sumber daya manusianya. Itulah sebabnya permintaan utang kita selalu dipenuhi oleh negara donatur dan masyarakat. Tapi, tentunya utang punya risiko tinggi bila gagal bayar karena itu undang-undang memberi batasan persentase utang yang diperkenankan untuk menjaga terhindar dari risiko gagal bayar di kemudian hari.

“Agar tidak banyak utang yang terjadi dalam satu tahun maka negara sungguh sangat bergantung dengan penerimaan negara yang diperolehnya. Dan tahukah Siti dan peserta lainnya, bahwa negara menggantungkan hidupnya dari sektor perpajakan. Maka pajak memiliki andil sampai dengan 85 persen pada total rencana penerimaan negara. Karena itu, memiliki kesadaran tentang arti pentingnya pajak sangat penting dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat agar negara ini tetap bisa bertahan hidup dan mencapai impian dan cita-citanya.”

Penulis pun menutup pembicaraan dengan Siti.

Nah, APBN disusun selain untuk agar negara bisa bertahan hidup tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 23 Ayat 1 menyatakan APBN adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat. Agar memudahkan pemahaman bagaimana APBN disusun tentu kita harus mengtahui struktur APBN itu sendiri.

Fokus kita pada struktur pendapatan negara, bagaimana pendapatan negara disusun dan jenis-jenis dari pendapatan negara, terutama pajak. Mari kita lihat definisi pendapatan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dan hak pemerintah pusat itu adalah:

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), Cukai, dan pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk (pajak impor) dan bea keluar (pajak ekspor).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN (dividen), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

PNBP sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni PNBP Migas meliputi pendapatan pertambangan mineral minyak bumi dan gas bumi dan PNBP Nonmigas meliputi pertambangan minerba, perhutanan, perikanan, dan panas bumi.

PNBP dividen BUMN diperoleh dari dua jenis BUMN yakni perbankan dan nonperbankan.

Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Penulis akan perlihatkan perkembangan format dan komponen pendapatan negara secara time series.

Lantas bagaimana penyusunan proyeksi penerimaan negara dan pihak mana saja yang terlibat di dalamnya? Secara keseluruhan target penerimaan negara dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal—unit eselon satu di Kementerian Keuangan—sebagai koordinatornya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihitung dan disusun proyeksinya oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sedangkan penerimaan negara terkait dengan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir tentu saja penghitungan dan penyusunan penerimaan negara sektor perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Unit eselon dua yang bertanggung jawab di Ditjen Pajak adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak disingkat Direktorat PKP.

Bila kita lihat dari tahun ke tahun penerimaan pajak selalu meningkat. Di bawah ini adalah contoh peningkatan kenaikan penerimaan pajak dan bea cukai dua tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proyeksi penerimaan negara, penulis dapat uraikan secara singkat sebagai berikut.

  1. Penetapan asumsi kondisi makro ekonomi, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi year on year, nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, harga minyak mentah dunia, lifting atau produksi minyak dan gas.
  2. Data penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya atau melihat historis realisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai.
  3. Proyeksi kondisi ekonomi yang terjadi di tahun depan, seperti demand dan supply barang dan jasa yang sangat dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang tentunya berimbas pada penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penerimaan PPN. Kenaikan UMR (upah minimum regional) di banyak daerah di Indonesia juga dapat memicu kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang akan menurunkan target penerimaan PPh. Adanya pemberian insentif perpajakan di berbagai sektor industri dan investasi juga membuat hitungan penerimaan pajak akan tergerus. Jangan lupakan juga, tekanan ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika dan Cina juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Harga komoditas tambang dunia, seperti minyak bumi, harga CPO (crude palm oil) atau minyak sawit, komoditas kakao dan lainnya punya pengaruh signifikan pada penerimaan pajak dan perdagangan internasional baik bea masuk dan bea keluar. Terakhir, peranan perjanjian antarnegara yang tergabung dalam banyak organisasi internasional seperti G7, AFTA (Negara ASEAN) serta perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara lainnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi penerimaan negara.
  4. Untuk penerimaan dari cukai yang terdiri atas hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, penetapan tarif dan harga eceran biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Sebagai penutup, tentunya negara ini sudah demikian akut menggantungkan dirinya pada penerimaan pajak yang demikian dominan dalam struktur APBN. Sungguh tidak bisa dibayangkan bila dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak tercapai tentunya defisit akan terus membesar karena untuk menutup celah atau kekurangan pembiayaan negara. Yunani dan Venezuela adalah contoh nyata kegagalan negara memenuhi kewajiban membayar utangnya yang jatuh tempo sehingga mengalami depresi ekonomi yang sangat parah. Bicara anggaran, bicara kebutuhan hidup. Bicara pajak, bicara kelangsungan hidup sebuah negara. Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Realitas Pahit “Shadow Economy”

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Meski dianalogikan sebagai bayangan, “shadow economy” adalah realitas pahit yang menjadi batu sandungan ekonomi sebuah negara.

“Shadow economy? Bayang-bayang ekonomi dong? Istilah apalagi itu?” kata Joni ketika membaca judul berita pada sebuah media on-line. Sambil mengernyitkan dahi, Joni pun berseloroh kepada Agus, anak buahnya yang menjaga lapak busana Muslim miliknya di BLOK D, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Ternyata ekonomi juga punya bayang-bayang, bukan cuma manusia saja yang punya,” kata Joni lagi. Agus pun membalas, “Bos, kalau punya bayang-bayang berarti akan terus ikut dong ya, ke mana dia pergi.”

“Betul, Gus, cuma yang aku bingung, bayang-bayang itu sesuatu yang negatif atau positif sih?” Joni balik bertanya. Sekenanya Agus menjawab, “Entar, Bos, tunggu aku selesain kuliah S3 di Amrik, ya,” Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak.

Pembaca yang budiman, pada rubrik “Taxclopedia” edisi kali ini penulis mencoba mengetengahkan fenomena shadow economy di berbagai negara, tentunya dengan berbagai perspektif/sudut pandang dengan mengambil referensi dari berbagai sumber.

Istilah shadow economy adalah sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi atau tepatnya baru muncul di tahun 1970-an (Tanzi, 2012). Dalam working paper IMF yang dirilis tahun 2018, sebuah hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul “Shadow Economies Around The World: What Did We Learn for Over 20 Years?” disebutkan bahwa terminologi shadow economy sering dipersamakan dengan underground economy, hidden economy, grey economy, black economy, unobserved economy, informal economy, atau cash economy.

Salah satu definisi yang umum digunakan adalah definisi yang diberikan oleh Schneider dan Enste (2000). Menurut mereka, shadow economy dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas itu sama sekali tidak terdaftar.

Untuk menjelaskan fenomena ini, OECD (2002) menggunakan istilah non-observed economy dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yaitu:

  • Produksi bawah tanah (underground production), yakni aktivitas produktif yang bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturan lainnya.
  • Produksi ilegal (illegal production), yakni aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum.
  • Produksi sektor informal (informal sector production), yakni aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum.
  • Produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (production of households for own final use).

Namun, jika kita mau mencari definisi yang pasti agak sulit karena definisi yang digunakan oleh para peneliti di bidang ini bervariasi sesuai dengan indikator yang dipergunakan dan metode yang menjadi dasar penelitiannya. Dan tentunya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa shadow economy adalah sesuatu yang negatif dalam perekonomian sebuah negara. Namun, bila kita artikan secara umum shadow economy ialah semua aktivitas ekonomi baik itu bersifat aktivitas legal maupun ilegal yang memiliki kontribusi terhadap perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) tetapi aktivitas tersebut sama sekali tak tercatat dan terhitung.

Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal di mana barang dan jasa diproduksi, dijual, dan dikonsumsi secara ilegal. Aktivitas ini dapat dikatakan melanggar hukum contohnya peredaran narkoba dan prostitusi.

Sedangkan aktivitas legal yang dapat dikategorikan ke dalam shadow economy adalah produksi barang dan jasa yang diproduksi secara legal tapi ditransaksikan secara tertutup untuk menghindari kewajiban membayar pajak; pembayaran kewajiban perlindungan sosial; menghindari standar yang telah ditetapkan, seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, hingga standar keselamatan; dan menghindari prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pihak regulator atau pemerintah.

Merugikan negara

Kegiatan shadow economy seperti ini membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Di sisi lain, kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak sehingga merugikan negara. Aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak negara setempat, sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku shadow economy.

Pengukuran skala shadow economy menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, besarnya pajak yang harus ditanggung para pelaku ekonomi bayangan itu. Dengan melakukan aktivitas shadow economy, berarti pelaku merasa terbebani oleh pemerintah dalam hal ini tentu saja soal pajak. Dan mereka memilih untuk melakukan exit option atau pilihan terakhir yakni para pelaku usaha shadow economy terus bertahan dalam zona ini untuk terus menghindar dari pengenaan pajak.

Kedua, perkembangan shadow economy akan membuat pengambilan kebijakan di sektor ekonomi menjadi bias dan tak efisien karena pengukuran beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, konsumsi, dan pendapatan menjadi tidak akurat. Ketiga, berpotensi menciptakan kompetisi antara pekerja legal dan ilegal yang secara alami tertarik masuk ke dalam shadow economy.

Di Indonesia, beberapa contoh aktivitas shadow economy yang menyita perhatian publik dan juga terasa dampaknya oleh masyarakat luas di antaranya adalah peredaran telepon seluler BM (black market), illegal logging, prostitusi, penyelundupan berbagai komoditas seperti BBM, hewan-hewan langka, hingga perdagangan manusia (TKI Ilegal)

Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal pelanggaran aturan dan kehilangan potensi pajak. Terkait ponsel BM misalnya, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak impor dan lebih jauh akan merusak industri di dalam negeri.

Perekonomian Indonesia saat ini memang terlihat terbebani dengan shadow economy ini. Besaran aktivitas shadow economy yang tak tercatat selama ini berada di kisaran 8,3 persen sampai dengan 10 persen dari PDB. Jika memakai data tahun 2018 sebagai acuan, besaran PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 14.837 triliun, maka shadow economy Indonesia mencapai Rp 1.400 triliun. Sungguh sangat fantastis bukan?

Besarnya nilai shadow economy  ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil. Padahal, jika aktivitas ekonomi itu terdata dengan baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen. Aktivitas shadow economy ini dinilai rawan. Pemerintah mengidentifikasi, tidak tercapainya target pajak selama ini akibat adanya underground economy/shadow economy yang sulit dipungut pajaknya, baik itu dari usaha legal maupun ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, masih ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun.

Kegiatan underground economy yang ilegal dapat dilihat dari maraknya praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang hasil tangkapannya tidak tercatat (unreported). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah mengungkapkan, saat ini unreported fishing masih cukup besar, mencapai 60 persen dari total produk perikanan di tanah air. Itu diketahui dari adanya selisih data neraca perdagangan (ekspor-impor) antara Indonesia dan negara-negara mitra dagang. Misalnya, nilai perikanan dari Indonesia yang tercatat di otoritas Hong Kong mencapai 1 miliar dollar AS, tapi yang tercatat di Indonesia hanya seperempatnya.

Berdasarkan data KKP, praktik unreported fishing juga tecermin pada selisih laporan impor ikan tuna beku dari Indonesia yang dilansir otoritas Thailand pada 2000. Laporan itu menunjukkan, tuna beku asal Indonesia yang masuk ke Thailand 52 persen lebih besar dibandingkan laporan ekspor yang dilansir otoritas Indonesia, dengan volume 271 ribu ton. Pada kasus yang sama, selisihnya meningkat menjadi 2,3 juta ton (69 persen) pada 2010, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 8,2 juta dollar AS. Kasus serupa diduga terjadi pada kegiatan ekspor ke negara-negara lainnya, sehingga kerugian negara akibat unreported fishing ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Sementara itu, pada aktivitas yang legal, potensi hilangnya pendapatan negara dari underground economy juga terjadi di sektor informal. Struktur perekonomian Indonesia didominasi sektor informal sehingga membuat proses penarikan pajak juga tidak optimal. Apalagi, penghasilan dari sektor ini sebagian masih di bawah baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebuah kajian pada 2016 menyebutkan, porsi sektor informal terhadap PDB Indonesia paling tinggi di negara kawasan. Kontribusi sektor informal mencapai 57,6 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 45 persen atau Malaysia yang hanya 33,1 persen.

Selain itu, munculnya underground economy juga bisa disebabkan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, tingkat inklusi khusus perbankan penduduk Indonesia masih berada di kisaran angka 67,82 persen. Artinya, masih ada 32,18 persen masyarakat yang belum menyentuh akses perbankan.

Dengan minimnya akses ke produk dan jasa keuangan, kegiatan ekonomi yang tercipta dari kelompok masyarakat ini sangat mungkin berpotensi menjadi shadow economy. Jika shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tidak terdata terus terjadi, maka otoritas atau regulator negara akan sulit menghitung skala kegiatan di dalamnya, termasuk memperkirakan potensi kerugian negara yang diakibatkannya.

Pencegahan

Sejumlah langkah bisa diambil untuk mengurangi underground economy. Pertama, meningkatkan pendataan Wajib Pajak perorangan. Tidak adanya data yang jelas membuat pemerintah kian sulit menyelaraskan harta Wajib Pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, memberlakukan kebijakan perpajakan yang menstimulasi sektor informal karena struktur ekonomi Indonesia didominasi sektor informal. Misalnya, dengan menurunkan batasan PTKP sehingga dapat menjaring lebih banyak Wajib Pajak dari kalangan sektor informal.

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat (friendly) dengan pelaku usaha. Meningkatnya aktivitas underground economy harus juga dilihat sebagai reaksi dari individu yang merasa terbebani oleh pajak pemerintah. Dalam konteks ini, meningkatnya kegiatan underground economy menjadi indikator dari tingginya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi.

Keempat, peningkatan pengawasan di semua sektor kegiatan ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Misalnya, untuk mencegah pencurian ikan dengan meningkatkan patroli di seluruh perairan Indonesia, sedangkan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM) hingga hewan langka, dibutuhkan pengawasan yang intensif dari masing-masing instansi terkait.

Kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan maka akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga (DPK) industri keuangan akan tumbuh maksimal. Sehingga fungsi intermediasi industri keuangan akan meningkat dan dapat menjadi bantalan bagi sistem keuangan jika terjadi resesi.

Sulitnya menghitung skala kegiatan shadow economy dan mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bayangan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab tak terpenuhinya target pajak tahun 2018 adalah adanya kegiatan ekonomi bayangan yang legal tetapi sulit dipungut pajaknya. Tahun 2019 ini kembali penerimaan pajak tidak tercapai juga bisa menjadi indikator masih tingginya shadow economy di negara ini.

Shadow economy tak hanya terjadi di Indonesia. Shadow economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara, bahkan negara kaya yang memiliki PDB jauh di atas Indonesia. Namun, dengan berbagai upaya serius—edukasi, kebijakan yang berpihak kepada publik (investor, rakyat)—kita akan mampu mengurangi dampak negatif shadow economy.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending