Connect with us

Business

Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Diterbitkan

pada

Saat ASEAN memasuki era baru pergerakan barang, jasa, modal, investasi dan tenaga trampil, ternyata tidak dalam kondisi pasar yang menggembirakan. Di Indonesia cobaan imbas krisis global mengakibatkan berbagai dampak negatif, dimulai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang merosot tajam, serapan anggaran rendah, ditambah lagi dengan kejadian kebakaran hutan, dan berbagai kasusu korupsi membuat banyak pihak khawatir akan kesiapan bangsa ini menghadapi MEA. Sementara komitmen kerja sama integrasi ekonomi terus bergulir dan harus siap dihadapi.

Pertanyaannya sudah siapkah regulasi kita mendukung era integrasi pasar ASEAN ini. Fakta yang ada, bangsa ini masih kedodoran menjadikan produk-produk anak negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terbukti, kepanikan yang terjadi ketika pasar dalam negeri dibanjiri produk impor tidak resmi. Ketidaksiapan ini juga dirasakan saat belum terasa adanya harmonisasi sistem PPN agar integrasi ini menjadikan ASEAN kompetitif di pasar global dengan terbangunnya keseimbangan manfaat, dan ada kondisi saling ketergantungan, bukannya saling mempecundangi. Absennya harmonisasi system PPN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar negara, manakala perdagangan intercommunity tidak menciptakan keseimbangan manfaat.

Agar harmonisasi dapat terlaksana ASEAN harus memiliki aplikasi sistem pengawasan PPN atas transaksi intracommunity. Integrasi ekonomi Eropa telah menerapkan sistem ini yaitu VAT Information Exchange System (VIES). Aplikasi ini tidak saja dapat diakses otoritas pajak di setiap negara anggota, VIES juga dapat diakses PKP khususnya guna menguji validitas PKP lawan transaksi di negara lain sesama anggota UE. Di sini harmonisasi sistem PPN dalam MEA adalah ibarat “aturan main” terkait transaksi perdagangan antar negara ASEAN.

Selain masalah intracommunity, saat berlakunya MEA seharusnya negara ASEAN telah memberlakukan regulasi PPN yang seragam berbasis pada original principle bukan destination principle, sebab semua PKP di wilayah ASEAN berada dalam pasar yang sama. Destination principle hanya diterapkan atas transaksi perdagangan antara negara di Wilayah ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Alhasil, atas transaksi intercommunity tidak ada lagi border tax adjustment (BTa). Dalam implementasinya ekspor BKP ke negara sesama ASEAN tidak ada restitusi PPN, demikian pula perlakuan atas barang bawaan wisatawan dari negara sesama anggota ASEAN. Sementara, PPN atas barang bawaan turis non-ASEAN resident harus bisa di restitusi di negara ASEAN manapun, ketika meninggalkan wilayah ASEAN. Konsekuensinya Undang-Undang PPN di masing-masing negara anggota ASEAN harus di amandemen.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Business

Rezeki Nomplok “Homestay” Lombok

Diterbitkan

pada

Penulis:

Bisnis homestayyang sempat redup di Lombok akibat pandemi, kini menggeliat. Sirkuit Mandalika dan pembiayaan murah dari SMF jadi pendongkrak.

Pariwisata termasuk salah satu sektor usaha yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 seiring penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Penurunan sektor pariwisata juga melanda destinasi wisata super prioritas di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sekarang tersohor dengan sebutan Bali Baru. Beruntung derap pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika terus menggeliat dan kini telah memiliki ikon baru yakni arena sirkuit internasional hingga akhirnya secara perlahan dapat kembali menghidupkan sektor pariwisata.

Para pemilik usaha penyewaan tempat tinggal (homestay) di sekitar kawasan Mandalika meraup berkah dari penyelenggaraan Kejuaraan Dunia World Superbike (WSBK) 2021 pada November lalu. Ajang tahunan bergengsi yang selalu menyedot perhatian khususnya pencinta balap motor itu mendatangkan lebih dari 20.000 pengunjung.

Salah satunya adalah pemilik homestay Sasak Lombok Bungalow, Lalu Maulidin. Delapan kamar penginapannya menawarkan kearifan lokal berupa hunian tradisional berbahan bambu khas suku Sasak, dilengkapi balai-balai dan toilet modern. Lokasinya yang strategis, dekat Pantai Tanjung An yang terkenal dengan pasirnya yang lembut sehingga dijuluki “Pantai Merica”. Lokasinya juga dekat arena sirkuit sehingga menjadi daya pikat bagi pelancong yang membutuhkan penginapan bertarif terjangkau.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Kuta itu menuturkan, pembangunan sirkuit yang mendatangkan banyak pekerja menjadi berkah bagi bisnis penginapan untuk penyewaan kamar dalam jangka waktu tertentu.

“Daripada kosong dan tidak ada pemasukan sama sekali, akhirnya disewakan per bulan untuk pekerja. Tarifnya sekitar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta sebulan,” ungkap Lalu kepada media di lokasi penginapannya di Desa Wisata Kuta Mandalika, Lombok, Jumat (26/11).

Ia merintis usaha penginapan sejak 2015 sebelum muncul Program Desa Wisata pada 2018. Saat itu kebutuhan wisatawan terhadap penginapan berkonsep homestay belum begitu tinggi. Namun, saat ini permintaan meningkat hampir 95 persen, terutama ketika berlangsung perhelatan WSBK 2021.

“Dengan adanya WSBK kemarin dan pandemi yang mulai pulih, kami optimistis bisnis homestay akan membaik. Apalagi Maret tahun depan akan ramai lagi oleh MotoGP 2022,” imbuhnya.

Modal awal untuk membangun homestay tersebut sebesar Rp 100 juta. Ketika bisnisnya mulai berkembang, pada Desember 2020 ia mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero dan memperoleh bantuan Rp 100 juta dengan bunga 3 persen untuk merenovasi dan menambah dua kamar lagi.

“Pinjaman dari SMF sangat membantu karena bunga rendah tanpa persyaratan agunan dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan selama lima tahun. Saat kondisi sepi karena pandemi, kami diberikan keringanan angsuran,” kata Lalu.

Ia menjelaskan, saat ini di Desa Kuta terdapat 102 unit homestay yang dimiliki oleh 14 orang pelaku usaha. Beberapa dari mereka berniat mengajukan pinjaman, bahkan ada yang nilainya Rp 1,5 miliar untuk pengembangan usaha jelang agenda MotoGP 2022.

Pemilik Find Homestay di Desa Mertak, Lombok Tengah, Lalu Srinate juga optimistis dengan prospek pariwisata yang akan terus membaik di tahun depan. Ia turut merasakan berkah dari ajang WSBK 2021 bagi bisnis penginapannya sebanyak lima kamar yang terisi penuh dengan tarif Rp 400 ribu per hari.

“Tidak hanya sirkuit Mandalika yang jadi tujuan wisata. Di sini juga ada Pantai Awang yang bagus untuk selancar, menyelam, dan juga memancing,” jelasnya.

Ia mendapat pinjaman dari SMF sebesar Rp 50 juta pada April 2020 dengan waktu pengembalian selama 10 tahun.

Pembiayaan homestay merupakan salah satu program SMF sejak 2018 yang memberikan kemudahan akses pembiayaan homestay di desa wisata untuk mendukung kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo menyatakan, program pembiayaan homestay telah menyalurkan pinjaman di 11 desa yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya adalah pembiayaan homestay sebesar Rp 500 juta melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putri Nyale Desa Kuta Mandalika. Menurutnya, sasaran program tidak hanya di Mandalika melainkan juga daerah penyokong di sekitarnya.

“Tahun 2022 SMF menargetkan tambahan debitur baru, pengembangan model bisnis baru untuk pembiayaan homestay yang bersinergi dengan sister company dan pengembangan media informasi untuk meningkatkan profil desa yang telah bekerja sama dengan perseroan,” kata Ananta dalam media gathering di Mataram, NTB, Jumat (26/11).

Lanjut baca

Business

Menjaring Gurihnya Potensi Perikanan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dengan pemberdayaan nelayan yang tepat sasaran dan dukungan transformasi digital, sektor perikanan dapat menjadi potensi sumber penerimaan pajak yang menjanjikan.

Organisasi Dunia Bidang Pembangunan (United Nations Development Programme/UNDP) memperkirakan potensi kekayaan laut Indonesia sebesar 2,5 triliun dollar AS per tahun. Namun hingga saat ini Indonesia baru memanfaatkan sekitar 7 persen akibat keterbatasan teknologi dan tantangan lain. Besarnya potensi dengan segala tantangannya ini mendorong berdirinya FishOn di tahun 2019. Perusahaan rintisan aplikasi ini berlaku sebagai agregator berbagai pihak dalam ekosistem perikanan melalui penerapan teknologi digital.

“Indonesia tidak punya teknologinya sehingga kekayaan laut malah dicuri orang luar. Dengan digitalisasi, semua bisa kita tracking. Jika seluruh wilayah sudah digitalisasi, transaksi di sektor perikanan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 32 triliun sehari,” ungkap CEO FishOn Fajar Widisasono kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat FishOn, Bamuda Office Building, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17 /11).

Setelah membantu pemberdayaan komunitas nelayan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada awal kehadirannya, tahun ini FishOn melebarkan bisnisnya di wilayah perairan Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dari 5.000 nelayan yang ada di Maumere, sebanyak 500 nelayan sudah diberdayakan melalui aplikasi FishOn secara menyeluruh dari proses awal kegiatan menangkap ikan, menghubungkan dengan pembeli, transaksi lelang, pengolahan ikan di pabrik, hingga pengiriman hasil laut kepada pembeli.

Potensi penerimaan

Menurut Fajar, perikanan merupakan sektor yang sangat menarik dan tidak akan habis sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi negara. Ia menjelaskan, 500 nelayan yang diberdayakan di Maumere tersebut kini sudah mampu berpenghasilan bersih Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan—jauh melampaui UMR di NTT yang hanya Rp 2 juta.

“Dengan aplikasi FishOn, ketika berlangsung transaksi dengan pembeli dari dalam dan luar negeri, kami langsung potong untuk cicilan kredit KUR dan retribusi daerah. Nah, harusnya ada sekian persen yang untuk bayar pajak UMKM nelayan. Menarik sekali ketika kita bisa mendorong nelayan agar bayar pajak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 6 juta nelayan. Di Maumere, nelayan bisa menangkap ikan tuna seberat 80 kilogram sebanyak 1 hingga 2 ekor sehari, dengan harga per kilogram Rp 30 ribu. Artinya, dari dua ekor tuna saja, nelayan dapat mengantongi Rp 5 juta sehari. Kalau para nelayan ini dipajaki, imbuhnya, maka perikanan tentu akan menjadi sektor potensial bagi penerimaan negara.

Pihaknya menempuh langkah awal mendigitalisasi nelayan dengan memberikan pendanaan melalui saldo rekening dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta yang otomatis diterima nelayan ketika bergabung dengan aplikasi FishOn. FishOn menjalin kontrak eksklusif dengan BNI untuk pengadaan KUR bagi nelayan. BNI harus memberikan persetujuan pinjaman KUR kepada nelayan yang diajukan oleh FishOn. Kolaborasi ini menjadi terobosan yang efektif karena selama ini nelayan tidak memiliki akses modal ke perbankan dan pihak bank tidak percaya dengan kemampuan nelayan untuk mengangsur pinjaman.

Uang dalam bentuk simpanan di rekening ini hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan melaut seperti membeli bahan bakar untuk kapal, es untuk pendingin ikan, maupun kopi. FishOn menunjuk toko untuk melayani kebutuhan nelayan melalui pemberdayaan koperasi yang berkolaborasi dengan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah pesisir.

“Kalau ada 100 nelayan yang kami berikan bantuan Rp 5 juta sebagai modal awal, artinya ada Rp 500 juta yang akan dibelanjakan di toko-toko nelayan. Ini menarik karena bagi koperasi dan Bumdes, nelayan menjadi captive market yang pasti,” paparnya.

Para pembeli hasil laut tangkapan nelayan berasal dari dalam dan luar negeri seperti Jepang dan Malaysia. Untuk membeli ikan, transaksi dilakukan langsung melalui lelang. Hasil lelang langsung ditransfer ke rekening nelayan.

“Semua transaksi secara langsung dan cashless, tidak ada lagi uang tunai. Pembeli dari Jepang bisa transaksi melalui BNI Cabang Jepang. Jadi kalau dulu orang membayangkan digitalisasi nelayan atau cashless society nelayan itu suatu hal yang tidak mungkin, sekarang kami bisa mewujudkannya,” kata Fajar.

FishOn menyediakan fitur untuk membantu nelayan melaut dengan bantuan satelit yang dapat mendeteksi lokasi keberadaan ikan. Dukungan teknologi satelit ini diperoleh melalui kolaborasi dengan PT Telkom (Persero) Tbk sejak awal melakukan riset perikanan di tahun 2014 bersama para ahli perikanan dari Institut Pertanian Bogor. Di tahun 2021 ini FishOn telah mengembangkan pola factory sharing melalui FishOn Cloud Factory. Fajar menguraikan, pihaknya menyediakan pabrik pengolahan ikan untuk memenuhi permintaan pembeli seperti ikan yang sudah dipotong dalam bentuk sashimi atau sushi untuk ekspor ke Jepang. Saat ini terdapat 60 orang yang mengelola FishOn Cloud Factory di Maumere dengan pengerjaan sekitar 4 kontainer per bulan, sementara pengeluaran untuk membayar seluruh gaji dan listrik sebesar Rp 180 juta.

“Kalau biaya proses pengolahan ikan per kilogram Rp 35 ribu, maka pendapatannya sekitar Rp 1,2 miliar. Jadi, pabrik itu masih untung. Menariknya di sektor perikanan, market itu unlimited. Punya ikan berapa saja pasti diserap pasar. Saat ini sudah ada beberapa potential buyer dari Jepang dan Malaysia,” paparnya.

Ia berharap, FishOn nantinya dapat menjadi perusahaan go public yang sahamnya dimiliki oleh koperasi nelayan.

Lanjut baca

Banking

Dua Skenario untuk Energi Fosil

Diterbitkan

pada

Penulis:

Beradaptasi dengan tren energi bersih, PLN melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir, di antaranya mengeksekusi proyek energi baru dan terbarukan berskala besar.

Perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor penyedia energi listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN telah mengantisipasi tren global yang secara bertahap mulai beralih ke penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi bersih. PLN menetapkan peta jalan (road map) dalam mengurangi penggunaan energi listrik berbahan fosil dari tahun 2025 hingga 2060.

Langkah PLN dalam menuju nol emisi karbon tentu membutuhkan dukungan teknologi yang memadai agar penerapan dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi (3D) dapat berjalan sesuai target yang ada di perencanaan dan strategi menuju 2060.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan, sektor ketenagalistrikan hanya menyumbang 14 persen dari keseluruhan emisi nasional. Ia membandingkan dengan sektor ketenagalistrikan di Filipina dan Vietnam yang masing-masing menyumbang 30 persen emisi, dan Malaysia dengan 32 persen emisi.

Menurutnya, penggunaan lahan dan alih fungsi hutan, termasuk kebakaran hutan merupakan penyumbang emisi karbon terbesar. Di sisi lain, PLN berkomitmen untuk mendukung transisi energi dan terus mengupayakan pengurangan efek gas rumah kaca di tengah perkembangan teknologi saat ini melalui berbagai cara.

Dalam siaran pers yang dirilis PLN beberapa waktu lalu, ia memaparkan model bisnis di masa depan untuk menuju capaian energi besar yang optimal dengan mengakomodasi tren 3D melalui peningkatan peran EBT dan smart grid sebagai enabler.

“Saat ini inovasi teknologi semakin maju di bidang pembangkit EBT yang meliputi kehadiran energy storage atau baterai, carbon capture, green hydrogen, kendaraan listrik dan efisiensi energi. Inovasi itu mendorong transisi di sektor ketenagalistrikan dari bahan bakar fosil menuju pemanfaatan sumber EBT,” papar Zulkifli.

Untuk mengurangi penggunaan energi listrik berbasis fosil, PLN menyiapkan dua skenario. Pertama energi berbasis fosil akan mulai hilang dari bauran energi pada 2056. Pada skenario pertama ini, penghentian PLTU batu bara dilakukan secara bertahap dari yang menggunakan teknologi konvensional sampai yang paling mutakhir.

Pada skenario kedua, pemanfaatan teknologi carbon capture, usage, dan storage akan diterapkan mulai 2035 seiring dengan penurunan porsi energi berbasis fosil dari bauran energi. Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan berbagai pekerjaan besar dari hulu ke hilir.

Di sisi midstream sebagai operator atau pemilik dari jaringan transmisi dan distribusi termasuk energy storage atau baterai, PLN memberikan layanan solusi energi terintegrasi yang fleksibel untuk pelanggan skala besar atau industri. Sementara di sisi hilir, PLN akan memberikan layanan solusi energi dan menciptakan ekosistem pelayanan yang cerdas, fleksibel, dan inovatif hingga elektrifikasi sektor transportasi dengan ketersediaan infrastrukturnya.

Pembangkit EBT

Selama 2021–2030, ada beberapa potensi pengembangan EBT yang dimiliki PLN, yaitu PLTA 9 GW, geotermal atau panas bumi 2,4 GW, pembangkit listrik berbasis biomassa, angin, surya 4,5 GW, dan pembangkit listrik untuk penopang beban dasar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 1 GW.

Zulkifli mengatakan, masih terdapat potensi tambahan produksi dari pembangkit listrik berbasis EBT yang mencapai 1.380 Tera Watt hour (TWh) hingga tahun 2060 mendatang. Untuk menggarap potensi itu, jelasnya, pengembangan pembangkit harus diselaraskan dengan suplai dan permintaan, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based), keekonomian, keandalan, ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan.

PLN juga menempuh langkah strategis dalam percepatan pengembangan pada daerah defisit serta daerah yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD. Menurut Zulkifli, itu dilakukan demi mengurangi belanja negara dalam pembelian impor BBM melalui konversi PLTD PLN ke pembangkit berbasis EBT yang sebagian berada di daerah isolated offgrid atau di luar jaringan listrik PLN.

Lanjut baca

Populer