Connect with us

TAX RESEARCH

Arah Kebijakan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

 

Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si, M.Int.Tax, Ketua Umum IKPI, Managing Partner CITASCO

 

Kebijakan pemajakan yang mengarah pada pengenaan PPh dengan ketentuan umum Pasal 17 UU PPh ini patut disambut, bahkan jika perlu dapat diterapkan lebih awal.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Sebagaimana diketahui, penghasilan dari usaha jasa konstruksi saat ini dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif tersendiri dan bersifat final. PPh bersifat final (lazim disebut PPh final) berarti setelah pengenaan PPh, maka penghasilan terkait tidak perlu digabungkan lagi dengan jenis penghasilan lain yang dikenai PPh dengan tarif umum berdasarkan UU PPh. Kewajibannya dianggap telah selesai dan final.

Sementara itu, dasar pengenaan PPh Final adalah penghasilan bruto, yaitu keseluruhan pembayaran yang diterima oleh pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) dari pihak penerima jasa konstruksi (pemilik proyek), dalam hal ini total nilai kontrak konstruksi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena PPh final dihitung dari penghasilan bruto, maka pengenaan PPh tidak tergantung pada berapa jumlah perolehan laba bersih dari suatu proyek konstruksi yang sesungguhnya. Bahkan dalam keadaan merugi, pelaku usaha jasa konstruksi tetap dikenai PPh final yang mekanisme pelunasannya melalui pemotongan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran tagihan, atau pihak kontraktor melakukan penyetoran sendiri dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pihak yang diwajibkan sebagai pemotong pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

Landasan hukum pengaturan atas pengenaan PPh Final adalah Pasal 4 Ayat (2) UU PPh yang mendelegasikan pengaturan pengenaan PPh Final atas jenis-jenis penghasilan tertentu kepada peraturan pemerintah (PP). Dalam penjelasan umum PP No. 51 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang bersifat final adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak (WP) maupun Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan PP No. 9 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas PP No. 51 Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam konsideransnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif. Konsiderans PP tersebut sama sekali tidak menyinggung asas keadilan.

PPh Jasa Konstruksi

Pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang bersifat final pertama kali diterapkan sejak terbitnya PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan yang berlaku mulai 1 Januari 1997.

Baca Juga: Soal Minat dan Keberanian

PP ini kemudian dicabut dengan PP Nomor 140 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. PP ini masih mengenakan PPh final terhadap WP pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000, sedangkan terhadap WP pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi menengah dan besar dikenakan PPh dengan tarif umum yang progresif sesuai UU PPh dan tidak bersifat final.

Selanjutnya PP No. 140 Tahun 2000 dicabut lagi dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak 1 Januari 2008 yang kemudian diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 yang berlaku surut 1 Agustus 2008. Dengan PP ini, tanpa kecuali, semua penghasilan dari usaha jasa konstruksi kembali dikenai PPh bersifat final yang dengan tarif tersendiri.

Terakhir, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak 21 Februari 2022, yang mengatur perubahan tarif PPh Final menjadi sebagai berikut:

  1. 1,75 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  2. 4 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  3. 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  4. 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
  5. 4 persen untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
  6. 3,5 persen untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
  7. 6 persen untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Arah kebijakan

PP atas PPh dari usaha jasa konstruksi yang berubah-ubah sepanjang beberapa periode seolah menunjukkan pemerintah belum menemukan kebijakan paling tepat. Namun, Pasal 10D dari PP No. 9 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat final akan dievaluasi setelah 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak PP tersebut diundangkan. Nantinya, berdasarkan evaluasi ini, penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dapat dikenai PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, pasal tersebut menyiratkan bahwa arah kebijakan ke depan atas PPh dari usaha jasa konstruksi adalah meninggalkan era pengenaan PPh final yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan menuju penerapan tarif umum PPh.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Kebijakan pemajakan yang mengarah pada pengenaan PPh dengan ketentuan umum Pasal 17 UU PPh ini patut disambut, bahkan jika perlu dapat diterapkan lebih awal. Secara universal, pengenaan PPh final dipandang tidak adil karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Menurut John Stuart Mill (1930) prinsip daya pikul atau kemampuan membayar pajak (ability to pay principle) adalah formulasi keadilan yang lebih konkret dan mudah diterapkan. Pemajakan adil bila semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Prinsip ini dikenal dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1989).

Penghasilan di sini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Karena PPh dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Besar kecilnya PPh seyogianya didasarkan pada jumlah penghasilan neto, bukan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat penghasilan bruto tersebut.

Pengaturan tarif tersendiri dan bersifat final berbasis penghasilan bruto terhadap penghasilan jasa konstruksi serta jenis-jenis penghasilan lainnya seperti real estate dan persewaan property yang berbeda dengan tarif umum adalah merupakan penyimpangan dari asas equality yang dikemukakan oleh Adam Smith atau prinsip non-diskriminasi dalam hukum (Santoso Brotodihardjo, 1982). Ini merupakan pembeda-bedaan atau diskriminasi terhadap jenis atau sumber penghasilan tertentu untuk kepentingan pemajakan. Padahal, prinsip keadilan adalah “apa pun jenis penghasilan, cara memajakinya sama.”

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

TAX RESEARCH

Menjaga Asa Pajak dari Sektor Tambang

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio Group

 

Pajak sektor tambang tumbuh signifikan, tapi masih perlu ditingkatkan. Syaratnya, pemerintah harus menangkap momentum pertumbuhan positif sektor ini dengan tepat.

 

Majalahpajak.net – Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor pertambangan di Indonesia. Saat ini, ada dua rezim penerimaan negara dari sektor pertambangan batu bara, yaitu rezim izin yang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan rezim kontrak dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mengacu kepada ketentuan dalam kontrak hingga berakhir.

Sesuai Pasal 169A UU Nomor 3 Tahun 2020, rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Untuk memenuhi upaya tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara yang ditetapkan pada 11 April 2022.

PP punya dua bagian penting. Pertama, PP ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban PPh bagi para pelaku pengusahaan pertambangan. Kedua, pengaturan kembali penerimaan pajak dan PNBP bagi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Sedangkan untuk mendorong pemanfaatan produksi batu bara bagi industri di dalam negeri, PP ini mengatur, antara lain, tarif tunggal yang lebih rendah (14 persen) bagi produksi batu bara untuk penjualan dalam negeri. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan pelaku usaha, sehingga akan menjadi fondasi terwujudnya keberlanjutan pendapatan untuk mendukung konsolidasi fiskal ke depan.

Kepastian hukum

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan kepastian hukum bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan PNBP. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur kewajiban perpajakan dan PNBP yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat izinnya diterbitkan (nailed down) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (prevailing law).

Di dalam PP, diperjelas bahwa kewajiban pajak dan PNBP yang mengikuti ketentuan nailed down adalah iuran tetap, PNBP produksi batubara, PPh Badan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PNBP di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan PNBP berupa bagian Pemerintah Pusat sebesar 6 persen serta penerimaan daerah lainnya berupa bagian Pemerintah Daerah sebesar 4 persen dari keuntungan bersih. Sedangkan kewajiban pajak dan PNBP yang mengikuti prevailing law adalah PNBP lainnya selain yang sudah disebutkan di atas, pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Karbon, Bea Meterai, Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga: Penambangan Hijau dan ‘Restu Sosial

Selain memberi kepastian dan kesesuaian dengan rezim, PP ini diharapkan mampu menangkap momentum pertumbuhan positif sektor pertambangan batu bara saat ini. Hal ini terutama karena sektor ini mampu tumbuh positif sebesar 6,6 persen (yoy) di tahun 2021, lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional. PP ini menjadi relevan dalam memanfaatkan momentum peningkatan kontribusi sektor pertambangan batu bara terhadap perekonomian melalui APBN.

Tumbuh

Pajak pertambangan yang kini telah mengikuti perlakuan pajak korporasi secara umum juga akan dikenakan pada tiap tahapan industri pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, hingga reklamasi. Dalam penerapannya, tahapan dan aspek industri pertambangan serta pajak yang berlaku di setiap tahapannya adalah penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, ekploitasi, dan reklamasi. Untuk setiap tahapan di atas terdapat implikasi Pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi dan bukan pegawai atas upah yang mereka terima.

Tak dapat dipungkiri, sektor tambang sedang membaik dan mengalami pertumbuhan penerimaan paling tinggi hingga Agustus 2022. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari–Agustus dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, dan adanya dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Untuk penerimaan sektoral, seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta bauran kebijakan, antara lain phasing-out insentif fiskal, pelaksanaan UU HPP, dan kompensasi bahan bakar minyak.

Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan 29,7 persen (tumbuh 49,4 persen), perdagangan 23,7 persen (tumbuh 66,3 persen), jasa keuangan dan asuransi 10,9 persen (tumbuh 15,2 persen), pertambangan 8,9 persen (tumbuh 233,8 persen), dan sektor konstruksi dan real estate 4,1 persen tumbuh (10 persen).

Terlihatlah, dari sisi sektor usaha, pertumbuhan penerimaan pajak paling tinggi dialami oleh sektor pertambangan—meroket hingga 233,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh subsektor pertambangan batu bara dan lignit, disusul oleh pertambangan bijih logam.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa penerimaan pajak dari pertambangan batu bara dan lignit pada Januari—Agustus 2022 mencapai Rp 53,63 triliun, setara dengan 57,8 persen dari penerimaan sektoral. Kinerja itu tumbuh 321,1 persen secara tahunan, melejit dari capaian pertumbuhan Januari—Agustus 2021 di angka 12,1 persen. Sedangkan subsektor pertambangan bijih logam mencatatkan penerimaan pajak Rp 24,28 triliun atau berkontribusi 26,2 persen. Capaian itu tumbuh hingga 387,9 persen secara tahunan, meskipun melambat dari capaian pertumbuhan Januari–Agustus 2021 di angka 422,1 persen.

Penerimaan sektor tambang hanya 8,9 persen, namun kembali lagi bahwa penerimaan sektor tambang merupakan yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya dan ia terus tumbuh jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Pemerintah Jangan Tunduk pada Kepentingan Pengusaha

Perlu dorongan

Penerimaan dari sektor tambang masih dapat ditingkatkan 10–15 persen, bergantung pada harga dunia. Namun, ini perlu diimbangi dengan insentif pajak yang baik, mengingat investasi yang mereka lakukan juga cukup besar.

Lebih lanjut, jika tujuannya adalah mengurangi konsumsi atas barang mentah tambang, maka ada baiknya untuk memberikan insentif pajak untuk industri yang menghasilkan barang alternatif bagi barang mentah tambang tersebut, misalnya pemberian insentif kepada industri yang menghasilkan energi terbarukan maupun industri mobil listrik.

Diperlukan dorongan kepada pelaku industri tambang agar alih-alih terus menggali sumber daya alam, mereka lebih mengoptimalkan industri turunannya yang lebih bernilai ekonomis dan berdampak panjang dan positif bagi lingkungan.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Membangun “Tax Assurance” Perusahaan

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. MUC Consulting

Untuk membangun “tax assurance” yang optimal, suatu perusahaan harus memerhatikan setidaknya tiga faktor, plus pengendalian internal.

 

Majalahpajak.net – Tax assurance sangatlah dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena ia dapat meminimalkan risiko terjadinya sanksi perpajakan ke depannya. Secara tidak langsung, tax assurance dapat menjamin berjalan baiknya tax planning dan tax management yang dilakukan perusahaan.

Dalam perspektif sempit, tax assurance dapat dipandang sebagai jaminan atas posisi pajak dalam rekening komersial, sehingga pengguna rekening tersebut lebih percaya terhadap kebenarannya. Selain itu, Ronald Russo dalam bukunya Tax Assurance (2015) menjelaskan, lebih dari sekadar sebagai penjamin fungsi pajak sudah dilakukan dengan tepat, tax assurance juga berkaitan erat dengan manajemen risiko pajak, pengendalian internal, pengendalian manajemen, tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, hubungan dengan media, hubungan dengan otoritas pajak, sisi etika perpajakan dan audit.

Melihat hal tersebut, tax assurance dapat diartikan sebagai suatu jaminan atau upaya bahwa fungsi perpajakan yang dilakukan dalam suatu perusahaan telah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor pendukung

Untuk mendukung terciptanya tax assurance yang optimal dalam suatu perusahaan, setidaknya ada tiga faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait pemahaman peraturan perpajakan. Walaupun pemerintah sudah maksimal dalam mengupayakan pemberian informasi perpajakan, ada saja ketimpangan background dan tingkat pendidikan di setiap daerah, sehingga penyerapan informasinya pun tidak sama. Alhasil, sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi dari pemahaman perpajakan.

Kedua, pemerataan sosialisasi. Sebagai gambaran, sosialisasi di kota besar dan daerah sangat jauh berbeda. Hal itu menjadi tantangan tersendiri apalagi dengan keadaan geografis Indonesia terdiri dari kepulauan yang secara tidak langsung memengaruhi pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan. Maka, sudah seharusnya sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

Ketiga, yang tak kalah penting adalah trust atau kepercayaan WP terhadap otoritas pajak, dan sebaliknya. Otoritas pajak harus membangun citra yang positif bahwa mereka bisa dipercaya oleh WP. Terlebih, saat ini media yang digunakan otoritas pajak sudah makin banyak, mekanisme yang dilakukan juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin banyak mengisi posisi di dunia usaha. Maka, otoritas pajak harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan kepada WP. Di sisi lain, WP juga diharapkan dapat terus menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Internal control”

Hal tak kalah penting yang perlu diperhatikan WP dalam membangun tax assurance yang baik bagi perusahaan adalah adanya internal control. WP sendiri harus memastikan bahwa perusahaan mereka sudah dalam koridor yang sesuai aturan. Dan ini bisa dilakukan melalui internal control. Misalnya, dengan meneliti apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pembukuan sudah dilakukan dengan baik, dan sebagainya.

Bicara pajak tentu bukan hanya terkait pajaknya saja karena keseluruhan proses aktivitas di dalamnya pun sangat penting. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan, kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Namun, ada aspek legal yang bermasalah, sehingga pada akhirnya berimbas pada sisi perpajakannya. Itulah pentingnya melakukan internal control.

Sinergi

Untuk mencapai tax assurance yang baik, penting bagi perusahaan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan otoritas pajak. Terlebih, saat ini banyak media komunikasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Mulai dari layanan Kring Pajak, hingga setiap WP diberikan konsultan di level kantor pajak melalui account representative (AR). Sehingga ketika WP mengalami kesulitan terkait hak dan kewajiban perpajakannya, maka mereka bisa menanyakan langsung ke otoritas pajak.

Hal ini tentu membantu WP, meskipun terkadang konsultasi yang disampaikannya AR atau petugas pajak kurang optimal karena hanya secara lisan atau by phone. Oleh karena itu, ke depan tentu perlu ada evaluasi, bagaimana mekanisme saluran informasi yang tepat untuk WP. Terutama WP yang masih awam dengan kewajiban perpajakan dapat merekam, sehingga membutuhkan media atau tempat mencari informasi yang paling tepercaya.

Baca Juga: DJP Dorong Penguatan Fungsi “Tax Center” Perguruan Tinggi

Di sisi lain, penting juga bagi otoritas pajak untuk selalu melakukan sosialisasi yang lebih merata di seluruh pelosok daerah, dan untuk semua segmen WP agar informasi yang tersampaikan tidak timpang dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan masing-masing wilayah untuk memberikan treatment yang tepat.

Walaupun saat ini pendekatan yang dilakukan otoritas pajak kepada WP semakin baik, sosialisasi harus terus dilakukan karena dalam praktiknya, antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan terkadang belum sepemahaman.

Sinergi selanjutnya adalah dengan konsultan pajak. Sebagai entitas yang memang berkecimpung di dunia perpajakan, konsultan pajak tentu memiliki pemahaman profesional yang lebih komprehensif di bidang perpajakan, sehingga ketika WP mengalami masalah perpajakan atau kondisi yang baru terjadi, mereka dapat minta pendampingan kepada konsultan pajak untuk treatment yang tepat atas kondisi yang mereka hadapi.

Dan tidak kalah pentingnya adalah peran media. Dengan akses yang luas, media juga dapat menjadi jembatan informasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Agar Industri Asuransi Kian Terjamin

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio Group

 

Asuransi berpotensi tumbuh kian pesat. Pemerintah diminta turun tangan menjawab tantangan di lapangan.

 

Majalahpajak.net – Industri asuransi telah berkembang cukup meyakinkan dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik setelah sebelumnya menurun akibat pandemi Covid-19. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan premi asuransi tumbuh positif di kuartal 1 2022 sebesar 7,9 persen year-on-year (yoy). Selain itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyebutkan bahwa total pendapatan tumbuh sebesar 11,9 persen yoy.

Tidak hanya itu, bidang bisnis lain yang berkontribusi terhadap asuransi umum juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, misalnya pada asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum menggunakan—bahkan belum mengenal—asuransi adalah peluang pasar yang besar.

Tantangan

Namun, semua ini tentu tidak lepas dari adanya tantangan. Saat ini, tantangan terbesar industri asuransi di Indonesia adalah masih melekatnya citra buruk pada industri asuransi karena maraknya kasus penipuan terkait dengan perusahaan asuransi. Maka, industri asuransi perlu untuk mengembalikan citra mereka menjadi baik kembali.

Baca Juga: Menganalisis Dampak Covid-19 Terhadap Transfer Pricing

Tantangan selanjutnya adalah regulasi. Ada dua peraturan perpajakan yang berdampak signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia, terutama untuk premi asuransi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

Dalam Bab IV UU HPP dijelaskan bahwa jasa asuransi tidak lagi menjadi jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi menjadi jasa strategis di mana PPN-nya dibebaskan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan PMK No 67/PMK.03/2022 mengatur bahwa seluruh komisi yang diterima oleh agen dan broker asuransi maupun reasuransi merupakan objek PPN Final sehingga seluruh agen dan broker asuransi maupun reasuransi diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Asuransi dinilai akan menjadi sektor potensial yang akan terus melesat sering dengan munculnya ekonomi baru. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama 2016–2019 tingkat literasi keuangan meningkat dari 29,66 persen menjadi 38,03 persen. Di sisi lain persentase inklusi keuangan bertumbuh dari 67,82 persen menjadi 76,19 persen. Namun, tingkat literasi asuransi masih relatif kecil, yakni baru mencapai 19,4 persen. Ini menunjukkan adanya potensi asuransi untuk berkontribusi pada pencapaian target literasi dan inklusi keuangan di 90 persen pada 2024.

Industri asuransi jiwa berubah mendasar sejak diundangkannya UU Cipta Kerja tentang pengenaan PPh di mana sekarang pengecualian klaim sebagai objek pajak dikhususkan berdasarkan kejadian tertentu, yaitu kecelakaan, sakit atau meninggal serta beasiswa.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi juga memberi tantangan tersendiri bagi bisnis asuransi yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Secara garis besar, PMK tersebut terbagi menjadi tiga pokok utama bagi perusahaan asuransi. Pertama, sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.

Kedua, mengenai PPN dipungut dengan besaran tertentu. Untuk agen asuransi, yaitu 10 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 1,1 persen dikali komisi/fee. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi/reasuransi adalah 20 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 2,2 persen dari komisi/fee.

Ketiga, mengatur penyederhanaan administrasi untuk agen asuransi, agen asuransi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), tidak wajib e-Faktur, dan tidak melaporkan SPT Masa PPN.

Dari ketiga pokok utama pengaturan tersebut, kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang berubah adalah agen asuransi yang harus mempunyai NPWP. Selain itu, perubahan juga terletak pada PPN yang dipungut yakni sebesar 1,1 persen dari komisi bruto.

Baca Juga: Pahlawan UU HPP

Butuh penyesuaian

Maka, dibutuhkan penyesuaian di sisi perusahaan asuransi, baik administrasi, sistem, maupun biaya yang akan menjadi beban bagi perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat saja ditempuh penyesuaian tarif premi bagi nasabah.

Dari sisi administrasi, pasti ada potensi biaya pada penyesuaian pelaporan potongan pajak individu per individu dan kewajiban NPWP karena banyaknya jumlah agen asuransi di industri ini (hampir 1 juta).

Selain itu, pengenaan PPN tersebut juga berpotensi mengurangi hak penyedia jasa perantara, yakni pialang atau agen asuransi, terutama bagi para agen dan pialang yang sebelumnya belum terdaftar sebagai PKP. Selain itu, perusahaan asuransi umumnya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan.

Secara umum, PMK tersebut memberikan penyederhanaan administrasi baik bagi agen maupun pialang. Khusus untuk agen, misalnya, diberikan kemudahan untuk tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena bukti pembayaran komisi dianggap sebagai pelaporan SPT PPN.

Produk asuransi kian inovatif. Bahkan, ada jenis asuransi yang dengan sifat menyerupai produk keuangan yang memberikan imbalan bunga dan diberikan dalam bentuk klaim asuransi. Singkatnya, industri asuransi telah menunjukkan potensi perkembangan pesat. Namun, berdasarkan implementasi aturan di lapangan, sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi asuransi seluruh Indonesia untuk menangkap aspirasi, terutama kendala nyata yang dirasakan di lapangan baik itu dampak ke bisnis di industri asuransi maupun waktu yang dibutuhkan industri untuk mengimplementasikan regulasi baru.

Lanjut baca

Populer