Connect with us

Breaking News

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Doni Budiono

 

Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran perpajakan.

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demi mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana lainnya.

Untuk memperoleh pendapatan negara dari sektor perpajakan yang optimal, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penentunya. Menurut R. Soemitro (1990), secara umum, teori tentang kepatuhan dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (compulsory compliance) dan teori konsensus (voluntary compliance).

Berdasarkan teori paksaan, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Sementara itu, berdasarkan teori konsensus, pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi secara sukarela karena sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan.

Perlu diperhatikan, meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa masyarakat taat pajak, pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi untuk mendorong masyarakat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi hal yang sulit dielakkan.

Kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan menimbulkan jarak sosial (Braithwite 2007) antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi masyarakat awam di daerah yang tidak mengerti dan memahami pajak, pajak akan dianggap sebagai hambatan dalam usaha.

Pendekatan baru

Sebagai suatu solusi, diperlukan pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu pihak yang dapat dioptimalkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adalah Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Selain sebagai lembaga edukasi dan pusat informasi perpajakan di perguruan tinggi, ATPETSI yang terbagi dalam tax center yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga memiliki kemampuan untuk melakukan riset sehubungan dengan pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang.

ATPETSI merupakan mitra dari DJP yang keberadaannya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Kehadiran ATPETSI sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam upaya membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, jelas, dan lengkap.

Sependapat dengan Darussalam (Ketua Umum ATPSETSI) dalam Majalah Pajak edisi LX tahun 2019, tax center menjadi bagian dari universitas memiliki peranan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Kemudian, sebagai mitra pemerintah, tax center dengan semangat pengabdian masyarakat, akan membantu menyukseskan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan untuk disampaikan dengan lebih intens kepada masyarakat.

Selain itu, mengingat saat ini merupakan era digitalisasi, tax center dapat mengoptimalkan peranan mahasiswa sebagai generasi milenial untuk membantu masyarakat agar mengerti pentingnya taat pajak. Tentunya, kehadiran mahasiswa menghadirkan sebuah warna baru. Dengan segala kreativitas yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Saat ini, tax center telah tersebar di berbagai universitas di tanah air. Ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah merangkul masyarakat di berbagai daerah.

Pada akhirnya, dalam melakukan sosialisasi aturan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, dapat dilakukan kolaborasi melalui kerja sama antara ATPETSI dan DJP melalui kantor wilayahnya (Kanwil). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama DJP dengan ATPETSI melalui tax center, seperti menyelenggarakan seminar pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan, dan kegiatan lain yang melibatkan dosen, pemerhati pajak, mahasiswa, dan masyarakat.

Bila kegiatan di atas dapat terselenggara dengan baik, diharapkan ilmu perpajakan dapat lebih hidup dan kesadaran pajak masyarakat di daerah semakin tinggi sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat pun kian meningkat.

Breaking News

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180 juta maka total UMKM sampai dengan tahun 2019 akan mendapatkan peningkatan pertumbuhan sebanyak sembilan juta UMKM baru. Sebuah angka yang luar biasa tentunya, karena kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen.

Tentu saja ini menjadi tantangan ke depan pemerintah untuk menaikkan ekspor UMKM dan membuat UMKM Indonesia lebih kompetitif dengan UMKM mancanegara. Karena itulah pemerintah begitu bersemangat untuk mengelola UMKM lebih baik lagi. Hal ini tecermin dengan menurunkan tarif perpajakannya menjadi hanya 0,5 persen. Tarif yang sangat ringan ini menjadi insentif pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto usaha setahun maksimal mencapai Rp 4,8 miliar dan diharapkan mampu memicu motivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dan memajukan usahanya di Indonesia.

Bila dilihat dari jenis raihan peredaran usaha bruto/omzet sebesar Rp 4,8 miliar, maka kategori jenis UMKM yang masuk adalah level mikro , kecil dan menengah. Namun, untuk menengah dalam definisi Undang-Undang No 20 maksimal sampai dengan Rp 50 miliar hanya boleh menggunakan tarif 0,5 persen PP No. 23 Tahun 2018 maksimal Rp 4,8 miliar saja. Dengan kata lain, industri menengah wajib beralih menggunakan tarif PPh Umum, yakni Pasal 17 UU PPh.

Perlu diingat, dalam PP No. 23 tahun 2018 ini ada beberapa klausul yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak di antaranya:

Pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen punya batas waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5 persen punya grace period alias batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu itu berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

Contoh kasus, Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasar A sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasar B sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian, Tuan X pada 2020 akan dikenai skema PPh Final 0,5 persen karena total peredaran bruto dari seluruh tempat usaha di tahun 2019 kurang dari Rp 4,8 miliar.

Yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
  2. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  3. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  4. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tuan X ternyata memiliki tempat usaha lain, misal di Pasar C dengan rincian peredaran usaha sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final 0,5 persen, karena peredaran bruto dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp 4,800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Wajib Pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5 persen, maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5 persen,

Sudah selayaknya UMKM mendapatkan tempat utama di negeri ini sebagai salah satu penentu pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan tarif pajak yang sangat bersahabat tentu saja buat kalangan milenial yang sekarang sudah mulai mawas tentang bisnis maka pajak tidak akan menjadi sandungan utama dalam pengembangan bisnis mereka. Kenapa demikian? Karena UMKM di era teknologi dan revolusi industri 4.0 akan berubah menjadi startup-startup digital, yaitu basis bisnis yang selama ini menggunakan transaksi konvensional beralih menjadi serba digital dan on-line. Mereka inilah masa depan bangsa dalam menggerakkan roda ekonomi riil di tengah persaingan pasar global yang demikian ketat dan berat. Kali ini pemerintah dengan kebijakan pajaknya memilih merangkul mereka dengan menyederhanakan administrasi perpajakannya dan meringankan besaran tarif pajak terutangnya.

Continue Reading

Breaking News

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

W Hanjarwadi

Published

on

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari bisanya. Beberapa Account Representative (AR) dari empat KPP Wajib Pajak Besar di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tampak berjaga-jaga di depan pintu masuk utama Gedung Radjiman Wedyodiningrat. Mereka mengenakan busana tradisional dari beragam suku di Indonesia. Hari itu mereka didaulat menyambut 30 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang hendak menerima penghargaan pada ajang Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019.

Wajib Pajak penerima penghargaan terdiri dari 24 Wajib Pajak Badan dari sejumlah perusahaan besar, baik swasta maupun milik negara serta 6 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Acara apresiasi dan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan dan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama.

Pada acara yang mengusung tema “Sinergi Wujud Cinta Negeri” itu Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas keberhasilan sinergi antara Kementerian Keuangan, DJP, Kanwil Wajib Pajak Besar dengan seluruh dunia usaha maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki komitmen, loyal, dan memiliki dedikasi untuk Indonesia. Hal itu adalah wujud kecintaan pada negara yang diwujudkan dengan kapasitas masing-masing.

Sri Mulyani menyampaikan, Wajib Pajak penerima penghargaan itu memiliki peranan yang sangat signifikan bagi Kanwil Wajib Pajak Besar yang merupakan penyumbang 31 persen penerimaan pajak Indonesia. Pada 2018 lalu,  realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 419 triliun. Sementara tahun ini target penerimaan Kanwil DJP WP Besar mencapai Rp 498,8 triliun atau naik 19 persen dibandingkan realisasi 2018.

“Terima kasih kepada para Wajib Pajak yang sudah patuh menunaikan kewajibannya membayar pajak. Pemasukan dari pajak ini dapat menjadikan ekonomi Indonesia semakin kompetitif dan tumbuh. Sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha berjalan secara baik,” kata Sri Mulyani.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penghargaan itu diberikan atas dasar pertimbangan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, serta sikap kooperatif dan responsif ketika otoritas pajak meminta data untuk kepentingan penggalian potensi Wajib Pajak. Apresiasi juga diberikan terkait dengan sinergi dan dukungan wajib Pajak terhadap program-program DJP seperti integrasi data dan pertukaran data wajib Pajak, inklusi Kesadaran Pajak; dan sosialisasi peraturan perpajakan.

Robert mengatakan, tahun ini DJP juga akan meningkatkan kerja sama integrasi data dengan pihak yang sudah dimulai dengan Wajib Pajak BUMN. Menurutnya, integrasi data ini akan memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, menurunkan compliance cost, dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Sedangkan bagi DJP, integrasi data akan mempermudah pengawasan, memperoleh data untuk penggalian potensi, dan meningkatkan pencapaian penerimaan.

Continue Reading

Breaking News

Mengisi Ruang Penyempurnaan

Sejar Panjaitan

Published

on

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi informasi.

Saat didaulat untuk menjabat Sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Desember 2017 lalu, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Robert menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab besar itu. Keputusan sang menteri menunjuk Robert dinilai tepat oleh banyak pihak. Sebab, sebelumnya ia memang pernah didapuk sebagai salah satu figur penting dalam reformasi perpajakan di DJP. Tepatnya ketika ia menjabat sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga tahun 2011 lalu, sebelum akhirnya ditugaskan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara (2011-2013) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (2013-2017) di Kementerian Keuangan.

Robert sendiri merasa bak pulang ke rumah lamanya dan siap melanjutkan tugas besar DJP dalam menghimpun penerimaan negara. Bagi Doktor Filsafat Ekonomi dari University of North Carolina, AS ini, DJP adalah “a big family” yang unik, yang menawarkan sebuah privilege sekaligus tantangan tersendiri.

“Ini (DJP) salah satu institusi besar yang betul-betul enggak pernah berhenti untuk untuk me-reform. Kami lanjutkan lagi tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang sangat penting, khususnya terkait perkembangan teknologi informasi,” kata Robert ketika wawancara khusus dengan Majalah Pajak usai dilantik menjadi Dirjen Pajak 1 Desember 2017 lalu.

Proses bisnis dan pelayanan

Kini, setelah sembilan bulan ia mengemban jabatannya di DJP, di sela kesibukannya, kami menemui kembali pria kelahiran Tanjung Balai, Sumatera Utara, 59 tahun silam ini untuk membincang program-program yang telah dan sedang dilakukannya selama kepemimpinannya. Ada beberapa program yang menjadi prioritasnya tahun ini yang terutama terkait peningkatan sistem administrasi perpajakan—baik dari sisi penerapannya, maupun keandalan pengawasannya melalui dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan proses bisnis yang baik. Perbaikan proses bisnis mengacu pada compliance risk management (CRM). Dengan CRM, DJP bisa memetakan WP berdasarkan risiko, tinggi, sedang, dan rendah.

Menurut Robert, saat ini sudah banyak kemajuan di DJP yang memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu pendaftaran, membayar, melapor—terutama sejak pemberlakuan e-Filing, e-Registration, dan sarana lainnya. Meski demikian ia menyadari masih banyak ruang perbaikan ataupun penyempurnaan untuk menuju DJP yang semakin baik.

Selain melanjutkan proses reformasi birokrasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, tahun ini Robert juga akan fokus pada peningkatan pelayanan dan peningkatan informasi kepada Wajib Pajak. Salah satunya dengan cara mengisi tempat yang selama ini belum bisa terlayani dengan maksimal oleh petugas pajak, seperti peningkatan fungsi KP2KP termasuk SDM-nya, penambahan Kring Pajak dan sarana media sosial di berbagai kanal dan penambahan titik pelayanan di luar kantor pajak atau pelayanan pajak bergerak (mobile tax unit). Pelayanan pajak bergerak berupa mobil pajak, gerai pajak, atau pojok pajak yang melayani penyuluhan pajak hingga cetak kartu NPWP. Tahun ini DJP juga sedang menyiapkan penambahan uji coba KPP Mikro untuk meningkatkan pelaporan dan pengawasan yang semula ditangani oleh KP2KP.

“Ini seperti kantor pajak mini, penting di daerah yang KPP-nya jauh. Bahkan di kota besar bisa juga,” ujar Robert.

Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak juga diwujudkan dengan percepatan proses restitusi PPN. Percepatan proses restitusi ini dilakukan guna meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) agar naik menjadi 40 di tahun 2019. Robert menyadari, salah satu yang masih menjadi ganjalan kenaikan EoDB adalah indikator paying tax sehingga walaupun dari sisi pelaporan dan pendaftaran sudah membaik, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk kemudahan dan mengurangi beban pelaporan bagi Wajib Pajak, DJP juga sudah menghapuskan kewajiban penyampaian SPT bulanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 243 Tahun 2014 tentang SPT yang berlaku sejak 26 Januari 2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Ada ada dua belas poin perubahan pada PMK tentang penyampaian SPT terbaru ini, yakni menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil;menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut; meniadakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil; mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk WP non-PKP;mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi WP non-PKPK; kewajiban penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan menggunakan dokumen elektronik; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPH Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi WP badan; mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP; mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak; mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak; mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara; dan terakhir, mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi WP.

Selain itu, untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tahun ini pemerintah juga menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi 0,5 persen, dari yang semula 1 persen. Aturan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM menjadi sebesar 0,5 persen, dari yang semula 1 persen.

Penguatan internal dan eksternal

Di sisi internal, Robert juga melakukan penguatan organisasi, di antaranya dengan melakukan pemecahan unit kantor di daerah yang membutuhkan kehadiran DJP. Tahun ini DJP menambah 11 satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 1 Unit Kantor Wilayah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tahun ini DJP juga mencanangkan tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Bagi internal, Hari Pajak diharapkan dapat menjadi motivasi dan kebanggaan bagi pegawai yang telah menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki peran yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hari Pajak juga sebagai momentum agar pegawai pajak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, lanjut Robert, untuk pihak eksternal atau stakeholders, pencanangan Hari Pajak ini diharapkan menjadi pengingat peran penting pajak bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga masyarakat perlu mendukungnya melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan.

“Tanggal 14 Juli akan menjadi momen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendekatkan kesadaran pajak, mendekatkan pajak dengan kehidupan sehari-hari kita untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Robert.

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 hari ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News3 minggu ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 minggu ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News1 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News8 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News8 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News8 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News9 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News9 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Trending