Connect with us

Tax News

Bayar PBB Nontunai di NTB

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Tidak hanya dapat meningkatkan potensi penerimaan daerah, penerapan transaksi PBB nontunai tanpa kontak juga turut menekan penyebaran virus Covid-19.

Untuk memudahkan warga Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Lombok Barat melaksanakan pembayaran PBB, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) dan GoPay melakukan kolaborasi untuk pembayaran PBB secara nontunai—dengan GoPay—melalui fitur GoTagihan yang ada di aplikasi Gojek.

Dikutip dari suarantb.com, Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengungkapkan, pembayaran PBB melalui GoPay di fitur GoTagihan merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Selain itu, kolaborasi ini juga merupakan salah satu dukungan kepada pemerintah dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah dan penerapan transaksi nontunai tanpa kontak (contactless transaction).

“Sebagai bagian dari ekosistem Gojek, GoPay terus mengoptimalkan penggunaan transaksi nontunai di berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari donasi, kuliner, transportasi, membayar berbagai tagihan hingga membayar pajak. Pembayaran nontunai tanpa kontak dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di saat pandemi ini,” ujar Arno Tse, Selasa (19/01).

Berdasarkan kajian Bank Indonesia (BI), penggunaan transaksi nontunai mampu meningkatkan pendapatan daerah rata-rata sebesar 11 persen. Melihat hal tersebut, Gojek terus berusaha untuk memperluas jangkauan pembayaran pajak daerah melalui kolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

“Sudah ada 15 BPD yang dapat memfasilitasi pembayaran PBB di lebih dari 260 kota/kabupaten se-Indonesia dan Bank NTB Syariah menjadi BPD Syariah pertama yang menjalin kerja sama dengan GoTagihan,” ujarnya.

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak hanya perlu melakukan urutan langkah sederhana sebagai berikut.

  1. Membuka aplikasi Gojek
  2. Memilih menu GoTagihan&Pulsa
  3. Memilih menu Public Service: PBB
  4. Memilih kota pembayaran PBB yang dituju
  5. Mengisi menu “Tax Object Number” (nomor objek pajak) dan “Year (tahun pajak)”

Respons positif

Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo menyambut gembira dengan dilakukannya kerja sama dengan Gojek. Menurutnya, kerja sama itu tidak hanya mendukung visi perusahaan untuk menjadi pilihan utama masyarakat NTB dalam melakukan transaksi keuangan, tetapi juga membuka jalan layanan BPD syariah masuk platform digital.

“Bank NTB Syariah menjadi BPD Syariah yang pertama di Indonesia yang menyediakan kemudahan dan keleluasaan pembayaran PBB bagi masyarakat, khususnya di Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Lombok Barat melalui GoTagihan,” ujar Kukuh.

Selain itu, dengan memfasilitasi transaksi pembayaran PBB secara on-line, kolaborasi antara Bank NTB Syariah dan GoPay ini juga mendorong transaksi tanpa kontak yang bermanfaat untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

“Sinergi ini merupakan upaya bersama dalam menghadirkan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tanpa harus keluar dari rumah. Solusi ini sangat tepat di masa pandemi ini,” pungkasnya.

Survei East Ventures pada tahun 2020 menyimpulkan penggunaan internet dari telepon seluler di NTB tergolong cukup tinggi, yaitu sekitar 70 persen. Perubahan perilaku ini turut mendorong peningkatan transaksi secara daring. Oleh karena itu, layanan pembayaran PBB secara digital ini diharapkan dapat memfasilitasi perilaku dan kebiasaan masyarakat bertransaksi secara daring apalagi di masa pandemi seperti kini.

Tax News

Ikut Melawan Pengelakan Pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sejak 2018, Indonesia turut bertukar informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Apa saja manfaatnya?

Gabriel Zucman, dalam buku The Hidden Wealth of Nation: The Scourge of Tax Havens mengatakan, sekitar 8 persen kekayaan global ditempatkan di negara-negara tax haven, dan mirisnya, 80 persen dari dana itu, tidak diketahui oleh otoritas pajak.

Otoritas pajak tentu tidak tinggal diam. Untuk menghalau praktik penghindaran pajak, baik tax avoidance maupun tax evasion antarnegara yang dilakukan perusahaan maupun perorangan, diselenggarakanlah konferensi tingkat tinggi negara G20 pada tahun 2009, di London. Singkatnya, para pemimpin negara G20 sepakat untuk mengakhiri era kerahasiaan bank demi kepentingan perpajakan.

Konsensus itu diwujudkan melalui Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) yang hingga saat ini telah beranggotakan 161 negara/yurisdiksi, termasuk Indonesia.

Di tahun 2013, G20 Leader Summit di St. Petersburg, Rusia, memberikan mandat kepada Organisasi (OECD) untuk menetapkan standar global dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of financial account information (AEOI). Standar ini kemudian dikenal dengan Common Reporting Standard (CRS). Selanjutnya, pada tahun 2014 dalam pertemuan G20 di Brisbane, Australia, disepakati untuk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan CRS. Akhirnya, konsensus global menyatakan yurisdiksi dapat saling bertukar informasi keuangan secara otomatis dan periodik.

Namun, tak sembarang yurisdiksi bisa saling bertukar data. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan, setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi yakni, ketersediaan regulasi domestik, adanya perjanjian internasional, sistem yang andal untuk mentransmisi data, dan tersedianya sistem kerahasiaan dan keamanan data. Keempat syarat ini telah dipenuhi Indonesia pada tahun 2017, sehingga Indonesia mulai bertukar data di tahun 2018.

“Indonesia menjadi bagian dari masyarakat internasional yang mendukung terwujudnya transparansi perpajakan sehingga kita bisa membantu otoritas pajak seluruh dunia dalam mengamankan penerimaan perpajakannya, melawan praktik penghindaran dan pengelakan pajak,” kata John, di ruangannya, Rabu (6/1).

Persyaratan

Implementasi AEOI di Indonesia dimulai dengan penandatanganan Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on Automatic Exchange of Financial Account Information pada 3 Juni 2015. Untuk memenuhi persyaratan ketersediaan regulasi domestik, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Pada tahun yang sama, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang menjadi PMK Nomor 19 Tahun 2018. Regulasi ini menetapkan informasi yang akan dipertukarkan secara otomatis meliputi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo atau nilai rekening, dan penghasilan yang terkait dengan rekening.

Selaras dengan itu, DJP juga menyiapkan infrastruktur transmisi data. Dalam pengiriman data, DJP menggunakan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Portal EOI yang kembangkan oleh DJP. Sementara, transmisi data dari dan ke yurisdiksi mitra menggunakan common transmission system (CTS) yang disediakan oleh OECD.

Keamanan data

Infrastruktur sistem dibangun demi menjaga keamanan data. Kepala Subdit Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional Leli Listianawati menuturkan, terjaminnya kerahasiaan dan keamanan data yang dipertukarkan diuji melalui proses preliminary assessment on confidentiality and data safeguards oleh Global Forum yang dilakukan sebelum yurisdiksi bertukar informasi keuangan. Indonesia dinyatakan lolos proses ini pada bulan Desember 2017.

Untungnya, Indonesia mampu memenuhi seluruh persyaratan dari OECD. Jika tidak, Indonesia akan masuk dalam kategori negara yang gagal memenuhi komitmen penerapan AEOI.

“Masuknya suatu yurisdiksi dalam kategori tersebut sangat berpotensi menurunkan kredibilitas di dunia internasional dan berpotensi mengganggu kondisi ekonomi negara atau yurisdiksi di masa mendatang,” kata Leli.

Jenis pertukaran data

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK 39/2017, jenis pertukaran informasi yang dilakukan oleh Indonesia ada tiga. Pertama, pertukaran informasi berdasarkan permintaan, yakni dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di yurisdiksi mitra, atau sebaliknya. Di Indonesia, pejabat yang berwenang adalah Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, serta Direktur Perpajakan Internasional DJP. Yuridiksi harus menyampaikan data yang diminta dalam 90 hari.

Leli mengatakan, Indonesia kini menyandang peringkat “largely compliant” (sama dengan AS, Jepang, dan Australia) dalam penilaian atas implementasi pertukaran data berdasarkan permintaan.

Kedua, pertukaran Informasi secara spontan, yakni pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh kedua otoritas pajak tanpa didahului dengan permintaan. Ketiga, pertukaran Informasi secara otomatis (AEoI) yang dilakukan secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan antar-kedua negara.

Pertukaran informasi secara otomatis ini meliputi data pemotongan atau pemungutan pajak, data laporan per negara, dan informasi keuangan. DJP telah berhasil melakukan pertukaran ini sejak 2018. Khusus di tahun pandemi 2020, DJP melakukan pertukaran pada 16 November 2020—lebih cepat daripada tenggat Global Forum, 31 Desember 2020. Tahun 2020, Indonesia menerima informasi keuangan dari sekitar 83 yurisdiksi.

Berdasarkan Global Forum Annual Report 2020, pertukaran AEoI yang dilakukan oleh 98 yurisdiksi di tahun 2019 mencakup 84 juta informasi keuangan dengan total nilai 10 triliun euro.

Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional I Arnaldo Purba menguraikan, data yang diterima dari yurisdiksi itu akan masuk dalam sistem CTS dan dapat diakses oleh Direktorat Perpajakan Internasional. Secara sistem, data akan divalidasi oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP. Penyandingan data yang diterima dengan basis data DJP baru akan dilakukan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) melalui matching process. Setelah itu, data akan didistribusikan ke Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pengembangan AEoI

Di tahun 2021 ini DJP akan memperluas implementasi AEoI atas data pemotongan atau pemungutan pajak di tahun 2021 ini. Kembali John mengatakan, nantinya pertukaran data dilakukan secara bilateral. Di akhir 2020 lalu, DJP telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australia, yang akan disusul dengan langkah serupa dengan Malaysia, Argentina, dan Belanda.

“Manfaatnya, kita akan memperkaya data dari luar negeri sehingga kita dapat mendapat gambaran komprehensif terhadap WP Indonesia yang berbisnis di negara itu—apakah itu deposito, dividen, bunga, komisi, jual barang dan jasa. Indonesia juga bisa membantu otoritas lain dalam perpajakannya—prinsip tolong-menolong,” tutup John.

Lanjut baca

Tax News

Penanganan Sengketa Pajak Pengaruhi Minat Investor

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan Transfer Pricing. Penyelesaian sengketa pajak berpengaruh pada minat investasi di Indonesia.

Laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan (Organization for Economic Co-Operation and Development, OECD) mengungkap, lebih dari 60 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik transfer pricing (TP) menjadi salah satu cara penghindaran pajak yang paling efektif.

Untuk mengantisipasi itu, The Group of Twenty (G-20) bersama dengan OECD menetapkan 15 rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Enam dari 15 rencana aksi itu berkaitan dengan pencegahan dan penanganan praktik TP, yakni rencana aksi 8–10 yang berfokus pada TP dan pembentukan nilai (value creation), rencana aksi 13 tentang dokumentasi TP dan laporan setiap negara, rencana aksi 14 mengenai mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan yang efektif melalui mutual agreement procedure (MAP) dan advance pricing agreement (APA), dan rencana aksi 4 perihal penangkalan penggerusan basis pajak yang terkait dengan bunga pinjaman.

Dengan demikian, menurut Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol, praktik TP menjadi perhatian komunitas internasional karena terbukti mampu menggerus basis pemajakan di banyak negara. Di Indonesia, tak sedikit perusahaan melakukan transaksi afiliasi. Volume transaksi afiliasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) signifikan jumlahnya.

“Perlu penanganan transfer pricing secara sistematis dan terstandardisasi untuk mencegah potensi praktik penghindaran pajak secara agresif melalui penyalahgunaan transfer pricing yang dapat menggerus basis pemajakan Indonesia, mengakibatkan hilangnya penerimaan negara,” kata John di ruangannya, Jumat pagi (18/12).

Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo membentuk Gugus Tugas Penanganan TP lewat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-454/PJ/2020 tanggal 2 November 2020. Gugus Tugas diketuai oleh John Hutagaol, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan sebagai Wakil Ketua I, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Perpajakan Edward Hamonangan Sianipar sebagai Wakil Ketua II.

Secara umum tim bertugas memberikan bimbingan teknis dan dukungan data dan informasi sehingga penanganan TP dapat dilakukan secara sistematis, mulai dari pengawasan hingga penyelesaian pemeriksaan pajak. Gugus tugas pun berupaya mempersempit ruang gerak praktik TP dengan menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tantangan

Selama ini, lanjut John, DJP memiliki tantangan dalam penanganan praktik TP. Pertama, pengetahuan mengenai potensi penggerusan basis pajak melalui TP belum menyeluruh, terutama oleh Account Representative (AR) dan pemeriksa pajak. Ini membuat penanganan TP tidak konsisten dan bermuara pada ketidakpastian bagi WP. Oleh karena itu, tim akan mengintegrasikan modul-modul TP ke dalam Studia e-learning (layanan learning sistem manajemen terpadu) dan membentuk TP Knowledge Center di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP.

“Pegawai DJP dapat membuka akses knowledge sharing platform for tax administration dari OECD,” ujar John.

Tantangan kedua terkait pembentukan data kepatuhan WP yang melakukan transaksi atau dipengaruhi hubungan istimewa. Nantinya, Gugus Tugas bersama seluruh Kanwil akan memetakan data transaksi secara terintegrasi, sehingga basis data akan membentuk kerangka Compliance Risk Management Perpajakan Internasional (CRM-PI). Langkah ini selaras dengan rencana strategis (Renstra) DJP 2020–2024 yakni memperluas basis pajak.

Mekanisme penyelesaian

Sengketa TP dapat diselesaikan melalui mekanisme domestik maupun mekanisme internasional dengan MAP yang diatur dalam PMK 49/PMK.03/2019. Secara domestik artinya melalui keberatan dan banding di pengadilan pajak.

Outcome dari penyelesaian sengketa transfer pricing secara domestik seringkali merupakan situasi win-lose, antara ditolak atau dikabulkan,” kata John. “Konsekuensi lainnya adalah otoritas pajak negara lain belum tentu mengakui putusan yang dihasilkan dari domestic remedy, sehingga tetap terdapat kemungkinan adanya double taxation.

Maka, MAP merupakan alternatif ideal untuk mengeliminasi pajak berganda. DJP dan otoritas pajak negara mitra Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) akan mengupayakan penyelesaian sengketa yang mufakat.

“Katakan, investor asing, ada sengketa pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak 25, maka pajak 25 ini harus bisa dikreditkan di negaranya, sehingga tidak ada double taxation,” ujar John.

Dengan cara sebelumnya (proses keberatan banding), WP tidak akan otomatis mendapatkan corresponding adjustment. Sementara, melalui perundingan dengan menggunakan proses MAP, negara yang bersangkutan akan mengkreditkan dan memperbolehkan di negaranya mengkreditkan sesuai dengan hasil perundingan.

Di mata dunia, menurut John, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki mekanisme cukup baik dalam menyelesaikan sengketa perpajakan melalui MAP. Bahkan, sebagai anggota G-20, Indonesia mengikuti BEPS rencana aksi 13 yang merekomendasikan pendokumentasian transaksi afiliasi melalui transfer pricing documentation/TP doc yang terdiri dari dokumen—master file, local file, country by country. Implementasi rekomendasi diatur dalam PMK 213/PMK.03/2016.

Sengketa transfer pricing juga dapat dicegah melalui APA yang diatur dalam PMK 22/PMK.03/2020. APA adalah kesepakatan harga transfer antara DJP dengan WP dalam hal APA unilateral, maupun DJP dengan otoritas pajak negara mitra P3B dalam hal APA Bilateral.

“Kesepakatan tersebut berlaku selama periode APA maupun roll-back, sehingga ada certainty untuk transaksi afiliasi yang dicakup,” kata John.

John menambahkan, adanya kepastian pencegahan sengketa TP melalui APA akan membantu DJP mengalokasikan sumber dayanya untuk penanganan WP yang lebih berisiko.

Strategi pencegahan sengketa TP juga dilakukan dengan menyosialisasikan mekanisme APA kepada WP secara intensif. John menjelaskan perlunya strategi meningkatkan cooperative compliance, misalnya penanganan TP untuk WP dengan karakteristik tertentu dengan kemungkinan sengketa yang minimal.

DJP juga sudah mengeluarkan regulasi mengenai hubungan istimewa dan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam PMK-22/PMK.03/2020. Ada empat hal pokok yang diatur regulasi ini. Pertama, tentang ketentuan hubungan istimewa yang menitikberatkan pada keadaan ketergantungan atau keterikatan, sesuai dengan penjelasan dalam UU Pajak Penghasilan. Kedua, kewajiban penerapan PKKU. Ketiga, tahapan yang harus dipenuhi terkait penerapan PKKU. Dan keempat, penegasan mengenai secondary adjustment, bahwa selisih di luar harga wajar atau laba wajar dianggap sebagai dividen.

Investasi

Regulasi dan keberhasilan penanganan TP sangat erat kaitannya dengan minat investasi di Indonesia.

“Makanya pada saat perundingan itu terutama dengan Jepang, Korea Selatan, Singapura, kita berusaha semaksimal mungkin mencari titik temu. Mereka banyak berinvestasi di Indonesia,” ungkap John.

Maka, tambah John, keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa transfer pricing sangat memengaruhi minat investor kepada Indonesia.

Lanjut baca

Tax News

Klaim “Lebay” tentang Dampak Bea Meterai

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah tengah membuat formulasi tepat terkait pelaksanaan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik.

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka bea meterainya baru terutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

Dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang sudah disahkan pada 26 Oktober 2020 lalu tentang Bea Meterai.

Terkait ini, ada ketentuan tentang transaksi surat berharga di bursa, yaitu setiap trade confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenai bea meterai sebesar Rp 10 ribu per dokumen, berlaku mulai Januari 2021.

Beberapa investor saham dalam negeri mulai menyuarakan penolakan terhadap aturan ini dengan cara membuat petisi penolakan bea meterai. Mereka menganggap aturan ini memberatkan dan akan merugikan investor retail yang bermodal sedikit. Bahkan, mereka khawatir minat investor pasar modal akan turun.

Perlu persiapan

Menanggapi hal di atas, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dokumen TC dipastikan akan dikenai bea meterai Rp 10 ribu. Namun, pengenaan tersebut bukan per transaksi saham dan tidak berlaku untuk seluruh dokumen TC. Oleh karena itu, kebijakan ini belum bisa di terapkan pada 1 Januari 2021 untuk transaksi di Bursa Efek Indonesia karena harus menunggu persiapan infrastruktur.

Hal senada juga dijelaskan oleh Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP. “Kita masih membutuhkan waktu untuk pembuatan aplikasinya, sistemnya, penunjukan pemungut, jadi sepertinya memang yang disampaikan Ibu Menteri kemarin—1 Januari 2021—sepertinya belum akan diterapkan terhadap dokumen elektronik seperti TC ini,” ungkapnya kepada Majalah Pajak lewat sambungan telepon, Rabu (23/12).

Ia menambahkan, pemungutan bea meterai dokumen elektronik nanti lebih banyak dilakukan oleh pemungut dengan cara memberikan aplikasi elektronik, pemungut melakukan peneraan elektronik. Setelah itu dia memungut 10 ribu dikumpulkan selama satu bulan, kemudian disetor.

Lebih lanjut, Hestu menjelaskan ketentuan bea meterai atas dokumen elektronik diberlakukan untuk menciptakan kesetaraan, baik atas dokumen elektronik maupun dokumen konvensional. Selama ini di undang-undang lama bea meterai menjelaskan hanya dokumen kertas yang dikenai bea meterai.

Disinggung soal fasilitas pembebasan bea meterai untuk mendorong pemulihan ekonomi, Hestu mengungkapkan saat ini DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan fasilitas pembebasan bea meterai.

Pasal 22 Undang-Undang Bea Meterai menyebut bahwa pembebasan bea meterai dapat diberikan untuk tujuan moneter dan keuangan, akibat bencana alam, fasilitas pengalihan tanah dan bangunan untuk aktivitas sosial dan keagamaan, dan perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Berlebihan

Menanggapi argumen akan surutnya minat investor jika undang-undang tersebut diberlakukan, Hestu menanggapi bahwa alasan itu berlebihan. “Kalau disampaikan bahwa itu akan menghambat investasi, minat investasi, kami melihat itu sangat berlebihan dan tidak beralasan,” katanya.

Ia menambahkan jika dibandingkan dengan negara lain, besaran meterai yang ada di Indonesia masih tergolong kecil. Di negara lain seperti Inggris, jual-beli saham dikenai kewajiban 1,5 persen dari nilai transaksinya dan jika transaksinya semakin besar, pembayaran stamp duty-nya pun semakin besar.

Penerimaan pajak, termasuk dari pemberlakuan bea meterai, memang akan terus menjadi isu krusial dalam keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Sekadar catatan, tax ratio Indonesia masih di kisaran 10 persen, tertinggal dari rasio pajak di negara maju yang setidaknya mencapai 15 persen.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved