Connect with us

Breaking News

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Doni Budiono

 

Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran perpajakan.

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demi mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana lainnya.

Untuk memperoleh pendapatan negara dari sektor perpajakan yang optimal, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penentunya. Menurut R. Soemitro (1990), secara umum, teori tentang kepatuhan dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (compulsory compliance) dan teori konsensus (voluntary compliance).

Berdasarkan teori paksaan, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Sementara itu, berdasarkan teori konsensus, pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi secara sukarela karena sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan.

Perlu diperhatikan, meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa masyarakat taat pajak, pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi untuk mendorong masyarakat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi hal yang sulit dielakkan.

Kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan menimbulkan jarak sosial (Braithwite 2007) antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi masyarakat awam di daerah yang tidak mengerti dan memahami pajak, pajak akan dianggap sebagai hambatan dalam usaha.

Pendekatan baru

Sebagai suatu solusi, diperlukan pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu pihak yang dapat dioptimalkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adalah Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Selain sebagai lembaga edukasi dan pusat informasi perpajakan di perguruan tinggi, ATPETSI yang terbagi dalam tax center yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga memiliki kemampuan untuk melakukan riset sehubungan dengan pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang.

ATPETSI merupakan mitra dari DJP yang keberadaannya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Kehadiran ATPETSI sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam upaya membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, jelas, dan lengkap.

Sependapat dengan Darussalam (Ketua Umum ATPSETSI) dalam Majalah Pajak edisi LX tahun 2019, tax center menjadi bagian dari universitas memiliki peranan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Kemudian, sebagai mitra pemerintah, tax center dengan semangat pengabdian masyarakat, akan membantu menyukseskan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan untuk disampaikan dengan lebih intens kepada masyarakat.

Selain itu, mengingat saat ini merupakan era digitalisasi, tax center dapat mengoptimalkan peranan mahasiswa sebagai generasi milenial untuk membantu masyarakat agar mengerti pentingnya taat pajak. Tentunya, kehadiran mahasiswa menghadirkan sebuah warna baru. Dengan segala kreativitas yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Saat ini, tax center telah tersebar di berbagai universitas di tanah air. Ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah merangkul masyarakat di berbagai daerah.

Pada akhirnya, dalam melakukan sosialisasi aturan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, dapat dilakukan kolaborasi melalui kerja sama antara ATPETSI dan DJP melalui kantor wilayahnya (Kanwil). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama DJP dengan ATPETSI melalui tax center, seperti menyelenggarakan seminar pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan, dan kegiatan lain yang melibatkan dosen, pemerhati pajak, mahasiswa, dan masyarakat.

Bila kegiatan di atas dapat terselenggara dengan baik, diharapkan ilmu perpajakan dapat lebih hidup dan kesadaran pajak masyarakat di daerah semakin tinggi sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat pun kian meningkat.

Breaking News

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya.

Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan indah bersama sang ayah agaknya akan terus tersimpan di benak Yari Yuhariprasetia. Kala itu hari masih pagi benar. Namun, Yari sudah berjalan kaki bersama ayahanda Abdul Hanan, menuju perlintasan angkot di Jalan Dewi Sartika, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hari itu, sang ayah mengajak Yari, yang masih duduk di kelas lima, ke tempat kerjanya, SD Negeri Kramat Jati, untuk menyaksikan acara perpisahan kelas enam. Ayahnya yang menjadi kepala sekolah di sana, saban hari hanya mampu naik angkot. Sekali waktu ayahnya memang pernah punya motor Vespa, tapi terpaksa dijual untuk menghidupi enam orang anak—Yari anak kelima. Ibunda Yari, A. Mariam adalah ibu rumah tangga.

Yari ingat betul, sepanjang perjalanan menuju pemberhentian angkot, ayahnya memegang erat tangannya. Sesekali berhenti, sekadar memastikan bahwa Yari masih kuat berjalan. Maklum, jarak dari rumah ke perlintasan angkot sekitar dua kilometer. Sambil berjalan, ayahnya hanya berpesan, “Sekolah yang rajin, Ri. Pendidikan itu penting.”

Kata-kata itulah yang selalu terngiang dan menjadi cambuk untuk terus menimba ilmu. Kelak, semangat belajar itu pula yang mengantarkannya menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kini menjabat sebagai Kasubdit Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP

“Saya enggak ngerti alasan Bapak mengajak saya ke sekolah. Mungkin Bapak ingin memberi gambaran bagaimana dia bekerja, pentingnya sekolah, menuntut ilmu. Mungkin juga Bapak ingin mengajari kami: ‘Jabatan tinggi tapi jalan kaki enggak apa-apa, loh,’” kenang pria kelahiran Cililitan, 18 Juli 1968 ini, di ruang kerjanya, Kamis Sore (24/9).

Nilai keteladanan lain yang ditanamkan orangtua Yari adalah kejujuran dan reputasi. Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu belanga. Nilai-nilai itu ia petik berdasarkan tata laku kehidupan sehari-hari di rumah.

“Enggak secara eksplisit Bapak mengatakan, ‘Kamu harus berintegritas atau jujur, ya.’ Bapak mengajarkan dari perilaku,” tambahnya.

Setelah tamat SMA tahun 1987, Yari memutuskan untuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)—sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN. Diantar sang ayah, Yari membayar uang pendaftaran ke kantor Kas Negara di Jakarta yang kini bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Singkat kisah, Yari diterima menjadi mahasiswa D-III Prodi Akuntansi dan lulus tahun 1990. Ia bersyukur atas karunia itu. Sebab selain kuliah gratis, menjadi amtenar di DJP berarti berpeluang mewujudkan cita-cita sang ayah yaitu, menuntut ilmu yang tinggi. Sekali lagi, dari ayahnya, Yari berpedoman bahwa, setidaknya ilmu mampu merawat moral manusia. “Saya bukan contoh yang baik, tapi saya melakukan yang terbaik,” kata pria berhobi membaca buku dan bermain gitar ini.

Tak lama berselang, Yari meneruskan pendidikan D-IV Prodi Akuntansi di STAN tahun 1993 hingga 1996. Tiga tahun kemudian pria berkacamata ini memperoleh gelar Master of Business Taxation di University of Southern California, Los Angeles.

Pegawai yang menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan.

Terbuka

Menjadi amtenar di DJP menurut Yari, ibarat menaiki pelbagai wahana. Setiap wahana memiliki tantangan dan kesan tersendiri. Tugas paling berkesan di benaknya adalah ketika menjabat sebagai Kasubdit Humas Perpajakan di Direktorat P2Humas DJP tahun 2007–2008. Di situlah ia belajar ilmu komunikasi untuk menghadapi media.

Yari mencoba merintis pola komunikasi personal dengan pewarta. Ia berusaha mengenal nama panggilan satu per satu wartawan yang bertugas di DJP dengan harapan dapat membangun kerja sama yang baik. Yari intens menggelar acara untuk menyampaikan informasi perpajakan terkini sebulan sekali. Ia ingin membangun paradigma bahwa isu perpajakan menarik untuk diwartakan, baik soal penerimaan, pelayanan, maupun pengawasan perpajakan.

“Saya berusaha ingat nama panggilan teman-teman wartawan. Saling terbuka informasi. Enggak ada perlakukan berbeda antarmedia. Semua sama. Enggak ada media A dapat informasi pertama, media B belum punya (informasi). Saya rasa metode itu cukup berhasil. Sekarang, Subdit Humas Perpajakan yang dipimpin Kak Ani, sudah jauh lebih bagus,” kata Doctor of Public Administration dari University of Canberra, Australia ini.

Tugas paling membekas lainnya adalah ketika Yari menjadi Kepala KPP Pratama Cileungsi. Di sana, ia menghadapi tantangan penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai selama ia menjabat, tahun 2015–2019. Padahal menurutnya penggalian potensi perpajakan telah sesuai dengan perencanaan. “Bagi saya berkesan karena segala upaya sudah kita lakukan dengan maksimal,” kata Yari.

Meskipun penerimaan pajak tidak sesuai target, sebagai seorang pemimpin, Yari harus tetap merawat semangat pegawainya. Untuk itu, ia gencar memberi apresiasi penghargaan simbolis kepada para pegawainya yang bekerja penuh integritas setiap sebulan sekali.

“Pegawai yang mampu menghasilkan penerimaan pajak itu sangat bagus, harus diapresiasi. Pegawai yang menjalankan integritas juga perlu diberikan penghargaan. Contoh, ada pegawai yang punya masalah berat di rumah tapi tidak pernah telat datang atau izin, tugas dilakukan dengan benar, mau membantu pegawai lain,” kata Yari.

Meski realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target, KPP Pratama Cileungsi meraih juara kedua KPP Percontohan Tahun 2016, meraih Penghargaan atas Terlampaunya IKU Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing tahun 2017 sebesar 128,74 persen, serta memperoleh Penghargaan atas Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak tahun 2018 di atas Target Penerimaan Pertumbuhan Nasional dari Kementerian Keuangan.

Pelayanan terpadu

Sekitar tiga bulan lalu, Yari mengemban amanah baru. Menjadi Kasubdit Pelayanan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP menurutnya merupakan tantangan tersendiri karena wilayah kerjanya sangat vital. Mulai dari membuat standar pelayanan terpadu untuk KPP se-Indonesia, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Ada empat seksi dalam Subdit Pelayanan Perpajakan P2Humas DJP. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi, Peningkatan Mutu, Pengaduan Pelayanan, dan Pemuktahiran Tax Knowledge Base (TKB).

“Secara garis besar kami kami memberikan alat bantu kepada AR (Account Representative) pelayanan agar pelayanan yang diberikan di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) seragam sehingga Wajib Pajak (WP) menjadi nyaman,” jelas Yari.

TPT merupakan salah satu loket yang wajib ada di setiap KPP yang diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02 tahun 2017. Di dalamnya lengkap menyoal jam pelayanan, fasilitas, syarat petugas, hingga pengawasan. Kendati demikian, Subdit memberikan keleluasaan KPP untuk mengembangkan pelbagai inovasi. Mulai dari dekorasi kantor, furnitur, hingga inovasi aplikasi untuk memudahkan WP menunaikan kewajiban perpajakannya. Kini, sudah banyak KPP yang sudah mengembangkan digitalisasi arsip, aplikasi pemantau permohonan, hingga pelayanan konsultasi pajak menggunakan WhatsApp. Tugas Yari ke depan, menyeleksi inovasi KPP untuk diadopsi menjadi kebijakan sentral.

Roadmap pelayanan perpajakan akan berfokus pada program Click, Call, Counter (3C). Click maksudnya pelayanan melalui website, Call berarti melalui telepon yang difasilitasi oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Counter artinya pelayanan di KPP.

“Kami akan mengarahkan dan memperbanyak pelayanan perpajakan secara on-line. Bahkan tiga sampai lima tahun ke depan, WP yang ke KPP harus menggunakan appointment. Ini masih dalam kajian. Sekarang bikin NPWP, lapor SPT, kode billing, konsultasi juga sudah on-line, kan?” ungkap Yari.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi.

Nama Abdullah Azwar Anas semakin harum. Bukan karena dahulu ia penjaja minyak wangi, melainkan karena pelbagai prestasi yang diraih Kabupaten Banyuwangi. Dalam dua periode kepemimpinannya, Anas membuat tanah Blambangan ini lekat dengan beragam julukan. Ada yang menyebut Banyuwangi Kota Bahari, Kota Pariwisata, Kota Kopi, Kota Festival, Kota Inovasi, Kota Gandrung, Kota Osing, The Sunrise of Java, Africa van Java, dan masih banyak lagi.

Berbagai penghargaan diraih, baik tingkat nasional maupun internasional. Di awal 2019 misalnya, Banyuwangi menyabet penghargaan tertinggi bidang pariwisata tingkat Asia Tenggara “ASEAN Tourism Standard Award”. Menggenapi capaian itu, Anas membangun infrastruktur untuk menggaet investor, mulai dari bandar udara, jalan, hingga penerapan manajemen birokrasi berbasis digital.

Kemahiran Anas mempromosikan daerahnya barangkali terbentuk sejak masa kecilnya. Sejak Anas duduk di bangku kelas satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tegal Sari tahun 1980, ia sudah belajar menawarkan baju dan minyak wangi. Ayahnya Muhammad Musayyidi, adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan di Banyuwangi. Sementara ibundanya, Siti Aisyah, merupakan ibu rumah tangga. Kedua orangtuanya harus menghidupi 10 orang anak—Anas anak pertama.

Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain

“Saya diajari orangtua keliling bawa dagangan di kampung. Ada baju dan minyak wangi—sebenarnya enggak disuruh tapi saya tertarik. Jadi, saya diajari berani menawarkan sesuatu kepada orang lain,” kenang pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 ini, di rumah dinasnya, Kamis malam (15/8).

Kepiawaian Anas membangun komunikasi semakin teruji saat ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP Negeri 1 Banyuwangi tahun 1987. Di organisasi itu, Anas melatih diri untuk berani melahirkan gagasan sekaligus berdiplomasi.

Anas muda semakin jatuh hati pada dunia organisasi. Di SMA Negeri 1 Jember, ia kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Di masa ini, Anas mulai belajar menjadi orator.

“Saya banyak soft skills-nya, hard skills saya kurang bagus. Misalnya, pelajaran akademik saya tidak sebagus angkatan saya. Maka, waktu itu saya lebih banyak belajar organisasi, belajar memimpin, berpidato, menyampaikan pesan,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tahun 2000 sampai 2003 ini.

Candu

Tamat SMA tahun 1992, ia meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) Prodi Sastra. Anas bersyukur kedua orangtuanya memberikan kebebasan untuk menimba ilmu sesuai dengan pilihan hatinya. Tidak ingin menyia-nyiakan kepercayaan itu, Anas belajar dengan giat semasa kuliah.

Untuk meringankan beban orangtua, ia menyambi menjadi reporter di Radio Prosalina FM. Di kampus, kegigihannya membuahkan hasil: ia menjadi salah satu mahasiswa teladan tahun 1995. Kelak, predikat ini mengantarnya menjadi anggota MPR utusan mahasiswa tahun 1997. Saat itu, usianya baru 24 tahun.

Setelah masa bakti sebagai anggota MPR selesai, suami Ipuk Fiestiandani ini melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bertarung dalam pemilu DPR periode 2004–2009. Lagi, Anas terpilih dengan daerah pilihan Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Di masa pengabdiannya, Anas berperan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres), tata ruang, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan lain-lain.

“Ternyata politik makin lama makin menjadi candu. Waktu saya jadi anggota DPR, saya diminta pulang ke daerah. Setelah surveinya oke, saya lihat ini (Banyuwangi) kampung halaman, ya, saya pulang,” ungkap Anas.

Garis takdir kembali membawanya menjadi pemimpin. Tahun 2010, ia terpilih menjadi Bupati Banyuwangi berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko. Di kepemimpinan jilid satu itu, Anas dan wakilnya berhasil membuka Bandara Blimbingsari, menciptakan program sekolah gratis, dan puluhan festival budaya bertaraf dunia seperti Banyuwangi Ethno Carnaval, Banyuwangi Jazz Festival, dan Tour de Ijen.

Pengabdian Anas untuk Banyuwangi berlanjut hingga ke kepemimpinan jilid dua, yang akan berakhir tahun depan, 2020.

“Hidup saya, sih, mengalir, ya. Saya mungkin akan mengajar (setelah jabatan selesai). Mengalirlah. Enggak ada target-target,” kata Anas.-Aprilia

Continue Reading

Breaking News

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi pada era globalisasi.

Pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan bangsa dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing yang harus ditanamkan sejak usia dini. Hal ini disampaikan oleh Ratna Megawangi, pelopor pendidikan holistik berbasis karakter sekaligus pendiri sekolah karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ketua Bidang Pendidikan Karakter Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) yang merupakan istri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ini menjelaskan, pendidikan tak boleh hanya mengejar aspek akademik. Pendidikan harus mengutamakan penanaman nilai-nilai karakter universal seperti cinta kasih, kejujuran, kerja keras dan tanggung jawab yang berperan sangat penting dalam membentuk pribadi yang tangguh.

“Pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat berkomitmen dalam menyiapkan SDM yang mampu berkompetisi di abad ke-21. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi faktor utama yang harus ditanamkan,” papar Ratna kepada Majalah Pajak di Gedung IHF, Cimanggis, Depok, Kamis (8/8).

Sejak lima tahun terakhir pemerintah telah melakukan persiapan SDM yang berdaya saing melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di semua jenjang pendidikan. Upaya ini akan semakin ditingkatkan seiring pemantapan visi Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang menempatkan SDM sebagai salah satu fokus pembangunan.

Menurutnya, karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, imbuhnya, maka nasib bangsa akan baik pula. Pendidikan holistik berbasis karakter sebagaimana yang telah diterapkan di lingkungan sekolah yang didirikannya diyakini dapat menjadi landasan kuat bagi anak bangsa untuk menguasai kemampuan pengetahuan dan berbagai keterampilan lainnya. Nilai-nilai karakter juga dapat meminimalisasi perilaku buruk dan destruktif seperti tawuran dan tindak kekerasan lainnya.

Ratna menekankan pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan dalam menjalankan model pendidikan holistik berbasis karakter. Untuk itu pelatihan guru, mulai dari lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah harus diadakan secara berkesinambungan agar mumpuni dalam menanamkan pola didik yang tepat sehingga mampu menghasilkan generasi muda Indonesia dengan etos kerja tinggi, inovatif, dan memiliki kepedulian di masyarakat.

“Guru sebagai agen perubahan harus menjiwai karakter unggul yang akan ditanamkan secara holistik kepada anak didiknya dengan keteladanan,” urainya.

“Karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, maka nasib bangsa akan baik pula.”

Peran keluarga

Selain guru di sekolah, Ratna menekankan lingkungan keluarga dan masyarakat yang juga turut menentukan dalam pembentukan karakter anak. Ia mencontohkan perilaku seseorang yang kerap memicu konflik dan kekerasan, siswa yang menyontek di kelas, bahkan tindak korupsi yang kini tak kunjung hilang menunjukkan bahwa seluruh pengetahuan moral dan agama yang dipelajari ternyata tidak serta merta berdampak positif dan memberikan manfaat dalam perubahan perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia. Padahal, isi dari pelajaran agama dan Pancasila yang telah dihafal dan dipahami maknanya itu tidak diterapkan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, lingkungan keluarga juga harus menjadi sekolah pertama yang menanamkan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia.

“Yang terlihat adalah masih banyak manusia Indonesia yang tidak konsisten. Lain yang diucapkan, lain pula tindakannya. Fakta ini menunjukkan ada kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia,” paparnya. Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 minggu ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 minggu ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News2 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News6 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Trending