Terhubung dengan kami

Taxclopedia

Bagaimana Migrasi Penerapan PP 46 ke PP 23?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Akhirnya pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Tentu saja peraturan pemerintah ini disikapi secara positif oleh berbagai pihak, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan apresiasi positif, dikutip dari kompas.com.

Menurut Ketua Uum KADIN Rosan Roeslani, kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, Rosan memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. “Dengan pajak yang lebih rendah, UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhannya makin tinggi, karena tadinya bayar pajak sekian hanya bayar 0,5 persen, sisanya bisa dipakai untuk pertumbuhan usahanya,” tutur Rosan.

Dalam pernyataannya seperti dikutip berbagai media massa, Presiden Jokowi menyampaikan, tujuan pemerintah meringankan pajak untuk UMKM tak lain agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar.

“Pemerintah meringankan pajak untuk UMKM ini agar usaha mikro dapat tumbuh, loncat menjadi usaha kecil, usaha kecil juga bisa tumbuh menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar,” demikian kata Jokowi seperti dimuat di laman situs resmi Kementerian Keuangan.

Tentu efek penurunan tarif hingga 0,5 persen akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan menggerus penerimaan setidaknya Rp 1,5 triliun. Namun, penulis berpendapat potential loss dikarenakan efek dari peraturan pemerintah ini tidak akan begitu terasa karena pemerintah malah akan mendapatkan tambahan penguatan basis pembayar pajak yang meningkat, karena partisipasi masyarakat akan bertambah. Berikutnya, Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.
Lalu, sebenarnya apa, sih, perbedaan antara peraturan pemerintah sebelumnya (PP No. 46) dengan peraturan pemerintah (PP No. 23) sekarang?

Dari paparan di atas terlihat perubahan signifikan ada pada jangka waktu penggunaan tarif PPh ini. Dalam Pasal 5 PP No. 23, misalnya, diatur batasannya. Bagi penulis ini menarik dikaji bahwa pemerintah memberikan fasilitas tarif ini dengan daluarsa penggunaannya. Tujuannya adalah memaksa Wajib Pajak secara perlahan beralih dengan tarif PPh secara umum karena tarif PPh final sebenarnya adalah diskresi dari amanat Undang-Undang PPh yang penggunaannya bersifat demi kepraktisan administrasi. Dengan kata lain, pemerintah ingin para Wajib Pajaknya lebih teratur dan rapi dalam melakukan dokumentasi transaksi ekonominya melalui prosedur pencatatan dan pembukuan.

Kemudian, pengecualian objek penghasilan dipertegas dalam pasal 2 (3) PP No. 23 Tahun 2018 ini, dengan merinci jenis objek-objek penghasilan apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh tarif 0,5 persen, dan yang menarik adalah perluasan subjek pajak Orang Pribadi dalam pasal 3 (1), yang bunyinya:

  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

a.       Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

b.      Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.

Yang dulunya masih ada pengecualian bagi Orang Pribadi yang kegiatan usahanya dapat dibongkar pasang (Pedagang Kaki Lima/musiman) sekarang dihilangkan. Artinya, ekstensifikasi atau penggalian subjek pajak baru untuk diberikan NPWP sebagai Wajib Pajak baru akan bertambah. Apalagi bila dikaitkan dengan lokasi-lokasi tertentu dan waktu tertentu seperti car free day atau pasar tumpah dan sejenisnya tentu ini akan menjadi sesuatu bernilai potensi penerimaan negara ke depannya.

Tidak kalah menarik adalah soal pemotongan pajak oleh pihak ketiga (swasta/bendaharawan pemerintah) terkait dengan subjek atau pelaku tarif 0,5 persen ini, yaitu dalam pasal 8 (1) dinyatakan:

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilunasi dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dengan demikian, pihak ketiga wajib memotong sebesar 0,5 persen apabila bertransaksi dengan subjek pajak PP no.23 Tahun 2018 ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kantor Pajak yang menjelaskan status subjek pajak (Pasal 9).

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah itu, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak. Sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

a.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:
= 0,5 % x Rp 60.000.000,00
= Rp 300.000,00
b.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
= 0,5 % x Rp 20.000.000,00
= Rp 100.000,00

Tentu saja setiap adanya perubahan aturan lama pemerintah menyiapkan ketentuan tambahan dikarenakan berlakunya PP No. 23 tahun 2018 ini tidak di awal tahun pajak melainkan di pertengahan tahun, yakni bulan Juli 2018. Lalu, bagaimana mitigasinya? Atau penyesuaiannya? semua tertuang dalam pasal 10 PP No. 23 tahun 2018.

  1. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
  2. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5 % (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
  3. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:
a. Tahun 2017: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2018: Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah itu. Namun demikian, Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

  1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah (Juli 2018) ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1 % (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
  2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku (Juli 2018) sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Taxclopedia

Pengaruh transaksi lintas batas (cross borders) terhadap perusahaan dan pemajakannya

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Transaksi ekonomi lintas batas dalam literatur yang penulis dapatkan tidak ada definisi yang pasti tetapi hanya menjelaskan apa saja kegiatan eknonomi yang terjadi secara lintas batas, di antaranya perdagangan internasional atau transaksi jual beli antar negara meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, barter / pertukaran , konsinyasi (consigment), perjanjian dagang (package deal), merger dan akuisisi ,  sedangkan secara geografis transaksi ekonomi lintas batas meliputi lintas batas laut (sea cross borders) dan lintas batas darat (overland cross borders)

Transaksi ekonomi lintas batas ini menyebabkan muncul banyaknya inovasi keuangan yang menyertainya, diantaranya adalah penerapan global payment innovation (GPI) yang melibatkan bank-bank yang ada di negara-negara terjadinya transaksi lintas batas tersebut. Dimana apabila terjadi  kegiatan finansial perusahaan secara lintas batas maka bank sebagai operatornya menerapkan layanan pelacakan pembayaran secara real-time, transparans, dan diselesaikan transaksi keuangan tersebut di hari yang sama. Lebih dari 9 juta pesan transaksi telah dikirimkan oleh lebih dari 35 bank yang telah bergabung dengan layanan ini dan sebagian besar transaksinya diselesaikan dalam hitungan jam, dan bahkan menit.

Bahkan tidak jarang dikarenakan tumbuh pesatnya pasar modal di berbagai negara, memungkinkan terjadinya akuisisi dan merger lintas batas, sudah terjadi di negara kita operator layanan transportasi online (Gojek) diakuisisi dengan mendapat guyuran modal dari perusahaan e-commerce besar di China (Tencent) dalam jumlah yang fantastis senilai 16 triliun rupian. Hal ini tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia, fenomena ini juga terjadi di mancanegara dan yang menjadi bunga desa dalam rentang waktu pertumbuhan teknologi yang pesat ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital industri. Apa alasan utama terjadinya akuisisi dan merger lintas batas ini salah satunya adalah melakukan transfer global teknologi, modal, barang dan jasa terintegrasi ke dalam jaringan universal atau internasional secara cepat dan mudah sehingga terbentuklah kekuatan ekonomi besar yang populer kita sebut dengan Konglomerasi.

Berikut beberapa pengaruh lintas batas merger dan akuisisi yang penulis olah dari berbagai sumber, diantaranya :

  1. Penumpukan modal

Merger lintas batas dan akuisisi berkontribusi dalam akumulasi modal secara jangka panjang. Dalam rangka memperluas bisnis mereka tidak hanya melakukan investasi pada tanaman, bangunan dan peralatan, tetapi juga dalam aset tidak berwujud seperti pengetahuan teknis, keterampilan bukan hanya bagian fisik dari modal.

  1. Penciptaan lapangan kerja

Kadang-kadang terlihat bahwa Merger dan Akuisisi yang dilakukan untuk mendorong restrukturisasi dapat menyebabkan perampingan tetapi akan menyebabkan keuntungan kerja dalam jangka panjang. Perampingan ini kadang-kadang penting untuk kelangsungan operasi. Ketika dalam jangka panjang bisnis memperluas dan menjadi sukses itu akan menciptakan lapangan kerja baru.

  1. Teknologi penyerahan

Ketika perusahaan di seluruh negara datang bersama-sama itu menopang efek positif dari transfer teknologi, berbagi keterampilan manajemen terbaik dan praktek dan investasi dalam aset tidak berwujud dari negara tuan rumah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan inovasi dan memiliki pengaruh pada operasi perusahaan.

Kemudian adanya beberapa tantangan merger dan akuisisi lintas batas negara diantaranya :

  1. Kekhawatiran politik

Skenario politik bisa memainkan peran kunci dalam lintas batas merger dan akuisisi, terutama untuk industri yang sensitif secara politis seperti pertahanan, keamanan dll.

  1. Tantangan budaya

Hal ini bisa menimbulkan ancaman besar bagi keberhasilan lintas batas merger dan akuisisi. Berbagai faktor seperti perbedaan latar belakang budaya, kebutuhan bahasa dan praktek bisnis yang berbeda telah menyebabkan merger gagal meskipun berada dalam usia di mana kita bisa langsung berkomunikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut perusahaan perlu berinvestasi baik jumlah waktu dan usaha untuk menyadari budaya lokal dengan karyawan dan pihak terkait lainnya.

  1. Pertimbangan hukum

Perusahaan yang ingin bergabung tidak bisa mengabaikan tantangan untuk memenuhi berbagai masalah hukum dan peraturan-peraturan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan keamanan, hukum perusahaan dan persaingan terikat menyimpang dari satu sama lain. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan kesepakatan, penting untuk meninjau peraturan ketenagakerjaan, undang-undang dan persyaratan kontrak lainnya yang harus ditangani.

  1. Pertimbangan pajak dan akuntansi

Masalah pajak sangat penting terutama ketika datang ke penataan transaksi. Proporsi utang dan ekuitas dalam transaksi yang terlibat akan mempengaruhi pengeluaran pajak, maka pemahaman yang jelas tentang hal yang sama menjadi signifikan. Faktor lain untuk memutuskan apakah struktur aset atau pembelian saham adalah masalah pajak pengalihan.

  1. Due diligence

Due diligence merupakan bagian yang sangat penting dari proses merger dan akuisisi. Selain hukum, isu-isu politik dan regulasi, ada juga infrastruktur, mata uang dan risiko lokal lainnya yang membutuhkan penilaian menyeluruh. Due diligence dapat mempengaruhi syarat dan kondisi di mana transaksi merger dan akuisisi akan berlangsung, mempengaruhi struktur kesepakatan, mempengaruhi harga kesepakatan. Ini membantu dalam mengungkap daerah bahaya dan memberikan tampilan rinci dari transaksi yang diusulkan.

Tantangan transaksi lintas batas ini sesuai yang penulis uraikan menyebabkan perusahaan harus mengetahui bagaimana negara sumber perusahaan  harus mengetahui pemajakan apa saja yang menjadi kewajibannya untuk memotong atau memungut pajak (PPh dan PPN) pada negara destinasi perusahaan.

Karena itu sangat memungkinkan terjadinya pemajakan berganda karena transaksi eknomi lintas batas ini. Pemajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim pemajakan. Hal ini karena adanya prinsip pemajakan global untuk wajib pajak dalam negeri (global principle) dimana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen (negara domisili wajib pajak). Selain itu, terdapat pemajakan teritorial (source principle) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) oleh negara sumber penghasilan dimana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumber. Hal ini membuat suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali, pertama oleh negara residen lalu oleh negara sumber Misalnya: PT A punya cabang di Jepang. Penghasilan cabang di jepang dikenakan pajak oleh fiskus Jepang. Lalu di Indonesia penghasilan itu digabung dengan penghasilan dalam negeri lalu dikalikan tarif pajak UU domestik Indonesia.

Bentokran klaim menjadi lebih parah bila terjadi dual residen, dimana terdapat dua negara sama-sama mengklaim seorang subjek pajak sebagi wajib pajak dalam negerinya yang menyebabkan ia terkena pemajakan global dua kali. Misalnya: Mr. A bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari namun setiap sabtu dan minggu ia pulang ke rumahnya di Singapura. Mr. A dianggap WPDN oleh Indonesia dan juga Singapura sehingga untuk wajib melapor dan membayar pajak untuk penghasilan globalnya pada Indonesia maupun Singapura.

Dalam kaitan pembagian hak pemajakan ini, negara-negara yang melakukan perjanjian perpajakan dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah negara sumber (source country) yang merupakan negara di mana penghasilan yang merupakan objek pajak timbul. Kedua adalah negara domisili (resident country) yaitu negara tempat subjek pajak bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili berdasarkan ketentuan perpajakan.

Baik negara sumber maupun negara domisili biasanya berhak untuk mengenakan pajak berdasarkan undang-undang domestiknya. Pengenaan pajak oleh dua yurisdiksi perpajakan terhadap satu jenis penghasilan inilah yang biasanya menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga perlu diatur dalam suatu persetujuan antara negara sumber dan negara domisili.

Karena itu perlu dilakukan penerapan penghnidaran pajak berganda melalui perjanjian unilateral dan bilateral untuk menghilangkan risiko overcost dari terjadinya transaksi ekonomi lintas batas, tentu untuk membahasa metode penghindaraan pengenaan pajak berganda internasional membutuhkan penjelasan khusus yang tidak akan penulis bahas disini.

Selain tantangan pengetahuan perpajakan yang mumpuni atas transaksi penghindaran pengenaan pajak berganda internasional (tax treaty), perusahaan harus memahami bagaimana melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi lintas batas tersebut. Dimana transaksi lintas batas sebagai ibunya ilmu pencatatan / pembukuan pun melakukan perubahan agar dapat diterapkan atau berlaku secara internasional. Akuntansi internasional sendiri sudah memiliki pedoman yang diakui oleh semua negara yakni IFRS (Intenational Financial Reporting Standards) dimana sudah memperhitungkan bagaimana melakukan pembukuan atas transaksi lintas batas / negara.

Berarti kebutuhan akan tenaga ahli atau praktisi di bidang perpajakan pada perusahaan – perusahaan yang melakukan transaksi ekonomi lintas batas ini sebagai sebuah keharusan, tentunya bisa juga tenaga ahli atau praktisi perpajakan ini bisa diperoleh oleh perusahaan dengan dua cara :

  1. Melakukan kontrak kerja yang diperlakukan sebagai tenaga ahli / praktisi perpajakan (bisa WNI maupu WNA)
  2. Merekrut dan mendidk sendiri para staf atau pegawai perusahaan tersebut dengan diberikan pendidikan atau pelatihan perpajakan (dilibatkan dalam kursus pajak/brevet) terkait agar bisa secara mandiri mampu menyelesaikan kewajiban pajak yang terjadi pada transaksi ekonomi lintas batas.

Karena itu ke depan prediksi penulis, datangnya praktisi perpajakan luar negeri ke negara kita atau praktisi perpajakan negara kita dipekerjakan di luar negeri bukanlah menjadi sesuatu yang aneh, dalam dunia yang semakin terhubung menjadi satu jaringan, mudahnya komunikasi dan teknologi menjadi alat membuat segala sesuatu menjadi mudah dan cepat maka negara kita harus bersiap dari sisi SDM (sumber daya manusia) untuk bersaing dengan SDM negara lain, karena ilmu perpajakan di negara kita akan mudah dipelajari oleh mereka demikan juga sebaliknya. Bahkan dengan kemudahan komunikasi kehadiran secara fisik seorang tenaga ahli pada suatu tempat sudah digantikan dengan pertemuan secara vitual / online (daring) secara real time atau nyata apalagi koneksi internet yang sangat cepat nyaris tidak ada delay dalam percakapan suara mapun wajah.

Pertanyaannya? sudah siapkah kita? Waktu yang akan menjawabnya.

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Sering muncul pertanyaan kepada penulis saat memberikan pelatihan dan pengajaran perpajakan. Mereka menanyakan kenapa pajak itu banyak macamnya. Ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Kenapa tidak dibuat simpel saja? Cukup pajak pusat atau apa pun namanya yang penting tidak membuat orang awam bingung atau menjadi rancu dengan perbedaan antara kedua jenis pajak itu. Karena sering kali di lapangan ada Wajib Pajak daerah yang merasa sudah membayar pajak, misalnya pajak restoran mengeluh kenapa masih harus bayar pajak lainnya lagi (pajak penghasilan) dan beberapa pertanyaan senada.

Pertanyaan di atas akhirnya menjadi trigger dalam tulisan kali ini, mengupas tentang pajak pusat dan daerah, apa tujuan diberlakukannya dan beberapa sudut pandang lainnya. Pada edisi sebelumnya Majalah Pajak mengupas tentang sejarah pajak dari masa ke masa, di mana di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, di antaranya sebagai berikut.

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  2. Aturan Bea Meterai;
  3. Ordonansi Bea Balik Nama;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
  5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Ordonansi Pajak Upah;
  7. Ordonansi Pajak Potong;
  8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
  9. Ordonansi Pajak Perseroan;
  10. Undang-Undang Pajak Radio;
  11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
  12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
  13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Bahkan jauh sebelum zaman kolonial Belanda, pajak sudah mengenal banyak ragamnya. Seperti pada zaman negara kita dipimpin oleh Raffles, seorang Letnan Jenderal dari Inggris, memberlakukan pajak tanah atau landrent dan beberapa jenis pajak lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menguatkan hipotesis awal bahwa sejatinya pajak sudah beragam jenisnya dan tidak bisa disatukan ke sebuah induk yang besar. Lihat saja kewajiban umat Islam, yakni tentang zakat ternyata jenis-jenis zakat cukup banyak, dari zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan dan zakat lainnya juga menegaskan pungutan atau pajak ataupun yang serupa dengannya memiliki ciri atau karakteristik atau tujuan yang berbeda-beda.

Keniscayaan

Pertanyaan kritisnya, bagaimana bisa muncul jenis pajak atau pungutan yang beragam, padahal subjek atau pelakunya hanya satu saja (Orang Pribadi atau Badan)? Kenapa tidak diterapkan pengenaan satu jenis pajak saja karena pada akhirnya bermuara pada subjek pajak atau pembayar pajak itu juga ? Misal cukup diterapkan dengan pajak penghasilan saja karena sumber yang dikenai pajak berupa penghasilan (gaji, honor, laba atau sejenisnya) berasal dari subjek atau pembayar yang sama meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda (makan di restoran, beli barang atau aset, dan lain-lain).

Sekilas pertanyaan ini benar adanya dan sepertinya akan membuat pemungutan pajak di negara ini menjadi lebih praktis dan mudah. Namun, ternyata tidak semudah itu karena pemerintah tidak bisa memantau atau memegang kendali penuh atas aliran penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak. Ke mana dia belanjakan, dalam wujud apa dan digunakan untuk apa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana pemerintah tidak memiliki basis data yang terintegrasi di semua lini kehidupan seorang Wajib Pajak/warga negaranya. Nanti akan menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan privasi seseorang di sebuah negara apabila pemerintah punya kendali penuh atas apa yang seseorang (Wajib Pajak) miliki dan lakukan. Seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi seseorang berbuat atas kekayaan/penghasilan yang dimilikinya bahkan ekstremnya semua aktivitasnya diketahui negara. Karena itulah keragaman pajak atau pungutan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara di dunia ini.

Setelah memahami rentetan penjelasan di atas, dan sepakat dengan hipotesis penulis tentang keragaman pajak, maka muncul pertanyaan kritis berikutnya. Okelah, kita sepakat bahwa pajak atau pungutan itu beragam jenisnya tapi kenapa harus dibedakan pemungutnya? Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, kenapa tidak diserahkan saja kepada satu pemungut, misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali pada sistem pemerintahan di negara kita, di mana sistem pemerintahan di negara kita menganut desentralisasi atau berdasarkan asas otonomi bagi suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan dalam menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Bagian terbesar dari kewenangan itu salah satunya dalam menyusun dan menjalankan keuangan daerah secara mandiri. Hal ini terlihat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun atau dirancang oleh pimpinan eksekutif daerah (bupati/walikota/gubernur) dengan pimpinan legislatif daerah (DPRD Tingkat I dan Tingkat II) yang mencerminkan otonomi penuh daerah dalam mengelola keuangannya. Dan salah satu sumber utama keuangan di sebuah daerah adalah pajak. Karena itulah, pemerintah pusat berbagi objek pungutan pajak dengan pemerintah daerah alasan utamanya adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah di negara kita. Dan semangat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak

Mari kita lihat jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah, simak uraian berikut ini:

(1) Jenis Pajak Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) terdiri atas:

a.                   Pajak Kendaraan Bermotor;

b.                  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.                   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.                  Pajak Air Permukaan; dan

e.                   Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II) terdiri atas:

a.                   Pajak Hotel;

b.                  Pajak Restoran;

c.                   Pajak Hiburan;

d.                  Pajak Reklame;

e.                   Pajak Penerangan Jalan;

f.                   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.                  Pajak Parkir;

h.                  Pajak Air Tanah;

i.                    Pajak Sarang Burung Walet;

j.                    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.                  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah adalah wujud iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dan jangan lupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus

Dana bagi hasil diperoleh oleh daerah antara lain dari pemungutan pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 25 dan 29 serta PPh Pasal 21 (karyawan/bukan karyawan) sebesar 20 persen. Berarti pemerintah pusat meskipun mendapatkan hak penuh atas pajak yang dipungutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memberikan bagi hasil pemungutannya kepada daerah dalam rangka memajukan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Inilah asas gotong-royong yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian jatah

Sebagai penutup penulis akan memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang bagaimana pengelolaan pajak pusat dan daerah itu terjadi di negara ini.

Pada tahun 2018 ini, Pak Heru adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja pada sebuah perusahaan tambang batubara sebagai staf akunting, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 15 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 Rp 500.000. Pak Heru juga seorang pebisnis dengan membuka pakaian yang cukup sukses di Samarinda dengan laporan omzet setahunnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 5 miliar dan pajak yang dibayar selama setahun (PPh Pasal 25/29) sebesar Rp 300 juta.

Pada suatu Sore Pak Heru makan bersama keluarga besarnya di sebuah restoran ternama di Samarinda dan menghabiskan uang sebesar Rp 1.200.000 dan dipungut pajak restoran sebesar 10 % (Rp 120.000). Untuk melancarkan bisnisnya, Pak Heru juga memanfaatkan pemasaran produknya melalui iklan reklame digital yang dipasang pada jalan utama Samarinda dengan membayar kepada jasa penyedia iklan sebesar Rp 100.000.000 untuk tiga bulan masa tayang dan pihak penyedia jasa mengenakan pajak reklame sebesar 10 % (Rp 10.000.000).

Setiap tahun Pak Heru juga membayar pajak kendaraan atas kendaraan yang dimilikinya, yakni roda dua dan empat yang mencapai Rp 10.000.000 dalam setahun. Dan terakhir, tidak lupa Pak Heru sebagai warga yang taat kepada pemerintah daerah juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tinggal dan ruko yang dimilkinya sebesar Rp 7.000.000 dalam setahun. Maka dari ilustrasi ini kita hitung berapa pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (kota Samarinda) dalam setahun dari pajak-pajak yang telah dipungut dan dibayar oleh Pak Heru.

 

PPh Pasal 21 per bulan ➔ Rp 500.000, per tahun ➔ Rp 6.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 6.000.000 = Rp 4.800.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 20 % x 6.000.000 = Rp 1.200.000

PPh Pasal 25/ 29 setahun ➔ Rp 300.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 300.000.000 = Rp 240.000.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda= 20 % x 300.000.000 = Rp 60.000.000

Pajak restoran ➔ Rp 120.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 120.000 = Rp 120.000

Pajak reklame ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 10.000.000 = Rp 10.000.000

Pajak kendaraan bermotor ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 30 % x 10.000.000 = Rp 3.000.000

Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur = 70 % x 10.000.000 = Rp 7.000.000

Pajak bumi dan bangunan ➔ Rp 7.000.000

Hak pemerintah pusat = 0% x 7.000.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 7.000.000 = Rp 7.000.000

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari total pajak sebesar Rp 333.120.000 yang dibayar oleh Pak Heru, bagian pajak yang diterima pemerintah pusat dan pemda adalah sebagai berikut.

  1. Bagian Pajak yang diterima pemerintah pusat = Rp 244.800.000
  2. Bagian Pajak yang diterima pemerintah daerah Samarinda = Rp 81.320.000
  3. Bagian Pajak yang diterima pemerintah provinsi Kalimantan Timur = Rp 7.000.000

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Pajak dari Masa ke Masa

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Edisi kali ini Majalah Pajak akan membawa pembaca kembali ke ruang waktu yang terjadi sebelum era yang kita jalani saat ini. Tentu saja nostalgia ini terkait sejarah terjadinya pemajakan di negeri ini. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang sejarah panjang pajak di negeri ini. Padahal, dari sejarah kita bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan untuk membuat kita jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari sejarah pula, seharusnya kita menjadi bangsa yang lebih arif dan bijak, tidak sering mengulangi kesalahan oleh para pendahulu kita yang terjadi di masa lalu. Dan dari sejarah pula kita memberikan bekal kepada generasi yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang cepat, mengalahkan usia manusia hidup di dunia. Simak rentetan peristiwa perpajakan yang terjadi pada beberapa masa di negeri ini:

Masa Kerajaan

Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.

Rupa-rupa pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pemungutan pajak secara sistematis dan terstruktur. Kerajaan Sriwijaya (abad ke-3-12 Masehi), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke-13 –15 Masehi), Kerajaan Aceh, Banten dan kerajaan pesisir lainnya, seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate-Tidore, semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Masa Hindia Timur (1600–1800)

Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC maskapai dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia-Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan “Koningen Het van Oosten” atau “Ratu di Timur”. Dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintahan tanpa biaya karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak.

Fase Hindia Timur

Masa Hindia Belanda: Fase Liberal (1870–1942)

Pada 1870, sistem tanam paksa melalui perundangan dinyatakan berakhir. Sistem ini dianggap kaum penganut ekonomi liberal yang menyatakan membawa semangat humanisme Aufklarung Eropa ke Hindia Belanda menguntungkan Belanda meraup surplus, tetapi telah menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah penduduk pribumi, akibat pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Antara 1850 sampai 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan ini. Salah satu langkahnya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar soal tanah dan lagi pula pajak tanah tetap tinggi karena hakekatnya pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat. Sementara barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani rupa-rupa pajak. Pada saat itu rakyat harus “membeli uang”, artinya rakyat harus menjual pelayanan dan barang-barang untuk memperoleh uang pembayar pajak dan pembeli barang-barang lain yang dibutuhkan.

Fase Tanam Paksa

Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Kendati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rent yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Namun pada masa pemerintahan Jepang, nama land rent atau landrente diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.

 

Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan (19451950)

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat Pejabatan Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pertama, Kementerian Keuangan, termasuk Pejabatan Pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodihardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

 

 

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Pada 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai (BM). Sistem perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

“Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system.

Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah Pengadilan Pajak dibentuk dua tahun kemudian. Perubahan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Insentif pajak juga diterapkan mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Fasilitas Perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset policy dilakukan, yang dimanfaatkan oleh jutaan Wajib Pajak (WP). Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty jilid dua yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya.

Pada 2003 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005 Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu Wajib Pajak, baik orang pribadi dan badan (kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omzet atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%, dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak.

Oh ya, peraturan pemerintah ini akan segera diubah dalam waktu dekat (di tahun 2018 ini) dengan pengenaan tarif yang lebih ringan lagi, yakni sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di negeri ini bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. (Referensi: Galeri Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad , Kantor Pusat Ditjen Pajak, 2018)

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 minggu lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News2 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News7 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News8 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News9 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News11 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News11 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News12 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Advertisement Pajak-New01

Trending