Connect with us

Report

Antara Dialog, Edukasi, dan Sanksi

Diterbitkan

pada

Setiap Wajib Pajak mempunyai karakter berbeda-beda sehingga petugas pajak pun harus menerapkan pendekatan yang berbeda.

Tahun 2017 ini Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur (Jaktim) mendapat tugas mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 23,276 triliun atau naik 20,6 persen dari realisasi penerimaan tahun lalu sebesar Rp 19,3 triliun. Pajak itu dihimpun dari total hampir 1,3 juta Wajib Pajak yang terdiri dari tiga kelompok, yakni Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi dan Bendaharawan.

Kepala Kanwil DJP Jaktim, Harta Indra Tarigan mengatakan, untuk mencapai target tersebut, Kanwil DJP Jakarta Timur bersama unit vertikalnya menerapkan beberapa strategi. Utamanya adalah edukasi perpajakan, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Indra, panggilan akrab Harta Indra Tarigan, setiap Wajib Pajak mempunyai karakter berbeda-beda sehingga petugas pajak pun harus menerapkan pendekatan yang berbeda. Terutama bagi Wajib Pajak sektor perdagangan yang jumlahnya paling dominan di Kanwil DJP Jaktim.

“Pendekatan kepada Wajib Pajak berdasarkan skala prioritas dan potensi risiko yang bisa kami gali. Kami harus membuat prioritas karena tidak mungkin sekaligus semua,” tutur Indra kepada Majalah Pajak di Kantor Pusat DJP akhir Januari lalu.

Pengawasan

Untuk menjalin hubungan baik dan mengawasi para Wajib Pajaknya, Kanwil DJP Jaktim membangun dialog dan menggelar edukasi perpajakan secara berkesinambungan. Para Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengonsultasikan masalah perpajakan mereka. Di sisi lain, Kanwil DJP Jaktim secara intens juga memantau kewajiban perpajakan para Wajib Pajaknya. Bagi Wajib pajak yang pembayarannya dinilai belum sesuai dengan profil bisnisnya, petugas pajak akan memanggil dan mengajak Wajib Pajak untuk berdiskusi supaya pajak yang dibayar sesuai dengan pendapatan.

Pengawasan Wajib Pajak merupakan salah satu cara untuk menjaga kepatuhan dan mengingatkan mereka agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah ditetapkan undang-undang, misalnya sanksi bunga keterlambatan. Namun, tak semua Wajib Pajak menyadari hal itu sehingga saat dipanggil untuk konseling memilih mengabaikan. Untuk kasus tersebut, KPP akan mengunjungi Wajib Pajak untuk mengklarifikasi bahwa pajak yang dilaporkan di SPT belum sesuai seperti data pembanding yang diperoleh petugas pajak. Yang perlu dicatat, petugas pajak tidak akan serta-merta menetapkan data berdasarkan hitungan mereka, melainkan menyodorkan data hasil analisis untuk bahan diskusi dengan Wajib Pajak.

“Kalau data kami yang benar maka Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT dan jika ada kekurangan (bayar) harus menyetornya,” jelas pria kelahiran Kabanjahe, 25 Agustus 1958 itu.

Memanipulasi pajak sangat merugikan negara dan terutama merugikan bagi Wajib Pajak itu sendiri.

Penegakan hukum

Sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menyampaikan sendiri SPT. Sayangnya, kelonggaran ini justru sering kali dimanfaatkan Wajib Pajak untuk memanipulasi laporan pajak dengan berbagai cara. Bahkan, ketika aksi tersebut terdeteksi petugas, mereka tetap enggan memperbaikinya. Padahal, tindakan itu justru akan merugikan Wajib Pajak.

“Kami akan lihat apakah layak untuk dilakukan pemeriksaan khusus untuk meningkatkan kepatuhan karena ada kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak patuh,” ujar pria yang pernah menjabat Kakanwil DJP Sumatera Utara I itu. Indra menegaskan, jika ada indikasi pelanggar pidana oleh Wajib Pajak, misalnya menerbitkan faktur tapi tidak melaporkannya sebagai kewajiban bahkan menyangkal maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan (buper).

Indra menjelaskan, sesuai Pasal 8 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000, jika telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak masih memiliki kesempatan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. Dengan catatan, harus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun, jika Wajib Pajak merasa benar, maka petugas pajak akan meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan.

“Kalau sudah masuk ke penyidikan, kita bekerja sama dengan pihak terkait yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan, yaitu kepolisian sebagai Pembina PPNS (penyidik pegawai negeri sipil),” jelas Indra.

Berdasarkan pengalaman kasus Wajib Pajak yang ditangani Kanwil DJP Jakarta Timur, tindakan memanipulasi pajak sangat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi Wajib Pajak. Sementara bagi petugas pajak, tindakan ini amat menyita waktu dan tenaga. Pada 2013 lalu misalnya, salah satu Wajib Pajak Kanwil DJP Jaktim memanipulasi kewajiban perpajakannya dan atasnya dilakukan pemeriksaan hingga ke tingkat penyidikan. Berbagai upaya dilakukan petugas pajak untuk melengkapi berkas kasus agar dinyatakan lengkap (P-21). Mulai dari mengumpulkan data dan fakta hingga saksi terkait. Usaha itu membutuhkan waktu tiga tahun, hingga 2016 lalu.

Melihat kasusnya dinyatakan P-21, sebelum naik ke persidangan, sang Wajib Pajak dengan kemauan sendiri memilih membetulkan data perpajakannya. Alhasil, sesuai Pasal 44-b UU KUP, ia terpaksa harus membayar sanksi administrasi sebesar empat kali lipat atau 400 persen dari total utang pajaknya.

“Wajib Pajak ini bayar denda cukup besar. Pokok utang pajaknya itu sekitar Rp 80 miliar, ditambah sanksi 400 persen,” ungkap suami dari Dr. Ruth Emalian Sembiring ini.

Selain pemeriksaan, untuk penegakan hukum, Kanwil DJP Jaktim juga melakukan penagihan aktif, seperti penyitaan aset hingga penyanderaan (gijzeling) Wajib Pajak. Gijzeling itu dilakukan akibat Wajib Pajak mengabaikan upaya persuasif yang dilakukan petugas pajak.

“Kami sudah jelaskan apa konsekuensi Surat Paksa—bisa disita asetnya, blokir rekening, dicegah keluar negeri, bisa disandera badan. Tapi tetap tidak diindahkan, maka kami sandera. Tentu kami tidak semena-mena. Tujuan kami memberi efek jera agar yang lain juga melihat ada kuasa dari undang-undang kepada aparat pajak melakukan penegakan hukum,” pungkas Indra sembari menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, pegawai pajak selalu berpegang pada undang-undang yang berlaku.-Waluyo Hanjarwadi

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Rajut Persahabatan dan Kepatuhan ala ‘Salesman’

Diterbitkan

pada

Penulis:

Lewat komunikasi persuasif, KPP LTO Empat membina rasa saling percaya. Kepatuhan sukarela jadi buahnya.

Seni berkomunikasi tampaknya menjadi benang merah inovasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO) Empat. Kesan itu tumbuh sejak pertama kali Majalah Pajak berkomunikasi dengan para staf KPP. Mereka responsif, akomodatif, dan solutif. Hingga akhirnya kami berkesempatan berbincang secara langsung dengan Kepala KPP LTO Empat Budi Prasetya, di ruangannya, Jumat (26/12).

Menariknya, di tengah wawancara yang dilakukan di sisi kanan ruangan, terdapat tiga sampai lima orang berkumpul untuk sarapan di sebuah meja bundar pada sisi kiri—sekitar satu meter dari meja kerja Budi.

“Bukan lagi rapat, kebiasaan kami di sini begini. Teman-teman dari KPP LTO Empat atau LTO lain sarapan di sini. Ganti-gantian bawa makanan. Kita saling memperkuat komunikasi dan koordinasi, diskusi perkembangan ekonomi, apa yang dilakukan KPP-nya. Ngobrol-ngobrol biasa,” kata Budi.

Menurutnya, hal utama yang paling fundamental dimiliki oleh pegawai pajak, terutama pegawai KPP LTO Empat adalah kemampuan merawat persahabatan, merajut komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak. Budi yakin, kemampuan berkomunikasi merupakan pintu gerbang menuju segala kemudahan dalam bekerja. Oleh sebab itu, ia lebih senang disebut sebagai salesman produk perpajakan. Menurutnya, salesman memiliki komunikasi yang komprehensif, baik ketika berbicara maupun mendengar.

“Saya selalu memosisikan diri sebagai salesman, bukan kepala kantor. Salesman, kan, utamanya semangat, ulet, paham produk. Salesman komunikasinya top, menguasai target pasar. Tapi prinsip saya, sebagai salesman enggak boleh bohong. Kalau saya nipu konsumen atau Wajib Pajak, begitu dia enggak puas akan ngomong ke yang lain. Makanya saya jadi salesman harus setransparan mungkin. Dari A ke Z saya jelaskan,” kata Budi.

Pria yang pernah menjadi Kepala KPP Madya Bandung 2013–2016 ini yakin, cara kerja salesmen cocok diterapkan di KPP yang ia pimpin sejak tahun 2019 ini. Menurutnya, KPP LTO Empat memiliki pegawai kompeten dan unggul serta karakter WP dengan kepatuhan serta pengetahuan yang baik tentang perpajakan.

KPP LTO Empat mengadministrasikan WP orang pribadi dengan kekayaan tinggi atau high wealth individual (HWI) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak perusahaan di sektor jasa, seperti jasa telekomunikasi, keuangan, transportasi, konstruksi, dan sebagainya. KPP unit vertikal Kantor Wilayah (Kanwil) LTO ini memiliki misi utama, yakni memberikan layanan prima kepada WP sekaligus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.

“Setelah beberapa kali pengalaman berinteraksi, ternyata Wajib Pajak besar itu lebih suka bertemu langsung, ngobrol, melalui pendekatan personal, menceritakan hobi, bagaimana membangun bisnis dari awal. Saya pernah ketemu konglomerat sampai lima jam, ngobrol dan ngopi bareng. Karena pengalaman mereka ibarat air kepenuhan di teko besar, harus dituang. Kalau tidak, tumpah. Saya ungkapkan rasa kagum saya kepada beliau karena sewaktu saya masih kuliah, saya membahas tentang perusahaannya,” ujar Budi.

“Kalau mereka klik sama kita, mereka menganggap kita sebagai teman, sahabat, bahkan penggemar, dan mereka akan merasa ‘Masa di depan penggemar, saya enggak patuh pajak?’ Demikian juga sama direksi BUMN, saya perlakukan sama dalam berkomunikasi,” lanjut Budi. “Tapi sayangnya, saya baru beberapa bulan membina komunikasi yang efektif, tiba-tiba ada Covid-19 yang menghalangi untuk berinteraksi secara langsung.”

Namun, Budi menggarisbawahi, komunikasi akan terbangun dengan baik jika pegawai pajak telah mempelajari latar belakang WP secara detail, mulai dari silsilah keluarga, riwayat pendidikan, hobi, komunitas, tempat tinggal, dan sebagainya. Pengetahuan itu mungkin dianggap remeh, padahal itulah hal utama yang membangun empati, sehingga tumbuh saling rasa percaya, dan bermuara pada kepatuhan sukarela. Penting juga bagi pegawai pajak memiliki attitude yang baik dan tidak merasa paling benar.

“Contoh, hobi orang orang hebat itu apa, misalnya golf, off-road, kuliner, saya pelajari tentang hobi-hobi itu. Ada yang suka makan, saya tanya ke teman-teman restoran enak di mana, makanan enak apa saja. Kami mempelajari sangat detail hobi dan background Wajib Pajak kami,” kata Budi.

Itu dilakukannya untuk menyamakan “frekuensi” agar komunikasi nyambung dan tanpa kendala dan gesekan. Selain itu, menjaga persahabatan juga dilakukan dengan seluruh pihak, baik asisten, sekretaris, ajudan, rekan kerja antarlembaga. Ini menjadi bagian dari strategi komunikasi dengan membangun yang disebut Budi sebagai pohon koneksi. Prinsipnya, bergaul hendaknya tidak pandang bulu.

“Jangan sepelekan perkenalan, grup WhatsApp, silahturahmi reuni. Kita bisa ambil manfaatnya dari pertemuan-pertemuan itu, kita bisa dibantu atau membantu koneksi-koneksi, sahabat-sahabat kita. Nah, untuk paham hobi mereka (Wajib Pajak), kita bisa gali dari orang-orang terdekatnya, kan,” kata Budi.

Setidaknya, pengalaman itulah yang Budi petik ketika menjabat sebagai kepala kantor di pelbagai daerah, utamanya saat menjadi Kepala KPP Badan dan Orang Asing (Badora) tahun 2016–2019. Kala itu, ia harus mencari jalan agar Google Indonesia bersikap kooperatif dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Budi pun dibantu sahabat lamanya untuk merajut komunikasi dengan Google Indonesia, sehingga mispersepsi dapat diselesaikan. Kini kemitraan antara DJP dengan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat itu semakin baik, bahkan Google Indonesia berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Beragam pengalaman dan ilmu itu ditularkan pula kepada pegawai KPP LTO Empat secara langsung. Budi tidak ingin metode kepemimpinan yang teoritis. Ia mengutip semboyan Ki Hajar Dewantara, “Ing ngarsa sung tuladha,”—seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan.

“Sebagai kepala kantor saya juga harus menjaga semangat teman-teman. Saya diajak mendampingi teman-teman (ke Wajib Pajak), saya siap. Saya menganggap saya jadi leader salesman-lah bagi mereka. Kalau saya cuma merasa jadi kepala kantor, mungkin saya enggak mau jalan, karena toh sudah ada anak buah,” kata Budi.

Secara simultan, KPP juga mengembangkan KKPt (kertas kerja penelitian) Komprehensif untuk WP OP HWI. KKPt Komprehensif dapat membantu account representative (AR) menganalisis seluruh data dan potensi penghasilan yang dapat menjadi potensi pajak, baik berupa active dan passive income sesuai dengan SE-07 Tahun 2020. KPP LTO Empat melakukan pengembangan Aplikasi Lolipop. Aplikasi ini turut membantu AR lebih efektif dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. KPP pun memiliki focus intragrup transaction.

“BUMN yang terdaftar di KPP LTO Empat adalah BUMN jasa. Karakteristik khusus BUMN jasa adalah outbound transaction sangat jarang dilakukan dan lebih banyak inbound transaction terutama transaksi dengan anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis grup yang difokuskan kepada intragrup transaction,” kata Budi.

Integrasi data

Kepiawaian merawat komunikasi menjadi kunci bagi KPP LTO Empat dalam menyosialisasikan program Integrasi Data Perpajakan sebagai produk utama KPP. Terlebih program ini memberi banyak manfaat bagi WP, antara lain memudahkan WP dalam pelaporan perpajakan, membentuk basis data yang lebih valid, serta meminimalkan kesalahan dalam perhitungan pajak.

Program Integrasi Data Perpajakan ini dijalankan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017. Tim integrasi menetapkan tiga tahapan penyatuan data. Tahap pertama, perusahaan melakukan host to host (H2H) e-faktur dan H2H e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Tahap kedua, H2H e-Bupot Unifikasi. Tahap ketiga meliputi service KSWP, e-Billing, e-Filing, GL tax mapping, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

Sekarang, telah 16 WP yang mengikuti program ini, termasuk Pelindo, Telkom, dan Pegadaian. Tidak hanya induk, anak perusahaan pun ikut berpartisipasi.

Memang, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017, Pegadaian dan Pelindo tidak masuk dalam BUMN yang ditunjuk untuk mengikuti program Integrasi Data Perpajakan. Namun, KPP LTO Empat dapat meyakinkan dua BUMN itu bahwa program ini akan membawa beragam manfaat bagi perusahaan. Di sisi lain, KPP mengapresiasi inisiasi dan komitmen Pegadaian dan Pelindo.

Hingga saat ini KPP terus menyosialisasikan program ini kepada WP Badan lain, khususnya kepada BUMN yang memiliki volume invoice tinggi.

Lanjut baca

Report

Bangkit dan Tetap Pegang Janji

Diterbitkan

pada

Penulis:

Febriyawan Ekaputra Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment

Sempat lesu lantaran anjloknya penjualan di awal pandemi, pengembang ini bergairah kembali berkat komitmen menjaga kepercayaan konsumen—dan berkat insentif pemerintah.

 

Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun, terbukti membantu pemulihan sektor properti dan 174 industri turunannya. Apalagi, stimulus yang mulanya berlaku untuk masa pajak Maret sampai Agustus 2021 itu diperpanjang hingga Desember 2021.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 7 PMK 103/2021 menyebutkan bahwa konsumen dapat menikmati fasilitas PPN DTP 100 persen untuk rumah atau unit dengan harga maksimal Rp 2 miliar, sementara rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar mendapat subsidi PPN 50 persen.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) mencatat, kebijakan tersebut mampu mendorong penjualan properti hingga 15 persen pada periode Maret hingga Mei lalu. Dengan adanya perpanjangan insentif hingga akhir tahun 2021, REI memproyeksikan pertumbuhan properti akan mencapai 20 persen.

Salah satu pengembang yang turut meraup berkah relaksasi pajak ini adalah PT Indonic Tangerang Investment. Perusahaan yang berkantor pusat di Tiongkok ini tengah mengembangkan Lavon SWANCITY, sebuah hunian eksklusif yang akan dikembangkan menjadi kota mandiri dan berlokasi di kawasan Tangerang New City, Cikupa, Banten.

Tax Manager PT Indonic Tangerang Investment Febriyawan Ekaputra menuturkan, adanya relaksasi PPN DTP dan menurunnya tingkat kasus positif Covid-19 di Jabodetabek membawa dampak positif terhadap penjualan rumah tapak di Lavon SWANCITY. Ia menyebut, penjualan rumah tapak yang berhasil terjual sejak Maret hingga akhir Oktober hampir mencapai 200 unit.

“Kami sangat-sangat terbantu dengan adanya pemberian insentif PPN ini karena membuat masyarakat mulai tertarik kembali menggunakan dana yang ada untuk membeli rumah. Harapan kami, semoga terdapat insentif-insentif lain yang seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Febri ini kepada Majalah Pajak di kantornya, Selasa sore (2/11).

Strategi bertahan

Febri mengutarakan, keadaan bisnis perusahaan di tahun pemulihan ini jauh lebih baik bila dibandingkan situasi pada tahun lalu saat daya beli masyarakat untuk membeli properti begitu lemah. Maklum, rumah merupakan produk yang akan dipakai dalam waktu jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan matang dan biaya besar.

“Memang dari segi cost kami tetap, cuma dari segi income kami enggak masuk. Pembelian rumah itu, kan, mayoritas dengan installment (cicilan) sehingga ada beda waktu secara pendapatan. Jadi, secara komersial di tahun 2018–2019 kami untung, sementara tahun 2020 kami loss,” ucapnya.

Tingkat penjualan rumah yang menurun drastis diperparah oleh perbankan yang lebih selektif memberikan persetujuan kredit pemilikan rumah (KPR). Akibatnya, beberapa calon konsumen yang sudah berniat membeli tidak mendapatkan persetujuan, meski pihaknya telah membantu memberikan subsidi down payment (DP).

“Waktu itu memang ada beberapa customer yang ditolak approval-nya. Kami sudah memberikan DP subsidy untuk membantu proses ke bank, tapi konsumen ini tetap secara checking tidak lolos. Mungkin pihak bank memiliki standar khusus pada saat pandemi seperti ini, bisa dilihat dari background perusahaan apakah bisa on going atau tidak jadi bukan lagi hanya credit scoring,” tuturnya.

Jika keadaannya sudah begitu, perusahaan pun menerapkan posisi bertahan dengan cara efisiensi dan menjaga ketersediaan modal dan arus kas yang sehat. Menurutnya, perhitungan dan perencanaan yang tepat adalah kunci utama.

Selain itu, perusahaan juga harus memakai cara-cara yang inovatif untuk mendongkrak penjualan seperti mengadakan tur virtual rumah; memberikan promo menarik gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diskon biaya akad, dan keringanan lainnya; serta melakukan pemasaran yang menarik melalui media sosial Tiktok, Instagram dan YouTube. Ini bertujuan untuk mendekatkan dan memperkenalkan produk-produk rumah ke khalayak yang lebih luas.

Tepat waktu

Salah satu keunggulan pengembang ini adalah komitmen untuk menyelesaikan fase pembangunan hingga proses serah terima yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Febri menilai, dengan tetap berfokus pada progres pengerjaan dan selesai sesuai jadwal akan menjaga kepercayaan para konsumen dan menjaga portofolio mereka.

Apalagi, konsumen juga akan lebih tertarik membeli rumah yang sudah ada fisik bangunannya. Jadi, calon konsumen tidak lagi diperlihatkan animasi atau gambar tiga dimensi saja, tetapi langsung ditunjukkan rumah mana yang akan ditempatinya jika jadi membeli.

“Lavon ini juga merupakan properti satu-satunya yang beriklan dengan foto rumah yang sudah jadi. Jadi, konsumen senang gara-gara barangnya itu sudah ada, langsung diperlihatkan. Setelah itu langsung bayar dan proses ke bank,” lanjutnya.

Secara general, Lavon SWANCITY merupakan proyek hunian yang dikerjakan sejak tahun 2015 dan dibagi menjadi tiga fase. Proyek pertama adalah Lavon 1 yang terdiri atas 7 klaster dengan total 2.700 rumah dan diluncurkan pada 2017.

Setahun setelahnya, fase kedua atau Lavon 2 dikembangkan dengan mengusung konsep two level infrastructure atau double decker. Tipe rumah ini memisahkan area lalu lintas kendaraan dengan area pejalan kaki, taman, atau tempat bermain.

Rumah dengan dua level lantai ini menempatkan akses kendaraan pada level bawah, sementara level atas difungsikan sebagai tempat aktivitas sosial para penghuni perumahan. Dengan begitu, anak-anak bisa bermain dengan leluasa dan aman, serta tersedia ruang terbuka hijau yang lebih luas.

Lavon 2 memiliki 1.600 unit rumah dan mulai diserahterimakan sejak April 2021. Selain memiliki konsep yang menarik, tipe rumah ini paling banyak diminati karena pembeli bisa mendapatkan relaksasi PPN 100 persen. Pasalnya, relaksasi ini hanya berlaku untuk unit yang sudah siap dihuni atau diserahterimakan.

“Di tahun 2020 kami fokus untuk penyelesaian pembangunan, sehingga pada tahun 2021 banyak unit yang sudah ready stock. Alhamdulillah, meskipun ada bencana pandemi, di sisi terangnya saat peraturan relaksasi PPN ini muncul, kami sudah siap unitnya,” ujarnya

Melihat mulai pulihnya penjualan di tahun ini, pengembang ini optimistis dapat menyelesaikan fase ketiganya, Daisan. Proyek hunian bergaya Jepang ini dikerjakan melalui joint venture bersama pengembang ternama asal Jepang Mitsubishi Estate Residence.

Patuh pajak

Ketepatan waktu juga diperlihatkan di sisi pemenuhan kewajiban perpajakan WP Badan ini. Menurut Febri, kepatuhan pajak sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan reputasi baik perusahaan dan akan membangun kepercayaan konsumen yang lebih baik.

“Kami memiliki pemahaman bahwa kepatuhan pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, manfaat atas pembayaran pajak yang kami lakukan akan kami rasakan manfaatnya secara tidak langsung,” ujarnya.

Untuk memastikan kepatuhan perpajakan terjaga dengan baik, perusahaan telah membangun tim internal yang kompeten, yang selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terus diperbarui pemerintah. Sementara dengan pihak eksternal, Febri juga menerapkan ketegasan yang tak bisa ditawar terkait penerapan pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan.

“Hal ini dikarenakan kami harus menjaga reputasi dan kepercayaan dari mitra kami. Intinya, baik kami dan vendor harus sama-sama comply.”

Hubungan dan pola komunikasi yang baik juga tercipta antara perusahaan dengan KPP Pratama Kosambi. Febri akui, pelayanan yang diberikan kantor pajak, baik secara formal melalui pelaporan SPT Masa Tahunan maupun informal dari sisi konsultasi, sangat membantu pihaknya melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dus, Febri merasa pembatasan-pembatasan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak membuat pelayanan yang diberikan KPP Pratama Kosambi menurun. Kepada pemerintah, Febri menaruh harapan agar relaksasi PPN DTP bisa diperpanjang dan tidak lagi memerlukan banyak data dalam implementasi aturannya. Ia berharap, di aturan perpanjangannya nanti, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR membuat aplikasi yang lebih sederhana dan mudah dipakai oleh pengembang untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

“Banyak dari kami yang masih awam dengan proses pendaftaran rumah serta kurangnya penyuluhan dari kantor pajak, sehingga menyebabkan terhambatnya proses tersebut. Pada saat peraturan perpanjangan insentif yang baru keluar, aplikasi SIKUMBANG masih belum mengakomodasi pelaporan data realisasi tersebut. Berselang sebulan kemudian (September) barulah ada tata cara dan update aplikasi yang lebih mudah dan simpel,” tandasnya.

 

Lanjut baca

Report

Membangun Rumah Pejuang Kemandirian

Diterbitkan

pada

Yudi Asmara Jaka Lelana Kepala KPP Pratama Kosambi

Melengkapi pengembangan arsitektur sistem teknologi perpajakan, KPP Kosambi memperkuat karakter kebangsaan kepada seluruh pegawai dan WP.

Ucapan “Selamat atas tercapainya 100 persen target penerimaan pajak KPP Kosambi” tersemat di papan karangan bunga yang berjajar rapi di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kosambi (KPP Kosambi), Senin (25/10). Karangan bunga itu datang dari Kepala Kantor Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Paguyuban Eselon III Kanwil DJP Banten, Agung Sedayu Grup, dan lainnya. Memasuki TPT alias tempat pelayanan terpadu, di sisi kiri tertulis “Di Sini Rumah Kami. Rumah Para Pejuang Kemandirian Bangsa”.

Rumah itu digambarkan seperti istana kepresidenan dengan tiga fondasi, dua lapis plafon, lima pilar, dan satu atap. Fondasi pertama berisi nilai-nilai Kementerian Keuangan (integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan); fondasi kedua terpahat tagline Kosambi Juara (kompak, semangat, luar biasa, jujur, unggul amanah dan ramah). Fondasi ketiga berisi tema monev (monitoring dan evaluasi) berkelanjutan, yaitu ARMonDI (AR Monday Discussion), Ngopi Selasa (Ngobrol Pagi Selaraskan Asa), dan seterusnya. Lima pilar melambangkan fungsi dan tugas utama KPP, yakni pengawasan, pemeriksaan, penagihan/penilaian, penyuluhan, dan supporting. Sementara, di puncak segitiga tertera ultimate goal, yakni tercapainya target penerimaan.

Kepala KPP Kosambi Yudi Asmara Jaka Lelana menuturkan, rumah strategi merupakan core values, baik dari sisi pegawai maupun WP. Semua harus kompak meresapi dan menyadari bahwa semua memiliki peran sebagai pejuang kemandirian bangsa. Pegawai diharapkan memiliki loyalitas tinggi mencapai penerimaan dan WP menyadari perannya dalam berkontribusi untuk negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Selamat datang di KPP Kosambi. Di sini rumah para pejuang—pejuang kemandirian bangsa,” kata Yudi kepada Majalah Pajak, di ruangannya.

Konsep itu ia gagas sejak menakhodai KPP Kosambi pada tahun 2019. Menurutnya, tema ini menjadi sebuah pengikat, menumbuhkan keteladanan, semangat, dan gotong-royong kepada seluruh pegawai.

“Kalau kami tidak berjuang secara sungguh-sungguh, penerimaan bagaimana? Sementara negara membutuhkan pajak yang selama ini menjadi tulang punggung APBN. Pejuang mengandung makna yang sangat berarti bagi tanah air,” kata Yudi.

Salah satu tantangan kantor yang menginduk ke Kanwil DJP Banten ini adalah bagaimana menyelaraskan pola kerja lintas generasi, yakni generasi X (generasi kelahiran tahun 1965–1980), milenial (1980–1995), dan Z (1997–2000). Konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa dibangun untuk mengakomodasi pengembangan karakter lintas generasi itu.

Bagi Yudi, memperkuat karakter kebangsaan sangat penting. Apalagi, semua infrastruktur telah difasilitasi oleh Kantor Pusat DJP, mulai dari kegiatan seluruh proses bisnis mulai dari pengadministrasian internal, layanan, hingga pengawasan. Ada Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA); Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb); Aplikasi Portal DJP (Apportal); dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). DJP juga telah memiliki CRM alias compliance risk management untuk mengelola risiko kepatuhan WP.

Yudi memetakan komposisi pegawai dan menentukan pendekatan yang tepat buat mereka.

“Anak-anak generasi Z atau milenial ini pola pendekatannya harus berbeda,” ungkap Yudi. “Anak-anak ini perlu diberi tantangan dan kesempatan, diberikan ruang, diberikan apresiasi, bukan diatur. Kebetulan, anak-anak AR dan fungsional banyak di milenial. Untuk menyatukan semua generasi, pegawai harus punya jiwa dan karakter korsa (korps). Ikat dengan konsep Rumah Pejuang Kemandirian Bangsa. Penerimaan pajak kita akhirnya selalu tercapai.”

Implementasi

Konsep rumah pejuang mengandung proses bisnis yang meliputi penentuan pola, ritme, dan momentum. Yudi memberi contoh, untuk menuntaskan tindak lanjut 99 data pemicu, diperlukan penentuan pola kerja yang efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Namun, penentuan pola kerja itu dimusyawarahkan. Misalnya, 24 data terlebih dahulu yang akan dikerjakan tim. 24 data ini merupakan data konkret, yakni data yang tidak memiliki dispute antara fiscus dan WP. Setelah itu, muncullah ritme kerja melalui kesepakatan tenggat waktu penyelesaian (deadline). Pola dan ritme ini akan melahirkan kompetisi sehat antarpegawai. Kemudian, terciptalah momentum, yang merupakan fase evaluasi dan apresiasi kinerja pegawai.

“Dalam konsep rumah pejuang itu, intinya sebagai core values, persaingan sehat. Misalkan, ‘Oh, data teman sudah selesai lima, saya baru tiga. Oke, saya kejar.’ Semua pegawai akan semangat bertumbuh untuk bekerja optimal dengan alamiah. Kita sebagai pemimpin, jangan lupa memanfaatkan momentum itu dengan memberikan penghargaan. Ini penting sekali memberi apresiasi bagi pegawai,” kata Yudi.

Salah satu pilar utama Rumah Perjuangan Kemandirian Bangsa adalah ‘Strategi Pengawasan’, yang meliputi pembagian tugas AR strategis dan kewilayahan. AR strategis mengampu 528 WP, dengan masing-masing AR rata-rata mengawasi 58 WP. “AR strategis itu wajib mengenali Wajib Pajak. (Mereka) dipantau terus dan harus sudah di-visit,” jelas Yudi.

Masing-masing AR kewilayahan juga wajib melayani dan mengawasi 20 WP penentu penerimaan. Selanjutnya—barangkali berbeda dengan KPP lainnya—50 WP besar strategis ditangani langsung oleh kepala kantor.

“Saya yang mengelola, saya boleh menghubungi WP-nya. Karena kita ada dua sisi—sisi melayani karena kepala kantor langsung yang menghubungi dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak,” kata Yudi. “Ada teori tanah subur. Kalau dalam pertanian, lahan yang subur akan cepat menghasilkan dibandingkan dengan lahan tandus. Tanah yang tandus ini, mau dikasih pupuk, air, tetap saja hasilnya kurang. Teori yang sama kita gunakan juga untuk menangani WP besar. Yang punya potensi, punya kemampuan bayar yang tinggi, dan tentunya well-educated akan ditangani langsung oleh kepala kantor.”

Di samping itu, KPP juga memberikan apresiasi kepada WP yang kooperatif, patuh, dan berkontribusi besar bagi penerimaan. “Kita berikan pelayanan yang bagus, beri apresiasi, sehingga kepatuhan sukarelanya meningkat,” kata Yudi.

Di awal pandemi, sektor konstruksi turun 32 persen; pengolahan, 28 persen; perdagangan besar dan eceran, 16 persen. Barulah di tahun 2021, industri mulai bangkit. “Aktivitas produksi meningkat tajam sampai 48 persen, perdagangan besar naik 30 persen, konstruksi naik 26 persen, kegiatan jasa lain naik 38 persen,” sebut Yudi.

Kini, sektor properti menjadi penyumbang penerimaan terbesar tahun 2021 di KPP Kosambi, yakni sebesar 49 persen—tumbuh 24 persen dari tahun 2020. Kenaikan sektor properti yang terjadi justru di saat pandemi ini, menurut Yudi, terjadi karena adanya insentif PPN nol persen.

Tahun lalu, KPP Kosambi mencapai angka penerimaan Rp 3,2 triliun atau 107,57 persen dari target. Dan tahun ini, masih di bulan Oktober, target penerimaan Rp 2,03 triliun telah 100 persen teraih.

Lanjut baca

Populer