Terhubung dengan kami

Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

3 Komen

1 Komentar

  1. Fathur

    5 Oktober 2016 di 11:41 am

    ulasan yang sangat lengkap, semoga semakin memasyarakatkan pajak untuk Indonesia lebih baik.

  2. Triharsa

    13 Januari 2017 di 1:46 pm

    “…Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya..”
    mohon bisa diberikan contoh perhitungannya agar mudah dipahami
    Terimakasih

  3. eddy yahya

    4 Mei 2017 di 4:02 pm

    kalo boleh tanya , koperasi kami adalah kop simpan pinjam, yang modal nya tidak ada dari luar , semua modal dari anggota, yg terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, lalu lintas transaksi adalah simpan pinjam.
    Pertanyaannya adalah :
    Apakah transaksi kami ini dianggap omzet secara keseluruhan (pokok pinjaman + jasa) atau jasa nya saja , tentu yg akan dikenakan PPh final 1% tadi.
    alasan kami disini bahwa jasa yg diperoleh oleh koperasi ini, yg merupakan pembagian SHU koperasi.
    Omzet kami pertahun nya rata 25 juta, dg jumlah anggota 150 orang.

    mohon penjelasannya.

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Opinion

Memaksimalkan Peran Strategis Konsultan Pajak

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis : Junius Ginting, S.S.T., M.B.A

 

Peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi demi melindungi kepentingan Wajib Pajak  dan memastikan jasa mereka tidak merugikan negara.

Dalam sistem perpajakan yang kompleks dan dinamis, konsultan pajak memiliki peran yang besar. Namun posisi konsultan pajak seakan-akan mengandung sebuah konflik kepentingan. Di satu sisi profesi ini membantu Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, di sisi lain, membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Apakah hal di atas merupakan kontradiksi? Lantas, bagaimana dengan lagu lama “membela yang membayar” atau membela klien yang mungkin masih melekat pada profesi tersebut? Artikel ini akan menganalisis lebih jauh peran ideal yang diharapkan dalam memosisikan konsultan pajak pada administrasi perpajakan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan konsultan pajak dalam suatu negara sangat vital dalam membantu dan menyadarkan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan pada sambutannya di acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada akhir Februari 2018 yang lalu menyatakan kerja sama dimaksud diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan WP. Kerja sama ini juga merupakan booster bagi peningkatan aktivitas profesi konsultan pajak. Berdasarkan data IKPI, saat ini konsultan pajak Indonesia ada berjumlah 4,500 yang masih sangat minim untuk menunjang performa DJP di Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 250 jiwa.

Betul bahwa peran profesi konsultan pajak kian strategis, tetapi peran dan kriteria konsultan pajak dalam rancangan undang-undang konsultan pajak perlu direvitalisasi. Ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan WP dan memastikan jasa tersebut tidak merugikan negara dengan praktik aggressive tax planning. Saat ini pengaturan konsultan pajak masih berpayung pada UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sistem perpajakan Jepang merupakan salah satu benchmark yang sangat tepat untuk diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ini berkat telah terbentuknya a friendship agreement antara Japan Federation Certified Public Tax Accountant Association (JFCPTAA) dengan KPI yang ditandatangani pada April 2017 silam yang didukung oleh DJP dan JICA.

Independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak.

Konsultan pajak Jepang

Konsultan Pajak di Jepang atau Certified Public Tax Accountant (CPTA) di Jepang berpedoman pada CPTA Act (Zeirishi Act) No. 9, Tahun 2015 yang merupakan undang-undang konsultan pajak di negeri sakura tersebut. Secara garis besar, tugasnya adalah menyediakan edukasi kepada WP, memberikan konsultasi pajak, membuat SPT, dan melakukan pekerjaan akunting. Jumlah CPTA sampai awal tahun 2018 berjumlah sekitar 77,000 yang berada di bawah JFCPTAA. Federasi ini berada di tingkat pusat dan membawahi 15 asosiasi CPTA yang tersebar di seluruh Jepang, serta masing-masing asosiasi tersebut juga memilliki cabang yang menyebar di daerahnya.

Keberadaan konsultan pajak di Jepang tidak terlepas dari sistem self-assessment yang mulai berlaku sejak tahun 1947 di Jepang. Pada tahun 1951 diterbitkan undang-undang konsultan pajak yang beberapa kali diubah terakhir di tahun 2015 dan berlaku hingga saat ini. Tidak tanggung-tanggung, CPTA Jepang langsung membidik usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai mitra strategisnya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan UKM sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka.

Poin pentingnya, CPTA di Jepang, sesuai amanah undang-undang, adalah pihak independen dan tetap menjaga netralitas profesinya. Dengan kata lain, CPTA tidak memihak WP maupun otoritas pajak. Bahkan, asosiasinya tidak mendapat subsidi dari pemerintah dan bersifat mandiri. Di dalam undang-undang konsultan pajak Jepang, setiap pelanggaran atas independensi konsultan pajak akan dikenai sanksi berat yang diberikan oleh JFCPTAA dan Menteri Keuangan. Di sinilah letak kerja sama yang sangat erat antara pemerintah dan konsultan pajak dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan. Inilah yang perlu difokuskan dalam pembahasan rancangan undang-undang konsultan pajak di Indonesia.

Berkaca dari Jepang, struktur koordinasi antara National Tax Agency (NTA) Jepang dengan JFCPTAA menerapkan implementasi secara berjenjang. NTA yang merupakan kantor pusat otoritas pajak Jepang berkoordinasi dengan JFCPTAA yang juga ada di pusat. Regional Taxation Bureau (kantor wilayah pajak Jepang) pun melakukan koordinasi dengan Asosiasi Konsultan Pajak yang berada di satu wilayah dengan Kanwil Pajak Jepang. Kantor pajak Jepang yang berada di bawah kantor wilayah juga melakukan koordinasi dengan kantor cabang asosiasi konsultan pajak. Koordinasi ini dilakukan pada level yang sama dan tidak lintas level.

Lebih lanjut, otoritas pajak Jepang pun melakukan pengawasan terhadap CPTA. Bahkan terdapat pegawai khusus di otoritas pajak, baik di pusat dan di wilayah, yang melakukan pengawasan terhadap CPTA. Terhadap tindakan indisipliner, diberikan sanksi berupa peringatan, penghentian pekerjaan akuntan pajak kurang dari 2 tahun, sampai larangan pekerjaan akuntan pajak.

Tidak berhenti di situ, dalam mewujudkan terlaksananya pemenuhan kewajiban WP secara baik dan benar, NTA memastikan operasional kerja CPTA berlangsung dengan tepat. Hal ini ditempuh dengan melakukan konferensi, korespondensi dan kerja sama dengan CPTA dan penerapan pengawasan kerja CPTA. NTA menyadari ketidakmampuan dalam menjalankan sistem perpajakan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama yang erat dengan CPTA. Dalam rangka mempererat hubungan, kedua mitra tersebut juga melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas CPTA. Tujuan diadakannya aktivitas tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan trust.

Seluruh rangkaian di atas bermuara pada dua kunci utama keberhasilan sistem konsultan pajak di Jepang yang dapat dijadikan sebagai input bagi Indonesia. Yang pertama adalah adanya undang-undang konsultan pajak yang akan menjamin dan memastikan CPTA sebagai pihak yang netral dan independen serta menjadikan CPTA sebagai profesi atau pekerjaan yang eksklusif. Selanjutnya adalah adanya kepercayaan masyarakat kepada CPTA yang menjunjung tinggi moral dan kedisiplinan serta kooperatif dengan otoritas pajak.

Sebagai penutup, independensi dan netralitas profesi konsultan pajak harus benar-benar dijunjung tinggi dalam rancangan undang-undang konsultan pajak yang sedang dibahas di parlemen saat ini. Sehingga konflik kepentingan yang dikhawatirkan di awal tidak akan menjadi sebuah kontradiksi. Lalu, pengawasan otoritas pajak terhadap konsultan pajak juga diperlukan secara berjenjang dengan mengedepankan prinsip kerjasama. Dengan demikian, kepatuhan pajak akan semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi penerimaan negara berkelanjutan.

Lanjutkan Membaca

Opinion

Perlakuan Pajak atas Transaksi “E-commerce”

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Internet dan e-commerce telah berkembang menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan. Dengan berbagai macam keunggulannya atas perdagangan konvensional, e-commerce menjadi suatu bentuk bisnis baru. Bagaimana perlakuan pajaknya?

Pasar belanja online di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya industri telepon seluler yang menawarkan smartphone dengan beragam fitur dan spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang semakin murah. Semakin baiknya kualitas jaringan internet di tanah air serta semakin luasnya cakupan layanan dari para operator penyedia jaringan turut menjadi alasan mengapa potensi bisnis di dunia maya ini sangat cerah.

Dari kacamata perpajakan, secara prinsip tidak ada perlakuan pajak yang berbeda antara bisnis e-commerce dan bisnis secara konvensional. Sebab, pada dasarnya usaha melalui e-commerce adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, di mana transaksi e-commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis e-commerce.

Wajib daftar

Bagi pengusaha maupun pelaku bisnis di bidang e-commerce yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak (WP), wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) PPh mengenai subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce diwajibkan untuk mencatat kegiatan operasionalnya dalam bentuk pencatatan atau pembukuan sehingga dapat diketahui besarnya peredaran usaha (omzet) dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak. Untuk pengusaha e-commerce orang pribadi, berhak atas pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak. Untuk WP Orang Pribadi berlaku tarif progresif mulai 5% sampai dengan 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Bagi WP Badan berlaku tarif tunggal sebesar 25% dari laba bersih usaha atau penghasilan kena pajaknya. Untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 5% dari tarif umum.

Perlakuan khusus PPh juga berlaku bagi pengusaha e-commerce baik orang pribadi maupun badan yang dalam satu tahun mempunyai omzet tidak melebihi jumlah Rp 4,8 miliar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, para pengusaha tersebut dikenakan PPh bersifat final dengan tarif pajak sebesar 1% yang dihitung dari omzet setiap bulan.

Empat model

Sementara itu, melalui surat edaran nomor SE-06/PJ/2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penegasan mengenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh
atas transaksi e-commerce. Selama ini dikenal empat model transaksi e-commerce, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa. Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan melalui situs yang disediakan yang ditujukan kepada pengguna iklan. Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat merchant menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Adapun Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs mereka.

Pemotongan/pemungutan

Lantas bagaimana perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas keempat model transaksi e-commerce di atas? Dalam transaksi keempat model e-commerce tersebut pemotongan pajak umumnya dilakukan terhadap pembayaran imbalan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; imbalan jasa perantara pembayaran atau fee transaksi; dan imbalan jasa lain apabila melibatkan pihak lain. Pajak yang terkait dalam hal ini adalah PPh Pasal 21, 23, 26 dan/atau PPh Pasal 4(2). Selain itu pembeli juga harus memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang tertentu yang dilakukan dari merchant atau penyelenggara online retail. Pemotongan/pemungutan PPh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pihak yang memotong/memungut pajak sudah ditunjuk oleh DJP sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.

Bagaimana dengan kewajiban PPN-nya? Sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku/kalender jumlah omzet dari penyerahan barang atau jasa kena pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar, pelaku e-commerce wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sebagai pengusaha kena pajak, kewajiban pengusaha ecommerce adalah memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan cara menerbitkan faktur pajak (e-faktur). Selain itu, yang bersangkutan juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang apabila terdapat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan.

Demikianlah, pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada objek pajak yang baru dalam bisnis e-commerce. Ketentuan perpajakan memberikan perlakuan yang sama antara pelaku usaha berbasis e-commerce dengan pelaku usaha secara biasa. Aspek keadilan dan pemerataan menjadi dasar bagi perlakuan pajak tersebut sehingga dapat memberikan keadilan perpajakan yang sama bagi semua jenis usaha.

***

Setelah terdaftar sebagai WP, pengusaha e-commerce wajib mencatat kegiatan operasionalnya sehingga dapat diketahui besarnya omzet dan keuntungan bersihnya sebagai dasar penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak.

Penentuan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak.- Tedy Iswahyudi

Lanjutkan Membaca

Opinion

Menentukan Kewajaran Biaya Bisnis

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pada umumnya Inspektur Pajak bisa menerima biaya-biaya perusahaan sebagai deductible cost selama dikeluarkan karena kebutuhan bisnis dari para Wajib Pajak. Biaya perusahaan ini tentunya mengurangi laba fiskal sehingga mengurangi pajak pendapatan perusahaan yang harus di bayar.

Pertanyaannya sekarang, apakah bisa biaya yang di keluarkan untuk keperluan bisnis, toh, dianggap bukan biaya bisnis sehingga bisa di coret dari laba fiskal?

Pertanyaan ini sangat perlu di bahas karena pemerintah juga telah menuntut kenaikan pendapatan pajak nasional. Untuk menjawabnya, ada sebuah yurisprudensi di Belanda yang bernama Cessna-Yurisprudensi pada tahun 1983 (ECLI:NL:HR:1983:AW8960). Yurisprudensi ini telah banyak dibahas di literatur dan universitas di Belanda dan sangat populer sebagai bahan ujian pajak di sekolah tinggi pajak.

Cessna adalah nama jenis kapal terbang capung. Pesawat ini digunakan oleh seorang dokter di Belanda dalam melaksanakan perjalan bisnis ke pasien, universitas dan konferensi. Pesawat ini dibukukan oleh sang dokter sebagai aset perusahaan. Bersamaan semua biaya dari penerbangan mengurangi laba fiskal.

Tentunya tugas Inspektur Pajak adalah mengkaji apakah biaya penerbangan yang dikeluarkan mempunyai karakter bisnis dari sang dokter. Inspektur Pajak memang tidak bisa duduk di kursi pengusaha dan kemudian menentukan sendiri transportasi apa yang layaknya digunakan seorang pengusaha. Di Belanda sendiri Inspektur Pajak tidak boleh menguji kebijakan bisnis pengusaha. Bahkan jika tindakan pengusaha di nilai sebagai tidak bertanggung jawab. Nuansa ini akan tetapi tunduk pada doktrin Cessna-Yurisprudensi.

Dalam jurisprudensi ini, Inspektur Pajak menolak sebagian biaya penerbangan pesawat sang dokter di laba fiskal. Inspektur Pajak kemudian membandingkan dengan biaya yang patut dikeluarkan jika sang dokter menggunakan pesawat penumpang umum biasa. Biaya yang patut ini kemudian di gunakan oleh Inspektur Pajak sebagai biaya perjalanan yang layak. Sang dokter kemudian menempuh jalur hukum.

Setelah melewati Pengadilan Negeri di Belanda, Pengadilan Tinggi Belanda menyatakan bahwa, secara umum, semua biaya yang berhubungan langsung dengan perusahaan dapat mengurangi laba fiskal. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa segala biaya bisnis yang dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi semua bisa di tempatkan sebagai biaya perusahaan. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, besarnya biaya tersebut harus proporsional dengan manfaat yang perusahaan dapatkan. Jika tidak terpenuhi tuntutan ini, maka hanya sebagian dari biaya tersebut bisa di terima yang di keluarkan jikalau pengusaha mengeluarkan biaya-biaya tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis.

Penggunaan pesawat Cessna, menurut Hakim Tinggi memang bisa berarti untuk kepentingan perusahaan, akan tetapi tidak proporsional dengan biaya perusahaan. Pesawat ini tidak bisa dianggap sebagai aset bisnis sehingga biaya pengeluaran juga di tolak oleh Hakim Tinggi. Sang dokter tidak putus asa dan kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad).

Hoge Raad ternyata juga membenarkan pandangan Pengadilan Tinggi bahwa pengeluaran biaya pada prinsipnya bisa dibebankan pada keuntungan jika biaya ini dikeluarkan dengan tujuan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Akan tetapi Hoge Raad menguji lebih ketat daripada Pengadilan Tinggi.

Hoge Raad berpendapat, “Biaya-biaya tidak bisa di terima sebagai deductibe cost, jika tidak ada pengusaha-pengusaha lain—yang berpikir bisnis secara wajar—yang bisa menerima (kelayakan) bahwa biaya-biaya yang dimaksud mempunyai tujuan-tujuan bisnis prinsip.”

Menurut saya Cessna-Yuriprudensi bisa menjadi bahan masukan yang berharga untuk Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dalam melaksanakan audit pajak pada perusahaan-perusahaan di mana pemilik memegang kendali seperti pengacara, dokter, artis maupun perusahaan-perusahaan lain.

Dalam menentukan apakah biaya-biaya dapat di terima dalam laba fiskal perlu di kaji apakah (1) biaya tersebut sangat berlebihan di mana tidak ada keselarasan dengan manfaat yang di dapat (2) dan pengusaha-pengusaha lain yang berpikir bisnis wajar tidak akan mengeluarkan biaya-biaya yang di maksud tersebut.

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News4 minggu lalu

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News1 bulan lalu

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News1 bulan lalu

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News2 bulan lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News2 bulan lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News3 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News8 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News9 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News10 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Advertisement Pajak-New01

Trending