Connect with us

Business

Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Diterbitkan

pada

Saat ASEAN memasuki era baru pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan tenaga trampil, ternyata tidak dalam kondisi pasar yang menggembirakan. Di Indonesia cobaan imbas krisis global mengakibatkan berbagai dampak negatif, dimulai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang merosot tajam, serapan anggaran rendah, ditambah lagi dengan kejadian kebakaran hutan, dan berbagai kasusu korupsi membuat banyak pihak khawatir akan kesiapan bangsa ini menghadapi MEA. Sementara komitmen kerja sama integrasi ekonomi terus bergulir dan harus siap dihadapi.

Pertanyaannya sudah siapkah regulasi kita mendukung era integrasi pasar ASEAN ini. Fakta yang ada, bangsa ini masih kedodoran menjadikan produk-produk anak negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terbukti, kepanikan yang terjadi ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor tidak resmi. Ketidaksiapan ini juga dirasakan saat belum terasa adanya harmonisasi sistem PPN agar integrasi ini menjadikan ASEAN kompetitif di pasar global dengan terbangunnya keseimbangan manfaat, dan ada kondisi saling ketergantungan, bukannya saling mempecundangi. Absennya harmonisasi system PPN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar negara, manakala perdagangan intercommunity tidak menciptakan keseimbangan manfaat.

Agar harmonisasi dapat terlaksana ASEAN harus memiliki aplikasi sistem pengawasan PPN atas transaksi intracommunity. Integrasi ekonomi Eropa telah menerapkan sistem ini yaitu VAT Information Exchange System (VIES). Aplikasi ini tidak saja dapat diakses otoritas pajak di setiap negara anggota, VIES juga dapat diakses PKP khususnya guna menguji validitas PKP lawan transaksi di negara lain sesama anggota UE. Di sini harmonisasi sistem PPN dalam MEA adalah ibarat “aturan main” terkait transaksi perdagangan antar negara ASEAN.

Selain masalah intracommunity, saat berlakunya MEA seharusnya negara ASEAN telah memberlakukan regulasi PPN yang seragam berbasis pada original principle bukan destination principle, sebab semua PKP di wilayah ASEAN berada dalam pasar yang sama. Destination principle hanya diterapkan atas transaksi perdagangan antara negara di Wilayah ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Alhasil, atas transaksi intercommunity tidak ada lagi border tax adjustment (BTa). Dalam implementasinya ekspor BKP ke negara sesama ASEAN tidak ada restitusi PPN, demikian pula perlakuan atas barang bawaan wisatawan dari negara sesama anggota ASEAN. Sementara, PPN atas barang bawaan turis non-ASEAN resident harus bisa di restitusi di negara ASEAN manapun, ketika meninggalkan wilayah ASEAN. Konsekuensinya Undang-Undang PPN di masing-masing negara anggota ASEAN harus di amandemen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Bisnis Alkes Tersekat Bahan Baku

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bisnis alat kesehatan meningkat tengah wabah. Namun, pengadaan bahan baku jadi kendala.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah membuat pendapatan di sejumlah bidang usaha menurun. Di sisi lain, pandemi juga memberi berkah kepada beberapa sektor.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bagas Adhadirgha memaparkan pertumbuhan beberapa sektor usaha bahkan melonjak hingga 50 persen, seperti industri yang terkait dengan makanan dan perawatan personal terutama perawatan kesehatan maupun kebersihan. Menurutnya, pelaku usaha harus mampu berinovasi dan jeli melihat peluang baru di masa pandemi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Dengan big data bisa dilihat bahwa ada peluang-peluang baru yang muncul di era pandemi. Setiap pengusaha harus menerapkan digital marketing karena saat ini semua sudah bergerak ke digital,” jelas Bagas dalam webinar bertema “Tren dan Peluang Bisnis di Masa Pandemi”, Selasa (15/6).

Ia menjelaskan, teknologi cloud computing dapat dimanfaatkan untuk inovasi dan redefinisi ulang layanan serta bisnis dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, imbuhnya, penggunaan cloud computing juga mendukung target pemilik bisnis untuk melakukan ekspansi layanan dengan cepat dan mudah.

Hal senada disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, Yudhi Andrianto. Menurutnya, aset pengusaha alat kesehatan masih tumbuh tinggi selama masa pandemi. Kenaikan permintaan untuk beberapa produk kesehatan seperti masker dan cairan pembersih tangan diakuinya menjadi peluang yang menggembirakan bagi pengusaha yang bergerak di sektor ini.

“Pengusaha telah berpindah ke pemasaran on-line dengan memanfaatkan internet dan e-commerce. Dengan inisiatif itulah pengusaha nasional dapat hidup di masa pandemi yang hingga sekarang masih melanda Indonesia,” papar Yudhi.

Kendala bahan baku

Pertumbuhan bisnis di sektor kesehatan selama pandemi mestinya menjadi berkah tersendiri bagi ekonomi nasional, tapi nyatanya kondisi ini bukan tanpa kendala. Selama setahun terakhir, kalangan pelaku usaha di bidang pengadaan alat-alat kesehatan masih sulit memperoleh pasokan alat-alat kesehatan, baik pengadaan dari jalur impor maupun dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium, Randy H. Teguh mengungkapkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2019 telah menerbitkan 200 izin usaha produksi alat kesehatan sehingga jumlah seluruhnya saat ini mencapai 500 usaha. Namun meningkatnya jumlah produsen alat kesehatan di dalam negeri tidak diiringi dengan bertambahnya pasokan alat kesehatan.

Menurutnya, penambahan usaha baru masih didominasi oleh alat kesehatan dengan adopsi teknologi rendah. Sementara industri baru yang menggunakan teknologi tinggi masih terbatas karena pendalaman industri alat kesehatan tidak sederhana. Kini cukup banyak pelaku usaha yang mulai melirik bisnis produksi alat kesehatan di dalam negeri, tetapi pengadaan bahan baku masih menjadi kendala.

Bahan baku untuk industri alat kesehatan di Indonesia sebagian besar didatangkan dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan produsen utama. Negara pemasok ini menerapkan pajak yang tinggi untuk ekspor bahan baku, sehingga harga perakitan bahan baku di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan dengan impor barang jadi. Akibatnya, jelas Randy, harga produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor dan pihak rumah sakit tentu berpikir ulang untuk membeli produk yang lebih mahal.

Ia juga mengungkapkan kendala importasi yang masih terjadi adalah masa pemesanan yang terbatas karena sistem e-katalog yang sering terlambat. Selama ini rumah sakit membeli produk melalui katalog daring yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, terbatasnya masa pemesanan membuat pelaku usaha tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengantisipasi permintaan. Padahal, impor biasanya hanya dilakukan jika ada permintaan.

Terkait hal ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan kebijakan kemudahan impor untuk alat kesehatan akan dipertahankan. Ia mengatakan, kelancaran rantai nilai produk-produk penting dalam penanganan Covid-19 telah menjadi norma yang disepakati dunia. Di masa pandemi yang penuh dengan segala permasalahan besar ini membuat tiap negara harus menerapkan strategi kebijakan dan cara-cara yang luar biasa.

“Semua negara keluar dari tupoksi biasa karena ini masalah luar biasa dan kita harus address secara luar biasa. Kita juga tidak bisa mengganggu mata rantai atau tambahan biaya dalam perdagangan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan,” tegas Lutfi.

Koordinasi Kemenkes dengan kementerian/lembaga lainnya terus dilakukan untuk memastikan distribusi alat kesehatan dan obat-obatan bisa tersalurkan dengan baik selama kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk mengatasi ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan yang akhir-akhir ini menipis, Kementerian Perdagangan akan membenahi semua penghambat kelancaran distribusi.

“Kita akan pastikan bahwa distribusi obat-obatan, alat kesehatan akan diperbaiki dan terus kita jalankan agar sesuai dengan koordinasi antara BPOM Kemenkes, Kemendag dan institusi terkait lainnya,” jelas Lutfi dalam konferensi pers “Ketersediaan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga” di Jakarta, Senin (5/7).

Kemenkes mencatat dari 496 jenis alat kesehatan yang diperdagangkan dalam e-katalog pada 2019 sampai 2020, hanya 152 jenis produk yang bisa diproduksi di dalam negeri, sisanya harus diimpor. Di samping itu, hanya 2 dari 10 molekul obat dengan konsumsi terbesar yang diproduksi di dalam negeri; selebihnya masih harus diimpor. Namun, dari total 1.809 item obat yang diperdagangkan dalam e-katalog, hanya 56 item yang belum diproduksi di dalam negeri.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

Business

Transformasi Teknologi Layanan Logistik

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bisnis layanan logistik perlu beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan pola konsumen.

Pandemi Covid-19 selama setahun terakhir telah mengubah pola transaksi bisnis dan kebiasaan konsumsi masyarakat untuk beralih dari cara konvensional ke layanan berbasis digital (e-commerce). Peningkatan layanan e-commerce yang membutuhkan dukungan jasa logistik menciptakan peluang bagi bisnis logistik untuk memacu pertumbuhan dan pendapatan di tengah kelesuan ekonomi.

Lembaga riset RedSeer pada November 2020 mengungkap, bisnis jasa logistik tumbuh hingga 100 persen, bahkan pada September mencapai 400 persen. Pertumbuhan di sektor logistik ini telah mendorong pelaku usaha untuk memperluas kemitraan dan jaringan bisnisnya ke berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Jasa logistik merupakan salah satu sektor usaha yang potensial di masa pandemi bersama-sama dengan empat sektor lainnya, yaitu farmasi, alat-alat kesehatan, telekomunikasi, dan pertanian.

Presiden Direktur Bank Victoria International Tbk Ahmad Fajar mengungkapkan, pertumbuhan kelima sektor itu selama tahun 2020 memberikan kontribusi cukup baik ke produk domestik bruto.

“Farmasi, logistik, alat-alat kesehatan, telekomunikasi dan pertanian adalah lima sektor yang masih hijau. Itu data riset kami yang disesuaikan dengan hasil kajian Bank Indonesia,” papar Fajar kepada Majalah Pajak di Jakarta, Kamis (11/02).

Adaptasi dan inovasi

Hal senada disampaikan oleh Direktur PT Pos Logistik Indonesia Zaroni Samadi dalam webinar bedah buku Circle of Logistic, Sabtu (6/02). Ia menyatakan, layanan logistik berperan penting di masa pandemi. Saat ini permintaan konsumen terhadap sejumlah barang masih terus ada, hanya saja ada perbedaan pada cara memperolehnya. Oleh sebab itu, para pelaku industri harus secepatnya melakukan adaptasi dan inovasi bisnis guna menjawab tantangan perubahan.

Ia menambahkan, pandemi telah mendorong pelaku usaha di sektor logistik untuk berinovasi pada peningkatan nilai tambah dan mempercepat transformasi ke sistem digital agar tim logistik bisa terus berjalan. Menurutnya, tren masa depan akan mengarah pada pola transaksi daring dan pelanggan lebih banyak melakukan pemesanan dari rumah atau tempat berkegiatan.

“Pandemi mengubah pola konsumsi masyarakat dari off-line menjadi on-line. Pola berbelanja daring seperti membeli bahan makanan dan jasa pesan-antar makanan akan jadi tren. Ini harus diantisipasi oleh pelaku industri logistik,” jelas Zaroni.

Ia menekankan pentingnya peran jasa logistik dan platform e-commerce dalam mendukung pola konsumsi masyarakat yang kini mengarah pada belanja daring. Jika industri logistik belum siap beradaptasi dengan perubahan, permasalahan yang akan muncul adalah pasokan bahan berkurang, terjadi fluktuasi harga karena terhambatnya distribusi barang, kekurangan stok, pengiriman lambat, penghentian produk dan distribusi.

Menurut data RedSeer, penggunaan layanan e-commerce selama pandemi meningkat hingga 69 persen. Peningkatan ini turut mendongkrak volume pengiriman barang dari penyedia jasa logistik di Indonesia, contohnya Lion Parcel. Perusahaan jasa logistik ini mengalami kenaikan volume pengiriman barang selama pandemi pada periode April–September 2020 sebesar 30,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Meningkatnya permintaan jasa pengiriman ini mampu menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat di masa pandemi. Saat ini jumlah agen atau mitra bisnis yang berperan sebagai point of sales di jaringan Lion Parcel naik signifikan hingga dua kali lipat.

Lion Parcel memiliki lebih dari 3500 mitra aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini memfasilitasi mitra bisnisnya yang baru bergabung berupa franchise fee gratis, komisi penjualan yang menarik, proses administrasi yang cepat, pendampingan selama satu tahun, dan sistem yang terintegrasi. Pemberian berbagai fasilitas ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang bisnis bagi masyarakat yang menjadi mitra dalam jaringan layanan logistiknya.

Perusahaan logistik nasional PT  Pandu Siwi Sentosa (Pandu Logistics) juga melakukan berbagai adaptasi dan inovasi di tengah kegiatan operasionalnya yang tetap berjalan selama pandemi, yakni mengantarkan barang-barang kiriman pelanggan seperti produk farmasi, alat kesehatan dan suku cadang komunikasi menara seluler.

Selama ini Pandu Logistics tak hanya melayani perusahaan-perusahaan berskala internasional maupun nasional, tetapi juga sektor UMKM. Seiring penerapan kebijakan pembatasan sosial, bisnis UMKM ikut terkena dampaknya. Pandu Logistics kini lebih fokus mengembangkan jasa logistiknya ke sektor UMKM dengan menghubungkan pelaku UMKM dan pelanggan melalui layanan pick-up dan delivery, sehingga bisnis UMKM bisa terus berjalan secara daring. Sedangkan untuk memastikan agar barang-barang dapat terkirim sesuai jadwal, Pandu Logistics memperkuat dan mengerahkan armada darat sebagai penghubung antarkota dan menata ulang penggunaan kendaraan.

Lanjut baca

Populer