Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Diterbitkan

5 tahun lalu

pada

9 Mei 2015

Penulis:

Majalah Pajak

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

Opinion

Fungsi Pajak Saat Pandemi

Diterbitkan

2 bulan lalu

pada

31 Agustus 2020

Penulis:

Esra Junius Ginting

Esra Junius Ginting Kepala KPP Pratama Kupang/Foto: Dok Pribadi

Peran pajak dalam roda pembangunan nasional dan pemerintahan tidak dapat terbantahkan. Di masa pandemi Covid-19, bagaimana peran itu dijalankan?

Tidak dapat disangkal bahwa pajak sangat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan kita, mengingat sumber penerimaan negara pada APBN kita mayoritas ditopang oleh pajak. Dan memang itulah tujuan pajak, yakni untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional.

Lantas bagaimana peran pajak di masa pandemi Covid-19?

Gempuran dampak pandemi Covid-19 telah menyerang berbagai sendi kehidupan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya bidang kesehatan, pendidikan, sosial, efek pandemi juga merambah ke bidang ekonomi hingga pariwisata. Tidak hanya menghantam keras perekonomian luar negeri, imbas pandemi juga menghantam Indonesia.

Bencana nasional ini telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Menurunnya produktivitas menekan penawaran (supply) barang di masyarakat yang di saat bersamaan menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing. Pun di sisi permintaan (demand), mengingat ruang gerak masyarakat dibatasi yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi lesu. Lantas bagaimana dengan penerimaan pajak?

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara, yakni fungsi budgetair (penerimaan negara) dan fungsi regulerend (alat mengatur kebijakan).

Fungsi “budgetair”

Fungsi budgetair adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak (WP) ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Sebagai contoh, saat sebelum pandemi tahun 2020 berdasarkan postur APBN 2020, rencana awal belanja pemerintah adalah Rp 2.540,4 triliun dan target penerimaan negara sebelum Covid-19 adalah Rp 1.760,9 triliun yang sebagian besar dari pajak.

Seiring perkembangan ekonomi terkini akibat pandemi, pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali merevisi target penerimaan pajak di akhir tahun 2020 hanya mencapai Rp 1.198,9 triliun, turun 4,6 persen perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.254,1 triliun. Dengan kata lain, dampak ekonomi virus korona ini menyebabkan lesunya penerimaan pajak.

Betul bahwa pajak sebagai fungsi budgetair sangat dibutuhkan untuk membiayai belanja negara di masa sulit ini, meskipun tidak dapat disangkal bahwa pajak pun menghadapi tantangan berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Fungsi “regulerend”

Fungsi regulerend merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Pandemi melemahkan berbagai sektor penting di Indonesia, baik sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, perindustrian maupun kesehatan. PSBB membuat gaya hidup masyarakat berubah 180 derajat, sehingga sektor yang sebelumnya menguntungkan justru merugi dan sebaliknya.

Untuk menjaga agar pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak tidak terjerembab semakin dalam, pemerintah memberikan berbagai stimulus termasuk insentif pajak. Di sinilah pajak menjalankan fungsi regulerend-nya.

“Insentif pajak diharapkan akan mengurangi beban WP sehingga mereka mempunyai anggaran lebih untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan yang lebih mendesak”

Insentif fiskal

Tanggal 26 Februari 2020 pemerintah mengeluarkan insentif untuk mendukung sektor pariwisata. Mengapa insentif pariwisata? Pariwisata merupakan sektor yang sangat terpukul di Februari 2020 karena adanya larangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok pada pertengahan Februari. Maka dikucurkanlah dana yang digunakan untuk memberi diskon penerbangan untuk mendukung wisatawan domestik. Selain itu, diberikan pula pembebasan pajak hotel dan restoran untuk 10 daerah wisata selama 6 bulan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PMK 23/PMK.03/2020, PMK 44/PMK.03/2020, dan PMK 86/PMK.03/2020 secara bertahap sesuai dengan kondisi pandemi. Setelah ada kasus positif korona di Indonesia, pemerintah selanjutnya merilis stimulus jilid II yang berhubungan dengan pajak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) yang mengatur insentif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19. Insentif mencakup PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 yang diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Tanggal 27 April 2020, pemerintah memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020. Selain memperluas sektor usaha penerima insentif pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas baru bagi pelaku UMKM.

Lalu, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020, pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020 dan memperluas insentif pajak.

Sederhananya, insentif pajak diharapkan akan mengurangi beban WP, sehingga mereka mempunyai anggaran lebih untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Insentif pajak juga memberikan kelonggaran kepada dunia bisnis (WP Badan) agar mereka tetap bertahan.

Melalui fungsi regulerend pajak, diharapkan roda ekonomi, pembangunan, dan kesehatan masyarakat akan tetap berjalan meskipun lamban. Tanpa pajak sebagai fungsi regulerend, masyarakat akan sulit menjalankan usaha atau pendapatan mereka akan sangat berkurang. Andai pemerintah tak memberi kelonggaran, WP tentu akan menanggung pajak terutang yang sama dengan sebelumnya padahal kini mereka dalam kesulitan. Itulah mengapa kebijakan perpajakan selama pandemi ini sangat membantu WP.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sifat kegotongroyongan yang erat pasti mampu melewati pandemi Covid-19 ini dengan cepat. Melalui fungsi pajak budgetair dan regulerend, peran krusial pajak dalam roda pembangunan nasional dan pemerintah tidak dapat terbantahkan. Melalui pajak, masyarakat Indonesia pasti bisa melalui pandemi ini bersama.

Lanjut baca

Opinion

Membangun Kesadaran Pajak Lewat Citra Secarik Batik

Diterbitkan

4 bulan lalu

pada

27 Juni 2020

Penulis:

Miftahudin Nur Ihsan

Melalui batik, DJP telah mengenalkan pajak sekaligus menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM

Sebuah peribahasa mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Peribahasa ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap elemen negara harus bersatu dan bergotong-royong untuk membangun negara Indonesia. Salah satu wujud gotong-royong yang dapat dilakukan adalah dengan membayar pajak. Hal ini karena pajak merupakan sumber utama APBN untuk pembangunan Indonesia. Namun, saat ini budaya gotong-royong membayar pajak belum optimal. Sebab, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Sebagian bahkan belum menyadari bahwa pajak telah banyak berkontribusi bagi kehidupan mereka. Ini permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan agar semangat gotong-royong membangun Indonesia melalui kesadaran membayar pajak kian meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut laman www.edukasi.pajak.go.id, inklusi kesadaran pajak merupakan sebuah program kerja sama antara DJP dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, baik bagi peserta didik, guru, ataupun dosen. Melalui program inklusi kesadaran pajak, DJP berharap dapat mendidik generasi muda agar nantinya memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, seperti cinta tanah air, bela negara, dan kesadaran membayar pajak.

Saat ini Indonesia masih belum mampu menghimpun penerimaan pajak yang ideal. Dikutip dari laman www.pajak.go.id, pada tahun 2018 tax ratio Indonesia baru mencapai 11,5 persen. Artinya, pajak yang dikumpulkan oleh negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian nasional. Di sisi lain, pajak masih menjadi penopang terbesar anggaran pembangunan nasional. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5 persen dari total APBN. Apabila kesadaran pajak masyarakat meningkat, tentu tax ratio akan meningkat. Dengan demikian, sumbangsih pajak terhadap pembangunan Indonesia juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak merupakan aset besar Indonesia di masa mendatang.

Sosialisasi Melalui Visual

Program inklusi kesadaran pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh DJP. Meski demikian, DJP tetap memerlukan sebuah inovasi-inovasi untuk menyosialisasikan kesadaran pajak. Inovasi ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejenuhan masyarakat dengan metode-metode yang selama ini umum dilakukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan DJP adalah dengan melakukan sosialisasi kesadaran pajak melalui visual. Media visual merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan. Seperti kata pepatah, “A picture is worth a thousand words”. Sebuah gambar dapat bernilai ribuan kata.

DJP telah mengambil langkah yang baik dengan membuat logo sadar pajak. Logo ini dapat menjadi sebuah brand tentang kesadaran pajak. Logo ini akan memudahkan masyarakat untuk mengingat tentang pentingnya kesadaran pajak.

Gambar 1. Logo Sadar Pajak (www.pajak.go.id)

Batik Sadar Pajak

Logo sadar pajak yang dibuat oleh DJP sangat estetik. Untuk mendekatkan pajak dengan masyarakat, penulis yang kebetulan adalah salah satu pengusaha batik asal Kota Yogyakarta, pada tahun 2018 mencoba mengaplikasikan logo tersebut dalam secarik batik. Batik ini merupakan inisiasi antara Penulis dengan Sanityas Jukti Prawatyani yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY.

Gambar 2. Batik Sadar Pajak (Edisi 1)

Batik ini merupakan bukti dari kegigihan pegawai pajak dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Penulis tergerak untuk ikut membantu sosialisasi kesadaran pajak setelah beberapa kali mendengarkan paparan Sanityas tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa ternyata pajak telah memberikan kontribusi besar, mulai dari beasiswa sekolah hingga fasilitas kesehatan yang telah diterima penulis. Akhirnya batik ini berhasil menarik minat pegawai pajak. Daya tarik tersebut juga tidak terlepas dari makna filosofis yang terkandung dalam desain batik sadar pajak. Desain ini mengombinasikan motif klasik kawung dengan logo sadar pajak.

Logo sadar pajak menggambarkan semangat yang tinggi dari DJP untuk menanamkan kesadaran pajak. Motif kawung dipilih untuk menggambarkan kebijaksanaan. Dalam hal ini, artinya harapan agar masyarakat Indonesia dapat bersikap bijaksana dengan bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, empat bulatan dalam motif kawung dengan pusat di tengah menunjukkan struktur semesta (kosmologi). Bentuk menyilang di tengahnya merupakan gambaran pusat energi alam semesta. Dalam konteks ini berarti ketika seluruh masyarakat Indonesia sadar dan bersedia membayar pajak, maka akan ada energi luar biasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekuatan Visualisasi

Sebuah penelitian dalam buku Visual Storytelling A Brief Practical Guide menunjukkan bahwa seseorang lebih cepat dan mudah menangkap informasi dalam bentuk visual. Sekitar tahun 1960-an, Profesor Albert Mehrabian dari University of California melakukan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 persen makna dari pesan ditangkap melalui kata-kata (verbal) dan 38 persen makna dari pesan ditangkap melalui vokal. Sedangkan 55 persen atau yang paling besar makna dari pesan ditangkap melalui visual.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cheryl L. Grady dan tim yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemrosesan pesan yang dibawa oleh gambar dan kata-kata dalam memori. Gambar melibatkan banyak representasi dan asosiasi dengan pengetahuan lain, sehingga manusia akan lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan oleh gambar daripada kata-kata.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan visual akan memberikan kekuatan penyampaian pesan yang baik. Pada kasus batik sadar pajak, batik pajak edisi 1 dengan desain filosofis akan memberikan semangat lebih bagi para pegawai DJP dengan adanya kebanggaan bahwa mereka membantu pembangunan negara dengan cara mengajak masyarakat membayar pajak. Sementara batik pajak edisi 2 dengan tema manfaat pajak lebih menggambarkan secara jelas manfaat dari pajak. Dengan gambar yang lebih jelas disertai keterangan makna batik, diharapkan Wajib Pajak yang melihat atau memakainya akan selalu teringat bahwa pajak memiliki manfaat di segala bidang. Dengan demikian, akan timbul kebanggaan dan kerelaan untuk membayar pajak karena Wajib Pajak akan merasa dirinya ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

Sarana Sosialisasi Manfaat Pajak

Batik sadar pajak memang memiliki makna filosofis yang mendalam, akan tetapi batik ini hanya beredar di lingkungan pegawai DJP. Batik ini belum dapat mengomunikasikan pesan pada masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi batik sadar pajak dengan desain berbeda untuk dapat membantu sosialisasi manfaat pajak. Salah satu contohnya adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Batik Sadar Pajak (Edisi 2/ Manfaat Pajak)

Batik ini memberikan gambaran manfaat pajak di Indonesia, meliputi untuk pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, fasilitas umum, pariwisata, keagamaan, keamanan, pertahanan, transfer daerah, lingkungan hidup, dan dana desa. Batik ini menggunakan konsep motif klasik sekar jagad yang menggambarkan keindahan dan kejayaan Indonesia setelah masyarakatnya sejahtera karena meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak. Dengan batik ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dengan demikian kesadaran membayar pajak yang dimiliki masyarakat semakin tinggi.

DJP juga dapat menggunakan batik untuk sosialisasi dengan cara menyediakan batik sadar pajak sebagai suvenir kegiatan DJP dan membuat seragam dengan batik bertema kesadaran pajak. Selain itu, batik ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi misalnya dengan menjelaskan manfaat dari pajak melalui motif batik. Bahkan DJP dapat menyosialisasikan kesadaran pajak dengan kegiatan membatik bersama-sama dengan selembar kain kecil bermotif sadar pajak.

Batik memiliki keunggulan sebagai media pendukung sosialisasi kesadaran pajak, di antaranya karena batik dapat diterima semua kalangan. Batik merupakan budaya asli Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Saat ini batik telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Selain dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia, batik juga dapat digunakan baik ketika acara formal ataupun nonformal.

Selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi program. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi yang dilakukan DJP dapat menjadi terobosan baru yang akan menarik perhatian banyak kalangan. Hal ini karena selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi. Terobosan ini tentunya akan berdampak positif, khususnya untuk target anak muda yang biasanya menyukai hal-hal yang baru. Desain batik dapat dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat diterima semua usia.

Selain itu, melalui batik DJP telah menunjukkan komitmennya untuk kemajuan UMKM. Selama ini DJP terus melakukan perbaikan, baik dalam hal program ataupun pelayanan. Namun, di kalangan masyarakat khususnya UMKM, sebagian besar masih dianggap DJP adalah institusi yang menakutkan. Oleh karena itu, DJP harus lebih merangkul para pelaku UMKM. Dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di daerah untuk membuat batik sadar pajak, berarti DJP secara langsung telah ikut berkontribusi dalam kemajuan usaha UMKM.

Keunggulan lainnya, batik menjadi alat branding bagi instansi yang mencintai produk lokal. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi akan menciptakan brand bahwa DJP mencintai produk-produk lokal. Hal semacam ini akan membuat masyarakat semakin peduli dengan DJP dan tentu saja akan berdampak positif terhadap citra DJP yang semakin baik.

Kesadaran Pajak, Aset Masa Depan

Penggunaan batik sadar pajak sebagai salah satu media sosialisasi akan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran pajak masyarakat, khususnya para generasi muda, akan memberikan dampak positif untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang. Sebab, generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Apabila mereka telah memiliki kesadaran pajak sejak dini, mereka akan secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk pajak. Bahkan mereka akan mengajak teman-temannya untuk ikut serta membangun Indonesia melalui pajak. Dengan adanya generasi-generasi seperti ini, kemungkinan di masa depan tidak perlu lagi ada tagline “Orang Bijak Taat Pajak” ataupun “Bangga Bayar Pajak”. Hal ini karena masyarakat sudah merasa bahwa pajak merupakan suatu kebutuhan, layaknya makan dan minum. Masyarakat akan secara sukarela bersama-sama mendukung pembangunan Indonesia dengan membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak pasti akan meningkat, sehingga pembangunan Indonesia dapat lebih optimal.

*) Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd/Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak”

Lanjut baca

Opinion

Aspek Internasional dalam Peningkatan Basis Pajak

Diterbitkan

8 bulan lalu

pada

5 Maret 2020

Penulis:

Majalah Pajak

Foto: Ilustrasi

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan basis pemajakan. Bagaimana melakukannya?

Kondisi perekonomian global tahun 2020 belum pulih, yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi global yang rendah yaitu sekitar 3 persen. Kompleksitas kondisi perekonomian global dipicu antara lain oleh kondisi geopolitik global yang semakin tidak pasti (misalnya perang dagang Amerika dan China), tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi ke-4 pilar ekonomi dunia (Amerika, China, Uni Eropa, dan Jepang) serta belum stabilnya harga komoditas tambang, perkebunan, dan kehutanan. Belum pulihnya kondisi perekonomian global akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional di tahun 2020.

Penerimaan negara tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.642 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen dibandingkan dengan rencana tahun sebelumnya yaitu Rp 1.577 Triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,27 persen dengan realisasi penerimaan tahun 2019.

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan basis pemajakan (tax base), yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebelumnya belum terdaftar dan memperluas cakupan objek pajak. Selain itu, perluasan basis pemajakan akan mewujudkan keadilan dalam pemajakan.

Dari aspek internasional, perluasan basis pemajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas monitoring dan pelayanan berupa kemudahan (simplicity) dan kepastian hukum (legal certainty). Selanjutnya dalam rangka melaksanakan monitoring dan pelayanan diperlukan regulasi dan data. Sehubungan dengan monitoring, telah diterbitkan sejumlah regulasi dengan tujuan untuk memerangi dan menangkal praktik perencanaan pajak yang agresif atau sering disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dapat menggerus basis pemajakan suatu yurisdiksi dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak (tax revenue forgone).

Regulasi yang sudah terbit terkait dengan pengkreditan pajak luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri juga dimaksudkan untuk mengawasi kebenaran kredit pajak luar negeri baik substansi maupun jumlahnya.

Selanjutnya regulasi terkait dengan transfer pricing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011, mengatur mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dan mendorong transparansi Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa (related party transaction) dengan mewajibkan mereka menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing.

Selain itu, regulasi terkait dengan insentif P3B berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan insentif P3B (treaty benefits) juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa insentif P3B dimanfaatkan oleh Wajib Pajak penerima penghasilan yang sebenarnya atau beneficial owner.

Regulasi terkait dengan Control Foreign Company (CFC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke badan usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa dengan menerapkan deemed profit. Selanjutnya regulasi terkait dengan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2019 bertujuan untuk menangkal praktik Thin Capitalization dengan menerapkan batasan rasio utang dan modal yaitu 4:1.

Regulasi terkait dengan Multilateral Instruments (MLI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah praktik treaty abuse maupun treaty shopping dengan menerapkan ketentuan anti avoidance rule yaitu Principle Purpose Test (PPT).

Sehubungan dengan monitoring, tersedia berbagai jenis data dan informasi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan perjanjian internasional yaitu tax treaty, tax information Exchange Agreement, Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC), Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dan CbCR BCAA.

Berdasarkan perjanjian internasional, data dan informasi diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi (Exchange of Information) dan pelaksanaan BEPS Aksi 13 terkait dengan kewajiban penyelenggaraan dokumentasi transfer pricing yaitu Local File, Master File, dan Laporan Per Negara (Country by Country Report-CbCR).

Berdasarkan jenisnya, pertukaran informasi berupa pertukaran informasi secara otomatis (automatic), berdasarkan permintaan (on request), dan spontan (spontaneous). Data dan informasi tersebut digunakan untuk tujuan pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak misalnya menguji SPT PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam rangka pemberian konseling atau penegakan hukum (law enforcement) yaitu pemeriksaan, penyidikan atau penagihan pajak.

Pada pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information by Request-EOIR), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi ownership, accounting dan banking. Pada pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi informasi rekening keuangan (yaitu identitas pemilik rekening, nomor rekening, lembaga keuangan, saldo akhir dan pendapatan), dan data pemotongan PPh (withholding income tax).

Pada pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain data dan informasi mengenai regulasi dan Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA) dan konsumen barang atau produk ber-merek (branded goods) yang dibeli di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan aspek internasional terkait dengan pelayanan berupa pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan insentif P3B (treaty benefits) dan memberikan akses yang luas kepada Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak (dispute resolution) melalui jalur Mutual Agreement Procedure (MAP) selain keberatan dan banding (domestic remedies) dan memberikan kepastian hukum (legal certainty) kepada Wajib Pajak untuk mencegah timbulnya sengketa transfer pricing ke depan, atau sering disebut advance pricing agreement (APA).—John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak