Sejak Tanggal 11 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Deputi Komisioner Hubungan dan Logistik Anto Prabowo, menyampaikan bahwa POJK Nomor 48 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid19 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022. Artinya, kebijakan restrukturisasi diperpanjang oleh pemerintah.

Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan restrukturisasi sebelumnya tetap berlaku. Namun, dalam kebijakan yang baru, ada penyesuaian yang dibuat. Penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang baru inilah yang diharapkan memberikan manfaat dan presisi sesuai kebutuhan di lapangan.

Secara statistik, kebijakan restrukturisasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan relaksasi kepada masyarakat dan dunia usaha, bisa bertahan di masa pandemi. Sejak Maret 2020 dibuat kebijakan awal dalam bentuk POJK Nomor 11 Tahun 2020, sampai dengan akhir Desember 2020, kebijakan ini dimanfaatkan oleh lebih dari 5,8 juta debitur dengan total nilai restrukturisasi Rp 970 triliun. Ini setara dengan 18 persen nilai total kredit perbankan.  Sektor UKM menempati porsi lebih besar dari sisi jumlah debitur, dengan total 5,8 juta. Tetapi relatif lebih kecil dari jumlah akumulasi kreditnya, yaitu Rp 386,6 triliun. Angka ini masih bertambah selama tahun 2021 berjalan.

Dengan mengacu pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2021 sebesar negatif 0,74 persen, kuartal 2 sebesar positif 7,07 persen, dan target secara agregat di akhir tahun 2021 sebesar 3,8 persen, kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit oleh OJK ini adalah keputusan yang tepat. Karena sektor usaha akan mempunyai daya tahan keuangan serta perbankan dapat menekan potensi kredit macet. Kebijakan yang win-win untuk para stakeholders ekonomi di masa pandemi yang terus berkelanjutan.

Namun, ada beberapa catatan dalam berlakunya kebijakan restrukturisasi oleh OJK ini. Sejak Maret 2020, minimal dalam 2 hal. Pertama, adanya “penandaan” atau flaging yang dilakukan oleh perbankan terhadap para debitur yang melakukan restrukturisasi. Dalam konteks administrasi, flaging ini tidak masalah karena hanya akan menjadi data statistik, untuk selanjutnya menjadi data analisa dan evaluasi efektivitas pemberlakuan kebijakan ini. Tetapi, akan menjadi masalah selanjutnya, ketika kebijakan flaging ini kemudian membuat debitur tersebut kehilangan hak dan kesempatannya untuk melakukan top up kredit, misalnya.

Kondisi ini efeknya seperti debitur yang mengalami non-performing loan (NPL). Kebijakan di lapangan akan sulit buat debitur, termasuk kreditur (perbankan), ketika tidak ada instruksi tertulis yang jelas atas kondisi ini. Kebijakan dari pemerintah harus memberikan kepastian, keseragaman, dan keamanan buat semua pihak. Sebisa mungkin tidak ada area abu-abu dalam kebijakan ini, karena ada jutaan debitur yang menggantungkan nasibnya dalam sistem flaging ini.

Problem kedua adalah tentang bunga berjalan. Menyikapi terjangan pandemi ini, Presiden Joko Widodo sejak 3 Juni 2020 sudah menyampaikannya arahan agar ada konsep berbagi beban, sharing the pain. Presiden bahkan pertama kali menyampaikan hal ini ketika rapat bersama dengan BI, OJK, Perbankan dan para pelaku usaha. Konsep sharing the pain ini yang belum dirasakan optimal dalam konteks restrukturisasi kredit ini. Ketika suku bunga SBI sudah sampai kisaran 3,5 persen, suku bunga kredit komersial masih di kisaran 10-13 persen.

Pandemi yang berkepanjangan, kemudian disusul dengan kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PSBB Mikro, PPKM darurat, PPKM Level 1-4, dan lain-lain, membuat kontraksi ke para pelaku ekonomi secara luar biasa. Pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan di lapangan dan terdampak secara langsung dalam siklus ekonomi. Bunga komersial tentunya dirasakan berat buat para pelaku usaha, dan dibutuhkan penerapan arahan presiden dalam kebijakan bunga ini.

Secara nyata dan teknis, perlu jalan keluar atas 2 permasalahan utama tersebut, dan itu bisa dimuat dalam penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang akan dibuat oleh OJK. Pertama, bahwa flaging dianggap sebagai debitur biasa dan lancar,  bukan dalam kategori restrukturisasi.

Catatan kedua, mestinya dibuat kebijakan batas atas suku bunga, misalnya maksimal suku bunga kredit 4 persen di atas suku bunga SBI. Kalau kebijakan POJK ini dianggap melanggar regulasi lain, maka bisa ditambahkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 sebagai salah satu konsideran, atau pengingat dalam POJK ini.

Sebab, sementara ini konsideran yang dipakai hanya mengacu pada UU Perbankan, UU Perbankan Syariah dan UU OJK. Dalam kondisi extraordinary seperti pandemi, dan konsep sharing the pain, Presiden Jokowi, sangat layak untuk memasukkan UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai salah satu landasan. Sebagai Perbandingan, karena UU Nomor 2 Tahun 2020 inilah selama kurun waktu 2020-2023 pemerintah boleh berhutang lebih dari 3 persen PDB. Dasar hukumnya dibuat kuat untuk melakukan kebijakan yang tidak sesuai kondisi normal.

Masyarakat dan dunia usaha sangat menunggu penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang akan dibuat oleh OJK, bisa sesuai kebutuhan di lapangan. Sehingga, kita semua bisa memaknai bahwa kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini bukanlah kebijakan basa-basi. Tetapi betul-betul kebijakan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia.

Badan Pusat Statistika (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal dua tahun 2021 cukup menggembirakan. Melalui akun YouTube-nya, tanggal 5 Agustus 2021 BPS menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 (Q2) tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07 persen dibandingkan dengan Q2 tahun 2020. Dan secara tren antar-kuartal juga naik positif 3,31 persen dibandingkan Q1 tahun 2021.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini sudah diprediksikan karena ada beberapa indikator yang mendukung ke arah perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Pertama, indikator Purchase Manager’s Index (PMI) yang sangat ekspansif selama periode April hingga Juni 2021. PMI pada April menunjukkan angka 54,6. Kemudian, terus ekspansif ke angka 55,3. Dan sedikit turun di periode Juni menjadi sebesar 53,5. Selama tiga bulan penuh PMI menunjukkan indikasi yang konsisten ekspansif. Sektor permintaan dan sektor suplai menggeliat positif.

Indikator yang kedua adalah mulai bebasnya mobilitas orang karena efek kebijakan pelonggaran setelah setahun lebih pandemi. Momen pembatasan mobilitas orang, sempat terjadi pada momen Idulfitri. Namun, kondisi tersebut tertolong dengan mengalirnya likuiditas di masyarakat, karena momentum mengalirnya Tunjangan Hari Raya (THR). Pada momen tersebut penambahan likuiditas di masyarakat di perkirakan mencapai lebih dari Rp 150 triliun. Sehingga tetap terjadi daya ungkit ekonomi yang relatif signifikan.

Indikator ketiga adalah melesatnya Harga Batu bara Acuan (HBA) secara konsisten di periode kuartal kedua ini. Pada Bulan April 2021, HBA di kisaran 86,68 dollar AS per ton, naik sekitar 2,6 persen. Pada Mei 2021, HBA meningkat menjadi 89,74 dollar AS per ton, atau setara dengan peningkatan 3,53 persen. Periode Juni 2021, terjadi lonjakan yang begitu luar biasa dengan meningkat menjadi 100,33 dollar AS per ton. Periode bulan ini terjadi lonjakan sebesar 11,8 persen. Peningkatan nilai komoditas batu bara ini memberikan multiplier effect yang cukup positif dalam ekonomi nasional.

Dari menariknya angka pertumbuhan ekonomi yang positif ini, perlu ada beberapa catatan. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen ini dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020, yaitu ketika pada periode tersebut terjadi puncak kontraksi ekonomi karena pandemi baru menghantam Indonesia pada Maret 2020. Kuartal kedua tahun tersebut sampai minus 5,32 persen. Dan momen itulah titik awal resesi ekonomi melanda Indonesia. Jadi, indikator pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 ini masih semi-absurd untuk disebut pencapaian yang luar biasa, karena pembandingnya adalah ketika terjadi kontraksi ekonomi yang terdalam. Selanjutnya yang perlu dijaga adalah, konsistensi pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh.

Hal kedua yang perlu diberikan catatan adalah kembalinya diberlakukan pengetatan mobilitas orang mulai periode Bulan Juli 2020, karena virus varian baru yang memberikan tekanan luar biasa terhadap sisi kesehatan. Pada Juli lalu ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang kemudian terus berlanjut dengan PPKM level 1-4. Kebijakan yang kembali akan membuat kontraksi ekonomi. Bahkan PMI Bulan Juli 2021 menunjukkan angka 40,1. Pemerintah harus kembali melonggarkan kebijakan PPKM agar ekonomi kembali bergerak. Pemerintah bisa fokus dengan edukasi dan penerapan prokes, serta akselerasi vaksinasi.

Dengan segala catatan yang ada, kita patut bersyukur ekonomi bisa tumbuh positif pada periode kuartal kedua ini. Makna yang lebih mendasar daripada sekadar angkanya adalah, bahwa periode ini menjadi momen Indonesia keluar dari resesi. Selama empat kuartal sebelumnya, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi dan pertumbuhan negatif. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah mendesain regulasi-regulasi ekonomi untuk terus menjaga pertumbuhan ini dalam tren yang terus positif.

Research and Literature KOSTAF FIA UI 2021 didukung Majalah Pajak menyelenggarakan Fiscal’s Lab Fourth Edition.

Penulis: Rahma Alifatu Zahro

Teknologi dan informasi terus berkembang seiring berjalannya dinamika dalam kehidupan manusia. Perkembangan ini juga memegang peranan besar pada tiap bidang kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa—termasuk Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia sebagai salah satu hak negara dalam menjalankan fungsi penerimaannya terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Kedua fokus tersebut saling bersinergi untuk mencapai pelayanan perpajakan yang terbaik (better tax service) dan menjadi upaya untuk mewujudkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance).

Pemenuhan hak bagi negara turut diiringi oleh isu rendahnya kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) oleh Wajib Pajak di Indonesia. Sebagaimana data yang bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bahwa terjadi ketidaktercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2016. Sesuai dengan data tersebut, pemerintah telah menargetkan angka 72,50% sebagai hasil IKU dengan indikator kepatuhan wajib pajak yang tinggi, tetapi pada realisasinya hanya tercapai sebesar 63,15% saja. Hal demikian seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka kepatuhan pajak sukarela di Indonesia.

Dalam mewujudkan better tax service diperlukan adanya penegakan hukum yang baik. Kemudian berimplikasi dengan dilakukannya reformasi undang-undang perpajakan (berdasarkan pada asas keadilan dan kemudahan administrasi) dan reformasi administrasi perpajakan (mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance). Mereformasi administrasi perpajakan turut mempengaruhi aspek penentuan human resource (SDM) yang selain memiliki kemampuan dalam akademik, tetapi juga memiliki kedisiplinan dan integritas tinggi, serta aspek lainnya; dan juga pada aspek infrastruktur yang memadahi, seperti diimplementasikannya e-government—mengarah kepada perbaikan berbasis teknologi di bidang perpajakan. Selanjutnya, tumbuhlah kepercayaan Wajib Pajak terhadap negara (social trust) akibat sudah terpenuhinya aspek-aspek penting dalam pemenuhan prasyarat sebagai negara yang memiliki kesan baik (good image) kepada Warga Negaranya.

Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam upaya perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan bukanlah perkara yang mudah. Namun, inovasi merupakan sebuah keniscayaan untuk mengiringi kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat. Hal ini demi terselenggaranya pemenuhan hak negara untuk memperoleh penerimaan dari rakyatnya. Urgensi diadakannya perbaikan sistem administrasi perpajakan salah satunya mempertimbangkan administrasi perpajakan itu sendiri. Administrasi perpajakan di dalamnya terdapat pengembangan dua instrumen krusial yang harus dilakukan, yakni dengan melakukan upaya perbaikan supaya dapat mencapai target penerimaan pajak serta melakukan reformasi internal demi terwujudnya administrasi perpajakan yang efisien dan efektif (Irianto, 2012, hal.178).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pemangku kebijakan telah melakukan perencanaan perbaikan sistem administrasi perpajakan—tertuang di dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015. Peraturan tersebut berisi beberapa rencana strategis DJP dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun 2015-2019. Salah satu aplikasi pelayanan TIK yang diharapkan bagi dunia perpajakan di Indonesia adalah diterapkannya tools yang mampu mengakomodasi data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Aplikasi ini disebut dengan Compliance Risk Management (CRM) yang ketika diidentifikasikan menggunakan McFarlan Strategic Grid termasuk ke dalam kuadran high potential grid. Aplikasi dalam kuadran high potential grid adalah aplikasi yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, tetapi potensi penerimaan itu sendiri belum terbukti.

Kelanjutan dari rencana strategis penerapan Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia terealisasi dengan ditetapkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Adanya inovasi baru yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia pada akhir tahun 2019 ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan terkait sistem administrasi di Indonesia.

Implementasi Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menerapkan sistem untuk mengatur keuangannya sendiri, salah satunya dengan adanya implementasi pajak bagi keberlangsungan penerimaan negara. Perlunya perubahan-perubahan dalam kegiatan tata laksana perpajakan merupakan bagian dari dinamika administrasi perpajakan demi tegaknya hukum perpajakan di Indonesia. Negara Indonesia telah beberapa kali melakukan upaya penegakan hukum pajak melalui reformasi administrasi pajak—salah satunya dengan diterapkannya Compliance Risk Management (CRM).

Compliance Risk Management (CRM) sebagai sebuah alat (tools) yang terimplementasikan sebagai sebuah proses terstruktur. Perlu diketahui, Indonesia telah menerapkan alat bantu dalam program ekstraksi Wajib Pajak, meliputi pemetaan, pembuatan profil, perekaman, dan pertukaran data perpajakan. Alat ini dinamakan Benchmark Behavioral Model (BBM) dan tindak lanjutnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2016. Namun, dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019, maka surat edaran yang sebelumnya (terkait pembuatan Benchmark Behavioral Model dan tindak lanjutnya) dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.

Sebagai salah satu negara yang sudah menerapkan CRM, perlu diketahui fungsi-fungsi CRM bagi negara Indonesia. CRM digunakan bagi dunia administrasi perpajakan untuk memetakan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan penilaian (scoring) dan pembobotan (weighting) berdasarkan pada Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Tax Amnesty untuk mencapai objektivitas melalui kegiatan analisis berbasis data untuk selanjutnya menyentuh tingkat ketepatan yang tinggi. Perlu diketahui pula, secara garis besar CRM terbagi menjadi tiga fungsi, yakni fungsi ekstensifikasi, pemeriksaan dan pengawasan, serta penagihan (dengan surat paksa).

Dalam menganalisis tingkat kepatuhan pajak berdasarkan adanya implementasi Compliance Risk Management (CRM) di Indonesia, perlu dilakukan analisis komparasi antara tahun sebelum implementasi tools ini dengan tahun dimana tools ini diimplementasikan hingga tahun setelahnya. Dengan pertimbangan untuk menghindari ketidakvalidan data pada tahun 2020 yang disebabkan karena akhir penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 berakhir pada 31 Maret 2021 (bisa saja berubah terkait dengan penerbitan peraturan baru, seperti adanya relaksasi penyampaian SPT Tahunan untuk tahun pajak 2019).

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP sejak tahun 2016 hingga 2019, secara umum terjadi peningkatan realisasi sasaran kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun jika dilihat melalui angka pada indeks capaian yang menunjukkan angka yang semakin menurut setiap tahun sejak 2017. Penurunan angka indeks capaian ini terjadi karena semakin tinggi pula target yang ingin dicapai oleh DJP, tetapi memperoleh angka realisasi yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan targetnya. Hal inilah yang mengakibatkan angka indeks capaian tidak menunjukkan angka yang semakin meningkat. Jika dilakukan analisis secara sederhana, terjadi peningkatan pada subbagian indeks ini salah satu penyebabnya ialah dengan ditetapkannya tools CRM pada September 2019 sebagai alat yang secara resmi menggantikan model BBM yang sebelumnya diterapkan di Indonesia.