Connect with us

Taxclopedia

Apa yang Disebut Penghasilan? Jawaban untuk Generasi “Zaman Now”

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Tema tulisan yang diminta redaksi kepada penulis pada edisi kali ini susah-susah gampang karena harus bisa meramunya dengan kondisi zaman dan model masyarakat yang hidup di era serba-berbau teknologi dan informasi—bahasa gaulnya zaman now. Perubahan era atau zaman yang demikian cepat ini sampai melahirkan sebuah teori baru yang populer di era sekarang yang membagi manusia berdasarkan usia kelahirannya. Penulis membaca referensi dari berbagai sumber dan literatur bahwa manusia hidup dibagi menjadi lima sampai dengan enam generasi:

  1. Pre Baby Boom – Generasi Veterans ( lahir tahun 1945 dan sebelumnya)
  2. The Baby Boom (usia kelahiran antara 1946 – 1964)
  3. Generasi X (usia kelahiran 1966-1976)
  4. Generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994)
  5. Generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010)
  6. Generasi Alpha ( usia kelahiran 2011 s.d. sekarang)

(http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/05/15/ini-perbedaan-generasi-dan-kelebihannya)

Dari sisi usia produktif, menurut Badan Pusat Statistik dibedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori. Pertama, Usia Sangat Produktif (15 – 49), dan kedua, Usia Produktif (50 – 64).

Sedangkan, menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), usia produktif adalah penduduk yang usianya sudah sanggup menghasilkan produk maupun jasa.  Menurut BKKBN, kelompok usia produktif adalah penduduk yang karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk menjalani kehidupannya secara optimal.

Kelompok usia produktif ini memiliki ciri-ciri antara lain memiliki karya, aktif, energik dalam bekerja, bekerja keras, bekerja cerdas, bersikap mandiri, tidak mengabaikan spiritualitas dan religiusitas, dan memiliki pandangan hidup dan wawasan ke depan.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud kelompok usia produktif adalah mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan data sensus penduduk  tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kelompok usia produktif adalah sekitar 173 juta orang. (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4) (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/21/berapa-jumlah-wanita-usia-produktif-di-indonesia)

Sementara data yang didapat penulis dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/24/bonus-demografi-2016-jumlah-penduduk-indonesia-258-juta-orang jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 258 juta orang. Populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi usia produktif (hampir 67%), sehingga diperkirakan Indonesia akan mencapai masa emasnya atau tahun Indonesia emas pada periode 2025-2030.

Dari sini penulis mencoba membuat hitungan sederhana untuk tahun 2018 ke depan apabila usia produktif pada rentang 15-64 tahun. Dengan sedikit menambahkan kriteria usia dewasa seseorang di negara ini adalah 18 tahun ke atas (UU Perkawinan Indonesia), dan bekal pendidikan wajib yang diterima warga negara Indonesia sampai dengan pendidikan menengah ke atas atau sederajat, maka tahun 2018 sampai dengan lima tahun ke depan generasi yang produktif dan dominan dengan kriteria dari penulis (19 – 64 tahun) berdasarkan usia kelahiran adalah generasi X Y dan Z.

Berdasarkan rasio dari data-data di atas, puncak usia produktif atau sangat produktif sampai dengan 49 tahun maka tahun 2018 ke depan, generasi Y (usia kelahiran 1977 – 1994), sebagian generasi X (usia kelahiran 1966 – 1976) dan sedikit dari generasi Z (usia kelahiran 1995 – 2010) memegang peranan penting dalam semua sektor kehidupan negara ini, terutama pada peningkatan perekonomian atau kesejahteraan negara ini.

Apabila penulis detailkan dari generasi Y di rentang tersebut, maka mereka pada tahun 2018 berada di rentang usia 24–41 tahun, generasi X berusia 42–52 tahun, sedangkan pada sebagian generasi Z, yang memasuki usia produktif adalah mereka yang lahir di tahun 1995–1999.

Generasi Y dan Z memiliki kesamaan, yakni hidup di era internet (millennial). Namun, berbeda dengan Generasi Y, Generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-Tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC/Laptop, dan mendengarkan musik menggunakan headset (multitasking). Apa pun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Generasi Z ini sangat diuntungkan dengan kemajuan infrastruktur yang memungkinkan internet diakses mudah dan cepat, dan lumayan murah. Sejak lahir, Generasi Z sudah berhubungan dengan beragam aplikasi internet. Sehingga generasi ini sangat mudah beradaptasi dengan teknologi komunikasi.

Setelah kita melakukan mapping berdasarkan usia kelahiran termasuk ke dalam generasi apa kita, kemudian dihubungkan dengan ciri-ciri usia produktif adalah menghasilkan karya maka apabila karya itu berakhir menjadi sebuah penghasilan, bisa dipastikan kita berpotensi dikenakan kewajiban perpajakan di negara ini. Seperti apa penghasilan yang dimaksud di negara ini?

Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 menjelaskan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehingga dapat disederhanakan sebagai berikut.

  1. Tambahan kemampuan ekonomis menunjukkan adanya Objek Pajak yang bermakna bahwa penghasilan didapatkan dengan melakukan usaha atau kegiatan baik secara aktif maupun pasif. Usaha atau kegiatan aktif dalam memperoleh penghasilan menurut penulis dibagi menjadi tiga:
  2. Kalangan Pengusaha, Entreprenuer, Pebisnis, Wirausaha yang bergerak di tiga sektor usaha yakni, (1) industri/manufaktur/pabrikasi, (2) distribusi/perdagangan, (3) jasa. Sektor ini menghasilkan laba, bagi hasil, margin, profit, keuntungan, omzet dan nama yang dipersamakan lainnya
  3. Kalangan karyawan/pegawai/buruh yang bekerja kepada kalangan pengusaha. Mereka menerima gaji, upah, honor, tunjangan, bonus, THR, komisi, uang pesangon, uang pensiun, premi asuransi dan nama yang dipersamakan lainnya (dengan batasan minimal melampaui PTKP/Penghasilan Tidak Kena Pajak)
  4. Kalangan profesional/profesi yang memiliki keahlian atau kompetensi yang diakui oleh kelompok masyarakat atau negara (independen/tidak ada ikatan yang tetap). Mereka mendapat gaji, honorarium, fee , uang jasa, nilai kontrak, hadiah dan nama yang dipersamakan lainnya.

Sedangkan usaha atau kegiatan pasif dalam memperoleh penghasilan sebagai investor atau pemberi modal dalam bentuk:

  1. Saham/investasi berjangka lainnya (dividen)
  2. Tabungan/deposito/obligasi/produk lembaga keuangan (bunga)
  3. Penggunaan hak cipta/paten/merek dagang (royalti)
  4. Penggunaan aset atau harta bergerak dan tidak bergerak (sewa).

 

  1. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia menunjukkan adanya Subjek Pajak yang bermakna negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang kita miliki berdasarkan sumber penghasilan yang kita peroleh (worldwide income), terbagi atas:
  2. Subjek Pajak Dalam Negeri yakni WNI/penduduk Indonesia memiliki penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan di luar Indonesia serta WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari memiliki penghasilan yang diperoleh hanya di Indonesia (asas domisili)
  3. Subjek Pajak Luar Negeri yakni bentuk usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia seperti kantor cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik , bengkel, gudang, tempat kedudukan manajemen dan lain–lain yang memiliki penghasilan hanya di Indonesia (pasal 2 ayat 5 UU PPh).

 

  1. Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan menunjukkan adanya Aliran Penghasilan yang bermakna negara harus mengetahui ke mana aliran penghasilan itu dalam bentuk laporan:
  2. Dikonsumsi maka siklus dari penghasilan dinyatakan selesai dalam wujud barang, benda atau aset semisal mobil, rumah, tanah dan emas (dilaporkan dalam SPT Tahunan).
  3. Menambah kekayaan maka siklus penghasilan masih terus bergerak misalnya dalam bentuk penambahan jumlah saham, kenaikan jumlah deposito/obligasi/tabungan atau meningkatkan modal usaha (dilaporkan dalam SPT Tahunan).

 

  1. Dengan bentuk dan nama atau istilah baru apa pun di dalam dunia ekonomi/bisnis/usaha yang terkait dengan penghasilan. Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti:
  2. Transaksi daring atau on-line
  3. Kios atau lapak usaha virtual
  4. Aplikasi–aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, traveloka dan lain-lain.
  5. Start-up atau bisnis yang baru dirintis baik bisnis secara digital maupun konvensional.

 

Dengan demikian siapa pun yang dari generasi-generasi zaman now wajib mengetahui filosofi dasar seseorang di negara ini yang dikenakan beban kewajiban pajak atas dirinya, sehingga dapat turut serta berkontribusi pada negara dengan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP sebagai pintu dimulainya kewajiban perpajakan menuju tahun Indonesia Emas 2045.

“Negara harus negara berusaha mencari kemungkinan adanya bentuk penghasilan model baru yang sedang menjadi tren seperti transaksi daring, lapak usaha virtual, aplikasi daring untuk transaksi bisnis dan keuangan seperti Go-jek, Traveloka dan lain-lain.”

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( Bagian dua )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Baca Juga : Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 1 )

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Taxclopedia

Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 2 )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Investasi mahal

Pada Agustus 2018, Google menyatakan membangun pusat data di Singapura setelah melakukannya di 2011 dan 2015. Sebagaimana dilansir The Straits Times, proses pembangunan pusat data itu ditaksir menelan biaya hingga 850 juta dollar AS. Sebulan berselang, langkah Google diikuti Facebook. Raksasa media sosial itu mengumumkan akan membangun pusat data di wilayah Tanjong Kling, Singapura, dengan luas 170 ribu meter persegi. Pusat data yang akan dikerjakan oleh Fortis Construction itu diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dollar AS dan direncanakan mulai beroperasi pada 2022 mendatang. Termutakhir, pada Februari tahun ini, Digital Realty Trust dan Equinix, dua perusahaan penyedia pusat data terbesar dunia, mengungkap bahwa mereka akan membangun fasilitas pusat data di Singapura. Digital Realty Trust hendak membangun pusat data sebesar 370 ribu meter persegi, sementara Equinix sebesar 130 ribu meter persegi, di Negeri Singa itu.

Singapura, negeri yang luasnya hanya lebih luas 60 kilometer persegi luas Jakarta, menjadi “ibu kota” pusat data digital dunia. Google, Amazon, Microsoft, IBM, Alibaba, dan Tencent, alias perusahaan-perusahaan top di ranah teknologi, memiliki pusat data di Singapura. Secara statistik, Singapura merupakan rumah terbesar ke-4 soal pusat data di Asia Pasifik. Dalam tataran Asia Tenggara, ia berada di puncak.

Kenapa harus Singapura yang diincar oleh perusahaan top teknologi dunia? Kenapa tidak Indonesia yang jumlah pengguna internetnya terbesar nomor lima di dunia, yakni sebanyak 143 juta (https://www.internetworldstats.com/top20.htm) dan 130 juta pengguna sosial media (https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/)? Jawabannya, karena pusat data membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang tidak murah, dan harus ditunjang dengan kebijakan negara itu. Simak indeks di bawah ini yang menyatakan bahwa Singapura sebagai negara dengan skor indeks tertinggi sebagai pilihan perusahaan besar teknologi untuk menjadikannya sebagai pusat data.

Apa kaitannya data dengan Wajib Pajak? Pertanyaan ini jelas dengan mudah akan terjawab karena institusi pajak yang selama ini bermasalah dengan tingginya perbedaan potensi pajak (tax gap) dan rendahnya basis pembayar pajak dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara (tax ratio) akan terselesaikan dengan memiliki sebuah pusat data. Kita bisa bayangkan bila semua transaksi ekonomi yang sudah menggunakan media digital maupun nondigital terekam dan tersimpan dalam sebuah pusat data di negara ini, seperti arus lalu lintas perdagangan baik ekspor dan impor, lalu lintas keuangan baik yang melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya, lalu lintas transaksi masyarakat dengan entitas swasta maupun pemerintah dan lalu lintas transaksi ekonomi lainnya.

DJP mempunyai tugas untuk mengawasi penghasilan, beban, harta, dan utang seluruh perusahaan dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk bisa memastikan penghasilan itu benar dan jelas, maka DJP minimal membutuhkan data dan informasi pembentuk penghasilan, beban, harta dan utang, dengan adanya pusat data maka semua data mudah diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

Data itu bisa meliputi data produksi nasional, data ekspor dan impor (neraca perdagangan/neraca pembayaran); data terkait beban/biaya hidup, seperti biaya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, data perjalanan ke luar negeri, data hiburan/wisata, data kartu kredit, data pinjaman/loan termasuk data transaksi keuangan yang dikelola PPATK; data harta baik harta berupa tanah, bangunan, kendaraan, kapal, mobil mewah, rumah mewah, logam mulia, dan data harta lain.

Penerapan sistem perpajakan berbasis optimalisasi penggunaan data akan membuat sistem pelaporan kewajiban pajak yang kita anut selama ini yakni self assessment menjadi “berbunyi” atau terasa hasilnya. Sebab, DJP dengan mudah dapat menguji kepatuhan Wajib Pajaknya melalui data yang tersedia di atas. Fungsi check and balances dapat terjadi dan bisa dibayangkan betapa sulit sekarang bagi seorang Wajib Pajak atau siapa pun di negara ini menyembunyikan transaksi ekonominya karena semua terintegrasi ke dalam pusat data nasional. Belum lagi, dengan penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information) antarnegara di dunia semakin menyulitkan terjadinya flight capital yang tidak terdeteksi pada suatu negara, karena semua negara bersepakat untuk saling bertukar informasi secara otomatis bila ada warga negaranya melakukan transaksi ekonomi di negara lainnya.

Payung hukum

Payung hukum sudah kita miliki yakni Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Kewajiban Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain untuk menyampaikan data dan informasi kepada otoritas pajak secara kontinu dan sistemik maupun karena permintaan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yaitu Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan memberikan informasi keuangan kepada otoritas pajak baik otomatis maupun karena permintaan.

Menurut pengamatan penulis, beberapa data yang dibutuhkan oleh DJP sudah masuk dalam sistem perpajakan nasional milik DJP. Namun, tentunya bicara sebuah negara tidak hanya institusi DJP saja yang membutuhkan data transaksi ekonomi ini dalam jumlah besar. Pusat data harus bicara juga dengan transaksi nonekonomi lainnya seperti administrasi atau birokrasi negara. Seperti profil seorang warga negaranya dimulai dari sejak dia lahir di negara ini, catatan kepolisian, data kependudukan dan aktivitasnya di negara ini tersedia lengkap dalam pusat data nasional. Jelas negara diuntungkan dengan adanya data seperti ini.

Berapa ongkos politik yang bisa ditekan bila semua data terintegrasi? Pilpres, Pilkada yang selama ini selalu mengeluarkan biaya besar dalam penyelenggaraannya bisa ditekan dalam jumlah signifikan. Pemilih mudah mendapatkan data dan informasi tentang kandidat yang dipilih dan mengurangi ke depan adanya wakil-wakil rakyat atau pejabat publik yang memiliki kualifikasi rendah sebagai calon pemimpin negeri ini.

Semua data itu bisa terintegrasi dengan penggunaan Single Identity Number (SIN), yaitu semua transaksi ekonomi dan nonekonomi menggunakan satu nomor identitas tunggal yang melekat pada warga negaranya. Dalam hal ini penulis berpendapat NIK/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk. NPWP, SIM dan Kartu-kartu administrasi lainnya harus memiliki NIK atau NIK nantinya menggantikan semua nomor-nomor administrasi negara lainnya.

Sebagai penutup, tentu saja meskipun sudah berpayung hukum tetaplah praktik di lapangan jauh berbeda. Masih banyak institusi lain yang enggan berbagi data kepada DJP, karena itu harusnya dalam hal ini negara yang membangun pusat data nasional, bukannya DJP.  DJP hanya sebagai user yang ke depannya memperoleh manfaat besar dari adanya pusat data nasional ini. Sedangkan, kondisi sekarang DJP seolah-olah bertugas sebagai pengumpul data nasional yang tentunya mendapatkan resistensi besar dari instansi, lembaga atau asosiasi lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi leader sebagai tempat pusat data nasional, dan DJP hanya menjadi user atau anggota dari pusat data nasional itu. Dengan demikian, pastinya jenis data dan jumlah data yang penulis paparkan sebelumnya akan mengalir deras ke pusat data nasional yang memudahkan fiskus atau otoritas pajak ,dalam hal ini DJP menjalankan tugasnya melakukan pengawasan kepatuhan para Wajib Pajak sekaligus mendapatkan data potensi penerimaan negara. Kita tunggu!

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 hari ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News3 minggu ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 minggu ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News1 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News8 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News8 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News8 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News9 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News9 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Trending