Connect with us

Community

Bangun dan Salurkan Kolaborasi Kemanusiaan

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Melalui spirit kolaborasi, ACT tak hanya hadir menangani bencana alam, tapi juga menanggulangi bencana sosial dan bencana kemanusiaan.

 

Gempa bumi Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 silam menjadi bencana terdahsyat di abad ke-21. Gempa berkekuatan 9,1 Skala Richter itu meluluhlantakkan wilayah Aceh dan sekitarnya dan melibas 14 negara, serta menewaskan ratusan ribu orang. Namun, selalu ada hikmah dalam setiap musibah. Bencana itu juga membuktikan masih banyak tangan-tangan dermawan yang memiliki rasa empati dan kepedulian tinggi. Banyak jiwa-jiwa tulus yang berduyun-duyun memberikan sumbangsih mereka sesuai kemampuan mereka, baik atas nama kelompok maupun individu. Kelak, di antara orang-orang itu adalah mereka yang tergabung dalam lembaga kemanusiaan yang kini kita kenal dengan nama Aksi Cepat Tanggap (ACT).

ACT adalah organisasi nirlaba profesional yang awalnya lebih memfokuskan pada kerja-kerja penanganan kebencanaan, mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pascabencana. Organisasi ini pertama kali melakukan aksinya tahun 1994 di Liwa, Lampung Barat dalam merespons bencana gempa bumi. Namun, setelah membantu penanganan korban tsunami Aceh, tepatnya pada 21 April 2005, ACT resmi menjadi Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

“Tsunami Aceh 2004 masifnya luar biasa. Di situ kami melihat, kegiatan penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara ad hoc, tetapi harus dilakukan oleh satu tim yang secara reguler melakukan kegiatan. Baik edukasi, pencegahan pengurangan risiko bencana, sampai masuk ke wilayah emergency penanggulangan saat terjadi bencana. Pascabencana, untuk recovery juga harus ditangani,” tutur Presiden ACT Ibnu Khajar kepada Majalah Pajak pertengahan Juni lalu.

Ibnu Khajar menuturkan, pada 2005 hingga 2010 ACT tidak sekadar menangani bencana alam tapi juga menangani bencana sosial. Misalnya, bencana pendidikan, kelaparan, gizi buruk, bencana konflik sosial, peperangan. ACT juga melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Memasuki tahun 2012, lembaga ini bermetamorfosis menjadi lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas lebih luas. Tidak hanya menangani bencana alam, tapi juga bencana sosial dan bencana kemanusiaan.

Baca Juga: Menebar Berkah Pasar Modal Syariah

Pada skala lokal, ACT mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik dalam bentuk jaringan relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor cabang ACT yang ada di 22 provinsi. Jangkauan aktivitas program saat ini sudah menjangkau 34 provinsi dan 324 kabupaten/kabupaten dan didukung oleh para relawan berdedikasi tinggi dalam pengabdian masyarakat. Sementara pada skala global, ACT memiliki perwakilan yang disebut country representative person dan memiliki kantor cabang di Turki. Jangkauan aktivitas program global telah menjangkau 22 negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur.

Pemberdayaan aset wakaf

Dalam menjalankan misinya, ACT mendapat dukungan donatur publik dari  masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya, ACT rutin memberikan laporan keuangan tahunan kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta memublikasikannya melalui media massa. Laporan pun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

“Orang yang enggak punya makanan boleh telepon 24 jam, langsung dikirim gratis, meneleponnya gratiskami tanggung biaya teleponnya, pengirimannya juga gratis.

Untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan, ACT juga mengelola aset wakaf dengan membentuk Global Wakaf Corporation (GWC). Melalui GWC, ACT membantu masyarakat Indonesia dan dunia dengan basis unit wilayah terkecil selevel desa. GWC bergerak membantu masalah kemanusiaan di sektor pangan. Misalnya melalui program Lumbung Beras Wakaf (LBW) dan Lumbung Ternak Wakaf (LTW). Bersama dengan program wakaf berbasis bisnis ritel, yakni Warung Wakaf dan Ritel Wakaf, seluruh program membentuk rantai pangan dari hulu ke hilir sebagai solusi total atas masalah umat di sektor pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Ibnu Khajar menjelaskan, lumbung ternak dialokasikan dari dana wakaf karena untuk dua program utama dalam isu pangan, yakni kebutuhan supply kurban dan untuk kebutuhan program akikah atau bantuan kemanusiaan dalam bentuk hewan ternak untuk mendukung dapur umum.

Baca Juga: Simpul Sinergi Kemajuan Desa

Tahun ini, menyambut Hari Raya Kurban, ACT pun menyiapkan program Qurban Progresif memberikan pilihan masyarakat untuk berkurban dengan harga terjangkau dan progresif berdasarkan bulan. Di masa pandemi Covid-19 ini, ACT ingin program kurban tidak hanya sekadar sebagai sebuah ibadah unggul yang bersifat ritual, tapi juga sebagai ibadah sosial yang bisa menyelesaikan problem sosial.

Kita tahu, pandemi korona telah membuat ekonomi terpuruk. Banyak orang kehilangan usaha dan pekerjaan. Maka, ACT berinisiatif memberikan peluang bagi mereka. Caranya dengan mengajak mereka menjadi agen kurban. Para agen ini bertugas mengajak masyarakat untuk berkurban melalui ACT. Lebih-lebih, dalam kondisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti sekarang, masjid, sekolah tidak menyelenggarakan kurban.

Sebagai kompensasi, para agen kurban akan mendapatkan fee sekitar Rp 2 juta untuk setiap satu ekor sapi yang terjual. Kompensasi itu berasal dari alokasi subsidi yang tahun-tahun sebelumnya selalu diberikan kepada para pengurban sehingga harga hewan yang dibeli melalui ACT lebih murah dibandingkan harga hewan kurban di pasaran.

“Kami ingin kembalikan ke harga normal (bagi yang berkurban) supaya kami bisa berikan kepada para agen kurban untuk mereka dapat nafkah keluarganya. Kalau bisa mengajak satu keluarga berkurban sapi, kami berikan sekitar Rp 2,25 juta untuk satu ekor sapi,” jelas pria yang mulai bergabung di ACT sejak 2012 silam ini. Dengan target kurban 100 ribu ekor sapi tahun ini, Ibnu Khajar berharap bisa merekrut 100 ribu agen kurban.

Selain itu, bagi pedagang hewan kurban yang kesulitan memasarkan hewan kurban akibat PSBB, ACT pun membantu program penjualan melalui sistem digital marketing yang dimiliki ACT.

“Di Jakarta, kami dengan Pemprov DKI masuk dalam kolaborasi sosial berskala besar. Kami minta izin agar beberapa tempat tetap dibuka untuk lapak jualan. Supaya yang jualan itu tetap ada. Peternak di daerah yang amanah akan tetap hidup, yang jualan tetap jalan. Kami akan jualkan lewat sistem digital marketing kami supaya semua peternak, pelapak ini jadi mitra pengadaan hewan kurban kami,” jelas pria yang mulai bergabung di ACT sejak 2012 silam ini.

Masyarakat pun tak perlu khawatir jika tidak menjumpai masjid yang melakukan pemotongan hewan. Sebab, hewan itu akan dipotong di rumah pemotongan hewan dan didistribusikan melalui unity careline ACT.

Baca Juga: Berbagi Peta Keutamaan

“Kalau ini dilakukan maka RPH hidup, pedagang hidup, lapak hidup, pemilik ternak hidup, orang terkena PHK bisa aktif kembali, ojek on-line bisa tetap mengantarkan. Semua ini bisa jadi kontribusi lembaga ini untuk memutar kembali ekonomi masyarakat kita.”

Melalui program Lumbung Beras Wakaf, GWC memproduksi beras untuk didistribusikan melalui program-program kemanusiaan ACT. Sudah ribuan ton beras disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik di Indonesia maupun luar negeri.

“Kami kirimkan masuk ke Lombok dan Palu lebih dari 3000 ton. dari lumbung beras wakaf kita. Untuk mengatasi bencana kelaparan di Agats, Asmat (Papua) hampir 300 ton. Kami kirimkan ke Rohingya 2000 ton, Somalia 1300 ton, Suriah 1000 ton,” rinci Ibnu Khajar.

Di masa pandemi Covid-19 ini, ACT membuat program operasi pangan gratis melalui Humanity Careline berbasis komunikasi telepon bebas pulsa. Layanan penyediaan pangan pokok ini diberikan kepada warga terdampak wabah Covid-19 dan yang dikarantina wilayah sehingga kesulitan memperoleh kebutuhan pangan pokok, terutama beras.

“Orang yang enggak punya makanan boleh telepon 24 jam, langsung dikirim gratis, meneleponnya gratis—kami tanggung biaya teleponnya, pengirimannya juga gratis.”

Untuk proses pengiriman, Ibnu Khajar mengatakan, program ini sengaja bekerja sama dengan pengemudi ojek daring karena di masa pandemi Covid-19 ini mereka kehilangan mata pencaharian. Alasan kedua, tak lain adalah demi menjaga martabat orang yang dibantu. Dengan diantar, orang yang membutuhkan tak perlu datang mengantre untuk mendapatkan bahan makanan.

Baca Juga: Menyiapkan Gugus Tugas Tingkat RT untuk Penanggulangan COVID-19

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Community

Bersatu untuk Singkirkan Aral

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain memfasilitasi UMKM yang membutuhkan, AKUMANDIRI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan mereka.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM), pelaku UMKM saat ini berjumlah 64,1 juta atau 99 persen dari total pelaku usaha di tanah air dan menyerap 116 juta tenaga kerja.

Sayangnya, berbagai kendala masih merintangi mereka, seperti kurangnya literasi keuangan, digitalisasi, hingga perpajakan. Untuk itu, Assosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau AKUMANDIRI hadir menjadi wadah untuk membantu mereka mengatasi kendala sekaligus mengembangkan potensi mereka.

Ketua Umum AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny mengungkapkan, AKUMANDIRI adalah sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independen, tidak terikat dan atau mengikatkan diri kepada partai politik maupun kekuatan politik mana pun, dan bernapaskan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan kesejahteraan.

“AKUMANDIRI dibentuk pada tahun 2016, yang memiliki visi untuk menata stakeholder baik pemerintah maupun nonpemerintah serta sebagai pusat informasi bagi para UMKM,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak, Rabu (22/12).

Ia menambahkan, AKUMANDIRI berposisi sebagai penerus kebijakan dan mitra pemerintah dalam sosialisasi dan implementasi, sebagai perwakilan suara pengusaha koperasi, industri UMKM serta sebagai penata hubungan pengusaha IUMKM, pemerintah, serta para pengusaha besar.

Dengan keanggotaan didominasi sektor mikro, kepengurusan AKUMANDIRI saat ini berada di 50 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, dengan lebih 500.000 anggota terdaftar di tahun 2020.

Layanan

AKUMANDIRI menyediakan dua layanan, yakni pemberdayaan dan layanan arah visi misi. Pada layanan pemberdayaan, terdapat dua layanan pendukung. Pertama, layanan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan memicu penegakan integritas dan nilai etika dalam mengelola usaha. Kedua, layanan sertifikasi keanggotaan.

Sedangkan layanan arah visi misi dibagi menjadi empat. Pertama, penataan hubungan antarpengusaha IUMKM. Kedua, penataan hubungan antara pengusaha IUMKM dengan pemerintah. Ketiga, advokasi kebijakan dan layanan akses kepada dunia perbankan. Keempat, penataan hubungan antara pengusaha IUMKM dengan masyarakat pengguna jasa usaha IUMKM.

Selain fasilitas, Hermawati menjelaskan, AKUMANDIRI mengusung beberapa program unggulan, salah satunya, program Kios AKU.

“Kios AKU UMKM diperuntukkan bagi peminat individu atau perorangan atau para pedagang di lingkungannya. Kios AKU menggunakan aplikasi ordering, aplikasi penjualan, aplikasi digital produk dan aplikasi pendukung lainnya sesuai paket yang diambil,” jelasnya.

Konsep Kios AKU terbilang sederhana. Yang terpenting para pedagang perorangan memiliki ruangan atau kios berukuran minimal 2,5 x 2,5 meter atau 3 x 3 meter di rumahnya. Kemudian, dilakukan penataan toko untuk mempersiapkan pembukaan toko dan memberikan pasokan rutin produk melalui aplikasi digital. Untuk paket, AKUMANDIRI menyediakan paket Rp 25 juta dan Rp 40 juta.

“Dua minggu ke depan kita ada launching Kios AKU di Jogja, dimana akses permodalannya kita bekerjasama dengan BPR MSA. Saya berharap dapat muncul di seluruh daerah, karena ini juga dapat memperkuat akses perdagangan di daerah masing-masing,” imbuhnya.

Di masa pandemi seperti sekarang, AKUMANDIRI lebih banyak melakukan webinar dan workshop mengenai literasi keuangan, cara membuat website, mendesain kemasan, serta branding produk. Selain itu, AKUMANDIRI juga berbagi tip memanfaatkan media sosial dan WhatsApp untuk media promosi.

Kerja sama

Minimnya literasi digital, menurut Hermawati, adalah kendala terbesar bagi perkembangan UMKM. Kurangnya pengetahuan atau edukasi atas sumber daya manusia yang memadai juga turut menyulitkan kemajuan UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mengatasi hal ini.

“Kita banyak melakukan sinergi mulai dari KemenkopUKM, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Investasi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Untuk perbankan, kita ada kerja sama dengan BNI untuk akses permodalan sehingga seluruh anggota yang mengajukan akses KUR melalui AKUMANDIRI dapat difasilitasi dan tidak diminta jaminan, juga dengan Bank Nobu untuk sosialisasi penggunaan QRIS” ujarnya.

Selain itu, AKUMANDIRI juga bekerja sama dengan asosiasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu, AKUMANDIRI juga berkolaborasi dengan Widya Analytic untuk membuat basis data UMKM yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Untuk 2022 saya berencana akan fokus ke database. Mulai dari sektornya apa saja, penghasilannya berapa, jumlah tenaga kerja, masukan, keluhan, dan nanti akan muncul negara butuh apa untuk program yang diperlukan supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Hermawati juga kerap bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi Pajak kepada UMKM, konsultasi, hingga pengajaran cara membayar pajak.

“Dengan sosialisasi yang tepat, bahasa sederhana yang bisa diterima masyarakat, serta transparan penggunaannya untuk apa, pasti ada benang merahnya untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak,” pungkasnya.

Lanjut baca

Community

Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain menjadi perantara komunikasi antara penyelenggara tekfin syariah dengan regulator, AFSI juga menjadi wadah penumbuhan inovasi dan pengawasan.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar bagi layanan keuangan digital atau financial technology (fintech/tekfin) syariah di Indonesia.

Tekfin syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan pemberi dan penerima pembiayaan dalam melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Untuk mendukung dan mengembangkan ekosistem itulah, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI hadir.

Sekretaris Umum AFSI Muhamad Ismail mengungkapkan, AFSI diinisiasi di Jakarta pada Oktober 2017 oleh Pusat Studi Fintech Syariah Tazkia dan delapan Startup Fintech Syariah.

“Kita bikin asosiasi fintech untuk bisa sama-sama bergerak melakukan advokasi, mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia. Setelah melalui beberapa konsolidasi, waktu itu beberapa pemain fintech, akhirnya 8 Februari 2018 AFSI resmi didirikan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak secara virtual, Jumat (29/10).

Menurutnya, AFSI didirikan sebagai kongregasi start-up, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi.

“Kita juga bertanggung jawab mengembangkan inovasi, pengawasan industrinya, memastikan semua yang terlibat dalam transaksi di fintech syariah itu kode etiknya jalan, dan terjaga keamanannya,” tambahnya.

Per Oktober 2021, AFSI memiliki 37 anggota yang terdiri atas 27 anggota bergerak sebagai platform tekfin, 10 anggota nontekfin yang terdiri atas 3 honorary member dari bank-bank syariah, dan 7 perwakilan dari kampus, lembaga hukum, serta perusahaan teknologi pendukung.

Tantangan

Ismail tidak menampik bahwa tantangan terbesar AFSI dalam mengembangkan tekfin syariah nasional adalah masih minimnya literasi. Masyarakat masih banyak yang dibingungkan oleh perbedaan tekfin syariah dengan tekfin biasa. Maka, upaya edukasi dan sosialisasi tekfin syariah memerlukan kerja dengan berbagai pihak.

“Yang sering kita lakukan adalah melakukan sosialisasi, membuat program pelatihan, workshop, dan webinar mengenai tekfin syariah,” ujar Ismail.

Selain itu, langkah konkret yang akan dilakukan AFSI untuk menyebar luaskan literasi adalah dengan meluncurkan AFSI Academy Partner yang difokuskan untuk mengembangkan tekfin syariah di lingkungan kampus. AFSI akan bekerja sama dengan sekitar 130 kampus di Indonesia untuk menyediakan modul pelatihan tekfin untuk seribu mahasiswa.

Agenda lain yang akan dilakukan AFSI adalah terus mengembangkan jumlah pemain tekfin syariah di tanah air dengan cara mencari formula yang tepat bersama bank syariah dan regulator.

Selain itu, AFSI juga berencana melakukan studi nasional untuk melihat peringkat dan peta kekuatan tekfin syariah Indonesia kancah internasional. Ini penting karena di era tanpa sekat ini, perkembangan tekfin di luar akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan tekfin nasional.

Kolaborasi

Tahun 2020 lalu, AFSI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi teknologi finansial syariah untuk industri teknologi finansial syariah Group Inovasi Keuangan Digital (GIKD). Ismail mengatakan, kolaborasi ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi pelaku tekfin syariah.

Ismail melanjutkan, AFSI bertugas membantu merumuskan aturan operasi sesuai dengan masing-masing model bisnis inovasi keuangan digital (IKD), dan menyusun strategi dan pengembangan ekosistem IKD. Tidak hanya itu, AFSI Juga menjadi perantara komunikasi antara penyelenggara tekfin syariah dengan regulator, misalnya dalam menerima dan meneruskan laporan dan aspirasi pelaku industri maupun konsumen.

“Tapi kita merasa ini belum waktunya kita melakukan selebrasi atas pencapaian, karena masih terlalu kecil jika dibandingkan potensi market, “ jelas Ismail. “Kita tetap akan fokus bagaimana membuat pencapaian yang luar biasa dengan inovasi di fintech via start-up baru.”

Dalam waktu dekat AFSI berencana untuk mengembangkan kerja sama khusus dengan bank syariah. Ia menilai, tekfin mempunyai kekuatan dari sisi penetrasi market, tetapi besarannya masih terbatas oleh regulasi. Sementara bank memiliki kekuatan modal yang cukup baik.

AFSI juga menggandeng Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) untuk bekerja sama dalam menemukan business case agar bisa saling melengkapi dan mencari solusi untuk kemajuan tekfin nasional.

Ke depannya, AFSI berharap tekfin syariah dapat tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang punya komitmen untuk mendorong keuangan syariah dan menjadikannya sebagai alternatif pembiayaan.

“Kami berharap, AFSI bisa menjadi motor pendorong supaya perkembangan fintech syariah dari sisi jumlah bertambah, dari sisi investment serta penyalurannya pun ikut bertumbuh,” pungkasnya.

Lanjut baca

Community

Dua Agenda di Balik Kebaya

Diterbitkan

pada

Penulis:

Cermin keanggunan sosok wanita Indonesia ini kian tenggelam oleh kepraktisan. Sebuah komunitas bertekad melestarikannya.

Kebaya merupakan pakaian tradisional Indonesia yang memiliki berbagai nilai filosofis dan pesan yang mengingatkan pada masa perjuangan wanita Indonesia. Dari berbagai busana tradisional yang ada di Indonesia, kebaya ditetapkan sebagai busana nasional oleh Presiden Soekarno. Alasannya, kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan sosok wanita Indonesia.

Koordinator KPB Yogyakarta Margaretha Tinuk Suhartini

Selain memiliki fungsi estetis, kebaya juga memiliki fungsi sosial sebagai pembelajaran untuk wanita agar berpakaian rapi, pantas dan senantiasa menjaga kehormatannya. Dahulu kebaya hanya dipakai oleh kaum priyayi atau masyarakat di lingkungan keraton. Seiring perkembangannya zaman, sekarang masyarakat dari berbagai kalangan dapat memakai kebaya. Salah satu wadah yang terus melestarikan dan memberikan pengetahuan mengenai kebaya adalah Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB) Yogyakarta.

Pendiri dan Koordinator KPB Yogyakarta Margaretha Tinuk Suhartini mengungkapkan, kebaya adalah busana asli Indonesia dan warisan nenek moyang yang harus selalu dijaga kelestariannya. Itulah yang mendasarinya membuat KPB Yogyakarta.

“Kebaya merupakan jati diri perempuan Indonesia, maka harus kita jaga kelestariannya,” ungkapnya kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Rabu (14/07).

Ia menambahkan, kesadaran masyarakat untuk memakai kebaya sudah lebih baik dibandingkan lima tahun yang lalu. Apalagi, kini banyak desainer yang membuat kebaya yang sesuai dengan selera anak muda.

Tampil beda

KPB Yogyakarta merupakan salah satu cabang KPB Indonesia yang berpusat di Jakarta. Hingga saat ini, KPB Indonesia juga terdapat di Bogor, Ambarawa, Pekalongan, Padang, Medan, dan Bali.

KPB Yogyakarta digagas pada Oktober 2015. Awalnya, ia bersama teman-temannya bersepakat untuk memakai kebaya saat hangout, makan siang, atau malam mingguan, dan mendokumentasikannya.

“Jadi, setiap pertemuan itu kami selalu memakai kebaya dan sebagai penguatnya kami membuat dokumentasi. Karena di Jogja, kami memilih tempat yang klasik, misalnya Taman Sari, keraton atau kafe untuk menambah menarik foto yang kami unggah di medsos,” jelasnya.

Setelah itu, Tinuk melihat di media sosial ada KPB Indonesia yang didirikan oleh jurnalis di Jakarta. Tak lama setelah berkenalan, KPB Indonesia mempunyai agenda ke TVRI Yogyakarta. Dari situlah komunikasi kian intens hingga akhirnya bersepakat membuat KPB wilayah Yogyakarta.

“Kalau enggak bisa tampil yang terbaik, tampillah dengan sesuatu yang berbeda. Itulah awal niat kami untuk membuat KPB Yogyakarta setelah diizinkan oleh teman-teman di Jakarta,” jelasnya.

Untuk mengumpulkan anggota, awalnya KPB Yogyakarta mengadakan workshop bertajuk “Ngadi Saliro dan Ngadi Busono”. Alumni peserta workshop inilah yang akhirnya menjadi anggota resmi pertama KPB Yogyakarta hingga sekarang.

KPB Yogyakarta bervisi melestarikan budaya Indonesia dan mengusung misi menggali dan mempromosikan kebaya sebagai busana harian, bukan busana yang hanya dipakai saat pesta, seremonial, atau momen tertentu saja.

Kegiatan komunitas

KPB Yogyakarta terbilang aktif dalam memperkenalkan budaya tradisional, khususnya kebaya. Awal Februari lalu, KPB Yogyakarta mengadakan kampanye pelestarian budaya tradisional mengenai busana keraton. Dengan pertimbangan kepraktisan, sayangnya, busana keraton yang jumlahnya puluhan itu kini banyak yang ditinggalkan.

Selain itu, KPB Yogyakarta kerap mengampanyekan cara berbusana tradisional untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara berkebaya.

“Sekarang, kan, banyak sekali orang berkebaya, tapi saya lihat banyak yang asal,” ujar Tinuk seraya menambahkan bahwa berkebaya pun ada pakemnya.

Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah kampanye kebaya sebagai busana sehari-hari dengan cara memakai kebaya saat di kantor, ke mal, maupun ke tempat lainnya, dan latihan menari dan bermain angklung. KPB Yogyakarta bahkan mengadakan festival pencak kebaya, lomba pemilihan Putri Kebaya Cilik, dan belajar membatik.

Di saat pandemi, KPB Yogyakarta juga beberapa kali mengadakan bakti sosial dengan cara saweran dan mengamen secara daring untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Uang yang terkumpul dipakai untuk membeli kebutuhan pokok yang kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan.

Tinuk menyebutkan, KPB Yogyakarta sudah cukup dikenal dan menjadi barometer bagi komunitas berkebaya lainnya. Tidak hanya itu saja, bersama KPB lainnya yang tergabung dalam KPB Indonesia, berhasil mengadakan Kongres Berkebaya Nasional 2021 secara daring yang didukung oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kami punya dua agenda yang sangat penting. Pertama, kami berharap pemerintah melihat apa yang sudah kami lakukan saat ini dan mengesahkan satu hari menjadi Hari Berkebaya Nasional. Kedua, kami memperjuangkan ke UNESCO agar kebaya bisa disahkan sebagai heritage asli Indonesia,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer