Connect with us

Business

Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Saat ASEAN memasuki era baru pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan tenaga trampil, ternyata tidak dalam kondisi pasar yang menggembirakan. Di Indonesia cobaan imbas krisis global mengakibatkan berbagai dampak negatif, dimulai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang merosot tajam, serapan anggaran rendah, ditambah lagi dengan kejadian kebakaran hutan, dan berbagai kasusu korupsi membuat banyak pihak khawatir akan kesiapan bangsa ini menghadapi MEA. Sementara komitmen kerja sama integrasi ekonomi terus bergulir dan harus siap dihadapi.

Pertanyaannya sudah siapkah regulasi kita mendukung era integrasi pasar ASEAN ini. Fakta yang ada, bangsa ini masih kedodoran menjadikan produk-produk anak negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terbukti, kepanikan yang terjadi ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor tidak resmi. Ketidaksiapan ini juga dirasakan saat belum terasa adanya harmonisasi sistem PPN agar integrasi ini menjadikan ASEAN kompetitif di pasar global dengan terbangunnya keseimbangan manfaat, dan ada kondisi saling ketergantungan, bukannya saling mempecundangi. Absennya harmonisasi system PPN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar negara, manakala perdagangan intercommunity tidak menciptakan keseimbangan manfaat.

Agar harmonisasi dapat terlaksana ASEAN harus memiliki aplikasi sistem pengawasan PPN atas transaksi intracommunity. Integrasi ekonomi Eropa telah menerapkan sistem ini yaitu VAT Information Exchange System (VIES). Aplikasi ini tidak saja dapat diakses otoritas pajak di setiap negara anggota, VIES juga dapat diakses PKP khususnya guna menguji validitas PKP lawan transaksi di negara lain sesama anggota UE. Di sini harmonisasi sistem PPN dalam MEA adalah ibarat “aturan main” terkait transaksi perdagangan antar negara ASEAN.

Selain masalah intracommunity, saat berlakunya MEA seharusnya negara ASEAN telah memberlakukan regulasi PPN yang seragam berbasis pada original principle bukan destination principle, sebab semua PKP di wilayah ASEAN berada dalam pasar yang sama. Destination principle hanya diterapkan atas transaksi perdagangan antara negara di Wilayah ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Alhasil, atas transaksi intercommunity tidak ada lagi border tax adjustment (BTa). Dalam implementasinya ekspor BKP ke negara sesama ASEAN tidak ada restitusi PPN, demikian pula perlakuan atas barang bawaan wisatawan dari negara sesama anggota ASEAN. Sementara, PPN atas barang bawaan turis non-ASEAN resident harus bisa di restitusi di negara ASEAN manapun, ketika meninggalkan wilayah ASEAN. Konsekuensinya Undang-Undang PPN di masing-masing negara anggota ASEAN harus di amandemen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Selama pandemi, permintaan pembiayaan proyek pada subsektor industri kreatif melalui Likuid Projects melonjak 300 persen. Tak semuanya disetujui.

 

Beberapa sektor usaha justru mengalami peningkatan ketika wabah virus korona merebak dan masyarakat harus membatasi kegiatan di luar rumah. Salah satu bisnis yang melejit di masa krisis saat ini adalah platform pendanaan digital Likuid Projects.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer PT Likuid Jaya Inovasi Kenneth Tali mengungkapkan, permintaan pembiayaan proyek selama masa pandemi naik hingga 300 persen. Permintaan itu datang dari berbagai sektor usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa pembatasan sosial, seperti komunitas gim dan film independen.

“Memang tidak semua permintaan dari proyek itu dapat didanai oleh Likuid, karena harus dilakukan kajian lebih lanjut oleh tim due diligence tentang potensi bisnis yang akan dibiayai,” papar Kenneth dalam acara diskusi secara virtual bersama wartawan, Selasa (30/6).

Baca Juga: Ajak Pengembang Lokal, Kemenparekraf Bikin Kampanye Cegah COVID-19 Lewat Gim Kreatif

Likuid mendanai proyek berentang waktu 3 hingga 5 tahun. Perusahaan inovasi keuangan digital dari klaster fintech project financing yang baru diluncurkan pada Februari 2020 ini sudah membiayai dua proyek, yakni di bidang teknologi dan gim.

Pembiayaan di sektor teknologi telah diberikan pada April lalu untuk proyek Solusi Teknologi PLN melalui PT Tesla Daya Elektrika sebagai mitranya sebesar Rp 1,25 miliar dengan total investor yang mendanai sebanyak 14. Adapun sektor kreatif yang mendapat pendanaan Likuid (bersama 41 investor) adalah proyek Social Card Game untuk platform HAGO milik PT Langit Impian.

Sejak awal berdiri, Likuid memfokuskan pembiayaan digital pada enam subsektor industri kreatif di lingkup entertainment yang meliputi film dan event, food and beverage, teknologi, fitness and health, beauty, dan esport. Proyek lain yang menjadi target selanjutnya adalah pendanaan proyek pembuatan film Indonesia.

“Awal 2020 kami mau bantu pendanaan sampai Rp 40 miliar untuk enam subsektor, tapi sekarang sudah tidak fokus pada berapa besar dana.”

“Untuk proyek terakhir kami targetkan pendanaan Rp 780 juta dan masih berjalan sampai sekarang. Jumlah kolaborator atau pendana kami di tiap proyek sekitar 30 orang,” jelas Kenneth.

Revisi target

Kenneth mengungkapkan berbagai tantangan mengemuka selama masa pandemi virus korona. Ia harus berupaya keras meningkatkan kepercayaan para investor yang di masa krisis ini lebih berhati-hati dalam menempatkan dana investasi.

“Kami baru menawarkan instrumen keuangan berbasis kerja sama operasional,” ungkapnya.

Salah satu upaya meningkatkan kepercayaan investor kepada Likuid Projects adalah dengan mengelola media sosial yang berisi konten edukasi. Secara berkala ia juga membuat newsletter informasi dan edukasi kepada investor.

Berbagai perkembangan dan dampak yang terjadi di masa pandemi membuat perusahaan teknologi pembiayaan ini harus merevisi target bisnis. Kenneth mengutarakan, revisi target harus dilakukan setelah melihat kondisi yang terjadi lapangan selama pandemi yang berlangsung sejak Maret.

“Pasti ada revisi target karena kami melihat kondisi lapangan. Di awal 2020 ini kami mau bantu pendanaan sampai Rp 40 miliar untuk enam subsektor, tapi sekarang sudah tidak fokus pada berapa besar dana. Kami batasi hanya minimal dua proyek per subsektor,” ujar Kenneth.

Baca Juga: Proyek Infrastruktur Pembiayaan Campuran

Lanjut baca

Breaking News

Opsi Pendanaan Perusahaan Lewati Masa Pandemi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pandemi global COVID-19 telah berdampak negatif jauh lebih parah dari prediksi awal terhadap kondisi perekonomian di seluruh dunia. Hal ini tecermin pada laporan World Economic Outlook yang dikeluarkan oleh IMF pada bulan Juni lalu. IMF memperkirakan pertumbuhan global akan mengalami minus 4,9 persen pada 2020. Negara-negara maju diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi minus 8 persen hingga akhir tahun ini.

Data Grant Thornton mengungkapkan optimisme ekonomi global menurun 16 poin pada semester 1 tahun 2020. Indonesia pun mengalami penurunan optimisme sebesar 22 poin. Meski demikian, Indonesia masih memiliki prospek optimisme tinggi dan menduduki peringkat keenam secara global walau hanya 50 persen dari pasar bisnis menengah di Indonesia yang berekspektasi mengalami peningkatan pendapatan dan profitabilitas dalam 12 bulan ke depan.

Advisory Director Grant Thornton Indonesia Marvin E. Camangeg mengungkapkan, berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut, perlu strategi yang tepat dalam menghadapinya.

“Kas menjadi ‘raja’ ketika pendapatan dan profitabilitas mencapai titik terendah. Saat ini memang tingkat optimisme Indonesia lebih tinggi dibandingkan angka global dan Asia Pasifik dengan rata-rata sebesar 32-34 persen. Harapannya, dengan banyaknya perusahaan yang terus membangun kapabilitasnya dan tergerak untuk go public menjadi salah satu penggerak pemulihan ekonomi di Indonesia,” tutur Marvin dalam  diskusi webinar bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tema “Opsi Pendanaan Perusahaan untuk Melewati Masa Pandemi” pada pertengahan Agustus lalu.

Topik yang dibahas dalam diskusi itu adalah penekanan Grant Thornton Indonesia bersama BEI terkait pentingnya manajemen keuangan/kas untuk menjaga likuiditas perusahaan selama masa Pandemi COVID-19. Dengan menjaga likuiditasnya, perusahaan mendapat keuntungan dalam memilih model pendanaannya di kemudian hari. Salah satunya adalah dengan menerbitkan obligasi atau dapat juga melalui go public yang dicanangkan oleh BEI.

Diskusi itu juga dihadiri oleh Hanny Prasetyo, Partner & Head of Assurance Grant Thornton Indonesia. Ia memberikan gambaran lima hal yang perlu dipikirkan dan dipersiapkan oleh perusahaan sebelum menerbitkan obligasi maupun go public. Kelima hal itu adalah laporan keuangan; transaksi yang kompleks; ketepatan waktu; strategi, rencana bisnis dan proyeksi, serta; uji tuntas dan valuasi.

Grant Thornton Indonesia sebelumnya juga sudah mengeluarkan Business Resilience Wheel yang menyebutkan pentingnya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai salah satu strategi bertahan suatu perusahaan dengan memiliki opsi pendanaan atau investasi. Hal ini juga termasuk pertanyaan terhadap penilaian diri untuk memungkinkan perusahaan membangun kemampuan di sekitar perkiraan dan pemantauan kas. Saham dan obligasi masih menjadi bentuk investasi favorit yang dilirik investor. BEI mencatat total perusahaan di Indonesia sebanyak 699 yang memiliki saham dan 121 yang memiliki obligasi.

Hanny Prasetyo juga menyebutkan, setidaknya terdapat tiga keuntungan utama dalam menerbitkan obligasi dari sisi investor, yaitu mendapatkan pendapatan bunga secara rutin, mendapat keuntungan atas penjualan obligasi (capital gain), dan juga memiliki risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan saham.

Di sinilah peran BEI sebagai sarana mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan (Saham, Obligasi, DIRE dan lain-lain). Salah satu opsi pendanaan dapat dilakukan melalui pasar modal dengan melibatkan investor publik (go public).

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna mengatakan, minat perusahaan dan institusi di Indonesia untuk semester kedua tahun 2020 masih tinggi. Hal ini tecermin dari jumlah pipeline yaitu sebanyak 14 perusahaan di pipeline dibanding tahun lalu pada periode sama sebanyak 12 perusahaan. Hal ini juga merupakan suatu bentuk kepercayaan dari para pemilik dan manajemen perusahaan yang menjadikan Bursa sebagai rumah pertumbuhan (house of growth) bagi perkembangan bisnis perusahaan mereka. Go Public tidak hanya menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan untuk mengembangkan Perusahaan, tapi juga mengangkat citra Perusahaan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.”

Lanjut baca

Breaking News

BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempercepat penyerapan kredit, bank-bank BUMN menggandeng sejumlah perusahaan berbasis teknologi. Upaya ini untuk menjangkau lebih banyak segmen usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu perusahaan yang digandeng Bank BRI adalah Gojek.

Gojek terpilih menjadi salah satu mitra pemerintah serta bank-bank BUMN untuk penyaluran kredit secara digital lewat program DigiKu. Pada tahap awal, Bank BRI bersama Gojek memberikan fasilitas pinjaman kepada para pengemudi yang menjadi mitra perusahaan teknologi itu.

DigiKu yang baru diluncurkan oleh pemerintah, bank-bank BUMN serta pelaku ekosistem digital akhir pekan lalu itu sebagai bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia (BBI) untuk menyediakan produk pinjaman digital bagi UMKM.

Akses pengajuan modal lewat sejumlah kanal daring ini dilakukan untuk mempermudah UMKM yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 dalam pengajuan pinjaman modal kerja berbunga ringan.

Adapun, plafon kredit yang disalurkan lewat Gojek dan kanal daring lainnya, yakni hingga Rp 20 juta dengan tenor pinjaman 1-12 bulan. Pemerintah menyebutkan total bantuan modal yang akan disalurkan bagi satu juta UMKM dalam ekosistem digital dalam program DigiKu mencapai Rp 4,2 triliun.

Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan bahwa kerja sama dengan Gojek di produk DigiKU ini merupakan penguatan kerja sama yang dijalin BRI dengan Gojek dan beberapa perusahaan platform digital lainnya, seperti Tokopedia dan Shopee.

“Bank BRI telah menggandeng Gojek dan platform digital lainnya dalam rangka membuka akses pengajuan KUR lewat channeling online. Fasilitas KUR yang ditawarkan hingga maksimal Rp50 juta, dengan tenor maksimal 3 tahun,” kata Sunareso Minggu (19/7/2020).

Sementara itu, Chief Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan, dalam program DigiKu, Gojek sudah berkolaborasi dengan BRI untuk menyediakan akses fasilitas pinjaman bunga ringan kepada mitra pengusaha termasuk pengemudi.

“Situasi pandemi sangat mempengaruhi pendapatan mitra kami, sehingga fasilitas pinjaman bunga ringan ini akan membantu meringankan beban keuangan mereka. Khususnya bagi UMKM, fasilitas yang diberikan diharapkan mampu untuk menjaga perputaran usaha sekaligus menangkap kesempatan baru,” katanya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer