Connect with us

Breaking News

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan Indonesia masih dinilai rumit oleh Wajib Pajak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang membatalkan pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), kewenangan untuk menerima Kuasa Wajib Pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan, termasuk advokat. Salah satu advokat yang berpengalaman menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah Lucas S.H., pengacara senior dari firma hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS. Sebagai catatan, Kuasa Wajib Pajak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Kuasa Hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 PMK 229/PMK.03/2014, Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima ‘kuasa khusus’ dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nama Lucas memang tidak asing lagi di lingkungan Pengadilan Niaga. Ia adalah Pendiri dan sekaligus Chairman LUCAS, S.H. & PARTNERS yang selama ini mempunyai spesialisasi dalam penyelesaian di bidang perbankan, bisnis, perusahaan, penanaman modal, investasi, pasar modal, persaingan usaha, pertambangan, kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pertanahan & real estate, perdata & niaga, pidana, arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa, administrasi negara, perburuhan, hak asasi manusia, pajak dan hukum internasional.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Wajib Pajak, dan beberapa kali menjadi Kuasa Wajib Pajak, Lucas yang juga anggota Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini mencoba menuangkan uneg-unegnya serta berbagi gagasan terkait sistem pemungutan perpajakan di Indonesia. Ia mengaku, selama ini menyimpan kegelisahan atas rumitnya proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ia mengakui, sistem perpajakan Indonesia saat ini semakin membaik, tapi masih perlu disederhanakan lagi. Pendapat ini bukan saja berdasarkan pengalaman pribadi pria yang tahun lalu menjadi peserta Amnesti Pajak ini, tapi juga pengakuan Wajib Pajak yang pernah menjadi kliennya.

“Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak di kantornya di Sahid Sudirman Center, Jakarta akhir Juni lalu.

Kerumitan yang dirasakan Wajib Pajak, menurut Lucas, salah satunya adalah tata cara pelaporan SPT, seperti SPT masa, dan SPT Tahunan yang dinilai terlalu banyak kolom laporan yang harus diisi. Memang, saat ini sudah ada jasa konsultan pajak yang bisa menangani hal itu. Namun, alangkah sangat memudahkan Wajib Pajak jika proses pemenuhan kewajiban perpajakan dibuat sesederhana mungkin.

“Anda pernah isi SPT masa tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan,” aku Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang litigasi ini.

Lucas mengusulkan, proses simplifikasi bisa dimulai dari integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, NPWP harus diberikan ketika seseorang telah berumur 17 tahun. Pemerintahlah yang harus jemput bola untuk memberikan NPWP kepada calon Wajib Pajak.

 Selain penyederhanaan, Lucas juga mempertanyakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang ia anggap masih kurang adil. Soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, ia berpandangan, seharusnya pajak yang diterapkan adalah pajak penjualan, sehingga kewajiban membayar ada pada penjual, bukan pembeli. Sedangkan, selama ini yang yang berlaku di Indonesia adalah PPN yang selalu dibebankan kepada pembeli akhir atau konsumen. Ia mengusulkan, orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia agar tidak usah lagi membayar pajak saat membelanjakan uangnya, seperti membeli barang dan jasa, tapi yang wajub membayar pajak adalah mereka yang menjual barang dan jasa.

“Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?”

Jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib.

Berikut petikannya

 Anda salah satu Wajib Pajak (WP) peserta program Amnesti Pajak. Apa yang Anda rasakan setelah tax amnesty dan Hal krusial apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti program itu?

Setelah Amnesti Pajak (Tax Amnesti/TA), harusnya pemerintah punya database yang lebih baik sehingga menjadi acuan untuk memudahkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak—dalam menertibkan perpajakan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar suara sumbang, orang yang sudah TA diperiksa lagi. Mestinya yang sudah ikut TA, janganlah diganggu. Kecuali orang itu tidak TA, atau TA tidak total. Komitmen pemerintah setelah ikut TA, kan, (Wajib Pajak) tidak diutak-atik, kecuali dia TA waktu itu tidak total—ada bagian (Harta) yang enggak diikutkan TA, atau memang tidak ikut TA. Namanya juga kita WP harus patuh membayar pajak.

Setelah TA ini sebenarnya kita berharap ekonomi bergerak semakin maju karena uang yang selama ini masih takut dipakai karena belum ikut TA, sekarang sudah di-TA-kan. Berarti itu gampang kan? Kemarin ada ribut tentang credit card untuk akses data untuk kepentingan perpajakan itu. Mungkin suatu saat nanti (boleh), tapi sekarang jangan dulu karena alat bayar dan itu masih terutang. Kalau begitu nanti enggak ada yang belanja. Ekonomi ini kan harus berputar dan berjalan, bagaimana caranya. Begitu, loh.

Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, saya lihat ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan. Boleh enggak—ini saya memimpikan, karena terus terang saya membayangkan cara sekarang ini walaupun sudah banyak membaik tapi masih jauh dari kesederhanaan.

Sesederhana seperti apa yang diinginkan para WP itu menurut aspirasi yang Anda peroleh?

Anda pernah isi SPT masa dan SPT Tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Itu tidak terhindari juga, tapi cobalah untuk disederhanakan.

Paling penting sekarang itu coba kita lihat Warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah WNI misalkan 240 juta, yang harus ber-NPWP adalah mereka yang berumur 17 tahu ke atas. Semua warga negara harus punya NPWP. Jadi kelompok manusia Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas itu berapa banyaknya? ada enggak saya katakan 100 juta—anggaplah 10 juta. Terus pertanyaan saya, Orang Pribadi yang ber-NPWP itu ada 100 juta enggak? Dari jumlah itu, yang benar-benar melakukan pembayaran pajak dengan benar berapa? Kenapa mereka tidak membayar pajak dengan benar? Sekali lagi, orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan. Dan orang membayar pajak itu harus mengerti manfaat dia membayar pajak.

Ketika seseorang membayar pajak, mestinya orang itu (karena) sedang menikmati suatu keuntungan, atau menerima suatu kenikmatan. Dengan kata lain, ia menerima uang. Kalau dia tidak menerima suatu kenikmatan atau keuntungan atau mendapatkan nilai tambah, bagaimana caranya dia harus membayar pajak? Sedangkan, ada batas penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP), dan ia harus melampaui itu. Jadi, berputar-putar di sana—orang harus bayar pajak bukan karena transaksi, tapi karena ada batas PTKP, kan? Ada penghasilan tidak kena pajak, tapi memang ada suatu penghasilan yang melampaui PTKP sejak orang bayar pajak dan ketika orang mau bayar pajak bagaimana memudahkan orang bayar pajak, siapa yang haus membayar pajak.

Sekarang kita selalu dalam sistem perpajakan ada yang namanya wajib pungut, wajib potong. Mari kita kembali lagi istilah penyederhanaan. Saya sedang bermimpi bagaimana semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP, juga otomatis memiliki NPWP. Apakah dia sudah punya usaha atau tidak usaha, mestinya dia sudah punya NPWP. Jadi, NPWP itu harus diminta atau di berikan? Harus diberikan, dicari orang yang sudah ber-KTP, dewasa diberikan NPWP. Disederhanakan, jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib. Jadi, jangan bilang orang tidak punya usaha tidak usah punya NPWP, enggak bisa. Setiap warga negara harus punya NPWP, apakah saya pembayar pajak atau tidak, tergantung apa yang saya terima, keuntungan, kenikmatan, atau mendapatkan uang yang melampaui PTKP—kita bicara WP Orang Pribadi.

Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?

Jadi, boleh enggak itu diubah? Orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia ini tidak usah lagi membayar pajak kalau dia membelanjakan uangnya, membeli barang dan jasa. Tapi orang yang menjual barang dan jasa dikenakan pajak—saya bicara orang (WP OP), ya, saya tidak bicara badan hukum. Orang bisa manusia, bisa badan usaha, dia yang menjual barang, jasa, dikenakan pajak. Saya kasih contoh, penjual televisi, misalnya harganya 45 juta, yang beli barang seharusnya jangan dikenakan pajak—sekarang, kan, dikenakan pajak PPN. Apakah boleh, tidak dikenakan pajak, tapi si penjual itu dari Rp 45 juta itu langsung dikenakan pajaknya 20%, atau 10% atau 15%, tergantung barang apa yang dijual. Barang produk dalam negeri, barang impor, barang setengah impor setengah dalam negeri digabung, itu dikasih satu angka pajak. Televisi 20%, ya sudah. Kalau dia jual Rp 45 juta, da punya source Rp 9 juta untuk bayar pajak.

Enggak perlu tahu modalnya berapa, boleh enggak begitu?  Saya enggak tahu itu boleh enggak. Coba tanya pada ahli-ahli pajak, ini saya maunya disederhanakan. Jadi, semua orang yang punya duit belanja enggak usah ditanya duitnya dari mana, sepanjang itu uang bukan money laundry, uang haram, atau uang hasil kejahatan, ya dia belanja saja uangnya agar ekonomi ini berputar. Jangan-jangan uangnya ditaruh di bawah kasur. Maksud saya dia punya uang ya belanja saja, jangan ditanya uangnya dari mana. Karena belanja ini menggerakkan ekonomi.

Nah, ketika pembeli belanja yang dipungut pajaknya adalah si penjual karena penjual ini yang menerima uang, yang menerima keuntungan, yang menerima kenikmatan uang itu. Ya di mana masalah PPN-nya dan lain lain,  ya dia harus di reformasi sistemnya ini. Kalau bagian dari sana bilang ada PPN, ya ditagih si penjual, jangan dibebankan kepada pembeli. Mungkin harga jadi mahal? Enggaklah, yang ada persaingan, kan? Maksud saya ya sederhanalah. Jadi pembeli itu sekali sekali jangan dibebani pajak. Jadi orang yang terima gaji yang dipotong pajak, tidak double tax. Apalagi beli barang mewah, mencret dia. Sederhana ini dalam arti, si penjual yang harus bayar pajak. Si pembeli enggak karena si pembeli dianggap uangnya sudah bayar pajak. Kalau dia seorang penjual televisi, uangnya sudah kena pajak juga kan, baru dia belanja lain juga kena pajak juga kan, orang yang membeli tv dia bekerja sebagai karyawan, dia sudah kena pajak juga bahwa dia beli televisi.

Jadi seluruh WNI  ada NPWP, itu diberikan langsung dan setiap orang yang diperiksa mau beli motor, ditanya mana NPWP-nya. Ini untuk database. Kalau membeli barang ada KTP ada NPWP. Kalau ke orang asing ya sudah. Kalau WNI membiasakan diri ke mana-mana—mau BPJS, mana NPWP-mu? Jadi WP harus ada NPWP. Karena kalau ini ada 100 orang WNI yang sudah dewasa yang harus punya NPWP dan itu melekat seumur hidup, enggak boleh diganti ganti. Di Amerika ada yang namanya national security (sosec) di Indonesia istilahnya BPJS.

Bayangkan kalau seperti itu, barang impor masuk tidak usah kita pusing pajak impor. Pokoknya kalau kau menjual barang impor, penjual ini barangnya 30% atau 50%. Kalau jual 100 juta, 30 juta setor ke negara. masa kita yang punya bangunan sendiri bayar 4%. Ini untuk membantu supaya semua orang senang. Rakyat itu bingung cara-caranya. Jadi kalau dia memang tidak membuka usaha macam-macam, pokoknya belanja, “Kau ada NPWP enggak? Kalau enggak ada NPWP cas-nya mahal.” Jadi menjual kepada orang yang ber-NPWP pajaknya ada, kalau tidak ada NPWP pajaknya mahal. Ini memaksa setiap warga negara punya NPWP dan ini membangun database pajak. Di sisi lain, tetap ada laporan SPT masa, SPT Tahunan, karena itu memang tetap harus dibuat.  Tapi setidaknya tetap jadi sederhana.  Sehingga orang yang punya gaji Rp 5 juta atau Rp 10 juta, memang dia bisa pakai Rp 10 juta itu. Nah ini dipotong pajak lagi.  Orang yang TKW atau TKI dari luar negeri pulang bawa duit, setengah mati kerja jual darah, jual keringat di luar negeri, di Indonesia dipajakin lagi. Mau beli satu buku saja kena pajak, kena PPN.

Jadi, digeser menjadi sederhana. Si penjual ini kalau memang dia menjual produk dalam negeri boleh saja dikasih tax holiday, enggak ada pajak. Atau pajaknya cuma 2% atau 3% atau 5%. Barang impor 30%, 40% ya terserah. Jadi enggak usah pusing-pusing itu barang mau masuk, yang penting barang itu bukan barang yang bisa merusak bangsa Indonesia, seperti narkoba, obat-obatan tertentu. Rokok, jangan kita beli rokok kita yang kena pajak. Kalau begini kita ubah enak kan? Saya yakin banyak dapatnya.

Kemudian orang yang kecil-kecil ini orang pribadi, kan, banyak kaki lima, gerobak, orang buka lapak kaki lima, itu ada bayar pajak enggak? Mereka harus diberikan NPWP. Tapi PTKP-nya kita harus diubah. Persoalannya adalah dia jual barang dia bayar pajak enggak? Sama kan? Si pembeli enggak bayar, tapi dia menjual menerima barang ya setor dong. Cuma mungkin dibikinlah untuk transaksi yang di bawah 1 tahun di bawah Rp 3-4 miliar, ya sudahlah enggak usah dilihat. Tapi kalau omzetnya sudah besar, sudah Rp 10 miliar, Rp 20 miliar, itu mulai kena. Tapi kalau untuk membuat database kan pedagang kecil ini pajaknya rendahlah, mungkin cuma 2%, kalau jual dari sana 2%. Sebab ekonomi yang bawah itu, kalau toko enggak boleh begitu. Bangga juga dia bayar pajak 2% karena dia kaki lima. Karena ekonomi rakyat ini harus banyak, seven eleven kalau di Amerika, di Indonesia kaki lima.

Orang mau berusaha jangan ribut-ribut dulu izin usaha atau apa, langsung buka saja dulu. Setelah itu dagang, belum punya izin belum, kasih izinnya. Jangan orang izin dulu baru buka usaha. Supaya semua orang itu jangan berpikir hanya menjadi karyawan tapi mau menjadi entrepreneur, mau membuka lapangan kerja, mau berusaha sendiri. Penjual bakso ada NPWP-nya juga begitu, omzet sekian bayar 2%. Kan bayar pajak dari omzet yang saya maksud jual berapa di kali berapa. Tapi jangan dipaksakan dulu, paling database-nya dulu dia punya NPWP, setor sekecil mungkin, karena dari situ database dibangun.

Terus orang harus mengerti juga saya bayar pajak ini untuk apa besok. Mau BPJS tanpa NPWP, jangan dong. Bisa enggak begitu? Penyederhanaan jenis pajak juga. jadi yang kecil kecil enggak masuk omzet, yang besar kategori. Kan tidak adil kalau orang kena pajak, dia enggak kena pajak. Kalau belanja di supermarket sudah jelas pajaknya begini, kalau belanja di kaki lima. Cuma orang senang belanja di kaki lima karena murah. Karena pengenaan pajaknya murah, barangnya murah. Orang jual barang bekas juga enak, kalau orang jual barang bekas bagimana? Ya diatur, disederhanakan. Ini ceritanya menjual barang dalam negeri.

Jadi, orang tertentu itu dimudahkan, jangan dibikin susah. Supaya rakyat itu menjadi enak, senang, nyaman, aman. Dari anak-anak yang masih muda itu sudah ngerti kalau dia sudah umur 17 dia harus punya NPWP. Karena kalau mau berbelanja kalau tidak punya NPWP harganya mahal. Jadi toko menjual kepada orang  yang tidak ber-NPWP tidak boleh. Tidak boleh mempersoalkan kau punya uang dari mana, itu tidak boleh. Mungkin suatu saat nanti jika negara kita lebih maju, ini kan untuk database. Medapatkan database, memudahkan sistem pembayaran, memudahkan sistem pemungutan,menyederhanakan jenis jenis pajak, enggak ada double tax, enggak ada triple tax.

Orang mau ambil darah dia harus punya KTP dan NPWP, karena NPWP itu diberikan bukan diminta. Jangan kita balik, kau tidak bayar PBB tidak dikasih KTP, kan merusak itu. Itu adalah database yang harus ada. Kalau enggak mau susah, nomor NPWP samain saja dengan nomor KTP. Jadi kita memungut pajak dari orang yang menerima kenikmatan dari orang yang menerima keuntungan dari orang yang menerima uang. Orang ini bisa orang pribadi bisa badan hukum. Jadi dengan demikian bisa satu orang buka toko, bagaimana ongkos sewa, listrik, itu kita enggak usah tanya lagi, itu urusan gue. jangan tanya sewa ini, kau hitung sendirilah. Mau ongkos makan, transportasi, listrik, air, itu urus sendiri.  Maka penagihan pajak itu kalau di dalam negeri harus sekecil mungkin. Yang menjual barang impor kita lihat punya tandingan dalam negeri atau tidak, kalau tidak ada ya memang dibutuhkan ya okelah, tapi kalau ada tandingan dalam negeri harusnya yang impor itu dibikin mahal pajaknya. Mungkin orang bilang ide ini ekstrem, enggak? Apakah mungkin? Saya enggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi saya melihat bagaimana keruwetan ini karena administrasi database yang tak kunjung selesai.

Bagaimana dengan industri, ya sama saja. Gue enggak perlu tahu kamu punya modal tenaga kerja berapa, itu gue enggak urus tuh barang. Boleh enggak? Bagaimana dengan perkebunan, ya enggak urus juga. tapi otomatis setiap jenis industri mereka akan bersatu. Tapi mungkin orang pajak kurang kerjanya. Atau kita mau mengambil sistem untuk perusahaan skala industri besar seperti itu masih dengan sistem buku. Kalau yang seperti saya katakan tadi yang lepas lepas punya, enggak usah sistem buku, yang skala kecil. Mungkin kita bicara omzetlah itu dikategorikan. Jadi kelas yang besar seperti perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, perkapalan, perkebunan, industri tekstil, nah itu mungkin harus seperti metode yang sudah dibuat. Tapi tetap enggak boleh memungut PPN kepada lawan, enggak ada istilah begitu. Jadi enggak ada kericuhan di Tanah Abang, yang pernah ribut tekstil ada jual ke Tanah Abang, fakturnya ada di tempat lain, enggak ada kejadian seperti itu. Ini untuk transisi masyarakat Indonesia tidak familiar dengan pajak menjadi familiar dengan pajak. Orang yang di kampung, belum teredukasi, mereka bingung kenapa saya harus bayar pajak.

Kalau Anda bilang ekstrem memang ekstrem karena undang-undang kita memakai prinsip berbeda dengan prinsip yang Anda ajukan. Jadi Anda cenderung memakai semacam pajak penjualan, sedangkan yang berlaku di Indonesia yang dianut oleh para pembuat undang undang pajak itu PPN. PPN selalu digeser kepada pembeli akhir, konsumen. Sedangkan Anda mengajukan konsep harus kepada penjual. Untuk mewujudkan mimpi Anda itu harus mengilik pembuat undang undang.

Enggak apa apa. Kan kita itu selalu tertatih tatih mengikuti perkembangan. Coba bayangkan hari ini, mulai dari undang-undang perpajakan tahun 83, 86, 90. Kita itu harus introspeksi diri kita, begitu capainya kita urusan PPN itu dan selalu tidak bisa match. Di situlah yang jadi masalah. Jadi buka mata uang, ada PPN tapi jangan dibebankan kepada pembeli akhir. Yang pertama memberikan nilai tambah dari suatu barang, dia yang membayar PPN. Minyak satu  drum, dijual per kilo per kilo dalam plastik, ya udah di situ ada PPN-nya, ada nilai tambah, yang jual kena PPN 10%. Tapi bebannya enggak boleh pada pembeli. Dia yang meng-create barang punya nilai  tambah, dia bayar pajak. Jadi langsung putus di situ. Bagaimana kalau penjualannya itu berjenjang? Dari pabrik minyak keluar ke distributor, keluar ke toko-toko, baru kepada konsumen, ini, kan, biasanya PPN di paling ujung. Namun, kalau kita beli di kedai dan toko kecil, kan, tidak ada PPN di situ. Ini kita membodohi diri sendiri. Lebih baik yang pertama saja langsung ada PPN. Karena ada ketidakadilan di sini, pasti ada orang yang enggak kena PPN. Nanti di cross lagi PPN masukan, PPN keluaran.

Kalau kita mau betul-betul, kita enggak usah khawatir, undang undang bisa diubah. Dibikin perpu, yang penting punya satu hati untuk reformasi perpajakan untuk lebih memudahkan dan menyejahterakan rakyat dan zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini saya kira dia sangat berani mengambil terobosan seperti ini, rakyat akan senang. Jadi apakah reformasi pajak ini sudah menyelesaikan benang kusut? Belum, sekarang. Bagaimana mereformasi pajak untuk menyelesaikan benang kusut? PPN keluaran, PPN bodong, PPN fiktif, ada yang kena, ada yang enggak. Mari kita putus mata rantai itu dan di sederhanakan semua.

Pajak barang mewah, otomatis kalau itu barang mewah dari luar negeri pasti sudah kena pajak penjualan barang impor ya kasih mahal saja. Waktu orang mau jual rumah, rumahnya memang itu jadi bagus sekali tipenya, ya barang mewah dikenakan ke penjual, jangan ke pembeli. Otomatis harga juga naik, kenapa si pembeli kena nanti jadi double tax. Jangan nanti ada PPN yang bisa dipakai dan enggak bisa dipakai. Itu membuat tidak match dan menimbulkan banyak penyimpangan, baik oleh WP maupun oleh fiskus. Seperti orang bilang bagaimana orang menghindari korupsi, gampang. Tarik tunai maksimum Rp 1 juta per orang. Mati sudah korupsinya itu. Bikin aturan tarik tunai maksimum Rp 1 juta.

Kedua, money changer dikontrol. Money changer sebenarnya tidak bisa rekening, harus tunai. Jadi, kalau mau hindari korupsi mata uang yang berlaku di Indonesia harus diganti semua supaya simpan di bawah kasur, dalam lemari, pasti keluar semua, kalau enggak dipakai enggak bisa dipakai lagi. Termasuk transaksi narkoba enggak bisa enggak ada uang tunai. Untuk menghindari kejahatan kurangi uang tunai. Pakailah itu alat bayar elektronik. Kalau gitu susah orang untuk korupsi. Pembayar pajak juga e-Billing. enggak ada bayar tunai. Jadi memang teknologi ini harus dipakai.

Saya ini pelaku pajak, dalam arti saya juga konsultan hukum dan saya juga Wajib Pajak, saya lihat perkembangan pasar seperti ini.  Jadi pemikiran saya ya begini, disederhanakan. Ada lagi satu. Orang mau beli tiket tulis NPWP-nya. Lain kali juga pendemo dimintai NPWP-nya. Yang demo ditanya punya NPWP enggak. Jadi sebenarnya pajak itu luar biasa bagusnya NPWP ini. Kita harus membuat masyarakat nyaman, aman, dan tenang dengan NPWP ini. Kalau sumber uang ilegal atau haram, atau melanggar hukum, kan, ada polisi yang memproses sampai ke pengadilan. Tapi kalau selama itu belum ada jangan di ganggu.

Seperti sekarang orang yang enggak pernah ikut TA, sekarang bayarlah 48%. Maksud saya sekarang ini sudahlah kita enggak usah bikin susah orang, jadi pasca-TA, ini berlaku bagi orang yang sudah ikut amnesti, maupun yang tidak ikut TA. Supaya ekonomi bisa berputar. Kalau ekonomi berputar, produk barang dan jasa ada yang beli, kemudian itu ada orang yang bisa bekerja. Tapi kalau ini stuck, orang mau belanja nanti ditanya uang saya dari mana. Nanti pelan-pelan kalau database sudah rapi orang dikasih waktu. Tidak boleh menerapkan satu peraturan tanpa waktu—ini hari keluar, ini hari berlaku. Kasih waktulah 1-2 tahun. Waktu pas TA database diambil dari kelompok besar, kelompok kecil database enggak ada.  Prinsip ini adalah penyederhanaan jenis pajak dan tax single stages. Single tax, single stages. Yang plural menjadi single.  Menyederhanakan dari multi menjadi sederhana. Silakan semua disederhanakan. Bukan juga tenaga kerja payah atau apa, justru lebih berat kerjaannya karena dia harus melihat satu per satu. Nah ini orang sudah mulai besar, ini yang masih kecil jangan di ganggu. Ikan kecil biarkan sampai besar sampai beranak, kalau ikan kecil dibasmi mau bagaimana?

Pertama, kita sederhanakan dulu orang bawah ini jangan sampai dia terganggu, masuk KPP dijamin enggak akan diganggu sumber uangnya, itu dulu.  Ini yang masalah kalau sumber uang diganggu ekonomi terancam. Nanti kalau sudah punya database semua, baru pelan-pelan ditata. Bagaimana supaya orang berbondong bondong mencari NPWP. Berarti NPWP mempunyai value, ketika saya mau bertransaksi, mau mendapatkan fasilitas dari negara. jadi, sebenarnya mahasiswa itu sudah mempunyai NPWP kan? Orang tanpa penghasilan harusnya sudah mempunyai NPWP, kalau orang ada atau tidak ada penghasilan kan susah kita tunggu dia, kan ada nihil. Semua yang sudah 17 tahun harus punya NPWP. Membayar pajak tergantung ada penghasilan atau tidak. Nanti orang ini kan mau cari kerja sudah ada datanya.

Tantangannya saya ngerti, undang-undangnya begitu. Indoensia ini sudah kebutuhan, undang undang harus direvisi dalam arti yang sifatnya menyederhanakan, memudahkan, baik cara membayar, memungut, jenisnya, jumlahnya, disederhanakan dan dengan tujuan untuk kita mendapatkan database yang maksimal dan di sisi lain rakyat mengerti, teredukasi, dan dia tahu bahwa tujuan pembayaran pajak ini apa. Sehingga mendapatkan manfaat. Jangan hanya kewajiban melulu.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Profesor Stanford: “Jokes” Bisa Bikin Anda Cuan!

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dr. Jennifer Aaker memiliki visi yang sama dengan IHIK3, yaitu memaksimalkan potensi humor yang masih dianggap remeh di korporasi maupun institusi pendidikan

Jakarta, Majalahpajak.net – Wajarnya, supaya bisa mendapatkan rezeki lebih, kita perlu bekerja lebih keras dan cerdas. Namun ternyata di samping bekerja lebih keras dan cerdas, ada strategi lain yang sangat mungkin untuk diadaptasi agar pemasukan Anda bertambah.

Apa itu? Menggunakan humor! Ya, ternyata, humor begitu bermanfaat bagi hidup, terutama dari segi bisnis dan berwirausaha.

Ini bukan candaan, karena sudah ada studi yang membuktikannya. Bahkan, yang menyampaikannya adalah seorang profesor yang mengajar di Stanford Graduate School of Business langsung: Dr. Jennifer Aaker.

“Studi membuktikan bahwa jika Anda melempar joke yang ‘receh’ sekalipun saat bernegosiasi atau di akhir sesi sales pitching, Anda bisa mendapatkan uang lebih,” jelas Jennifer saat memberikan paparan di webinar Humor Resources Department yang diadakan oleh Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3, dibaca ‘ihik ihik ihik’), Kamis, 8 April 2021.

Mengapa demikian? Katanya, kerelaan konsumen untuk membelanjakan uangnya ketika berada di proses negosiasi yang dibumbui humor bisa meningkat hingga 18 persen.

“Intinya, Anda bisa mendapat pemasukan lebih banyak cuma gara-gara melempar jokes bapak-bapak,” pesannya.

Jennifer Aaker di webinar Humor Resources Department (IHIK3)

Dr. Jennifer Aaker adalah akademisi yang fokus ke topik-topik penelitian behavioral, terutama seputar bisnis dan psikologi. Tahun ini, ia bersama Naomi Bagdonas menerbitkan buku bertajuk “Humor, Seriously”. Naomi sendiri adalah dosen di Stanford Graduate School of Business, komedian, dan fasilitator humor untuk petinggi di perusahaan-perusahaan Fortune 100.

Kolaborasi Jennifer dan IHIK3 sendiri pada dasarnya dilandasi pada satu misi yang sama, yaitu menyebarkan manfaat humor yang belum banyak diketahui orang, terlebih di Indonesia. Di sini, humor masih dianggap sebagai sesuatu yang remeh atau sekadar lucu-lucuan saja. Padahal kalau dimanfaatkan betul, humor bisa sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya maupun dalam berbisnis.

Novrita Widiyastuti, Chief Executive Officer (CEO) IHIK3, bisa mengonfirmasinya. IHIK3 sendiri sebelumnya pernah diminta untuk memberikan pelatihan humor di suatu bank. Program tersebut diikuti oleh hampir seluruh bagian dalam bank tersebut, mulai dari petinggi sampai stafnya.

“Beberapa bulan berselang, waktu kami meminta direktur bank tersebut untuk hadir di pelatihan humor kami yang lain untuk memberikan testimoni, beliau bilang, ‘Setelah mbak Novri dan tim memberi pelatihan humor ke kantor kami, ternyata tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga profit.’ Merinding sendiri saya mendengarnya,” jelas Novri yang juga akademisi dan peneliti humor itu di sesi kedua webinar Humor Resources Department.

Yasser Fikry, Chief Creative Officer (CCO) IHIK3 menambahkan bahwa untuk berhumor di kantor, Anda sejatinya bisa memulai detik ini juga.

“Kalau Anda di kantor tidak punya pimpinan yang mau berhumor, silakan nikmati humor di antara teman-teman terdekat Anda dulu. Berusahalah menikmati pertemanan kecil itu. Anda kan sebenarnya bisa berhumor sebelum memulai pekerjaan, saat istirahat makan siang, atau ketika mau pulang,” jelas dosen sekaligus komedian itu.

“Yang jadi pertanyaan dalam mengimplementasikan humor di dunia kerja bukan ‘bisa atau tidak?’, tapi ‘mau apa tidak?’,” tandasnya.

Mengingat betapa besar manfaat humor, IHIK3 pun mengajak agar pelbagai elemen masyarakat dan institusi, terutama institusi pendidikan dan perusahaan, untuk dengan bijak memanfaatkan humor.

“Yang terpenting setelah acara ini adalah semua yang hadir di sini jadi bisa dan berani untuk mengimplementasikan humor di lingkungannya masing-masing. Kebetulan, orientasi kantor saya sendiri adalah membuat kebahagiaaan dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama,” pesan Danny Septriadi, co-founder IHIK3 dan senior partner DDTC.

Webinar Humor Resources Department sendiri diikuti oleh banyak elemen masyarakat, mulai dari petinggi dan pemilik bisnis, praktisi Human Resources (HR), staf pelbagai perusahaan, akademisi sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, hingga pegawai di institusi pemerintahan.

Salah satu peserta yang hadir adalah penulis buku, coach, dan praktisi HR, Josef Bataona. Ia sepaham apa yang dipaparkan oleh Dr. Jennifer Aaker dalam kesempatan itu.

“Saya setuju dengan apa yang Jennifer tadi bilang: it’s all about switching the mindset. Ini tentang proses mencari apa yang bisa menghibur kita dari kejadian sehari-hari,” katanya.

Ada pula perwakilan akademisi, yakni Prof. Bambang Suryadi, Ph.D, yang hadir. Sebagai akademisi yang juga menggemari humor dan penelitian terkaitnya seperti Jennifer, ia optimistis bahwa humor bisa dimanfaatkan di mana pun karena humor dalam perspektifnya adalah medium untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar.

“Humor ini kan sebenarnya sebuah instrumen, sebuah alat. Jadi apa yang akan kita tuju itu bukan humornya, tetapi produktivitas, happiness, hingga keakraban secara emosional maupun fisik antarindividu,” paparnya.

Menariknya, para peserta Humor Resources Department ini juga tak ragu untuk mendemonstrasikan kemampuan berhumornya. Contohnya, komentar Bawono Aji berikut.

“Di webinar ini, IHIK3 bilang karyawan yang humoris harusnya digaji lebih tinggi. Nah kebetulan, hari ini atasan saya hadir dan tadi juga sudah mengakui kalau saya termasuk yang paling humoris di kantor,” kelakar partner di divisi Research and Training DDTC tersebut.

Lanjut baca

Breaking News

WIKA Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam NTT

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) melalui Corporate Social Responsibiliy (CSR) melaksanakan serah terima bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pasca bencana badai, banjir bandang dan tanah longsor yang menerpa sejak Minggu, 4 April 2021.

Sejumlah bantuan seperti kebutuhan dapur, susu, air mineral, mie instan serta perlengkapan mandi senilai Rp50 juta diserahkan WIKA melalui posko bantuan Satgas Bencana Kementerian BUMN di Kupang pada Kamis, (8/4/21).

GM Corporate Relations WIKA, Achmad Harris A. Soekamto menuturkan bahwa penyaluran jenis bantuan ini telah menyesuaikan kebutuhan korban yang terpaksa harus tinggal dipengungsian akibat rusaknya harta benda akibat bencana.

“Semoga aksi cepat tanggap dari kami ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara. Ke depan, karena melihat juga terdapat kerusakan infrastruktur, seperti rusaknya rumah warga, fasilitas umum, terputusnya jalan akses, WIKA juga akan mengirimkan bantuan alat berat, berupa Excavator dan Dump Truck melalui Proyek Bendungan Manikin Paket I guna membantu pelaksanaan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dan pohon tumbang di jalan utama. Dengan demikian, aktivitas mobilisasi warga bisa lancar kembali,” pungkas Harris.

Lanjut baca

Breaking News

Titik Penting Sejarah “Tax Treaty”

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3B), disusun sebuah instrumen multilateral yang mampu memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak.

Sebagai anggota The Group of Twenty (G20) dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), salah satunya dengan mengadopsi multilateral instrument (MLI).

“Praktik penghindaran pajak itu sangat berbahaya, bisa menggerus potensi penerimaan pajak suatu negara dari transaksi lintas negara, cross border. Misalnya, praktik transfer pricing, praktik treaty abuse, treaty shopping, praktik thin capitalization atau DER (debt to equity ratio),” kata Direktur Perpajakan Internasional (periode 2016–Febuari 2021) John Hutagaol ini, Rabu (3/2).

Treaty shopping adalah skema yang dilakukan Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian P3B. Sementara thin capitalization adalah perusahaan melakukan pendanaan melalui utang yang lebih tinggi dibandingkan modal yang dimiliki. Cara itu signifikan menurunkan keuntungan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk menanggulangi segala praktik penghindaran pajak, anggota G20 dan OECD bekerja sama membentuk Inclusive Framework on BEPS yang menghasilkan 15 rencana aksi.

Ke-15 Rencana aksi BEPS itu meliputi, isu pemajakan ekonomi digital (rencana aksi 1), netralisasi hybrid mismatch arrangement (rencana aksi 2), penyusunan ketentuan controlled foreign companies/CFC yang efektif (rencana aksi 3), pembatasan pengurangan biaya bunga (rencana aksi 4), melawan harmful tax practise (rencana aksi status BUT secara artifisial (rencana aksi 7), transfer pricing dan pembentukan nilai (rencana aksi 8 sampai 10), pengukuran dan pengawasan BEPS (rencana aksi 11), mandatory disclosure rules (rencana aksi 12), struktur tiga tingkat dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi (rencana aksi 13), membuat MAP menjadi lebih efektif (rencana aksi 14), penyusunan instrumen multilateral (rencana aksi 15).

MLI

Dari 15 rencana aksi BEPS itu terdapat beberapa rencana aksi yang memengaruhi P3B dan dituangkan dalam MLI atau multilateral instrument. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.

John menjelaskan, MLI disusun dengan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia-Australia, P3B Indonesia-Jepang, dan P3B Australia-Jepang.

“Secara konvensional sebelum ada MLI, dalam perundingan P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra, kita melalui proses negosiasi bilateral yang pada umumnya memerlukan alokasi tenaga, biaya dan waktu yang banyak dan panjang,” kata John.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menggambarkan dampak penandatanganan MLI ini sebagai “a new turning point in tax treaty history”.

Sikap Indonesia

Indonesia yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Direktorat Perpajakan Internasional kemudian menyertakan covered tax agreement (CTA) untuk 47 yurisdiksi. CTA adalah P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI. Negara yang masuk dalam daftar CTA Indonesia antara lain Singapura, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, dan Mesir.

MLI yang diajukan Indonesia akan termodifikasi apabila yurisdiksi yang diusulkan juga memilih Indonesia, termasuk pemilihan pasal yang sama.

OECD menetapkan 38 yurisdiksi sesuai dengan Indonesia. John menyebut, ada sembilan yurisdiksi yang tidak memilih Indonesia ataupun belum menandatangani naskah MLI, yakni Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Republik Ceko, Norwegia, dan Swiss.

Setelah sesuai, ke-38 yurisdiksi itu melakukan pengesahan MLI sesuai ketentuan domestik. Setiap yurisdiksi mitra harus menyelesaikan prosedur internal di negara atau yurisdiksi masing-masing.

“Indonesia melalui ratifikasi kemudian menyampaikan ratifikasi beserta notifikasi dan reservasinya kepada sekretariat OECD sebagai depositary,” jelas John.

Ratifikasi itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Hingga 16 Februari 2021, 23 dari 38 yurisdiksi sudah melakukan ratifikasi.

Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional III Adrian Munandar menambahkan, Indonesia menyampaikan reservasi kepada Sekretariat OECD pada tanggal 28 April 2020, sehingga MLI mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Namun demikian, MLI di Indonesia baru berlaku efektif pada 1 Januari 2021 untuk withholding tax dan 1 Januari 2022 untuk pajak lainnya.

“Maksudnya ketika MLI mulai diimplementasikan di Indonesia, untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menerima penghasilan di Indonesia, akan dipotong PPh pasal 26 sejak 1 Januari 2021. Sementara untuk pajak lainnya, misalnya terdapat situasi di mana berdasarkan ketentuan MLI suatu aktivitas SPLN dianggap merupakan BUT di Indonesia, maka pemajakan atas BUT itu—untuk PPh pasal 25 contohnya—berlaku efektif pada 1 Januari 2022,” jelas Adrian.

Adopsi 11 pasal

Inclusive Framework on BEPS merilis ketentuan MLI dalam delapan bab dengan total 39 Pasal. Namun, Indonesia saat ini baru mengadopsi 11 pasal, yaitu tentang dual resident entities (pasal 4), purpose of a covered tax agreement (pasal 6), prevention of treaty abuse (pasal 7), dividend transfer (pasal 8), gains transfer of shares derives principally from immovable properties (pasal 9), artificial avoidance of PE status through commissionaire (pasal 12), artificial avoidance of PE status through specific activity exemption (pasal 13), splitting-up contracts (pasal 14), definition of closely related (pasal 15), mutual agreement procedure (pasal 16), corresponding adjustment (pasal 17).

Implementasi pasal 6 dan 7 MLI digunakan untuk memfasilitasi rencana aksi BEPS 6 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Menurut Adrian, P3B pada umumnya disusun untuk menghindari pemajakan berganda. Sementara subjek pajak yang melakukan aggressive tax planning biasanya melakukan pengelakan pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam P3B.

“Sehingga salah satu ketentuan yang diatur dalam rencana aksi BEPS 6 adalah bahwa setiap P3B harus memiliki judul atau mukadimah yang menyatakan bahwa P3B disusun tidak hanya untuk menghindari pengenaan pajak berganda tetapi juga mencegah terjadinya pengelakan pajak,” kata Adrian.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved