Connect with us

Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Diterbitkan

pada

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

3 Comments

3 Comments

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Double Taxation Sebabkan Biaya Tambahan pada Transaksi Lintas Batas

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Majalahpajak.net – Perdagangan lintas batas kian marak ditransaksikan oleh perusahaan multinasional seiring berkembangnya dunia bisnis. Namun, berhadapan dengan aturan pemajakan global oleh lebih dari satu yurisdiksi terkadang menciptakan biaya bisnis baru bagi perusahaan multinasional ini. Sengketa pajak acap kali terjadi dengan beberapa yurisdiksi sebagai konsekuensi transaksi lintas negara yang semakin kompleks. Managing Partner BATS-Consulting, Brian Pramudita, menyatakan bahwa penting bagi otoritas pajak berbagai negara bekerja sama memusatkan perhatian pada pengembangan proses penyelesaian sengketa yang lebih tepat dan kohesif demi menjaga perkembangan perdagangan internasional. Ini menjadi alternatif solusi khususnya bagi perusahaan privat berskala kecil hingga menengah untuk menyelesaikan sengketa pajak lintas negara mereka secara lebih efektif ketika permasalahannya melibatkan lebih dari satu otoritas pajak. Lebih dari itu, kepastian bagi pembayar pajak untuk terhindar dari pemajakan berganda perlu menjadi fokus dari setiap implementasi kebijakan pajak internasional.

Kompleksitas Pemajakan Internasional

Lanskap pajak global semakin menuju perubahan eksponensial yang dapat berdampak signifikan bagi perusahaan yang bertransaksi lintas negara. Pada tahun 2021 lalu misalnya, telah dilakukan diskusi bersama antara OECD dan negara anggota G-20 yang tergabung dalam Inclusive Framework (IF) dan menghasilkan kesepakatan dua pilar utama sebagai pondasi pemajakan sektor ekonomi digital bagi perusahaan multinasional.

Pillar One: Unified Approach, pilar ini berupaya memberikan solusi terkait hak dan basis pemajakan yang lebih adil bagi yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari yurisdiksi tersebut tanpa didasarkan lagi pada kehadiran fisik perusahaan bersangkutan.

Pilar 1 diimplementasikan pada seluruh sektor perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto global melebihi €20 Miliar dan profitabilitas diatas 10%. Berdasarkan roadmap yang disepakati, threshold ini disesuaikan menjadi €10 Miliar setelah evaluasi implementasi kebijakan terkait Pilar 1 berjalan selama 7 tahun. Kesepakatan terakhir mengusulkan pengenaan pajak 25% dari residual profit yang hak pemajakannya diberikan kepada yurisdiksi pasar.

Baca Juga: TAX INNOVATION: TAX HEALTH CHECK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Pillar Two: Global Anti Base Erosion (GloBE), pilar ini berupaya mengurangi persaingan pajak sekaligus melindungi basis pajak dengan penerapan tarif pajak PPh Badan minimum (global minimum tax).

Pilar 2 diterapkan bagi grup perusahaan dengan peredaran bruto global diatas €750 juta. Kebijakan tersebut menghadirkan usulan nilai pajak minimum sebesar 15% yang harus dibayarkan perusahaan multinasional atas pendapatan yang timbul pada tiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Jika terdapat selisih antara tarif pajak efektif perusahaan dengan tarif pajak minimum, maka yurisdiksi domisili dapat menerapkan top-up tax atau pajak tambahan atas perusahaan yang memiliki effective tax rate dibawah 15%.

 

Kewajiban seperti pembuatan country-by-country reporting (CbCR) untuk perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi melebihi €750 juta (berdasarkan OECD guidance atau dinilai setara dengan Rp11 Triliun di Indonesia) menjadi acuan penetapan threshold pada Pilar 2. Pasalnya, hasil CbCR yang dilaporkan perusahaan akan dipertukarkan antar yurisdiksi berdasarkan perjanjian internasional. Informasi ini akan memudahkan implementasi top-up tax bagi perusahaan yang terindikasi dikenakan effective tax rate dibawah global minimum tax.

Berbeda dengan Pilar 1 yang bersifat wajib, Pilar 2 lebih fleksibel dan bersifat tidak wajib. Usulan kedua pilar ini diharapkan dapat mencapai tahap finalisasi hingga tahap implementasi di negara yang tergabung dalam Inclusive Framework (IF) pada tahun 2023. Dengan demikian, berdasarkan roadmap awal, evaluasi implementasi terkait penyesuaian threshold Pilar 1 dari €20 Miliar menjadi €10 Miliar akan dilakukan pada 2030.

Implikasi Bagi Perusahaan Privat

Rekomendasi terkait Pilar 1 dan Pilar 2 disambut baik dunia internasional mengingat laju pekembangan dalam perdagangan dan bisnis internasional. Namun, usulan ini menimbulkan klaim ketika proposal Pilar Dua OECD diimplementasikan, ada potensi kontroversi yang lebih besar di tingkat internasional, baik antara pembayar pajak dan yurisdiksi ataupun antar yurisdiksi itu sendiri, mengenai alokasi pendapatan yang tepat jika implementasi tidak dibarengi dengan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efisien antara dua atau lebih negara. Perhatian internasional belum memadai untuk memungkinkan pembayar pajak, terutama perusahaan berskala kecil dan menengah dapat secara efektif menyelesaikan sengketa pajak lintas negara mereka ketika lebih dari satu otoritas pajak terlibat.

Sementara itu, terjadi potensi peningkatan tax audit yang menimbulkan lebih besar biaya bisnis sebagai hasil dari perkembangan laju perdagangan lintas negara. Hal ini akan menjadi masalah saat lebih dari satu yurisdiksi mengklaim berhak memungut pajak dari perusahaan atas suatu sumber penghasilan yang sama. Penting untuk dicatat bahwa tujuan awal dibuatnya tax treaty adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda di lingkup internasional. Sangat disayangkan apabila kompleksitas pajak internasional menurunkan kepatuhan pajak perusahaan secara agregat sehingga dapat menjadi biaya apabila terjadi pelanggaran.

Sengketa pajak yang terjadi sebagai hasil perdagangan lintas negara lebih difokuskan pada kasus bisnis dengan transaksi yang besar. Bagi perusahaan multinasional menengah ke atas, menyediakan budget investasi untuk penyelesaian sengketa ini menjadi sangat masuk akal. Namun, untuk perusahaan privat menengah ke bawah umumnya mempertaruhkan lebih sedikit sengketa dari sisi moneter dibandingkan perusahaan multinasional yang besar. Dalam artian, mereka mungkin mendapati kondisi dimana mereka terlibat konflik yang tidak proporsional dengan otoritas pajak di yurisdiksi lain. Dengan tidak adanya alternatif yang lebih hemat bagi perusahaan privat yang berskala lebih kecil ini, memungkinkan perusahaan menerima munculnya potensi pajak berganda sebagai biaya baru dalam menjalankan bisnis.

Solusi Dibutuhkan untuk Perdagangan Lintas Batas yang Efisien

Solusi yang lebih baik dalam menekan potensi sengketa pajak lintas negara diperlukan untuk memastikan bahwa pajak berganda tidak kemudian menjadi norma yang dapat diterima perusahaan multinasional menengah ke bawah atas adanya perdagangan lintas negara. Opini bermunculan terkait Pilar Dua OECD yang seharusnya menyertakan usulan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien terutama bagi perusahaan berskala kecil hingga menengah untuk meminimalkan biaya bisnis. Alternatif solusi diperlukan untuk menangani perselisihan yang lebih kecil secara lebih efisien, sehingga mengurangi potensi untuk mengajukan keberatan atau gugatan ulang atas bidang-bidang dimana resolusi telah tercapai.

Baca Juga: Negara Ini Bergantung kepada Pajak

Sistem arbitrase pajak yang terintegrasi mungkin diperlukan dimasa yang akan datang, khususnya bagi perusahaan multinasinal ataupun wajib pajak taraf menengah ke bawah yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, mengingat perkembangan laju perdagangan lalu lintas antar negara semakin pesat. Dengan adanya sistem tersebut dapat dijadikan sarana agar sengketa kecil yang timbul baik antara wajib dan otoritas pajak maupun antar yuridiksi, dapat diselesaikan melalui proses verifikasi yang cepat, tepat, serta tidak memerlukan biaya besar.

Diperlukan pula upaya bersama dari negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk menciptakan skema administrasi terintegrasi yang memberikan aktivitas pemajakan yang lebih mudah bagi wajib pajak masing-masing negara mitra. Misalnya langkah kohesif inovasi sistem terintegrasi antar yuridiksi mitra P3B untuk memperoleh fasilitas P3B. Untuk menikmati fasilitas P3B, wajib pajak negara mitra perlu melaporkan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN kepada otoritas pajak negara domisili. SKD ini memuat informasi bahwa wajib pajak bersangkutan benar-benar warga negara mitra yang telah mendapat pengesahan dari Competent Autority sebagai otoritas berwenang dari negara mitra sehingga layak mendapatkan fasilitas P3B di negara domisili.

Apabila terdapat suatu sistem yang telah terintegrasi antar yuridiksi mitra P3B, maka skema pemberian manfaat bagi wajib pajak negara mitra untuk mendapat fasilitas dari P3B akan semakin mudah. Pengesahan yang didapatkan dari Competent Autority sebagai otoritas berwenang kepada wajib pajaknya hingga proses verifikasi di negara domestik menjadi semakin efisien. Dengan begitu, wajib pajak berskala kecil dan menengah semakin mudah terjangkau fasilitas P3B yang memang seharusnya mereka peroleh. Namun, terlepas dari segala upaya tersebut, keadilan bagi pembayar pajak untuk terlepas dari jerat biaya pemajakan berganda perlu menjadi salah satu indikator yang layak dievaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan pajak internasional bagi wajib pajak yang melakukan transaksi lintas negara.

Lanjut baca

Opinion

PEMBANGUNAN IKN: JARING INVESTOR, PEMERINTAH TEBAR INSENTIF

Diterbitkan

pada

Foto: Berbagai Sumber

 

Majalahpajak.net – Pemerintah baru-baru ini mengumumkan tengah menyiapkan insentif bagi investor yang berkontribusi dalam investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Presiden RI, Joko Widodo, ikut bersuara terkait investasi di IKN saat menyampaikan sambutan pada kegiatan pre-market sounding proyek Ibu Kota Nusantara pada 18 Oktober 2022 lalu. Dalam acara bertajuk “Ibu Kota Nusantara Sejarah, Sejarah Baru Peradaban Baru” tersebut presiden memaparkan bahwa pembangunan IKN diambil sebagai agenda ‘Indonesia sentris’, yakni langkah mencapai kesetaraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Transformasi besar ini tentu memerlukan andil berbagai pihak, khususnya investor. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa proyek IKN hanya akan disokong budget negara sebesar 20% dan 80% sisanya diserahkan kepada para investor. Untuk itu, presiden membuka peluang sebesar mungkin kepada investor untuk menanamkan modalnya di IKN pada sektor manapun di sembilan zona pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Kini, pemerintah telah menyediakan payung hukum berupa UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga diharapkan investor tidak perlu merasa ragu dalam berinvestasi untuk IKN.

Baca Juga: IKN, Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, menambahkan insentif fiskal dan non-fiskal pasti digelontorkan pemerintah bagi investor yang melakukan penanaman modal di IKN. Beliau menyampaikan, aturan tersebut kini tengah digodog dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah memasuki tahap finalisasi.

Beberapa insentif tersebut disebutkan berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak super). Kepala Otorita IKN membeberkan rencana pemberian tax holiday selama 30 tahun bagi investor yang melakukan pembangunan infrastruktur dan layanan umum dengan minimal investasi Rp10 miliar pada tahap awal yang mana insentif pajak ini lebih panjang dari insentif yang diterima daerah lain.

Kemudian, bagi investor yang melakukan pembangunan infrastruktur dan layanan umum, fasilitas ekonomi seperti mall, sarana wisata dan fasilitas mice (meeting, incentive, convention, and exhibition) akan memperoleh tax holiday hingga 20 tahun. Untuk diketahui bahwa fasilitas mice merupakan jenis fasilitas di bidang industri pariwisata yang mana dengan berkembangnya fasilitas mice diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan ke IKN.

Selain itu, terdapat pula iming-iming Super Tax Deduction bagi investor yang memberikan fasilitas penelitian dan pengembangan (RnD). Tak tanggung-tanggung, tax deduction yang diberikan atas sumbangan pada kegiatan litbang di bidang tertentu untuk dapat mencapai 350%. Insentif pengurangan untuk kegiatan RnD di IKN ini bahkan lebih besar dibandingkan insentif pengurangan yang diberikan pemerintah untuk kegiatan RnD tertentu pada 2020 lalu yang ditetapkan paling tinggi 300%. 

Baca Juga: Kita Mampu Keluar dari Krisis

Managing Partner BATS-Consulting, Brian Pramudita, menilai kebijakan tebar insentif pajak ini dijadikan magnet bagi pemerintah untuk mendapat kucuran dana serta kontribusi pembangunan dari investor pada agenda pemindahan ibu kota. Dengan kata lain, proyek IKN yang dapat terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan pemerintah adalah nilai kompensasi yang dipilih dari hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan di IKN.

Bambang Susantono menambahkan pihaknya juga dalam tahap percepatan pembentukan suatu badan usaha tertentu untuk memfasilitasi semua kesepakatan atau interaksi antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan investor agar lebih lancar. Dengan demikian, feedback dari investor baik dengan cara private-to-privat (P2P) ataupun business-to-business (B2B) akan lebih mudah daripada business-to-government (B2G) atau sebaliknya, karena kesetaraan business principle. Segala persiapan ini merupakan bentuk kesungguhan pemerintah Indonesia dalam memperlancar masuknya kesepakatan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Lanjut baca

Opinion

BKF : Pajak Karbon Disiapkan , Target Penurunan Emisi Ditingkatkan

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

 

Majalahpajak.net – Baru-baru ini Badan Kebijakan Fiskal mengumumkan untuk meningkatkan target dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagaimana yang disampaikan dalam laman pers BKF, perubahan iklim menjadi tantangan global yang makin serius sehingga penanganannya dibutuhkan aksi bersama. Salah satu aksi global ini adalah melalui Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Paris Agreement memiliki tujuan menahan peningkatan temperatur rata-rata global serta diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan. Selain itu diarahkan pula persiapan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi serta berketahanan iklim. Indonesia berinisiatif meratifikasi Paris Agreement menjadi UU No.16 Tahun 2016 pada akhir tahun 2016 lalu sebagai komitmen upaya mengendalikan keberlanjutan perubahan iklim. Siaran Pers Badan Kebijakan Fiskal menyatakan bahwa ratifikasi Paris Agreement termasuk didalamnya komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024.

Selanjutnya, upaya untuk lebih memperkuat kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan pengaturan implementasi pajak karbon (carbon tax) bersamaan dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengenaan pajak karbon didasarkan atas kompensasi untuk tiap aktivitas masyarakat yang menyumbangkan emisi karbon sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Penerimaan dari pajak karbon akan ditujukan salah satunya untuk mendorong pengembangan energi hijau dan terbarukan. Skema pengenaan telah diatur dan akan diimplementasikan pada April 2022 sebelum akhirnya Menteri Keuangan mengumumkan untuk menunda penerapan pajak karbon ini. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah masih memerlukan waktu lebih untuk mematangkan implementasi pajak karbon ini dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian yang masih rentan serta krisis pangan dan energi yang masih berlanjut.

Baca Juga: Aturan Fiskal Indonesia Pro Ekonomi Rendah Karbon

Menurut Managing Partner PT BATS International Group, Brian Pramudita, penundaan pajak karbon beserta implementasi kebijakan pendukungnya membuat publik seolah mempertanyakan tarik ulur kesiapan pemerintah sehingga kebijakan tersebut terus dilakukan penundaan dan belum menemukan kepastian. Isu penundaan pajak karbon kemudian menghangat dalam perbincangan publik setelah adanya statement dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto bahwa kebijakan terkait perdagangan karbon maupun pajak karbon ditargetkan akan berfungsi pada tahun 2025. Pernyataan ini dibuat Airlangga Hartanto saat memberikan pembukaan acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) pada 13 Oktober 2022.

 

Baru-baru ini jajaran Kementerian Keuangan mengadakan konferensi pers terkait kinerja APBN sampai dengan bulan September 2022. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ikut angkat bicara kepada media terkait penundaan pajak karbon di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyatakan bahwa pajak karbon tetap disiapkan dalam konteks pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai penanganan Climate Change Risk oleh Indonesia. Disisi lain, BKF tengah menyiapkan pula mekanisme pasar karbon yang nantinya akan dapat dikombinasikan dengan efektif bersamaan dengan implementasi pajak karbon di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini selain memperhatikan dampaknya bagi perekonomian nasional juga tetap perlu memperhatikan kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi di tingkat global. Dengan demikian, BKF menyampaikan akan mempertimbangkan timing yang tepat untuk menerapkan kebijakan pajak karbon agar dampaknya dapat seminimal mungkin bagi perekonomian nasional dan memiliki kesiapan yang seefektif mungkin dalam realisasi.

Baca Juga: Menyiapkan Transformasi dan Implementasi Bisnis Hijau

Sebelumnya BKF menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan, dengan penurunan sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Dalam siaran pers APBN Kita pada 21 Oktober lalu, kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa BKF telah meningkatkan target penurunan emisi dengan kemampuan sendiri dari 29% tersebut menjadi sebesar 31,9% dan 68,1% sisanya dengan dukungan internasional. Kepala BKF mengungkapkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menangani perubahan iklim secara konsisten. Persiapan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target NDC serta perubahan iklim dapat ditangani secara konsisten. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan saat yang tepat diterapkannya pajak karbon, diharapkan implementasi kebijakan pajak karbon dapat berjalan dengan efektif serta dapat memenuhi target negara mencapai penurunan emisi dalam jangka menengah dan panjang.

Lanjut baca

Populer