Connect with us

UMKM Corner

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

 

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Istimewa

 

Anggaran KUR yang meningkat di tahun 2021 diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan, terutama bagi UMKM di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

 

Selain bujet Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga menaikkan anggaran pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp 253 triliun dari sebelumnya Rp 220 triliun di tahun 2020. Kebijakan ini diketok dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember lalu.

“Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan. Jadi, UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di pengujung tahun 2020.

Dasar penetapan kebijakan berasal dari antusiasme UMKM memanfaatkan KUR di tahun lalu. Airlangga menuturkan, penyaluran KUR pada triwulan III-2020 mencapai Rp 23,9 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang hanya terserap Rp 19,2 triliun. Adapun realisasi KUR 2020 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun atau melampaui target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seirama dengan itu, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan ke depan.

Penyaluran

Seperti biasa KUR akan disalurkan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI mendapat kuota KUR Rp 170 triliun, meningkat Rp 30 triliun dari tahun lalu.

Bank yang dikenal fokus pada segmen UMKM ini menyediakan tiga jenis KUR.

Pertama, KUR mikro yaitu, pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dengan syarat telah melakukan usaha minimal enam bulan, tidak memiliki kredit konsumtif (kredit perumahan rakyat atau kartu kredit), dan syarat administratif (kartu identitas, surat izin usaha). Kedua, KUR retail yakni, pinjaman usaha produktif mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta. Ketiga, KUR untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) maksimal Rp 25 juta.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan melakukan digitalisasi proses bisnis untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di tahun 2021. BRI telah mengembangkan aplikasi seperti BRISpot, optimalisasi agen BRILink, serta menjalin sinergi bersama fintech atau e-commerce. Jadi, calon debitur dapat mengajukan pinjaman antara lain di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

“Kita punya harapan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui UMKM. Saya bisa mengatakan, UMKM dalam krisis ini cepat kena duluan, tapi juga cepat pulih duluan,” kata Sunarso.

Pelaku UMKM juga bisa meminjam melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Bank yang berdiri sejak 1946 ini mendapat kuota KUR Rp 32 triliun atau bertambah Rp 10 triliun dari jatah yang diperoleh pada tahun 2020. Adapun plafon pinjaman untuk UMKM mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Selanjutnya, ada PT Bank Mandiri (Persero) yang juga memiliki tiga jenis kredit. Pertama, KUR mikro, yaitu pinjaman maksimal Rp 25 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama lima tahun. Kedua, KUR Kecil yakni, limit kredit di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama 5 tahun. Ketiga, KUR TKI yang dipatok maksimal Rp 25 juta dengan waktu cicilan paling lama 4 tahun.

Kemudahan

Biasanya semua jenis KUR di pelbagai bank menuntut jaminan berupa BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor sampai sertifikat rumah. Namun, pelaku usaha klaster mikro dapat mengajukan kredit tanpa jaminan melalui ke lembaga PT Jaminan Kredit Usaha Rakyat (Jamkrindo) atau PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan menambahkan modal kepada Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 20 triliun. Khusus PEN, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mencatat penjaminan kredit UMKM oleh Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 6,2 triliun hingga September 2020. Dari total kredit itu, kedua lembaga itu mampu menjamin sekitar 10.600 debitur seluruh Indonesia.

Perlu evaluasi

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran KUR maupun penjaminan bagi UMKM. Akan tetapi, diperlukan pula evaluasi dan pengawasan agar program tepat sasaran. KUR sejatinya menyasar UMKM lapisan paling bawah, seperti pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima.

“Penyaluran KUR harus diaudit—diberikan kepada siapa saja. Jangan ke retail modern. Jangan sampai retail modern jadi merambah seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi saingan pasar-pasar tradisional, warung-warung. Akhirnya, KUR malah mematikan kita (UMKM),” kata Ikhsan.

Poin yang tak kalah penting lainnya, jangan sampai KUR tumpang tindih dengan program PEN.

Ke depan, setelah pandemi, KUR diharapkan dapat mendorong kualitas UMKM ke ranah ekspor. Sebab kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah, sekitar 20 persen. Negara maju seperti Jepang, 54 persen total ekspor ditopang oleh UMKM. Sementara UMKM Tiongkok menyumbang 69 persen dari total ekspornya.

“Permodalan melalui KUR salah satu upaya penting agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Ikhsan.

UMKM Corner

Berjemaah Menggeser Produk Luar

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Bangga dengan produk lokal digalakkan. Bagaimana dan akankah gerakan ini menyelamatkan UMKM Indonesia?

Beberapa tahun belakangan, istilah local pride kian populer di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dengan fesyen bermerek lokal, misalnya, mereka berfoto dan mengunggahnya di media sosial bertagar local pride atau bangga buatan Indonesia (#localpride #banggabuatanindonesia).

Sejatinya, produk lokal sudah melekat di berbagai aspek kehidupan, seperti pakaian, kuliner, kerajinan tangan, dan sebagainya. Namun, istilah local pride kini digaungkan sebagai sebuah gerakan untuk lebih bangga beli dan pakai produk dalam negeri. Terlebih ketika pandemi memaksa seluruh negara membatasi ekspor-impor. Masing-masing negara harus mampu bertumpu pada produknya sendiri.

Keberpihakan pemerintah pada produk lokal tentu sudah dimulai sejak dulu. Dukungan semakin nyata ketika usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus terpuruk di tengah badai pandemi. Di tahun 2020 pemerintah menghujani aneka stimulus, antara lain bantuan modal, restrukturisasi kredit, libur bayar pajak, dan sebagainya.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, (Gernas BBI), pada Mei 2020 atau sekitar dua bulan setelah pandemi mewabah negeri. Gerakan ini diharapkan sebagai ajakan kepada masyarakat untuk membeli dan bangga menggunakan produk UMKM lokal. Di sisi lain, pemerintah mendorong UMKM agar meningkatkan kualitas bahkan berinovasi tanpa batas. UMKM kudu mampu menangkap peluang saat negara importir tengah membatasi kegiatannya.

“Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak kekuatan, karya-karya hebat, dan produk-produk berkualitas yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta hebat. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi. Keterbatasan justru mendorong kita untuk bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang,” kata Jokowi.

Kepala Negara ini mengingatkan, produk lokal merupakan simbol kebanggaan, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar yang memiliki hasil karya bangsanya sendiri.

“Selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan saudara-saudara kita dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan. Bantu dengan belanja di usaha kecil, mikro, ultramikro dan dengan membeli karya-karya serta produk-produk Indonesia. Dengan kepedulian kita, saya optimistis semua segera bisa kita lewati,” kata Jokowi.

Bentuk konkret pemerintah dilakukan dengan mendorong UMKM masuk dalam platform digital. Sebab saat ini dari 60 juta, hanya 8 juta UMKM yang sudah berdagang on-line. Melalui Gernas BBI pemerintah menargetkan 2 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital.

Jalan juang Gernas BBI diperkukuh melalui sinergi antarkementerian dan lembaga. Pemerintah serempak menghimpun dan memamerkan produk UMKM di lokasi strategis seperti bandara, stasiun, pelabuhan dan pusat perbelanjaan.

“Semua harus mendukung (Gernas BBI). Ini harus mulai digeser. Mereka (brand luar negeri) digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat strategis yang baik diberikan ruang untuk brand-brand lokal,” jelas Jokowi.

Kurang dari setahun, BBI membuahkan turunan program bernama Beli Kreatif Danau Toba, yang diluncurkan Februari 2021 lalu. Digawangi oleh Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pemerintah mengajak masyarakat untuk membeli aneka produk dari UMKM di Danau Toba, Sumatera Utara. Tidak hanya nasional, tetapi juga hingga ke mancanegara.

“Kampanye ini akan dilengkapi dengan edukasi dan pendampingan bagi para pelaku kreatif dan UMKM untuk bisa benar-benar maju di industri digital. Bukan hanya sekadar bisa on boarding di marketplace,” kata Jokowi.

Pembinaan BBI dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemberdayaan inklusif dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antarlembaga.

Jokowi mengatakan, ada 3,8 juta UMKM yang terhubung ke dalam platform digital atau e-commerce berkat Gernas BBI yang digaungkan sekitar satu tahun yang lalu.

Serempak membina

Bank Indonesia (BI) turut memberikan dukungan terhadap gerakan BBI melalui berbagai program kreatif yang mengedepankan digitalisasi UMKM. Mulai awal 2021, BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan terus bersinergi mendukung tercapainya 30 juta UMKM terhubung dengan ekosistem digital (onboarding) pada tahun 2023.

BI juga membantu memastikan produk UMKM terjaga kualitas dan kuantitasnya melalui program kurasi; menyelenggarakan berbagai kegiatan baik secara luring maupun daring; memperluas target pengguna quick response code Indonesian standard (QRIS) hingga 12 juta merchant pada 2021; dan mengampanyekan BBI melalui berbagai kegiatan.

Penerima manfaat

Salah satu pelaku UMKM binaan BI bernama Anjani Sekar Arum bersyukur dengan adanya program BBI. Di tengah pandemi 2020, usaha batik tulisnya turun drastis. Padahal ia mempekerjakan 42 pembatik yang harus digaji. Segala upaya pun ditempuh, salah satunya dengan mengikuti setiap program pemerintah agar tetap konsisten melestarikan warisan leluhur.

Anjani memiliki produk batik tulis dengan ciri khas motif kepala banteng. Inspirasinya, dari budaya bantengan, seni pertunjukan yang berasal dari kaki Gunung Arjuno, Jawa Timur. Untuk menghasilkan satu helai batik tulis dibutuhkan waktu sekitar satu minggu.

“Batik itu harus punya narasi, enggak boleh asal-asalan. Contoh, saya membuat kepala banteng dengan motif bambu-bambu di setiap sisinya. Di ritual bantengan, memanggil leluhur, di sekelilingnya itu dipenuhi oleh bambu,” jelas Anjani.

“Program bangga buatan lokal itu selain untuk mempromosikan produk-produk kita, juga membeli produk kita. Sudah dua tahun inilah pemerintah membuat sebuah program, ada anggaran negara itu yang digunakan wajib untuk membeli produk UMKM khususnya produk-produk kriya, salah satunya batik seperti saya,” kata Anjani kepada Majalah Pajak, pada (20/4).

Biasanya batik yang diborong oleh kementerian atau lembaga itu digunakan untuk cenderamata. Berkat gerakan BBI maupun dukungan multipihak, saat ini omzetnya kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 30 persen.

Selain itu, para UMKM binaan juga memiliki kesempatan untuk pameran di setiap pameran virtual. Beberapa kali Anjani bahkan dipercaya untuk menjadi narasumber di acara pelatihan program Gernas BBI yang dihelat kementerian maupun lembaga.

Lanjut baca

UMKM Corner

Berharap dari “Holding” Multimanfaat

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pemerintah dan DPR satu suara untuk membentuk “holding” ultra mikro. Apa manfaatnya bagi UMKM?

Setelah menggabungkan bank syariah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal membentuk induk usaha atau holding ultra mikro, yang menyatukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, holding ultra mikro akan memberi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan permodalan. Bahkan, bisa mengajukan kredit kembali dengan plafon yang lebih tinggi.

“Yang tadinya nasabah PNM Rp 1 juta–Rp 3 juta tanpa agunan, dengan sinergi bisa naik kelas jadi Rp 20 juta–Rp 50 juta,” jelas Erick, dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), awal Maret 2021 lalu.

Menurutnya, holding juga dapat mengagregasi seluruh data UMKM secara komprehensif, sehingga bantuan permodalan dan pembinaan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Misalnya, berapa modal yang diperlukan usaha di bidang fesyen, dan bagaimana holding bisa membantu ekspor.

Manfaat selanjutnya, yakni menurunkan biaya perusahaan yang bermuara pada efisiensi dan optimalisasi kredit bagi UMKM. Erick memperkirakan, cost of fund bisa mencapai sekitar 5–6 persen berkat merger tiga perusahaan itu. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini menargetkan, holding ultra mikro akan diresmikan pada kuartal III/2021 atau sekitar September 2021.

Proses merger

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proses pembentukan holding ultra mikro akan dimulai dengan mengurus status kepemilikan dan permodalan kelompok terlebih dahulu. BRI akan menghimpun dana lewat skema penerbitan saham baru atau rights issue. Setelah itu, Pegadaian dan PNM akan membeli dengan saham seri B negara.

“Setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM,” ungkap Sri Mulyani.

Namun, pemerintah tetap akan memiliki Pegadaian dan PNM karena masih ada saham seri A Dwiwarna di kedua perusahaan itu. Sedangkan saham pemerintah di BRI masih akan tersisa sekitar 56,75 persen. Artinya, BRI nantinya akan menjadi entitas utama.

Setelah persoalan kepemilikan dan permodalan selesai, sinergi BRI dengan Pegadaian dan PNM bisa berjalan untuk mengejar target pemerintah.

Bangun ekosistem

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo menyambut baik rencana holding ini. Bahkan, ia menyebut rencana itu sebagai terobosan yang tepat dalam membangun ekosistem sektor ultra mikro. Menurutnya pembentukan holding memiliki multimanfaat yang tak hanya untuk UMKM, tetapi juga bagi BUMN.

“Tentunya kami dasarnya mendukung ekosistem itu karena manfaatnya. Bagi BRI-nya sendiri adalah meningkatkan valuasi melalui peningkatan profitabilitas BRI, Pegadaian, maupun PNM,” kata Andreas, kepada Majalah Pajak, pada (5/3).

Menurut Andreas, holding akan melahirkan efektivitas dan efisiensi, sehingga pemerintah lebih siaga dalam membina segmen usaha kelas paling bawah (ultra mikro) sampai bisnis kelas menengah.

Terpenting, holding ultra mikro diyakini Andreas mampu mendorong penurunan cost of fund yang berdampak pada penurunan bunga bagi pelaku UMKM.

“Selama ini pelaku usaha ultra mikro masih bergantung pada rentenir. Pemerintah menargetkan sebanyak 29 juta usaha ultra mikro bisa mendapat fasilitas pembiayaan sampai 2024 melalui pembentukan holding,” ujar Andreas.

Komitmen itu sejalan pula dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Yang paling penting bagi masyarakat adalah kemudahan akses permodalan. Karena di catatan kami ada 15 juta UMKM yang belum mendapatkan akses modal itu. Terus penting bagi masyarakat mendapat pendanaan yang lebih murah,” kata Andreas.

Dengan demikian, holding ultra mikro akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui majunya usaha. Ia juga berharap Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM.

Andreas menyarankan pemerintah memitigasi risiko penyatuan tiga BUMN itu. Pertama, dengan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegadaian dan PNM. Kedua, dengan tetap menjalankan proses bisnis dan budaya layanan Pegadaian dan PNM. Ketiga, memastikan bunga pembiayaan yang lebih rendah untuk 29 juta usaha ultra mikro sampai tahun 2024.

Lanjut baca

UMKM Corner

Lalu Lintas Mesti Selaras

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Agar UMKM mampu mengambil peluang di pasar domestik maupun global, pembenahan sistem logistik merupakan hal yang urgen dilakukan.

Berdasarkan Logistic Performance Index 2018, Indonesia berada di peringkat 46 sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi. Angka ini jauh di bawah Cina yang berada di peringkat 26; Thailand, 32; Vietnam, 39; dan Malaysia, 41. Artinya, biaya logistik Indonesia tertinggi di negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Secara nomimal, biaya logistik Indonesia masih 24 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 3.560 triliun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di beberapa kesempatan sudah menyinggung masalah inefisiensi logistik. Ia mengatakan, tingginya biaya logistik akan menurunkan daya saing usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sistem logistik merupakan bagian dari rantai pasok yang meliputi siklus persediaan, pergudangan, transportasi, dan sistem informasi.

“Biaya logistik, biaya transportasi, merupakan komponen terbesar yang tidak reliable. Saya yakin dengan kerja yang fokus, dengan peta jalan yang jelas dan terukur, maka sistem logistik nasional negara kita menjadi lebih efisien, biaya logistik yang terbuka transparan dan kompetitif, layanan logistik yang menjadi lebih murah dan lebih cepat,” kata Jokowi.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Ari Anindya Hartika pun mengakui, masalah UMKM bukan melulu permodalan, melainkan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku.

“Persoalan lain yang utama itu masih ada beberapa pelaku UMKM yang bergantung bahan baku impor, sementara ongkos logistiknya mahal, di saat yang sama terjadi penurunan daya beli masyarakat,” kata Ari dalam webinar bertajuk “Industri Logistik Penopang UMKM Naik Kelas di Masa Pandemi”, Rabu (24/2/2021).

Dirundung persoalan di atas, tak mengherankan bila kinerja ekspor UMKM Indonesia masih rendah, hanya bertengger di ranking ke-5 di ASEAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor UMKM hanya menyumbang sebesar 14,37 persen terhadap kontribusi ekspor nasional. Sementara, kontribusi UMKM terhadap ekspor mencapai 60 persen di Tiongkok dan 40 persen di Singapura. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM ditargetkan mencapai 21,6 persen di tahun 2024.

Akan terintegrasi

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki Sistem Logistik Nasional (Sislognas) 2012. Rencana ini memuat pembangunan sebuah ekosistem logistik nasional alias national logistics ecosystem yang mengintegrasikan proses bisnis sehingga permintaan dan penawaran dapat terakomodasi dengan baik.

Program lantas diteruskan oleh Jokowi melalui pembangunan platform digital terpadu. Mulai dari proses bisnis, sistem transaksi, teknologi informasi, produksi, pemasaran, sistem hukum dan peraturan, manusia dan jejaring, investasi aset strategis, dan ekonomi geopolitik.

Secara simultan, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, infrastruktur jalan diperbaiki sampai ke pelosok melalui program dana desa. Upaya ini dilakukan supaya arus barang dapat berjalan lancar dan cepat.

Tak berhenti di situ, untuk membenahi sistem logistik, pemerintah bahkan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Melalui Inpres ini, pemerintah membuat program national logistics ecosystem (NLE) untuk menurunkan biaya logistik.

NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

Ada beberapa poin dalam agenda NLE. Pertama, menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. Kedua, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik. Ketiga, menciptakan strategi penataan ruang logistik yang tepat dengan didukung sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital atas seluruh proses logistik dalam satu platform.

Nantinya, semua komponen sistem logistik akan terintegrasi dalam satu platform yang mencakup proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut atau udara; custom clearance; perizinan; penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan (SP2), serta pencarian alat angkut; pergudangan. Seluruh rangkaian ini dapat dipantau dan disupervisi oleh semua entitas yang terkait dengan rantai logistik.

Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Zakir Sjakur Machmud menyarankan agar sistem logistik di Indonesia juga mengutamakan manajemen lalu lintas barang, distribusi, dan pergudangan. Bukan hanya berfokus pada soal infrastruktur semata.

“Kondisi geografis kita itu kepulauan. Banyak UMKM di Pulau Jawa bahan bakunya sering kali dari Indonesia Timur. Kenapa ongkos angkut kapal itu bisa mahal? Karena perginya bawa barang, pulang kosong. Biaya Logistik kita jadi mahal,” kata Zakir kepada Majalah Pajak, pada akhir Februari lalu.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan pemerintah mengusung prinsip ship follow the trade (kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan) bukan sebaliknya. Sehingga arus barang dapat berjalan efisien. Secara simultan, pemerintah tetap mengusung trade follow the ship (perdagangan mengikuti lalu lintas kapal di pelabuhan) untuk membuka potensi baru di daerah 3T (terdepan, terpencil, terluar).

“Kita sudah punya konsep logistik tol laut, jalan Tol Trans Sumatera, pelabuhan—itu fasilitas saja, walaupun itu juga sangat penting. Paling penting ada lalu lintas barang tadi, ” kata Dosen Ekonomi Industri dan Perekonomian Indonesia ini.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved