Connect with us

Taxclopedia

Bagaimana Migrasi Penerapan PP 46 ke PP 23?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Akhirnya pemerintah mengganti PP No. 46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018 untuk menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu menjadi 0,5 persen. Peraturan baru itu berlaku sejak 1 Juli 2018. Tentu saja peraturan pemerintah ini disikapi secara positif oleh berbagai pihak, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memberikan apresiasi positif, dikutip dari kompas.com.

Menurut Ketua Uum KADIN Rosan Roeslani, kebijakan ini akan membuat lega para pelaku UMKM di Indonesia. Meski angkanya termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, Rosan memandang penurunan itu akan sangat signifikan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM. “Dengan pajak yang lebih rendah, UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhannya makin tinggi, karena tadinya bayar pajak sekian hanya bayar 0,5 persen, sisanya bisa dipakai untuk pertumbuhan usahanya,” tutur Rosan.

Dalam pernyataannya seperti dikutip berbagai media massa, Presiden Jokowi menyampaikan, tujuan pemerintah meringankan pajak untuk UMKM tak lain agar usaha mikro dapat tumbuh dan akhirnya meningkat menjadi usaha kecil, meningkat ke menengah, kemudian menjadi besar.

“Pemerintah meringankan pajak untuk UMKM ini agar usaha mikro dapat tumbuh, loncat menjadi usaha kecil, usaha kecil juga bisa tumbuh menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar,” demikian kata Jokowi seperti dimuat di laman situs resmi Kementerian Keuangan.

Tentu efek penurunan tarif hingga 0,5 persen akan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN 2018, yang diperkirakan akan menggerus penerimaan setidaknya Rp 1,5 triliun. Namun, penulis berpendapat potential loss dikarenakan efek dari peraturan pemerintah ini tidak akan begitu terasa karena pemerintah malah akan mendapatkan tambahan penguatan basis pembayar pajak yang meningkat, karena partisipasi masyarakat akan bertambah. Berikutnya, Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.
Lalu, sebenarnya apa, sih, perbedaan antara peraturan pemerintah sebelumnya (PP No. 46) dengan peraturan pemerintah (PP No. 23) sekarang?

Dari paparan di atas terlihat perubahan signifikan ada pada jangka waktu penggunaan tarif PPh ini. Dalam Pasal 5 PP No. 23, misalnya, diatur batasannya. Bagi penulis ini menarik dikaji bahwa pemerintah memberikan fasilitas tarif ini dengan daluarsa penggunaannya. Tujuannya adalah memaksa Wajib Pajak secara perlahan beralih dengan tarif PPh secara umum karena tarif PPh final sebenarnya adalah diskresi dari amanat Undang-Undang PPh yang penggunaannya bersifat demi kepraktisan administrasi. Dengan kata lain, pemerintah ingin para Wajib Pajaknya lebih teratur dan rapi dalam melakukan dokumentasi transaksi ekonominya melalui prosedur pencatatan dan pembukuan.

Kemudian, pengecualian objek penghasilan dipertegas dalam pasal 2 (3) PP No. 23 Tahun 2018 ini, dengan merinci jenis objek-objek penghasilan apa saja yang tidak boleh dikenakan oleh tarif 0,5 persen, dan yang menarik adalah perluasan subjek pajak Orang Pribadi dalam pasal 3 (1), yang bunyinya:

  Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

a.       Wajib Pajak Orang Pribadi; dan

b.      Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kebijakan yang memihak UMKM ini merupakan investasi jangka panjang. Ke depan, UMKM punya peranan besar berkontribusi kepada negara melalui pajak-pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak.

Yang dulunya masih ada pengecualian bagi Orang Pribadi yang kegiatan usahanya dapat dibongkar pasang (Pedagang Kaki Lima/musiman) sekarang dihilangkan. Artinya, ekstensifikasi atau penggalian subjek pajak baru untuk diberikan NPWP sebagai Wajib Pajak baru akan bertambah. Apalagi bila dikaitkan dengan lokasi-lokasi tertentu dan waktu tertentu seperti car free day atau pasar tumpah dan sejenisnya tentu ini akan menjadi sesuatu bernilai potensi penerimaan negara ke depannya.

Tidak kalah menarik adalah soal pemotongan pajak oleh pihak ketiga (swasta/bendaharawan pemerintah) terkait dengan subjek atau pelaku tarif 0,5 persen ini, yaitu dalam pasal 8 (1) dinyatakan:

Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dilunasi dengan cara:

  1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  2. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dengan demikian, pihak ketiga wajib memotong sebesar 0,5 persen apabila bertransaksi dengan subjek pajak PP no.23 Tahun 2018 ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kantor Pajak yang menjelaskan status subjek pajak (Pasal 9).

Contoh:

Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Pada bulan September 2019, Tuan R memperoleh penghasilan dari usaha penjualan alat elektronik dengan peredaran bruto sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dari jumlah itu, penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2019 kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak. Sisanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko miliknya. Tuan R memiliki surat keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September 2019 dihitung sebagai berikut:

a.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:
= 0,5 % x Rp 60.000.000,00
= Rp 300.000,00
b.   Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
= 0,5 % x Rp 20.000.000,00
= Rp 100.000,00

Tentu saja setiap adanya perubahan aturan lama pemerintah menyiapkan ketentuan tambahan dikarenakan berlakunya PP No. 23 tahun 2018 ini tidak di awal tahun pajak melainkan di pertengahan tahun, yakni bulan Juli 2018. Lalu, bagaimana mitigasinya? Atau penyesuaiannya? semua tertuang dalam pasal 10 PP No. 23 tahun 2018.

  1. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1 % (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
  2. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5 % (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
  3. untuk penghasilan dari usaha di bawah 4,8 miliar yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh:

Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender.

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:
a. Tahun 2017: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Tahun 2018: Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
c. Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah itu. Namun demikian, Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

  1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah (Juli 2018) ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1 % (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
  2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku (Juli 2018) sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Taxclopedia

Efektifkah “Tax Holiday”?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

“Tax Holiday” belum cukup menarik investasi. Faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM sangat memengaruhi.

Kata tax holiday masih terdengar aneh bagi sebagian masyarakat atau Wajib Pajak karena merupakan istilah bahasa asing. Penulis pun mencoba mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak ditemukan padanan kata itu. Alih-alih, yang muncul justru terjemahan langsungnya, yakni hari libur pajak—jauh berbeda dengan makna sebenarnya. Akhirnya penulis mendapatkan definisi istilah itu versi Wikipedia. Tax Holiday, menurut Wikipedia, “is a temporary reduction or elimination of a tax. It is synonymous with tax abatement, tax subsidy, or tax reduction”. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tax holiday adalah pengurangan atau penghapusan pajak yang bersifat sementara. Padanan kata lainnya pengurangan pajak, subsidi pajak, atau insentif pajak.

Menurut pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu 5–15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Kemudian, selain tax holiday ada juga istilah yang sejenis, yakni tax allowance yang artinya insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis—berlaku sejak 2008. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya tax holiday dilatari oleh UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

Pemerintah mulai membuat program ini tahun 2011 untuk menarik datangnya investor asing ke dalam negeri, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2011 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahirnya kedua insentif perpajakan untuk investasi memang tak terpisahkan dari upaya menarik investasi besar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan aliran modal atau investasi asing terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga sudah menerapkannya, dengan skema yang beda-beda termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Sebagai komparasi penulis sajikan data yang berhasil dihimpun atas pelaksanaan tax holiday di negara ASEAN:

 

 

Nomor Negara Jangka Waktu Tax Holiday
1 Thailand 3 – 8 Tahun
2 Vietnam 4 Tahun
3 Malaysia 10 Tahun
4 Indonesia 5 – 15 Tahun
5 Filipina 6 Tahun
6 Singapura Dengan Negosiasi
7 Kamboja 6 Tahun
8 Myanmar 5 – 7 Tahun

 

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau skema tax holiday, penanaman modal yang dapat fasilitas ini paling sedikit sebesar Rp1 triliun sebagai Wajib Pajak baru dan industri pionir. Investor akan mendapatkan pengurangan PPh Badan sebagaimana paling banyak 100 persen (penghapusan) dan paling sedikit 50 persen.

Redaksional lengkap PMK terkait tax holiday dalam Pasal 2:

 

(1) Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:

•   sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

•   selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

•   selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

•   selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);

•   selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);

•   selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

(5) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
(6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

•   sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

 

Penulis kemudian membuatkan resume sebagai berikut:

 

Nilai Investasi Jangka Waktu Bebas Pajak
Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Minimal Rp 30 triliun 20 tahun

 

Hal yang menarik sebelum lahirnya PMK terakhir itu, pada tahun 2017, kebijakan tax holiday ini sama sekali tidak menarik para investor datang ke Indonesia. Padahal, tahun 2015 sedikitnya ada 11 perusahaan yang meminta fasilitas tax holiday, di antaranya adalah PT Unilever. Perusahaan multinasional itu menjadi badan usaha pertama yang diberikan tax holiday. Setelahnya ada, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Tentu saja ini memantik pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor asing tidak tertarik datang ke Indonesia, apa karena ada masalah pada sektor industri pionir yang menjadi target pemerintah agar investor datang berbondong- bondong menginvestasikan modalnya ke sektor tersebut?

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri pionir itu, antara lain industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Kemudian industri transportasi kelautan; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; dan infrastruktur yang menggunakan skema selain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari penjelasan di atas sebenarnya sudah sedikit menggambarkan industri pionir memang merupakan industri padat modal yang secara kebetulan berdasarkan data APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia terjadi kelesuan pada sektor industri pionir selama tahun 2017 dan 2018, kemudian pernah terjadi Samsung pernah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$20 juta, dan dijanjikan mendapatkan insentif pajak. Namun, insentif itu ternyata tidak kunjung diberikan. Bisa menjadi pertimbangan serius investor lain untuk memanfaatkan fasilitas ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai ukuran namun sebuah konsistensi dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, menciptakan kepastian hukum bagi para investor terkait fasilitas tax holiday yang diminta.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat.”

Karena itu, di PMK terbaru ini pemerintah membuat terobosan soal perizinan dengan menggunakan metode OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah jalur perizinan yang tentunya terkait tentang kepastian jaminan berusaha di Indonesia. Jalur birokrasi terkait investasi penanaman modal selama ini melibatkan tiga entitas pemerintah yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan dengan OSS menjadi lebih cepat dalam proses pengajuan perizinan dan pemberian fasilitas tax holiday.

Menarik disimak pula, hasil penelitian mahasiswa Universitas Airlangga, Wika Arsanti Putra pada 2017 yang berjudul “Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi” disebutkan bahwa kebijakan pajak cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi investasi.

Dengan metode penelitian secara kualitatif, hasil penelitian itu mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi keputusan investasi, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat,” jelas Wika.

Dari penelitian itu juga menegaskan insentif pajak justru membawa biaya bagi negara. Selain itu, apabila insentif tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, bakal berpengaruh terhadap biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien.

Dan sepertinya pemerintah sudah belajar banyak dari cerita di tahun 2017 dengan melakukan perubahan kebijakannya di akhir tahun 2018. Maka pertanyaan apakah tax holiday benar-benar mampu menarik investor datang ke Indonesia ataukah kejadian di tahun 2017 masih akan berulang?

Mestinya pertanyaan itu bisa terjawab karena selain terobosan masalah perizinan yang jauh lebih mudah dan cepat, rentang jumlah modal yang diinvestasikan juga mengalami perubahan signifikan, dan jenis atau bidang usaha juga ada penambahan yang menarik seperti ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu bisa menjadi trigger buat investor untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Continue Reading

Taxclopedia

Efek Pendidikan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Saat ini tidak mudah bagi pemerintah untuk membuat Wajib Pajak mematuhi pembayaran pajak. Hal ini terjadi di negara mana pun, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Banyak Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tidak mematuhi kewajiban pajak mereka setiap tahun. Mungkin karena pengetahuan dasar tentang perpajakan dan kepatuhan moral mereka masih rendah.

Ketika orang tidak mengetahui hukum pajak, mereka akan sulit untuk mematuhi undang-undang perpajakan, terutama dalam kaitannya dengan perhitungan pajak. Mereka mungkin juga tidak memahami bagaimana pajak berkontribusi terhadap pendanaan kegiatan sehari-hari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas, pembangunan infrastruktur, dan berbagai fasilitas negara yang diberikan kepada rakyatnya.

Ada sebuah disertasi yang cukup menarik dalam upaya mempertahankan gelar Master Business of Taxation yang penulis dapatkan dari sebuah penelitian tahun 2017 di Auckland University of Technology. Disertasi itu berjudul Taxpayers Attitude Towards Tax Compliance in Developed and Developing Countries: a Critical Review of Literature (Sikap Pembayar Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Negara Maju dan Berkembang: Tinjauan Kritis Literatur).

Penelitian itu menyimpulkan, ada 15 faktor penentu atau determinant yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di negara berkembang dan negara maju, yaitu (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan dan pengetahuan pajak, (4) status perkawinan, (5) status/strata pekerjaan, (6) tingkat penghasilan, (7) tarif pajak yang berlaku, (8) kemungkinan/peluang melakukan penghindaran pajak, (9) kepercayaan publik terhadap pemerintah, (10) keadilan, (11) demokrasi langsung, (12) nasionalisme, (13) sentimen keagamaan, (14) pengaruh lingkungan (15) budaya.

Dalam penelitian itu, faktor penentu pendidikan tentang pajak dibahas cukup intens. Banyak studi di negara maju menunjukkan ada relasi kuat antara tingkat pendidikan atau kesadaran pajak yang tinggi dengan kepatuhan membayar pajak. Studi itu dilakukan di Australia (Devos, 2008; Devos, 2012; Gupta and Mcgee, 2010); Estonia (Randlane, 2012); New Zealand (Gupta and Mcgee, 2010); Netherlands (Ross and Mcgee, 2010); dan Switzerland (Torgler, 2005). Hal ini didukung pembuktian oleh Gupta dan Mcgee di tahun 2010, yakni adanya kenaikan tax morale karena tingkat pendidikan ini. Mereka mengambil sampel dari 967 lulusan sarjana dan pascasarjana pada jurusan akuntansi, bisnis dan ekonomi, hukum dan kedokteran. Bahkan pada jurusan hukum atau kedokteran yang mereka tidak mendapatkan mata kuliah utama tentang ekonomi dan perpajakan terjadi peningkatan moral akan kesadaran pajak ketika mereka mendapatkan edukasi yang cukup tentang pajak.

Menariknya, hal kontras terjadi ketika dilakukan metode penelitian yang sama di negara berkembang seperti di Ghana (Ibrahim & Abdul Hanan, 2015); Zimbabwe (Nymwanza, 2014); Malaysia (Kasipillai & Abdul Jabbar, 2006); Pakistan (Cyan, 2016); Tanzania (Ali, Fjedstad and Sjurjen, 2014); dan Afrika Selatan (Fjedstad and Sjurjen, 2014) bahwa tingkat pendidikan hanya sedikit mampu meningkatkan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak. Ada beberapa penjelasan masuk akal tentang minimnya peran pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di antaranya ada faktor penentu lain yang tidak bisa berdiri, yakni tingkat penghasilan yang berbeda dengan negara maju. Faktor penentu tingkat pendidikan berdiri sendiri tidak berelasi langsung dengan faktor penentu lainnya.

Namun, ada sebuah catatan kaki menarik terkait tingkat pendidikan mengenai pajak pada sebuah strata masyarakat. Bahwasanya, penerapan pendidikan atau kesadaran pajak sejak dini dianggap akan memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sebuah negara. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh University Utara Malaysia yang umumnya konsisten dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ditemukan adanya hubungan antara pendidikan dan kepatuhan pajak, dengan menambah faktor penentu lainnya berupa status pekerjaan dan tingkat penghasilan.

Oleh karena itu, disarankan agar universitas menawarkan kursus perpajakan awal atau pendidikan dasar perpajakan sebagai subjek inti untuk semua mahasiswa mereka. Saat ini, kursus perpajakan ditawarkan sebagai sesuatu yang wajib pada semua mahasiswa sarjana berbasis akuntansi pada University Utara Malaysia. Ini akan berguna jika pendidikan perpajakan juga ditawarkan kepada mahasiswa lain yang mengejar jurusan non-akuntansi. Ini karena ketika mahasiswa sarjana dipekerjakan dan dikenakan pajak penghasilan, mereka akan cenderung mematuhi undang-undang pajak. Jika karyawan punya pengetahuan pajak yang memadai, maka ketidaktaatan atau ketidakpatuhan membayar pajak yang tidak disengaja menjadi minimal.

Terakhir penulis akan paparkan jurnal ilmiah dari Hongkong Institute of Business Studies, Lingnan University tahun 2015 oleh Raymond M K Wong dan Agnes W Y LO. Jurnal itu berjudul “Can Education Improve Tax Compliance? Evidence From Different Forms of Tax Education” (“Dapatkah Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Pajak? Bukti dari Berbagai Bentuk Pendidikan Pajak”), mereka dalam abstraksinya berpendapat bahwa beberapa jenis pendidikan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena itu mereka mengambil sampel mahasiswa sebanyak 205 mahasiswa yang mengambil perpajakan umum dibandingkan dengan perpajakan teknis/praktis.

Bahwa dengan tiga komponen utama dalam diri Wajib Pajak atau masyarakat berupa sikap/perilaku, etika dan pengetahuan tentang perpajakan akan memunculkan niat/motivasi seseorang untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam kesehariannya.

Dan hasilnya, dari dua jenis pendidikan pajak yang diberikan kepada mahasiswa di Hong Kong berupa pendidikan pajak yang bersifat umum/general tax knowledge dan pendidikan pajak bersifat khusus atau praktis/technical tax knowlede menunjukkan peningkatan signifikan pada mahasiswa lulusan sarjana dan pascasarjana. Untuk mahasiswa lulusan sarjana cukup diberikan pendidikan umum perpajakan dan mahasiswa pascasarjana diberikan pendidikan perpajakan yang bersifat teknis seperti model kursus pelatihan pajak atau brevet akan meningkat secara signifikan kepatuhan pajaknya.

Survei dari Organisations for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2015 juga menyatakan, edukasi pajak merupakan mekanisme yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pajak.

Edukasi atau pendidikan pajak dapat diterapkan dengan berbagai model pada sebuah negara. Contohnya, Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala yang menetapkan hari pajak nasional dan festival pajak. Malaysia dengan aplikasi games pajaknya yang interaktif. Nigeria dengan menayangkan sinetron pajak di televisi. El Savador, Cile, dan Uruguai yang berkampanye di media massa. Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko yang memasukkan kurikulum pajak sejak SD hingga perguruan tinggi.

Penulis berpendapat, dengan rendahnya tax ratio di Indonesia di bawah 16 persen maka memasukkan edukasi atau pendidikan pajak secara inklusif ke dalam kurikulum pendidikan nasional adalah sebuah terobosan besar sekaligus investasi jangka panjang negara terhadap cara mengubah pola pikir yang berakhir pada perilaku untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya di masa akan datang.

Mengubah pola pikir tentunya paling mudah diterapkan pada anak-anak usia emas atau golden ages di rentang usia 6–15 tahun, inilah kesempatan emas untuk menanamkan kesadaran pajak secara dini yang mungkin baru akan dipetik hasilnya oleh pemerintahan negara ini dalam kurun waktu 10–15 tahun mendatang. Ketika mereka menjadi generasi usia produktif, maka kontribusi kepada negara tidak akan terjadi resistensi bahkan melakukan penghindaran pajak dikarenakan telah tertanamnya pola pikir tentang pajak adalah bagian dari kehidupan mereka, kehidupan bangsa dan negara, bila mereka abai terhadap ini maka bisa dipastikan negara akan menanggung kerugian besar berupa lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh strata kehidupan masyarakat.

Mari belajar dari Brasil yang memiliki tax ratio sebesar 34 persen. Mereka telah memasukkan tambahan edukasi pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak secara sukarela.

Menteri Keuangan pun telah membuat perjanjian kerja sama dengan Menristekdikti bahwa edukasi pajak secara inklusif telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi. Masalah besar negara ini adalah soal konsistensi dan evaluasi. Apakah kurikulum ini akan bertahan untuk durasi yang lama, meskipun berganti pemerintahan? Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan kurikulum ini? Berapa banyak riset yang akan muncul mengenai dampak penerapan kurikulum ini? Berbagai pertanyaan penulis hanya bisa dijawab seiring berjalannya waktu program inklusi kesadaran pajak ini diterapkan pada semua perguruan tinggi di negeri ini.

Bila dua hal di atas dilakukan, penulis memiliki keyakinan yang cukup bahwa tax ratio yang masih rendah ini akan dapat melejit secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan yang berimbas pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Continue Reading

Taxclopedia

Kewajiban Pajak buat yang Sering Bekerja di Negeri Orang

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Anda sering bekerja di luar negeri? Pastikan Anda tahu persis kewajiban pajak Anda.

 “Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri.” Pepatah itu agaknya tepat untuk menggambarkan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) mencari penghasilan baik melalui pekerjaan atau usaha di negeri orang.

Menurut data yang dirilis Bank Dunia 2017, hampir sembilan juta WNI mencari pekerjaan di luar negeri, setara dengan 7 persen angkatan kerja di Indonesia. Salah satu alasannya, penghasilan di negeri orang bisa enam kali penghasilan di dalam negeri.

Nah “Taxclopedia” kali ini mencoba mengupas aspek perpajakan bagi WNI yang bekerja di luar negeri dari beberapa sisi. Misalnya, bila ada WNI dalam satu tahun kalender bolak-balik luar negeri–Indonesia, atau ada WNI yang memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia selamanya atau WNI yang memiliki penghasilan ganda, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Akan dibahas juga beberapa kemungkinan kasus lainnya yang terjadi pada WNI yang bekerja atau memiliki penghasilan di luar negeri.

Sebelum bicara tentang hal itu, penulis akan mengajak pembaca untuk melihat ketentuan atau aturan yang terkait mengenai status WNI yang bekerja di luar negeri. Ketentuan atau aturan itu ada dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 UU Pajak Penghasilan mengenai pembagian subjek pajak, yang isinya sebagai berikut:

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

a.  Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja   Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau      Pemerintah Daerah; dan

4.  pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b.  Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Secara ringkas, subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan luar negeri (SPLN) untuk WNI adalah Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia, yang apabila masa tinggalnya di Indonesia dalam satu tahun kalender (12 bulan) lebih dari 183 hari (kurang lebih 6 bulan) maka dianggap subjek pajak dalam negeri. Namun, apabila tinggal di Indonesia dalam satu tahun kalender kurang dari 183 hari maka dianggap subjek pajak luar negeri. Implikasi dari pemberian batas waktu masa tinggal di Indonesia adalah dampak penghasilan yang diperoleh seorang SPDN atau SPLN terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

Perbedaan antara SPDN dan SPLN dari sisi penghasilan yang diterima dapat dilihat dari tabal berikut:

Status Subjek Pajak Orang Pribadi WNI Sumber Penghasilan dari luar Indonesia Sumber Penghasilan dari Indonesia
SPLN Tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Dikenai Pajak Penghasilan  sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
SPDN Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Ditegaskan dalam Peraturan Dirjen No.2/PJ/2009 bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja itu sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri, tidak dikenakan PPh di Indonesia.

Para pekerja di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia jika memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. WNI bekerja di luar negeri
  2. Lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
  3. Memperoleh penghasilan hanya dari luar negeri saja.
  4. Telah dikenakan dan membayarkan pajak di luar negeri
  5. Tidak memperoleh penghasilan dari dalam negeri

Jika semua syarat di atas sudah dipenuhi oleh Wajib Pajak, selain tidak dikenakan PPh di Indonesia, kewajiban penyampaian SPT Tahunan pun tidak ada.

Orang Pribadi WNI dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia dan bertempat tinggal tetap di luar negeri apabila bisa menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu:

  1. Green Card,
  2. identity card,
  3. student card,
  4. pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri,
  5. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau
  6. tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.

Apabila Orang Pribadi WNI tersebut tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud di atas, maka status subjek pajak Orang Pribadi WNI tersebut tetap SPDN.

Setelah penjelasan dan pemaparan di atas sekarang saatnya melihat kemungkinan kasus yang terjadi di masyarakat terkait Orang Pribadi (WNI) yang bekerja di luar negeri.

Kasus I:

Budi warga kota Surabaya, rutin dan tertib melaporkan SPT Tahunannya sampai dengan tahun 2017. Tahun 2017 Budi mendapatkan kontrak kerja sebagai tenaga ahli di Singapura, tepatnya pada September 2017—Desember 2017. Praktis Budi tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan), tetapi juga mendapatkan penghasilan dari Singapura. Bagaimana perlakuan perpajakan Budi, dan apabila Budi telah dipotong pajak atas penghasilan di Singapura bagaimana perlakuannya di Indonesia?

Jawaban:

Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, subjek pajak dalam negeri adalah:

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesialebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

Sesuai dengan kondisi yang disampaikan di atas, pada tahun pajak 2017, Budi masih merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dengan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain membayar dan melaporkan SPT PPh Orang Pribadi.

Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU PPh:

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama.

Berdasarkan ketentuan itu, Budi diberikan hak untuk mengkreditkan PPh yang Budi bayar (dipotong) di Singapura. Dengan demikian, Budi terhindar dari Pajak Berganda. Dengan kata lain, PPh yang Budi bayar di Singapura diperhitungkan sebagai pengurang atas pembayaran PPh yang  terutang di Indonesia—sepanjang sesuai dengan penghitungan yang diatur pada Pasal 24 UU PPh, yakni sesuai pasal 24 ayat 2 UU PPh:

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Kasus II:

Tahun 2018 Budi tinggal dan memperoleh penghasilan di Singapura dari bulan Januari—Agustus 2018 atau lebih dari 183 hari berada di luar Indonesia. Kemudian, pada September 2018—Desember 2018 kembali ke Indonesia. Bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima Budi?

Jawaban:

Sesuai Pasal 1 dan 2 PER-02/PJ/2009:
1. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Sehingga, sejak Budi berada di Luar Negeri lebih lama dari 183 hari sampai dengan sebelum kembali ke Indonesia, Budi merupakan SPLN yang tidak memiliki hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Namun, sejak saat kembali ke Indonesia (setelah kontrak habis), Budi sudah memenuhi kriteria “mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia” sehingga sesuai Pasal 2 Ayat (3) huruf a UU PPh, status Budi berubah menjadi SPDN dan terikat dengan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Dengan kata lain, kasus kedua ini sering terjadi pada WNI yang bekerja di luar negeri, yaitu setelah selesai kontrak akan tinggal kembali ke Indonesia menunjukkan sebenarnya WNI adalah SPDN, sehingga terikat dengan kewajiban pemenuhan perpajakan kecuali dia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Contoh ini bisa diterapkan pula pada WNI yang tinggal di luar negeri dan memperoleh penghasilan di sana lebih dari satu tahun kalender. Maka, selama jumlah tahun itu dia tinggal dan memperoleh penghasilan di LN sesuai PER-02/2009 tidak dikenakan kewajiban pajak di Indonesia termasuk laporan SPT Tahunan Pribadinya. Hingga dia kembali pulang ke Indonesia maka berubah kembali statusnya menjadi SPDN dan dikenai kembali kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BOKS

Dasar Hukum

  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Dirjen Pajak No. 20/PJ/2013 jo. No. 2/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
    Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
  • Peraturan Dirjen Pajak No. 2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending