Connect with us

Taxclopedia

Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Sekarang mari kita bahas poin-poin penting dari terbitnya aturan ini:

  1. Pemodelan atau arus transaksi e-commerce yang akan dikenakan pajaknya melalui penyedia platform marketplace (Pasal 2).

a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang

dan/atau jasa;

b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace untuk

melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce);

c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia Platform

Marketplace; dan

d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau

Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

2. Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia Platform Marketplace

(Pasal 3).

a. Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

b.Penyedia Platform Marketplace melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di

bidang Pajak Penghasilan.

c. Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun

memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan

pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam poin ini secara tegas menyatakan bahwa Penyedia Platform Marketplace dalam hal ini seperti Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) , bahkan bagi penyedia Platform Marketplace yang terkategori sebagai pengusaha kecil juga diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP serta melaksanakan kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pedagang atau penyedia jasa wajib memiliki NPWP dan memberitahukannya kepada penyedia platform marketplace beserta NIK nya,

Pedagang atau penyedia jasa adalah PKP atau dapat memilih bukan PKP bila memenuhi syarat batasan pengusaha kecil

a. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

b. Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau

b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform

Marketplace.

c. Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau.

d. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

4. Perlakuan perpajakan untuk pedagang atau penyedia jasa (pelapak) sebagai berikut :

  • Menyesuaikan dengan aturan kewajiban pajak penghasilan yakni terkait dengan aturan PP No.23 tahun 2018 atau pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25/29 UU PPh atau pemotongan dan pemungutan PPh.
  • Apabila pedagang atau penyedia jasa adalah PKP maka wajib memungut, menyetor dan melaporkan:
    1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
    2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca juga : Aturan Pajak Transaksi E-Commerce ( Bagian 1 )

PPN yang terutang adalah 10% dari nilai transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP, dengan demikian wajib pula untuk membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

PKP pedagang atau penyedia jasa yang menggunakan layanan Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan SPT Masa PPN setiap masa pajak.

  1. Perlakuan perpajakan untuk penyedia platform marketplace sebagai berikut :
  • Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang diterima oleh Penyedia Platform Marketplace dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak dan wajib melaporkannya sebagai dokumen dalam SPT Masa PPN, aturan teknis mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan pedagang / penyedia jasa diatur ke depan dalam Peraturan Dirjen Pajak
  • PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan :
    1. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
    2. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau
    3. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
      wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP dan membuat faktur pajak serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada setiap masa pajak.
  1. Pengenaan PPN, PPnBM dan PPh atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media social seperti Facebook, Line, Whatsapp, Instagram, Google Adsense, YouTube dan sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyedia Platform Marketplace dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal

Pajak tentang transaksi e-commerce, berdasarkan pada:

  1. informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
  2. data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
  3. data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  1. Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace
  • Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman.
  • Delivery Duty Paid, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang tercantum pada Platform.
  • Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.

Impor barang yang:

  1. transaksinya dilakukan melalui penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan
  3. memiliki nilai pabean sampai dengan Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat),

perlakuan perpajakannya dilaksanakan sebagai berikut.

Penyedia Platform Marketplace harus menyampaikan:

  1. e-invoice untuk setiap pengiriman atas transaksi barang dan
  2. e-catalog, kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. e-catalog paling sedikit memuat informasi mengenai:
  4. uraian barang;
  5. kode barang;
  6. kategori barang;
  7. spesifikasi barang;
  8. Harga barang;
  9. identitas penjual; dan
  10. negara asal barang,

serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga.

Penyedia Platform Marketplace wajib menggunakan skema DDP.

Penyedia Platform Marketplace wajib menghitung bea masuk dan/atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI atas barang.

Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace:

  1. memiliki nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
  2. tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Demikian poin-poin penting dalam aturan terbaru mengenai pajak atas transaksi e-commerce ini. Yang menarik dan ditunggu publik adalah petunjuk teknis mengenai pelaporan atas transaksi ini yang akan diatur lebih lanjut dalam Perdirjen yang tentunya membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Jangan sampai muncul kegaduhan di marketplace karena para pedagang/pelapak atau penyedia jasa melakukan protes atas kewajiban perpajakan yang muncul atas transaksi ekonomi yang mereka berikan kepada pembeli. Dan tentunya pembeli atau konsumen pada marketplace juga harus mendapatkan edukasi yang cukup bahwa transaksi yang mereka lakukan sekarang sudah dikenakan pajak.

Jangan sampai hanya karena pemerintah bernafsu mengejar penerimaan negara di sektor ini, lantas lupa melakukan langkah bijak yang memudahkan para pelaku usaha, khususnya UMKM yang sedang giat-giatnya memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bisnis mereka.

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( Bagian dua )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Baca Juga : Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 1 )

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News2 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News3 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News6 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News10 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News10 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News10 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News11 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending