Connect with us

Opinion

Aspek Internasional dalam Peningkatan Basis Pajak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan basis pemajakan. Bagaimana melakukannya?

Kondisi perekonomian global tahun 2020 belum pulih, yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi global yang rendah yaitu sekitar 3 persen. Kompleksitas kondisi perekonomian global dipicu antara lain oleh kondisi geopolitik global yang semakin tidak pasti (misalnya perang dagang Amerika dan China), tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi ke-4 pilar ekonomi dunia (Amerika, China, Uni Eropa, dan Jepang) serta belum stabilnya harga komoditas tambang, perkebunan, dan kehutanan. Belum pulihnya kondisi perekonomian global akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional di tahun 2020.

Penerimaan negara tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.642 Triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen dibandingkan dengan rencana tahun sebelumnya yaitu Rp 1.577 Triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,27 persen dengan realisasi penerimaan tahun 2019.

Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan basis pemajakan (tax base), yaitu menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yang sebelumnya belum terdaftar dan memperluas cakupan objek pajak. Selain itu, perluasan basis pemajakan akan mewujudkan keadilan dalam pemajakan.

Dari aspek internasional, perluasan basis pemajakan dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas monitoring dan pelayanan berupa kemudahan (simplicity) dan kepastian hukum (legal certainty). Selanjutnya dalam rangka melaksanakan monitoring dan pelayanan diperlukan regulasi dan data. Sehubungan dengan monitoring, telah diterbitkan sejumlah regulasi dengan tujuan untuk memerangi dan menangkal praktik perencanaan pajak yang agresif atau sering disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dapat menggerus basis pemajakan suatu yurisdiksi dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak (tax revenue forgone).

Regulasi yang sudah terbit terkait dengan pengkreditan pajak luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan persyaratan dalam pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri juga dimaksudkan untuk mengawasi kebenaran kredit pajak luar negeri baik substansi maupun jumlahnya.

Selanjutnya regulasi terkait dengan transfer pricing berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011, mengatur mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dan mendorong transparansi Wajib Pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa (related party transaction) dengan mewajibkan mereka menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing.

Selain itu, regulasi terkait dengan insentif P3B berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ/2018, selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan insentif P3B (treaty benefits) juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa insentif P3B dimanfaatkan oleh Wajib Pajak penerima penghasilan yang sebenarnya atau beneficial owner.

Regulasi terkait dengan Control Foreign Company (CFC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2019 bertujuan untuk mencegah praktik pengalihan laba (profit shifting) ke badan usaha di luar negeri yang tidak terdaftar di bursa dengan menerapkan deemed profit. Selanjutnya regulasi terkait dengan Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2019 bertujuan untuk menangkal praktik Thin Capitalization dengan menerapkan batasan rasio utang dan modal yaitu 4:1.

Regulasi terkait dengan Multilateral Instruments (MLI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah praktik treaty abuse maupun treaty shopping dengan menerapkan ketentuan anti avoidance rule yaitu Principle Purpose Test (PPT).

Sehubungan dengan monitoring, tersedia berbagai jenis data dan informasi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan perjanjian internasional yaitu tax treaty, tax information Exchange Agreement, Convention on Mutual Assistance in Tax Matters (MAC), Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) dan CbCR BCAA.

Berdasarkan perjanjian internasional, data dan informasi diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi (Exchange of Information) dan pelaksanaan BEPS Aksi 13 terkait dengan kewajiban penyelenggaraan dokumentasi transfer pricing yaitu Local File, Master File, dan Laporan Per Negara (Country by Country Report-CbCR).

Berdasarkan jenisnya, pertukaran informasi berupa pertukaran informasi secara otomatis (automatic), berdasarkan permintaan (on request), dan spontan (spontaneous). Data dan informasi tersebut digunakan untuk tujuan pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak misalnya menguji SPT PPh yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam rangka pemberian konseling atau penegakan hukum (law enforcement) yaitu pemeriksaan, penyidikan atau penagihan pajak.

Pada pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information by Request-EOIR), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi ownership, accounting dan banking. Pada pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain meliputi informasi rekening keuangan (yaitu identitas pemilik rekening, nomor rekening, lembaga keuangan, saldo akhir dan pendapatan), dan data pemotongan PPh (withholding income tax).

Pada pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Exchange of Information), data dan informasi yang dapat diperoleh antara lain data dan informasi mengenai regulasi dan Unilateral Advance Pricing Agreement (UAPA) dan konsumen barang atau produk ber-merek (branded goods) yang dibeli di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan aspek internasional terkait dengan pelayanan berupa pemberian kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan insentif P3B (treaty benefits) dan memberikan akses yang luas kepada Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak (dispute resolution) melalui jalur Mutual Agreement Procedure (MAP) selain keberatan dan banding (domestic remedies) dan memberikan kepastian hukum (legal certainty) kepada Wajib Pajak untuk mencegah timbulnya sengketa transfer pricing ke depan, atau sering disebut advance pricing agreement (APA).John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak

Opinion

Fungsi Pajak Saat Pandemi

Esra Junius Ginting

Diterbitkan

pada

Esra Junius Ginting Kepala KPP Pratama Kupang/Foto: Dok Pribadi

Peran pajak dalam roda pembangunan nasional dan pemerintahan tidak dapat terbantahkan. Di masa pandemi Covid-19, bagaimana peran itu dijalankan?

 

Tidak dapat disangkal bahwa pajak sangat menentukan keberlangsungan pembangunan nasional dan roda pemerintahan kita, mengingat sumber penerimaan negara pada APBN kita mayoritas ditopang oleh pajak. Dan memang itulah tujuan pajak, yakni untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan pembangunan nasional.

Lantas bagaimana peran pajak di masa pandemi Covid-19?

Gempuran dampak pandemi Covid-19 telah menyerang berbagai sendi kehidupan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya bidang kesehatan, pendidikan, sosial, efek pandemi juga merambah ke bidang ekonomi hingga pariwisata. Tidak hanya menghantam keras perekonomian luar negeri, imbas pandemi juga menghantam Indonesia.

Bencana nasional ini telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Menurunnya produktivitas menekan penawaran (supply) barang di masyarakat yang di saat bersamaan menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing. Pun di sisi permintaan (demand), mengingat ruang gerak masyarakat dibatasi yang menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi lesu. Lantas bagaimana dengan penerimaan pajak?

Baca Juga: Pajak Kini: Meredam Wabah, Menyalakan Asa

Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara, yakni fungsi budgetair (penerimaan negara) dan fungsi regulerend (alat mengatur kebijakan).

Fungsi “budgetair”

Fungsi budgetair adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak (WP) ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Sebagai contoh, saat sebelum pandemi tahun 2020 berdasarkan postur APBN 2020, rencana awal belanja pemerintah adalah Rp 2.540,4 triliun dan target penerimaan negara sebelum Covid-19 adalah Rp 1.760,9 triliun yang sebagian besar dari pajak.

Seiring perkembangan ekonomi terkini akibat pandemi, pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali merevisi target penerimaan pajak di akhir tahun 2020 hanya mencapai Rp 1.198,9 triliun, turun 4,6 persen perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 1.254,1 triliun. Dengan kata lain, dampak ekonomi virus korona ini menyebabkan lesunya penerimaan pajak.

Betul bahwa pajak sebagai fungsi budgetair sangat dibutuhkan untuk membiayai belanja negara di masa sulit ini, meskipun tidak dapat disangkal bahwa pajak pun menghadapi tantangan berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Fungsi “regulerend”

Fungsi regulerend merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Pandemi melemahkan berbagai sektor penting di Indonesia, baik sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, perindustrian maupun kesehatan. PSBB membuat gaya hidup masyarakat berubah 180 derajat, sehingga sektor yang sebelumnya menguntungkan justru merugi dan sebaliknya.

Baca Juga: Situasi Krisis dan Potensi Sengketa Pajak

Untuk menjaga agar pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak tidak terjerembab semakin dalam, pemerintah memberikan berbagai stimulus termasuk insentif pajak. Di sinilah pajak menjalankan fungsi regulerend-nya.

“Insentif pajak diharapkan akan mengurangi beban WP sehingga mereka mempunyai anggaran lebih untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan yang lebih mendesak”

Insentif fiskal

Tanggal 26 Februari 2020 pemerintah mengeluarkan insentif untuk mendukung sektor pariwisata. Mengapa insentif pariwisata? Pariwisata merupakan sektor yang sangat terpukul di Februari 2020 karena adanya larangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok pada pertengahan Februari. Maka dikucurkanlah dana yang digunakan untuk memberi diskon penerbangan untuk mendukung wisatawan domestik. Selain itu, diberikan pula pembebasan pajak hotel dan restoran untuk 10 daerah wisata selama 6 bulan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PMK 23/PMK.03/2020, PMK 44/PMK.03/2020, dan PMK 86/PMK.03/2020 secara bertahap sesuai dengan kondisi pandemi. Setelah ada kasus positif korona di Indonesia, pemerintah selanjutnya merilis stimulus jilid II yang berhubungan dengan pajak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) yang mengatur insentif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19. Insentif mencakup PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 yang diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Tanggal 27 April 2020, pemerintah memperluas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020. Selain memperluas sektor usaha penerima insentif pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas baru bagi pelaku UMKM.

Lalu, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020, pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020 dan memperluas insentif pajak.

Sederhananya, insentif pajak diharapkan akan mengurangi beban WP, sehingga mereka mempunyai anggaran lebih untuk keperluan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Insentif pajak juga memberikan kelonggaran kepada dunia bisnis (WP Badan) agar mereka tetap bertahan.

Melalui fungsi regulerend pajak, diharapkan roda ekonomi, pembangunan, dan kesehatan masyarakat akan tetap berjalan meskipun lamban. Tanpa pajak sebagai fungsi regulerend, masyarakat akan sulit menjalankan usaha atau pendapatan mereka akan sangat berkurang. Andai pemerintah tak memberi kelonggaran, WP tentu akan menanggung pajak terutang yang sama dengan sebelumnya padahal kini mereka dalam kesulitan. Itulah mengapa kebijakan perpajakan selama pandemi ini sangat membantu WP.

Baca Juga: Pajak Kini: Meredam Wabah, Menyalakan Asa

Indonesia sebagai negara yang memiliki sifat kegotongroyongan yang erat pasti mampu melewati pandemi Covid-19 ini dengan cepat. Melalui fungsi pajak budgetair dan regulerend, peran krusial pajak dalam roda pembangunan nasional dan pemerintah tidak dapat terbantahkan. Melalui pajak, masyarakat Indonesia pasti bisa melalui pandemi ini bersama.

Lanjut baca

Opinion

Membangun Kesadaran Pajak Lewat Citra Secarik Batik

Miftahudin Nur Ihsan

Diterbitkan

pada

Melalui batik, DJP telah mengenalkan pajak sekaligus menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM

Sebuah peribahasa mengatakan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Peribahasa ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap elemen negara harus bersatu dan bergotong-royong untuk membangun negara Indonesia. Salah satu wujud gotong-royong yang dapat dilakukan adalah dengan membayar pajak. Hal ini karena pajak merupakan sumber utama APBN untuk pembangunan Indonesia. Namun, saat ini budaya gotong-royong membayar pajak belum optimal. Sebab, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Sebagian bahkan belum menyadari bahwa pajak telah banyak berkontribusi bagi kehidupan mereka. Ini permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan agar semangat gotong-royong membangun Indonesia melalui kesadaran membayar pajak kian meningkat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut laman www.edukasi.pajak.go.id, inklusi kesadaran pajak merupakan sebuah program kerja sama antara DJP dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan, baik bagi peserta didik, guru, ataupun dosen. Melalui program inklusi kesadaran pajak, DJP berharap dapat mendidik generasi muda agar nantinya memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, seperti cinta tanah air, bela negara, dan kesadaran membayar pajak.

Saat ini Indonesia masih belum mampu menghimpun penerimaan pajak yang ideal. Dikutip dari laman www.pajak.go.id, pada tahun 2018 tax ratio Indonesia baru mencapai 11,5 persen. Artinya, pajak yang dikumpulkan oleh negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian nasional. Di sisi lain, pajak masih menjadi penopang terbesar anggaran pembangunan nasional. Pada tahun 2019, pajak menyumbang 82,5 persen dari total APBN. Apabila kesadaran pajak masyarakat meningkat, tentu tax ratio akan meningkat. Dengan demikian, sumbangsih pajak terhadap pembangunan Indonesia juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak merupakan aset besar Indonesia di masa mendatang.

Sosialisasi Melalui Visual

Program inklusi kesadaran pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh DJP. Meski demikian, DJP tetap memerlukan sebuah inovasi-inovasi untuk menyosialisasikan kesadaran pajak. Inovasi ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejenuhan masyarakat dengan metode-metode yang selama ini umum dilakukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan DJP adalah dengan melakukan sosialisasi kesadaran pajak melalui visual. Media visual merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyampaikan pesan. Seperti kata pepatah, “A picture is worth a thousand words”. Sebuah gambar dapat bernilai ribuan kata.

DJP telah mengambil langkah yang baik dengan membuat logo sadar pajak. Logo ini dapat menjadi sebuah brand tentang kesadaran pajak. Logo ini akan memudahkan masyarakat untuk mengingat tentang pentingnya kesadaran pajak.

Gambar 1. Logo Sadar Pajak (www.pajak.go.id)

 

Batik Sadar Pajak

Logo sadar pajak yang dibuat oleh DJP sangat estetik. Untuk mendekatkan pajak dengan masyarakat, penulis yang kebetulan adalah salah satu pengusaha batik asal Kota Yogyakarta, pada tahun 2018 mencoba mengaplikasikan logo tersebut dalam secarik batik. Batik ini merupakan inisiasi antara Penulis dengan Sanityas Jukti Prawatyani yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY.

 

Gambar 2. Batik Sadar Pajak (Edisi 1)

Batik ini merupakan bukti dari kegigihan pegawai pajak dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat. Penulis tergerak untuk ikut membantu sosialisasi kesadaran pajak setelah beberapa kali mendengarkan paparan Sanityas tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa ternyata pajak telah memberikan kontribusi besar, mulai dari beasiswa sekolah hingga fasilitas kesehatan yang telah diterima penulis. Akhirnya batik ini berhasil menarik minat pegawai pajak. Daya tarik tersebut juga tidak terlepas dari makna filosofis yang terkandung dalam desain batik sadar pajak. Desain ini mengombinasikan motif klasik kawung dengan logo sadar pajak.

Logo sadar pajak menggambarkan semangat yang tinggi dari DJP untuk menanamkan kesadaran pajak. Motif kawung dipilih untuk menggambarkan kebijaksanaan. Dalam hal ini, artinya harapan agar masyarakat Indonesia dapat bersikap bijaksana dengan bersedia menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Selain itu, empat bulatan dalam motif kawung dengan pusat di tengah menunjukkan struktur semesta (kosmologi). Bentuk menyilang di tengahnya merupakan gambaran pusat energi alam semesta. Dalam konteks ini berarti ketika seluruh masyarakat Indonesia sadar dan bersedia membayar pajak, maka akan ada energi luar biasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekuatan Visualisasi

Sebuah penelitian dalam buku Visual Storytelling A Brief Practical Guide menunjukkan bahwa seseorang lebih cepat dan mudah menangkap informasi dalam bentuk visual. Sekitar tahun 1960-an, Profesor Albert Mehrabian dari University of California melakukan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 persen makna dari pesan ditangkap melalui kata-kata (verbal) dan 38 persen makna dari pesan ditangkap melalui vokal. Sedangkan 55 persen atau yang paling besar makna dari pesan ditangkap melalui visual.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cheryl L. Grady dan tim yang juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemrosesan pesan yang dibawa oleh gambar dan kata-kata dalam memori. Gambar melibatkan banyak representasi dan asosiasi dengan pengetahuan lain, sehingga manusia akan lebih mudah mengingat pesan yang disampaikan oleh gambar daripada kata-kata.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menggunakan visual akan memberikan kekuatan penyampaian pesan yang baik. Pada kasus batik sadar pajak, batik pajak edisi 1 dengan desain filosofis akan memberikan semangat lebih bagi para pegawai DJP dengan adanya kebanggaan bahwa mereka membantu pembangunan negara dengan cara mengajak masyarakat membayar pajak. Sementara batik pajak edisi 2 dengan tema manfaat pajak lebih menggambarkan secara jelas manfaat dari pajak. Dengan gambar yang lebih jelas disertai keterangan makna batik, diharapkan Wajib Pajak yang melihat atau memakainya akan selalu teringat bahwa pajak memiliki manfaat di segala bidang. Dengan demikian, akan timbul kebanggaan dan kerelaan untuk membayar pajak karena Wajib Pajak akan merasa dirinya ikut serta dalam pembangunan Indonesia.

Sarana Sosialisasi Manfaat Pajak

Batik sadar pajak memang memiliki makna filosofis yang mendalam, akan tetapi batik ini hanya beredar di lingkungan pegawai DJP. Batik ini belum dapat mengomunikasikan pesan pada masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi batik sadar pajak dengan desain berbeda untuk dapat membantu sosialisasi manfaat pajak. Salah satu contohnya adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Batik Sadar Pajak (Edisi 2/ Manfaat Pajak)

Batik ini memberikan gambaran manfaat pajak di Indonesia, meliputi untuk pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan sosial, fasilitas umum, pariwisata, keagamaan, keamanan, pertahanan, transfer daerah, lingkungan hidup, dan dana desa. Batik ini menggunakan konsep motif klasik sekar jagad yang menggambarkan keindahan dan kejayaan Indonesia setelah masyarakatnya sejahtera karena meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak. Dengan batik ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dengan demikian kesadaran membayar pajak yang dimiliki masyarakat semakin tinggi.

DJP juga dapat menggunakan batik untuk sosialisasi dengan cara menyediakan batik sadar pajak sebagai suvenir kegiatan DJP dan membuat seragam dengan batik bertema kesadaran pajak. Selain itu, batik ini juga dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi misalnya dengan menjelaskan manfaat dari pajak melalui motif batik. Bahkan DJP dapat menyosialisasikan kesadaran pajak dengan kegiatan membatik bersama-sama dengan selembar kain kecil bermotif sadar pajak.

Batik memiliki keunggulan sebagai media pendukung sosialisasi kesadaran pajak, di antaranya karena batik dapat diterima semua kalangan. Batik merupakan budaya asli Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Saat ini batik telah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Selain dapat diterima oleh semua kalangan di Indonesia, batik juga dapat digunakan baik ketika acara formal ataupun nonformal.

Selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi program. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi yang dilakukan DJP dapat menjadi terobosan baru yang akan menarik perhatian banyak kalangan. Hal ini karena selama ini belum ada instansi yang menggunakan batik sebagai media sosialisasi. Terobosan ini tentunya akan berdampak positif, khususnya untuk target anak muda yang biasanya menyukai hal-hal yang baru. Desain batik dapat dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat diterima semua usia.

Selain itu, melalui batik DJP telah menunjukkan komitmennya untuk kemajuan UMKM. Selama ini DJP terus melakukan perbaikan, baik dalam hal program ataupun pelayanan. Namun, di kalangan masyarakat khususnya UMKM, sebagian besar masih dianggap DJP adalah institusi yang menakutkan. Oleh karena itu, DJP harus lebih merangkul para pelaku UMKM. Dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di daerah untuk membuat batik sadar pajak, berarti DJP secara langsung telah ikut berkontribusi dalam kemajuan usaha UMKM.

Keunggulan lainnya, batik menjadi alat branding bagi instansi yang mencintai produk lokal. Penggunaan batik sebagai media sosialisasi akan menciptakan brand bahwa DJP mencintai produk-produk lokal. Hal semacam ini akan membuat masyarakat semakin peduli dengan DJP dan tentu saja akan berdampak positif terhadap citra DJP yang semakin baik.

Kesadaran Pajak, Aset Masa Depan

Penggunaan batik sadar pajak sebagai salah satu media sosialisasi akan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran pajak masyarakat, khususnya para generasi muda, akan memberikan dampak positif untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang. Sebab, generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Apabila mereka telah memiliki kesadaran pajak sejak dini, mereka akan secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk pajak. Bahkan mereka akan mengajak teman-temannya untuk ikut serta membangun Indonesia melalui pajak. Dengan adanya generasi-generasi seperti ini, kemungkinan di masa depan tidak perlu lagi ada tagline “Orang Bijak Taat Pajak” ataupun “Bangga Bayar Pajak”. Hal ini karena masyarakat sudah merasa bahwa pajak merupakan suatu kebutuhan, layaknya makan dan minum. Masyarakat akan secara sukarela bersama-sama mendukung pembangunan Indonesia dengan membayar pajak. Dengan demikian, pendapatan pajak pasti akan meningkat, sehingga pembangunan Indonesia dapat lebih optimal.

 

*) Miftahudin Nur Ihsan, S.Pd/Penerima Penghargaan Edutax DJP RI 2019 “Pencipta Batik Sadar Pajak”

 

Lanjut baca

Opinion

Pelayanan Dongkrak Kepatuhan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau memerlukan terobosan teknologi yang bersifat “stakeholder-oriented”.

Perkembangan teknologi memberikan bombardir perubahan yang sangat kejam bila tidak ada capability and strategy adjustment dari setiap organisasi termasuk kantor pajak. Untuk menjalankan tugas sebagai administrator pajak, kantor pajak pun harus terus berbenah diri dengan melakukan transformasi dalam fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artikel ini akan difokuskan kepada fungsi pelayanan serta perannya dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Sebuah tantangan bagi kantor pajak dalam menghadirkan pelayanan pajak yang berorientasi pada kebutuhan customers atau Wajib Pajak (WP). Bagaimana menghadirkan kualitas pelayanan yang seragam kepada WP yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. WP Indonesia berada di pulau-pulau yang mau tidak mau memerlukan intervensi teknologi dalam pemberian kualitas pelayanan seragam.

Kantor pajak dituntut untuk berinovasi dengan memaksimalkan teknologi dalam pelayanan pajak. Menurut Matthijs Alink (2015), cost compliance harus ditekan sekecil mungkin dengan pelayanan yang berbasis taxpayers’ oriented. Sebagai contoh, WP di Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah geografis berpulau-pulau merupakan tantangan tersendiri bagi administrator pajak. Kepatuhan sukarela WP sangat dibutuhkan. Mengapa pelayanan pajak menjadi keharusan?

Kewajiban WP dalam lingkup administrasi perpajakan diklasifikasikan ke dalam empat area. Pertama, bagaimana agar masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, dapat melakukan pendaftaran sendiri. Kedua, WP dapat menghitung pajak sebenar-benarnya. Ketiga, WP melakukan pembayaran pajak dengan tepat dan di waktu yang tepat. Dan terakhir, WP melaporkan pajaknya tepat waktu. Sederhananya adalah bagaimana kantor pajak mampu menghadirkan pelayanan yang mendukung WP melakukan kewajiban perpajakannnya.

Kantor pajak mengemban tugas yang jauh dari mudah, yaitu menghimpun sekitar 80 persen penerimaan negara. Bahkan di jangka menengah, institusi ini diharapkan mampu mencapai rasio pajak 15 persen. Tugas ini dihadapkan dengan fakta bahwa rasio pajak Indonesia masih bertengger di angka 10 sampai 11 persen di dekade terakhir (Economy Outlook, 2019). Tingkat kepatuhan formal WP memang naik tetapi belum cukup menggembirakan, sehingga disinyalir bahwa salah satu penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak pada delapan tahun terakhir adalah konsekuensi dari tingkat kepatuhan WP Indonesia yang masih jauh dari optimal.

Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) menyatakan bahwa untuk mencapai penerimaan pajak yang tinggi maka diperlukan tax compliance yang tinggi. Tax compliance yang tinggi harus dilihat dari dua sisi yaitu solid, simple, and fraud-proof legislation dan administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak, adequate supervision/enforcement, serta efficient processes.

Merespons hal tersebut, pelayanan pajak sebagai day-to-day interface dengan WP, memegang peran penting dalam meningkatkan tax compliance. Kondisi Indonesia yang berpulau-pulau membuat cost of compliance tinggi jika WP harus melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan mendatangi kantor pajak. Maka, inovasi pelayanan berbasis teknologi tidak dapat ditunda. Ini bermuara pada pertanyaan bagaimana teknologi mendorong WP patuh dan meningkatkan kualitas pelayanan?

Urgensi teknologi

Jargon reformasi Netherlands Taxes and Customs Administration (NTCA) “We can’t make it more pleasant, but we can make it easier and less costly” merupakan sebuah semangat yang mengedepankan pelayanan pajak yang perlu ditiru. Kantor pajak perlu secara kontinu memaksimalkan peran teknologi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada WP. Komitmen pelayanan tersebut mendorong administrasi perpajakan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Saat ini kantor pajak juga tengah fokus pada pengembangan sistem informasi yang salah satunya memiliki modul pelayanan pajak. Dengan semangat DGT goes digital, kantor pajak pun sedang berbenah diri dengan menghadirkan 3Cs (Click, Call, and Counter). Intinya adalah bagaimana sistem informasi pajak dapat membuat WP memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan lebih murah. Pelayanan yang bersifat physical presence seperti saat ini akan menjadi last option. Kehadiran intervensi teknologi diharapkan akan menghadirkan pelayanan berkualitas dan seragam di seluruh Indonesia.

Kewajiban dasar WP biasa dikenal dengan daftar, hitung, bayar, dan lapor yang dilakukan secara mandiri karena sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment. Berdasarkan OECD (2004), WP dapat dikategorikan memiliki voluntarily compliance apabila mendaftar dengan benar, melapor tepat waktu, melaporkan dengan lengkap dan benar, serta membayar pajak secara penuh dan tepat waktu. Dengan kata lain, kesalahan yang tidak disengaja sekalipun serta penghindaran pajak tergolong ke dalam kategori non-compliance.

Yang menarik dari NTCA adalah pengembangan digitalisasi layanan perpajakan fokus kepada bagaimana WP dapat melakukan kewajiban dengan lebih mudah dan lebih murah, bukan lebih menyenangkan atau lebih ramah. Institusi perpajakan Belanda tersebut tidak menempatkan “hiasan warna” sebagai fokus dalam membangun reputasi organisasi. Branding institusi bergerak jauh melampaui elemen grafik, website, seragam, logo ataupun sosial media. NTCA melibatkan semua hal dari keseluruhan elemen stakeholders experience terkait administrasi perpajakan. Atau singkatnya, branding is the way stakeholders perceive the organisation.

Indonesia yang berpulau-pulau disadari memerlukan terobosan teknologi yang bersifat stakeholder-oriented. Cost of compliance yang tinggi tidak dapat dihindarkan apabila tidak ada intervensi teknologi di dalamnya. Hal inilah yang menjadi fokus kantor pajak dalam memberikan layanan kepada stakeholder, terutama WP. Administrator pajak perlu mempromosikan bahwa warga negara dan bisnis wajib melaksanakan kewajiban perpajakan mereka karena administrasi pajak telah dan akan terus memberikan pelayanan pajak yang sesuai kebutuhan WP.

Peningkatan kapabilitas kantor pajak untuk peningkatan mutu pelayanan akan mempertajam taring strategi institusi. Maka mempermudah WP—dengan teknologi—dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus menjadi prioritas. Peningkatan kepatuhan pajak perlu digiatkan dengan mengedepankan pelayanan pajak yang lebih mudah dan lebih murah. Kepatuhan pajak adalah trigger dan penerimaan pajak adalah konsekuensinya.-Esra Junius Ginting

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer