Connect with us

Taxpro

Bekerja Maksimal, lalu Tawakal

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Ada tantangan tersendiri menjadi Srikandi. Emma mengarunginya dengan ikhlas bekerja. Menurutnya, pemimpin harus baik hati dan harus berani.

Tanggal 25 November 2019 merupakan hari bersejarah bagi Emma Sri Martini. Hari itu ia dikukuhkan menjadi direktur keuangan PT Pertamina (Persero) atau Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebelum itu, perempuan kelahiran Majalengka, 22 Maret 1970 ini terbukti cakap memimpin beberapa institusi dan perusahaan pelat merah.

Saat krisis moneter tahun 1998, Emma menjadi group head Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tahun 2002, di usia 32, ia naik menjadi senior vice president di BPPN. Setelah BPPN dibubarkan tahun 2004 atau dua tahun setelah menduduki posisi itu, Emma lalu diangkat sebagai direktur keuangan dan support di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) hingga 2009.

Di periode yang sama, ia juga menjadi komisaris di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Tak cuma itu, sarjana Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) ini didapuk sebagai Direktur Utama di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sejak perusahaan ini dibentuk pada Februari 2009. Ia menjabat orang nomor satu di sini hingga tahun 2019, saat masa jabatannya habis.

Kelak, Emma diminta Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi direktur utama Telkomsel. Tak sampai setahun menjabat, Emma diminta Erick Thohir menggawangi direktorat keuangan Pertamina hingga kini.

Kepada Majalah Pajak, Emma menuturkan bahwa pada mulanya ia merasa tidak siap menerima amanah di perusahaan holding BUMN sebesar Pertamina. Bahkan, tak pernah terpikirkan sebelumnya ia akan bertugas di perusahaan energi yang penuh tantangan dan sorotan ini.

“Di satu sisi saya senang mendapat recognition, tapi di sisi lain itu amanat yang sangat berat. Sebenarnya kalau pressure saya enggak terlalu bother, saya lebih bother manakala enggak bisa deliver apa yang menjadi ekspektasi mereka,” ungkap Emma saat ditemui di kediamannya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/3).

Kepercayaan dirinya berderap setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu sosok yang sangat ia hormati, memotivasinya.

“Ibu Ani bilang, kalau permasalahan Pertamina dan PLN sudah dibereskan, maka 50 persen urusan BUMN itu selesai. Karena, dua BUMN itu paling strategis. Jadi, itu yang membuat saya termotivasi, meskipun sebetulnya jauh dari ekspektasi ingin join ke sektor ini,” ucapnya.

Amanah Pertamina

Emma menjalankan tugasnya dengan awal yang pelik, membenahi kinerja keuangan perusahaan yang merosot di tengah pandemi Covid-19. Dengan berbagai strategi dan langkah kebijakan manajemen, Pertamina Group akhirnya berhasil membukukan setoran pajak Rp 92,7 triliun di tahun 2020.

Capaian ini memang tidak sebesar setoran tahun 2019 yang mencapai Rp 128,67 triliun. Meski demikian, Emma menilai setoran pajak itu menunjukkan Pertamina masih bisa menjadi institusi penyumbang pajak terbesar, walau terhadang pandemi.

Sebagai bagian direksi, ia juga diamanahi mengawal proses transformasi internal yang telah berjalan sejak 2020 melalui restrukturisasi bisnis, kultur, sikap, dan tingkah laku. Emma menilai, Pertamina harus menjadi figur institusi yang rendah hati dan bersahabat karena telah lama memonopoli pasar dan memosisikan dirinya di atas konsumen.

“Pertamina harus memosisikan dirinya sejajar dengan customer, ini persepsi yang harus ditekankan. Bukan hanya sebagai institusi penjual produk-produk, tapi juga sebagai institusi yang adorable buat customer, masyarakat, negara, dan karyawan,” katanya.

Emma menyebut, transformasi organisasi juga dilakukan dengan mengubah struktur organisasi agar menjadi institusi yang lebih agile, independen, objektif, transparan, dan less bureaucracy.

Amanah lainnya yang tak kalah penting adalah mengawal integrasi data perpajakan sebagai salah satu bentuk transformasi digital di proses bisnis.

Sebagai pelopor BUMN yang melaksanakan integrasi data perpajakan sejak 2017, Pertamina telah mengembangkan banyak fitur pendukung integrasi data perpajakan di antaranya GL Tax Mapping, e-Bupot Unifikasi, serta Operational Data Storage dan e-Tax Monitoring yang dapat digunakan DJP melakukan assessment pendahuluan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Pertamina sebelum SPT dilaporkan.

Sementara di tahun ini, pihaknya menargetkan enhancement fitur-fitur pendukung dapat dituntaskan, dan integrasi data perpajakan segera digulirkan ke anak dan cucu perusahaan.

“Sekarang kami sudah naked di depan DJP. Jadi, harusnya, kan, tidak ada koreksi pajak karena early assessment, semuanya sudah harus di-resolve di depan,” kata Emma.

Tercapainya Pertamina menjadi Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan perpajakan tertinggi baik formal maupun materiil, akan jadi dukungan kuat bagi kemajuan Pertamina menuju perusahaan energi berkelas dunia yang efisien, efektif, dan transparan dengan good governance yang tinggi.

Di sisi lain, Emma juga berharap Pertamina mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah selaku pemegang saham, agar Pertamina mampu berkontribusi lebih banyak lagi kepada negara melalui setoran dividen dan pajak. Apalagi, Pertamina memiliki alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang nilainya meningkat setiap tahunnya untuk membiayai proyek strategis nasional (PSN) seperti termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Tahun ini, Pertamina mengalokasikan capex sebesar 10,7 miliar dollar AS yang diprioritaskan untuk revitalisasi kilang (RDMP), pengembangan lapangan gas, terminal BBM dan LPG, dan jaringan gas kota. Tentu, ini akan menyerap amat banyak pekerja sekaligus menciptakan efek pengganda. Menurut Pertamina, ada 1,3 juta pekerja yang terlibat langsung dalam PSN, dan sekitar 20 juta orang yang terdampak oleh efek pengganda.

“Pemerintah sangat concern terhadap kinerja dan tingkah laku Pertamina, karena apa yang diperbuat Pertamina baik langsung ataupun tidak langsung akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Jadi, whenever supported more, kami harus giving back even more to this country.”

Kesetaraan gender

Bicara soal female leaders, Emma akui bahwa kesetaraan gender masih menjadi isu di tubuh BUMN. Untuk itu, Erick Thohir kembali menggiatkan Srikandi BUMN menjadi program prioritas BUMN.

Komunitas perempuan BUMN ini akan memiliki tujuh program di antaranya pemberdayaan sosial dan edukasi yang akan diterapkan di masing-masing perusahaan. Pertamina, lanjut Emma, dalam waktu dekat akan merilis program turunan bertajuk Pertiwi.

“Buat saya itu bukan sekadar gimmick, tapi betul-betul ada makna yang sangat meaningful agar perempuan bisa berkontribusi. Tidak hanya mendukung sustainability growth perusahaan, tapi juga bisa mendukung perekonomian negara. Harapannya, ke depan akan banyak female leaders yang di-recognize tidak hanya domestik tapi secara internasional,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian BUMN juga menargetkan 15 persen personel direksi di BUMN harus dijabat oleh perempuan di tahun ini, dan 20 sampai 30 persen pemimpin perempuan BUMN di tahun 2025.

Para pemimpin wanita yang kini tengah menjabat seperti Emma dituntut untuk melatih dan menyiapkan talent-talent wanita agar siap menjadi penerus di jajaran direksi. Emma pun bilang, riset membuktikan keberadaan female leaders akan meningkatkan profitability perusahaan sebanyak 20–30 persen. Itu karena perempuan bisa multitasking, cenderung into details, dan punya empati yang membantu ketepatan keputusan.

“Adanya gender equity dalam leadership akan memberikan nuance balancing dalam decision making process. Jadi, kalau di Pertamina, sekarang ada Ibu Nicke dan saya yang memberi warna dalam proses pengambilan keputusan di Pertamina.”

Kiat memimpin

Seringkali dipercaya memegang jabatan tinggi tetap membuat Emma membumi. Bahkan, ia mengaku tidak pernah meminta jabatan agar ia tidak punya utang budi kepada orang lain. Menjalankan setiap tanggung jawab dengan sebaik mungkin adalah prinsip hidupnya dalam berkarier.

I’m not persuading anything. Tugas kita, kan, berbuat semaksimal mungkin. Setelah itu berdoa, selanjutnya tawakal. Manakala target kita enggak tercapai, tapi usaha kita sudah maksimal berarti itu yang terbaik. Kita jangan memaksakan skenario seperti Tuhan yang punya skenario,” ujarnya.

Sementara dalam memimpin, ia selalu fokus berbuat untuk kemaslahatan dan kemanfaatan orang banyak, selalu konsisten antara perkataan dan perbuatan (walk the talk), dan menjadi teladan yang baik.

“Enggak bisa kita jadi good leader manakala tidak memberikan contoh; manakala kita hanya demanding, marahin, ngasih instruksi without giving guidance,” kata Emma. “Jadi, kalau saya kasih disposisi, enggak pernah hanya follow up; selalu ada substitution, dan direction. Capek memang, tapi itulah yang membuat kita menyamakan standar dan kerja berkualitas.”

Tak jarang, ia juga kerap mengingatkan timnya agar jangan pernah berhitung dalam bekerja, agar tidak merasa ditindas. Ia pun percaya, dengan selalu berbaik sangka dan memberikan segala sesuatu dengan ikhlas akan berbalik kepadanya.

“Ikhlas saja, kita enggak akan pernah terzalimi. Allah itu sudah Mahaadil, Maha Rewarding. Bahwa reward-nya datang sekarang atau later on jangan dipikirin. Saya believe, universe yang akan giving back to us. Positive thinking, insyaAllah, Allah akan melindungi kita.”

Emma juga kerap mengutip kalimat film Cinderella “Be kind and have courage”, yang ia jadikan pedoman sebagai pemimpin.

Be kind-nya tetap, have courage-nya harus, karena jadi pimpinan enggak bisa pleasing everybody. Kita harus men-decide what is the best to this institution. Karena berpikirnya harus holistik, enggak bisa hanya parsial,” imbuhnya.

Untuk terus membuka wawasan, setiap hari, Emma meluangkan 30 menit untuk membaca. Di waktu senggang, Emma akan menonton film barat dan Korea dan berkumpul dengan keluarga tercinta.

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Taxpro

Lentur Karena Paham

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ia menekankan kepada timnya untuk memahami proses bisnis perusahaan sehingga mereka dapat menyumbangkan peran dan pandangan yang bermanfaat.

Menempuh lebih dari enam dekade di industri energi, PT Pertamina (Persero) atau Pertamina dengan beragam anak usahanya mengukuhkan diri sebagai perusahaan dengan bisnis terintegrasi mulai dari hulu, antara, juga hilir. Berkat sistem internal yang mumpuni dan terpadu antarperusahaan, Pertamina hingga kini terus berevolusi dan berinovasi demi kemandirian dan ketahanan energi nasional.

PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu anak perusahaan yang diandalkan di sektor hilir. Didirikan pada tahun 1997, PT Pertamina Patra Niaga berfokus pada perdagangan bahan bakar minyak (BBM) untuk industri, pengelolaan BBM, pengelolaan armada/fleet, pengelolaan depot dan teknologi, serta perdagangan non-BBM.

Tax Manager PT Pertamina Patra Niaga Hangga Surya Prayoga yang bergabung di perusahaan ini sejak lima tahun lalu, merasa beruntung bisa turut mewarisi sistem administrasi pajak perusahaan yang sangat baik.

“Sistem dan tata kerja yang dibuat oleh Tax Manager sebelum saya sudah baik dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga masih kami gunakan sampai saat ini. Jadi, kalau untuk operasional sehari-hari sudah betul-betul bisa auto-pilot, sistemnya sudah menjamin bisa terkendali dan terkontrol—kontrolnya juga berlapis. Suatu keberuntungan karena legacy dari senior-senior kami bagus,” kata Hangga saat berbincang dengan Majalah Pajak di Northfield Coffee & Resto, Cempaka Putih, Jakarta Utara, Senin (15/2).

Di sisi lain, fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang telah banyak berbenah secara sistem, juga memudahkan pekerjaannya terlebih saat pandemi Covid-19 menerpa, dan pemerintah daerah mengharuskan kapasitas pegawai yang bekerja hanya 25 persen. Dengan adanya berbagai aplikasi on-line seperti e-Bupot, e-Faktur, dan e-Filing; juga platform komunikasi yang responsif, bekerja dari rumah bukan halangan pihaknya menjaga kepatuhan pajak perusahaan.

“Kami sempat merasakan akhir tahun lalu, permintaan EFIN untuk NPWP cabang dapat dibantu oleh AR (account representative) lewat e-mail. Pagi hari e-mail dikirim, sorenya kami sudah dapat balasan. Jadi, dukungan besar salah satunya dari DJP untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) supaya kepatuhannya terjaga,” ungkapnya. 

Bersiap integrasi data

Pun dengan tahapan integrasi data perpajakan (IDP) yang tengah berproses di beberapa anak perusahaan Pertamina. Menurut Hangga, program IDP merupakan bentuk transparansi yang bakal berujung efisiensi di kedua pihak, baik DJP dan WP. DJP bisa melihat transaksi, data keuangan, dan data pajak perusahaan secara real time, sehingga perusahaan bisa langsung melakukan pembetulan bila ada koreksi.

Hangga pun senang, PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak perusahaan bisa menjadi bagian dari terobosan dunia perpajakan ini. Pasalnya, saat ini pihaknya masih mengerjakan sejumlah pekerjaan secara manual seperti ekualisasi dan rekonsiliasi pajak, juga drafting SPT.

“Proses-proses manual itu nantinya akan by system. Dengan scope perusahaan semakin besar, kami pengin sistem dan monitoring-nya lebih baik,” imbuhnya.

Perusahaan ini, lanjut Hangga, akan membutuhkan infrastruktur software dan hardware saat persiapan IDP karena proses bisnis antara Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga berbeda.

“Bisa jadi setup ERP (Enterprise Resource Planning)-nya beda, sehingga SOP dan tata kerjanya beda. Jadi, kami bikin analisis gap-nya, dan cleansing data supaya nanti set up-nya lebih lancar. Mungkin go-live IDP di Patra Niaga masih perlu waktu, tapi setidaknya kami berproses untuk bisa jalankan itu,” tutur alumnus PKN STAN ini.

Hangga pun membayangkan, DJP bisa mengikuti jejak otoritas pajak di beberapa negara yang memberikan sertifikasi sistem ERP. Sehingga, WP memiliki keyakinan sistem yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan pajak di Indonesia. Jika DJP saat ini telah mengizinkan PJAP dan ASP sebagai mitranya, tidak menutup kemungkinan DJP juga memberikan sertifikasi atas aplikasi ERP yang end to end. Hal ini bisa menjadi stimulus untuk industri penyedia aplikasi digital ini.

“Dalam pikiran saya, WP akan terbantu. Misalnya ada ERP merek A, modul pajaknya sudah disertifikasi oleh DJP bahwa sistem ini sudah comply, sehingga automasinya pasti sesuai ketentuan pajak. Biarkanlah pihak swasta yang membuat, DJP cukup kontrol dengan pemberian sertifikasinya saja. Kalau ada aturan baru, tinggal kasih patch update-nya.”

Mantan fiskus

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Hangga acapkali memacu kepercayaan diri timnya untuk menggunakan sistem internal yang telah disusun dengan baik. Kalaupun ada perubahan, itu dilakukan karena adanya penyesuaian dari aturan-aturan atau sistem baru yang dikeluarkan DJP.

Pengalaman Hangga menjadi insan DJP selama 12 tahun bisa membantunya membuat administrasi internal perusahaan yang seirama dengan keperluan DJP.  Prinsipnya adalah agar penyajian data perpajakan mudah dipahami oleh fiskus.

“Dari pengalaman itu, kami bikin ready to audit documentation—berisi dokumen pendukung seperti kontrak, invoice, atau end to end documentation—dalam satu hardisk. Dari situ, akhirnya teman-teman jadi paham polanya. Fiskus juga jadi lebih mudah memahami proses bisnis Wajib Pajak.”

Hangga yang hobi bersepeda ini merasa, perbedaan persepsi mengakibatkan adanya gap antara WP dengan petugas pajak. Saat fiskus mengacu pada prosedur baku tanpa mau mengerti proses bisnis WP, kesalahpahaman dapat terjadi. Beda persepsi juga bisa terjadi lantaran ada peraturan yang multitafsir.

“Kadang-kadang, karena salah paham itu bisa jadi terbit ketetapan pajak yang enggak pas. Artinya, kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik supaya enggak ada salah paham. Kita juga bisa diskusi tentang permasalahan dan proses bisnis baru di perusahaan, tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Justru lebih bagus kalau kita terbuka ke DJP. Jadi, advice-advice dari tim waskon (pengawasan dan konsultasi) bisa menjadi bahan pertimbangan kami.”

Tidak antisalah

Sebagai Tax Manager, Hangga sering mengingatkan timnya bahwa ia tidak antisalah. Apalagi, undang-undang pajak mengakomodasi kekhilafan melalui pembetulan. Menurutnya, kesalahan dan kekeliruan itu normal saja, yang lebih perlu diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki dan memastikan kesalahan tersebut tidak terulang lagi.

“Dalam menyusun administrasi perpajakan yang baik, jalani saja enggak usah takut salah. Masih ada mekanisme pembetulan bahkan pengungkapan ketidakbenaran. Ketika dapat imbauan dari AR, kami akan review apakah memang terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kalau memang keliru, ya, kami bikin pembetulan. Jadi enggak perlu takut salah, karena DJP itu pemaaf,” urainya.

Ia pun menekankan kepada timnya agar memahami keseluruhan proses bisnis di perusahaan. Pajak merupakan konsekuensi dari kegiatan usaha, sehingga perlu pemahaman mendalam atas proses bisnis dan transaksi.

“Karena kita di ujung proses bisnis dan pajak merupakan salah satu konsekuensi kegiatan usaha. Kita harus mengerti semuanya dari bagaimana kita memperoleh revenue, membebankan biaya, metode penyusutan, sampai akhirnya menghitung penghasilan kena pajak dan jumlah pajak terutang.”

Mengerti proses bisnis menurutnya juga akan membiasakan timnya mempermudah pekerjaan bagian lain, fleksibel dan solutif dalam pekerjaannya. Misalnya, saat ada kontrak baru yang harus di-review dengan klausul atau proses bisnis baru, bagian pajak harus bisa memberikan beberapa alternatif perlakuan pajak yang bisa digunakan manajemen memulai kerja sama.

“Pajak itu bukan penghenti sebuah kegiatan usaha atau proses bisnis. Oleh karena itu kami berikan beberapa alternatif, nanti si business user yang menentukan dengan berbagai macam masukan dari pihak lain,” jelasnya.

Hangga dan timnya juga tak segan mengedukasi customer dan vendor yang membutuhkan masukan terkait pajak. Beragam diskusi seputar bukti potong, bukti pungut, pembuatan faktur dengan benar dan permasalahan perpajakan lainnya sering dilakukan. Ia ingin ketaatan pajak terjaga baik di internal maupun dengan pihak eksternal sebagai mitra usaha.

“Kami selalu bilang terutama sama vendor kalau isi SPT harus benar, karena bukan cuma masalah koreksi tapi arahnya bisa ke pidana. Saya juga pengin teman-teman disiplin pajak. Pajak itu, mengatur terkait tenggat waktu, ketepatan formulirnya, dan ketepatan permohonan.”

Hangga mengutip dialog dalam The Godfather, saat Don Vito Corleone menasihati anak buahnya dengan kalimat “A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man”. Sebagai tanda kepedulian, Hangga kerap mengingatkan timnya untuk selalu mementingkan keluarga.

“Mereka, kan, kerja buat keluarga. Saya jarang perintahkan lembur karena seharusnya kerja yang efektif itu enggak perlu lembur, kecuali ada hal luar biasa yang mendesak seperti ada gugatan yang cuma 14 hari waktunya. Tapi, kalau proses sehari-hari melakukan lembur, itu lucu.”

Di sisi lain, Hangga juga menciptakan hubungan profesional berasaskan kekeluargaan dengan timnya. Selama penerapan kerja dari rumah (WFH), ia tetap berkomunikasi baik secara virtual atau bertemu di suatu tempat dengan timnya. Topik yang dibahas pun macam-macam, tak melulu soal pekerjaan. Kadang, Hangga juga mengundang teman dekatnya di DJP untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan timnya.

“Walaupun WFH, kami suka bikin pertemuan, kalau enggak hadir bisa melalui telekonferensi. Kami juga saling kunjung-mengunjungi. Saya punya tim yang solid, saling support baik di pekerjaan maupun yang lain.”

Di waktu senggang, Hangga biasa menikmati kegiatan berkendara bersama komunitas motor di kantornya, Patra Bikers Club. Komunitas ini merupakan wadah bertemunya pencinta roda dua yang melakukan ragam kegiatan tanpa mengenal usia dan jabatan.

“Klub motor tapi motornya bebas, gak beda-bedain harus motor apa. Pokoknya, kami happy-happy saja berkumpul, touring, dan melakukan bakti sosial. Tapi, sudah hampir setahun ini kami enggak kemana-mana (touring), hanya kegiatan amalnya tetap jalan waktu pandemi ini,” pungkasnya.

Lanjut baca

Taxpro

Serius tapi “Nyantai”

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Terbuka, perhatian dan terus memberikan motivasi pengembangan diri kepada tim jadi kiatnya memimpin divisi pajak.

Dulu, antrean panjang dan mengular nasabah di depan teller menjadi pemandangan biasa di sebuah bank. Seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang; tingkat kompetitif yang tinggi; dan perubahan pola perilaku masyarakat, perbankan berlomba-lomba mengembangkan berbagai sistem pelayanan agar nasabah tak perlu mendatangi bank.

Internet banking, mobile banking, branchless banking, hingga uang elektronik menjadi sesuatu hal yang lumrah saat ini. Layanan perbankan digital ini bahkan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Salah satu bank yang secara konsisten melakukan pengembangan digital baik secara bisnis maupun produk layanan adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga). Bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini juga dikenal sebagai pelopor revolusi digital di industri jasa keuangan.

Mulai dari bank pertama yang meluncurkan ATM pada 1987, pelopor layanan perbankan on-line di tahun 1991, hingga peluncuran Online TD pertama melalui CIMB Clicks—sekarang OCTO Cliks—pada 2014. Berbagai produk digital banking ini tentu menjadi lompatan besar bagi industri perbankan untuk membuat layanan nasabah menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Terbaru, pada Mei 2020 CIMB Niaga meluncurkan OCTO Mobile yang dibuat dan dikembangkan oleh insan CIMB Niaga. Super App yang menyediakan fitur lengkap ini kian terasa manfaatnya di masa pandemi kala aktivitas masyarakat serbaterbatas.

Berbagai inovasi mengantarkan CIMB Niaga meraih penghargaan The Most Helpful Bank during COVID-19 in Indonesia dari lembaga riset The Asian Banker pada Juli 2020. Head of Tax Management PT Bank CIMB Niaga Tbk. Iwan Pujiharto mengatakan, CIMB Niaga merupakan perusahaan yang cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi.

“Dari saya join di CIMB Niaga di tahun 2013, memang sudah mengedepankan digitalisasi. Manajemen juga sudah lebih terbuka dan sangat support karyawan-karyawan milenial yang berinisiatif mengembangkan digital CIMB Niaga untuk memudahkan dan memuaskan nasabahnya,” tutur Iwan saat berbincang dengan Majalah Pajak di bilangan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).

Automasi

Sistem yang memadai pun ia rasakan di internal perusahaan. Sejak awal pandemi dan pemberlakuan kerja dari rumah, pegawai CIMB Niaga diberikan kemudahan sistem, akses, dan sarana bekerja.

Sebagai kepala divisi pajak, Iwan juga diberi keleluasaan untuk membuat sistem kerja yang memadai dan dapat memacu efektivitas kinerja serta efisiensi, seperti automasi pelaporan bukti potong, VAT (PPN), dan corporate income tax (CIT).

“Kami banyak didorong manajemen agar pekerjaan yang manual-manual untuk dapat diautomasi. Alhamdulillah, segala sesuatu yang sifatnya automasi di-support manajemen.”

Cek silang

Dalam menjalankan tugasnya, tak jarang Iwan berhadapan dengan beragam isu pajak, seperti perbedaan pengenaan tarif pajak, perbedaan penghitungan pajak baik dengan pihak ketiga maupun dengan kantor pajak.

“Banyak sih benturan-benturan dengan pihak ketiga, biasanya kami sikapi dengan minta penjelasan dari masing-masing KPP agar kami punya basis. Kami analisis bersama konsultan pajak kami untuk melihat risikonya atau dampak pajaknya. Dari hasil itu, baru kami memutuskan posisi yang akan kami terapkan.”

Iwan juga beberapa kali menangani dispute dengan kantor pajak. Iwan bilang, sebaiknya untuk kasus-kasus pajak yang dimenangkan oleh Wajib Pajak di pengadilan pajak dan Mahkamah Agung, tim pemeriksa pajak tak perlu terus-menerus melakukan koreksi pada saat pemeriksaan. Di sisi lain, ia ingin agar DJP dan Kemenkeu bisa mengajak pelaku industri perbankan berdiskusi dan mematangkan peraturan yang terkait dengan transaksi perbankan sebelum dikeluarkan.

Iwan mencontohkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang hingga pertengahan Januari lalu belum ada aturan turunannya. Menurutnya, hal itu membuat pelaku pelaksana aturan ini menjadi bingung atas transaksi-transaksi yang tidak jelas perlakuan pengenaan bea meterainya.

“Kami ingin DJP dalam mengeluarkan ketentuannya itu memang benar-benar terang dan pasti. Jadi, tidak ada multitafsir, bertabrakan antara undang-undang dengan PMK-nya, PP-nya. Akan lebih baik kalau kita bersama-sama bersinergi. Saya yakin, Wajib Pajak apalagi perbankan pasti patuh terhadap ketentuan perpajakan. Karena, kan, bank merupakan lembaga yang harus benar-benar comply dengan semua ketentuan peraturan yang berlaku dan sangat diawasi oleh regulator,” urainya.

Memberi lebih

Meski divisinya selalu berkutat dengan angka, kebijakan pajak, dan peraturan perbankan, Iwan tak pernah merasa terbebani karena ia mengaku selalu menikmati pekerjaannya.

“Saya masuk ke sini menikmati pekerjaan dan lingkungannya, dan selalu fun untuk melakukannya. Apa yang kita kerjakan jangan dijadikan beban, kalau ada tugas ya kita jalani saja. Dan, enggak akan jadi beban anyway kalau dijalankan dengan ikhlas.”

Iwan juga menularkan hal yang sama kepada 11 orang timnya. Membuat lingkungan kerja yang terbuka untuk berdiskusi dan mengembangkan diri. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta ini kerap mengajak timnya berkomunikasi dan berinteraksi untuk meramu konsep kerja yang lebih efisien.

“Saya push tim saya untuk selalu memberikan nilai yang tinggi buat perusahaan—dari kerjanya dan integritasnya.”

Iwan juga menginginkan agar divisi pajak bisa selalu lincah, mau berkeliling dan mengikuti pelatihan tentang pajak atau produk perbankan.

“Kita lihat nih anak aktif atau enggak, kreatif atau enggak. Kalau cuma ngerjain itu (pajak), kan, standar aja hasilnya. Ketika dia mau cross membantu bagian lain, sinerginya berarti ada. Buat saya, cara itu yang akan membuat mereka menjadi bernilai dan ujung-ujungnya memengaruhi KPI (key performance indicator) mereka juga.”

Serius tapi “nyantai”

Iwan pun menganalogikan dirinya sebagai kepala divisi pajak yang serius tapi nyantai. Ya, siapa sangka, di balik pembawaannya yang serius saat bekerja, ia merupakan orang yang terbuka dan easy going. Di hari liburnya, Iwan juga memiliki berbagai hobi seperti sepeda gunung, sepak bola, tenis, golf, dan berkeliling dengan komunitas vespanya.

“Kalau saya ketemu sama beberapa teman-teman yang ngurusin pajak dan orangnya seru-seru, kami suka ngobrolnya sambil diselingi dengan canda. Kalau ketemu banyak orang siapa pun itu juga saya ajak ngobrol. Alhamdulillah, saya mungkin punya banyak kesempatan untuk mencoba hal-hal yang lain dibanding kerja mengurus pajak.”

Tak hanya itu, Iwan rupanya juga mantan atlet softball. Pencapaiannya pada olahraga yang ia tekuni sejak bangku SMA ini pun tak tanggung-tanggung. Iwan bersama timnya pernah meraih medali emas di beberapa turnamen softball, seperti National Junior Tournament 1986; PON (Pekan Olahraga Nasional) di tahun 1989, 1993, dan 1996; serta SEA Games 1997. Hingga saat ini, ia masih dipercaya sebagai Managing Coach tim softball putri Indonesia, dan tim softball putri Jakarta untuk PON.

Lanjut baca

Taxpro

Sukses Kerja karena “Trust”

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Mukhlis Ishak, Vice President Tax PT Freeport Indonesia (PTFI)/ Foto: Rivan Fazry dan dok. PTFI

Divisi pajak merupakan aspek vital dalam bisnis. Dibutuhkan pemimpin divisi yang memiliki nilai dan memastikan kepatuhan pajak terpenuhi.

Tanggal 21 Desember 2018 merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, saat Presiden RI Joko Widodo mengumumkan keberhasilan pemerintah mengakuisisi 51,2 persen saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui seremonial itu pula, PTFI yang beroperasi sejak tahun 1973 ini secara resmi menjadi bagian dari perusahaan holding tambang MIND ID.

Dengan mayoritas saham itu, maka pemerintah Indonesia bisa lebih terlibat dan menentukan pengelolaan perusahaan. Proses-proses transisi dan perubahan pun dijalankan internal perusahaan di berbagai divisi termasuk divisi pajak.

Vice President (VP) Tax PTFI Mukhlis Ishak tak menampik ada sejumlah tanggung jawab yang lebih besar bagi dirinya yang saat itu belum genap setahun ditunjuk sebagai VP Tax, dan PTFI sebagai anggota perusahaan yang baru bergabung dituntut bisa bersinergi dengan anak perusahaan lain.

Salah satu tantangan itu adalah ketika ia diminta menerapkan Integrasi Data Perpajakan PTFI secara cepat—bersama empat anak perusahaan tambang lainnya—dengan Ditjen Pajak.

“Sebetulnya untuk menjalankan integrasi data perpajakan itu otoritas masing-masing perusahaan, tapi tidak butuh waktu lama bagi saya menyatakan untuk bergabung. Karena, kami melihat terdapat nilai-nilai yang sangat strategis jika mengimplementasikan program ini,” tuturnya saat wawancara eksklusif dengan Majalah Pajak di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2020).

Harus benar sejak awal

Mukhlis juga berkeyakinan, dengan integrasi data perpajakan disertai SDM dan sistem perpajakan memadai, PTFI akan menjalankan proses bisnis yang jauh lebih mudah dan efisien ke depannya.

“Integrasi Data Perpajakan akan mengurangi intensitas pemeriksaan, atau, paling tidak mempermudah proses pemeriksaan. Dengan demikian, resource yang kami miliki bisa lebih difokuskan pada area-area yang dapat meningkatkan kualitas level of compliance lebih maksimal dibandingkan sebelumnya,” kata pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah ini.

Tak hanya itu, Proses Integrasi Data Perpajakan juga mengubah mindset fokus juga mindset kerja dari after the fact menjadi immediately.

“Dulu, kadang-kadang ada kesalahan administratif yang kemudian membutuhkan perbaikan setelah transaksi itu kami laporkan dalam SPT. Dengan integrasi ini, kita dituntut untuk sejak awal harus benar (do it right the first time), setelah itu pelaksanaannya akan lebih mudah.”

Spirit kerja tim

Walau Mukhlis ditunjuk sebagai VP Tax saat proses akuisisi PTFI tengah berlangsung, ia merasa beruntung karena diberkahi tim nan solid sehingga ia bisa fokus pada nilai-nilai pengembangan individu, yang selaras dengan key behavior nilai-nilai pengembangan MIND ID dan corporate values PTFI. (Corporate value PTFI terdiri atas Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan Excellence—atau disingkat Sincere.)

Key behavior dari nilai pengembangan MIND ID yang pertama, yakni agile, sangat penting untuk diterapkan dalam situasi sulit di masa pandemi Covid-19.

“Hal yang paling penting adalah mempertahankan spirit kerja tim. Kita juga dituntut tetap agile, luwes untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena kita tidak tahu pandemi ini akan ke mana arahnya,” ujarnya.

Key behavior lainnya yakni going extra mile yaitu bekerja melampaui ekspektasi yang diharapkan perusahaan; dan accountable berupa kualitas pekerjaan yang harus dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, penikmat musik rock ini menyampaikan bahwa kunci suksesnya dalam bekerja itu adalah trust, keyakinan yang timbul dari perpaduan kompetensi dan karakter. Pemimpin juga harus memberikan teladan agar anggota tim yakin terhadap pemimpinnya, sehingga dapat melewati tantangan bersama-sama dan mencapai tujuan bersama.

“Betul bahwa kita harus memiliki kompetensi, tapi itu saja belum cukup. Seorang pemimpin harus memiliki karakter dan nilai-nilai kepemimpinan. Perpaduan antara kompetensi dan karakter jika dilakukan secara konsisten akan menciptakan trust, menginspirasi orang lain, dan menciptakan team work yang kuat,” ucapnya.

Mukhlis juga selalu menekankan tiga aspek penting dari Seven Habits-nya Stephen Covey kepada timnya untuk menjadi pribadi yang efektif—yakni proaktif, begin with the end in mind atau selalu memulai sesuatu dengan tujuan yang jelas, dan menerapkan skala prioritas atau first thing first. Menurutnya banyak pemimpin yang gagal karena tidak menerapkan skala prioritas.

Mukhlis juga memaparkan bahwa profesi yang dilakoninya saat ini terbilang unik karena menuntut ketelitian yang sangat detail, sekaligus kemampuan merumuskan dan menyampaikan pesan secara sederhana agar mudah dipahami orang lain. Selain itu, divisi pajak harus memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

“Ketika bekerja di perusahaan besar maupun kecil, kita setia terhadap profesi. Maka, profesi pajak bertujuan memastikan bahwa perusahaan itu memenuhi aspek compliance perpajakan. Jadi, jangan coba-coba menyiasatinya.”

Aktivis kampus

Mengemban posisi penting di sebuah perusahaan global tak membuat Mukhlis gentar. Karakter kepemimpinan yang melekat pada dirinya terbentuk sejak berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mukhlis muda aktif berkecimpung di kegiatan intra dan eskternal kampus dan tercatat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FE-UGM. Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Kongres Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang memberinya kesempatan keliling Indonesia untuk berkegiatan dan berdiskusi. Malahan, ia juga beberapa kali terlibat demonstrasi bersama mahasiswa lainnya.

“Waktu itu masih zaman Orde Baru. Ketika terjadi demonstrasi, banyak isu-isu yang diangkat dan saya terlibat di dalamnya—walau bukan sebagai penggerak. Kebetulan, Yogya pada saat itu masih jadi basis pergerakan mahasiswa,” ungkapnya.

Saat berkuliah, aktivis ini juga telah menaruh perhatian pada industri pertambangan yang dalam sudut pandangnya penuh dengan kontroversi. Berbagai informasi dari berbagai sumber pun diserapnya—tanpa tahu kebenarannya.

“Semua aktivitas yang dilakukan itu membentuk karakter saya, dan ketika bekerja itu sangat membantu saya untuk meniti karier—sebenarnya di mana pun akan sangat membantu,” kata Mukhlis.

Selepas meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1997 dan bekerja di PTFI, ia baru menyadari banyak informasi yang bahkan bertolak belakang.

“Kita jadi mempunyai wisdom untuk mencerna suatu informasi, ‘Oh, ternyata dulu infonya seperti ini, padahal yang benar begini’. Pada saat jadi mahasiswa wisdom itu belum sampai, masih meledak-meledak. Tapi, kita perlu juga kok melalui proses itu.”

Dari Mimika ke Jakarta

Mukhlis memulai karier di divisi Akuntansi PTFI Kuala Kencana, Mimika, Papua. Lokasi yang terpencil dan terbatasnya akses komunikasi pada saat itu tidak memberikannya ruang leluasa untuk bersosialisasi. Maka, tahun 2001, saat Mukhlis pindah ke divisi perpajakan di kantor PTFI Jakarta, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan mengembangkan diri.

Sebagai mantan aktivis, ia melibatkan diri dalam diskusi-diskusi yang membahas isu-isu nasional di bidang pertambangan. Sosok berkacamata ini juga pernah terlibat dalam kepengurusan beberapa asosiasi pertambangan, yakni Ketua Working Group Ekonomi Tambang Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) pada 2009–2012, dan Ketua Komite Pajak dan Keuangan Indonesian Mining Association (IMA) pada 2016–2018.

Tak hanya itu, Mukhlis hingga saat ini aktif mengampanyekan transparansi industri pertambangan melalui Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia. Ini merupakan standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif yang diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. EITI bertujuan memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan dengan mendorong diskusi publik dan partisipasi masyarakat, dalam pengelolaan Industri Ekstraktif. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil (CSO).

“Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan inisiatif ini, maka itu dibentuklah Multi-Stakeholder Group (MSG). Sejak awal saya terlibat dalam memulai proses EITI, dan kemudian ditunjuk menjadi anggota MSG mewakili industri,” terang penyuka buku ekonomi, filsafat, hingga sastra ini.

Berbagai aktivitas dan diskusi yang ia ikuti membuahkan nominasi Asia Tax Director of the Year selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2018–2020) di ajang penghargaan pajak bergengsi yang diselenggarakan oleh International Tax Review.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved