Connect with us

Topic

Belum Beres sejak Pendidikan Usia Dini

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Pemerintah diharapkan melakukan sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan.

Dua dasawarsa berkecimpung di dunia pendidikan membuat Najelaa Shihab cukup peka melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Menurut pengamatannya, sistem pendidikan Indonesia saat ini dalam kondisi gawat darurat. Sekolah dan kampus lebih banyak menghasilkan orang-orang yang bisa menghafal materi kurikulum, tetapi gagal mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

“Selama ini pendidikan kurang memerhatikan keunikan dan kreativitas setiap individu yang berbeda-bada. Padahal, seyogianya pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan dan memaksimalkan potensi kompetensi setiap individu,” tutur pendiri Sekolah Cikal yang juga pegiat pendidikan ini kepada Majalah Pajak di kawasan Pacific Place, Jakarta, Selasa siang, (20/8).

Ungkapan Najelaa itu diperkuat dengan data kajian Indonesia Career Center Network (ICCN). Tahun 2017, ICCN memaparkan, 87 persen mahasiswa Indonesia mengaku, jurusan bidang studi yang diambil tidak sesuai dengan minatnya, dan 71,7 persen pekerja, memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Tak hanya itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mencatat, sekitar 8,8 persen dari total tujuh juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana.

Data itu menurut Najelaa memang tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi bahwa pendidikan menengah atau tinggi yang gagal menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Kompeten tidak hanya dimaknai sebagai keterampilan atau untuk kebutuhan vokasi semata. Namun, mampu mendemonstrasikan aksi nyata untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

“Kompetensi adalah hasil dari proses belajar dan berpikir yang membuktikan transferability, mahir di situasi baru dengan berbagai kombinasi. Bukan hanya (melakukan) tugas rutin yang bisa diprediksi,” ujar salah satu pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), sebuah lembaga riset dan advokasi nonprofit independen yang bergerak di bidang kebijakan pendidikan ini.

Kenyataannya, sampai hari ini menurut Najelaa, sistem pendidikan di Indonesia belum beres sejak di level pendidikan usia dini. Sejak di tingkat dasar, pendidikan di sekolah cenderung satu arah. Anak-anak dibiasakan lebih banyak mendengar dan menghafal materi, tanpa mendapatkan esensi belajar yang sesungguhnya. Kebiasaan ini justru mematikan kreativitas anak dan membunuh sikap kritis mereka.

“Apa yang terjadi pada anak pada usia dini itu akan sangat menentukan keberhasilannya di jenjang pendidikan selanjutnya.”

Berani investasi

Sumber daya manusia yang kompeten bergantung dari keberpihakan semua aktor pendidikan terhadap kualitas pendidikan anak sejak usia dini. Mulai dari keluarga, pemerintah, pendidik dan lingkungan sosial. Dari sisi peran pemerintah, Najelaa melihat, pendidikan anak di Indonesia belum mendapatkan porsi perhatian yang maksimal. Setidaknya bisa dilihat dari kebijakan anggaran pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Kalau kita bicara PAUD dan pendidikan keluarga, apa yang terjadi pada anak pada usia dini itu akan sangat menentukan keberhasilannya di jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, itu dari sudut anggaran itu yang kita berikan ke sektor PAUD itu masih sangat kecil. Kalau enggak salah 0,04 persen,” tutur putri sulung M. Quraish Shihab ini.

Najelaa mengungkapkan, dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, anggaran PAUD di Indonesia sampai saat ini masih menduduki posisi yang terendah. Padahal, imbuh Najelaa, perkembangan anak di usia dini itu ibarat investasi. Dengan anggaran yang lebih besar, tentu kualitas pendidikan akan lebih optimal.

“Kualitas bisa ditingkatkan dari kurikulumnya, lingkungan pendidikannya, tenaga pendidik PAUD-nya. pendidik harus holistik, tidak cuma memikirkan soal stimulasi kognitif atau belajar saja, tapi gizinya harus cukup, sosial emosionalnya harus baik. Kita punya PR besar di situ,” tutur pendiri Sekolah Cikal ini.

Selain itu, dari sisi tenaga pendidik, selain kompetensi, hambatannya adalah adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik di perkotaan dan daerah. Kajian PSPK menemukan, ada daerah yang kelebihan tenaga pendidik, sementara daerah lainnya masih kekurangan. Isu yang lain yang tak kalah krusial adalah pemerataan standardisasi mutu pendidikan di tiap daerah.

“Kita memang negara yang sangat besar, kondisinya beragam. Tentu ada kesenjangan, kalau kita bicara kualitas sekolah, kualitas pendidik, kebutuhan sumber bahan belajar mengajar, jumlah anak yang putus sekolah dan sebagainya, di tiap daerah yang berbeda. Nah kita harus memastikan bahwa isu pemerataan ini terselesaikan.”

Kolaborasi

Untuk mengatasi berbagai kesenjangan itu, Najelaa juga menginisiasi terbangunnya jaringan komunitas yang ia namai Semua Murid Semua Guru (SMSG). Komunitas yang mencapai 600 institusi yang tersebar di Seluruh Indonesia ini untuk menyatukan seluruh aktor pendidikan. Anggotanya terdiri dari relawan-relawan yang bekerja untuk pendidikan di berbagai klaster. Mulai dari pendidikan karakter, pengembangan kepemudaan, pendidikan lingkungan hidup, dan lain-lain.

“Teman-teman di komunitas dan organisasi pendidikan ini sudah banyak melakukan inovasi. Namun, sering kali inovasi itu, skalanya kecil dan lokal. Misalnya cuma ada di Jogja, sementara ada masalah sama di Papua. Nah, inovasi itu bisa diterapkan di Papua. Misalnya lagi, ada yang sudah punya modul bagus untuk pengembangan pemuda, tapi itu cuma ada di komunitasnya yang hanya berisi 1000 orang. Sementara daerah lain ada yang butuh modul yang sama. Itu bisa dimanfaatkan.”

Najelaa berharap, pemerintah pun melakukan hal yang sama. Sinergi dan koordinasi antarkementerian/lembaga, antara pemerintah daerah dan provinsi juga harus lebih dioptimalkan. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan yang saat ini baru mencapai 20 persen pun harus perbaiki untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik.Waluyo Hanjarwadi

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Lapor Pajak Kami Permudah

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. P2Humas DJP

DJP mengajak UMKM memanfaatkan insentif pajak hingga akhir tahun. Kini prosedur pelaporannya dipermudah lewat Aplikasi DJP Online.

 

Sejak badai korona menghantam tanah air, pemerintah telah mengeluarkan aneka kebijakan untuk menjaga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya dari sisi perpajakan. Diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 yang menetapkan, Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen ditanggung pemerintah (DTP). Singkatnya, UMKM libur bayar pajak.

Namun, pada PMK 44/2020 yang diterbitkan pada 28 April itu, pemerintah hanya menanggung hingga masa pajak April sampai September 2020 saja. Kemudian, prosedur pemanfaatan yang diatur dalam PMK pun cukup rumit: Wajib Pajak (WP) UMKM terlebih dahulu mengisi draf permohonan agar mendapat surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak, proses selanjutnya UMKM membuat sejumlah laporan, dan sebagainya.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Tak kurang dari dua bulan akhirnya PMK 86/2020 terbit untuk merevisi PMK 44/2020. Lewat aturan ini pemerintah memperpanjang masa pemanfaatan insentif pajak yang semula hanya sampai September menjadi Desember 2020. Lalu, syarat administratif pun disederhanakan. Kini WP UMKM hanya melaporkan realisasi insentif PPh Final UMKM DTP melalui situs DJP Online saja.

Sedikit simulasi, mari masuk situs djponline.pajak.go.id, klik menu “Layanan”, pilih kolom e-reporting insentif Covid-19, isi pelaporan realisasi PPh Final, dan selesai.

“Pelaporan kita sederhanakan dan permudah. Pelaporan disampaikan melalui website kita, klik e-reporting, diisi saja, selesai, sangat sederhana,ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama kepada Majalah Pajak, pada Kamis Petang (27/8).

Maka, seyogianya menurut Hestu, tak ada alasan bagi WP UMKM enggak memanfaatkan insentif tetapi enggan melapor. Ia menekankan, pelaporan ini sangat penting bagi DJP untuk mencatat berapa jumlah PPh Final DTP yang sudah dimanfaatkan. Bagi WP UMKM, agar terbebas dari tagihan pajak di kemudian hari.

“Kami benar-benar mengimbau, UMKM janganlah sudah pajak tidak disetor, tapi juga tidak melapor. Dalam ketentuan itu (PMK 86), kalau dia tidak melakukan mekanisme pemanfaatan insentif, berarti seharusnya membayar. Atau suatu saat nanti akan ditagih membayar. Jadi, manfaatkan dan tertib lapor.”

Baca Juga: Fokus Menciptakan Stimulasi

Saat ini masih ada waktu empat bulan ke depan bagi WP UMKM untuk memanfaatkan fasilitas ini. Semakin cepat melapor, maka WP dapat terbebas dari kewajibannya lebih cepat. Berdasarkan ketentuan, realisasi pemanfaatan insentif PPh Final DTP paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Sebagai ilustrasi, Kedai Es Krim ingin memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk masa Agustus 2020. Maka, kedai ini cukup membuat laporan realisasi secara daring paling lambat tanggal 20 September 2020. Laporan ini dilakukan setiap bulan selama insentif masih dimanfaatkan.

Dari 2,3 juta UMKM yang terdaftar (punya NPWP), hanya sekitar 600 ribu WP yang rutin membayar pajak. Dari 600 ribu tadi, setengahnya sudah memanfaatkan fasilitas pajak

“Apabila WP belum menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, sistem DJP akan memberikan notifikasi untuk menyampaikan laporan sehingga WP tetap dapat menyampaikan laporannya. Tapi kami sangat mengharapkan para WP yang memanfaatkan insentif pajak untuk menyampaikan laporannya sesuai batas waktu.”

Sosialisasi dan edukasi

Berdasarkan laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, realisasi pemanfaatan insentif PPh Final DTP sudah sekitar 223 ribu WP UMKM. Sedangkan DJP telah mengadministrasikan 2,3 juta WP UMKM. Mengapa demikian?

Padahal, Hestu memastikan DJP telah melakukan sosialisasi secara masif lewat media massa, media sosial, hingga menyosialisasikan lewat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pun sudah menghelat webinar kepada WP UMKM yang tergabung dalam program business development services (BDS). DJP juga telah mengirim informasi melalui e-mail kepada WP UMKM terdaftar.

Namun, menurut Hestu, yang perlu digarisbawahi, dari 2,3 juta terdaftar itu tak seluruhnya menunaikan kewajiban perpajakannya. Hanya 600 ribu WP saja yang tergolong patuh membayar PPh Final. Indikator kepatuhan tercermin dari pembayaran pajak selama minimal enam bulan berturut-turut di tahun 2019. Selebihnya, WP hanya menyetor kewajibannya sesekali atau tidak pernah menyetor sama sekali.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

“Yang perlu diluruskan 2,3 juta UMKM ini hanya terdaftar, punya NPWP. Sekitar 600 ribu WP yang rutin membayar pajaknya. Dari 600 ribu tadi, setengahnya sudah memanfaatkan fasilitas pajak,” ungkap Hestu.

Sementara ini DJP memetakan tiga kemungkinan masih lambannya realisasi insentif. Pertama, UMKM sudah memanfaatkan tetapi belum melapor. Kedua, omzet usaha mereka sudah menurun bahkan gulung tikar sehingga tidak setor PPh Final. Ketiga, ada UMKM yang justru sedang melesat omzetnya dan ingin tetap setor pajaknya.

“Itu yang saya petakan begitu. Sekarang penerimaan PPh Final sudah benar-benar sangat sedikit. Datanya masih kita terus cek—berapa yang masih membayar dan berapa nilai pajak dari April sampai Agustus,” sebut Hestu.

Ia menampik anggapan jika WP UMKM terdaftar itu sama sekali buta ihwal perpajakan. Pasalnya, KPP Pratama seluruh Indonesia telah melakukan edukasi bisnis dan pajak kepada mereka. Perhatian pembinaan UMKM bahkan menjadi program kerja DJP di tahun 2018.

“Sebelum adanya insentif, desain policy UMKM dibuat dengan skema pemajakan yang ringan, sederhana, sangat mudah. Beda dengan lainnya harus ada pembukuan—berapa biayanya, berapa penjualannya. Artinya, sebenarnya desain aturan PPh Final adalah bagaimana UMKM melek pajak, terbiasa membayar pajak.”

Selain itu, DJP telah bersinergi dengan Himbara untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional. Jadi, UMKM yang ingin mengajukan kredit dapat membuat atau melakukan validasi NPWP di Himbara—Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia. Hestu mengatakan, DJP membuka kemungkinan kolaborasi serupa dengan bank swasta.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Seperti kita tahu, memiliki NPWP adalah salah satu syarat pembukaan buku tabungan atau pengajukan kredit di perbankan.

Lanjut baca

Topic

Pekerja Informal Terkendala Data

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Upaya pemerintah untuk memberikan stimulus di masa pandemi dengan cepat masih terkendala akurasi data. Bisakah polemik ini sekaligus menjadi momentum untuk integrasi data?

 

Pemerintah telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 123,46 triliun agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan dana hibah itu pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan, antara lain para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dari perbankan (unbankable). Pelaku usaha merupakan Warga Negara Indonesia (WNI); mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul; dan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan anggota TNI/Polri, dan bukan pegawai BUMN/BUMD.

Pemerintah mengatakan, hingga akhir Agustus lalu, penyerapan dana hibah UMKM itu baru mencapai 50 persen dari total alokasi anggaran. Artinya, dari target 12 juta pelaku usaha mikro, enam juta di antaranya masih menunggu antrean. Selain bagi UMKM, pemerintah juga menggelontorkan bantuan tunai langsung untuk karyawan non-PNS dengan gaji di bawah lima juta rupiah.

Baca Juga: Kontribusi Pemotongan Pajak tidak Besar bagi UMKM

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah baru bisa menyisir penerima bantuan di sektor formal karena ketidakakuratan data yang dimiliki pemerintah. Bantuan untuk karyawan, misalnya, pemerintah baru bisa menyasar karyawan yang bekerja di sektor formal yang memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Padalah, menurut Bhima, banyak pekerja sektor informal yang juga terkena dampak pandemi Covid-19.

“Masalahnya, pekerja sektor informal ini boro-boro punya BPJS Ketenagakerjaan. Boro-boro punya kontrak sebagai karyawan. Nah, yang sektor ini masih bias. Akhirnya (pemerintah) selalu cara pikirnya korporasi. Yang lebih siap dari sisi data. Korporasi yang selalu siap untuk bekerja sama,” kata Bhima dalam diskusi daring Sociotalking di YouTube pertengahan Agustus lalu.

Demikian halnya untuk UMKM. Masih rendahnya serapan stimulus dan lambatnya penyaluran dana anggaran itu terjadi karena sejak dulu data UMKM masih belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, petugas yang hendak menyalurkan stimulus sulit melakukan verifikasi bagi UMKM yang layak atau memenuhi kriteria mendapatkan stimulus dari pemerintah. Data UMKM sekarang menjadi salah satu kendala utama yang belum diperbaiki dari sejak sebelum pandemi. Alhasil, pemerintah kalang kabut untuk melakukan verifikasi.

“Ketika sebagian besar stimulus UMKM disalurkan lewat perbankan, sudah pasti tidak tepat sasaran. Dari 60 juta unit UMKM, sebanyak 90 persen lebih adalah kelompok mikro dan ultra-mikro yang sebelum pandemi tidak mendapatkan pinjaman bank—namanya juga unbankable, kalau model penyaluran stimulusnya lewat bank, jelas kurang ampuh,” ujar Bhima.

Masa pandemi ini membuka mata semua pihak bahwa ada problem soal data. Peristiwa ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengintegrasikan data.

Ia menilai, cara pemerintah menyalurkan stimulus lewat perbankan bukan malah membantu UMKM, tetapi hanya menyelamatkan perbankan.

Baca Juga:  Isu Geopolitik Kian Dominan

Masa pandemi ini menurut Bhima justru membuka mata semua pihak bahwa ada problem soal data. Peristiwa ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengintegrasikan data. Selain menganggarkan untuk berbagai stimulus, pemerintah seharusnya juga mengalokasikan dana untuk integrasi data.

Subsidi digitalisasi

Sementara itu, selain bantuan langsung tunai, pemerintah juga menyarankan agar UMKM Go Digital. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki meminta pelaku UMKM memanfaatkan dunia digital sebagai sarana dagang. Menurut dia, pelaku usaha yang mampu bertahan dari hantaman pandemi Covid-19 adalah melakukan inovasi dalam kegiatan usahanya. Termasuk yang memanfaatkan dunia digital. Kemenkop-UKM menargetkan akan ada 10 juta UMKM Go Digital pada akhir tahun 2020. Jumlah itu meningkat 2 juta dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga Juni 2020 lalu, sebanyak 9,6 juta UMKM tercatat telah Go Digital.

Namun, menurut Bhima, digitalisasi UMKM bukan perkara mudah. Pemerintah harus mau melakukan jemput bola, yakni memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya harus bersedia memberikan subsidi internet dan bantuan modal kerja. Menurut Bhima hal itu juga lebih tepat sasaran karena langsung kepada end user.

Bhima juga berharap, UMKM yang mendapatkan bantuan lebih dari 12 juta UMKM. “Karena 12 juta UMKM itu masih kecil, padahal UMKM di Indonesia jumlahnya ratusan juta,” ujarnya.

Namun demikian, sejalan dengan program Kemenkop-UKM, bagi UMKM yang sudah mendapatkan stimulus, mereka bisa menggunakannya untuk berdagang melalui platform market place yang ada. Apalagi tren berdagang on-line saat ini semakin meningkat. Cukup memilih barang melalui smartphone, pembayaran on-line, dan barang diantar langsung ke rumah. Dengan digitalisasi UMKM tentu akan berdampak terhadap sektor transportasi, khususnya layanan antar dan kargo.

Baca Juga: Fokus Menciptakan Stimulasi

Lanjut baca

Topic

Tarik Boleh Asalkan untuk Usaha

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

BRI menyalurkan program bantuan produktif dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang hanya boleh ditarik untuk kegiatan usaha.

 

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro mulai pertengahan Agustus lalu. Program bantuan bagi 12 juta pelaku usaha mikro ini bertujuan untuk menekan dampak pandemi virus korona agar kegiatan ekonomi dapat kembali menggeliat.

Untuk tahap awalnya bantuan akan diberikan pada 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 22 triliun. Adapun data pelaku usaha mikro penerima program bantuan produktif ini salah satunya berasal dari data perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank Himbara yang mendapat tugas untuk menyalurkan BPUM kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria.

Baca Juga: BRI Siap Dukung Digitalisasi Desa

Direktur Utama BRI Sunarso mengemukakan, pihaknya telah melakukan verifikasi nasabah yang dapat memperoleh BPUM dari pemerintah, membuat kriteria, menyiapkan data dan juga sistem penyalurannya. Nasabah yang dapat memperoleh bantuan produktif ini memiliki rekening tabungan dengan saldo kurang dari Rp 2 juta dan juga sedang tidak mendapatkan kredit.

“Identifikasi data nasabah pemegang tabungan Simpedes yang belum mendapat kredit dan saldonya kurang dari Rp 2 juta ada 4,3 juta orang dan dari jumlah itu ada 1,1 juta orang yang bisa menerima lebih dulu. Selebihnya kami lakukan verifikasi by name by address,” jelas Sunarso dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

Adapun mekanisme penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini dengan cara menyalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. BRI juga mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

“Bantuan produktif ini boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha. Kami telah menyiapkan formulir bagi nasabah penerima bantuan yang ingin mengambil dananya,” jelasnya.

BRI mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kredit mikro mulai tumbuh

Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (6/8), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan saat ini kegiatan ekonomi di sentra-sentra UMKM mulai bergerak lagi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM sehingga perlu dukungan untuk percepatan pemulihan sektor usaha.

Baca Juga: BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

Fokus kegiatan tenaga pemasaran mikro BRI selama April hingga Mei yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan 20 persen ekspansi kredit. Pada Juni, kondisi mulai bergeser menjadi 76 persen ekspansi kredit sedangkan restrukturisasi kredit hanya 24 persen.

Kegiatan ekonomi para pelaku UMKM yang mulai meningkat ini mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI tumbuh kembali.

“Di Semester I 2020 BRI telah menyalurkan KUR Rp 56 triliun untuk 2 juta nasabah yang 59,3 persennya disalurkan ke sektor produksi. Ini setara 47 persen dari target KUR tahun ini senilai Rp 102,2 triliun. Kami optimistis mampu capai target dari pemerintah,” papar Supari.

Pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk mendukung percepatan pemulihan UMKM, salah satunya melalui skema pinjaman baru yaitu Kupedes Bangkit yang baru diluncurkan. Produk ini bertujuan membantu nasabah mikro existing BRI yang tengah mengalami penurunan usaha dan membutuhkan modal kerja tambahan guna menghadapi transisi di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Kupedes Bangkit memberikan tenggat waktu (grace period) pembayaran pokok selama enam bulan pertama, sehingga nasabah cukup membayar bunganya saja. Pemberian tenggat waktu ini agar debitur dapat mengoptimalkan tambahan modal untuk fokus meningkatkan kembali kapasitas usahanya. Pinjaman ini juga meringankan beban para pelaku UMKM karena bebas provisi dan administrasi.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Jakarta, Majalahpajak.net – Qasir, perusahaan rintisan (startup) yang bergerak sebagai penyedia platform point of sales (POS), menjalin kerja sama dengan Grab melalui layanan Grabfood miliknya....

Breaking News1 hari lalu

Rekening Digital Kebobolan Gara-gara ‘Call-center’ Gadungan

Jakarta, Majalahpajak.net – Kasus pembobolan rekening bank berbasis aplikasi digital kembali terjadi. Akhir pekan lalu, kasus pembobolan rekening digital dialami...

Breaking News2 hari lalu

Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet untuk Pendidikan, Ini Cara Mendapatkannya

Jakarta, Majalah Pajak – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota data internet bagi peserta didik dan  pendidik. Agar penggunaan...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News5 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News6 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News7 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News1 minggu lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News1 minggu lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Populer