Terhubung dengan kami

Taxclopedia

Batasan Keterbukaan Data

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

 

Penulis: Harisman Isa Mohamad

Akhirnya kabar baik tentang langkah pemerintah usai Program Amnesti Pajak yang ditunggu–tunggu tiba juga. Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk untuk meniadakan kerahasiaan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Perpu itu sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melakukan penggalian potensi perpajakan secara intensif, langkah penegakan hukum di bidang perpajakan pada semua elemen lapisan masyarakat dan menghimpun data dan informasi terkait transaksi ekonomi dan keuangan di negeri ini.

Perppu ini sejatinya terbit juga sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran data antarnegara secara otomatis yang akan berlaku efektif mulai tahun 2018. Dengan sebuah paradigma baru bahwa “negara dan dunia tahu transaksi ekonomi dan keuangan apa saja yang dilakukan oleh warga negaranya”, Perppu ini menghapus data kerahasiaan perbankan, kerahasiaan data di pasar modal, hingga data nasabah bursa berjangka komoditas seperti pada Pasal 41 UU Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal.

Keluarnya Perppu ini pun ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan hingga menciptakan perbincangan hangat di tengah masyarakat. Reaksi awal masyarakat tentu saja kaget, takut dan bisa jadi panik. Sebab, siapa pun warga negara di republik ini tentu menyimpan uang tunai yang dimilikinya pada lembaga keuangan/perbankan. Dengan adanya keterbukaan data dan informasi tersebut, mereka khawatir DJP akan semakin agresif dalam mencari potensi perpajakan.

Karena itu, pada edisi kali ini penulis akan mengangkat tema terkait terbitnya Perppu No. 1 tahun 2017 tersebut sehingga kita bisa menyikapi aturan tersebut dengan tepat tanpa meninggalkan rasa khawatir. Dan jangan lupa, meski ada keterbukaan akses informasi keuangan, tetap saja ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh DJP.

Beberapa poin penting terkait Perppu tersebut sebagai berikut:

Pasal 2

(1)      Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(2)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

  1. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
  2. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(1)      Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

  1. identitas pemegang rekening keuangan
  2. nomor rekening keuangan;
  3. identitas lembaga jasa keuangan;
  4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

(1)      Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(2)      Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

  1. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
  2. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  3. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
  4. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
  5. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan.

(1)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani:

  1. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau
  2. transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1)      Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia.

(2)      Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 3

(1)      Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan:

  1. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  2. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
  3. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(1)      Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

(2)      Terhadap penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
  2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(1)      Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Pasal 4

(1)      Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain.

(2)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3)      Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

(1)      Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

(2)      Pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.

(3)      Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/atau pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.

Pasal 7

(1)      Pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan lainnya, dan pimpinan dan/atau pegawai entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

  1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  2. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
  3. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)      Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

  1. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  2. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan/atau
  3. tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(1)      Setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah juga sudah membuat petunjuk teknis terkait Perppu tersebut dalam dua (2) PMK yakni no. 70 dan 73 dengan poin-poin sebagai berikut:

Pasal 19

(1)      Laporan informasi keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam satu tahun kelender, paling sedikit memuat:

  1. identitas Pemegang Rekening Keuangan;
  2. nomor Rekening Keuangan;
  3. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  4. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  5. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

(1)      Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh:

  1. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
  2. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau
  3. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

(1)      Saldo atau nilai Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu Pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan.

(2)      Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan:
  2. Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau
  3. Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.
  4. untuk LJK pada sektor perasuransian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  5. untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  6. untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

(1)      Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu tahun kalender, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetap wajib menyampaikan laporan nihil.

(2)      Daftar serta rincian:

  1. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lainnya yang diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan; dan
  2. informasi keuangan termasuk batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan LJK selain sektor Perbankan, LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Simpulan atas beberapa poin penting di atas adalah sebagai berikut:

  1. Setiap Lembaga Keuangan Pelapor yang wajib menyampaikan data dan informasi keuangan kepada pajak, yakni:
  2. LJK = Lembaga Jasa Keuangan (perbankan)
  3. LJK lainnya
  4. Entitas lain seperti Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi.
  5. Lembaga Keuangan Non Pelapor yang tidak diwajibkan menyampaikan data dan informasi keuangan kepada pajak, seperti:
  6. Entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu
  7. Dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
  8. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
  9. Rekening keuangan yang dapat diakses informasinya oleh DJP adalah rekening keuangan yang dimiliki oleh:
  10. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
  11. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; atau
  12. entitas yang berkedudukan di Indonesia.
  13. Saldo rekening merupakan agregat saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih yang dimiliki oleh satu Pemegang Rekening Keuangan dalam suatu LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain per 31 Desember pada tahun kalender pelaporan dengan nilai saldo:
  14. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan:
  15. Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau
  16. Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.
  17. untuk LJK pada sektor perasuransian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.
  18. untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditas merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

  1. Bagi Wajib Pajak yang rekening keuangannya merupakan objek pajak penghasilan dan telah dikenakan pajak penghasilan serta telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maka aturan ini tidak perlu dikhawatirkan kecuali bagi masyarakat yang memang selama ini sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan seluruh objek pajak penghasilan yang terutang maka mereka masuk ke dalam risiko sebagai objek pemeriksaan oleh DJP.
  2. Bagi Wajib Pajak yang data dan informasi keuangannya belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan data dan informasi pada rekening keuangan yang dimiliki.
  3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui DJP tentunya akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat atas terbitnya Perppu ini dan akan menggandeng pihak lainnya seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bersama – sama terlibat dalam proses pengawasan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas data dan informasi keuangan sehingga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Mudah-mudahan dengan terbitnya Perppu ini proses reformasi pada Direktorat Jenderal Pajak semakin cepat terwujud menuju institusi perpajakan yang Kuat, Kredibel dan Akuntabel.

Dasar hukum

PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan No. 73 tentang Perubahan atas PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

 

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Cara Bijak Pilih Konsultan Pajak

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

 

 

Seiring dengan semakin tergantungnya negara terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, maka segala sesuatu terkait dengan ruang lingkup pajak tentunya memiliki nilai jual bagi masyarakat negara ini. Kenapa demikian? Sesuatu yang menjadi beban atau kewajiban bagi seseorang atau individu akan menjadi peluang atau manfaat bagi seseorang atau individu lainnya untuk menjadi bagian dari penyelesaian beban atau kewajiban individu tersebut.

Contoh, seorang siswa SMA yang mendapatkan tugas menyelesaikan materi atau pelajaran ilmu Fisika di sekolah tentunya kemungkinan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian tugas tersebut. Hal ini akan menjadi peluang bagi orang lain, misalnya seorang guru privat Fisika untuk membantu meringankan bahkan menyelesaikan tugas siswa SMA tersebut.

Apa yang dimunculkan dari adanya target-taget penerimaan pajak yang dibebankan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)? Penulis berpendapat setidaknya ada tiga pelaku utama atau aktor dalam proses pengumpulan pajak untuk negara, yakni

  1. Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sebagai regulator atau pembuat kebijakan dan pemungut pajak
  2. Masyarakat atau Wajib Pajak sebagai subjek pajak atau yang dikenai beban perpajakan.
  3. Konsultan pajak dan jasa pendidikan dan pelatihan pajak sebagai pendamping, perantara, pelatih yang membantu penyelesaian kewajiban perpajakan.

 

Dari paparan singkat penulis, bisa disimpulkan semakin pajak menjadi primadona atau program unggulan pemerintah dalam menggali dan mencari pendapatan atau penerimaan dari masyarakat, maka semua keahlian, ketrampilan dan jasa terkait layanan konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian kasus perpajakan akan semakin marak dan dicari oleh masyarakat umum terutama WP dan calon WP.

Karena itulah, konsultan pajak semakin mendapatkan posisinya dalam strata kehidupan masyarakat Indonesia. Selain mampu menjadi pihak ketiga atau penghubung antara pemerintah (DJP/fiskus) dengan masyarakat (Wajib Pajak), konsultan pajak juga punya kontribusi besar terhadap tercapainya target penerimaan negara sektor perpajakan. Bahkan, konsultan pajak bisa mendorong pihak pemerintah sebagai regulasi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih pro atau berpihak kepada masyarakat atau WP dengan argumentasi sederhana bahwa kebijakan yang berpihak kepada WP akan membuat WP semakin nyaman dan tenang dalam menjalankan bisnis mereka. Toh, kalau mereka untung, bertambah pula setoran pajak yang dipungut atau dipotong atas laba mereka.

Kritera

Namun perlu diingat ketika kita telah membaca adanya peluang-peluang di atas, terutama bagi WP. penulis akan memberikan beberapa kriteria dalam memilih konsultan pajak yang baik dan benar. Yang dimaksud dengan baik dan benar adalah yang memiliki kompetensi (aspek keahlian) dan telah terdaftar secara resmi sebagai seorang konsultan pajak di negara ini (aspek legalitas). Jangan sampai WP salah pilih sehingga jasa yang diberikan oleh konsultan pajak dianggap tidak sah oleh negara.

Pepatah lama mengatakan, “jangan beli kucing dalam karung” menunjukkan perlunya kehati-hatian dan pengetahuan wajib pajak dalam menentukan konsultan yang baik dan benar.

Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat atau penulis ketika memilih konsultan pajak.

  1. Telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak :
  2. a) Warga Negara Indonesia;
  3. b) bertempat tinggal di Indonesia;
  4. c) tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  5. d) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  6. e) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  7. f) menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan
  8. g) memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

 

Persyaratan tambahan untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mencapai batas usia pensiun:

  1. a) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
  2. b) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  3. c)

Persyaratan tambahan untuk pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak:

  1. a) mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
  2. b) selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  3. c) mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. d) telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

 

  1. Terdaftar pada SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak)

Bisa dicari informasinya pada https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan atau datang ke KPP tanya langsung ke Account Representative status konsultan kita

  1. Mendapatkan izin praktik sebagai konsultan pajak (lisensi) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan izin praktik sebagai berikut :
  2. a) Izin Praktik Tingkat A untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi
  3. b) Izin Praktik Tingkat B untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi dan Badan
  4. c) Izin Praktik Tingkat C untuk Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi, Badan dan Perpajakan Internasional

Persyaratan nomor tiga wajib dimiliki oleh konsultan pajak yang telah terdaftar ketika akan mendirikan kantor konsultan pajak sedangkan untuk menjadi konsultan pajak cukup dua persyaratan sebelumnya yg harus dipenuhi.

Lantas, jasa apa saja yang dapat diberikan oleh konsultan pajak?

Pertama, jasa kepatuhan pajak. Para konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi semua hal terkait pajak yang dibebankan pada klien. Konsultan pajak akan melakukan tugas untuk melakukan persiapan, penghitungan, serta membayarkan pajak terutang dengan SSP. Selain itu, melaporkan semua SPT dari klien

Kedua, jasa perencanaan pajak. Jasa perencanaan pajak ini mencakup pemberian bantuan bagi klien untuk melakukan optimasi keuntungan bagi pihak klien apabila merencanakan pajaknya sejak dini, bahasa populernya Tax Planning.

Ketiga jasa periksa laporan pajak (review). Konsultan pajak akan memberikan layanan bantuan untuk klien dalam menentukan pajak yang harus ditanggung perusahaan. Bahkan, para konsultan pajak akan berupaya melakukan evaluasi data dan mengulas semua hal yang berkaitan dengan munculnya beban pajak yang dirasa akan membebani WP sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku tentunya.

Keempat, jasa pendampingan dalam pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk mewakili atau mendampingi wajib pajak sebagai klien saat diperiksa oleh petugas pajak. Hal ini untuk melindungi wajib pajak yang kurang memahami masalah kewajiban pajak. Selain pendampingan, konsultan pajak akan mempersiapkan semua dokumen dan skema akuntansi WP sebagai bahan dalam proses pemeriksaan petugas pajak.

Kelima, jasa konsultasi. Jasa konsultasi pajak ini tentunya berkaitan dengan semua masalah perpajakan yang dihadapi WP. Biasanya terkait kasus-kasus perpajakan yang dihadapi oleh WP yang membutuhkan pendapat profesional dari konsultan pajak.

Keenam, jasa restitusi pajak (pengembalian pajak). Layanan restitusi pajak ini biasanya diberikan oleh konsultan pajak sebagai salah satu bentuk tugas dan peran dari profesi mereka. Hal ini meliputi tahapan persiapan, penyampaian, sampai proses akhir restitusi pajak baik masa atau tahunan.

Ketujuh, jasa penyelesaian sengketa pajak. Layanan seperti ini biasanya dilakukan saat wajib pajak mengajukan banding, keberatan pajak, serta proses PK di MA (Mahkamah Agung). Dan menurut penulis jasa inilah yang merupakan keahlian tertinggi yang dimiliki oleh konsultan pajak ketika mendampingi WP yang bersengketa dengan negara (DJP/fiskus). Konsultan pajak bisa beradu argumentasi sesuai dengan kaidah dan peraturan perpajakan yang berlaku atau berdebat tentang perbedaan sudut pandang nilai yang disengketakan antara WP dan fiskus.

Mari, kenali konsultan pajak Anda, dan dapatkan keuntungan maksimal darinya.

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Apa yang Disebut Penghasilan? Jawaban untuk Generasi “Zaman Now”

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Tema tulisan yang diminta redaksi kepada penulis pada edisi kali ini susah-susah gampang karena harus bisa meramunya dengan kondisi zaman dan model masyarakat yang hidup di era serba-berbau teknologi dan informasi—bahasa gaulnya zaman now. Perubahan era atau zaman yang demikian cepat ini sampai melahirkan sebuah teori baru yang populer di era sekarang yang membagi manusia berdasarkan usia kelahirannya. Penulis membaca referensi dari berbagai sumber dan literatur bahwa manusia hidup dibagi menjadi lima sampai dengan enam generasi:

  1. Pre Baby Boom – Generasi Veterans ( lahir tahun 1945 dan sebelumnya)
  2. The Baby Boom (usia kelahiran antara 1946 – 1964)
  3. Generasi X (usia kelahiran 1966-1976)
  4. Generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994)
  5. Generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010)
  6. Generasi Alpha ( usia kelahiran 2011 s.d. sekarang)

(http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/15/ini-perbedaan-generasi-dan-kelebihannya)

Dari sisi usia produktif, menurut Badan Pusat Statistik dibedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori. Pertama, Usia Sangat Produktif (15 – 49), dan kedua, Usia Produktif (50 – 64).

Sedangkan, menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), usia produktif adalah penduduk yang usianya sudah sanggup menghasilkan produk maupun jasa.  Menurut BKKBN, kelompok usia produktif adalah penduduk yang karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk menjalani kehidupannya secara optimal.

Kelompok usia produktif ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religiusitas, dan memiliki pandangan hidup dan wawasan ke depan.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud kelompok usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan data sensus penduduk  tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kelompok usia produktif adalah sekitar 173 juta orang. (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4) (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/21/berapa-jumlah-wanita-usia-produktif-di-indonesia)

Sementara data yang didapat penulis dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/24/bonus-demografi-2016-jumlah-penduduk-indonesia-258-juta-orang jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 258 juta orang. Populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi usia produktif (hampir 67%), sehingga diperkirakan Indonesia akan mencapai masa emasnya atau tahun Indonesia emas pada periode 2025-2030.

Dari sini penulis mencoba membuat hitungan sederhana untuk tahun 2018 ke depan apabila usia produktif pada rentang 15-64 tahun. Dengan sedikit menambahkan kriteria usia dewasa seseorang di negara ini adalah 18 tahun ke atas (UU Perkawinan Indonesia), dan bekal pendidikan wajib yang diterima warga negara Indonesia sampai dengan pendidikan menengah ke atas atau sederajat, maka tahun 2018 sampai dengan lima tahun ke depan generasi yang produktif dan dominan dengan kriteria dari penulis (19 – 64 tahun) berdasarkan usia kelahiran adalah generasi X Y dan Z.

Berdasarkan rasio dari data-data di atas, puncak usia produktif atau sangat produktif sampai dengan 49 tahun maka tahun 2018 ke depan, generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994), sebagian generasi X (usia kelahiran 1966 – 1976) dan sedikit dari generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010) memegang peranan penting dalam semua sektor kehidupan negara ini, terutama pada peningkatan perekonomian atau kesejahteraan negara ini.

Apabila penulis detailkan dari generasi Y di rentang tersebut, maka mereka pada tahun 2018 berada di rentang usia 24–41 tahun, generasi X berusia 42–52 tahun, sedangkan pada sebagian generasi Z, yang memasuki usia produktif adalah mereka yang lahir di tahun 1995–1999.

Generasi Y dan Z memiliki kesamaan, yakni hidup di era internet (millennial). Namun, berbeda dengan Generasi Y, Generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-Tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC/Laptop, dan mendengarkan musik menggunakan headset (multitasking). Apa pun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Generasi Z ini sangat diuntungkan dengan kemajuan infrastruktur yang memungkinkan internet diakses mudah dan cepat, dan lumayan murah. Sejak lahir, Generasi Z sudah berhubungan dengan beragam aplikasi internet. Sehingga generasi ini sangat mudah beradaptasi dengan teknologi komunikasi.

Setelah kita melakukan mapping berdasarkan usia kelahiran termasuk ke dalam generasi apa kita, kemudian dihubungkan dengan ciri-ciri usia produktif adalah menghasilkan karya maka apabila karya itu berakhir menjadi sebuah penghasilan, bisa dipastikan kita berpotensi dikenakan kewajiban perpajakan di negara ini. Seperti apa penghasilan yang dimaksud di negara ini?

Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut.

  1. Tambahan kemampuan ekonomis menunjukkan adanya Objek Pajak yang bermakna bahwa penghasilan didapatkan dengan melakukan usaha atau kegiatan baik secara aktif maupun pasif. Usaha atau kegiatan aktif dalam memperoleh penghasilan menurut penulis dibagi menjadi tiga:
  2. Kalangan Pengusaha, Entreprenuer, Pebisnis, Wirausaha yang bergerak di tiga sektor usaha yakni, (1) industri/manufaktur/pabrikasi, (2) distribusi/perdagangan, (3) jasa. Sektor ini menghasilkan laba, bagi hasil, margin, profit, keuntungan, omzet dan nama yang dipersamakan lainnya
  3. Kalangan karyawan/pegawai/buruh yang bekerja kepada kalangan pengusaha. Mereka menerima gaji, upah, honor, tunjangan, bonus, THR, komisi, uang pesangon, uang pensiun, premi asuransi dan nama yang dipersamakan lainnya (dengan batasan minimal melampaui PTKP/Penghasilan Tidak Kena Pajak)
  4. Kalangan profesional/profesi yang memiliki keahlian atau kompetensi yang diakui oleh kelompok masyarakat atau negara (independen/tidak ada ikatan yang tetap). Mereka mendapat gaji, honorarium, fee , uang jasa, nilai kontrak, hadiah dan nama yang dipersamakan lainnya.

Sedangkan usaha atau kegiatan pasif dalam memperoleh penghasilan sebagai investor atau pemberi modal dalam bentuk:

  1. Saham/investasi berjangka lainnya (dividen)
  2. Tabungan/deposito/obligasi/produk lembaga keuangan (bunga)
  3. Penggunaan hak cipta/paten/merek dagang (royalti)
  4. Penggunaan aset atau harta bergerak dan tidak bergerak (sewa).

 

  1. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia menunjukkan adanya Subjek Pajak yang bermakna negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang kita miliki berdasarkan sumber penghasilan yang kita peroleh (worldwide income), terbagi atas:
  2. Subjek Pajak Dalam Negeri yakni WNI/penduduk Indonesia memiliki penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan di luar Indonesia serta WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari memiliki penghasilan yang diperoleh hanya di Indonesia (asas domisili)
  3. Subjek Pajak Luar Negeri yakni bentuk usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia seperti kantor cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik , bengkel, gudang, tempat kedudukan manajemen dan lain–lain yang memiliki penghasilan hanya di Indonesia (pasal 2 ayat 5 UU PPh).

 

  1. Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan menunjukkan adanya Aliran Penghasilan yang bermakna negara harus mengetahui ke mana aliran penghasilan itu dalam bentuk laporan:
  2. Dikonsumsi maka siklus dari penghasilan dinyatakan selesai dalam wujud barang, benda atau aset semisal mobil, rumah, tanah dan emas (dilaporkan dalam SPT Tahunan).
  3. Menambah kekayaan maka siklus penghasilan masih terus bergerak misalnya dalam bentuk penambahan jumlah saham, kenaikan jumlah deposito/obligasi/tabungan atau meningkatkan modal usaha (dilaporkan dalam SPT Tahunan).

 

  1. Dengan bentuk dan nama atau istilah baru apa pun di dalam dunia ekonomi/bisnis/usaha yang terkait dengan penghasilan. Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti:
  2. Transaksi daring atau on-line
  3. Kios atau lapak usaha virtual
  4. Aplikasi–aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, traveloka dan lain-lain.
  5. Start-up atau bisnis yang baru dirintis baik bisnis secara digital maupun konvensional.

 

Dengan demikian siapa pun yang dari generasi-generasi zaman now wajib mengetahui filosofi dasar seseorang di negara ini yang dikenakan beban kewajiban pajak atas dirinya, sehingga dapat turut serta berkontribusi pada negara dengan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP sebagai pintu dimulainya kewajiban perpajakan menuju tahun Indonesia Emas 2045.

“Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti transaksi daring, lapak usaha virtual, aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, Traveloka dan lain-lain.”

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News3 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News4 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News5 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News7 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News7 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News8 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News10 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Analysis3 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak daripada tiang”....

Advertisement Pajak-New01

Trending