Connect with us

Taxclopedia

Bea Cukai, sejak Dulu hingga Kini

Diterbitkan

pada

Ada sumber penerimaan negara pada APBN yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni bea dan cukai.

Ada pemungutan yang merupakan bagian penting dalam penerimaan negara pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia yang dilakukan oleh instansi selain Direktorat Jenderal Pajak, yakni pemungutan atau penarikan bea masuk dan bea keluar atas lalu lintas perdagangan barang di Indonesia serta pemungutan atas cukai pada produk-produk barang tertentu.

Oleh karena itu, kali ini penulis mengupas secara singkat tapi padat tentang bea dan cukai di negara kita.

Sejak abad ke-16 di Nusantara telah mengenal istilah syahbandar di pelabuhan besar di Indonesia, seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Mereka punya kedudukan sangat penting dalam kegiatan perdagangan sejak zaman kerajaan di Nusantara.

Syahbandar berwewenang menaksir harga barang dagang dan berapa besar pajak yang dipungut dan dikenakan pada suatu barang dagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima bea masuk dan bea keluar atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan dalam wewenangnya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Syahbandar juga memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat.

Para syahbandar dikepalai oleh seorang pejabat Tumenggung (Marwati Djoened Poepanegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008). Sejak VOC (Kamar Dagang Hindia Belanda) masuk, barulah bea cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas bea cukai (istilah ini acap kali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi bea cukai pada masa Hindia Belanda adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti ‘Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai’. Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/cukai).

Bea berasal dari bahasa Sanskerta, dan cukai berasal dari bahasa India. Tugas memungut bea, baik impor maupun ekspor, serta cukai inilah yang kemudian memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, bea cukai sementara hanya mengurusi cukai saja.

Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, lembaga ini menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan (dahulu: Departemen Keuangan), yang dipimpin oleh seorang direktur jenderal.

Sejarah cukai di Indonesia

 

Pungutan cukai (excise tax) modern pertama kali dilakukan oleh Belanda sekitar abad ke-17. Bentuk pungutan cukai tersebut dilakukan dan dikelola oleh penguasa pada saat itu. Bentuk pungutan cukai lainnya dilaksanakan oleh Inggris melalui perundang-undangan di tahun 1643. Sementara Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk distilled spirits (minuman beralkohol) pada tahun 1791 (Encarta, 2006). Bagaimana dengan cukai di Indonesia?

Sejarah pemungutan cukai pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249. Selanjutnya pungutan cukai lainnya diberlakukan terhadap komoditas tertentu lainnya, sebagai berikut:

  • Alkohol Sulingan, berdasarkan Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92;
  • Bir, berdasarkan Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489;
  • Tembakau, berdasarkan Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517;
  • Gula, berdasarkanSuikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 Nomor 351.

Dalam perkembangannya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut beserta peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan hingga tahun 1995 meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Ini dimungkinkan melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan ordonansi cukai produk kolonial Belanda pasca-Kemerdekaan Indonesia memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945, antara lain

  • diskriminatif;
  • objeknya terbatas;
  • tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan;
  • tidak mencerminkan semangat kemandirian.

Pengertian diskriminatif adalah adanya pemberlakuan ketentuan cukai yang berbeda untuk kelima objek cukai tersebut apabila diimpor dari luar negeri, yaitu untuk gula, hasil tembakau, dan minyak tanah dikenai cukai atas pengimporannya sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Kondisi lain yang diskriminatif adalah pemberlakuan ordonansi cukai alkohol sulingan eksklusif hanya untuk Pulau Jawa dan Madura saja, sementara wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku.

Disebut objek yang terbatas karena pemberlakuan ordonansi cukai lama hanya terbatas pada kelima jenis barang dan Undang-undang tersebut tidak memberikan kemungkinan adanya perluasan objek cukai. Hal ini memberikan ruang gerak yang terbatas bagi pemerintah untuk menggali potensi penerimaan yang ada, khususnya terhadap komoditas yang harus dikontrol atau dibatasi peredarannya.

Wewenang Ditjen Bea dan Cukai

Sebagai lembaga kepabeanan, Ditjen Bea Cukai telah memberlakukan serangkaian peraturan yang memungkinkan lembaga ini melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan.

Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea Cukai menjalankan tugas dengan beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Pun demikian dengan bidang kepabeanan impor, Ditjen Bea Cukai juga melakukan penyusunan dan pengaturan impor demi mewujudkan iklim usaha yang bersih dan kondusif serta melindungi industri dalam negeri, melalui beberapa dasar hukum, seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor.

Kemudian ada pula Peraturan Ditjen Bea Cukai Nomor PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Untuk Keperluan Industri Kecil dan Menengah.

Ditjen Bea Cukai juga telah melakukan pemusnahan sejumlah barang di seluruh kantor wilayah Bea Cukai. Selain itu, upaya-upaya menggagalkan penyelundupan narkotika juga terus digalakkan oleh Ditjen Bea Cukai.

Ditjen Bea Cukai baru-baru ini juga menjalankan amanat PMK dengan tujuan melindungi industri dalam negeri, khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri yang taat pajak, Ditjen Bea Cukai juga terus melakukan upaya dalam menggagalkan berbagai produk ilegal.

Pertengahan bulan September 2018 lalu, pemerintah lewat bea cukai juga melakukan perubahan aturan impor barang via e-commerce, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 183/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Lewat PMK Nomor 112/PMK.04/2018 pemerintah menyesuaikan aturan nilai minimal pembebasan bea masuk (de minimis value) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terkait barang kiriman, dari sebelumnya 100 dollar AS menjadi 75 dollar AS.

Aturan nilai minimal pembebasan bea masuk ini diubah karena Ditjen Bea Cukai menemukan adanya kecurangan yang memanfaatkan de minimis value yang ditetapkan sebelumnya. Ditjen Bea Cukai mengungkap adanya transaksi dari satu pihak yang berjumlah hingga 400 transaksi dalam satu hari, dengan total nilai lebih dari 20.000 dollar AS.

Ditjen Bea Cukai menemukan pihak yang dimaksud melakukan splitting alias memecah barang impor ke banyak dokumen, sehingga nilai transaksi per barang tercatat di bawah 100 dollar AS. Lewat cara splitting ini, pihak tersebut mampu menghindari pengenaan pajak.

Dalam keterangan resminya, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, cara-cara splitting ini sangat merugikan perkembangan industri dalam negeri, serta merugikan penerimaan negara. Bagi industri dalam negeri, Pambudi mengungkapkan, praktik splitting yang dilakukan importir nakal ini sangat tidak fair bagi usaha retail dalam negeri yang sudah taat pajak.

Berikut ini adalah sejarah lengkap regulasi Bea dan Cukai di Indonesia:

 

1 Januari 1874 Undang-undang Tarif Indonesia ( Indische Tarriefwet) tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 351 tetapi baru berlaku

pada tanggal 1 Januari 1874. buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia

1882 Ordonansi Bea (Bepalingen Op De Heffing En verzekering Der in En Vitvoerregten-Staatsblad 1882 No.240)
1910 Ordonansi Tarif (Tarief Ordonnantie-Staatblad 1910 N0.628 Jo Staatsblad 1934 No.471)
1 Januari 1934 Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934
1949 Ordonansi Bea Keluar, Staatsblad N0.39
1957 Ordonasi 1957 N0.30, Cabut Ordonansi 1949 Staatsblad No.39
31 Januari 1973 BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973
1 Januari 1980 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1 April 1985 (Customs Cooperation Council Nomenclature)
1989 HS pertama sekali digunakan oleh Indonesia
1992 Amandamen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994)  BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) 1994
1993 Indonesia menjadi contracting party konvensi HS
1996 Amandamen HS ke-2 ( diimplementasikan tahun 1996)

BTBMI 1996

 1 April 1996 UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2002 Amandamen HS ke-3 ( diimplementasikan tahun 2003)

BTBMI 2003

2003 Pengenalan Asean Harmonised Tarif Nomenkelatur (AHTN) berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004)

BTBMI 2004

15 Nopember 2006 UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 Kepabeanan Indonesia
2007 Amandamen HS ke-4 dan revisi AHTN ke-1 (diimplemtasikan tahun 2007)

BTBMI 2007

2011 Amandamen HS ke-5 dan revisi AHTN ke-2 (diimplemtasikan 1 Januari tahun 2012)

BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2012

 

Referensi :

  • https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://kwbckepri.beacukai.go.id/sejarah-bea-cukai/ diakses pada tanggal 23 Mei 2021
  • http://rumaheksporimpor.blogspot.com/2012/12/sejarah-kepabeanan-indonesia.html diakses pada tanggal 23 Mei 2021

 

 

Taxclopedia

“Outlook” Perpajakan 2022

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Januari–Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS.

Di awal tahun 2020 pemerintah memutuskan memperpanjang insentif di bidang fiskal untuk menekan laju kontraksi ekonomi yang begitu kuat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan dunia pada umumnya.

Peristiwa itu, bersama sejumlah hal lain menjadi peristiwa besar di dunia fiskal atau perpajakan selama kurun waktu satu tahun. Lebih lengkapnya, peristiwa-peristiwa itu penulis uraikan sebagai berikut ini.

Perpanjangan insentif fiskal

Daya beli masyarakat yang masih rendah membuat pemerintah terus berupaya mendongkraknya dengan memberikan banyak fasilitas pengurangan dan pembebasan fiskal, penulis mencatat dalam PMK No. 9/PMK.03/2021 memberikan perpanjangan insentif fiskal di sektor PPh seperti perpanjangan insentif fiskal PPh Pasal 21 untuk karyawan atau pegawai, insentif PPh Final UMKM tarif 0,5 persen, insentif PPh Pasal 22 Impor, dan insentif pengurangan PPh Pasal 25. Pemerintah bahkan menambah insentif fiskal di sektor Jasa Konstruksi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dengan menanggung PPh yang muncul atas kegiatan jasa tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa bidang usaha Wajib Pajak yang mengalami reduksi tidak mendapatkan insentif fiskal di tahun 2021 karena beberapa pertimbangan.

Tidak cuma itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal atau memperpanjangnya di sektor PPN dan PPnBM seperti pembebasan PPnBM untuk pembelian kendaraan roda empat dengan cc tertentu (s.d. 1.500 cc) sampai 100 persen, kemudian Pembebasan PPN untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai pembeliannya tidak melebihi Rp 2 miliar s.d. Rp 5 miliar dan memberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada PKP berisiko rendah tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu.

Semua fasilitas itu dapat dinikmati oleh para Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan melalui kanal DJPONLINE tanpa harus mendatangi Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sehingga mengurangi tatap muka langsung untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Insentif tersebut terbukti mampu mengerek daya beli masyarakat. Di bidang automotif, misalnya, yang sangat lesu di tahun 2020, menjadi tumbuh positif mendekati penjualan sebelum pandemi. Produsen automotif berani mengeluarkan varian baru untuk konsumen di negeri ini. Pembebasan PPN 10 persen untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga mampu membuat pengembang bernapas. Insentif fiskal di PPh seperti PPh 21 dan PPh UMKM mulai dirasakan dampaknya oleh para peretail. Mal dan pusat perbelanjaan mulai menggeliat.

Yang harus menjadi bahan evaluasi adalah, apakah realisasi insentif fiskal tersebut telah tepat sasaran? Sebab, ternyata banyak WP yang sebenarnya tidak terdampak tapi ikut merasakan insentif, sementara kalangan yang harusnya mendapatkan insentif malah tidak memanfaatkannya. Patut disimak, apakah di tahun 2022 pemerintah akan kembali memperpanjang insentif fiskal ini atau malah menghentikannya, mengingat Indonesia mulai keluar dari zona pandemi Covid-19.

“Berkah” krisis energi

Krisis energi yang melanda berbagai negara dapat menjadi sentimen negatif dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, di sisi lain, itu menjadi sentimen positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Batu bara menjadi ladang penerimaan PNBP (penerimaan bukan pajak) yang luar biasa, ekspor dalam jumlah besar mendongkrak penerimaan Bea Keluar dan PNBP yang mencatat rekor terbesar dan telah melampaui rencana penerimaan negara. PPN pun ikut terdongkrak dari penjualan lokal batu bara untuk konsumsi kebutuhan energi dalam negeri. Kemenkeu mencatat penerimaan PPN batu bara pada Mei 2021 mencapai Rp 439,47 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun lalu.

Pengenaan PPN atas batu bara mulai berlaku sejak November 2020. Pada bulan pertamanya, setoran PPN dari batu bara hanya Rp 48,29 miliar. Pada bulan-bulan berikutnya, setoran PPN dari batu bara terus bertambah seiring perkembangan harga batu bara acuan. Dan tentunya karena tahun 2021 belum berakhir, maka penerimaan negara di sektor PPN masih akan terus berlanjut.

Kinerja ekspor Indonesia selain batu bara juga naik pada Oktober 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor pada bulan laporan sebesar 22,03 miliar dollar AS—meningkat 6,89 persen mtm dari bulan September 2021 yang tercatat 20,61 miliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan surplus Oktober 2020 yang sebesar 14,36 miliar dollar AS, nilai ini naik 53,35 persen YoY.

Nilai ekspor bahkan kembali mencetak rekor tertingginya menggantikan posisi Agustus 2021 yang tercatat 21,43 miliar dollar AS. Rekor ini, selain didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor juga didorong oleh peningkatan harga komoditas, seperti Indonesia Crude Price (ICP), batu bara, minyak kernel, minyak kelapa sawit, karet, tembaga, timah, dan aluminium.

Penulis berpendapat sampai dengan akhir tahun 2021 ini penerimaan pajak yang sudah satu dekade tidak pernah tercapai, berpotensi tercapai di tahun ini.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Serangkaian kontroversi mewarnai disahkannya UU ini, seperti akan dikeluarkannya sembako dari negative list (objek tidak dikenai pajak) PPN, Jasa kesehatan dan hal lainnya—meski ternyata pemerintah menempatkannya dalam jasa yang dibebaskan PPN yang teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan jenis barang atau jasa di luar negative list memungkinkan pemerintah membuat persyaratan spesifik jenis jasa apa saja yang dapat dibebaskan pengenaan PPN-nya, dan juga memberi fleksibilitas pemerintah dalam membuat aturan turunannya tanpa harus melalui rapat dengar pendapat dengan anggota dewan.

Tampaknya UU HPP dibuat dengan mengadopsi suksesnya UU Cipta Kerja atau populer disebut omnibus law, di mana dalam satu rumah besar termuat banyak sekali kamar; satu undang-undang memuat belasan undang-undang lain.

Yang menarik dalam ruang lingkup UU HPP yang berisi undang-undang lama, muncul pula ketentuan baru yang akan diimplementasikan di tahun 2022, yakni Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II dan Pajak Karbon.

Tahun transisi

Tahun 2022 adalah masa transisi implementasi UU HPP yang baru. Selama Januari hingga Juni 2022 sebagian energi DJP akan tercurah untuk menyukseskan program PPS—perlu tulisan tersendiri untuk membahas program ini. Namun, PPS adalah taruhan besar pemerintah: Apakah ia akan mencoreng wajah pemerintahan kita bila ternyata gagal menarik minat masyarakat, atau justru akan lebih sukses daripada program serupa di tahun 2016–2017 lalu.

Yang menarik disimak pula di tahun 2022 adalah implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah terbayang kerumitannya, karena perbedaan struktur data antara NIK dan NPWP pada database DJP. Namun, penulis yakin di April 2022 nanti, program ini akan diberlakukan secara bertahap.

Perlu diingat, untuk melaksanakan amanat UU HPP ini, DJP sudah bersiap melakukan perubahan besar pada sistem inti administrasi perpajakannya, sehingga diharapkan terjadi perbaikan signifikan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus dalam pengawasan terhadap mereka.

Terakhir yang masih menjadi teka-teki adalah implementasi Pajak Karbon. Perlu segera dibuat aturan teknisnya karena ini adalah program baru dan tentunya objek yang disasar juga baru. Jangan sampai ia mengganggu produktivitas sektor industri atau manufaktur yang bergantung kepada bahan bakar fosil ini untuk menjalankan mesin-mesin mereka. Harus ada alternatif yang setara dan murah yang mampu menggantikan bahan bakar jenis ini. Energi terbarukan harus mewujud nyata dan dikonsumsi oleh masyarakat luas di negara ini. Pajak kembali memerankan peran pentingnya sebagai pengatur (regulerend) cara bermain dalam berusaha atau berbisnis di negara kita.

2022, kami datang dengan semangat dan optimisme untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dalam semua bidang kehidupan!

Lanjut baca

Taxclopedia

Negara Ini Bergantung kepada Pajak

Diterbitkan

pada

Kita memang negara besar dan kaya sumber daya alam—tapi kepada pajaklah kelangsungan negara ini bergantung.

Pembaca setia “Taxclopedia”, pernahkah terpikir di benak pembaca sejak kapan sebenarnya negara kita bergantung kepada penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan hidupnya? Padahal, negara Indonesia sangat terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, dari daratan dan perairan serta isinya semuanya terkandung kekayaan alam dalam jumlah yang besar.

Penulis tidak sekadar mengumbar pernyataan rekaan belaka. Ada beberapa fakta yang menguatkan pernyataan. Mari kita lihat infografis dan pemaparan berikut ini.

 

Sebagaimana dilansir pada laman berita CNBC Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/market/20190815165123-17-92302/kejayaan-minyak-yang-padam-ninabobo-bbm-yang-manjakan-ri) ternyata, dulu memang produksi minyak Indonesia terbilang cukup besar. Sejak mulai dieksploitasi pada tahun 1966, produksi minyak dari perut bumi Ibu Pertiwi terus melesat mencapai puncaknya pada tahun 1977. Kala itu, produksi minyak Indonesia mencapai 1,68 juta barel/hari.

Boleh dibilang masa kejayaan industri migas tanah air terjadi pada era 70-an hingga mulai masuk abad ke-21 (awal 2000-an). Pada masa itu, produksi minyak Indonesia terus berada di atas level 1,2 juta barel/hari. Bahkan pada periode 1962–2008, Indonesia masuk ke dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Selain itu, hingga tahun 2003, Indonesia juga masih tercatat sebagai negara net-eksportir minyak. Artinya, neraca minyak Indonesia masih didominasi oleh ekspor, sementara impor lebih kecil. Kondisi tersebut membuat Indonesia diuntungkan oleh minyak bumi dalam perdagangan.

Sejatinya, Indonesia bukanlah negara dengan cadangan minyak yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,02 persen dari total cadangan minyak dunia. Bila terus disedot, minyak Indonesia akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Namun ada hal yang membuat Indonesia begitu bersemangat mengembangkan industri minyak. Salah satunya adalah krisis minyak global. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Timur Tengah memperketat produksi minyak sebagai aksi boikot terhadap Israel mulai tahun 1973. Maka terjadilah peristiwa yang biasa dikenal dengan Oil Boom. Harga minyak mentah di pasar dunia yang pada awal tahun 1970-an hanya sekitar 1,7 dollar AS/barel meroket hingga mencapai 12 dollar AS/barel—naik hampir 10 kali.

Harga minyak yang melonjak ini membuat para pelaku industri berbondong-bondong menggenjot produksi. Membuka lahan-lahan pengeboran, dan berkeliling mencari cadangan minyak baru. Harga minyak masih terus merangkak naik kala itu, bahkan pada tahun 1996 harga minyak sudah mencapai 23 dollar AS/barel. Maka tak heran apabila industri minyak Indonesia melesat saat itu dan menikmati bauran keuntungan yang tidak sedikit.

Kini, masa jaya minyak Indonesia semakin redup. Mulai akhir tahun 90-an, produksi minyak Indonesia terus merosot. Bahkan, per akhir tahun 2007, produksi minyak sudah tidak bisa mencapai 1 juta barel/hari lagi. Per akhir tahun 2018, produksi minyak mentah RI hanya sebesar 772,25 ribu barel/hari. Tren penurunan ini juga masih terus berlanjut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memprediksi tren penurunan ini akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2050. Ini bisa terjadi karena kondisi sumur-sumur minyak yang sudah semakin tua. Semakin lama disedot, produksi minyak di suatu sumur memang lumrah mengalami penurunan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak ditemukan cadangan minyak baru yang cukup besar. Alhasil, produksi minyak Indonesia diprediksi hanya sebesar 513,87 ribu barel/hari pada tahun 2026 dan merupakan level terendah sejak tahun 1996.

Dengan begitu, impor BBM akan mengalir semakin deras ke depannya. Jika dilihat lagi, Indonesia hanya menikmati masa jaya industri minyak selama 20 tahun saja. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukanlah negara kaya minyak (ingat cadangan minyak Indonesia hanya 0,02 persen total cadangan dunia).

Sayangnya, masyarakat Indonesia masih punya pikiran bahwa kita kaya akan minyak. Alhasil, di tengah masyarakat beredar pemahaman bahwa harga BBM harus murah. “Kita, kan, kaya minyak.”

Pemerintah pun seakan mendukung stigma tersebut. Dengan berbagai bauran subsidi, pemerintah sukses membuat harga BBM untuk konsumen retail sangat murah. Setidaknya sejak tahun 2006, pemerintah selalu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk subsidi BBM. Secara rata-rata sepanjang periode 2006–2004 porsi subsidi BBM terhadap total anggaran belanja negara adalah 11,2 persen. Bayangkan, sepersepuluh dari anggaran pemerintah hanya digunakan untuk membuat harga BBM tetap murah bagi masyarakat!

Nah, kembali kepada pertanyaan penulis di awal tulisan, sejak kapan pajak menjadi tumpuan utama bangsa ini dalam menghimpun penerimaan negara, maka penulis segera mencari data dan informasi mengenai APBN sejak jaman PELITA (Pembangunan Lima Tahun) di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan di era sekarang (perhatikan tabel penerimaan pajak 1969/1970–1988/1989).

 

 

Bila ini adalah sebuah milestone maka terlihat penerimaan pajak kurang signifikan dari zaman PELITA I s.d. PELITA IV tetapi naik secara gradual atau bertahap. Di era 1990-an penerimaan pajak menyentuh angka Rp 11 triliun.

Sekarang kita bandingkan dengan penerimaan negara di sektor migas (lihat tabel penerimaan migas dan penerimaan bukan migas 1969/1970–1988/1989).

Ternyata penerimaan negara di sektor migas menjadi primadona pada saat memasuki PELITA II (penerimaan pajak di bawah penerimaan migas). Kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1987/1988. Saat itu penerimaan pajak mulai mengambil alih penerimaan migas. Data dari laman Kemenkeu tentang APBN tahun 1969 s.d. 2000 turut membuktikan ini (lihat tabel alokasi dan realisasi APBN 1969–2000).

 

 

Selanjutnya, penerimaan pajak mulai melewati ribuan triliun sejak tahun 2012 (lihat tabel ringkasan APBN 2011–2015).

 

 

Dan di tahun 2000 sampai dengan sekarang nyata terlihat dominasi penerimaan pajak yang sangat tinggi di APBN dan realisasinya (LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Demikianlah, tulisan ini dibuat kembali untuk menyadarkan mayoritas masyarakat di negeri ini bahwa, tanpa bermaksud mengerdilkan potensi lain, nyatanya negara kita sangat bergantung pada penerimaan pajak melebihi penerimaan bukan pajak, seperti dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, dan PNBP lainnya. Tidak perlu lagi ada perdebatan atau klaim yang mengatakan bahwa ada alternatif nyata sektor selain pajak yang bisa diandalkan pemerintah untuk mengisi kekosongan kas negara.

Lanjut baca

Taxclopedia

Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diterbitkan

pada

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di wilayah pemda. Padahal, peran keduanya amat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah wilayah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD lainnya yang sah adalah (1) hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang tidak dipisahkan, (2) jasa giro, pendapatan bunga, (3) pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan (5) potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola secara mandiri APBD mereka. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pembangunan daerah tersebut.

Pembaca setia “Taxclopedia” mungkin akan sedikit heran dengan munculnya istilah Wajib Pajak Daerah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD, dibandingkan dengan WP yang memiliki NPWP. Secara sederhana penulis akan menjelaskan perbedaan antara Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak dalam tabel berikut:

 

Deskripsi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak
Kewajiban Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Pusat (PPh, PPN & PPnBM, Bea Meterai, PBB sektor P3)
Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Nomor Pokok Wajib Pajak
Relasi Setiap Wajib Pajak Daerah juga terdaftar sebagai Wajib Pajak (Pajak Pusat) Tidak setiap Wajib Pajak (Pajak Pusat) terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah

 

 

Penulis seringkali menyebut Pajak Daerah adalah PPN yang “didaerahkan”, karena secara falsafah pemungutan pajak, Pajak Daerah sifatnya adalah objektif dan dikenakan pada konsumen, baik pribadi maupun badan, yang menikmati produk dan jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau layanan pada suatu daerah. Misal, Pajak Restoran sebenarnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen yang mendapatkan berbagai fasilitas oleh pihak restoran termasuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi, demikian juga pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan yang lainnya.

Namun diberikannya ruang pemajakan daerah kepada daerah tidak berarti daerah atau provinsi leluasa dan bebas untuk menentukan tarif pajak, objek pajak, dan tata kelolanya. Daerah tetap harus mengikuti panduan pemerintah pusat, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah dan petunjuk bagi daerah dalam melakukan implementasi Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada edisi kali ini penulis mencoba memberikan informasi kepada pembaca tentang serba-serbi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari beberapa aspek.

Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU No 28 tahun 2009).

 

Boks: Jenis Pajak Daerah

 

Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok.

 

Pajak kabupaten/kota:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Tarif pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan ketentuan bahwa pada penyerahan pertama sebesar 20 persen, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

– Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.

– Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10 persen.

5) Tarif Pajak Rokok

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

  1. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10 persen.

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 persen.

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen.

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen.

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 persen.

Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

Boks:  Jenis-Jenis Retribusi Daerah

 

Retribusi Jasa Umum

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

 

Retribusi Jasa Usaha

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Kapal
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

 

Retribusi Perizinan Tertentu

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

 

Tata cara penghitungan Retribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemda.

4) Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), di mana di dalamnya paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

– Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;

– Golongan Retribusi;

– Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

– Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Wilayah pemungutan;

– Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;

– Sanksi administratif;

– Penagihan;

– Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

– Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan tersebut diatas, Peraturan Daerah dimaksud juga dapat mengatur mengenai :

– Masa Retribusi;

– Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

  • Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

Penyusunan Perda

Setiap peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembatalan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 157 s.d. Pasal 159, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Rancangan Perda (Peraturan Daerah)

  1. Pajak dan Retribusi Tingkat Provinsi. Setiap rancangan Perda provinsi tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  2. Pajak dan Retribusi Tingkat Daerah. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan.

Pada Perda Provinsi, evaluasi terhadap Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan terhadap Perda Kabupaten/Kota, evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam UU. Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh pemda juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Perda yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan yang tanpa melalui kajian komprehensif.

 

Referensi BOX:

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lanjut baca

Populer