Connect with us

Taxclopedia

Bea Cukai, sejak Dulu hingga Kini

Diterbitkan

pada

Ada sumber penerimaan negara pada APBN yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni bea dan cukai.

Ada pemungutan yang merupakan bagian penting dalam penerimaan negara pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni pemungutan atau penarikan bea masuk dan bea keluar atas lalu lintas perdagangan barang di Indonesia serta pemungutan atas cukai pada produk-produk barang tertentu.

Oleh karena itu, kali ini penulis mengupas secara singkat tapi padat tentang bea dan cukai di negara kita.

Sejak abad ke-16 di Nusantara telah mengenal istilah syahbandar di pelabuhan besar di Indonesia, seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Mereka punya kedudukan sangat penting dalam kegiatan perdagangan sejak zaman kerajaan di Nusantara.

Syahbandar berwewenang menaksir harga barang dagang dan berapa besar pajak yang dipungut dan dikenakan pada suatu barang dagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima bea masuk dan bea keluar atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan dalam wewenangnya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar juga memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat.

Para syahbandar dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung (Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008). Sejak VOC (Kamar Dagang Hindia Belanda) masuk, barulah bea cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas bea cukai (istilah ini acap kali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi bea cukai pada masa Hindia Belanda adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti ‘Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai’. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/cukai).

Bea berasal dari bahasa Sanskerta, dan cukai berasal dari bahasa India. Tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai sementara hanya mengurusi cukai saja.

Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, lembaga ini menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (dahulu: Departemen Keuangan), yang dipimpin oleh seorang direktur jenderal.

Sejarah cukai di Indonesia

 

Pungutan cukai (excise tax) modern pertama kali dilakukan oleh Belanda sekitar abad ke-17. Bentuk pungutan cukai tersebut dilakukan dan dikelola oleh penguasa pada saat itu. Bentuk pungutan cukai lainnya dilaksanakan oleh Inggris melalui perundang-undangan di tahun 1643. Sementara Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk distilled spirits (minuman beralkohol) pada tahun 1791 (Encarta, 2006). Bagaimana dengan cukai di Indonesia?

Sejarah pemungutan cukai pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249. Selanjutnya pungutan cukai lainnya diberlakukan terhadap komoditas tertentu lainnya, sebagai berikut:

  • Alkohol Sulingan, berdasarkan Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92;
  • Bir, berdasarkan Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489;
  • Tembakau, berdasarkan Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517;
  • Gula, berdasarkanSuikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 Nomor 351.

Dalam perkembangannya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut beserta peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan hingga tahun 1995 meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Ini dimungkinkan melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda pasca-Kemerdekaan Indonesia memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, antara lain

  • diskriminatif;
  • objeknya terbatas;
  • tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan;
  • tidak mencerminkan semangat kemandirian.

Pengertian diskriminatif adalah adanya pemberlakuan ketentuan cukai yang berbeda untuk kelima objek cukai tersebut apabila diimpor dari luar negeri, yaitu untuk gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Kondisi lain yang diskriminatif adalah pemberlakuan ordonansi cukai alkohol sulingan eksklusif hanya untuk Pulau Jawa dan Madura saja, sementara wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku.

Disebut objek yang terbatas karena pemberlakuan ordonansi cukai lama hanya terbatas pada kelima jenis barang dan Undang-undang tersebut tidak memberikan kemungkinan adanya perluasan objek cukai. Hal ini memberikan ruang gerak yang terbatas bagi pemerintah untuk menggali potensi penerimaan yang ada, khususnya terhadap komoditas yang harus dikontrol atau dibatasi peredarannya.

Wewenang Ditjen Bea dan Cukai

Sebagai lembaga kepabeanan, Ditjen Bea Cukai telah memberlakukan serangkaian peraturan yang memungkinkan lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan.

Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea Cukai menjalankan tugas dengan beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Pun demikian dengan bidang kepabeanan impor, Ditjen Bea Cukai juga melakukan penyusunan dan pengaturan impor demi mewujudkan iklim usaha yang bersih dan kondusif serta melindungi industri dalam negeri, melalui beberapa dasar hukum, seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor.

Kemudian ada pula Peraturan Ditjen Bea Cukai Nomor PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Untuk Keperluan Industri Kecil dan Menengah.

Ditjen Bea Cukai juga telah melakukan pemusnahan sejumlah barang di seluruh kantor wilayah Bea Cukai. Selain itu, upaya-upaya menggagalkan penyelundupan narkotika juga terus digalakkan oleh Ditjen Bea Cukai.

Ditjen Bea Cukai baru-baru ini juga menjalankan amanat PMK dengan tujuan melindungi industri dalam negeri, khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri yang taat pajak, Ditjen Bea Cukai juga terus melakukan upaya dalam menggagalkan berbagai produk ilegal.

Pertengahan bulan September 2018 lalu, pemerintah lewat bea cukai juga melakukan perubahan aturan impor barang via e-commerce, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Lewat PMK Nomor 112/PMK.04/2018 pemerintah menyesuaikan aturan nilai minimal pembebasan bea masuk (de minimis value) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terkait barang kiriman, dari sebelumnya 100 dollar AS menjadi 75 dollar AS.

Aturan nilai minimal pembebasan bea masuk ini diubah karena Ditjen Bea Cukai menemukan adanya kecurangan yang memanfaatkan de minimis value yang ditetapkan sebelumnya. Ditjen Bea Cukai mengungkap adanya transaksi dari satu pihak yang berjumlah hingga 400 transaksi dalam satu hari, dengan total nilai lebih dari 20.000 dollar AS.

Ditjen Bea Cukai menemukan pihak yang dimaksud melakukan splitting alias memecah barang impor ke banyak dokumen, sehingga nilai transaksi per barang tercatat di bawah 100 dollar AS. Lewat cara splitting ini, pihak tersebut mampu menghindari pengenaan pajak.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, cara-cara splitting ini sangat merugikan perkembangan industri dalam negeri, serta merugikan penerimaan negara. Bagi industri dalam negeri, Pambudi mengungkapkan, praktik splitting yang dilakukan importir nakal ini sangat tidak fair bagi usaha retail dalam negeri yang sudah taat pajak.

Berikut ini adalah sejarah lengkap regulasi Bea dan Cukai di Indonesia:

 

1 Januari 1874 Undang-undang Tarif Indonesia ( Indische Tarriefwet) tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 351 tetapi baru berlaku

pada tanggal 1 Januari 1874. buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia

1882 Ordonansi Bea (Bepalingen Op De Heffing En verzekering Der in En Vitvoerregten-Staatsblad 1882 No.240)
1910 Ordonansi Tarif (Tarief Ordonnantie-Staatblad 1910 N0.628 Jo Staatsblad 1934 No.471)
1 Januari 1934 Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934
1949 Ordonansi Bea Keluar, Staatsblad N0.39
1957 Ordonasi 1957 N0.30, Cabut Ordonansi 1949 Staatsblad No.39
31 Januari 1973 BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973
1 Januari 1980 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1 April 1985 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1989 HS pertama sekali digunakan oleh Indonesia
1992 Amandamen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994)  BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) 1994
1993 Indonesia menjadi contracting party konvensi HS
1996 Amandamen HS ke-2 ( diimplementasikan tahun 1996)

BTBMI 1996

 1 April 1996 UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2002 Amandamen HS ke-3 ( diimplementasikan tahun 2003)

BTBMI 2003

2003 Pengenalan Asean Harmonised Tarif Nomenkelatur (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004)

BTBMI 2004

15 Nopember 2006 UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2007 Amandamen HS ke-4 dan revisi AHTN ke-1 (diimplemtasikan tahun 2007)

BTBMI 2007

2011 Amandamen HS ke-5 dan revisi AHTN ke-2 (diimplemtasikan 1 Januari tahun 2012)

BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2012

 

Referensi :

  • https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/ diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://rumaheksporimpor.blogspot.com/2012/12/sejarah-kepabeanan-indonesia.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021

 

 

Taxclopedia

Optimalisasi Penerimaan Daerah Lewat UU HKPD

Diterbitkan

pada

Foto: Riva Fazry

 

Ada ruang menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi implementasi UU ini perlu sosialisasi masif.

 

Majalahpajak.net – Tampaknya banyak yang tidak tahu bahwa di awal tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2022, diundangkan sebuah produk hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disingkat HKPD.

Tidak banyak media menyoroti produk hukum ini. Pembahasan di linimasa pun juga sangat jarang ditemui, apa mungkin karena Undang-Undang ini hanya bicara hubungan “suami- istri” dalam sebuah keluarga, yakni hubungan pemerintah pusat dan daerah di negara ini, bisa jadi publik pun enggan untuk membicarakannya? Padahal Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergi pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu:

  1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
  2. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah
  3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
  4. harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sistem pajak dan retribusi

Ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan banyaknya penyederhanaan atau restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Hal ini memiliki tujuan untuk

Baca Juga: “Stick and Carrot” Penyelaras APBD-APBN

(i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

(ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;

(iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah;

(iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

PBJT adalah wujud dari PPN yang didaerahkan karena itu tentunya dengan penyederhanaan ini akan menjadi lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturannya oleh pemerintah daerah setempat. Bila dulu populer dengan istilah Pajak Restoran, Pajak Hotel maka dengan istilah baru semua jenis pajak itu disebut dengan PBJT yang terdiri atas

  1. Makanan dan/ atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

TKD

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Penulis melihat adanya ruang yang sangat menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, katakanlah PPh di mana pemerintah pusat sangat berbaik hati membagi hasil penerimaan beberapa jenis PPh ke Pemerintah Daerah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Orang Pribadi. Meskipun ini bukan hal baru dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pembagian DBH PPh yang mencapai 20 persen merupakan anugerah untuk daerah tersebut tanpa perlu melakukan effort yang cukup besar. Sebab, semua aktivitas pengumpulan pajak sudah dilakukan oleh otoritas pajak nasional, yakni Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah nya di setiap provinsi dan kantor pelayanan pajaknya di setiap kabupaten/kota.

Pemerintah daerah mungkin bisa ikut membantu terealisasinya rencana penerimaan PPh daerah tersebut dengan memberikan akses yang luas untuk para fiskus dalam menggali potensi PPh di daerahnya. Akses yang paling utama tentu adalah data dan informasi tentang Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan yang tinggal di daerah tersebut.

Selain PPh, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) tetap diberikan 100 persen untuk Pemerintah Daerah dan ditambah DBH untuk Cukai dari tembakau yang tetap dipertahankan.

Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, DBH-nya akan meliputi (a) kehutanan, (b) mineral dan batu bara, (c) minyak bumi dan gas bumi,  (d) panas bumi, dan (e) perikanan, yang kelimanya tentu juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan DAU dan DAK, dilakukan reformulasi, yakni pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat untuk DAU. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antardaerah.

Utang dan sinergi

Sesuai UU HKPD, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan kreatif dengan menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah. ini merupakan sebuah terobosan kemandirian keuangan daerah. Dan yang menarik adalah skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Meskipun tentu ada batasan dalam melakukan pembiayaan seperti tidak boleh dari luar negeri dan harus mendapat persetujuan DPRD dalam rapat pembahasan APBD. Untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisatanya atau objek kreatif lainnya tentu akan bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah atas instrumen keuangan yang mereka perjualbelikan di masyarakat.

Baca Juga: Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan belanja

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan (a) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, (b) penganggaran terpadu, dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas belanja daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern pemerintah daerah. Dan ini juga sebagai upaya serius untuk menanggulangi inefficiency anggaran yang selama ini terjadi di banyak APBD, belum lagi bicara soal kebocorannya.

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Daerah juga dipersilakan menyimpan surplus APBD-nya (dari hasil PAD) menjadi Dana Abadi Daerah untuk kemudian diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang berisiko rendah. Namun dana abadi ini jangan sampai tercampur dengan dana dari Transfer ke Daerah yang alokasi penggunaannya sudah jelas untuk belanja daerah. Dimana Menteri Keuangan pernah menyatakan total dana mengendap di bank-bank daerah mencapai Rp 200 triliun, padahal dana itu jelas alokasi penggunaannya.

Pada saat UU ini mulai berlaku, peraturan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mereka adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) dan beberapa perubahan pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menyelenggarakan sosialisasi yang masif agar penerapan UU ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama Wajib Pajak di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan payung hukum turunannya (PERDA) yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penulis berharap, adanya penguatan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini akan menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Semoga segera ada penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.

Sinergi kebijakan fiskal nasional ini harus didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi agar layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan berkualitas.

Semoga pengaturan-pengaturan ini memberikan kemampuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lanjut baca

Taxclopedia

Benteng Antiresesi

Diterbitkan

pada

FOTO: ILUSTRASI

 

Hampir setengah penerimaan negara kita tersedot untuk membayar utang. Peran pajak sebagai benteng antiresesi kian diperlukan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Baru-baru ini Bloomberg yaitu penyedia informasi keuangan global merilis hasil survei bahwa Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14, tepat di atas India.

Secara berurutan, menrut survei itu, urutan ke-15 negara yang berisiko terkena resesi adalah Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia dan India.

Selanjutnya kita tahu, Sri Lanka, yang menempati urutan pertama negara berpotensi resesi, ternyata kolaps lebih dulu, dengan menyisakan ketidakpastian politik dan keamanan. Presiden dan perdana menteri negara di Asia Selatan itu mengundurkan diri, karena Sri Lanka gagal membayar utang-utang luar negerinya.

Sri Lanka bangkrut akibat gagal bayar utang luar negeri yang lebih dari Rp 700 triliun dan inflasi lebih dari 50 persen. Salah satu utangnya adalah utang ke China yang semakin menumpuk hingga melampaui 5 miliar dollar AS (Rp 71,7 triliun), yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan.

Di sana kini terjadi pemadaman listrik, harga kebutuhan pokok meroket, dan bahan bakar langka. Lalu, banyak rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting.

Cadangan devisanya turun menjadi sekitar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 22,8 triliun) pada akhir November. Itu jumlah yang hanya cukup untuk membayar impor beberapa pekan.

Yang terbaru, negara adidaya Amerika Serikat secara akademis atau teknis sudah masuk ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Inflasi yang melonjak tinggi, dan indikator terkuat mereka sudah jatuh ke jurang resesi adalah banyaknya warga yang sudah mulai kesulitan membayar tagihan mereka akibat Bank Federal Amerika Serikat menaikkan suku bunganya.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Bagaimana dengan Indonesia?

Mari kita lihat beberapa indikator utama

  1. Tingkat inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia 4,35 persen (yoy) dan 3,19 persen (Januari–Juni 2022). Angka itu timpang secara drastis dengan inflasi di Sri Lanka yang sudah mencapai 50 persen bahkan disebut berpotensi mencapai 80 persen. Artinya, inflasi di negara kita masih masuk dalam kondisi moderat.

  1. Neraca perdagangan (ekspor dan impor)

Neraca perdagangan Indonesia yang surplus karena topangan komoditas yang harganya kini meningkat, yaitu batu bara dan kelapa sawit. Memang komoditas yang kini sangat terdampak secara global adalah komoditas pangan dan energi.

Meskipun kita importir minyak bumi, kita juga eksportir dalam jumlah besar untuk komoditas sawit dan batu bara. Bahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dua komoditas ini sudah mampu membuat realisasi penerimaan di APBN melewati target dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2022.

  1. Neraca pembayaran utang

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB di bawah 40 persn, atau masuk dalam kategori relatif aman. Namun, pertumbuhan utang kita lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak. Komposisi pinjaman luar negeri juga cukup besar. Dua hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk melihat kemampuan bayar utang.

Utang Indonesia hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 7.002,24 triliun, atau setara dengan 38,88 persen PDB kita. Porsi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar 88,20 persen dan 11,80 persen dari pinjaman dari total utang.

Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan pajak sampai dengan semester I tahun 2022. Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy) yang sebesar Rp 887 triliun.

Pendapatan negara per semester I-2022 sudah mencapai 58,1 persen dari target APBN 2022. Adapun target pendapatan negara dalam APBN tahun ini adalah Rp 1.846,1 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau naik 55,7 persen secara yoy. Kemudian, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 167,6 triliun atau naik 37,2 persen secara yoy dari Rp 122 triliun. Jadi, secara total penerimaan perpajakan per semester I-2022 sebesar Rp 1.035,9 triliun atau naik 52,3 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 680 triliun.

Di sisi lain, tahun 2022 ini pemerintah menyiapkan anggaran (1) membayar bunga berjalan sebesar Rp 405 triliun dan (2) membayar cicilan pokok yang akan jatuh tempo di tahun 2022, Rp 443 triliun.

Dengan total pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp 843 triliun dan target penerimaan negara tahun 2022 sebesar 1.846 triliun, maka rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara adalah 45 persen. Artinya, 45 persen penerimaan negara habis terkuras untuk membayar utang saja.

Apa yang ditakutkan?

Satu kata, apa itu? Stagflasi. Stagflasi adalah kondisi perekonomian di mana inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan bahkan menurun.

Konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan terus mendorong naiknya harga energi dan pangan sehingga terjadi inflasi di negara-negara maju, termasuk negara kita dengan harga meningkat, produsen menanggung biaya lebih besar dalam produksi yang membuat mereka (produsen) berkontraksi, mengurangi produksi. Ini menjadi ancaman besar secara global, menimbulkan stagflasi.

Dan sudah kita lihat harga beberapa komoditas di negara kita pun naik, termasuk harga BBM yang mendapatkan subsidi terbesar dari APBN. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, maka risiko kenaikan harga komoditas vital di negara kita seperti BBM diprediksi akan kembali terjadi. Dan ini akan berdampak besar terhadap kondisi perekonomian di negara kita.

Bank Dunia melalui laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2022 memperingatkan terjadinya resesi ekonomi yang disertai dengan inflasi yang tinggi (stagflasi), dipicu oleh pandemi Covid-19 ditambah adanya konflik Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Untuk itu pemerintah harus berhati-hati dan cermat melakukan pengelolaan perekonomian dengan melakukan realokasi subsidi yang tepat guna meredam inflasi.

Sementara itu, Bank Indonesia belum melakukan peningkatan suku bunga acuan, dengan menjaga di level 3,5 persen agar tetap di level yang aman.

Benteng pajak

Tentu saja ujung dari semua kekhawatiran itu adalah ketidakmampuan negara ini membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat luas. Namun kekhawatiran itu bisa berkurang bila penerimaan negara dari sektor perpajakan mampu melampaui target nasional dalam APBN.

Porsi pembiayaan utang yang sudah mencapai 45 persen dari APBN menunjukkan ketergantungan kita yang sangat tinggi kepada penerimaan pajak dalam memperbaiki rasio utang di masa datang. Ini jelas tugas berat bagi insan pajak (Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak) agar mampu memenuhi amanah dan harapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Tidak ada cara lain yang lebih efektif dalam mencegah resesi tentu selain berhemat, mengetatkan ikat pinggang, dan terus mencari sumber-sumber penerimaan negara. Kita tidak bisa berharap terus dari kenaikan harga komoditas. Diversifikasi ekonomi harus segera dilakukan seraya mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas tertentu.

Dan tentu saja, pajak tetap akan menjadi penjaga stabilitas APBN negara ini dengan memasok penerimaan negara atas semua distribusi keuntungan/kekayaan yang dimiliki oleh perorangan maupun entitas (badan hukum) berupa pajak yang harus disetor ke kas negara. Tanpa pajak, negara tak ada.

Lanjut baca

Taxclopedia

Perhatian, Aset Kripto Kena Pajak!

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Apa saja objek pemajakan atas transaksi kripto? Bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya?

 

Majalahpajak.net – Ada tren baru di bidang ekonomi dan keuangan global. Banyak orang tertarik ke dalam tren baru ini sampai pengamat ekonomi memprediksi tren ini akan mengubah sistem keuangan di masa depan. Apa tren baru yang penulis maksud? Apalagi kalau bukan kripto.

Booming kripto ini membuat pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melihatnya sebagai potensi yang sangat besar untuk menyumbang pendapatan negara di sektor perpajakan. Walhasil,  pada medio April 2022 lalu muncul regulasi terkini mengenai pajak aset kripto.

Karena itulah penulis melihat momen yang tepat untuk membicarakan kripto dari sisi perpajakan di negara kita, apa saja yang dijadikan objek pemajakan atas transaksi kripto ini dan bagaimana cara penyelesaian kewajiban perpajakannya akan dikupas tuntas di edisi kali ini.

Apa, sih, kripto itu?

Aset Kripto adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini yang dikenal sebagai cryptocurrency. Nama ini berasal dari gabungan dua kata—cryptography ‘kode rahasia’, dan currency ‘mata uang’.

Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi.

Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan Aset Kripto. Penambang Aset Kripto mencatat transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai.

Meski cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis Aset Kripto yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 Aset Kripto yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak ke depannya.

Sesuai PMK No. 68 Tahun 2022 Pasal 1, yang dimaksud Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Penambangan

Istilah menambang juga digunakan untuk memperoleh aset cryptocurrency ini. Sebab, laiknya menambang emas dengan cara menggali perut bumi, penambang cryptocurrency juga berusaha menambang mata uang kripto dengan cara memecahkan masalah matematika untuk menambah blok baru dalam sistem blockchain. Jadi, cryptocurrency ini ditambang oleh seseorang penambang mata uang kripto.

Penambang cryptocurrency kemudian dapat menjual aset kriptonya dari hasil menambang tersebut dan pembeli mata uang kripto juga dapat memperjualbelikan asetnya.

Menurut PMK No. 68 Tahun 2022 yang dimaksud dengan Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto (mining pool).

Cara menambang

Tentu saja, berbeda dengan menambang emas atau batu bara yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah dan bebatuan, menambang aset kripto dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang terkoneksi internet.

Penambangan crypto menggunakan perangkat komputer khusus untuk memecahkan algoritma atau hitungan matematika dari transaksi mata uang kripto yang dilakukan oleh para penambang (miner). Komputer atau PC yang digunakan untuk menambang cryptocurrency juga harus mumpuni, mengingat ada banyak penambang lain yang juga sedang mengais aset kripto.

Untuk bisa menambang cryptocurrency biasanya diperlukan mesin penambang kripto dengan jenis hardware tertentu, contohnya Antminer S19 Pro atau M30 S++. Perangkat atau mesin penambang kripto atau mesin bitcoin ini biasanya diperjual-belikan di e-Commerce, dengan harga yang relatif cukup mahal. Belum lagi, penambang juga harus memiliki software untuk menambang.

Penambang crypto juga wajib memiliki dompet mata uang kripto untuk menempatkan hasil tambangnya. Penambang kerap bekerja sama dengan penambang lainnya untuk memudahkan pemecahan algoritma.

Pajak transaksi

Pertama, yang harus dipahami bahwa kripto bukan sebagai alat tukar resmi seperti mata uang fiat (baca: uang kertas) yang berlaku di negara kita melainkan merupakan sebuah komoditas yang diperbolehkan diperdagangkan di negara kita. Dalam hal ini perdagangan fisik aset kripto di bawah naungan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam Peraturan No 7 tahun 2020, Bappebti menetapkan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Artinya, hanya platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti saja yang dapat memperdagangkan mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia.

Dalam PMK No. 68 tahun 2022 istilah yang digunakan untuk platform aset kripto yang terdaftar di Bappebti adalah PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yakni pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto.

Kedua, pengenaan pajak terhadap kripto tidak dapat menggunakan aturan PPN secara umum, karena dalam perdagangan biasa dapat terlihat siapa penjual dan pembelinya. Dalam kripto, bila menggunakan mekanisme normal tidak akan bisa dipajaki, karena pelakunya seringkali menggunakan pseudonym (nama samaran) bahkan anonim (tanpa identitas), sehingga tidak terlihat siapa yang bertransaksi namun terlihat secara nyata pergerakannya di market atau pasar.

Dasar pemajakannya berupa PPN dan PPh dilihat dari pergerakan Aset Kripto. Pergerakan Aset Kripto dalam PMK No. 68 tahun 2022 terbagi menjadi tiga (3) objek:

  1. Perdagangan
  2. Layanan Exchanger
  3. Mining

Contoh pemajakan

Perhitungan Jual-Beli Kripto:

Tuan A memiliki 1 koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Nona B memiliki uang Rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang terdaftar di Bappebti. Kemudian Tuan A menjual 70 persen koin kepada Nona B.

Maka Tuan A akan dikenakan pajak PPh Pasal 22 Final dengan perhitungan 0,1% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 140 ribu.

Nona B akan dikenai PPN dengan perhitungan 1% dari 11% atau sama dengan 0,11% x (0,7 koin x Rp 200 juta) = Rp 154 ribu.

Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran.

                                                Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (1)

Perhitungan Swap Kripto (tukar-menukar):

Nona B melakukan penukaran 30 persen koin kripto XX dengan 30 koin kripto YYY milik Tuan C. Ketika mereka melakukan pertukaran harga 1 koin kripto XX adalah Rp 500 juta. Mereka melakukan transaksi di platform kripto yang terdaftar di Bappebti.

Maka Nona B akan dikenai PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 150 ribu. Adapun Tuan C dikenai pajak PPN sebesar 0,11% dari 11% x (0,3 x Rp 500 juta) = Rp 165 ribu.

Pemungutan dan penyetoran dilakukan platform kripto.

                                           Contoh Pajak atas Transaksi Perdagangan (2)

 

Pajak “exchanger”

Contoh layanan jasa dari exchanger dan penghasilannya:

  • jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
  • jasa penarikan dana (withdrawal);
  • penyerahan jasa deposit;
  • penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (e-wallet);
  • penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (e-wallet);
  • jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto

Jasa dan penghasilan di atas merupakan Jasa Kena Pajak pada umumnya sesuai dengan ketentuan mekanisme PPN, seperti pengukuhan PKP, pemungutan PPN dari penerima jasa, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN. Sedangkan Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPh dengan ketentuan dan tarif umum yang berlaku.

Pajak atas ‘mining’

Penambang (miners) melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa:

  • penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (transaction fee), imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
  • penghasilan lainnya.

Kewajiban PPN yang timbul adalah:

– Memungut PPN dengan Besaran Tertentu sebesar 1,1% x nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima, dan Penambang wajib telah dikukuhkan sebagai PKP

Kewajiban PPh:

– Menyetor sendiri PPh Pasal 22 Final sebesar 0,1% x Penghasilan yang diterima atau diperoleh , tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (mining pool)

Bukti pungut

Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto.

Setor dan lapor

 

Penteroran dan Pelaporan oleh PPMSE

Lanjut baca

Populer