Opinion

Aspek Perpajakan pada Koperasi

Diterbitkan

6 tahun lalu

pada

9 Mei 2015

Penulis:

Majalah Pajak

(Bagian 2, Selesai)

Pada tulisan terdahulu telah diuraikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, jenis penghasilan yang diterima oleh Koperasi sangat bergantung pada jenis usaha yang dilakukan. Di sana telah dijelaskan pula pelbagai kewajiban perpajakan yang melekat pada koperasi, seperti kewajiban umum dan kewajiban pemotongan. Tulisan kedua berikut ini membahas kewajiban memungut dan membayar sendiri PPh 1 %.

Kewajiban memungut

Pajak Penghasilan Pasal 22

Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,25% dari nilai bruto pembelian (tidak termasuk PPN) sehingga Koperasi hanya membayar nilai bersih setelah pemungutan. Pengurus Koperasi wajib menerbitkan bukti pemungutan dan melaporkannya ke dalam SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan kewajiban penyetorannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kegiatan pelaporan dan pembayaran ini hanya muncul apabila terjadi transaksi tersebut dalam suatu Masa Pajak. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat menimbulkan terbitnya Surat Tagihan Pajak sebesar Rp100.000,00 dan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai yang dipungut. Penegasan lebih jelas terhadap kewajiban ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

“Setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan. Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar.”

Meski terkesan berat dan ketat, sebetulnya meski belum wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, ada baiknya Koperasi mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Alasannya, hampir semua produk atas kegiatan usaha Koperasi adalah Barang/Jasa Kena Pajak (kecuali produk horltikultura). Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, Koperasi juga dipungut PPN oleh pihak lain (Pajak Masukan) sehingga dengan berstatus PKP, Koperasi dapat mengkreditkan Pajak Masukan. Harga jual tentunya akan lebih kompetitif.

Bila Koperasi belum berstatus PKP, maka tindakan yang dilakukan pengurus cenderung untuk membiayakan PPN Pajak Masukan yang dipungut pihak lain sehingga mengurangi Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun yang dapat dibagikan kepada anggota. Jadi berminat menjadi Pengusaha Kena Pajak?

Kewajiban membayar sendiri

Pajak Penghasilan 1 %

PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.

Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.

Kewajiban tersebut melekat sepanjang omzet dalam satu Tahun Pajak yang diperoleh Koperasi tidak melebih Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal berikutnya omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau satu Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak telah melebihi batas tersebut maka untuk Tahun Pajak berikutnya, Koperasi tidak lagi dikenakan kewajiban PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1% per bulan.

Di dalam Surat Edaran Direktur Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) hanya dilakukan apabila terdapat omzet/penyerahan pada bulan tersebut dan pembayaran dapat langsung disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank/Kantor Pos/ATM. Sepanjang bukti penyetoran yang diperoleh telah mendapat validasi yang sah dari kantor penerima maka tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tersebut. Lihat juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014.

Terhadap Koperasi yang termasuk dalam kriteria omzet tidak lebih dari Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ini, maka pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan akan menjadi pengganti pajak terutang di akhir tahun. Sehingga status SPT Tahunan PPh Badan pada Tahun Pajak tersebut menjadi Nihil (tidak ada lagi PPh Pasal 29 terutang) yang harus dihitung, Koperasi hanya cukup melampirkan catatan pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut.

Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.

Bagaimana jika suatu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2010 lalu vakum dari kegiatan usaha sejak akhir 2013 dan baru akan memulai kegiatan usahanya pada April 2014? Atau bagaimana bila Koperasi tersebut baru berdiri Juni 2014 dan baru menjalankan kegiatan usahanya pada Agustus 2014? Maka menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tata cara perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 mengikuti ketentuan umum yang berlaku yaitu dikenai PPh Pasal 25 Masa (Kredit Pajak) dan PPh Pasal 29 akhir tahun. Selanjutnya, jumlah pencapaian omzet pada Tahun Pajak 2015 menjadi penentu tata cara pengenaan kewajiban membayar sendiri Pajak Penghasilan.

Secara sederhana, PPh Masa Pasal 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya lalu dibagi 12. Asumsinya, besaran omzet pada Tahun Pajak berikutnya tidak akan jauh berbeda. Penyetoran PPh Masa Pasal 25 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penting untuk dipahami bagi para pengurus Koperasi bahwa Pajak Penghasilan Masa Pasal 25 hanya diwajibkan apabila Koperasi Anda memiliki omzet melebihi Rp 4,8 miliar (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan jangan terjebak pada anggapan bahwa terdapat pengenaan multi pajak penghasilan masa pada Koperasi, karena penentuan jenis pengenaannya tergantung pada batasan omzet.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.

Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.

Dalam hal omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengurus Koperasi benar-benar harus memperhitungkan berapa laba bersih (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) yang diperoleh untuk menjadi dasar menghitung PPh Pasal 29. Adapun tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku secara umum menurut Pasal 17 Ayat (1) atau Pasal 31E UU No 7/1983 sttd UU No 36/2008. Tentunya dengan tidak lupa memperhitungkan PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan Kredit Pajak yang diperoleh sepanjang Tahun Pajak tersebut. Dalam hal ini pengurus Koperasi juga harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh Pasal 29 yang masih Kurang Bayar, sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

Demikianlah, Koperasi tengah menjamur kini. Bila dikelola dengan manajemen SDM dan didukung permodalan yang kuat, Koperasi dapat menjadi alternatif tambahan sumber penghasilan yang bagus bagi pengurus maupun anggotanya. Meski begitu, tata kelola Koperasi menuntut kecermatan dari pengurusnya agar dapat bertahan dengan efisien.

Sekilas proses bisnis Koperasi memang sederhana, tapi jika kita telaah lebih mendalam, sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pajak. Ragam pajak yang timbul dari kegiatan Koperasi terbagi menjadi empat yaitu kewajiban umum (pendaftaran NPWP, PKP, dan menyelenggarakan pembukuan), kewajiban pemotongan (PPh 21, PPh 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)), kewajiban pemungutan (PPh 22, PPN), kewajiban membayar sendiri (PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 25, dan PPh 29). Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Penulis: Erikson Wijaya

Account Representative KPP Pratama Bangka

Opinion

Kementerian Investasi, Langkah Kuda Jokowi Mengerek Ekonomi

Diterbitkan

22 jam lalu

pada

13 April 2021

Penulis:

Ajib Hamdani

Jakarta, Majalahpajak.net – Melanjutkan langkah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Investasi. Langkah pemerintah ini menarik untuk dicermati.

Komitmen Presiden Jokowi ketika dilantik periode kedua ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi dan transformasi ekonomi.

Lahirnya Kementerian Investasi yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi, membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia. Dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law maka semakin lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.

Investasi, sebagai penopang lebih dari 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan.

Pada tahun 2020, target investasi Rp 817,2 triliun bisa tercapai sebesar 101,1 persen, yaitu sebesar Rp 826,3 triliun. Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbatasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia.

Dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar Rp 900 triliun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.

Kondisi pandemi yang membuat kontraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi suplai harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan.

Spirit deregulasi secara nyata diwujudkan dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law. Spirit debirokratisasi dan transformasi ekonomi, diwujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi. Ini adalah ‘langkah kuda’ Presiden Jokowi untuk terus mengerek ekonomi dalam negeri.

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Peningkatan “Plafond” KUR Pemerintah Untungkan UKM atau Konglomerasi?

Diterbitkan

6 hari lalu

pada

8 April 2021

Penulis:

Ajib Hamdani

Jakarta, Majalahpajak.net – Menarik mencermati arahan dan kebijakan Presiden Jokowi hari ini untuk menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari semula hanya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR ini didesain untuk usaha UKM yang secara financially feasible, tapi belum bankable.

UKM, sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008, dengan modal sampai dengan Rp 10 miliar atau memiliki omzet sampai dengan Rp 50 miliar, menopang lebih dari 60,8 persen PDB Indonesia.

Pemerintah sudah bagus memberikan komitmen dengan mengeluarkan regulasi dan insentif di sektor ini, karena sektor UKM inilah yang akan memberikan daya ungkit optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk kebijakan dalam bentuk KUR. Namun, menjadi pertanyaan lebih lanjut, ketika Pemerintah menaikkan plafond KUR dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, apakah kebijakan ini sudah tepat?

Dengan peningkatan plafond ini, perbankan justru cenderung akan memberikan kredit ulang kepada debitur atau kluster bisnis UKM yang sudah menjadi bagian konglomerasi dan ekosistem bisnis yang ada, alih-alih menambah debitur baru. Karena tingkat risiko yang lebih rendah, ketika perbankan kembali menggelontorkan dana kepada debitur eksisting.

Pemerintah seharusnya lebih mendorong agar perbankan melakukan ekstensifikasi debitur, sehingga program KUR ini bisa lebih banyak menjangkau para petani, peternak, nelayan, pedagang, dan para UKM yang baru.

Pola penjaminan kredit harus lebih banyak menjangkau masyarakat luas, penambahan debitur, pemberian kemudahan layanan ke ekosistem bisnis yang baru dan fokus dengan sektor produksi di daerah-daerah. Sehingga KUR bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak orang dan UKM baru yang sebelumnya belum tersentuh perbankan.

Kebijakan penambahan plafond KUR, akan lebih cenderung membuat perbankan melakukan intensifikasi atas debitur yang ada, bukan ekstensifikasi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong ekstensifikasi debitur KUR.

Program ini cukup baik dan positif untuk mendorong UKM, tapi cenderung kurang bijaksana. Karena akan lebih pro dengan konglomerasi dan ekosistem bisnis yang sudah ada, dibandingkan dengan pembentukan ekosistem dan debitur baru yang lebih membutuhkan akses KUR yang lebih luas.

Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI

Lanjut baca

Opinion

Utang: Antara Membantu dan Menghantu

Diterbitkan

2 minggu lalu

pada

2 April 2021

Penulis:

Bramantyo Djohanputro

Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM/Foto: Dok. Pribadi

Pertanyaan terkait utang berkali-kali muncul, baik melalui diskusi langsung maupun media sosial. Utang yang dimaksud adalah utang negara dan utang korporasi. Dari keduanya, yang lebih banyak mengundang diskusi tentu saja utang negara.

Sebagian besar pertanyaan lebih bernuansa kekhawatiran, bagaimana nasib ke depan kalau berutang. Sebagian bernuansa rasional, yaitu yang memang benar-benar ingin diskusi. Sebagian lagi bernada pesimis, yang pesimis agak susah diklasifikasikan. Terkadang mempertanyakan mengapa negara ini berutang terus, menumpuk utang yang tinggi. Tapi terkadang mempertanyakan ketidakmampuan menarik investasi asing, yang notabene bisa berupa ekuitas maupun pinjaman. Namun kalau urusan negara, tentunya pinjaman.

Lepas dari latar belakang dan motivasi pertanyaan tersebut, kita bisa melihat pinjaman secara objektif, manfaat, sekaligus hal-hal yang bisa membuat orang khawatir dengan adanya utang.

Utang itu bermanfaat karena bisa mendongkrak kinerja, pun sekaligus mengandung risiko, itu wajar. Ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi musti siap menanggung risiko, lalu apa risiko dari sebuah pinjaman?

Catatan mengenai risiko terkait pinjam-meminjam, risiko perlu dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau sisi penerima pinjaman, sisi yang berbeda memunculkan risiko yang berbeda. Pinjaman dari sisi pemberi pinjaman berisiko rendah. Sebaliknya, pinjaman dari sisi penerima pinjaman berisiko tinggi.

Kita fokus saja dari sisi penerima pinjaman, karena pertanyaan yang muncul selalu terkait dengan pemerintah Indonesia, dan korporat di Indonesia selaku penerima pinjaman.

Risiko pinjaman dari sisi peminjam adalah kewajiban pengembalian, baik pokok pinjaman maupun imbal hasil pinjaman, termasuk dalam bentuk bunga. Risiko itu semakin terasa saat kinerja penerima pinjaman tidak bagus, yang tidak mampu menghasilkan cashflow untuk memenuhi kewajiban. Pemberi pinjaman tidak mau tahu dari mana uangnya, yang penting harus bayar.

Untuk korporasi, tentu pendanaan dalam bentuk ekuitas sangat rendah risikonya dari sisi penerima dana. Kalau kondisi tidak baik, tidak laba, atau laba terlalu kecil, direksi dan komisaris bisa mengusulkan untuk tidak bagi dividen. Kalau RPUS setuju, bisa ketok palu putusan tidak ada dividen. Penerima dana ekuitas tidak ada kewajiban apa-apa. Paling-paling direksi dan komisaris diganti.

Jadi, kembali ke pinjaman, penerima pinjaman menanggung risiko yang tinggi. Baik penerima pinjaman tersebut adalah korporasi maupun pemerintah. Bagi perusahaan, dana pinjaman diputar untuk menghasilkan uang, cash generating, untuk memenuhi kewajiban.

Kalau yang utang pemerintah, penggunaan dana pinjaman bisa beragam. Bisa untuk kegiatan yang bersifat fully recovered cash generating activities, misalnya diteruskan ke BUMN untuk membuat jalan tol, atau untuk partially recovered cash generating seperti untuk perguruan tinggi negeri, atau untuk non cash generating activities seperti membuat jalan umum, pengerukan sungai, penanganan banjir, dan lainnya.

Kalau pinjaman digunakan untuk fully recovered cash generating activities maka jelas bahwa uang dihasilkan dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman. Lalu bagaimana dengan penggunaan dana untuk non cash generating activities?

Dasarnya adalah dengan fasilitas yang dibangun pemerintah, maka kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, dan sebagai akibatnya terjadi kenaikan penerimaan pajak oleh negara. Kenaikan pajak inilah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman.

Lalu erkait penggunaan dana untuk partially recovered cash generating activities, sebagian uang untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi pinjaman berasal dari kegiatan yang didanai tersebut dan sebagian lagi dari pajak.

Karena ada risiko tersebut, maka nafsu pinjam mesti dijaga. Terlalu banyak pinjaman bisa obesitas pinjaman, sewaktu-waktu ambruk. Ini berlaku untuk semua peminjam, baik individu, korporasi, sampai negara. Ada cara menghitungnya secara matematika keuangan. Untuk memudahkan, ada patokan umum yang bisa digunakan, rule of tumb.

Bisa menggunakan rasio antara utang terhadap PDB, dengan Indonesia di angka sekitar 38%, bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 41%, Filipina 42%, Malaysia 50%, dan Vietnam 61%. Negara-negara maju lebih besar lagi porsi utangnya terhadap PDB. Britania mencapai 87%, Amerika Serikat 107%, Jepang 239%. Data ini dikutip dari website Kementrian Keuangan (https://www.kemenkeu.go.id/menjawabutang).

Sekarang dari sisi manfaat, apa gunanya pinjaman? secara singkat pinjaman dapat berperan dalam mengungkit kinerja, leverage. Misalnya dengan pinjaman negara dapat menyalurkan pinjaman tersebut untuk membangun jalan tol dan bandara sehingga kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik, dan pinjaman dapat dibayar dari hasil jalan tol dan pelabuhan.

Dengan dana pinjaman, pemerintah dapat membangun waduk-waduk untuk pengairan pertanian maupun pembangkit listrik. Ujungnya sama, kegiatan ekonomi meningkat, GDP naik. Sebagian dari kenaikan GDP tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban. Sekali lagi, sebagian dari kenaikan GDP.

Jadi yang penting, selama kenaikan GDP lebih besar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman, maka pinjaman tersebut bermanfaat. Bila beban pinjaman terlalu besar sehingga melebihi hasil dari pinjaman, penambahan pinjaman perlu dihentikan. Bila perlu dikurangi.

Dengan demikian, pinjaman memberi manfaat dalam kehidupan penerima pinjaman karena semakin makmur, dan memberi manfaat bagi pemberi pinjaman karena mendapat bagian hasil dari dana yang dipinjamkan tersebut.

Oleh: Profesor Bramantyo Djohanputro – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Lanjut baca