Connect with us

Taxclopedia

Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 1 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Nilai transaksi e-commerce di tahun 2018 melebihi Rp 100 triliun. Bahkan, McKinsey memproyeksikan nilai pasar e-commerce Indonesia akan mencapai 65 miliar dollar AS atau sekitar Rp 910 triliun pada 2022. Dan sebelum muncul aturan terbaru yang akan kita bahas kali ini, para pelaku perdagangan dan jasa melalui marketplace menikmati kebebasan transaksi ekonomi mereka tanpa pengenaan pajak.

Seandainya data itu benar, anggaplah transaksi e-commerce tahun 2018 adalah sebesar Rp 112 triliun, maka dalam sebulan terjadi Rp 9,3 triliun transaksi e-commerce. Angka yang luar biasa, tentunya. Bagi pemerintah, fakta itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bahwa perekonomian tumbuh di tengah masyarakat melalui perubahan transaksi ekonomi konvensional beralih secara digital atau istilah populernya shifting, dari tahun 2010 sampai 2018. Kedua, adanya potensi perpajakan yang luar biasa yang belum tersentuh secara optimal apabila hanya mengandalkan perangkat kebijakan/peraturan yang bersifat umum, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dari data di atas, potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) pun sudah terlihat jelas. Belum lagi bila bicara mengenai impor BKP atau JKP di luar daerah pabean, yang juga turut dibidik dalam aturan terbaru ini. Agaknya pemerintah tidak ingin kecolongan banyak potential loss akibat tidak segera diterbitkannya aturan atau kebijakan yang spesifik atas transaksi e-commerce ini.

Berikutnya, mari kita simak beberapa definisi penting tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) berdasarkan PMK-210 ini.

Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.

Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean.

Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.

Nilai Transaksi E-Commerce, yang selanjutnya disebut Nilai Transaksi, adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) meliputi:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi di dalam Daerah Pabean; dan
  2. Bea Masuk dan/atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) atas Impor barang.

Taxclopedia

Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Sekarang mari kita bahas poin-poin penting dari terbitnya aturan ini:

  1. Pemodelan atau arus transaksi e-commerce yang akan dikenakan pajaknya melalui penyedia platform marketplace (Pasal 2).

a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang

dan/atau jasa;

b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk

melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce);

c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia Platform

Marketplace; dan

d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau

Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

2. Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia Platform Marketplace

(Pasal 3).

a. Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

b.Penyedia Platform Marketplace melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang Pajak Penghasilan.

c. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun

memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan

pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam poin ini secara tegas menyatakan bahwa Penyedia Platform Marketplace dalam hal ini seperti Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) , bahkan bagi penyedia Platform Marketplace yang terkategori sebagai pengusaha kecil juga diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP serta melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pedagang atau penyedia jasa wajib memiliki NPWP dan memberitahukannya kepada penyedia platform marketplace beserta NIK nya,

Pedagang atau penyedia jasa adalah PKP atau dapat memilih bukan PKP bila memenuhi syarat batasan pengusaha kecil

a. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

b. Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau

b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform

Marketplace.

c. Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau.

d. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

4. Perlakuan perpajakan untuk pedagang atau penyedia jasa (pelapak) sebagai berikut :

  • Menyesuaikan dengan aturan kewajiban pajak penghasilan yakni terkait dengan aturan PP No.23 tahun 2018 atau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25/29 UU PPh atau pemotongan dan pemungutan PPh.
  • Apabila pedagang atau penyedia jasa adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaporkan:
    1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
    2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga : Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 1 )

PPN yang terutang adalah 10% dari nilai transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP, dengan demikian wajib pula untuk membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

PKP pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan layanan Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak.

  1. Perlakuan perpajakan untuk penyedia platform marketplace sebagai berikut :
  • Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang diterima oleh Penyedia Platform Marketplace dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak dan wajib melaporkannya sebagai dokumen dalam SPT Masa PPN, aturan teknis mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan pedagang / penyedia jasa diatur ke depan dalam Peraturan Dirjen Pajak
  • PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan :
    1. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
    2. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau
    3. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
      wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP dan membuat faktur pajak serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada setiap masa pajak.
  1. Pengenaan PPN, PPnBM dan PPh atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media social seperti Facebook, Line, Whatsapp, Instagram, Google Adsense, YouTube dan sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Platform Marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal

Pajak tentang transaksi e-commerce, berdasarkan pada:

  1. informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  2. data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
  3. data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace
  • Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman.
  • Delivery Duty Paid, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang tercantum pada Platform.
  • Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

Impor barang yang:

  1. transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan
  3. memiliki nilai pabean sampai dengan Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat),

perlakuan perpajakannya dilaksanakan sebagai berikut.

Penyedia Platform Marketplace harus menyampaikan:

  1. e-invoice untuk setiap pengiriman atas transaksi barang dan
  2. e-catalog, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. e-catalog paling sedikit memuat informasi mengenai:
  4. uraian barang;
  5. kode barang;
  6. kategori barang;
  7. spesifikasi barang;
  8. Harga barang;
  9. identitas penjual; dan
  10. negara asal barang,

serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga.

Penyedia Platform Marketplace wajib menggunakan skema DDP.

Penyedia Platform Marketplace wajib menghitung bea masuk dan/atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI atas barang.

Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace:

  1. memiliki nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
  2. tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Demikian poin-poin penting dalam aturan terbaru mengenai pajak atas transaksi e-commerce ini. Yang menarik dan ditunggu publik adalah petunjuk teknis mengenai pelaporan atas transaksi ini yang akan diatur lebih lanjut dalam Perdirjen yang tentunya membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Jangan sampai muncul kegaduhan di marketplace karena para pedagang/pelapak atau penyedia jasa melakukan protes atas kewajiban perpajakan yang muncul atas transaksi ekonomi yang mereka berikan kepada pembeli. Dan tentunya pembeli atau konsumen pada marketplace juga harus mendapatkan edukasi yang cukup bahwa transaksi yang mereka lakukan sekarang sudah dikenakan pajak.

Jangan sampai hanya karena pemerintah bernafsu mengejar penerimaan negara di sektor ini, lantas lupa melakukan langkah bijak yang memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMKM yang sedang giat-giatnya memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bisnis mereka.

Continue Reading

Taxclopedia

Efektifkah “Tax Holiday”?

Harisman Isa Mohamad

Published

on

“Tax Holiday” belum cukup menarik investasi. Faktor lain seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM sangat memengaruhi.

Kata tax holiday masih terdengar aneh bagi sebagian masyarakat atau Wajib Pajak karena merupakan istilah bahasa asing. Penulis pun mencoba mencari referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi tidak ditemukan padanan kata itu. Alih-alih, yang muncul justru terjemahan langsungnya, yakni hari libur pajak—jauh berbeda dengan makna sebenarnya. Akhirnya penulis mendapatkan definisi istilah itu versi Wikipedia. Tax Holiday, menurut Wikipedia, “is a temporary reduction or elimination of a tax. It is synonymous with tax abatement, tax subsidy, or tax reduction”. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tax holiday adalah pengurangan atau penghapusan pajak yang bersifat sementara. Padanan kata lainnya pengurangan pajak, subsidi pajak, atau insentif pajak.

Menurut pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan, tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jangka waktu 5–15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Kemudian, selain tax holiday ada juga istilah yang sejenis, yakni tax allowance yang artinya insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis—berlaku sejak 2008. Skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif berlangsung selama enam tahun atau lima persen per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya tax holiday dilatari oleh UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 18, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir.

Pemerintah mulai membuat program ini tahun 2011 untuk menarik datangnya investor asing ke dalam negeri, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2011 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahirnya kedua insentif perpajakan untuk investasi memang tak terpisahkan dari upaya menarik investasi besar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan aliran modal atau investasi asing terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara di ASEAN juga sudah menerapkannya, dengan skema yang beda-beda termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Sebagai komparasi penulis sajikan data yang berhasil dihimpun atas pelaksanaan tax holiday di negara ASEAN:

 

 

Nomor Negara Jangka Waktu Tax Holiday
1 Thailand 3 – 8 Tahun
2 Vietnam 4 Tahun
3 Malaysia 10 Tahun
4 Indonesia 5 – 15 Tahun
5 Filipina 6 Tahun
6 Singapura Dengan Negosiasi
7 Kamboja 6 Tahun
8 Myanmar 5 – 7 Tahun

 

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau skema tax holiday, penanaman modal yang dapat fasilitas ini paling sedikit sebesar Rp1 triliun sebagai Wajib Pajak baru dan industri pionir. Investor akan mendapatkan pengurangan PPh Badan sebagaimana paling banyak 100 persen (penghapusan) dan paling sedikit 50 persen.

Redaksional lengkap PMK terkait tax holiday dalam Pasal 2:

 

(1) Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2) Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:

•   sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(4) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

•   selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

•   selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

•   selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);

•   selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000.00 (tiga puluh triliun rupiah);

•   selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

(5) Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan selama 5 (lima) tahun pajak.
(6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

•   sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau

•   sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

 

Penulis kemudian membuatkan resume sebagai berikut:

 

Nilai Investasi Jangka Waktu Bebas Pajak
Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun 5 tahun
Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun
Rp 5 triliun sampai kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun
Rp 15 triliun sampai kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun
Minimal Rp 30 triliun 20 tahun

 

Hal yang menarik sebelum lahirnya PMK terakhir itu, pada tahun 2017, kebijakan tax holiday ini sama sekali tidak menarik para investor datang ke Indonesia. Padahal, tahun 2015 sedikitnya ada 11 perusahaan yang meminta fasilitas tax holiday, di antaranya adalah PT Unilever. Perusahaan multinasional itu menjadi badan usaha pertama yang diberikan tax holiday. Setelahnya ada, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Tentu saja ini memantik pertanyaan besar, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor asing tidak tertarik datang ke Indonesia, apa karena ada masalah pada sektor industri pionir yang menjadi target pemerintah agar investor datang berbondong- bondong menginvestasikan modalnya ke sektor tersebut?

Sebelum penulis memberikan pendapatnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud industri pionir itu, antara lain industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Kemudian industri transportasi kelautan; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; dan infrastruktur yang menggunakan skema selain Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari penjelasan di atas sebenarnya sudah sedikit menggambarkan industri pionir memang merupakan industri padat modal yang secara kebetulan berdasarkan data APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia terjadi kelesuan pada sektor industri pionir selama tahun 2017 dan 2018, kemudian pernah terjadi Samsung pernah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar US$20 juta, dan dijanjikan mendapatkan insentif pajak. Namun, insentif itu ternyata tidak kunjung diberikan. Bisa menjadi pertimbangan serius investor lain untuk memanfaatkan fasilitas ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai ukuran namun sebuah konsistensi dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini, menciptakan kepastian hukum bagi para investor terkait fasilitas tax holiday yang diminta.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat.”

Karena itu, di PMK terbaru ini pemerintah membuat terobosan soal perizinan dengan menggunakan metode OSS (Online Single Submission) untuk mempermudah jalur perizinan yang tentunya terkait tentang kepastian jaminan berusaha di Indonesia. Jalur birokrasi terkait investasi penanaman modal selama ini melibatkan tiga entitas pemerintah yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan dengan OSS menjadi lebih cepat dalam proses pengajuan perizinan dan pemberian fasilitas tax holiday.

Menarik disimak pula, hasil penelitian mahasiswa Universitas Airlangga, Wika Arsanti Putra pada 2017 yang berjudul “Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi” disebutkan bahwa kebijakan pajak cenderung tidak signifikan dalam memengaruhi investasi.

Dengan metode penelitian secara kualitatif, hasil penelitian itu mengungkapkan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi keputusan investasi, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, termasuk ketersediaan SDM.

“Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas, dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak. Sehingga, hubungan tax holiday dengan investasi tidak begitu kuat,” jelas Wika.

Dari penelitian itu juga menegaskan insentif pajak justru membawa biaya bagi negara. Selain itu, apabila insentif tidak dirancang dan dilaksanakan dengan baik, bakal berpengaruh terhadap biaya kesejahteraan karena adanya alokasi modal yang tidak efisien.

Dan sepertinya pemerintah sudah belajar banyak dari cerita di tahun 2017 dengan melakukan perubahan kebijakannya di akhir tahun 2018. Maka pertanyaan apakah tax holiday benar-benar mampu menarik investor datang ke Indonesia ataukah kejadian di tahun 2017 masih akan berulang?

Mestinya pertanyaan itu bisa terjawab karena selain terobosan masalah perizinan yang jauh lebih mudah dan cepat, rentang jumlah modal yang diinvestasikan juga mengalami perubahan signifikan, dan jenis atau bidang usaha juga ada penambahan yang menarik seperti ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu bisa menjadi trigger buat investor untuk berani menanamkan modalnya di Indonesia.

Continue Reading

Taxclopedia

Efek Pendidikan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Saat ini tidak mudah bagi pemerintah untuk membuat Wajib Pajak mematuhi pembayaran pajak. Hal ini terjadi di negara mana pun, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Banyak Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tidak mematuhi kewajiban pajak mereka setiap tahun. Mungkin karena pengetahuan dasar tentang perpajakan dan kepatuhan moral mereka masih rendah.

Ketika orang tidak mengetahui hukum pajak, mereka akan sulit untuk mematuhi undang-undang perpajakan, terutama dalam kaitannya dengan perhitungan pajak. Mereka mungkin juga tidak memahami bagaimana pajak berkontribusi terhadap pendanaan kegiatan sehari-hari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat luas, pembangunan infrastruktur, dan berbagai fasilitas negara yang diberikan kepada rakyatnya.

Ada sebuah disertasi yang cukup menarik dalam upaya mempertahankan gelar Master Business of Taxation yang penulis dapatkan dari sebuah penelitian tahun 2017 di Auckland University of Technology. Disertasi itu berjudul Taxpayers Attitude Towards Tax Compliance in Developed and Developing Countries: a Critical Review of Literature (Sikap Pembayar Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Negara Maju dan Berkembang: Tinjauan Kritis Literatur).

Penelitian itu menyimpulkan, ada 15 faktor penentu atau determinant yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di negara berkembang dan negara maju, yaitu (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan dan pengetahuan pajak, (4) status perkawinan, (5) status/strata pekerjaan, (6) tingkat penghasilan, (7) tarif pajak yang berlaku, (8) kemungkinan/peluang melakukan penghindaran pajak, (9) kepercayaan publik terhadap pemerintah, (10) keadilan, (11) demokrasi langsung, (12) nasionalisme, (13) sentimen keagamaan, (14) pengaruh lingkungan (15) budaya.

Dalam penelitian itu, faktor penentu pendidikan tentang pajak dibahas cukup intens. Banyak studi di negara maju menunjukkan ada relasi kuat antara tingkat pendidikan atau kesadaran pajak yang tinggi dengan kepatuhan membayar pajak. Studi itu dilakukan di Australia (Devos, 2008; Devos, 2012; Gupta and Mcgee, 2010); Estonia (Randlane, 2012); New Zealand (Gupta and Mcgee, 2010); Netherlands (Ross and Mcgee, 2010); dan Switzerland (Torgler, 2005). Hal ini didukung pembuktian oleh Gupta dan Mcgee di tahun 2010, yakni adanya kenaikan tax morale karena tingkat pendidikan ini. Mereka mengambil sampel dari 967 lulusan sarjana dan pascasarjana pada jurusan akuntansi, bisnis dan ekonomi, hukum dan kedokteran. Bahkan pada jurusan hukum atau kedokteran yang mereka tidak mendapatkan mata kuliah utama tentang ekonomi dan perpajakan terjadi peningkatan moral akan kesadaran pajak ketika mereka mendapatkan edukasi yang cukup tentang pajak.

Menariknya, hal kontras terjadi ketika dilakukan metode penelitian yang sama di negara berkembang seperti di Ghana (Ibrahim & Abdul Hanan, 2015); Zimbabwe (Nymwanza, 2014); Malaysia (Kasipillai & Abdul Jabbar, 2006); Pakistan (Cyan, 2016); Tanzania (Ali, Fjedstad and Sjurjen, 2014); dan Afrika Selatan (Fjedstad and Sjurjen, 2014) bahwa tingkat pendidikan hanya sedikit mampu meningkatkan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak. Ada beberapa penjelasan masuk akal tentang minimnya peran pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di antaranya ada faktor penentu lain yang tidak bisa berdiri, yakni tingkat penghasilan yang berbeda dengan negara maju. Faktor penentu tingkat pendidikan berdiri sendiri tidak berelasi langsung dengan faktor penentu lainnya.

Namun, ada sebuah catatan kaki menarik terkait tingkat pendidikan mengenai pajak pada sebuah strata masyarakat. Bahwasanya, penerapan pendidikan atau kesadaran pajak sejak dini dianggap akan memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sebuah negara. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh University Utara Malaysia yang umumnya konsisten dengan hipotesis yang menyatakan bahwa ditemukan adanya hubungan antara pendidikan dan kepatuhan pajak, dengan menambah faktor penentu lainnya berupa status pekerjaan dan tingkat penghasilan.

Oleh karena itu, disarankan agar universitas menawarkan kursus perpajakan awal atau pendidikan dasar perpajakan sebagai subjek inti untuk semua mahasiswa mereka. Saat ini, kursus perpajakan ditawarkan sebagai sesuatu yang wajib pada semua mahasiswa sarjana berbasis akuntansi pada University Utara Malaysia. Ini akan berguna jika pendidikan perpajakan juga ditawarkan kepada mahasiswa lain yang mengejar jurusan non-akuntansi. Ini karena ketika mahasiswa sarjana dipekerjakan dan dikenakan pajak penghasilan, mereka akan cenderung mematuhi undang-undang pajak. Jika karyawan punya pengetahuan pajak yang memadai, maka ketidaktaatan atau ketidakpatuhan membayar pajak yang tidak disengaja menjadi minimal.

Terakhir penulis akan paparkan jurnal ilmiah dari Hongkong Institute of Business Studies, Lingnan University tahun 2015 oleh Raymond M K Wong dan Agnes W Y LO. Jurnal itu berjudul “Can Education Improve Tax Compliance? Evidence From Different Forms of Tax Education” (“Dapatkah Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Pajak? Bukti dari Berbagai Bentuk Pendidikan Pajak”), mereka dalam abstraksinya berpendapat bahwa beberapa jenis pendidikan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena itu mereka mengambil sampel mahasiswa sebanyak 205 mahasiswa yang mengambil perpajakan umum dibandingkan dengan perpajakan teknis/praktis.

Bahwa dengan tiga komponen utama dalam diri Wajib Pajak atau masyarakat berupa sikap/perilaku, etika dan pengetahuan tentang perpajakan akan memunculkan niat/motivasi seseorang untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam kesehariannya.

Dan hasilnya, dari dua jenis pendidikan pajak yang diberikan kepada mahasiswa di Hong Kong berupa pendidikan pajak yang bersifat umum/general tax knowledge dan pendidikan pajak bersifat khusus atau praktis/technical tax knowlede menunjukkan peningkatan signifikan pada mahasiswa lulusan sarjana dan pascasarjana. Untuk mahasiswa lulusan sarjana cukup diberikan pendidikan umum perpajakan dan mahasiswa pascasarjana diberikan pendidikan perpajakan yang bersifat teknis seperti model kursus pelatihan pajak atau brevet akan meningkat secara signifikan kepatuhan pajaknya.

Survei dari Organisations for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2015 juga menyatakan, edukasi pajak merupakan mekanisme yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pajak.

Edukasi atau pendidikan pajak dapat diterapkan dengan berbagai model pada sebuah negara. Contohnya, Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala yang menetapkan hari pajak nasional dan festival pajak. Malaysia dengan aplikasi games pajaknya yang interaktif. Nigeria dengan menayangkan sinetron pajak di televisi. El Savador, Cile, dan Uruguai yang berkampanye di media massa. Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko yang memasukkan kurikulum pajak sejak SD hingga perguruan tinggi.

Penulis berpendapat, dengan rendahnya tax ratio di Indonesia di bawah 16 persen maka memasukkan edukasi atau pendidikan pajak secara inklusif ke dalam kurikulum pendidikan nasional adalah sebuah terobosan besar sekaligus investasi jangka panjang negara terhadap cara mengubah pola pikir yang berakhir pada perilaku untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya di masa akan datang.

Mengubah pola pikir tentunya paling mudah diterapkan pada anak-anak usia emas atau golden ages di rentang usia 6–15 tahun, inilah kesempatan emas untuk menanamkan kesadaran pajak secara dini yang mungkin baru akan dipetik hasilnya oleh pemerintahan negara ini dalam kurun waktu 10–15 tahun mendatang. Ketika mereka menjadi generasi usia produktif, maka kontribusi kepada negara tidak akan terjadi resistensi bahkan melakukan penghindaran pajak dikarenakan telah tertanamnya pola pikir tentang pajak adalah bagian dari kehidupan mereka, kehidupan bangsa dan negara, bila mereka abai terhadap ini maka bisa dipastikan negara akan menanggung kerugian besar berupa lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh strata kehidupan masyarakat.

Mari belajar dari Brasil yang memiliki tax ratio sebesar 34 persen. Mereka telah memasukkan tambahan edukasi pajak ke dalam kurikulum pendidikan nasional dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak secara sukarela.

Menteri Keuangan pun telah membuat perjanjian kerja sama dengan Menristekdikti bahwa edukasi pajak secara inklusif telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi. Masalah besar negara ini adalah soal konsistensi dan evaluasi. Apakah kurikulum ini akan bertahan untuk durasi yang lama, meskipun berganti pemerintahan? Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penerapan kurikulum ini? Berapa banyak riset yang akan muncul mengenai dampak penerapan kurikulum ini? Berbagai pertanyaan penulis hanya bisa dijawab seiring berjalannya waktu program inklusi kesadaran pajak ini diterapkan pada semua perguruan tinggi di negeri ini.

Bila dua hal di atas dilakukan, penulis memiliki keyakinan yang cukup bahwa tax ratio yang masih rendah ini akan dapat melejit secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan yang berimbas pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News6 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News6 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News6 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News7 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News7 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News8 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News9 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News1 tahun ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending