Connect with us

TAX RESEARCH

Arah Kebijakan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

 

Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si, M.Int.Tax, Ketua Umum IKPI, Managing Partner CITASCO

 

Kebijakan pemajakan yang mengarah pada pengenaan PPh dengan ketentuan umum Pasal 17 UU PPh ini patut disambut, bahkan jika perlu dapat diterapkan lebih awal.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Sebagaimana diketahui, penghasilan dari usaha jasa konstruksi saat ini dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif tersendiri dan bersifat final. PPh bersifat final (lazim disebut PPh final) berarti setelah pengenaan PPh, maka penghasilan terkait tidak perlu digabungkan lagi dengan jenis penghasilan lain yang dikenai PPh dengan tarif umum berdasarkan UU PPh. Kewajibannya dianggap telah selesai dan final.

Sementara itu, dasar pengenaan PPh Final adalah penghasilan bruto, yaitu keseluruhan pembayaran yang diterima oleh pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) dari pihak penerima jasa konstruksi (pemilik proyek), dalam hal ini total nilai kontrak konstruksi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena PPh final dihitung dari penghasilan bruto, maka pengenaan PPh tidak tergantung pada berapa jumlah perolehan laba bersih dari suatu proyek konstruksi yang sesungguhnya. Bahkan dalam keadaan merugi, pelaku usaha jasa konstruksi tetap dikenai PPh final yang mekanisme pelunasannya melalui pemotongan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran tagihan, atau pihak kontraktor melakukan penyetoran sendiri dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pihak yang diwajibkan sebagai pemotong pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

Landasan hukum pengaturan atas pengenaan PPh Final adalah Pasal 4 Ayat (2) UU PPh yang mendelegasikan pengaturan pengenaan PPh Final atas jenis-jenis penghasilan tertentu kepada peraturan pemerintah (PP). Dalam penjelasan umum PP No. 51 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang bersifat final adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak (WP) maupun Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan PP No. 9 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas PP No. 51 Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam konsideransnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga agar iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif. Konsiderans PP tersebut sama sekali tidak menyinggung asas keadilan.

PPh Jasa Konstruksi

Pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang bersifat final pertama kali diterapkan sejak terbitnya PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan yang berlaku mulai 1 Januari 1997.

Baca Juga: Soal Minat dan Keberanian

PP ini kemudian dicabut dengan PP Nomor 140 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. PP ini masih mengenakan PPh final terhadap WP pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000, sedangkan terhadap WP pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi menengah dan besar dikenakan PPh dengan tarif umum yang progresif sesuai UU PPh dan tidak bersifat final.

Selanjutnya PP No. 140 Tahun 2000 dicabut lagi dengan terbitnya PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak 1 Januari 2008 yang kemudian diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 yang berlaku surut 1 Agustus 2008. Dengan PP ini, tanpa kecuali, semua penghasilan dari usaha jasa konstruksi kembali dikenai PPh bersifat final yang dengan tarif tersendiri.

Terakhir, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak 21 Februari 2022, yang mengatur perubahan tarif PPh Final menjadi sebagai berikut:

  1. 1,75 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  2. 4 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  3. 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  4. 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
  5. 4 persen untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
  6. 3,5 persen untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
  7. 6 persen untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Arah kebijakan

PP atas PPh dari usaha jasa konstruksi yang berubah-ubah sepanjang beberapa periode seolah menunjukkan pemerintah belum menemukan kebijakan paling tepat. Namun, Pasal 10D dari PP No. 9 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat final akan dievaluasi setelah 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak PP tersebut diundangkan. Nantinya, berdasarkan evaluasi ini, penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dapat dikenai PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, pasal tersebut menyiratkan bahwa arah kebijakan ke depan atas PPh dari usaha jasa konstruksi adalah meninggalkan era pengenaan PPh final yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan menuju penerapan tarif umum PPh.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Kebijakan pemajakan yang mengarah pada pengenaan PPh dengan ketentuan umum Pasal 17 UU PPh ini patut disambut, bahkan jika perlu dapat diterapkan lebih awal. Secara universal, pengenaan PPh final dipandang tidak adil karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Menurut John Stuart Mill (1930) prinsip daya pikul atau kemampuan membayar pajak (ability to pay principle) adalah formulasi keadilan yang lebih konkret dan mudah diterapkan. Pemajakan adil bila semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Prinsip ini dikenal dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1989).

Penghasilan di sini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Karena PPh dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Besar kecilnya PPh seyogianya didasarkan pada jumlah penghasilan neto, bukan penghasilan bruto yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat penghasilan bruto tersebut.

Pengaturan tarif tersendiri dan bersifat final berbasis penghasilan bruto terhadap penghasilan jasa konstruksi serta jenis-jenis penghasilan lainnya seperti real estate dan persewaan property yang berbeda dengan tarif umum adalah merupakan penyimpangan dari asas equality yang dikemukakan oleh Adam Smith atau prinsip non-diskriminasi dalam hukum (Santoso Brotodihardjo, 1982). Ini merupakan pembeda-bedaan atau diskriminasi terhadap jenis atau sumber penghasilan tertentu untuk kepentingan pemajakan. Padahal, prinsip keadilan adalah “apa pun jenis penghasilan, cara memajakinya sama.”

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

TAX RESEARCH

Mitigasi Tantangan Integrasi NIK-NPWP

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Provisio

Dalam jangka pendek, integrasi NIK dan NPWP berpotensi menaikkan beban administrasi dan biaya kepatuhan. Sinergi dan kesiapan infrastruktur pegang peran kunci.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP sebagai data administratif perpajakan akan ditransisikan hingga 2023, dan berlaku penuh mulai 1 Januari 2024. Integrasi ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam mengembangkan Single Identity Number (SIN).

SIN menjadi penting karena ia menyatukan data pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian yang menggunakan sistem pencatatan yang berbeda-beda. SIN juga merupakan perwujudan Satu Data Indonesia, sebuah gagasan yang lahir jauh di tahun 2006, melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 24 Tahun 2013 yang mewajibkan seluruh pelayanan publik menggunakan NIK.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik yang secara khusus memperdalam dasar hukum integrasi NIK dan NPWP untuk membangun kesadaran pajak dan dasar tata kelola perpajakan dalam negara.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 112/PMK.03/2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah—yang merupakan pengejawantahan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 tahun 2021 (UU HPP)—pemerintah juga menegaskan kehendaknya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

Manfaat

Bagi Wajib Pajak (WP), integrasi akan membuahkan kemudahan, yakni bersatunya fungsi identitas dan fungsi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam satu identitas.

Baca Juga: Pak Poeng dan GBHP

Integrasi juga akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik dan adil. Sebab, pemerintah akan segera tahu apakah pemilik identitas tergolong berekonomi lemah yang layak menerima bantuan ataukah sebaliknya.

Idealnya, Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta yang tersebar di lebih dari 18.000 pulau, memang harus punya data yang terintegrasi. Integrasi data ini akan mendukung keadilan sosial, kepastian hukum, keamanan negara, dan kesetaraan seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, data yang terintegrasi juga akan mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan.

Di bidang perpajakan, integrasi ini akan memperkaya basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga memudahkannya menentukan kebijakan pajak sekaligus mengakselerasi tingkat kepatuhan WP. DJP dapat menggunakan big data untuk melihat kondisi WP secara lebih akurat. Dari sini, kepatuhan perpajakan bisa ditingkatkan lewat penyederhanaan proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP. Kalau pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan mudah dan baik, maka tax ratio akan meningkat.

Di tahun-tahun bonus demografi ini, DJP telah mempersiapkan diri dengan menyediakan fasilitas pajak seperti super deduction tax agar penduduk usia produktif tidak terjebak dalam middle income trap sebagai efek dari tidak sesuainya kualitas SDM dengan kebutuhan dunia usaha.

Tantangan

Namun, bukan berarti penerapan integrasi tersebut tidak mempunyai tantangan. Selayaknya kebijakan baru, sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Kondisi geografis Indonesia juga merupakan tantangan tersendiri.  Yang jelas, diperlukan sinergi menyeluruh antara Kementerian Dalam Negeri dan DJP hingga pada satuan instansi terkecil.

Baca Juga: Tantangan Menuju SIN

Di samping itu, perlu ada regulasi yang mengatur workflow integrasi pihak-pihak terkait terutama tentang kerahasiaan dan keamanan data penduduk. Sudah pasti mengolah data yang besar memerlukan SDM yang mumpuni. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa integrasi ini berjalan transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik meningkat.

Jumlah penduduk Indonesia adalah 271.35 juta jiwa (BPS, 2021) dengan 70,72 persennya merupakan angkatan kerja berusia 15–65 tahun. Ini berpotensi menjadi penghambat kebijakan integrasi. Bayangkan, DJP setidaknya harus mengadministrasikan 191 juta NPWP OP dalam proses ini. Sementara, hingga 2021 jumlah OP yang sudah diadministrasikan baru sekitar 45 juta. Artinya, pemerintah memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi teknologi agar mampu mengakomodasi hal ini. Saat ini, meskipun belum beroperasi, DJP tengah menyiapkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diharapkan mampu mengadministrasikan dan memantau kepatuhan WP.

Berikutnya, terdapat juga potensi yang harus diwaspadai dari sisi peningkatan administrative cost dan compliance cost. Kita tahu, 56,1 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini menggambarkan adanya beban integrasi data yang masif kantor pajak di Pulau Jawa dibandingkan dengan kantor pajak di luar Jawa. Dalam jangka pendek, hal ini akan memunculkan beban (administrative cost) bagi pemerintah, baik untuk mengadministrasikan WP maupun untuk menagih pajak.

Ada pula potensi dari sisi WP yaitu compliance cost atau biaya yang dikeluarkan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beban WP dapat bertambah seiring datangnya perubahan kebijakan yang berturut-turut, misalnya dari disahkannya UU Cipta Kerja dan UU HPP.

Akan tetapi, kendala-kendala di atas dapat dimitigasi dengan sinergi pihak-pihak terkait dan juga kesiapan infrastruktur Dukcapil dan DJP. Maka, layanan perpajakan secara digital—yang mengurangi compliance costmemegang peranan kunci dalam memengaruhi tingkat kepatuhan WP.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut baca

Populer