Connect with us

Partner in Tax

Bayar Pajak itu Wujud Bela Negara

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Di era kemerdekaan, bela negara diwujudkan dengan ikut berperan aktif terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

 

Gemuruh suara Pesawat Mustang dan Kittyhawk yang berputar-putar di atas Lapangan Udara (Lanud) Maguwo pagi itu merobek langit pagi Yogyakarta. Pesawat-pesawat tempur milik Belanda itu tiba-tiba menghujani Maguwo dengan bom. Di sisi timur kota, pesawat Dakota Belanda yang datang dari Lanud Andir Bandung, diam-diam juga menebar pasukan penerjunnya. Hari itu 19 Desember 1948. Hari ketika Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia (RI) jatuh ke tangan Belanda dalam serangan tiba-tiba yang kemudian dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Soekarno, Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan diasingkan.

Sejak hari itu Belanda berulang kali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar karena para pemimpinnya telah ditangkap dan ditahan. Namun, Syafruddin Prawiranegara yang sudah mendapat mandat dari para pemimpin RI sebelum ditangkap segera membentuk pemerintahan sementara yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kota Bukitinggi menjadi kota Ibu Kota Negara Indonesia sekaligus kota perjuangan untuk mempertahankan eksistensi NKRI. PDRI terus berjuang melawan Belanda. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Peristiwa Agresi Militer Belanda II itulah yang akhirnya menjadi tonggak lahirnya semangat bela negara. Pada 18 Desember 2006, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia, tanggal 19 Desember akhirnya diperingati sebagai Hari Bela Negara. Meski dalam perjalanannya, Hari Bela Negara seolah hanya menjadi catatan peristiwa monumental yang nyaris kehilangan esensinya.

Menyadari hal itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu mencoba membangkitkan lagi semangat dan semangat bela negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Apalagi setelah dicanangkannya Gerakan Nasional Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 19 Desember2014 lalu. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Saat awal pencanangan gerakan bela negara, Ryamizard mengatakan, tujuan dari kegiatan bela negara tak lain untuk membentuk mental masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran akan rasa cinta terhadap tanah air, setia kepada negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) Brigadir Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan, di era kemerdekaan wujud bela negara tentu bukan lagi upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara. Namun, bela negara diwujudkan dengan ikut berperan aktif terhadap kemajuan bangsa dan negara, mulai dari moral, sosial, pendidikan ataupun peningkatan kesejahteraan bangsa.

“Ancaman kita saat ini sifatnya ancaman nonmiliter. Kalau kita cermati, kan, invasi dari satu negara ke negara lain sekarang tidak menjadi suatu tren untuk menguasai suatu negara. Negara tidak dikuasai secara fisiknya, tapi bisa diserang secara ideologinya, ekonominya, dan sisi lain selain pertahanan. Makanya Kementerian Pertahanan menginisiasi gerakan bela negara,” ujar Tandyo kepada Majalah Pajak di kantor Kemhan RI Senin, (24/6).

Untuk mengimplementasikan program bela negara kepada seluruh elemen bangsa, Kemhan telah menyusun program sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program bela negara, pemerintah ingin setiap warga negara Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Agar program ini berjalan maksimal, dalam pelaksanaannya, Kemhan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, dan, media massa, dan berbagai elemen masyarakat.

“Sejak 2015 lalu CPNS itu wajib mengikuti pelatihan bela negara. Kalau zaman saya dulu ada P4, sekarang kan enggak ada. Pemerintah sekarang ada BPIP (Badan Pengelola Ideologi Pancasila),” tutur Tandyo.

Ideologi Pancasila

Generasi muda Indonesia adalah calon penerima estafet kepemimpinan di masa mendatang. Untuk itu, Tandyo mengatakan, penting sekali memperkuat ideologi Pancasila bagi generasi muda Indonesia. Apalagi pada era teknologi dengan gempuran berbagai informasi yang memungkinkan dogma-dogma lain selain ideologi Pancasila mudah menyusup dan mengontaminasi.

“Pada era ’45–‘65 kita menghadapi kekuatan ideologi yang tumbuh, seperti DI/TII, PKI dengan cara konvensional. Kalau saat ini, kan, berubah—mungkin sama kontennya, tapi polanya yang berubah. Sekarang menggunakan siber, media sosial untuk memasukkan nilai-nilai di luar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya pola kita kita melalui media sosial, TV, koran, sehingga semua elemen bisa tersasar sosialisasi kita,” jelas pria yang pernah menjabat Komandan Korem 142/Taroada Tarogau ini.

Membayar pajak merupakan bentuk cinta tanah air dan rela berkorban dari masyarakat.

Pajak, bentuk cinta tanah air

Implementasi lainnya, lanjut Tandyo, Kemhan juga melakukan sosialisasi secara konvensional ke daerah-daerah untuk mencari kader program bela negara.

Tandyo juga mengatakan, untuk menyukseskan implementasi bela negara, Kemhan juga menggandeng Direktorat Jenderal pajak (DJP). Sebab, membayar pajak juga merupakan perwujudan riil bela negara. Menurut Tandyo peran serta warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi tak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Seperti kita tahu, pajak adalah sumber penerimaan terbesar untuk negara. Uang hasil pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan melanjutkan pembangunan. Tanpa ada pembayaran pajak, negara secara ekonomi dan politik akan lemah. Oleh karena itu, membayar pajak merupakan bentuk cinta tanah air dan rela berkorban dari masyarakat. Penerimaan yang berasal dari pajak juga dapat menopang kedaulatan negara—kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak mana pun.

“Beberapa bulan lalu kami juga kerja sama dengan Ditjen Pajak, KP2KP untuk memberikan pembekalan bela negara. Salah satu nilai bela negara itu kan rela berkorban. Salah satunya, bagaimana meng-arrange bela negara ini menjadi suatu gerakan moral. Mereka melakukan kewajiban mereka, berkorban untuk negaranya sesuai dengan kemampuan mereka. Pajak itu, kan yang kaya (bayar) pajak lebih besar,” kata pria kelahiran Surakarta 21 Februari 1969 ini.

Selain memberikan pelatihan ke KP2KP, Tandyo mengungkapkan, Kemhan juga memberikan pendampingan kepada unit vertikal DJP yang notabene selalu berada di daerah remote area itu. Hal itu untuk mengatasi keterbatasan personel KP2KP agar kinerja mereka lebih maksimal.

“Kami sangat memahami perlu ada pendampingan untuk rekan kita yang bertugas di Ditjen Pajak ini. Bagaimanapun juga mereka mengemban tugas negara.”-Waluyo Hanjarwadi

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Partner in Tax

Mencatat Gampang, Patuh pun Mudah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

 DJP terus memperbarui fitur dalam aplikasi pajak untuk para pelaku UMKM. Pencatatan transaksi bulanan jadi lebih mudah.

 

Majalahpajak.net –  Kemenkeu mendukung program nasional pemberdayaan UMKM secara komprehensif untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan dan tantangan dalam mengembangkan bisnis. Salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM adalah penyediaan layanan aplikasi pajak oleh DJP yakni M-Pajak yang selalu memperbarui tampilan fitur sesuai kebutuhan masyarakat.

DJP telah memperbarui aplikasi M-Pajak dengan menambah dua fitur baru yang dapat dimanfaatkan WP, terutama bagi para pelaku UMKM. Dua fitur baru yang sudah dapat dimanfaatkan adalah fitur pencatatan UMKM dan fitur surat keterangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi M-Pajak versi terbaru melalui aplikasi Play Store yang tersedia di ponsel pintar Android.

Dalam rilis yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada laporan APBN KiTa edisi Agustus 2021 sebelumnya dijabarkan tentang penyediaan fitur pencatatan omzet untuk memudahkan WP UMKM dalam membayar PPh Final sesuai peredaran bruto atau omzet yang diperoleh. Menu pencatatan omzet harian memudahkan mengetahui nilai omzet bulanan. Dengan ini, diharapkan kepatuhan WP UMKM pun meningkat.

Baca Juga: Yang Kami Lakukan Adalah Menyelamatkan UMKM

Melalui fitur tersebut, WP dapat membuat kode billing pada bulan berikutnya sesuai nilai rekapitulasi bulanan yang dilakukan sendiri oleh WP. Data pelaporan dan pembayaran pajak juga akan diolah menjadi data yang siap saji dan membantu WP dalam menyusun SPT Tahunan. Data tersebut selanjutnya akan tersaji secara otomatis pada DJP Online atau aplikasi M-Pajak. Selain fitur pencatatan UMKM dan surat keterangan PP 23, fitur baru yang tersedia pada pembaruan M-Pajak adalah Info-KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak), surat keterangan fiskal, dan daftar unduhan.

Kemenkeu Satu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, dukungan terhadap program pemberdayaan UMKM nasional perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar permasalahan yang dialami oleh UMKM dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Itu disampaikannya dalam sambutan kegiatan webinar “Sinergi Dukungan Pemberdayaan UMKM Nasional melalui Satu Data, Satu Sistem Kerja untuk Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya” di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (18/03). Kegiatan ini didukung oleh seluruh unit eselon I/noneselon, 8 Badan Layanan Umum, dan 5 special mission vehicle Kementerian Keuangan yang masing-masing memiliki program pemberdayaan UMKM dengan peran dan karakteristiknya yang disinergikan untuk memberikan dampak lebih optimal.

Suahasil menjelaskan, konteks Kemenkeu Satu dalam membantu UMKM bisa melalui sisi perpajakan, bantuan ekspor yakni Authorized Economic Operator baik perusahaan besar maupun UMKM akan dibantu agar dapat melakukan ekspor dengan cepat. Selain itu, bantuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro juga dilakukan dan melaksanakan kegiatan lelang UMKM, bahkan ada juga keringanan utang bagi UMKM agar usaha yang dijalani mampu meningkat dan naik kelas. Program dukungan pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi di lingkungan Kemenkeu serta kementerian dan lembaga lain.

Baca Juga: Hidupkan Ekosistem Halal Mulai dari UMKM

“Kemenkeu Satu adalah sinergi bukan saja sinergi birokrasi antarunit eselon I tapi juga sinergi dengan Special Mission Vehicle, pemda, stakeholder, asosiasi, dan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyambut baik inisiatif implementasi program Kemenkeu Satu wilayah Sumatera Selatan sebagai piloting project dan juga langkah konkret untuk dukungan Kemenkeu Satu bagi UMKM Nasional. Inisiatif ini telah mengambil satu langkah konkret untuk menyebarkan semangat tersebut pada unit kerja Kemenkeu baik di wilayah Sumatera Selatan maupun secara nasional melalui layanan bersama untuk UMKM, publikasi bersama, dan Portal UMKM.

Langkah konkret ini akan terus diperkuat dengan Program Kerja Sama (PKS) yang sudah dirintis oleh empat pemerintah kabupaten/kota (Banyu Asin, Muara Enim, Lematang Ilir, dan Prabumulih) dan nantinya diharapkan semakin banyak PKS antara pemerintah pusat dan daerah.

Lanjut baca

Partner in Tax

Rumah Aspirasi dan Katalisator Regulasi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Asbisindo

Asbisindo fokus melaksanakan program BERES sembari membina komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

 

Majalahpajak.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, selama pandemi Covid-19 industri perbankan syariah di Indonesia tetap tumbuh positif. Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mencapai 8,08 persen, yang berlanjut menjadi 8,17 persen pada Januari 2021. Hingga akhir 2020, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia berada di level 6,51 persen, meningkat menjadi 6,55 persen pada Januari 2021. Aset perbankan syariah mencapai Rp 600 triliun dengan DPK atau simpanan masyarakat sebesar Rp 473 triliun.

Meski tumbuh positif, perbankan syariah masih harus menghadapi isu strategis dan tantangan. Isu itu antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah yang dapat mendukung peningkatan inklusi dan literasi perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo.

Direktur Eksekutif Asbisindo Herbudhi S Tomo mengungkapkan, sejak Bank Muamalat berdiri pada tahun 1991 hingga sekarang, pangsa pasar perbankan syariah hanya sekitar 6,9 persen—cenderung tertinggal dari negara Muslim lainnya.

“Malaysia itu pangsa pasarnya 29 persen, Brunei Darussalam 57 persen, Saudi Arabia 63 persen, Kuwait 49 persen, Qatar 27 persen, UAE 24 persen, diatas 10-an semua. Sedangkan kita baru sekitar 6,9 persen,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Kamis (28/04).

Asbisindo didirikan pada tanggal 31 Maret 1992 bertepatan dengan 17 Ramadan 1412 H di Bandung, dengan anggota pertama lima Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Setelah dilakukan musyawarah nasional di tahun ketiga, keanggotaan Asbisindo mulai terbuka untuk seluruh bank syariah. Kini, anggota Asbisindo terdiri atas 12 Bank Umum Syariah (BUS), 5 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS.

Asbisindo memiliki visi mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota dalam mengembangkan usaha bank syariah demi mencapai kemajuan dan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, merata, diridai Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: “Golden Time” Ekosistem Syariah

“Tujuan dibentuknya Asbisindo adalah sebagai rumah silaturahim bagi bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Kata silaturahim itu bukan sekadar komunikasi, bisa literasi, pokoknya kegiatannya komplekslah. Jadi, satu kata merangkul semuanya,” ujarnya.

Ia pun menambahkan bahwa peran perbankan syariah sangat penting dalam mendorong ekonomi syariah, karena perbankan syariah mengambil peran di sektor riil.

“Pemainnya ada bank syariah, asuransi, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah, sukuk. Tapi, yang punya uang ini langsung bank syariah, maka peran bank syariah kepada ekonomi syariah itu besar sekali,” ujar Tomo.

Tantangan

Menurut Tomo, ada beberapa tantangan dalam meningkatkan peran perbankan syariah di Indonesia. Pertama, literasi dan inklusi. Hingga saat ini literasi bank syariah hanya 8,9 persen, sementara bank konvensional sebesar 38 persen. Sementara, inklusi perbankan syariah baru 9.1 persen, jauh di bawah perbankan konvensional yang sudah mencapai 76,2 persen.

Kedua, jaringan. Satu bank syariah harus melayani 133 ribu penduduk, sedangkan bank konvensional hanya melayani 9700 penduduk.

Ketiga, dari sisi IT dan digital. Sejumlah bank syariah masih membutuhkan waktu dan tahapan karena terbatasnya modal.

Keempat, modal. Modal bank konvensional sekitar Rp 1.300 triliun, sedangkan bank syariah baru mencapai Rp 48 triliun.

Menghadapi tantangan ini, bank syariah melakukan inovasi layanan.

“Kita tingkatkan leverage lewat layanan yang universal, seperti security, convenience, friendly, dan lainnya. Pokoknya sama dengan layanan bank konvensional,” ujarnya.

Asbisindo fokus menjalankan program andalannya yang diberi nama BERES (bisnis, edukasi, regulasi, empowerment BPRS, dan sosial).

Bisnis, misalnya, dilakukan dengan memastikan kegiatan bisnis haji dan umrah berjalan lancar, dengan menyediakan berbagai perlengkapan penyelenggaraan haji seperti seragam, suvenir, payung, alat ibadah, dan lainnya.

Edukasi, ditempuh lewat program pelatihan kepada seluruh karyawan perbankan syariah karena mulai dari teller, customer service (CS), sampai pejabat pembiayaan itu semuanya berkaitan dengan uang dan bicara risiko.

Dalam program regulasi, Asbisindo kerap melakukan pertemuan dengan regulator (Bank Indonesia dan OJK) dan non-regulator (Dewan Syariah Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lainnya) untuk membahas perkembangan perbankan syariah.

Empowerment BPRS, dilakukan dengan memberi hak otonomi kepada BPRS untuk mengatur diri mereka sendiri. Sedangkan program sosial, dijalankan dengan membantu korban bencana alam dan lainnya.

“Kenapa sosial? Kita sebagai lembaga juga peduli dengan keadaan sekeliling kita. Ada bencana kita ikut membantu, karena itu bagian dari tanggung jawab sosial,” imbuhnya.

Membina komunikasi

Tomo menyampaikan pihaknya selalu menjaga hubungan baik dengan pemerintah, mulai dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Pengelola Keuangan Haji, dan lainnya.

Asosiasi selalu mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Asbisindo, misalnya, berpartisipasi dalam festival ekonomi syariah yang dilakukan oleh BI pada bulan November. Selain itu, pihaknya juga kerap turut andil dalam acara yang dilaksanakan oleh OJK.

“Kita selalu menjaga hubungan baik karena dengan mereka dan lembaga inilah kita selalu berinteraksi, kita ingin menyuarakan, kita ingin selalu bergandengan tangan karena kita tidak bisa lepas daripada regulator. Kalau bahasa kita, katalisatornya, ya, Asbisindo,” jelasnya.

Tidak hanya dengan pemerintah, asosiasi juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tercatat, sudah ada 23 perguruan tinggi yang sudah melakukan kerja sama dengan Asbisindo terkait pelatihan risk management.

“Perguruan tinggi itu juga merupakan salah satu corong kita untuk bisa melakukan komunikasi. Setelah melaksanakan pelatihan, kita mengeluarkan sertifikat sebagai dokumen pendamping ijazah,” ungkapnya.

Insentif pajak

Industri perbankan sudah mengusulkan kepada OJK dan Kemenkeu untuk melihat potensi perbankan syariah dan mengajukan sejumlah insentif yang dapat diberikan pemerintah.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

Pertama, dari skema insentif pemotongan pajak 20 persen deposito syariah menjadi di bawah 20 persen atau disamakan dengan reksa dana minimal lima tahun. Tomo mengatakan kebijakan fiskal untuk bank konvensional dan bank syariah saat ini sama. Padahal, jika pemerintah membedakan perlakuan ini, literasi dan inklusi bank syariah akan meningkat. Apalagi playing field antara bank konvensional dan bank syariah sebenarnya juga berbeda.

“Prinsip menabung di bank syariah adalah bagi hasil dan itu investasi, bukan menyimpan uang. Seyogianya karena berinvestasi, disarankan transaksi penabung yang menyimpan di bank syariah ini seperti halnya berinvestasi di reksa dana,” ujarnya.

Kedua, corporate tax pajak penghasilan (PPh) Badan kalau bisa diturunkan menjadi 15 atau 10 persen hanya untuk sampai pada level waktu tertentu dan diukur dengan menggunakan rasio pembiayaan (FDR) dari OJK.

Ketiga, terkait beban penyusutan atas pembiayaan dengan akad ijarah atau Al Ijarah al Muntahiya bit Tamlik (IMBT). Asbisindo menginginkan agar penyusutan beban itu tidak dikenakan pajak berganda atau double tax, yaitu ketika bank mengakuisisi aset dan ketika perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah di akhir periode sewa/ijarah. Seharusnya, pengalihan kepemilikan pada akad IMBT juga dianggap sebagai pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah sehingga pengenaan pajaknya hanya satu kali.

Keempat, mengenai produk bank syariah murabahah hakiki, di mana bank syariah ingin menjadi investor dengan membeli tanah, bekerja sama dengan kontraktor membuat rumah dan dilakukan secara akad bagi hasil atas rumah yang terjual.

“Dua puluh persen dari DP (down payment) bank syariah langsung dibayarkan kepada kontraktor itu berupa KPR (Kredit Perumahan Rakyat). Itu kalau bisa bebas pajak karena yang beli, kan, bank. Namun, harus mendapat izin dari OJK, bukan semua lembaga keuangan dikasih,” ungkapnya.

Tomo berharap Asbisindo bisa memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dan dapat lebih menyuarakan kepentingan dan memberikan contoh kepada industri perbankan syariah. Ia pun berharap pangsa pasar perbankan syariah menjadi lebih besar lagi, setidaknya hingga mencapai 20 persen.

Lanjut baca

Partner in Tax

Corong Keadilan Jasa Pertambangan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Rivan Fazry
Asosiasi ini mempererat hubungan antaranggota sekaligus penyambung lidah asas “fairness” dalam perpajakan jasa pertambangan.

 

Majalahpajak.net-Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), Indonesia adalah negara eksportir batu bara nomor satu dunia sejak 2011. Sempat disusul Australia pada 2015-2016, tetapi akhirnya Indonesia kembali jadi eksportir nomor satu pada 2017 sampai sekarang.

Selain itu, berdasarkan data statistik, pada tahun 2020 pembangkit listrik batu bara Cina menyumbang 71 persen kebutuhan nasional. Pada 2021, Cina memiliki 1.082 pembangkit listrik aktif, setara dengan 50 persen total pembangkit listrik di dunia. Hal itu memperlihatkan kebutuhan Cina kepada batu bara sangat tinggi, sehingga ia mengandalkan pasokan batu bara dari Indonesia.

Di sisi lain, saat ini tengah terjadi krisis energi di berbagai negara. Batu bara Indonesia pun menjadi rebutan banyak negara. Bahkan, demi mengamankan pasokan dalam negeri, pemerintah memperketat kegiatan ekspor batu bara saat ini. Hanya perusahaan tambang batu bara yang telah menyelesaikan kontrak penjualan batu bara untuk kebutuhan listrik dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) 100 persen yang bisa melakukan ekspor.

Pengetatan ini diprediksi meningkatkan permintaan batu bara. Seiring dengan hal itu, target produksi batu bara pada 2022 menjadi di kisaran 637 sampai 664 juta ton membuat bisnis konstruksi tambang batu bara harus semakin gencar untuk memenuhi target produksi itu. Itu artinya sektor jasa pertambangan Indonesia masih memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional maupun internasional. Salah satu asosiasi yang menaungi sektor tersebut adalah Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO.

Direktur Eksekutif ASPINDO Bambang Tjahjono mengungkapkan, menurut UU Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. ASPINDO, jelasnya, merupakan suatu wadah untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antarpengusaha jasa pertambangan yang ada di Indonesia.

Baca Juga : Bersatu untuk Singkirkan Aral

“Paguyuban ini meliputi semua jasa pertambangan atau perusahaan jasa yang terlibat di pertambangan, mulai dari kontraktor, supplier, distributor. Kemudian, ada perusahaan eksplorasi, konsultan, surveyor, perusahaan asuransi, bahkan catering pun jadi anggota,” ungkap Bambang saat ditemui Majalah Pajak di kantor ASPINDO, Kamis (27/01).

Ia menambahkan, hingga saat ini anggota yang terdaftar dalam ASPINDO berjumlah 108 dan didominasi oleh perusahaan kontraktor, ada perusahaan rental alat berat yang tersebar di daerah.

Wadah komunikasi

ASPINDO yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1997 merupakan organisasi independen nonpolitik dan nonprofit yang bernaung di bawah KADIN Indonesia. Bambang berharap, asosiasi ini mampu mempererat hubungan dan mempermudah komunikasi antara customer dan pemasoknya. Keluar, asosiasi ini ingin menjadi wadah yang menampung aspirasi dan masukan dari penyedia jasa pertambangan untuk disampaikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.

Untuk menyambung keberlanjutan organisasi, ASPINDO menggelar acara tahunan dan seminar. Selama pandemi Covid-19 ini, webinar menjadi rutin yang paling banyak digelar.

“Kami juga sharing mengenai ALDC (ASPINDO Learning and Development Center). Jadi, sharing mengenai berbagai aspek technical atau nontechnical yang difokuskan bagi anggota. Kami sering kali kerja sama dengan berbagai pihak yang mengadakan webinar. Baik mengundang kita sebagai narasumber atau pembicara,” kata Bambang.

Asosiasi yang memiliki visi “mengembangkan anggota agar mandiri, berdaya saing, serta bermanfaat untuk mewujudkan iklim usaha jasa pertambangan yang harmonis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” ini dibentuk dengan membawa empat misi utama.

Pertama, memberikan pelayanan, advokasi dan bimbingan kepada pemangku kepentingan usaha jasa pertambangan. Kedua, memperjuangkan dan membela aspirasi dunia usaha jasa pertambangan dalam arti yang luas. Ketiga, memberikan masukan kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam rangka terbentuknya iklim usaha pertambangan yang kondusif, transparan, dan efisien. Keempat, mewakili sektor usaha jasa pertambangan di berbagai forum nasional dan internasional.

Baca Juga : Dari Serikat Beri Masukan

Kedepankan “fairness”

Sebagaimana asosiasi lainnya, ASPINDO ada untuk menjadi vocal point yang menyuarakan berbagai tantangan dan kendala di bidang yang mereka geluti. Di bidang perpajakan misalnya, ASPINDO berusaha selalu memperjuangkan keadilan di bidang perpajakan.

“Kami berusaha perjuangkan aspirasi perpajakan—bukan menolak untuk dipajaki, tapi fairness yang kami tekankan,” kata Bambang.

Bambang mencontohkan soal polemik penerapan pajak alat berat yang diberlakukan sebagai pajak kendaraan bermotor dalam Perda/Perkada terkait Pajak Daerah, Perda terkait Pajak Kendaraan Bermotor, dan Permendagri tentang Pajak Daerah, dan Permendagri tentang Kendaraan Bermotor terkait pajak untuk alat berat. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 bahwa alat berat bukan termasuk kendaraan bermotor.

Saat itu ASPINDO berjuang meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut dua belas peraturan daerah (perda) terkait pajak untuk alat berat.

“(Alat berat) disamakan dengan kendaraan bermotor, kan, mana bisa? Ada bea balik nama dan segala macam. Kita, sih, welcome saja kalau perubahannya tetap dikenakan pajak. Karena ini, kan, masalah kontribusi. Kalau pajak daerah itu kontribusi ke daerah, oke enggak masalah, kita bukan menolak, tapi asalkan asas fairness-nya dijaga, kami oke-oke saja,” ujarnya.

Demikian juga dengan penggunaan bahan bakar biodisesel. Bambang mengaku pihaknya mendukung penuh meskipun banyak sektor jasa industri pertambangan merasa berat. Pasalnya, menurutnya, bahan bakar biodiesel punya sifat negatif sehingga butuh special effort untuk mengatasinya.

“Misalnya, biodiesel itu mudah menyerap air dari udara bebas. Artinya, kalau disimpan dan tidak terjaga dengan baik, nanti kadar airnya meningkat dan itu akan merusak mesin. Jadi, penanganannya itu harus baik,” imbuhnya.

Menurut Bambang, fakta itu harus disosialisasikan kepada anggota asosiasi lewat kampanye dan seminar. “Supaya anggota kita jangan sampai disinformasi terkait biodiesel, karena ada yang mengatakan ‘Armada kita pakai biodiesel, kok mesinnya jebol?’. Padahal, mesin jebol dikarenakan tidak dirawat dengan baik, bukan karena biodiesel,”

Selain itu, biodiesel juga dinilai lebih boros. Meski demikian ASPINDO mengaku mendukung karena melihat dari sisi jangka panjang dan sisi positif biodiesel.

“Misalnya, biodiesel punya sifat pelumasan, kalau ada sifat pelumasan yang lebih baik, siapa tahu umur mesin bisa lebih panjang,” ujarnya.

Namun demikian, ASPINDO mengharap adanya solusi untuk sifat negatif biodiesel. ASPINDO juga meminta pemerintah mulai mengembangkan sumber energi green diesel, yakni solar berbahan baku kelapa sawit bersamaan dengan pengembangan biodiesel.

Baca Juga : Pandai Baca Kebutuhan

Bambang mengatakan, pemanfaatan B30 sebagai bahan bakar alat pertambangan masih menemui sejumlah masalah seperti memperpendek umur filter hingga meningkatkan tingkat konsumsi ketimbang dengan solar.

Sayangnya, harga green diesel masih tergolong tinggi yakni Rp 14.000 per liter. Karena itu, perusahaan swasta harus ditantang untuk berpartisipasi dalam pengembangan green diesel dan green gasoline.

Lanjut baca

Populer