Terhubung dengan kami

Topic

Bangun Persepsi lebih Positif tentang Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  • 126
  • 91
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    217
    Shares

Kepemimpinan Robert Pakpahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi harapan baru usai Ken Dwijugiasteadi memasuki masa purnabakti. Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menuturkan, dua figur tersebut sebetulnya tidak jauh berbeda, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman berkarier. Sama-sama meniti karier di Departemen Keuangan RI dan Kementerian Keuangan RI, khususnya DJP.

“Dua-duanya mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, yaitu sama-sama akuntan, walaupun dari lulusan yang berbeda,” ujar Misbakhun saat ditemui Majalah Pajak di kantornya, Kamis (21/12/17).

Misbakhun menambahkan, masing-masing Dirjen Pajak memiliki karakter yang berbeda dalam bekerja. Ken dengan gayanya yang eksentrik, telah berupaya keras mencapai target penerimaan yang dibebankan pemerintah melalui APBN.

“Kita semua tahu bagaimana di tahun 2015, begitu tingginya target karena APBN-P-nya naik sampai 38 persen, dan pencapaian 82,5 persen itu sebenarnya bukan sesuatu penerimaan yang jelek,” imbuhnya.

Tak hanya itu, politikus Partai Golkar ini mengakui, Ken mampu menyosialisasikan Tax Amnesty dengan baik, sehingga program tersebut dapat berhasil. Dari program tersebutlah terdeteksi titik lemah dalam sistem administrasi pemungutan pajak selama ini.

“Ada hampir Rp 5000 triliun total, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang dideklarasikan. Itu menunjukkan bahwa sistem self-assesment kita selama puluhan tahun ini masih menyisakan lubang-lubang yang membuat Wajib Pajak bisa melakukan upaya-upaya memanfaatkan lubang-lubang aturan yang belum kita tutup.”

Saya menaruh harapan besar karena Pak Robert ini pemikir dan pekerja keras. Beliau harus didukung oleh semua elemen satuan tugas unit-unit yang ada di dalam.”

Tantangan DJP

Berbicara mengenai Dirjen Pajak baru, Misbakhun mengutarakan, DJP merupakan rumah pertama yang pernah ditempati Robert. Sudah sejak lama Robert terlibat menjadi tim reformasi perpajakan. Tindak tanduknya diperlihatkan melalui bagaimana proses bisnis di DJP itu diubah, digeser, atau bahkan diganti. Beberapa hasilnya terlihat pada fungsi-fungsi direktorat yang fungsional, seperti Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda), tenaga pengkaji, Account Representative di front line, dan seksi Waskon. Selain itu, tidak ada lagi unit pemeriksaan yang terpisah dari kantor pelayanan pajak.

Misbakhun pun menambahkan, tantangan DJP akan semakin besar ke depan, karena berhadapan dengan pergeseran ekonomi (shifting economy) dari konvensional ke digital yang efeknya mulai dirasakan DJP sejak 2016 lalu.

Lifestyle masyarakat berubah. Mal yang tadinya mereka belanja, jadi (beralih) di tempat nongkrong. Proses-proses ini, kan, menimbulkan sistem dan model ekonomi yang baru. Di titik mana mereka akan dipajaki. Inilah yang menurut saya ke depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas perpajakan untuk mengelola regulasi berdasarkan model-model ekonomi yang baru itu.”

Selain itu, Misbakhun mengusulkan agar Robert dapat berkonsentrasi membenahi sistem internal, seperti pembangunan sistem Informasi dan Teknologi (IT), merevitalisasi proses bisnis, hingga sistem kepegawaian.

“IT ini, kan, sudah lama sebenarnya menjadi isu di DJP. Teman-teman DJP punya trauma terhadap masalah IT, dan ini harus diselesaikan segera. Saya yakin dengan integritas teman-teman DJP, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang di luar aturan dan ketentuan. Sumber pendanaannya pun jangan sampai kemudian menimbulkan kontroversi, misalnya kalau APBN mampu, kenapa harus dari Bank Dunia?”

Begitu pun mengenai sistem kepegawaian, ia beranggapan sistem mutasi yang dilakukan selama ini tidak berdasarkan pada prestasi semata. “Menurut saya kadang-kadang orang yang sudah punya prestasi begitu bagus, tetapi tidak bergeser dari mana-mana. Sementara orang yang cuma begitu-gitu saja, tiba-tiba lompat dari sini ke sana, seakan-akan ada kelompok eksklusif. Sistem seperti ini yang harus dibenahi.”

Dengan sosok Robert yang sangat berpengalaman di Kementerian Keuangan dan DJP, Misbakhun berharap Robert yang memiliki perspektif nan luas dapat membangun persepsi lebih positif tentang pajak yang business friendly. Mau mendengarkan keluhan dunia usaha, serta lebih hati-hati tanpa mengurangi peran pajak yang mempunyai fungsi-fungsi represif terhadap penegakan aturan.

“Saya menaruh harapan besar karena Pak Robert ini orangnya pemikir, dan seorang pekerja keras. Dan tentunya beliau harus didukung oleh semua elemen satuan tugas unit-unit yang ada di dalam untuk bersama-sama sinergi memberikan dukungan itu, tidak boleh ada satu pun yang tidak memberikan dukungan. Itu yang utama,” pesannya.—Ruruh Handayani/foto: Dok. Pribadi

Editor Majalah Pajak Freelance writer, Part-time Traveller, Full-time learner

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Lebih “Friendly Menghimpun Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Tax People Share!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menyarankan di tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan nomor ponsel penduduk Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (DJP).

“Jangan lagi pakai sistem self-assessment, atau bayar dan daftar sendiri. Nomor ponsel harus jadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari situ, orang transaksi dari ponsel langsung kena pajak. Itu akan signifikan,” jelas Aviliani di kantor Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di kawasan Jakarta Selatan, pada akhir Desember 2017 lalu.

Sebab ia menganalisis, usulan ini lebih progresif dibandingkan dengan integrasi melalui e-KTP yang dibatasi oleh usia. Seperti diketahui, bisnis digital dewasa ini tak membatasi usia ataupun jenis pekerjaan.

“Kita lihat seorang selebgram balita, penghasilan bisa ratusan juga per bulan. Ada lagi, sopir transportasi on-line, penghasilannya bisa Rp 6 juta per bulan,” kata Aviliani memberi contoh.

Artinya, sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu meyakini, pengguna ponsel yang jumlahnya mencapai 371,4 juta  pengguna di tahun 2017 ini rata-rata diprediksi penghasilannya di atas Rp 4.5 juta. Jika penghasilan tidak kena pajak, Wajib Pajak pun berhak mengonfirmasi melalui SPT-nya.

“Enggak masalah kalau penghasilan kurang, nanti tinggal ditulis nihil. Yang penting sudah terdaftar, dan terintegrasi,” tambahnya.

Terkait sistem penerapannya, menurut Aviliani, Direktorat Jenderal Pajak tak perlu membangun dari awal. Melalui Forum Asosiasi Perbankan didampingi dengan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017 lalu sudah direkomendasikan untuk mengadopsi sistem yang sudah terbangun di perbankan, yaitu SiPINA alias Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing.

SiPINA dibangun sejak 2015 dalam rangka perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat (AS) terkait Undang-undang Kepatuhan Pajak Warga Asing alias Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Sesuai perjanjian itu, perbankan di Indonesia wajib melaporkan data rekening warga negara AS kepada otoritas pajak di negara tersebut.

“Jadi, tinggal diadopsi untuk domestik saja, pemerintah tidak perlu bangun dari nol, butuh waktu lama, dan biaya tinggi,” sambung Ketua Jurusan Manajemen Universitas Paramadina ini.

Ia menyayangkan Direktorat Jenderal Pajak belum merespons dengan cepat usulan itu. Padahal, menurutnya, Jika dapat diterapkan awal tahun 2018, pada Maret atau April di tahun ini integrasi data nomor ponsel menjadi NPWP akan dapat terlaksana.

Akselerasi penerapan penyampaian informasi yang terintegrasi itu perlu dilakukan lantaran pascaprogram Amnesti Pajak 2017, rakyat Indonesia cenderung berkeinginan menjadi Wajib Pajak patuh. Namun, sistem self-assessment yang tak mendukung itu.

Ia berharap di tahun 2018 ini Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih friendly dalam menghimpun pajak, terutama untuk Wajib Pajak yang sudah membayar pajak.

Lanjutkan Membaca

Topic

Harapan Baru di Rumah Lama

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  • 47
  • 87
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    134
    Shares

 

Robert telah pulang ke rumah lamanya. Namun, di pundaknya kini terpikul beban tanggung jawab sangat besar. Tak kalah besar dengan antusiasme dan harapan publik menyambut kembalinya ia ke DJP.

Mengenakan batik cokelat lengan panjang, Kamis malam, 30 November 2017 lalu, Robert Pakpahan berdiri tegap di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Telunjuk tangan kanannya teracung setinggi pundak, sementara telapak tangan kirinya rebah di atas Alkitab yang dipegang erat seorang pendeta. Malam itu ia tengah mengucapkan sumpah jabatan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Itu sekaligus menandai malam pertama Robert menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa purnabakti.

Kehadiran Robert di DJP boleh dibilang pulang ke rumah lama. Sebelum menempati posisi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, pria kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 itu lama berkarier di DJP. Sebelumnya ia pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi DJP hingga 2005. Ia juga pernah menjabat Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan, kemudian menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis.

“DJP merupakan rumah pertama yang pernah ditempati Robert,” kata Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI saat berbincang dengan Majalah Pajak di kompleks Gedung DPR RI, Kamis (21/12/17).

Misbakhun menilai, kembalinya Robert adalah tenaga baru bagi DJP. Sebab, sudah sejak lama Robert terlibat menjadi tim reformasi perpajakan. Jejaknya bisa dilihat melalui pembenahan yang dilakukan di beberapa lini, seperti Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), tenaga pengkaji, Account Representative di front line, dan seksi Waskon.

“Selain itu, tidak ada lagi unit pemeriksaan yang terpisah dari Kantor Pelayanan Pajak,” kata Misbakhun.

“Tantangan DJP ke depan akan semakin besar, karena berhadapan dengan pergeseran ekonomi (shifting economy) dari konvensional ke digital.”

Tantangan besar

Namun, Misbakhun mengingatkan, tantangan DJP ke depan akan semakin besar, karena berhadapan dengan pergeseran ekonomi (shifting economy) dari konvensional ke digital yang efeknya mulai dirasakan DJP sejak 2016 lalu. Gaya hidup masyarakat berubah. Hal ini tentu menimbulkan sistem dan model ekonomi yang baru. Belum lagi target penerimaan pajak yang jumlahnya kian meningkat.

“Di titik mana mereka akan dipajaki. Inilah yang menurut saya ke depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas perpajakan untuk mengelola regulasi berdasarkan model-model ekonomi yang baru itu.”

Selain itu, Misbakhun mengusulkan agar Robert dapat berkonsentrasi membenahi sistem internal, seperti pembangunan sistem Informasi dan Teknologi (IT), merevitalisasi proses bisnis, hingga sistem kepegawaian.

Tak hanya Misbakhun, sejumlah tokoh lain pun menaruh harapan besar dengan kembalinya Robert ke DJP. Aviliani, misalnya. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menyarankan di tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan nomor ponsel penduduk Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (DJP). Usulan ini dinilainya lebih progresif dibandingkan dengan integrasi melalui e-KTP yang dibatasi oleh usia. Sebab, bisnis digital tak membatasi usia ataupun jenis pekerjaan.

“Kita lihat seorang selebgram balita, penghasilan bisa ratusan juta per bulan. Pengguna ponsel yang jumlahnya mencapai 371,4 juta  di tahun 2017 ini rata-rata diprediksi penghasilannya di atas Rp 4.5 juta. Jika penghasilan tak kena pajak, Wajib Pajak pun berhak mengonfirmasi melalui SPT-nya,” katanya.

Dalam penerapannya pun, menurut Aviliani, DJP tak perlu membangun dari awal. Melalui Forum Asosiasi Perbankan didampingi dengan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017 lalu sudah direkomendasikan untuk mengadopsi sistem yang sudah terbangun di perbankan, yaitu SiPINA alias Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing.

Dari sisi pengusaha, Wakil Ketua Komite Tetap Social Responsibility Kadin Timotheus Lesmana mengusulkan agar DJP kian intens membangun dialog dengan kalangan pebisnis untuk mencari titik temu dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebagai pegiat filantropi, ia juga berharap, melalui Robert, DJP juga memberikan insentif pajak bagi dunia usaha yang telah berkontribusi melalui kegiatan CSR dan filantropi. Sebab, peran dunia usaha lewat CSR dan filantropi dalam mendukung pembangunan sangat penting.

Sementara itu, Praktisi perpajakan Otto Sumaryoto mengusulkan agar pasca-Amnesti Pajak, DJP lebih memperkuat tax base atau basis pajak hasil program Amnesti. Dengan diperkuatnya basis perpajakan maka, menurut Otta, DJP bisa memproyeksikan ekonomi ke depan dan dapat memprediksi persentase kenaikannya.

Lanjutkan Membaca

Topic

Peta Jalan “e-Commerce” Atasi Rintangan

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tax People Share!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Peta jalan e-Commerce  telah dituangkan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik. Pelaku usaha percaya, kebijakan ini dapat mengatasi rintangan bisnis digital.

Sesui lampiran perpres tersebut, setidaknya, terdapat delapan poin penting dalam peta jalan tersebut. Pertama, pendanaan. Kegiatannya meliputi, penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan hibah atau subsidi pemerintah; dana tanggung jawab sosial perusahaan; skema pembiayaan angle capital, dan crowd funding. Poin ini ditargetkan selesai pada Oktober hingga November 2017. Kegiatan selanjutnya, pembukaan Daftar Negative Investasi (DNI) untuk e-commerce secara berjenjang. Penyedia platform, termasuk aplikasi dan OTT dengan nilai investasi hingga Rp 100 miliar, asing bisa memiliki saham maksimal 49 persen. Di atas Rp 100 miliar diperbolehkan 100 persen. Ditargetkan selesai pada Oktober 2017.

Kedua, perpajakan. kegiatannya berupa, penyederhanaan kewajiban perpajakan, PPh final 1 persen dari omzet bagi pelaku usaha e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dengan target penyelesaian Desember 2017. Lalu kegiatan intensif pajak bagi perusahaan modal ventura, angle investor, dan sumber pendanaan lain yang mendanai start-up pada tahap awal. Selanjutnya kegiatan pendaftaran pelaku usaha, termasuk asing dengan menerbitkan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Terakhir kegiatan, persamaan perlakuan terhadap pelaku usaha e-commerce asing dan lokal sesuai dengan perpajakan Indonesia.

Ketiga, infrastruktur komunikasi yang mencakup peningkatan kecepatan internet, jaringan, dan keamanan. Keempat, pendidikan dan sumber daya manusia, yang berupa penyusunan program inkubasi untuk start-up implementasi kurikulum yang mencangkup subjek terjadi e-commerce, skema intensif bagi institusi pendidikan. Kelima, perlindungan konsumen, melalui program membangun kepercayaan konsumen dengan mengklasifikasikan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik, akreditasi dan perlindungan lewat kebijakan mekanisme pembayaran. Juga menyusun skema penyelesaian sengketa berbasis on-line, dan sistem aplikasi informasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik. Kemudian, kegiatan pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk mengakomodasi transaksi e-commerce.

Keenam, logistik. Kegiatannya meliputi, peningkatan logistik melalui Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), alih daya logistik bagi usaha UMKM atau fasilitas logistik e-commerce yang dikembangkan oleh penyedia jasa logistik. Ada juga program revitalisasi, restrukturisasi, dan modernisasi PT Pos Indonesia. Ketujuh, keamanan siber. Di dalamnya ada dua program, yaitu peningkatan keamanan dengan membuat prosedur operasi dan regulasi standar umum terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keselamatan data konsumen, serta perumusan regulasi soal kejahatan siber. Standard operasional procedures bagi pedagang daring dan operator terkait prinsip kehati-hatian dan keamanan. Program selanjutnya, pengembangan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce yang terintegrasi.

Kedelapan, pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan Sistim Perdagangan Nasional Berbasis Elektronok (SPNBE) 2017 hingga 2019 yang secara administrasi berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jadi amunisi

CEO Shopee Chris Feng menuturkan, peta jalan e-commerce menjadi amunisi para pelaku bisnis digital. Sebab, saat berdiri pada tahun 2015 lalu, Shopee memiliki beberapa rintangan bisnis di tahun pertamanya. Di antaranya, kesulitan mencari rekan perusahaan logistik tepercaya  di seluruh pelosok Indonesia, dan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Tapi, saat ini kendala tersebut perlahan sirna sejalan dengan adanya peta jalan e-commerce. Chris Feng mengakui saat ini infrastruktur distribusi dan logistik sudah hampir rata di seluruh Indonesia. Kemudahan membayar juga dirasakan karena mesin ATM dan Indomart sudah tersebar ke pelosok daerah. Ia mengklaim, nilai total transaksi mencapai lebih dari 3 miliar Dollar Amerika dan lebih dari 50 juta unduhan aplikasi di seluruh dunia. Di Indonesia, aplikasi Shopee telah diunduh sebanyak lebih dari 18 juta unduhan, dengan lebih dari 60 juta active listings dan lebih dari 750.000 penjual.

“Kami percaya peta jalan e-commerce  dapat mengatasi tantangan-tantangan yang menghambat industri ini, termasuk teknologi, logistik, keamanan siber, dan pajak,” jelas Chris Feng kepada Majalah Pajak usai peluncuran 10.10 Big Mobile Shopping Day 2017 di Wisma Mandiri, Selasa (26/9). Kendati demikian, untuk kendala perpajakan Chris Feng enggan berkomentar lebih jauh.

Sementara itu, PR Manager Bukalapak, Evi Andarini mengungkapkan usaha pemerintah untuk melaksanakan peta jalan e-commerce juga harus diiringi dengan sosialisasi komprehensif untuk para pelaku UMKM lokal.

Sebagai marketplace yang mengklaim sebagai inisator situs jual beli pelaku UMKM, ia mengaku, Bukalapak memiliki hambatan untuk merangkul UMKM untuk memanfaatkan peluang digital.

“Kami mengapresiasi peta jalan e-commerce ini. Meskipun kami telah merangkul 1,8 juta UMKM, kami berharap pemerintah juga membantu untuk memberi pengetahuan kepada pelaku usaha lokal di pelosok Indonesia,” harapnya saat dihubungi melalui telepon seluler, pada Sabtu Sore (30/10).

Sejatinya, menurut Evi bisnis digital harus berdampak positif baik untuk pelaku usaha maupun pembeli.—Aprilia Hariani.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News1 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

Tax People Share!8374      157SharesPT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di...

Breaking News2 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Tax People Share!         Post Views: 2.129

Breaking News4 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

Tax People Share!          Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri...

Breaking News4 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Tax People Share!        Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan...

Breaking News5 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Tax People Share!        Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat...

Breaking News7 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Tax People Share!        Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang...

Breaking News12 bulan lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Tax People Share!        Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan,...

Breaking News2 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Tax People Share!        Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun...

Analysis2 tahun lalu

CITA: Tanpa Konvergensi Visioner, Insentif Pajak menggerus potensi pajak

Tax People Share!        Oleh: Yustinus Prastowo Program Pemerintah hanya akan berhasil jika didukung penerimaan yang cukup. Kita ingat pepatah “Besar pasak...

Breaking News2 tahun lalu

Ini Cara Kerja Listrik Tenaga Air Versi Tri Mumpuni

Tax People Share!        Air dari sungai dibendung kemudian dialirkan melalui parit. Kira-kira 300 hingga 500 meter dari bendungan, sebagian air dialirkan...

Advertisement Pajak-New01

Trending