Connect with us

UMKM Corner

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

Diterbitkan

pada

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

 

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Istimewa

 

Anggaran KUR yang meningkat di tahun 2021 diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan, terutama bagi UMKM di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

 

Selain bujet Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga menaikkan anggaran pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp 253 triliun dari sebelumnya Rp 220 triliun di tahun 2020. Kebijakan ini diketok dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember lalu.

“Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan. Jadi, UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di pengujung tahun 2020.

Dasar penetapan kebijakan berasal dari antusiasme UMKM memanfaatkan KUR di tahun lalu. Airlangga menuturkan, penyaluran KUR pada triwulan III-2020 mencapai Rp 23,9 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang hanya terserap Rp 19,2 triliun. Adapun realisasi KUR 2020 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun atau melampaui target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seirama dengan itu, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan ke depan.

Penyaluran

Seperti biasa KUR akan disalurkan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI mendapat kuota KUR Rp 170 triliun, meningkat Rp 30 triliun dari tahun lalu.

Bank yang dikenal fokus pada segmen UMKM ini menyediakan tiga jenis KUR.

Pertama, KUR mikro yaitu, pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dengan syarat telah melakukan usaha minimal enam bulan, tidak memiliki kredit konsumtif (kredit perumahan rakyat atau kartu kredit), dan syarat administratif (kartu identitas, surat izin usaha). Kedua, KUR retail yakni, pinjaman usaha produktif mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta. Ketiga, KUR untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) maksimal Rp 25 juta.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan melakukan digitalisasi proses bisnis untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di tahun 2021. BRI telah mengembangkan aplikasi seperti BRISpot, optimalisasi agen BRILink, serta menjalin sinergi bersama fintech atau e-commerce. Jadi, calon debitur dapat mengajukan pinjaman antara lain di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

“Kita punya harapan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui UMKM. Saya bisa mengatakan, UMKM dalam krisis ini cepat kena duluan, tapi juga cepat pulih duluan,” kata Sunarso.

Pelaku UMKM juga bisa meminjam melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Bank yang berdiri sejak 1946 ini mendapat kuota KUR Rp 32 triliun atau bertambah Rp 10 triliun dari jatah yang diperoleh pada tahun 2020. Adapun plafon pinjaman untuk UMKM mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Selanjutnya, ada PT Bank Mandiri (Persero) yang juga memiliki tiga jenis kredit. Pertama, KUR mikro, yaitu pinjaman maksimal Rp 25 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama lima tahun. Kedua, KUR Kecil yakni, limit kredit di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama 5 tahun. Ketiga, KUR TKI yang dipatok maksimal Rp 25 juta dengan waktu cicilan paling lama 4 tahun.

Kemudahan

Biasanya semua jenis KUR di pelbagai bank menuntut jaminan berupa BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor sampai sertifikat rumah. Namun, pelaku usaha klaster mikro dapat mengajukan kredit tanpa jaminan melalui ke lembaga PT Jaminan Kredit Usaha Rakyat (Jamkrindo) atau PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan menambahkan modal kepada Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 20 triliun. Khusus PEN, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mencatat penjaminan kredit UMKM oleh Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 6,2 triliun hingga September 2020. Dari total kredit itu, kedua lembaga itu mampu menjamin sekitar 10.600 debitur seluruh Indonesia.

Perlu evaluasi

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran KUR maupun penjaminan bagi UMKM. Akan tetapi, diperlukan pula evaluasi dan pengawasan agar program tepat sasaran. KUR sejatinya menyasar UMKM lapisan paling bawah, seperti pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima.

“Penyaluran KUR harus diaudit—diberikan kepada siapa saja. Jangan ke retail modern. Jangan sampai retail modern jadi merambah seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi saingan pasar-pasar tradisional, warung-warung. Akhirnya, KUR malah mematikan kita (UMKM),” kata Ikhsan.

Poin yang tak kalah penting lainnya, jangan sampai KUR tumpang tindih dengan program PEN.

Ke depan, setelah pandemi, KUR diharapkan dapat mendorong kualitas UMKM ke ranah ekspor. Sebab kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah, sekitar 20 persen. Negara maju seperti Jepang, 54 persen total ekspor ditopang oleh UMKM. Sementara UMKM Tiongkok menyumbang 69 persen dari total ekspornya.

“Permodalan melalui KUR salah satu upaya penting agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Ikhsan.

UMKM Corner

UKM Dikuatkan, “Lender” Dinyamankan

Diterbitkan

pada

Adrian Gunadi Co-Founder and CEO Investree

Berkolaborasi dengan berbagai pihak, Investree menyalurkan modal untuk membangun ekosistem UKM yang lebih tangguh.

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) barangkali mirip semangkuk soto ayam. Semangkok soto ayam punya komposisi dan fungsi beraneka rupa, mulai dari sayur taoge dan kol yang mengandung multivitamin, daging ayam punya manfaat memberi protein, bihun sebagai karbohidrat, dan sebagainya. Kendati bahannya terbilang simpel dan mudah ditemui, memasak soto tetap memerlukan setidaknya pengetahuan untuk memilih bumbu yang tepat dan keahlian meraciknya.

UMKM juga mengandung multiperan bagi bangsa—penyumbang pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, akselerasi transformasi digitalisasi, hingga dikaitkan juga dengan inklusivitas pemberdayaan perempuan. Untuk mengoptimalkan semua peran itu, diperlukan pula kebijakan yang tepat dan dukungan semua pihak, baik pemerintah hingga swasta.

Investree, perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam asal Indonesia, bertekad mengambil peran untuk membantu UMKM melalui permodalan dan pemberdayaan.

Kepada Majalah Pajak, Co-Founder and CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, sejak didirikan tahun 2015, Investree telah berkomitmen memperkuat ekosistem dengan segmen khusus UKM. Ia mengatakan bahwa Investree merupakan startup berstatus centaur yang sudah berekspansi ke Filipina dan Thailand dengan penyaluran pinjaman mencapai sekitar Rp 8,23 triliun.

“Kebetulan segmen kami lebih ke perusahaan menengah, bukan mikro. Kami didominasi yang termasuk dalam kategori perusahaan yang dari segi persyaratan finansial terlalu besar untuk dilayani oleh microfinance, tapi juga terlalu kecil untuk dilayani oleh perbankan, kita sebut sebagai UKM. Makanya, di tahun ini target (penyaluran permodalan) sekitar Rp 4,5 triliun,” kata Andrian, Senin (16/11).

Ia mengklaim, saat ini Investree memiliki basis borrower terbesar di UKM dan mayoritas merupakan on-line seller, supplier usaha besar, atau ada di dalam ekosistem tertentu.

“Dari segi sektor, kami sendiri tidak pernah membatasi UKM dari industri mana saja yang dapat mengajukan pinjaman. Sekarang kebanyakan kami industri kreatif—production house. Sekarang sedang ramai UKM-UKM dari industri kesehatan, bidang pengadaan APD. Sektor pendidikan, fesyen, kuliner juga mengajukan pinjaman melalui Investree,” kata Andrian.

Bangun ekosistem

Ia menyebutkan, Investree masuk untuk memenuhi keperluan retail produktif, yaitu menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha retail melalui ekosistem rekanan, seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), Blibli, eFishery, Pengadaan.com, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investree juga turut menjalin kerja sama dengan Mbiz, yakni perusahaan penyedia platform digital untuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik (e-marketplace) yang kebanyakan mempunyai proyek dengan pemerintah.

“Bersama Mbiz dalam kolaborasi eksklusif untuk memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat bagi UKM vendor-vendor yang tergabung dalam ekosistem e-procurement Mbiz. Intinya, kami masih akan tetap berfokus pada pemberian modal kerja jangka pendek, terutama yang bentuknya business to business, serta melakukan kemitraan dengan berbagai partner strategis ke depannya. Kami menyalurkan pinjaman dengan menggunakan skema pembiayaan supply chain financing sebagai alat pengelolaan risiko,” kata Adrian.

Dalam produk invoice financing, Investree menjaga risiko dengan memastikan hanya pinjaman dengan payor (pembayar kewajiban) yang bonafide atau kredibel yang dilayani, seperti perusahaan terbuka, BUMN, atau instansi pemerintah. Dengan begitu, lender merasa nyaman menyalurkan dana melalui Investree.

“Dengan payor-payor yang dipilih sudah pasti perusahaan besar, otomatis hanya borrower dengan kemampuan dan kapasitas tertentu yang dapat mengajukan pinjaman melalui Investree atau dengan kata lain borrower bukanlah pebisnis yang masih pemula atau terlalu mikro. Dengan begitu, segmen borrower pasti mengembalikan pinjaman karena sumber pembayaran berasal dari payor yang jelas,” ungkap Andrian.

Begitu pula dalam produk on-line seller financing. Investree menyalurkan pembiayaan kepada penjual daring, tapi bekerja sama terlebih dahulu dengan e-commerce platform tempat mereka berjualan.

Selain itu, Investree menggandeng PT Eximku Teknologi Indonesia (Andalin) untuk menawarkan akses pembiayaan bea cukai dan pajak melalui produk unggulan buyer financing. Andalin merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kemampuan di bidang ekspor dan impor.

“Kerja sama ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya klien agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal sehingga manajemen arus kas perusahaan dapat dioptimalkan,” kata Andrian.

Ia memproyeksi, potensi dari pembiayaan bea cukai dan pajak mencapai Rp 86 miliar, terutama karena hingga saat ini belum banyak perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang pembiayaan rantai pasok.

UKM dan perempuan

Awal November 2021 lalu, Investree mendapat suntikan dana senilai 10 juta dollar AS atau setara Rp 142 miliar (dengan kurs Rp 14.200) dari responsAbility Investments, perusahaan manajer aset dari Swiss.

Menurut Andrian, suntikan dana itu akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan bagi UKM di tanah air. Lebih spesifik, Investree digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang dari kalangan ibu-ibu dalam ekosistem Gramindo.

“Memasuki tahun kelima ini, Investree memang mengonsentrasikan kerja sama dengan ekosistem rekanan yang mempunyai bidang usaha unik dan mampu membuka peluang lebih besar untuk menyentuh target khalayak yang meluas. Salah satunya, perempuan sebagai pemegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga,” kata Andrian.

Lanjut baca

UMKM Corner

QRIS Akselerasi Digitalisasi UMKM

Diterbitkan

pada

Melalui QRIS, digitalisasi UMKM diakselerasi. BI bahkan ingin QRIS dapat menjalankan lintas batas.

Pada awal pekan, Majalah Pajak singgah di kedai Juragan Kopi di perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Di kedai 3 x 5 meter itu, kami memesan satu gelas kopi dingin tanpa gula dengan kemasan take away seharga Rp 18 ribu.

“Mau pakai apa—QRIS atau cash?” kata baristanya.

Penggunaan QRIS ternyata telah meluas, tak hanya diadopsi oleh toko besar di pusat-pusat kota.

Kepada Majalah Pajak, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menuturkan, sejak diluncurkan 1 Januari 2021, QRIS terus dikembangkan, antara lain lewat kolaborasi dengan industri perbankan, penyedia jasa pembayaran (PJP), lembaga switching, dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

“QRIS semakin populer untuk mendukung pembayaran segmen UMKM (usaha mikro kecil menengah). Bahkan beberapa fintech telah menggunakan QRIS tidak hanya untuk pembayaran, namun juga diintegrasikan dengan aplikasi pembukuan dan penjualan,” kata Fili, Selasa (26/10).

BI memiliki target 12 juta merchant QRIS pada akhir 2021. Per 22 Oktober 2021, jumlah merchant QRIS telah mencapai 11,7 juta, yang 86 persennya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Demi mengakselerasi target, BI telah memberlakukan harga merchant discount rate (MDR), yaitu semacam biaya yang dikenakan kepada merchant (toko UMKM) sebesar nol persen. BI juga terus mengembangkan QRIS, baik dari sisi metode, fitur, cakupan, dan jumlah merchant.

“Kami baru saja mengimplementasikan metode consumer presented mode (CPM) yang memungkinkan konsumen memiliki kode QR sendiri dalam melakukan transaksi yang kemudian akan dibaca oleh merchant,” kata Fili. Sebelumnya, metode yang digunakan hanya merchant presented mode (MPM).

Kini BI juga menguji coba QRIS transfer-tarik-setor (TTS). Pihak yang membutuhkan uang tunai bisa mengambil dana dari toko UMKM dengan memindai QR Code dari gawai tanpa perlu ke anjungan tunai mandiri (ATM).

QRIS diharapkan akan mampu melakukan transaksi cross border, baik inbound maupun outbond.

Pengembangan QRIS cross border inbound adalah membuka QRIS agar bisa dibaca oleh QR Code pembayaran negara lain, khususnya negara yang telah memiliki perjanjian kerja sama. Transaksi ini menyasar wisatawan mancanegara dan pekerja migran, khususnya dari negara-negara ASEAN, seperti Tiongkok, India, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang.

Sedangkan pengembangan QRIS cross border outbound, memungkinkan QRIS bisa membaca QR Code pembayaran lain, sehingga warga negara Indonesia yang berkunjung atau berwisata ke luar negeri dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code pada aplikasi mobile payment atau mobile banking miliknya. Transaksi ini ditargetkan untuk jemaah haji dan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri, khususnya negara ASEAN.

Pengembangan QRIS juga diselaraskan dengan program pemerintah, misalnya Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, perluasan elektronifikasi pemerintah daerah yang diampu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan sebagainya.

Di sisi lain, BI masih memiliki tantangan, utamanya ketersediaan sinyal yang belum merata di seluruh wilayah. Padahal, pedagang di pasar tradisional sangat tertarik untuk menggunakan QRIS, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Bank Indonesia menemukan pedagang-pedagang di pasar-pasar tradisional ingin menerapkan (QRIS), tapi sinyal belum merata. BI membantu memberikan solusi, antara lain memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung seperti perangkat penguat sinyal melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada pasar tradisional. BI juga telah bekerja sama bersama Kementerian Perdagangan untuk digitalisasi pasar tradisional,” kata Fili.

Lanjut baca

UMKM Corner

Digitalisasi Lipat Tigakan Omzet Kuliner

Diterbitkan

pada

Penulis:

Digitalisasi membuat UMKM kuliner bertahan. Bahkan omzet mereka tumbuh pesat di tengah pandemi Covid-19.

PT Paxel Algorita Unggul (Paxel)—perusahaan rintisan (startup) logistik berbasis aplikasi yang mengusung layanan same day delivery dengan ongkos kirim flat—bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar e-Kuliner Awards 2021, akhir Juli 2021 lalu. Ajang ini digelar untuk mendukung dan memotivasi UMKM berinovasi memasarkan produknya secara digital.

Kepada Majalah Pajak, Chief Executive Officer (CEO) Paxel Bryant Christanto, mengatakan pemberian penghargaan merupakan dukungan kepada UMKM Indonesia agar mereka semakin fokus dan semangat berbisnis. Paxel menghadirkan penghargaan bergengsi kepada pelaku kuliner sepanjang Ramadan dan Idulfitri.

Selama periode Idulfitri lalu, Paxel melihat amat tingginya pertumbuhan pelaku UMKM kuliner. Paxel mencatat setidaknya ada 900 ribu makanan dari ratusan ribu pelaku UMKM kuliner on-line yang aktif mengirimkan dengan Paxel ke dalam dan luar kota.

“Ini sejalan dengan tren mengirim hampers yang meningkat mulai dari awal Ramadan, sekaligus akibat dari pelarangan mudik yang membuat banyak orang memilih untuk jajan makanan khas kampung halamannya sebagai obat kangen rumah,” ujar Bryan melalui keterangan tertulis, pada akhir Agustus 2021.

Berdasarkan data transaksi penjualan UMKM kuliner selama periode Lebaran 2021, terdapat 15 UMKM kuliner on-line dari 13 kota di Indonesia yang mencatatkan jumlah transaksi terbesar dan masuk dalam nominasi dari kota DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Makassar.

Ia menyampaikan, melalui teknologi dan logistik, Paxel telah membantu UMKM kuliner untuk memasarkan produknya kepada jutaan pelanggan baru se-Indonesia. Dengan digitalisasi, kenaikan omzet UMKM kuliner on-line bisa mencapai tiga kali lipat dengan jumlah order luar kota hingga ratusan ribu paket per bulan.

“Fakta menariknya berdasarkan data, kita mendapati bahwa makanan khas daerah tertentu menjadi favorit orang-orang di daerah lain, seperti orang Jabodetabek suka membeli bakwan Surabaya dan orang Bandung suka membeli pempek,” ungkap Bryant.

Ia memastikan, sejak berdiri di akhir tahun 2017, Paxel telah mengukuhkan posisinya sebagai ekosistem digital yang membantu memasarkan produk sekaligus mendorong lebih dari 1 juta pelaku UMKM kuliner berbasis digital di Indonesia, lewat layanan sameday delivery, dan platform belanja jajanan khas daerah—PaxelMarket.

Co-founder Paxel Zaldy Ilham Masita menambahkan, selama semester I-2021, Paxel tumbuh cukup stabil sekitar 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari pengiriman makanan antarkota yang terus meningkat. Zaldi melihat industri jasa pengiriman semakin prospektif. Apalagi, bisnis logistik akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital.

“Logistik masih mempunyai prospek yang sangat bagus terutama logistik yang berbasis teknologi. Indonesia masih tertinggal dari sisi teknologi logistik dibandingkan negara-negara lain,” kata Zaldy.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, apresiasi kepada Paxel sebagai salah satu penggerak perekonomian. Menurutnya, pelaku UMKM perlu diberikan pelatihan digital sekaligus kanal pemasaran yang memadai.

Sandiaga mengungkapkan, kuliner nusantara merupakan satu dari top tiga subsektor ekonomi kreatif yang mampu bertahan selama pandemi, bahkan berkembang dan mampu menggerakkan perekonomian selama pandemi Covid-19.

“Saya secara khusus mengapresiasi ajang penghargaan e-Kuliner Awards 2021 sebagai langkah positif yang perlu didukung, agar semakin memotivasi lebih banyak pelaku UMKM di Indonesia untuk berinovasi memasarkan produknya secara digital,” kata Sandiaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, setiap daerah memiliki kuliner yang khas. Kekhasan ini bisa menjadi daya tarik karena cita rasa maupun kenangan di dalamnya.  Bahkan, tak jarang kuliner menjadi branding yang mengangkat nama suatu wilayah dan bahkan masuk menjadi salah satu subsektor yang menyumbang ekonomi kreatif Indonesia.

“Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kuliner sebagai subsektor penyumbang PDB terbesar dari ekonomi kreatif, rata-rata tiap tahun sekitar 43 persen dari total PDB ekonomi kreatif,” ungkap Sri Mulyani.

Pandemi Covid-19 membuatnya prihatin karena industri kuliner ikut terkena imbasnya, khususnya mereka yang berada di kawasan tujuan wisata. Namun, Sri Mulyani bersyukur karena di zaman digitalisasi ini, ada perkembangan tren yang bisa membantu industri kuliner, khususnya kuliner UMKM, seperti platform aplikasi berbasis transportasi, media sosial, dan marketplace. 

“Saya berharap pemilik usaha kuliner terus giat berinovasi agar bisa menawarkan produk kuliner yang berkualitas dan disukai oleh masyarakat. Tak hanya memenuhi selera, tetapi juga bisa memenuhi gaya hidup masyarakat,” harapnya.

Berbicara soal kuliner khas daerah, Sri Mulyani menyebut salah satu makanan kesukaannya adalah soto Semarang. Saat bertandang ke Semarang, ia berusaha menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu kedai soto Semarang. Ia gemar kudapan ini karena pernak-pernik pendamping soto yang banyak dan enak, seperti perkedel, tempe, hingga sate kerang.

Untuk menjaga daya tahan UMKM, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dukungan terhadap UMKM dan korporasi sebesar Rp 184,3 triliun, serta dukungan insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, selain menopang ekonomi nasional, UMKM berperan penting membuat produk berkualitas dari sebuah kreativitas hingga dapat menciptakan kesempatan kerja.

“Saya berharap UMKM dapat semakin terpacu semangatnya untuk terus berkarya dan meningkatkan produktivitasnya. Yakinlah, perjuangan ini akan membuahkan hasil yang baik, sehingga produk-produk UMKM kelak dapat menembus pasar domestik maupun global. Bangkitnya UMKM adalah bangkitnya ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Lanjut baca

Populer