Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Diterbitkan

5 tahun lalu

pada

9 Mei 2015

Penulis:

Majalah Pajak

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

Opinion

Aspek Internasional dalam Peningkatan Basis Pajak

Diterbitkan

3 bulan lalu

pada

5 Maret 2020

Penulis:

Majalah Pajak

Foto: Ilustrasi

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan basis pemajakan. Bagaimana melakukannya?

Kondisi perekonomian global tahun 2020 belum pulih, yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi global yang rendah yaitu sekitar 3 persen. Kompleksitas kondisi perekonomian global dipicu antara lain oleh kondisi geopolitik global yang semakin tidak pasti (misalnya perang dagang Amerika dan China), tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi ke-4 pilar ekonomi dunia (Amerika, China, Uni Eropa, dan Jepang) serta belum stabilnya harga komoditas tambang, perkebunan, dan kehutanan. Belum pulihnya kondisi perekonomian global akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional di tahun 2020.

Penerimaan negara tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.642 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen dibandingkan dengan rencana tahun sebelumnya yaitu Rp 1.577 Triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,27 persen dengan realisasi penerimaan tahun 2019.

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan basis pemajakan (tax base), yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebelumnya belum terdaftar dan memperluas cakupan objek pajak. Selain itu, perluasan basis pemajakan akan mewujudkan keadilan dalam pemajakan.

Dari aspek internasional, perluasan basis pemajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas monitoring dan pelayanan berupa kemudahan (simplicity) dan kepastian hukum (legal certainty). Selanjutnya dalam rangka melaksanakan monitoring dan pelayanan diperlukan regulasi dan data. Sehubungan dengan monitoring, telah diterbitkan sejumlah regulasi dengan tujuan untuk memerangi dan menangkal praktik perencanaan pajak yang agresif atau sering disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dapat menggerus basis pemajakan suatu yurisdiksi dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak (tax revenue forgone).

Regulasi yang sudah terbit terkait dengan pengkreditan pajak luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri juga dimaksudkan untuk mengawasi kebenaran kredit pajak luar negeri baik substansi maupun jumlahnya.

Selanjutnya regulasi terkait dengan transfer pricing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011, mengatur mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dan mendorong transparansi Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa (related party transaction) dengan mewajibkan mereka menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing.

Selain itu, regulasi terkait dengan insentif P3B berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan insentif P3B (treaty benefits) juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa insentif P3B dimanfaatkan oleh Wajib Pajak penerima penghasilan yang sebenarnya atau beneficial owner.

Regulasi terkait dengan Control Foreign Company (CFC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke badan usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa dengan menerapkan deemed profit. Selanjutnya regulasi terkait dengan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2019 bertujuan untuk menangkal praktik Thin Capitalization dengan menerapkan batasan rasio utang dan modal yaitu 4:1.

Regulasi terkait dengan Multilateral Instruments (MLI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah praktik treaty abuse maupun treaty shopping dengan menerapkan ketentuan anti avoidance rule yaitu Principle Purpose Test (PPT).

Sehubungan dengan monitoring, tersedia berbagai jenis data dan informasi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan perjanjian internasional yaitu tax treaty, tax information Exchange Agreement, Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC), Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dan CbCR BCAA.

Berdasarkan perjanjian internasional, data dan informasi diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi (Exchange of Information) dan pelaksanaan BEPS Aksi 13 terkait dengan kewajiban penyelenggaraan dokumentasi transfer pricing yaitu Local File, Master File, dan Laporan Per Negara (Country by Country Report-CbCR).

Berdasarkan jenisnya, pertukaran informasi berupa pertukaran informasi secara otomatis (automatic), berdasarkan permintaan (on request), dan spontan (spontaneous). Data dan informasi tersebut digunakan untuk tujuan pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak misalnya menguji SPT PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam rangka pemberian konseling atau penegakan hukum (law enforcement) yaitu pemeriksaan, penyidikan atau penagihan pajak.

Pada pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information by Request-EOIR), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi ownership, accounting dan banking. Pada pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi informasi rekening keuangan (yaitu identitas pemilik rekening, nomor rekening, lembaga keuangan, saldo akhir dan pendapatan), dan data pemotongan PPh (withholding income tax).

Pada pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain data dan informasi mengenai regulasi dan Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA) dan konsumen barang atau produk ber-merek (branded goods) yang dibeli di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan aspek internasional terkait dengan pelayanan berupa pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan insentif P3B (treaty benefits) dan memberikan akses yang luas kepada Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak (dispute resolution) melalui jalur Mutual Agreement Procedure (MAP) selain keberatan dan banding (domestic remedies) dan memberikan kepastian hukum (legal certainty) kepada Wajib Pajak untuk mencegah timbulnya sengketa transfer pricing ke depan, atau sering disebut advance pricing agreement (APA).—John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak

Lanjut baca

Opinion

Pelayanan Dongkrak Kepatuhan

Diterbitkan

4 bulan lalu

pada

6 Februari 2020

Penulis:

Majalah Pajak

Foto: Ilustrasi

Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau memerlukan terobosan teknologi yang bersifat “stakeholder-oriented”.

Perkembangan teknologi memberikan bombardir perubahan yang sangat kejam bila tidak ada capability and strategy adjustment dari setiap organisasi termasuk kantor pajak. Untuk menjalankan tugas sebagai administrator pajak, kantor pajak pun harus terus berbenah diri dengan melakukan transformasi dalam fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artikel ini akan difokuskan kepada fungsi pelayanan serta perannya dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Sebuah tantangan bagi kantor pajak dalam menghadirkan pelayanan pajak yang berorientasi pada kebutuhan customers atau Wajib Pajak (WP). Bagaimana menghadirkan kualitas pelayanan yang seragam kepada WP yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. WP Indonesia berada di pulau-pulau yang mau tidak mau memerlukan intervensi teknologi dalam pemberian kualitas pelayanan seragam.

Kantor pajak dituntut untuk berinovasi dengan memaksimalkan teknologi dalam pelayanan pajak. Menurut Matthijs Alink (2015), cost compliance harus ditekan sekecil mungkin dengan pelayanan yang berbasis taxpayers’ oriented. Sebagai contoh, WP di Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah geografis berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. Kepatuhan sukarela WP sangat dibutuhkan. Mengapa pelayanan pajak menjadi keharusan?

Kewajiban WP dalam lingkup administrasi perpajakan diklasifikasikan ke dalam empat area. Pertama, bagaimana agar masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, dapat melakukan pendaftaran sendiri. Kedua, WP dapat menghitung pajak sebenar-benarnya. Ketiga, WP melakukan pembayaran pajak dengan tepat dan di waktu yang tepat. Dan terakhir, WP melaporkan pajaknya tepat waktu. Sederhananya adalah bagaimana kantor pajak mampu menghadirkan pelayanan yang mendukung WP melakukan kewajiban perpajakannnya.

Kantor pajak mengemban tugas yang jauh dari mudah, yaitu menghimpun sekitar 80 persen penerimaan negara. Bahkan di jangka menengah, institusi ini diharapkan mampu mencapai rasio pajak 15 persen. Tugas ini dihadapkan dengan fakta bahwa rasio pajak Indonesia masih bertengger di angka 10 sampai 11 persen di dekade terakhir (Economy Outlook, 2019). Tingkat kepatuhan formal WP memang naik tetapi belum cukup menggembirakan, sehingga disinyalir bahwa salah satu penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak pada delapan tahun terakhir adalah konsekuensi dari tingkat kepatuhan WP Indonesia yang masih jauh dari optimal.

Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) menyatakan bahwa untuk mencapai penerimaan pajak yang tinggi maka diperlukan tax compliance yang tinggi. Tax compliance yang tinggi harus dilihat dari dua sisi yaitu solid, simple, and fraud-proof legislation dan administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak, adequate supervision/enforcement, serta efficient processes.

Merespons hal tersebut, pelayanan pajak sebagai day-to-day interface dengan WP, memegang peran penting dalam meningkatkan tax compliance. Kondisi Indonesia yang berpulau-pulau membuat cost of compliance tinggi jika WP harus melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan mendatangi kantor pajak. Maka, inovasi pelayanan berbasis teknologi tidak dapat ditunda. Ini bermuara pada pertanyaan bagaimana teknologi mendorong WP patuh dan meningkatkan kualitas pelayanan?

Urgensi teknologi

Jargon reformasi Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) “We can’t make it more pleasant, but we can make it easier and less costly” merupakan sebuah semangat yang mengedepankan pelayanan pajak yang perlu ditiru. Kantor pajak perlu secara kontinu memaksimalkan peran teknologi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada WP. Komitmen pelayanan tersebut mendorong administrasi perpajakan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Saat ini kantor pajak juga tengah fokus pada pengembangan sistem informasi yang salah satunya memiliki modul pelayanan pajak. Dengan semangat DGT goes digital, kantor pajak pun sedang berbenah diri dengan menghadirkan 3Cs (Click, Call, and Counter). Intinya adalah bagaimana sistem informasi pajak dapat membuat WP memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan lebih murah. Pelayanan yang bersifat physical presence seperti saat ini akan menjadi last option. Kehadiran intervensi teknologi diharapkan akan menghadirkan pelayanan berkualitas dan seragam di seluruh Indonesia.

Kewajiban dasar WP biasa dikenal dengan daftar, hitung, bayar, dan lapor yang dilakukan secara mandiri karena sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Berdasarkan OECD (2004), WP dapat dikategorikan memiliki voluntarily compliance apabila mendaftar dengan benar, melapor tepat waktu, melaporkan dengan lengkap dan benar, serta membayar pajak secara penuh dan tepat waktu. Dengan kata lain, kesalahan yang tidak disengaja sekalipun serta penghindaran pajak tergolong ke dalam kategori non-compliance.

Yang menarik dari NTCA adalah pengembangan digitalisasi layanan perpajakan fokus kepada bagaimana WP dapat melakukan kewajiban dengan lebih mudah dan lebih murah, bukan lebih menyenangkan atau lebih ramah. Institusi perpajakan Belanda tersebut tidak menempatkan “hiasan warna” sebagai fokus dalam membangun reputasi organisasi. Branding institusi bergerak jauh melampaui elemen grafik, website, seragam, logo ataupun sosial media. NTCA melibatkan semua hal dari keseluruhan elemen stakeholders experience terkait administrasi perpajakan. Atau singkatnya, branding is the way stakeholders perceive the organisation.

Indonesia yang berpulau-pulau disadari memerlukan terobosan teknologi yang bersifat stakeholder-oriented. Cost of compliance yang tinggi tidak dapat dihindarkan apabila tidak ada intervensi teknologi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi fokus kantor pajak dalam memberikan layanan kepada stakeholder, terutama WP. Administrator pajak perlu mempromosikan bahwa warga negara dan bisnis wajib melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena administrasi pajak telah dan akan terus memberikan pelayanan pajak yang sesuai kebutuhan WP.

Peningkatan kapabilitas kantor pajak untuk peningkatan mutu pelayanan akan mempertajam taring strategi institusi. Maka mempermudah WP—dengan teknologi—dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus menjadi prioritas. Peningkatan kepatuhan pajak perlu digiatkan dengan mengedepankan pelayanan pajak yang lebih mudah dan lebih murah. Kepatuhan pajak adalah trigger dan penerimaan pajak adalah konsekuensinya.-Esra Junius Ginting

Lanjut baca

Opinion

P3P, Respons untuk Tantangan Perpajakan Global

Diterbitkan

7 bulan lalu

pada

13 November 2019

Penulis:

Majalah Pajak

Foto: Ilustrasi

P3B dapat memberikan kepastian hukum dan perlakuan pajak yang adil di yurisdiksi mitra perjanjian.

Ketika komunitas otoritas pajak fokus membahas aspek perpajakan atas penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yurisdiksi (crossborder transactions) termasuk dampak Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dan transaksi ekonomi digital serta pembagian hak pemajakan secara adil, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (disingkat P3B) merupakan salah satu alternatif solusi dan instrumen yang relevan untuk digunakan merespons tantangan global saat ini.

P3B merupakan perjanjian perpajakan bilateral yang mengatur pembagian hak pemajakan (division of taxing rights) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk (residence tax) dari salah satu atau kedua negara mitra perundingan (both contracting states) dengan tujuan menghindari pengenaan pajak berganda (double taxation). Selanjutnya, jenis-jenis penghasilan yang diatur adalah penghasilan tertentu (misalnya penghasilan modal, transportasi laut dan udara pada jalur internasional, capital gain, harta tak gerak dan pekerjaan) dan laba usaha (business profits). Ibaratnya sebuah mata uang koin, manfaat P3B dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Bagi investor, P3B merupakan salah satu paket insentif pajak yang dapat dinikmatinya di era globalisasi, karena dapat memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan perlakuan pajak yang adil (non discrimination) di yurisdiksi mitra perjanjian (treaty partners). Bila investor mendapat perlakuan pajak tidak adil ataupun yang bertentangan dengan spirit P3B, misalnya dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B atau timbul status penduduk rangkap (dual resident status) yang dapat mengakibatkan pengenaan pajak berganda, maka permasalahan tersebut dapat dibahas dan diselesaikan melalui meja perundingan yang sering disebut Mutual Agreement Procedure (MAP).

P3B juga memberikan manfaat lainnya kepada investor berupa penghindaran pengenaan pajak berganda (double taxation avoidance), dengan mengatur tata caranya berupa penerapan metode pembebasan (exemption method) maupun metode kredit pajak (credit method). Pada umumnya yuridiksi yang menerapkan worldwide income akan menggunakan metode kredit untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Sebaliknya bagi yurisdiksi yang menerapkan territorial income akan menggunakan metode pembebasan. Selain itu, corresponsding adjustment dapat dilakukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda apabila ada koreksi pajak dari hasil pemeriksaan karena transfer pricing.

Investor juga dapat menikmati penghematan cash flow karena jumlah pajak yang dilunasi di muka (prepaid tax) sesuai P3B lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang berdasarkan regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Misalnya, atas penghasilan pasif berupa dividen, royalti dan bunga dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak sesuai regulasi domestik di yurisdiksi sumber. Bahkan laba usaha yang timbul tidak dipajaki di yurisdiksi sumber bila tidak ada BUT.

Bagi otoritas pajak, P3B merupakan pedoman dalam mengadministrasikan penerimaan pajak yang berasal dari penghasilan yang timbul dari transaksi lintas yuridiksi, termasuk bila timbul sengketa pajak (tax dispute). Selain itu, P3B memfasilitasi sesama otoritas pajak untuk mendapatkan data dan informasi tentang transaksi lintas yurisdiksi berupa jenis transaksi, volume maupun besarannya melalui mekanisme pertukaran informasi (exchange of information) secara otomatis, permintaan maupun spontan. Sehingga transaksi tersebut menjadi jelas dan transparan bagi otoritas pajak, serta berguna untuk melindungi basis pemajakannya dari praktik BEPS.

Sehubungan makin marak dan canggihnya praktik BEPS yang dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, P3B yang berlaku saat ini perlu dilakukan amandemen dan standardisasi untuk melindunginya dari praktik treaty abuse yaitu penyalahgunaan manfaat P3B misalnya treaty shopping. Saat ini lebih dari 5000 P3B dalam proses amandemen melalui mekanisme Multilateral Instrument berdasarkan Paket BEPS ke-15. Selain itu, ketentuan BUT perlu disesuaikan dengan hasil konsensus global untuk merespons dampak disrupsi dari digital. Kebutuhan perubahan P3B diperlukan untuk menjaga efektivitas P3B dalam menyelesaikan tantangan perpajakan dunia saat ini.-John Hutagaol

Lanjut baca