Connect with us

UMKM Corner

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

Diterbitkan

pada

Anggaran Naik, tapi harus Tepat Bidik

 

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Istimewa

 

Anggaran KUR yang meningkat di tahun 2021 diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan, terutama bagi UMKM di pasar tradisional maupun pedagang kaki lima.

 

Selain bujet Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga menaikkan anggaran pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp 253 triliun dari sebelumnya Rp 220 triliun di tahun 2020. Kebijakan ini diketok dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Desember lalu.

“Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan. Jadi, UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di pengujung tahun 2020.

Dasar penetapan kebijakan berasal dari antusiasme UMKM memanfaatkan KUR di tahun lalu. Airlangga menuturkan, penyaluran KUR pada triwulan III-2020 mencapai Rp 23,9 triliun. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yang hanya terserap Rp 19,2 triliun. Adapun realisasi KUR 2020 diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun atau melampaui target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seirama dengan itu, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan ke depan.

Penyaluran

Seperti biasa KUR akan disalurkan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI mendapat kuota KUR Rp 170 triliun, meningkat Rp 30 triliun dari tahun lalu.

Bank yang dikenal fokus pada segmen UMKM ini menyediakan tiga jenis KUR.

Pertama, KUR mikro yaitu, pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dengan syarat telah melakukan usaha minimal enam bulan, tidak memiliki kredit konsumtif (kredit perumahan rakyat atau kartu kredit), dan syarat administratif (kartu identitas, surat izin usaha). Kedua, KUR retail yakni, pinjaman usaha produktif mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta. Ketiga, KUR untuk calon tenaga kerja Indonesia (TKI) maksimal Rp 25 juta.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, perseroan akan melakukan digitalisasi proses bisnis untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di tahun 2021. BRI telah mengembangkan aplikasi seperti BRISpot, optimalisasi agen BRILink, serta menjalin sinergi bersama fintech atau e-commerce. Jadi, calon debitur dapat mengajukan pinjaman antara lain di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

“Kita punya harapan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui UMKM. Saya bisa mengatakan, UMKM dalam krisis ini cepat kena duluan, tapi juga cepat pulih duluan,” kata Sunarso.

Pelaku UMKM juga bisa meminjam melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI. Bank yang berdiri sejak 1946 ini mendapat kuota KUR Rp 32 triliun atau bertambah Rp 10 triliun dari jatah yang diperoleh pada tahun 2020. Adapun plafon pinjaman untuk UMKM mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Selanjutnya, ada PT Bank Mandiri (Persero) yang juga memiliki tiga jenis kredit. Pertama, KUR mikro, yaitu pinjaman maksimal Rp 25 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama lima tahun. Kedua, KUR Kecil yakni, limit kredit di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu cicilan paling lama 5 tahun. Ketiga, KUR TKI yang dipatok maksimal Rp 25 juta dengan waktu cicilan paling lama 4 tahun.

Kemudahan

Biasanya semua jenis KUR di pelbagai bank menuntut jaminan berupa BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor sampai sertifikat rumah. Namun, pelaku usaha klaster mikro dapat mengajukan kredit tanpa jaminan melalui ke lembaga PT Jaminan Kredit Usaha Rakyat (Jamkrindo) atau PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, pemerintah akan menambahkan modal kepada Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 20 triliun. Khusus PEN, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mencatat penjaminan kredit UMKM oleh Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 6,2 triliun hingga September 2020. Dari total kredit itu, kedua lembaga itu mampu menjamin sekitar 10.600 debitur seluruh Indonesia.

Perlu evaluasi

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran KUR maupun penjaminan bagi UMKM. Akan tetapi, diperlukan pula evaluasi dan pengawasan agar program tepat sasaran. KUR sejatinya menyasar UMKM lapisan paling bawah, seperti pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima.

“Penyaluran KUR harus diaudit—diberikan kepada siapa saja. Jangan ke retail modern. Jangan sampai retail modern jadi merambah seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi saingan pasar-pasar tradisional, warung-warung. Akhirnya, KUR malah mematikan kita (UMKM),” kata Ikhsan.

Poin yang tak kalah penting lainnya, jangan sampai KUR tumpang tindih dengan program PEN.

Ke depan, setelah pandemi, KUR diharapkan dapat mendorong kualitas UMKM ke ranah ekspor. Sebab kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah, sekitar 20 persen. Negara maju seperti Jepang, 54 persen total ekspor ditopang oleh UMKM. Sementara UMKM Tiongkok menyumbang 69 persen dari total ekspornya.

“Permodalan melalui KUR salah satu upaya penting agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Ikhsan.

UMKM Corner

Hidupkan Ekosistem Halal Mulai dari UMKM

Diterbitkan

pada

Kehadiran BSI tidak lepas dari mimpi Indonesia mengembangkan industri halal yang dimulai dari UMKM.

Menurut laporan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020–2021, ekonomi syariah Indonesia naik ke peringkat ke-4 dari peringkat ke-5 pada tahun 2019. Di tahun 2018 lalu, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat ke-10 dunia. Sementara, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia juga tengah bertumbuh pesat. Maka, tak heran jika pemerintah mengawinkan dua potensi itu menjadi penopang perekonomian nasional. Salah satunya dengan meresmikan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021, yang merupakan merger dari PT BNI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.

Kepada Majalah Pajak, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, BSI terus berupaya meningkatkan bisnis sektor UMKM, melalui berbagai strategi, di antaranya penyaluran pembiayaan PEN (pemulihan ekonomi nasional); penyaluran pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat); sinergi pembiayaan UMKM dengan pesantren, BUMN maupun lembaga lainnya; serta pelatihan bagi UMKM binaan. Saat ini segmen UMKM BSI tersebar di sektor produksi, perdagangan, dan jasa.

“BSI menyadari bahwa 60 juta UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, sehingga di tengah pandemi ini perlu mendapatkan dukungan serta akses dalam mengembangkan usaha, beradaptasi dengan teknologi untuk go digital, selain melakukan inovasi produk sehingga tercipta UMKM yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Hery, (29/8).

Sebagai wujud komitmen perusahaan, per Mei 2021, BSI telah menyalurkan pembiayaan UMKM hingga Rp 33,06 triliun atau sebesar 22,57 persen dari total pembiayaan. Angka ini disokong dari berbagai program dan sinergi pembiayaan dengan pesantren, BUMN, maupun lembaga lainnya.

Bank dengan aset sebesar Rp 234,4 triliun ini menyuburkan UMKM di pesantren dengan menyalurkan 1.000 Pertashop atau stasiun pengisian bahan bakar umum mini. Dalam pemberdayaan ekonomi pesantren, BSI bersinergi dengan PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yang didorong oleh kementerian BUMN. Hery mengatakan, segmen UMKM menjadi salah satu fokus BSI dalam mengembangkan ekosistem halal yang bermanfaat bagi umat. Strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan segmen UMKM berbasis ekosistem atau komunitas dan value chain yang terintegrasi.

“BSI berkomitmen memberikan dukungan produk dan jasa layanan perbankan bagi UMKM di lingkungan pesantren, mulai dari agen Laku Pandai, modal kerja untuk usaha, termasuk jika ingin membuka Pertashop,” jelas Hery.

BSI memiliki berbagai produk pembiayaan KUR BSI dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, proses cepat dan akad sesuai syariah.

Akselerasi penyalurkan permodalan dilakukan dengan menjemput bola dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan UMKM, salah satunya ke Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Mei 2021 lalu.

“Kita komitmen untuk mendukung UMKM. Karena salah satu ‘DNA’-nya Bank Syariah Indonesia adalah mendukung UMKM. Dukungan untuk pelaku UMKM ini dilakukan melalui KUR, melalui produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Pada dasarnya sepanjang ada potensi berkembang, ada aset ke depannya, dan tentunya perlu pembiayaan, maka kita support,” jelas Hery.

Ia memastikan, tidak ada batasan jenis UMKM yang akan mendapat dukungan. Menurut Hery, salah satu wilayah yang UMKM-nya kini didukung secara langsung maupun melalui sinergi dengan bank-bank himbara dan pemerintah Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kami juga melihat dimana memang ada potensi UMKM yang bagus, tidak hanya di daerah lain tapi termasuk di Yogyakarta yang bisa kita berikan pembiayaan sesuai ketentuan bank, tentunya kita jalankan. Batik oke, perdagangan, industri rumah olahan juga bisa dan banyak sektornya UMKM itu,” jelas Hery.

Pembinaan UMKM

Di samping pembiayaan, menurut Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar, pihaknya juga mengadakan pelatihan dari proses pembinaan UMKM dari hulu ke hilir hingga pemasaran di e-commerce dan program strategis seperti pengembangan dalam bentuk pendampingan, pembiayaan, hingga edukasi dan literasi kepada UMKM di Indonesia. Komitmen ini telah diimplementasikan oleh BSI bersama Shopee Indonesia untuk menggelar pelatihan go digital bagi 1.000 UMKM yang dimulai sejak Juni hingga November 2021 mendatang.

“Bank Syariah Indonesia menyadari bahwa 60 juta UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. UMKM perlu mendapatkan dukungan serta akses dalam mengembangkan usaha, beradaptasi dengan teknologi yang memungkinkan untuk go digital, selain melakukan inovasi produk. Dengan demikian, tercipta UMKM yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Kokok.

Pelatihan terdiri dari proses pembinaan UMKM dari hulu ke hilir, di antaranya memahami potensi bisnis on-line, customer behavior, fotografi produk, copywriting produk, hingga pemasaran di e-commerce. BSI juga melakukan beberapa program strategis seperti pengembangan dalam bentuk pendampingan, pembiayaan, hingga edukasi dan literasi kepada UMKM di Indonesia.

Lebih lanjut Kokok menyampaikan, bahwa BSI siap menjadi mitra keuangan sahabat UMKM melalui akses permodalan mikro, coaching dan fasilitator dengan para standby buyer melalui pemasaran produk baik off-line maupun on-line, sehingga keuangan keberlanjutan melalui bisnis UMKM dapat terus meningkat.

Salah satu nasabah UMKM BSI bernama Riri mengungkapkan, berkat pembiayaan yang diterima BSI, usaha baju renang Muslimnya dapat berkembang. Dengan pinjaman sekitar Rp 70 juta, pemilik usaha baju renang bermerek Swimsweets ini dapat membeli bahan produksi dalam jumlah banyak dan bisa langsung mengakses ke pabrik, sehingga berdampak multimanfaat bagi bisnisnya. Antara lain, dapat menekan biaya produksi yang bermuara pada terjangkaunya harga jual.

“Sebelumnya kita kan sudah punya proyeksi usaha kita mau seperti apa—mengeluarkan model apa. Hanya saja terbentur dana. Setelah dapat bantuan dana ini kita jadi bisa mewujudkan proyeksi-proyeksi bisnis kita,” kata Riri kepada Majalah Pajak, melalui telekonferensi, pada (1/8).

Ia mengakui, awalnya ia tak ingin meminjam modal di bank karena khawatir dengan proses administrasi yang sulit. Namun, ternyata BSI membantunya untuk menyesuaikan kebutuhan permodalan dengan memberi kemudahan. Faktor lain, pembiayaan berasal dari perbankan syariah yang koheren dengan bisnis yang ia tekuni, yakni fesyen Muslimah. Kini, usahanya berkembang tidak hanya baju renang, tetapi juga fesyen Muslimah lainnya seperti outer, masker, dan sebagainya.

Lanjut baca

Advertorial

Taat Membawa Berkat

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Ron…

Diterbitkan

pada

Penulis:

Seniman dan dunia hiburan, menurut Mongol Stres, menjadi pihak yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung ini. “Karena suah enggak ada lagi yang ngumpulin massa dan bikin acara 100–1.000 orang,” ungkap komedian bernama asli Rony Imanuel ini di acara Spectaxcular 2021 bertema “Pajak untuk Vaksin”, Senin (22/03). Mongol ikut mengingatkan pentingnya disiplin diri […]

The post Taat Membawa Berkat appeared first on Majalah Pajak.

Lanjut baca

UMKM Corner

Prospek Subur Bisnis Hijau

Diterbitkan

pada

Tak hanya menjadi penyangga ekonomi, UMKM berbasis produk hijau juga ikut mengatasi masalah lingkungan.

Bagi sebagian orang, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk membangun kembali koneksi ekonomi dan lingkungan, termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Di tengah pandemi Covid-19 industri pangan terbukti mampu bertahan, bahkan tumbuh. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pertumbuhan sektor pangan tetap tumbuh positif (2,19 persen) di kuartal II dan kuartal III tahun 2020—fase resesi Indonesia saat pandemi Covid-19.

Sebagai catatan, sektor pertanian memiliki arti luas, termasuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan, dan kehutanan. Peningkatan ini ditopang pertumbuhan pertanian dan subsektor perkebunan sawit, tanaman kopi, kakao, dan produk turunannya.

Dengan daya tahan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara spesifik menggelontorkan stimulus untuk membantu UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Program itu dielaborasi menjadi program padat karya pertanian; banpres (bantuan presiden) UMKM Sektor Pertanian; subsidi bunga mikro/kredit usaha rakyat; dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir.

Selain itu, terdapat tujuh program di sektor pertanian yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, yaitu pembangunan food estate; pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area; pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan creating shared value (CSV) antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan petani.

Kemudian, ada kemitraan inklusif untuk komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas; dan pengembangan sistem agribisnis dari hulu ke hilir, yang mengedepankan pemberdayaan berkelanjutan.

Florikultura

Budidaya florikultura atau tanaman hias juga menjadi sorotan di tengah pandemi. Florikultura merupakan salah satu bagian dari subsektor hortikultura yang potensial secara bisnis dan upaya melestarikan lingkungan—menghasilkan oksigen dan pengolah limbah.

Permintaan tanaman hias bukan hanya berasal dari domestik, melainkan pasar dunia. Nilai ekspor florikultura terus meningkat. Pada 2018 nilai ekspor sektor ini 12,07 juta dollar AS, lalu naik berturut-turut menjadi 13,53 juta dollar AS dan 19,98 juta dollar AS pada 2019 dan 2020.

Melihat hal itu, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian mendukung penuh sektor ini melalui beberapa kebijakan strategis, antara lain mempermudah izin ekspor, menambah negara mitra dagang, harmonisasi aturan protokol karantina baik bilateral maupun multilateral, mendorong pertumbuhan eksportir baru, meningkatkan frekuensi pengiriman dengan percepatan layanan ekspor, dan sebagainya.

Kementerian keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank pun memberikan dorongan berupa bantuan pembiayaan KUR berorientasi ekspor. Belum lama ini LPEI menyalurkan pembiayaan untuk UMKM tanaman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan hadir dalam acara pelepasan ekspor tanaman hias itu, (5/5).

Eksportir Tanaman Hias Ricky Subagia mengatakan, saat ini ekspor tanaman hias semakin mudah. Ia hanya membutuhkan lahan seluas 250 meter persegi untuk membudidayakan tanaman hias seperti philoderon, calathea, dan adenium. Tanaman itu ia ekspor ke Jerman, Kanada, Belgia, dan Amerika Serikat. Dalam satu bulan volume ekspor mencapai 1.000–2.000 tanaman. Kita tahu, budidaya florikultura turut membantu mengatasi masalah lingkungan, karena ia mengolah sampah dan limbah menjadi pupuk atau media tanam.

Firdaus, petani sekaligus pengusaha tanaman hias, yakin bisnis tanaman tak kenal redup. Pandemi Covid-19 bahkan hanya membuat bisnis ini kian populer. Petani yang sudah menekuni florikultura sejak 2005 ini mengungkap, harga tanaman hias pun naik. Bahkan, dalam hitungan bulan harganya bisa naik tiga kali lipat. Contohnya, Aglaonema tricolour dengan ukuran sedang yang semula dibanderol Rp 300 ribu (Desember 2020), naik menjadi Rp 1,5 juta (Mei 2021). Ini terjadi karena aglaonema tidak bisa ditanam secara massal, sehingga tidak banyak yang bisa dijual dalam waktu bersamaan untuk memenuhi permintaan yang terus melonjak.

“Ya, pas pandemi naik. Tapi sebelumnya aglaonema harganya memang stabil naik. Pernah turun, tapi enggak pernah sampai anjlok, ya. Enggak pernah dari harga 200 ribu jadi 20 ribu,” kata Firdaus.

Lanjut baca

Populer