Bank Mandiri terus memperkuat konsistensinya dalam memberikan layanan finansial yang terbaik bagi nasabah, termasuk menyediakan solusi kebutuhan bertransaksi bagi masyarakat.

Salah satunya adalah kolaborasi terbaru antara Bank Mandiri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Jasa Raharja Sulawesi Selatan. Dimana, saat ini masyarakat dapat menikmati layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara praktis di Bank Mandiri, seperti super app Livin’ by Mandiri

Menanggapi hal tersebut, Vice President Bank Mandiri Regional Sulawesi Maluku Robby Martha Legawa mengungkapkan bahwa inisiatif juga memperkenalkan sistem pembayaran host to host yang jauh lebih efisien dan tentunya dapat mempercepat dan permudah kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi ini merupakan langkah maju untuk mendukung inklusi keuangan di masyarakat dengan kehadiran solusi layanan yang mudah, cepat dan aman,” ungkapnya dalam penandatanganan kerja sama dengan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan Jasa Raharja di Makassar, dikutip Majalah Pajak pada Sabtu (04/05).

Ia menambahkan, Bank Mandiri selalu berinovasi untuk memberikan layanan digital terbaik. Terlebih, hal tersebut menjadi wujud komitmen perseroan dalam menyediakan solusi perbankan yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak secara digital.

“Masyarakat kini memiliki berbagai pilihan untuk melakukan pembayaran melalui kanal Bank Mandiri, termasuk ATM, Agen Mandiri, Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, serta cabang-cabang Bank Mandiri lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Reza Faisal Saleh menyampaikan bahwa PKB adalah kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

“Sinergi dengan sektor perbankan, khususnya Bank Mandiri, dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan transaksi digital pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan transparansi penggunaan pajak untuk kepentingan masyarakat,” ujar Reza.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Sulawesi Selatan M Iqbal Hasanuddin. Ia mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga Maret 2024 mencapai 32,3 persen. Tidak hanya itu saja, pihaknya pun berharap bahwa dengan adanya inisiatif tersebut, Wajib Pajak akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan secara elektronik.

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi lokal dan memperkuat ekosistem digital,” kata Iqbal.

Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada April 2024 Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih berada di level ekspansif 52,9 (Maret: 54,2). Hal ini menandai kelanjutan tren ekspansif PMI Manufaktur Indonesia selama 32 bulan berturut-turut. Laju ekspansif ini didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input seiring momen Ramadan dan Idulfitri di bulan April 2024.

Tingkat output manufaktur pada bulan April tercatat ekspansif ke level 55,4 (Maret: 57,7), sejalan dengan tingkat permintaan yang tercatat ekspansif ke level 54,4 (Maret: 55,5). Beberapa negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan aktivitas manufaktur yang ekspansif diantaranya adalah Tiongkok (51,4) dan India (59,1), sedangkan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand tercatat masih terkontraksi, masing-masing ke level 49,0 dan 47,5.

Melihat hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa di tengah gejolak geopolitik global yang masih terus berlangsung, aktivitas manufaktur Indonesia masih bisa kita jaga dengan baik.

“Terbukti dari indeks PMI manufaktur kita yang masih terus melanjutkan tren ekspansif. Meskipun demikian, Pemerintah akan tetap mengupayakan berbagai dukungan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional ke depan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (03/05).

Sementara itu, pada bulan April yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri, tingkat inflasi Indonesia tetap berada dalam rentang sasaran. Tingkat inflasi mengalami penurunan dari 3,05 persen di bulan Maret, menjadi 3,00 persen year on year (yoy) di bulan April yang didukung oleh melandainya harga pangan. Inflasi bulanan sebesar 0,25 persen pada April 2024 menjadi salah satu yang terendah dibandingkan pada masa Ramadan dan Idulfitri tiga tahun ke belakang.

“Peningkatan aktivitas ekonomi pada momen Ramadan dan Idulfitri mendorong naiknya inflasi inti, menjadi 1,82 persen (yoy) pada April dari Maret 2024 (1,77 persen yoy). Kenaikan harga emas yang dipicu oleh ketidakpastian situasi ekonomi global turut memberikan andil pada peningkatan inflasi inti,” tambahnya.

Sementara itu, inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered price) meningkat menjadi 1,54 persen (yoy), dari 1,39 persen (yoy) di bulan Maret 2024. Kenaikan inflasi komponen ini terjadi pada tarif transportasi, terutama angkutan udara dan antarkota seiring naiknya mobilitas masyarakat pada masa mudik Idulfitri. Dari sisi pangan, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mulai menunjukkan tren positif penurunan meskipun tetap perlu diwaspadai.

Selanjutnya, Melambatnya inflasi pangan bergejolak (volatile food), dari 10,33 persen (yoy) pada bulan Maret 2024 menjadi 9,63 persen (yoy) didukung oleh berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan harga, termasuk dalam memastikan kecukupan stok dalam menghadapi momen Idulfitri. Harga beras mulai melandai seiring mulai masuknya musim panen raya padi serta konsistensi penyaluran beras SPHP guna menjaga pasokan. Meskipun begitu, terjadinya gangguan cuaca ekstrem masih berdampak pada pergerakan harga pangan, seperti banjir di sentra bawang merah di Brebes.

Febrio pun mengatakan bahwa mitigasi risiko dan berbagai peningkatan harga pangan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, antara lain operasi pasar dan pasar murah, pengaturan regulasi harga eceran pangan, percepatan impor dan penyaluran beras SPHP, penguatan cadangan pangan, serta sinergi pengendalian inflasi pusat dan daerah.

“Inflasi selama Idulfitri terkendali dan harga diperkirakan masih akan terkoreksi pasca Idulfitri. Namun, harga pangan masih harus terus diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan karena faktor cuaca ekstrem yang berpengaruh pada stok pangan global dan produksi domestik,” tutup Febrio.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) meluncurkan Gerakan Tabungan Pajak untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, inovasi Tabungan Pajak pertama di Indonesia ini juga menjadi langkah nyata untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui realisasi penerimaan PKB.

“Melalui program ini, masyarakat lebih mudah membayar pajak dengan cara menabung terlebih dulu. Nantinya, masyarakat tidak perlu ke Kantor Samsat lagi untuk membayar pajak,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (02/05).

Melalui program Gerakan Tabungan Pajak, Gubernur yakin potensi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat lebih ditekan, sementara itu di sisi lain juga akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penerimaan PKB. Program ini akan diluncurkan secara bertahap ke tengah masyarakat, yang dimulai dengan menjaring para Wajib Pajak dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar.

“Untuk menyukseskan program ini, tentu butuh dukungan dan sinergitas seluruh pihak terkait. Sebab, untuk meningkatkan optimalisasi PAD melalui pajak itu, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan butuh dukungan dan sinergi seluruh pihak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar Syefdinon menyampaikan bahwa secara teknis Gerakan Tabungan Pajak adalah inovasi baru di mana Sumbar menjadi provinsi pertama yang merancang dan menerapkannya.

Untuk saat ini, program ini berjalan melalui kemitraan bersama Kantor Pelayanan Samsat bersama perbankan, yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nagari.

“Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak. Nantinya, masyarakat bisa membuka buku tabungan pajak dan menabung kewajiban pajaknya sebelum periode jatuh tempo pajaknya. Lalu, nanti akan dipotong secara otomatis, sehingga masyarakat tidak perlu repot lagi mengurus administrasi pajak di Kantor Samsat,” ujar Syefdinon.

Ia melanjutkan, setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipotong secara otomatis maka masyarakat hanya perlu meminta bukti pembayaran ke Kantor Samsat dengan memperlihatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pembayaran PKB-nya melalui Tabungan Pajak telah tercatat dalam sistem. Untuk tahap awal, program ini akan diterapkan terlebih dulu di kalangan ASN Pemprov Sumbar.

“Secara bertahap nanti program ini akan dinikmati oleh masyarakat umum, untuk saat ini kita mulai dari kalangan ASN. Selain itu, pada tahap awal program ini akan menyasar PKB saja, baru kemudian akan dikembangkan ke potensi lain seperti, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), hingga Pajak Rokok,” jelasnya.