Connect with us

Business

Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Saat ASEAN memasuki era baru pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan tenaga trampil, ternyata tidak dalam kondisi pasar yang menggembirakan. Di Indonesia cobaan imbas krisis global mengakibatkan berbagai dampak negatif, dimulai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang merosot tajam, serapan anggaran rendah, ditambah lagi dengan kejadian kebakaran hutan, dan berbagai kasusu korupsi membuat banyak pihak khawatir akan kesiapan bangsa ini menghadapi MEA. Sementara komitmen kerja sama integrasi ekonomi terus bergulir dan harus siap dihadapi.

Pertanyaannya sudah siapkah regulasi kita mendukung era integrasi pasar ASEAN ini. Fakta yang ada, bangsa ini masih kedodoran menjadikan produk-produk anak negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terbukti, kepanikan yang terjadi ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor tidak resmi. Ketidaksiapan ini juga dirasakan saat belum terasa adanya harmonisasi sistem PPN agar integrasi ini menjadikan ASEAN kompetitif di pasar global dengan terbangunnya keseimbangan manfaat, dan ada kondisi saling ketergantungan, bukannya saling mempecundangi. Absennya harmonisasi system PPN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar negara, manakala perdagangan intercommunity tidak menciptakan keseimbangan manfaat.

Agar harmonisasi dapat terlaksana ASEAN harus memiliki aplikasi sistem pengawasan PPN atas transaksi intracommunity. Integrasi ekonomi Eropa telah menerapkan sistem ini yaitu VAT Information Exchange System (VIES). Aplikasi ini tidak saja dapat diakses otoritas pajak di setiap negara anggota, VIES juga dapat diakses PKP khususnya guna menguji validitas PKP lawan transaksi di negara lain sesama anggota UE. Di sini harmonisasi sistem PPN dalam MEA adalah ibarat “aturan main” terkait transaksi perdagangan antar negara ASEAN.

Selain masalah intracommunity, saat berlakunya MEA seharusnya negara ASEAN telah memberlakukan regulasi PPN yang seragam berbasis pada original principle bukan destination principle, sebab semua PKP di wilayah ASEAN berada dalam pasar yang sama. Destination principle hanya diterapkan atas transaksi perdagangan antara negara di Wilayah ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Alhasil, atas transaksi intercommunity tidak ada lagi border tax adjustment (BTa). Dalam implementasinya ekspor BKP ke negara sesama ASEAN tidak ada restitusi PPN, demikian pula perlakuan atas barang bawaan wisatawan dari negara sesama anggota ASEAN. Sementara, PPN atas barang bawaan turis non-ASEAN resident harus bisa di restitusi di negara ASEAN manapun, ketika meninggalkan wilayah ASEAN. Konsekuensinya Undang-Undang PPN di masing-masing negara anggota ASEAN harus di amandemen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Modal pun Kian Tergerus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Kalangan pebisnis hotel dan restoran mengharap pemerintah turun tangan menopang cadangan modal yang tergerus dampak pandemi korona.

 

Bisnis hotel menjadi salah satu sektor usaha yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi virus korona. Kondisi keterpurukan ditambah lagi masih banyaknya hambatan dalam proses restrukturisasi kredit dengan perbankan mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meminta bantuan modal kerja kepada pemerintah.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, sektor perhotelan membutuhkan bantuan modal kerja sebesar Rp 21,3 triliun untuk dialokasikan bagi pengusaha yang sudah tidak memiliki cadangan modal untuk melanjutkan bisnis.

“Bantuan Rp 21,3 triliun akan disalurkan untuk hotel yang totalnya ada 715.000 kamar dan 17.862 restoran sebagai modal kerja selama enam bulan dengan asumsi modal kerja mereka sama sekali habis. Ini hanya untuk gaji pegawai, listrik, dan promosi. Jadi, tidak termasuk bahan baku makanan dan minuman,” papar Hariyadi dalam Rapat Dengar Pendapat virtual Komisi X DPR RI, Selasa (24/7).

Baca Juga: Suksesnya Pemulihan Sektor Pariwisata Bergantung Kepercayaan Wisatawan

Ia mengungkapkan, saat ini tingkat okupansi hotel di semua daerah masih berada di kisaran kurang dari 15 persen meskipun pemerintah secara bertahap mulai melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi serupa juga terjadi pada layanan jasa pernikahan dan pertemuan yang mengalami penurunan permintaan atau pesanan secara drastis.

Menurutnya, penurunan jumlah pengunjung hotel terkait erat dengan berkurangnya jadwal penerbangan pesawat ditambah lagi biaya uji klinis virus korona seperti rapid test yang masih tergolong mahal. Hal ini mengakibatkan tingkat okupansi hotel di wilayah-wilayah zona hijau belum bergerak naik.

“Kegiatan pertemuan dan pernikahan meski sudah mulai berjalan tapi masih dibatasi kapasitasnya 50 persen,” imbuhnya.

Usulan PHRI terkait bantuan modal kerja ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah pengusaha di sektor lain seperti industri tekstil dan produk tekstil, transportasi darat, makanan dan minuman. Dari industri-industri yang mengusulkan bantuan, Apindo memperkirakan jumlah bantuan modal kerja yang dibutuhkan keseluruhan sektor itu mencapai Rp 600 triliun selama setahun kerja.

Sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.”

Hariyadi yang juga Ketua Umum Apindo meminta pemerintah dapat segera merealisasikan bantuan berupa pinjaman lunak dengan tingkat bunga kurang dari sepuluh persen. Dalam kondisi pandemi saat ini ia berharap perbankan dapat memberikan bunga yang lebih rendah kepada pengusaha.

“Perlu ada skema bantuan pemerintah seperti yang sudah diberikan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Sejauh ini pemerintah telah memberikan berbagai stimulus bagi pengusaha di sektor usaha hotel dan restoran, misalnya dengan memberikan keringanan tagihan listrik berupa pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum (40 jam menyala) untuk pelanggan golongan bisnis. Pengusaha berharap adanya stimulus lain dalam bentuk relaksasi listrik tambahan demi mendukung bisnis hotel dan restoran di masa pandemi. Kalangan pengusaha juga menginginkan adanya kemudahan untuk proses menurunkan daya sementara dan pembebasan biaya penurunan daya. Sedangkan untuk yang telah menurunkan daya sementara karena sepinya pengunjung selama pandemi dan ingin menaikkan daya kembali ketika situasi sudah berangsur normal, para pelaku usaha meminta agar tidak dikenakan biaya.

Butuh tiga tahun

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan bisnis perhotelan baru akan pulih sepenuhnya pada tahun 2023. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang CSR dan Persaingan Usaha Kadin Indonesia Suryani Motik, sektor perhotelan memerlukan waktu yang lama untuk kembali normal mengingat operator hotel baru memulai proses pemulihan okupansi pada 2021 hingga 2022.

Baca Juga: Kami sudah Kehabisan Jurus

“Mungkin tiga tahun kemudian baru mulai kondisi baik. Itu juga mungkin baru 50 persen okupansinya,” jelas Suryani dalam webinar, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan, proses pemulihan ekonomi selama tiga tahun khususnya di bisnis hotel akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Data Kadin Indonesia menunjukkan hingga Juni 2020 sektor perhotelan telah melakukan PHK terhadap 430.000 karyawan.

Kondisi ini seiring rendahnya tingkat okupansi hotel selama pandemi korona. Sedangkan data PHRI mencatat sekitar 2.000 penginapan mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup kegiatan usaha.

“Masih banyak masalah di sektor perhotelan yang terimbas oleh pandemi. Apalagi jumlah pekerja di sektor ini bisa mencapai 15 juta orang,’ paparnya.

 

Lanjut baca

Business

Penyerapan Bagus Syaratkan Birokrasi Mulus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

KADIN Indonesia menyerukan ke pemerintah untuk menyelesaikan persoalan birokrasi menghambat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi.

 

Kalangan pengusaha mendukung kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah untuk membantu menggerakkan kegiatan bisnis di berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi virus korona, termasuk juga stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun lambatnya realisasi penyerapan anggaran PEN menjadi sorotan banyak pihak. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lambannya penyerapan anggaran.

“Semua stimulus itu bagus, apalagi yang untuk mendukung sektor UMKM. Tapi implementasi penyerapan anggarannya masih rendah sekali,” papar Shinta dalam webinar bertema “Resesi di Depan Mata, Indonesia Harus Apa” yang diadakan oleh media online Akurat.co di Jakarta, Selasa (25/8).

Baca Juga: Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Menurutnya, persoalan besar yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyayangkan sistem birokrasi justru mempersulit proses pengurusan dari level atas ke bawah sehingga menghabiskan waktu lama.

“Kalau mau dapat sesuatu, kita mengerti harus ada kehati-hatian. Tapi proses birokrasinya harus melalui berbagai macam registrasi dan enggak langsung dapat. Dari atasnya gampang, tapi level bawahnya bisa lama,” ungkapnya.

Hingga 19 Agustus 2020, total penyerapan anggaran PEN tercatat sebesar Rp 174,79 triliun atau baru mencapai 25,1 persen. Alokasi anggaran itu meliputi realisasi program kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,9 persen, perlindungan sosial 49,7 persen, dan sektor UMKM sebesar 37,2 persen dari pagu Rp 44,63 triliun.

Menanggapi persoalan rendahnya penyerapan anggaran PEN, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui beratnya tantangan dalam membenahi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, paparnya, upaya pembenahan ini harus segera dilakukan.

“Kita harus segera melakukan akselerasi, maka melalui Omnibus Law nantinya diharapkan dapat mendorong kemudahan perizinan dan pengurangan biaya logistik agar ekonomi cepat tumbuh. Upaya ini tentu perlu koordinasi secara efektif dan sustain,” jelas Prastowo.

“Proporsi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini membuat laju kontraksi sulit ditahan.”

Stimulus bisnis menengah

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman kelumpuhan ekonomi domestik sebagai akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi akibat melemahnya daya beli masyarakat, faktor sosial, dan turunnya pendapatan per kapita.

Baca Juga: Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Positif, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Realisasi Belanja Negara

“Yang perlu dibahas bukan lagi soal ancaman krisis, resesi atau depresi tapi mengenai kelumpuhan ekonomi. Penurunan yang paling berat saat ini di konsumsi rumah tangga,” jelas Misbakhun.

Ia menuturkan, kontraksi tahunan yang dialami Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia memang belum terlalu dalam dan masih dalam hitungan satu digit. Sementara banyak negara di kawasan Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara kini mengalami kontraksi hingga dua digit. Namun proporsi konsumsi rumah tangga yang besarnya 56,6 persen begitu mendominasi, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 9 persen saja. Ini yang membuat laju kontraksi sulit ditahan meski pemerintah meluncurkan berbagai stimulus dan insentif.

Untuk mengantisipasi kontraksi lebih dalam yang bisa memicu kelumpuhan ekonomi, ia menyarankan perluasan jangkauan program insentif bagi kelompok masyarakat menengah rentan, termasuk juga pelaku usaha kelas menengah berpenghasilan sekitar Rp 100 juta–Rp 500 juta sebulan. Menurutnya, kelompok ini memang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro, tapi mereka juga tidak tergolong usaha yang tahan krisis.

“Pelaku usaha kelas menengah yang mau menetas ini belum ada stimulus. Perlu ada formulasi baru untuk kelompok ini, agar konsumi rumah tangga tidak terus tergerus,” imbuhnya.

Baca Juga: Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Lanjut baca

Business

Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Riset yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan syariah diyakini dapat menjadi modal penting untuk menjawab tantangan ekonomi khususnya di era pascapandemi Covid-19 saat ini. Demikian kesimpulan diskusi dalam webinar “Rethinking the Role of Islamic Economics and Finance Post Pandemic: Driving Change To Research” yang dilaksanakan pada Kamis (24/9). Acara webinar ini menghadirkan pembicara kunci, Gubernur Bank Negara Malaysia 2000 – 2016 Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang juga Anggota Dewan Kehormatan Bank Indonesia Institute, serta pakar ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Virtual 2020.

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia Institute dengan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) menandatangani Memorandum of Commitment (MOC) untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang riset dan edukasi, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ruang lingkup kerja sama secara spesifik meliputi bidang pembelajaran atau pelatihan, penelitian, dan kegiatan atau program bersama. Kedua lembaga meyakini bahwa kerja sama itu dapat mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Perekonomian menghadapi tiga tantangan penting pascapandemi Covid–19 yang perlu menjadi fokus pemikiran. Pertama, ekosistem dan sumber daya alam yang pulih saat terjadi pandemi Covid-19 dapat tetap terjaga ketika aktivitas ekonomi kembali meningkat. Kedua, penyesuaian ketenagakerjaan seiring perubahan kebutuhan keahlian yang dipicu perkembangan teknologi. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang mengubah berbagai aspek kehidupan dan makin terakselerasi saat terjadi pandemi Covid-19. Bank Indonesia memandang, melalui beragam pendekatan dan tradisi intelektual dapat dikembangkan berbagai aternatif kebijakan yang inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan itu.

Dalam webinar itu, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengingatkan, dukungan riset terapan terkait pembiayaan sosial syariah (Islamic Social Finance/ISF) dengan pemanfaatan teknologi finansial, misalnya untuk zakat, waqaf dan sedekah, diperlukan untuk dapat mengoptimalkan dampak sosialnya. Perhatian terhadap kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan dinilai perlu menjadi fokus saat ekonomi memasuki proses pemulihan. Hal itu mengingat kelompok masyarakat itu mendapat perhatian dari berbagai program bantuan sosial pemerintah maupun pihak lain di saat terjadinya pandemi Covid-19.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan...

Breaking News1 hari lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News4 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News5 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved