Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018, ada 31 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tingkat kementerian dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebelumnya, serangkaian penilaian telah dilakukan oleh bagian Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenpan RB, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur KITSDA Harry Gumelar, mengungkapkan predikat ZI-WBK adalah sarana atau ukuran yang mencerminkan tata kelola kantor yang baik dalam melayani, yaitu pelayanan harus bersifat transparan dan menerapkan aturan yang ada.

“Integritas dalam melayani Wajib Pajak yang utama. Maka predikat ZI-WBK hanya menjadi penanda atau mempertegas,” kata Harry melalui pesan elektronik, Jumat (4/1).

Di tubuh DJP, sesungguhnya pengawasan kepegawaian telah dilakukan. Harry menyebut, salah satu sistem untuk menjaga integritas para pegawai melalui aplikasi bernama SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengawasan yang dapat dilakukan oleh seluruh pegawai pajak di Indonesia.

“Pegawai bisa mengadu modus apa pun. Surat tertulis ke Dirjen, Direktur, dan antar pegawai. Pengaduan bisa seperti dugaan korupsi, selingkuh, dan lainnya,” jelas Harry.

Kendati demikian, KITSDA juga melakukan serangkaian investigasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk. “KITSDA mengumpulkan informasi. Bukti semakin kuat, baru kita tindak,” jelasnya.

Harry berharap dengan integritas yang dijunjung oleh pegawai akan membentuk persepsi positif dari masyarakat Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target,” harap Harry.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target.”

Realisasi penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal, menuturkan realisasi penerimaan pajak Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun atau realisasi 92,41 persen. “Data sementara per 2 Januari 2019 itu,” jelas Yon saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Semarang tengah dua, KPP Madya malang, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama Muara Bungo.]penerimaan pajak target 100 persen diraih karena kerja tim yang andal, sistem manajerial yang konsisten, dan berbagai kegiatan amal.

“Kami rutin seminggu sekali bedah WP, eksekusi, undang WP dengan aturan yang berlaku. Tidak lupa kita mengetuk pintu langit dengan kegiatan amal yang dihimpun dari kantong masing-masing pegawai,” kata Iwan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama, mengapresiasi pencapaian itu. Ia berharap pencapaian target di 2018 bukan puncak dari segalanya, melainkan suatu pemantik semangat untuk pencapaian di tahun berikutnya.

“Saya melihat mereka adalah KPP yang memahami target yang dibebankan, membuat strategi yang efektif, dan bekerja keras menjalankan strategi tersebut,” kata Hestu.

Tahun 2019, integritas dan pelayanan tetap menjadi fokus utama DJP. Di antaranya, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM 0,5 persen, dan pelaksanaan business development services (BDS) UMKM di setiap KPP.

Selain perbaikan administrasi, fokus DJP ke depan untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan maksimal, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 menjadi Rp 1.577,6 triliun. Target ini tumbuh 16,8 persen dari outlook penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.350,9 triliun. Atau dengan kata lain, kontribusi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, yakni 72,9 persen dari total pendapatan negara.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menganggap, target yang diberikan tahun ini lebih realistis dibandingkan tahun lalu. Dan untuk menggapai target itu, Robert menyebut di tahun ini DJP akan fokus pada pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Dari segi pelayanan, terus berupaya melakukan penyederhanaan dan perluasan layanan pajak, misalnya saja melalui mobile tax unit. Selain itu, DJP juga akan memperluas layanan e-Filing, menyederhanakan proses restitusi, dan memperluas layanan business development services (BDS) untuk UMKM.

Di sisi penegakan hukum, DJP akan melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan serta peningkatan kualitas hukum melalui perbaikan tata kelola dan kontrol kualitas. Sementara di aspek pengawasan Wajib Pajak, DJP akan melakukan pengawasan berbasis risiko (compliance risk management); penguatan basis data perpajakan melalui AEoI, data keuangan, data pihak ketiga, dan data pasca-TA; serta program kerja gabungan antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perbaikan administrasi

Perbaikan sistem administrasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang kini terus diupayakan pemerintah. Menurut Robert, rasio pajak tidak akan meningkat jika pemerintah hanya menurunkan tarif yang tidak diikuti dengan perbaikan administrasi. Ia memaparkan, rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemungutan pajak yang diperoleh dengan menghitung besaran penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, penurunan tarif dan upaya perbaikan sistem administrasi sudah dilakukan DJP.

Robert mencontohkan, beberapa penurunan tarif yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 30 persen menjadi 25 persen dan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah juga telah menjalankan program Amnesti Pajak di tahun 2016 yang diikuti dengan perbaikan administrasi dan ketersediaan data. Bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan hartanya, mereka bisa mendapatkan pengampunan melalui program itu dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Menurut Robert, upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak adalah melalui pengawasan pemeriksaan terhadap WP yang belum membayar pajak. Namun, ia mengakui upaya ini baru bisa dipetik hasilnya dalam jangka panjang.

Saat ini rasio pajak berada di kisaran sepuluh persen dari PDB. Tahun 2019 pemerintah menargetkan rasio pajak bisa mencapai 12,22 persen yang didukung oleh peningkatan kepatuhan seiring perbaikan kinerja pegawai pajak dan sistem administrasi.

“Kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi.”

Institusi antikorupsi

Dari waktu ke waktu, DJP juga terus memperkuat sisi kelembagaan melalui reformasi perpajakan, yang berfokus pada lima pilar, yakni proses bisnis, teknologi informasi, regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM).

Robert berharap DJP akan menjadi suatu institusi modern yang transparan seutuhnya dan kebal terhadap praktek korupsi dan pungutan liar.

“Itu yang menjadi challenge kami di tahun-tahun ini. Membangun suatu budaya (antikorupsi), tapi bukan hanya budaya, on top of that, membangun suatu sistem yang betul-betul andal sehingga kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi,” terang Robert pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan DJP, awal Desember lalu.

DJP juga telah merumuskan desain proses bisnis atau tata kelola kerja mulai dari pelayanan, pembayaran, pelaporan, data masuk, analisis, dan intelijen bisnis, seiring dengan pembangunan core tax yang akan digunakan oleh DJP 2–3 tahun mendatang.

“Salah satu yang kami address khususnya yang terkait dengan antikorupsi adalah sensitivitas di dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Semua pelaksanaan tugas itu harus terekam di dalam sistem, sehingga transparan. Dan mudah-mudahan tahun 2019 kita berhasil menunjuk pemenang yang akan membangun core tax, yang sudah diyakini bisa memperbaiki 21 proses bisnis DJP secara andal, sehingga semua kerja kita lebih akurat, terekam, dan hampir seluruhnya nonmanual.”

Tak sebatas membantu petugas pajak saat musim penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiba, relawan pajak juga mendakwahkan informasi perpajakan di akun Instagram (IG). Mereka yang berasal dari tax center berbagai kampus itu mampu mengedukasi Wajib Pajak (WP) dan sejawatnya dengan gaya bahasa dinamis. Hal itu diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Iis Isnawati, pada Kamis sore (20/12).

“Awalnya, melalui tax center mereka diseleksi untuk membantu WP mengisi SPT. Sekarang secara suka rela di IG, mereka meng-upload informasi perpajakan dan mampu menjawab pertanyaan temannya tentang pajak secara baik,” ujar Iis.

Menariknya, relawan mampu menyampaikan peraturan perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih ringan. “Mereka (relawan pajak) mampu mengedukasi WP, teman sekelas, teman sepermainannya karena lebih memiliki bahasa yang gaul, milenial,” kata Iis.

Relawan pajak bernama Sechan Bawazier, misalnya, mengunggah foto diri sendiri dengan memakai jaket almamater dengan keterangan foto: ”Pengabdian, salah satu tanda cinta tanah air. Jangan lupa bayar pajak, dong. #relawanpajak.”

Ada pula Akbar Syaiful, yang membagikan foto kegiatan relawan di KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Di kolom komentar, akun IG @anw_pecirotan menuliskan, “Mi ayam gw nggak dipotong penjualan pajak, kan?” Akbar membalas, “penjualnya yang bayar pajak.”

Seleksi dan pelatihan

Relawan pajak, merupakan mahasiswa yang lolos seleksi dan pelatihan. Seleksi dilakukan oleh dosen pembina tax center. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan. Relawan pajak wajib mendapat edukasi soal perpajakan, Ilmu komunikasi, dan prinsip kerelawanan. “Kita tekankan soft skill-nya. Bagaimana kami tanamkan jiwa seorang relawan yang bekerja dari hati, melayani dari hati,” katanya.

Tax center didirikan di kampus-kampus berdasarkan MoU perguruan tinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat. Hingga 2018 jumlah relawan pajak telah mencapai 1.111 yang berasal dari berbagai tax center. Di antaranya, tax center Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, Institut STIAMI Bekasi, PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Matana, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana.

Di tahun 2018 ini, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja melantik 60 relawan pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UNY), dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

“Bulan ini (Desember) baru pembekalan. Januari atau Februari setelah mahasiswa masuk (perkuliahan), kami akan lakukan bimbingan teknis,” ujar Sanityas Jukti Prawatyani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY.

Pembekalan materi perpajakan dikemas secara menarik dengan berbagai permainan. “Relawan pajak ini sebagai duta yang diharapkan berperan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak,” harap Sanityas.