Connect with us

Tax Light

“Anicca”

Diterbitkan

pada

Ilustrasi: awpracticetoday.org

“Anicca” adalah ketidakkekalan, pertanda bahwa manusia harus senantiasa siaga, berselancar dengan dinamika arus perubahan.

Penulis: Aan Almaidah Anwar

Tahun 2019. Berbeda dengan keriaan tutup tahun yang biasa, sambutan atas kedatangan 2019 diwarnai dengan keprihatinan, rayakan tanpa kembang api, tanpa petasan, tanpa trompet. Setidaknya demikianlah imbauan para kepala daerah. Namun, imbauan tetap imbauan di kala detik demi detik bergulir lambat dan pecah dengan lengkingan gebyar petasan di angkasa, di mana saja. Kenyataan itu bukan hanya disebut kebiasaan, tapi juga menjadi budaya yang merasuki generasi, dan menjadi suatu peradaban.

Peradaban manusia, menurut Emha Ainun Nadjib di buku Prayogi R. Saputra Spiritual Journey, telah melewati tiga masa sejak zaman Nabi Adam. Peradaban pertama mencapai puncaknya di zaman Nabi Idris, kemudian hancur saat terjadi banjir bandang Nabi Nuh. Peradaban terbesar kedua bangkit sejak zaman Nabi Hud, bahkan saat itu sudah ada kapal terbang, gedung pencakar langit, dan mengalami kehancuran kembali saat Nabi Isa diangkat oleh Allah, atau disalibkan. Saat ini, disadari atau tidak, bahkan Emha pun mengaku hanya melihat dari gelagat dan isyarat, manusia sudah memasuki peradaban ketiga yang ditandai dengan turunnya Muhammad sebagai Rasulullah. Pada peradaban ketiga ini, tidak terhitung jumlah bencana yang melanda manusia anak dan turunannya.

Untuk Indonesia, bencana alam yang terjadi di tahun 2018 sungguh menggetarkan hati. Pergerakan lempeng bumi, dan tsunami, baik di Lombok, Palu dan Banten dan Lampung Selatan bulan Desember lalu, memakan banyak korban. Lantas kita berpikir, “Jangan-jangan ini peringatan pertanda akan hancurnya suatu peradaban”. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan. Atas nama segenap keprihatinan, keluarlah imbauan untuk tidak merayakan tahun baru dengan gemerlap hura-hura. Seperti yang disebut di atas, kata imbauan tidak mengandung unsur paksaan. Maka perayaan tetap berjalan.

Orang bilang, ini ga konsisten. Ga kekal. Atau mungkin kita baru kenal kata Anicca. Anicca, atau ketidakkekalan ini menunjukkan bahwa semua kondisi itu tidak kekal pada situasi yang terus berputar. Misalnya, sebuah daun tumbuh di pohon, daun akan rontok digantikan daun baru. Mengacu pada perilaku, maka kesedihan atas bencana bisa terlupakan saat situasi kembali tenang, kesedihan atas kehilangan wafatnya seorang kawan akan tergantikan canda dan berita di media sosial memupus berita-berita duka. Memang, di dunia ga ada yang kekal.

“Apakah yang bisa menjamin kekekalan atas kesadaran manusia? Pola pikir!”

Perilaku yang sama berulang saat imbauan melayang kepada Wajib Pajak untuk menyetorkan pembayaran pajak sesuai data yang diperoleh petugas pajak. Kita abai pada surat imbauan dengan tuntutan, mana sanksinya? Lantas prosedur berjalan sampai kepada pemeriksaan, yang direspons dengan kemarahan meminta keadilan. Bicara tentang keadilan di zaman ini, maka kita diingatkan pada karakter. Apabila sedari dini setiap warga negara sudah mendapatkan kurikulum tentang peran pajak di sekolah dasar dan menengah, maka mereka akan mendahulukan kewajiban membayar pajaknya daripada menuntut hak atas keadilan perlakuan. Bayar dulu pajaknya, baru awasi penggunaannya, demikian slogan lawas. Sama dengan anggota kompleks yang menuntut kesetaraan perlakuan dan keadilan, tapi saat ditanya masih belum melunasi iurannya sebagai warga. Sayangnya, karakter inilah yang menonjol di mana-mana. Maka perlu juga kita persyaratkan, apakah mereka seorang pembayar pajak yang baik? Sebelum secara aklamasi diangkat menjadi pimpinan kita baik di warga perumahan, warga kelurahan, kecamatan maupun pemerintahan. Kembali kepada perilaku yang anicca, maka kepatuhan atas hukum dan prosedur bisa saja digantikan keinginan melanggar saat tidak ada denda atau sanksi.

Menutup tahun 2018, Menteri Keuangan menyatakan apresiasinya atas capaian dan kinerja jajarannya di tahun 2018. Untuk pertama kalinya penerimaan negara mencapai di atas 100 persen, demikian judul berita. Lantas orang bertanya-tanya, pajak di atas 100 persen? Wow. Penerimaan negara mencakup penerimaan dalam negeri dari realisasi capaian Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak itulah yang mencapai di atas 100 persen. Target pajak sendiri di 2018 terealisasi sekitar 92 persen. Realisasi ini patut disyukuri mengingat betapa gencarnya upaya edukasi dijalankan oleh kaum cerdik cendekia, praktisi akademisi, komunitas kewirausahaan, yang bahu membahu dengan kesadaran penuh atas pentingnya pajak. Saat pajak disuarakan oleh seluruh warga negara, maka peradaban kesadaran terbangkitkan kembali. Nah, apakah yang bisa menjamin kekekalan atas kesadaran manusia bahwa pajak itu penting dan perlu? Pola pikir! Apabila setiap siswa diajarkan bahwa mereka bukan manusia biasa, selama mereka cinta bangsa dan ikut bela negara melalui uang pajak yang mereka setorkan ke negara, maka hukum kekekalan berlaku dari masa ke masa. Mereka hebat!

Pola pikir, adalah yang diyakini Mark Zuckerberg dimiliki semua orang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuang jauh-jauh pikiran bahwa Anda hanya manusia biasa. Kita harus melepas pola pikir yang berubah-ubah dalam diri kita dengan mengganti pola pikir konvensional menjadi out of box minded. Anicca memang ketidakkekalan, tapi itu adalah pertanda bahwa manusia harus senantiasa siaga, berselancar dengan dinamika arus perubahan yang niscaya terjadi.

Selamat memasuki dunia kami, Anicca.

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer