Connect with us

Tax Light

Anjangsana Hakiki

Diterbitkan

pada

Penulis: Aan Almaidah A.

Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur dalam medan perang, seperti yang kita doakan setiap kali ritual upacara bendera—lalu menjadi dogma. Ada banyak pahlawan lain yang luput kita kenalkan di jiwa anak-anak bangsa.

Barangkali sudah banyak di antara kita yang lupa dengan suasana upacara bendera: suasana magis saat pembacaan doa atau mengheningkan cipta terjadi. Mungkin pula hanya sedikit yang masih dapat mengilas balik hafalan saat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibacakan secara lantang. Saat ini, nilai suatu upacara bendera mungkin tidak lebih dari kewajiban rutin setiap Senin atau hari besar setiap tahun—berpanas-panasan, dan selesai. Kapan anda terakhir upacara bendera? Jangan tanyakan hal ini kepada seorang pegawai negeri sipil. Pasti mereka sudah terbiasa.

Adakah sentuhan lain di saat upacara yang menggerigis hati kita?

Hmmm… apa ya?

Maaf, saya tidak merasakan apa-apa.

Coba tanyakan kepada anak SD hal yang sama, tetapi dengan cara membalik pertanyaan. Mana lebih suka, upacara atau enggak? Tidak usah dibahas lebih lanjut jawabannya, tapi pasti mereka memilih yang mereka suka.

Ada satu hal yang menarik dari nilai upacara. Ada nilai “anjangsana” di dalamnya. Anjangsana, adalah suatu kata yang sudah lama tidak kita dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjangsana adalah kunjungan untuk melepaskan rasa rindu, atau kunjungan silaturahmi. Rasa rindu, dimiliki oleh setiap orang yang pernah bertemu dan lama tidak bersua. Silaturahmi, bisa dilakukan kepada keluarga, teman, tetangga, dan memiliki esensi memperpanjang usia. Namun adakah yang bisa menjelaskan suatu kunjungan untuk melepaskan rasa rindu tanpa kita mengenal dekat orang yang kita rindukan, atau, tanpa perlu mendatangi tempatnya?

Bisa. Caranya sederhana. Dengan memahami kandungan ritual upacara bendera.

Kita “bertemu” dengan para pahlawan di upacara bendera. Kita mendoakan mereka. Mereka ada untuk kita doakan, walaupun mereka sudah tiada. Sayangnya, kita sering lupa, saat komando “Mengheningkan Cipta,  mulai!” Kita tepekur, bahkan tanpa bisa membayangkan pahlawan mana yang akan kita hadiahkan doa kita. Padahal, percayalah, di dunia sana, mereka sangat mengharapkan doa-doa kita untuk menerangi kuburnya, memperluas dunianya, dan menyejukkan hatinya.

Seandainya di Hari Pahlawan ini ada kesempatan menghadiri upacara bendera, maka kita harus memulai memperkuat pikiran. Letakkan imajinasi untuk fokus pada wajah-wajah pahlawan nasional, kemerdekaan, atau siapa pun yang kita akui sebagai pahlawan. Lantas, baru mulai doakan mereka dengan khusyuk seolah mengenalnya begitu dekat dan lama, seperti orang tua kita sendiri.

Imajinasi adalah hal yang digelisahkan Bung Karno lewat pidatonya di Semarang pada tanggal 29 Juli 1956. Di buku Youth Challenges and Empowerment, Anand Krishna menuliskan, Bung Karno menyatakan kegelisahannya terhadap pemuda-pemudi bangsa yang sudah mulai tidak peduli terhadap sejarah kita sendiri, sehingga kita juga tidak mempunyai imagination. Bangsa yang tidak mempunyai imajinasi tidak bisa membuat (monument). “Jikalau ingin menjadi satu bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mempunyai kehendak untuk bekerja, perlu pula mempunyai imagination,” demikian kegalauan Bung Karno saat itu. Dan ini pemikiran tokoh bangsa yang sangat visioner.

Tentang imajinasi, Victor Frankl pernah menyatakan bahwa empat anugerah Ilahi yang terdapat dalam diri manusia adalah: (1) kesadaran diri (self-awareness); (2) suara hati (conscience); (3) kehendak bebas (independent will); dan (4) daya imajinasi (imagination). Keempat anugerah Ilahi itu terletak pada cara kerja akal dan hati. Saat kita tidak bisa menghargai imajinasi, maka kreativitas terkubur. Imajinasi juga merupakan media untuk mewujudkan cita-cita. Kita seharusnya tahu, dasar sejarah pembuatan candi-candi di Indonesia itu beralaskan imajinasi. Seharusnya, kita bangga atas imajinasi tersebut. Nah, letak keberhasilan suatu bangsa adalah rasa percaya diri generasi mudanya. Kelemahan kita adalah kurangnya rasa PD sebagai bangsa sehingga menjiplak luar negeri. Tidak percaya diri, karena kurang percaya satu sama lain. Tidak peduli pada masa lalu. Apabila nenek moyang saja bisa membuat candi besar dengan imajinasi hebat, sudah selayaknya cucu buyut moyang membangun negara dengan imajinasi yang lebih fantastis, bukan?

Namun, apa yang sedang terjadi saat ini?

Pembangunan dibiayai oleh pajak. Apabila penerimaan negara tidak mencapai target maka pembangunan dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman luar negeri. Berarti, ada pihak lain yang bertanggung jawab atas proyek-proyek pembangunan. Nah, apabila tidak ada uang untuk melunasi pinjaman, maka kumulasi pinjaman meningkat, yang disebut utang turunan sampai ke anak cucu. Semakin banyak kita menemukan expertise atau tenaga ahli asing berperan dalam pembangunan negara ini.

Bila target pajak saat ini hanya diampu oleh sebanyak dua juta Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, masih sulit menembus target yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, data demografis menunjukkan adanya potensi Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak. Ke manakah mereka sekarang? Seandainya dua atau tiga kali lipat masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesadaran bayar pajak, maka kita punya data enam juta pembayar pajak. Diharapkan, meningkatnya kesadaran perpajakan berkorelasi positif dengan kepatuhan membayar pajak untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang menjadi target per tahunnya.

Di zaman yang universal ini, sinergi membangun di suatu negara yang dilakukan antarbangsa bisa diberi judul “globalisasi”. Nah, di era Majapahit atau Sudirman, belum ada globalisasi. Imajinasi, yang terbentuk saat Indonesia merebut kemerdekaan, sungguh berbeda dengan imajinasi di saat informasi teknologi, juga jauh berbeda dengan imajinasi di saat Indonesia masih disebut Nusantara. Sayangnya, kita malas belajar sejarah. Padahal belajar sejarah akan membentuk karakter percaya diri. Contoh, sejak awal era Masehi, Indonesia memiliki banyak kerajaan kecil yang berdaulat. Pemuda di zaman itu percaya pada kekuatannya untuk membangun kerajaannya. Mereka tidak menuntut pengakuan sebagai pahlawan. Sejatinya, seseorang yang ditahbiskan sebagai pahlawan, mungkin saja tidak mempunyai cita-cita menjadi pahlawan.

Lantas bagaimana dengan seorang pembayar pajak yang dengan kesadaran sendiri melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan baik lebih dari lima tahun berturut-turut? Apakah dia bisa diusung sebagai pahlawan? Pertanyaan ini menarik untuk disimak—bisa juga dijadikan status media sosial. Respons, tentu akan bertubi-tubi mengkritik. Seorang pembayar pajak disebut pahlawan? Yakin kalau tidak ada upaya penghindaran pajak di balik semua pembayaran pajaknya? Apakah benar dia benar-benar jujur?

Sekarang pertanyaan dibalik.

Jangan membandingkan yang sudah membayar pajak dengan dirinya sendiri. Bandingkan dengan yang sama sekali belum memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak. Mana yang lebih pahlawan, mereka yang sudah bayar pajak terus-menerus atau yang tidak mau bayar padahal mampu? Tidak usah dibahas lebih lanjut jawabannya, karena pasti kita memilih yang kita suka.

You are the nation’s hero. Kata-kata heroik itu tertulis di map seminar institusi pajak negara tetangga. Termenung membacanya. Mereka bahkan sudah berani mengapresiasi setinggi-tingginya sikap cinta tanah air yang dituangkan dengan membayar pajak. Sang pembayar pajak pun, berani dipastikan, tidak pernah berharap bahwa mereka disebut pahlawan. Tidak perlu sampai diukir di batu nisan. Hanya merupakan pahlawan secara masif, yang diperingati dalam sehari ketika menerima penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar. Mungkin nilai kepahlawanan itu sendiri berubah dari tahun ke tahun tergantung besarnya pembayaran. Atau, mungkin tidak ada perayaan tapi penanaman kesan, bahwa mereka pahlawan.

Kembali kepada kepercayaan diri.

Napoleon Hill, dalam Selling You-nya yang lawas dan luar biasa, menekankan bahwa kepercayaan diri berawal dari rumah. Peran sepasang lelaki perempuan dan manusia yang mengikat janji kebersamaan membentuk mahligai rumah tangga memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak suci yang dilahirkan ibunda. Guru karakter pertama mereka adalah orang tua. Karakter itulah nantinya akan bercabang ke arah kepribadian atau kepercayaan diri, dan lain-lain, yang saat ini sangat tendensius menjadi komoditas pelatihan motivasi. Kalau mau dipikirkan kembali, semua topik dari motivasi hanya berakar dari satu kalimat. Sudahkah kamu mengenali dirimu sendiri?

Kegagalan menemukan siapa diri kita, akan menggagalkan cita-cita menjadi bangsa hebat. Kegagalan untuk kenal diri kita siapa, kemudian melahirkan materi pembentukan karakter yang menjadi inti di setiap kurikulum pendidikan. Misinya mulia, membentuk karakter generasi. Tujuannya, jangan sampai kegagalan ini berulang di anak cucu. Jangan heran bila muatan pendidikan akan penuh dengan titipan pembentukan karakter dari berbagai keprihatinan. Supaya generasi muda selamat dari bahaya narkoba, gemar menabung, cinta membaca, tahu peran pajak, kenal kekayaan bumi dan lautan, dan seterusnya.

Saat kita masih sibuk berdebat masalah perilaku antargenerasi, coba iseng-iseng menanyakan pendapat mereka, siapakah yang mereka anggap sebagai pahlawan? Kalau ada yang menjawab bahwa pahlawannya adalah ayah dan ibu, maka bisa diharapkan mereka memiliki anugerah sedari kecil untuk percaya diri, tinggal dikembangkan dengan memaknai masa muda melalui pengalaman dan proses yang terjadi. Namun kalau mereka menjawab pahlawannya orang lain? Tidak masalah juga, karena lingkunganlah yang membentuk mereka untuk seperti itu. Karakter mereka terbentur, baik dicari ataupun tidak, melalui benturan yang dirasa atau tidak. Siapa tahu tempaan proseslah yang membuat anak muda melakukan anjangsana hakiki dalam fokus imajinasinya.

“Walau bagaimana pun perlu diakui, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat elang rajawali!” (Bung Karno, 1947).

You are the nation’s hero. Mana yang lebih pahlawan, mereka yang sudah bayar pajak terus-menerus atau yang tidak mau bayar padahal mampu?”

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer