Penulis : Junius Ginting, S.S.T., M.B.A

Peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi demi melindungi kepentingan Wajib Pajak  dan memastikan jasa mereka tidak merugikan negara.

Dalam sistem perpajakan yang kompleks dan dinamis, konsultan pajak memiliki peran yang besar. Namun posisi konsultan pajak seakan-akan mengandung sebuah konflik kepentingan. Di satu sisi profesi ini membantu Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, di sisi lain, membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Apakah hal di atas merupakan kontradiksi? Lantas, bagaimana dengan lagu lama “membela yang membayar” atau membela klien yang mungkin masih melekat pada profesi tersebut? Artikel ini akan menganalisis lebih jauh peran ideal yang diharapkan dalam memosisikan konsultan pajak pada administrasi perpajakan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan konsultan pajak dalam suatu negara sangat vital dalam membantu dan menyadarkan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan pada sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada akhir Februari 2018 yang lalu menyatakan kerja sama dimaksud diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan WP. Kerja sama ini juga merupakan booster bagi peningkatan aktivitas profesi konsultan pajak. Berdasarkan data IKPI, saat ini konsultan pajak Indonesia ada berjumlah 4,500 yang masih sangat minim untuk menunjang performa DJP di Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 250 jiwa.

Betul bahwa peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan WP dan memastikan jasa tersebut tidak merugikan negara dengan praktik aggressive tax planning. Saat ini pengaturan konsultan pajak masih berpayung pada UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sistem perpajakan Jepang merupakan salah satu benchmark yang sangat tepat untuk diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ini berkat telah terbentuknya a friendship agreement antara Japan Federation Certified Public Tax Accountant Association (JFCPTAA) dengan KPI yang ditandatangani pada April 2017 silam yang didukung oleh DJP dan JICA.

Independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak.

Konsultan pajak Jepang

Konsultan Pajak di Jepang atau Certified Public Tax Accountant (CPTA) di Jepang berpedoman pada CPTA Act (Zeirishi Act) No. 9, Tahun 2015 yang merupakan undang-undang konsultan pajak di negeri sakura tersebut. Secara garis besar, tugasnya adalah menyediakan edukasi kepada WP, memberikan konsultasi pajak, membuat SPT, dan melakukan pekerjaan akunting. Jumlah CPTA sampai awal tahun 2018 berjumlah sekitar 77,000 yang berada di bawah JFCPTAA. Federasi ini berada di tingkat pusat dan membawahi 15 asosiasi CPTA yang tersebar di seluruh Jepang, serta masing-masing asosiasi tersebut juga memilliki cabang yang menyebar di daerahnya.

Keberadaan konsultan pajak di Jepang tidak terlepas dari sistem self-assessment yang mulai berlaku sejak tahun 1947 di Jepang. Pada tahun 1951 diterbitkan undang-undang konsultan pajak yang beberapa kali diubah terakhir di tahun 2015 dan berlaku hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung, CPTA Jepang langsung membidik usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai mitra strategisnya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan UKM sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka.

Poin pentingnya, CPTA di Jepang, sesuai amanah undang-undang, adalah pihak independen dan tetap menjaga netralitas profesinya. Dengan kata lain, CPTA tidak memihak WP maupun otoritas pajak. Bahkan, asosiasinya tidak mendapat subsidi dari pemerintah dan bersifat mandiri. Di dalam undang-undang konsultan pajak Jepang, setiap pelanggaran atas independensi konsultan pajak akan dikenai sanksi berat yang diberikan oleh JFCPTAA dan Menteri Keuangan. Di sinilah letak kerja sama yang sangat erat antara pemerintah dan konsultan pajak dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan. Inilah yang perlu difokuskan dalam pembahasan rancangan undang-undang konsultan pajak di Indonesia.

Berkaca dari Jepang, struktur koordinasi antara National Tax Agency (NTA) Jepang dengan JFCPTAA menerapkan implementasi secara berjenjang. NTA yang merupakan kantor pusat otoritas pajak Jepang berkoordinasi dengan JFCPTAA yang juga ada di pusat. Regional Taxation Bureau (kantor wilayah pajak Jepang) pun melakukan koordinasi dengan Asosiasi Konsultan Pajak yang berada di satu wilayah dengan Kanwil Pajak Jepang. Kantor pajak Jepang yang berada di bawah kantor wilayah juga melakukan koordinasi dengan kantor cabang asosiasi konsultan pajak. Koordinasi ini dilakukan pada level yang sama dan tidak lintas level.

Lebih lanjut, otoritas pajak Jepang pun melakukan pengawasan terhadap CPTA. Bahkan terdapat pegawai khusus di otoritas pajak, baik di pusat dan di wilayah, yang melakukan pengawasan terhadap CPTA. Terhadap tindakan indisipliner, diberikan sanksi berupa peringatan, penghentian pekerjaan akuntan pajak kurang dari 2 tahun, sampai larangan pekerjaan akuntan pajak.

Tidak berhenti di situ, dalam mewujudkan terlaksananya pemenuhan kewajiban WP secara baik dan benar, NTA memastikan operasional kerja CPTA berlangsung dengan tepat. Hal ini ditempuh dengan melakukan konferensi, korespondensi dan kerja sama dengan CPTA dan penerapan pengawasan kerja CPTA. NTA menyadari ketidakmampuan dalam menjalankan sistem perpajakan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama yang erat dengan CPTA. Dalam rangka mempererat hubungan, kedua mitra tersebut juga melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas CPTA. Tujuan diadakannya aktivitas tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan trust.

Seluruh rangkaian di atas bermuara pada dua kunci utama keberhasilan sistem konsultan pajak di Jepang yang dapat dijadikan sebagai input bagi Indonesia. Yang pertama adalah adanya undang-undang konsultan pajak yang akan menjamin dan memastikan CPTA sebagai pihak yang netral dan independen serta menjadikan CPTA sebagai profesi atau pekerjaan yang eksklusif. Selanjutnya adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada CPTA yang menjunjung tinggi moral dan kedisiplinan serta kooperatif dengan otoritas pajak.

Sebagai penutup, independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak yang sedang dibahas di parlemen saat ini. Sehingga konflik kepentingan yang dikhawatirkan di awal tidak akan menjadi sebuah kontradiksi. Lalu, pengawasan otoritas pajak terhadap konsultan pajak juga diperlukan secara berjenjang dengan mengedepankan prinsip kerjasama. Dengan demikian, kepatuhan pajak akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi penerimaan negara berkelanjutan.

Internet dan e-commerce telah berkembang menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan. Dengan berbagai macam keunggulannya atas perdagangan konvensional, e-commerce menjadi suatu bentuk bisnis baru. Bagaimana perlakuan pajaknya?

Pasar belanja online di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri telepon seluler yang menawarkan smartphone dengan beragam fitur dan spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang semakin murah. Semakin baiknya kualitas jaringan internet di tanah air serta semakin luasnya cakupan layanan dari para operator penyedia jaringan turut menjadi alasan mengapa potensi bisnis di dunia maya ini sangat cerah.

Dari kacamata perpajakan, secara prinsip tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis e-commerce dan bisnis secara konvensional. Sebab, pada dasarnya usaha melalui e-commerce adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi e-commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis e-commerce.

Wajib daftar

Bagi pengusaha maupun pelaku bisnis di bidang e-commerce yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak (WP), wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) PPh mengenai subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce diwajibkan untuk mencatat kegiatan operasionalnya dalam bentuk pencatatan atau pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya peredaran usaha (omzet) dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pengusaha e-commerce orang pribadi, berhak atas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak. Untuk WP Orang Pribadi berlaku tarif progresif mulai 5% sampai dengan 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Bagi WP Badan berlaku tarif tunggal sebesar 25% dari laba bersih usaha atau penghasilan kena pajaknya. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 5% dari tarif umum.

Perlakuan khusus PPh juga berlaku bagi pengusaha e-commerce baik orang pribadi maupun badan yang dalam satu tahun mempunyai omzet tidak melebihi jumlah Rp 4,8 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, para pengusaha tersebut dikenakan PPh bersifat final dengan tarif pajak sebesar 1% yang dihitung dari omzet setiap bulan.

Empat model

Sementara itu, melalui surat edaran nomor SE-06/PJ/2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penegasan mengenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh
atas transaksi e-commerce. Selama ini dikenal empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa. Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan melalui situs yang disediakan yang ditujukan kepada pengguna iklan. Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Adapun Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs mereka.

Pemotongan/pemungutan

Lantas bagaimana perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas keempat model transaksi e-commerce di atas? Dalam transaksi keempat model e-commerce tersebut pemotongan pajak umumnya dilakukan terhadap pembayaran imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain. Pajak yang terkait dalam hal ini adalah PPh Pasal 21, 23, 26 dan/atau PPh Pasal 4(2). Selain itu pembeli juga harus memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang tertentu yang dilakukan dari merchant atau penyelenggara online retail. Pemotongan/pemungutan PPh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pihak yang memotong/memungut pajak sudah ditunjuk oleh DJP sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.

Bagaimana dengan kewajiban PPN-nya? Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku/kalender jumlah omzet dari penyerahan barang atau jasa kena pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar, pelaku e-commerce wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebagai pengusaha kena pajak, kewajiban pengusaha e–commerce adalah memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak (e-faktur). Selain itu, yang bersangkutan juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang apabila terdapat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan.

Demikianlah, pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada objek pajak yang baru dalam bisnis e-commerce. Ketentuan perpajakan memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha berbasis e-commerce dengan pelaku usaha secara biasa. Aspek keadilan dan pemerataan menjadi dasar bagi perlakuan pajak tersebut sehingga dapat memberikan keadilan perpajakan yang sama bagi semua jenis usaha.

***

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce wajib mencatat kegiatan operasionalnya sehingga dapat diketahui besarnya omzet dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak.- Tedy Iswahyudi

Pada umumnya Inspektur Pajak bisa menerima biaya-biaya perusahaan sebagai deductible cost selama dikeluarkan karena kebutuhan bisnis dari para Wajib Pajak. Biaya perusahaan ini tentunya mengurangi laba fiskal sehingga mengurangi pajak pendapatan perusahaan yang harus di bayar.

Pertanyaannya sekarang, apakah bisa biaya yang di keluarkan untuk keperluan bisnis, toh, dianggap bukan biaya bisnis sehingga bisa di coret dari laba fiskal?

Pertanyaan ini sangat perlu di bahas karena pemerintah juga telah menuntut kenaikan pendapatan pajak nasional. Untuk menjawabnya, ada sebuah yurisprudensi di Belanda yang bernama Cessna-Yurisprudensi pada tahun 1983 (ECLI:NL:HR:1983:AW8960). Yurisprudensi ini telah banyak dibahas di literatur dan universitas di Belanda dan sangat populer sebagai bahan ujian pajak di sekolah tinggi pajak.

Cessna adalah nama jenis kapal terbang capung. Pesawat ini digunakan oleh seorang dokter di Belanda dalam melaksanakan perjalan bisnis ke pasien, universitas dan konferensi. Pesawat ini dibukukan oleh sang dokter sebagai aset perusahaan. Bersamaan semua biaya dari penerbangan mengurangi laba fiskal.

Tentunya tugas Inspektur Pajak adalah mengkaji apakah biaya penerbangan yang dikeluarkan mempunyai karakter bisnis dari sang dokter. Inspektur Pajak memang tidak bisa duduk di kursi pengusaha dan kemudian menentukan sendiri transportasi apa yang layaknya digunakan seorang pengusaha. Di Belanda sendiri Inspektur Pajak tidak boleh menguji kebijakan bisnis pengusaha. Bahkan jika tindakan pengusaha di nilai sebagai tidak bertanggung jawab. Nuansa ini akan tetapi tunduk pada doktrin Cessna-Yurisprudensi.

Dalam jurisprudensi ini, Inspektur Pajak menolak sebagian biaya penerbangan pesawat sang dokter di laba fiskal. Inspektur Pajak kemudian membandingkan dengan biaya yang patut dikeluarkan jika sang dokter menggunakan pesawat penumpang umum biasa. Biaya yang patut ini kemudian di gunakan oleh Inspektur Pajak sebagai biaya perjalanan yang layak. Sang dokter kemudian menempuh jalur hukum.

Setelah melewati Pengadilan Negeri di Belanda, Pengadilan Tinggi Belanda menyatakan bahwa, secara umum, semua biaya yang berhubungan langsung dengan perusahaan dapat mengurangi laba fiskal. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa segala biaya bisnis yang dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi semua bisa di tempatkan sebagai biaya perusahaan. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, besarnya biaya tersebut harus proporsional dengan manfaat yang perusahaan dapatkan. Jika tidak terpenuhi tuntutan ini, maka hanya sebagian dari biaya tersebut bisa di terima yang di keluarkan jikalau pengusaha mengeluarkan biaya-biaya tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis.

Penggunaan pesawat Cessna, menurut Hakim Tinggi memang bisa berarti untuk kepentingan perusahaan, akan tetapi tidak proporsional dengan biaya perusahaan. Pesawat ini tidak bisa dianggap sebagai aset bisnis sehingga biaya pengeluaran juga di tolak oleh Hakim Tinggi. Sang dokter tidak putus asa dan kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad).

Hoge Raad ternyata juga membenarkan pandangan Pengadilan Tinggi bahwa pengeluaran biaya pada prinsipnya bisa dibebankan pada keuntungan jika biaya ini dikeluarkan dengan tujuan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Akan tetapi Hoge Raad menguji lebih ketat daripada Pengadilan Tinggi.

Hoge Raad berpendapat, “Biaya-biaya tidak bisa di terima sebagai deductibe cost, jika tidak ada pengusaha-pengusaha lain—yang berpikir bisnis secara wajar—yang bisa menerima (kelayakan) bahwa biaya-biaya yang dimaksud mempunyai tujuan-tujuan bisnis prinsip.”

Menurut saya Cessna-Yuriprudensi bisa menjadi bahan masukan yang berharga untuk Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dalam melaksanakan audit pajak pada perusahaan-perusahaan di mana pemilik memegang kendali seperti pengacara, dokter, artis maupun perusahaan-perusahaan lain.

Dalam menentukan apakah biaya-biaya dapat di terima dalam laba fiskal perlu di kaji apakah (1) biaya tersebut sangat berlebihan di mana tidak ada keselarasan dengan manfaat yang di dapat (2) dan pengusaha-pengusaha lain yang berpikir bisnis wajar tidak akan mengeluarkan biaya-biaya yang di maksud tersebut.