Connect with us

Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Diterbitkan

pada

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

3 Comments

3 Comments

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Perpanjangan Restrukturisasi Bukan Kebijakan Basa-Basi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Sejak Tanggal 11 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Deputi Komisioner Hubungan dan Logistik Anto Prabowo, menyampaikan bahwa POJK Nomor 48 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid19 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022. Artinya, kebijakan restrukturisasi diperpanjang oleh pemerintah.

Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan restrukturisasi sebelumnya tetap berlaku. Namun, dalam kebijakan yang baru, ada penyesuaian yang dibuat. Penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang baru inilah yang diharapkan memberikan manfaat dan presisi sesuai kebutuhan di lapangan.

Secara statistik, kebijakan restrukturisasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat dan dunia usaha, bisa bertahan di masa pandemi. Sejak Maret 2020 dibuat kebijakan awal dalam bentuk POJK Nomor 11 Tahun 2020, sampai dengan akhir Desember 2020, kebijakan ini dimanfaatkan oleh lebih dari 5,8 juta debitur dengan total nilai restrukturisasi Rp 970 triliun. Ini setara dengan 18 persen nilai total kredit perbankan.  Sektor UKM menempati porsi lebih besar dari sisi jumlah debitur, dengan total 5,8 juta. Tetapi relatif lebih kecil dari jumlah akumulasi kreditnya, yaitu Rp 386,6 triliun. Angka ini masih bertambah selama tahun 2021 berjalan.

Dengan mengacu pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2021 sebesar negatif 0,74 persen, kuartal 2 sebesar positif 7,07 persen, dan target secara agregat di akhir tahun 2021 sebesar 3,8 persen, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK ini adalah keputusan yang tepat. Karena sektor usaha akan mempunyai daya tahan keuangan serta perbankan dapat menekan potensi kredit macet. Kebijakan yang win-win untuk para stakeholders ekonomi di masa pandemi yang terus berkelanjutan.

Namun, ada beberapa catatan dalam berlakunya kebijakan restrukturisasi oleh OJK ini. Sejak Maret 2020, minimal dalam 2 hal. Pertama, adanya “penandaan” atau flaging yang dilakukan oleh perbankan terhadap para debitur yang melakukan restrukturisasi. Dalam konteks administrasi, flaging ini tidak masalah karena hanya akan menjadi data statistik, untuk selanjutnya menjadi data analisa dan evaluasi efektivitas pemberlakuan kebijakan ini. Tetapi, akan menjadi masalah selanjutnya, ketika kebijakan flaging ini kemudian membuat debitur tersebut kehilangan hak dan kesempatannya untuk melakukan top up kredit, misalnya.

Kondisi ini efeknya seperti debitur yang mengalami non-performing loan (NPL). Kebijakan di lapangan akan sulit buat debitur, termasuk kreditur (perbankan), ketika tidak ada instruksi tertulis yang jelas atas kondisi ini. Kebijakan dari pemerintah harus memberikan kepastian, keseragaman, dan keamanan buat semua pihak. Sebisa mungkin tidak ada area abu-abu dalam kebijakan ini, karena ada jutaan debitur yang menggantungkan nasibnya dalam sistem flaging ini.

Problem kedua adalah tentang bunga berjalan. Menyikapi terjangan pandemi ini, Presiden Joko Widodo sejak 3 Juni 2020 sudah menyampaikannya arahan agar ada konsep berbagi beban, sharing the pain. Presiden bahkan pertama kali menyampaikan hal ini ketika rapat bersama dengan BI, OJK, Perbankan dan para pelaku usaha. Konsep sharing the pain ini yang belum dirasakan optimal dalam konteks restrukturisasi kredit ini. Ketika suku bunga SBI sudah sampai kisaran 3,5 persen, suku bunga kredit komersial masih di kisaran 10-13 persen.

Pandemi yang berkepanjangan, kemudian disusul dengan kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PSBB Mikro, PPKM darurat, PPKM Level 1-4, dan lain-lain, membuat kontraksi ke para pelaku ekonomi secara luar biasa. Pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan di lapangan dan terdampak secara langsung dalam siklus ekonomi. Bunga komersial tentunya dirasakan berat buat para pelaku usaha, dan dibutuhkan penerapan arahan presiden dalam kebijakan bunga ini.

Secara nyata dan teknis, perlu jalan keluar atas 2 permasalahan utama tersebut, dan itu bisa dimuat dalam penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang akan dibuat oleh OJK. Pertama, bahwa flaging dianggap sebagai debitur biasa dan lancar,  bukan dalam kategori restrukturisasi.

Catatan kedua, mestinya dibuat kebijakan batas atas suku bunga, misalnya maksimal suku bunga kredit 4 persen di atas suku bunga SBI. Kalau kebijakan POJK ini dianggap melanggar regulasi lain, maka bisa ditambahkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 sebagai salah satu konsideran, atau pengingat dalam POJK ini.

Sebab, sementara ini konsideran yang dipakai hanya mengacu pada UU Perbankan, UU Perbankan Syariah dan UU OJK. Dalam kondisi extraordinary seperti pandemi, dan konsep sharing the pain, Presiden Jokowi, sangat layak untuk memasukkan UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai salah satu landasan. Sebagai Perbandingan, karena UU Nomor 2 Tahun 2020 inilah selama kurun waktu 2020-2023 pemerintah boleh berhutang lebih dari 3 persen PDB. Dasar hukumnya dibuat kuat untuk melakukan kebijakan yang tidak sesuai kondisi normal.

Masyarakat dan dunia usaha sangat menunggu penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang akan dibuat oleh OJK, bisa sesuai kebutuhan di lapangan. Sehingga, kita semua bisa memaknai bahwa kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini bukanlah kebijakan basa-basi. Tetapi betul-betul kebijakan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia.

 

Lanjut baca

Opinion

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Pintu Keluar Belenggu Resesi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI)

Badan Pusat Statistika (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal dua tahun 2021 cukup menggembirakan. Melalui akun YouTube-nya, tanggal 5 Agustus 2021 BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 (Q2) tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07 persen dibandingkan dengan Q2 tahun 2020. Dan secara tren antar-kuartal juga naik positif 3,31 persen dibandingkan Q1 tahun 2021.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini sudah diprediksikan karena ada beberapa indikator yang mendukung ke arah perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Pertama, indikator Purchase Manager’s Index (PMI) yang sangat ekspansif selama periode April hingga Juni 2021. PMI pada April menunjukkan angka 54,6. Kemudian, terus ekspansif ke angka 55,3. Dan sedikit turun di periode Juni menjadi sebesar 53,5. Selama tiga bulan penuh PMI menunjukkan indikasi yang konsisten ekspansif. Sektor permintaan dan sektor suplai menggeliat positif.

Indikator yang kedua adalah mulai bebasnya mobilitas orang karena efek kebijakan pelonggaran setelah setahun lebih pandemi. Momen pembatasan mobilitas orang, sempat terjadi pada momen Idulfitri. Namun, kondisi tersebut tertolong dengan mengalirnya likuiditas di masyarakat, karena momentum mengalirnya Tunjangan Hari Raya (THR). Pada momen tersebut penambahan likuiditas di masyarakat di perkirakan mencapai lebih dari Rp 150 triliun. Sehingga tetap terjadi daya ungkit ekonomi yang relatif signifikan.

Indikator ketiga adalah melesatnya Harga Batu bara Acuan (HBA) secara konsisten di periode kuartal kedua ini. Pada Bulan April 2021, HBA di kisaran 86,68 dollar AS per ton, naik sekitar 2,6 persen. Pada Mei 2021, HBA meningkat menjadi 89,74 dollar AS per ton, atau setara dengan peningkatan 3,53 persen. Periode Juni 2021, terjadi lonjakan yang begitu luar biasa dengan meningkat menjadi 100,33 dollar AS per ton. Periode bulan ini terjadi lonjakan sebesar 11,8 persen. Peningkatan nilai komoditas batu bara ini memberikan multiplier effect yang cukup positif dalam ekonomi nasional.

Dari menariknya angka pertumbuhan ekonomi yang positif ini, perlu ada beberapa catatan. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020, yaitu ketika pada periode tersebut terjadi puncak kontraksi ekonomi karena pandemi baru menghantam Indonesia pada Maret 2020. Kuartal kedua tahun tersebut sampai minus 5,32 persen. Dan momen itulah titik awal resesi ekonomi melanda Indonesia. Jadi, indikator pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 ini masih semi-absurd untuk disebut pencapaian yang luar biasa, karena pembandingnya adalah ketika terjadi kontraksi ekonomi yang terdalam. Selanjutnya yang perlu dijaga adalah, konsistensi pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh.

Hal kedua yang perlu diberikan catatan adalah kembalinya diberlakukan pengetatan mobilitas orang mulai periode Bulan Juli 2020, karena virus varian baru yang memberikan tekanan luar biasa terhadap sisi kesehatan. Pada Juli lalu ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang kemudian terus berlanjut dengan PPKM level 1-4. Kebijakan yang kembali akan membuat kontraksi ekonomi. Bahkan PMI Bulan Juli 2021 menunjukkan angka 40,1. Pemerintah harus kembali melonggarkan kebijakan PPKM agar ekonomi kembali bergerak. Pemerintah bisa fokus dengan edukasi dan penerapan prokes, serta akselerasi vaksinasi.

Dengan segala catatan yang ada, kita patut bersyukur ekonomi bisa tumbuh positif pada periode kuartal kedua ini. Makna yang lebih mendasar daripada sekadar angkanya adalah, bahwa periode ini menjadi momen Indonesia keluar dari resesi. Selama empat kuartal sebelumnya, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi dan pertumbuhan negatif. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah mendesain regulasi-regulasi ekonomi untuk terus menjaga pertumbuhan ini dalam tren yang terus positif.

Lanjut baca

Opinion

Peran “Tools Compliance Risk Management” dalam Meningkatkan “Voluntary Tax Compliance” Wajib Pajak di Indonesia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rahma Alifatu Zahro/Foto: Dok. Pribadi

Research and Literature KOSTAF FIA UI 2021 didukung Majalah Pajak menyelenggarakan Fiscal’s Lab Fourth Edition.

 

Penulis: Rahma Alifatu Zahro

Teknologi dan informasi terus berkembang seiring berjalannya dinamika dalam kehidupan manusia. Perkembangan ini juga memegang peranan besar pada tiap bidang kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa—termasuk Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia sebagai salah satu hak negara dalam menjalankan fungsi penerimaannya terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Kedua fokus tersebut saling bersinergi untuk mencapai pelayanan perpajakan yang terbaik (better tax service) dan menjadi upaya untuk mewujudkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance).

Pemenuhan hak bagi negara turut diiringi oleh isu rendahnya kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) oleh Wajib Pajak di Indonesia. Sebagaimana data yang bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bahwa terjadi ketidaktercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2016. Sesuai dengan data tersebut, pemerintah telah menargetkan angka 72,50% sebagai hasil IKU dengan indikator kepatuhan wajib pajak yang tinggi, tetapi pada realisasinya hanya tercapai sebesar 63,15% saja. Hal demikian seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka kepatuhan pajak sukarela di Indonesia.

Dalam mewujudkan better tax service diperlukan adanya penegakan hukum yang baik. Kemudian berimplikasi dengan dilakukannya reformasi undang-undang perpajakan (berdasarkan pada asas keadilan dan kemudahan administrasi) dan reformasi administrasi perpajakan (mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance). Mereformasi administrasi perpajakan turut mempengaruhi aspek penentuan human resource (SDM) yang selain memiliki kemampuan dalam akademik, tetapi juga memiliki kedisiplinan dan integritas tinggi, serta aspek lainnya; dan juga pada aspek infrastruktur yang memadahi, seperti diimplementasikannya e-government—mengarah kepada perbaikan berbasis teknologi di bidang perpajakan. Selanjutnya, tumbuhlah kepercayaan Wajib Pajak terhadap negara (social trust) akibat sudah terpenuhinya aspek-aspek penting dalam pemenuhan prasyarat sebagai negara yang memiliki kesan baik (good image) kepada Warga Negaranya.

Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam upaya perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan bukanlah perkara yang mudah. Namun, inovasi merupakan sebuah keniscayaan untuk mengiringi kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat. Hal ini demi terselenggaranya pemenuhan hak negara untuk memperoleh penerimaan dari rakyatnya. Urgensi diadakannya perbaikan sistem administrasi perpajakan salah satunya mempertimbangkan administrasi perpajakan itu sendiri. Administrasi perpajakan di dalamnya terdapat pengembangan dua instrumen krusial yang harus dilakukan, yakni dengan melakukan upaya perbaikan supaya dapat mencapai target penerimaan pajak serta melakukan reformasi internal demi terwujudnya administrasi perpajakan yang efisien dan efektif (Irianto, 2012, hal.178).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pemangku kebijakan telah melakukan perencanaan perbaikan sistem administrasi perpajakan—tertuang di dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015. Peraturan tersebut berisi beberapa rencana strategis DJP dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2015-2019. Salah satu aplikasi pelayanan TIK yang diharapkan bagi dunia perpajakan di Indonesia adalah diterapkannya tools yang mampu mengakomodasi data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Aplikasi ini disebut dengan Compliance Risk Management (CRM) yang ketika diidentifikasikan menggunakan McFarlan Strategic Grid termasuk ke dalam kuadran high potential grid. Aplikasi dalam kuadran high potential grid adalah aplikasi yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, tetapi potensi penerimaan itu sendiri belum terbukti.

Kelanjutan dari rencana strategis penerapan Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia terealisasi dengan ditetapkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Adanya inovasi baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia pada akhir tahun 2019 ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan terkait sistem administrasi di Indonesia.

 

Implementasi Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menerapkan sistem untuk mengatur keuangannya sendiri, salah satunya dengan adanya implementasi pajak bagi keberlangsungan penerimaan negara. Perlunya perubahan-perubahan dalam kegiatan tata laksana perpajakan merupakan bagian dari dinamika administrasi perpajakan demi tegaknya hukum perpajakan di Indonesia. Negara Indonesia telah beberapa kali melakukan upaya penegakan hukum pajak melalui reformasi administrasi pajak—salah satunya dengan diterapkannya Compliance Risk Management (CRM).

Compliance Risk Management (CRM) sebagai sebuah alat (tools) yang terimplementasikan sebagai sebuah proses terstruktur. Perlu diketahui, Indonesia telah menerapkan alat bantu dalam program ekstraksi Wajib Pajak, meliputi pemetaan, pembuatan profil, perekaman, dan pertukaran data perpajakan. Alat ini dinamakan Benchmark Behavioral Model (BBM) dan tindak lanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2016. Namun, dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019, maka surat edaran yang sebelumnya (terkait pembuatan Benchmark Behavioral Model dan tindak lanjutnya) dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

Sebagai salah satu negara yang sudah menerapkan CRM, perlu diketahui fungsi-fungsi CRM bagi negara Indonesia. CRM digunakan bagi dunia administrasi perpajakan untuk memetakan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan penilaian (scoring) dan pembobotan (weighting) berdasarkan pada Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Tax Amnesty untuk mencapai objektivitas melalui kegiatan analisis berbasis data untuk selanjutnya menyentuh tingkat ketepatan yang tinggi. Perlu diketahui pula, secara garis besar CRM terbagi menjadi tiga fungsi, yakni fungsi ekstensifikasi, pemeriksaan dan pengawasan, serta penagihan (dengan surat paksa).

Dalam menganalisis tingkat kepatuhan pajak berdasarkan adanya implementasi Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia, perlu dilakukan analisis komparasi antara tahun sebelum implementasi tools ini dengan tahun dimana tools ini diimplementasikan hingga tahun setelahnya. Dengan pertimbangan untuk menghindari ketidakvalidan data pada tahun 2020 yang disebabkan karena akhir penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 berakhir pada 31 Maret 2021 (bisa saja berubah terkait dengan penerbitan peraturan baru, seperti adanya relaksasi penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2019).

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP sejak tahun 2016 hingga 2019, secara umum terjadi peningkatan realisasi sasaran kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun jika dilihat melalui angka pada indeks capaian yang menunjukkan angka yang semakin menurut setiap tahun sejak 2017. Penurunan angka indeks capaian ini terjadi karena semakin tinggi pula target yang ingin dicapai oleh DJP, tetapi memperoleh angka realisasi yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan targetnya. Hal inilah yang mengakibatkan angka indeks capaian tidak menunjukkan angka yang semakin meningkat. Jika dilakukan analisis secara sederhana, terjadi peningkatan pada subbagian indeks ini salah satu penyebabnya ialah dengan ditetapkannya tools CRM pada September 2019 sebagai alat yang secara resmi menggantikan model BBM yang sebelumnya diterapkan di Indonesia.

Lanjut baca

Populer