Connect with us

Breaking News

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

Agus Budiman

Published

on

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan Indonesia masih dinilai rumit oleh Wajib Pajak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang membatalkan pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), kewenangan untuk menerima Kuasa Wajib Pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan, termasuk advokat. Salah satu advokat yang berpengalaman menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah Lucas S.H., pengacara senior dari firma hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS. Sebagai catatan, Kuasa Wajib Pajak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Kuasa Hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 PMK 229/PMK.03/2014, Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima ‘kuasa khusus’ dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nama Lucas memang tidak asing lagi di lingkungan Pengadilan Niaga. Ia adalah Pendiri dan sekaligus Chairman LUCAS, S.H. & PARTNERS yang selama ini mempunyai spesialisasi dalam penyelesaian di bidang perbankan, bisnis, perusahaan, penanaman modal, investasi, pasar modal, persaingan usaha, pertambangan, kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pertanahan & real estate, perdata & niaga, pidana, arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa, administrasi negara, perburuhan, hak asasi manusia, pajak dan hukum internasional.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Wajib Pajak, dan beberapa kali menjadi Kuasa Wajib Pajak, Lucas yang juga anggota Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini mencoba menuangkan uneg-unegnya serta berbagi gagasan terkait sistem pemungutan perpajakan di Indonesia. Ia mengaku, selama ini menyimpan kegelisahan atas rumitnya proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ia mengakui, sistem perpajakan Indonesia saat ini semakin membaik, tapi masih perlu disederhanakan lagi. Pendapat ini bukan saja berdasarkan pengalaman pribadi pria yang tahun lalu menjadi peserta Amnesti Pajak ini, tapi juga pengakuan Wajib Pajak yang pernah menjadi kliennya.

“Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak di kantornya di Sahid Sudirman Center, Jakarta akhir Juni lalu.

Kerumitan yang dirasakan Wajib Pajak, menurut Lucas, salah satunya adalah tata cara pelaporan SPT, seperti SPT masa, dan SPT Tahunan yang dinilai terlalu banyak kolom laporan yang harus diisi. Memang, saat ini sudah ada jasa konsultan pajak yang bisa menangani hal itu. Namun, alangkah sangat memudahkan Wajib Pajak jika proses pemenuhan kewajiban perpajakan dibuat sesederhana mungkin.

“Anda pernah isi SPT masa tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan,” aku Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang litigasi ini.

Lucas mengusulkan, proses simplifikasi bisa dimulai dari integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, NPWP harus diberikan ketika seseorang telah berumur 17 tahun. Pemerintahlah yang harus jemput bola untuk memberikan NPWP kepada calon Wajib Pajak.

 Selain penyederhanaan, Lucas juga mempertanyakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang ia anggap masih kurang adil. Soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, ia berpandangan, seharusnya pajak yang diterapkan adalah pajak penjualan, sehingga kewajiban membayar ada pada penjual, bukan pembeli. Sedangkan, selama ini yang yang berlaku di Indonesia adalah PPN yang selalu dibebankan kepada pembeli akhir atau konsumen. Ia mengusulkan, orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia agar tidak usah lagi membayar pajak saat membelanjakan uangnya, seperti membeli barang dan jasa, tapi yang wajub membayar pajak adalah mereka yang menjual barang dan jasa.

“Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?”

Jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib.

Berikut petikannya

 Anda salah satu Wajib Pajak (WP) peserta program Amnesti Pajak. Apa yang Anda rasakan setelah tax amnesty dan Hal krusial apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti program itu?

Setelah Amnesti Pajak (Tax Amnesti/TA), harusnya pemerintah punya database yang lebih baik sehingga menjadi acuan untuk memudahkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak—dalam menertibkan perpajakan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar suara sumbang, orang yang sudah TA diperiksa lagi. Mestinya yang sudah ikut TA, janganlah diganggu. Kecuali orang itu tidak TA, atau TA tidak total. Komitmen pemerintah setelah ikut TA, kan, (Wajib Pajak) tidak diutak-atik, kecuali dia TA waktu itu tidak total—ada bagian (Harta) yang enggak diikutkan TA, atau memang tidak ikut TA. Namanya juga kita WP harus patuh membayar pajak.

Setelah TA ini sebenarnya kita berharap ekonomi bergerak semakin maju karena uang yang selama ini masih takut dipakai karena belum ikut TA, sekarang sudah di-TA-kan. Berarti itu gampang kan? Kemarin ada ribut tentang credit card untuk akses data untuk kepentingan perpajakan itu. Mungkin suatu saat nanti (boleh), tapi sekarang jangan dulu karena alat bayar dan itu masih terutang. Kalau begitu nanti enggak ada yang belanja. Ekonomi ini kan harus berputar dan berjalan, bagaimana caranya. Begitu, loh.

Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, saya lihat ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan. Boleh enggak—ini saya memimpikan, karena terus terang saya membayangkan cara sekarang ini walaupun sudah banyak membaik tapi masih jauh dari kesederhanaan.

Sesederhana seperti apa yang diinginkan para WP itu menurut aspirasi yang Anda peroleh?

Anda pernah isi SPT masa dan SPT Tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Itu tidak terhindari juga, tapi cobalah untuk disederhanakan.

Paling penting sekarang itu coba kita lihat Warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah WNI misalkan 240 juta, yang harus ber-NPWP adalah mereka yang berumur 17 tahu ke atas. Semua warga negara harus punya NPWP. Jadi kelompok manusia Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas itu berapa banyaknya? ada enggak saya katakan 100 juta—anggaplah 10 juta. Terus pertanyaan saya, Orang Pribadi yang ber-NPWP itu ada 100 juta enggak? Dari jumlah itu, yang benar-benar melakukan pembayaran pajak dengan benar berapa? Kenapa mereka tidak membayar pajak dengan benar? Sekali lagi, orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan. Dan orang membayar pajak itu harus mengerti manfaat dia membayar pajak.

Ketika seseorang membayar pajak, mestinya orang itu (karena) sedang menikmati suatu keuntungan, atau menerima suatu kenikmatan. Dengan kata lain, ia menerima uang. Kalau dia tidak menerima suatu kenikmatan atau keuntungan atau mendapatkan nilai tambah, bagaimana caranya dia harus membayar pajak? Sedangkan, ada batas penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP), dan ia harus melampaui itu. Jadi, berputar-putar di sana—orang harus bayar pajak bukan karena transaksi, tapi karena ada batas PTKP, kan? Ada penghasilan tidak kena pajak, tapi memang ada suatu penghasilan yang melampaui PTKP sejak orang bayar pajak dan ketika orang mau bayar pajak bagaimana memudahkan orang bayar pajak, siapa yang haus membayar pajak.

Sekarang kita selalu dalam sistem perpajakan ada yang namanya wajib pungut, wajib potong. Mari kita kembali lagi istilah penyederhanaan. Saya sedang bermimpi bagaimana semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP, juga otomatis memiliki NPWP. Apakah dia sudah punya usaha atau tidak usaha, mestinya dia sudah punya NPWP. Jadi, NPWP itu harus diminta atau di berikan? Harus diberikan, dicari orang yang sudah ber-KTP, dewasa diberikan NPWP. Disederhanakan, jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib. Jadi, jangan bilang orang tidak punya usaha tidak usah punya NPWP, enggak bisa. Setiap warga negara harus punya NPWP, apakah saya pembayar pajak atau tidak, tergantung apa yang saya terima, keuntungan, kenikmatan, atau mendapatkan uang yang melampaui PTKP—kita bicara WP Orang Pribadi.

Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?

Jadi, boleh enggak itu diubah? Orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia ini tidak usah lagi membayar pajak kalau dia membelanjakan uangnya, membeli barang dan jasa. Tapi orang yang menjual barang dan jasa dikenakan pajak—saya bicara orang (WP OP), ya, saya tidak bicara badan hukum. Orang bisa manusia, bisa badan usaha, dia yang menjual barang, jasa, dikenakan pajak. Saya kasih contoh, penjual televisi, misalnya harganya 45 juta, yang beli barang seharusnya jangan dikenakan pajak—sekarang, kan, dikenakan pajak PPN. Apakah boleh, tidak dikenakan pajak, tapi si penjual itu dari Rp 45 juta itu langsung dikenakan pajaknya 20%, atau 10% atau 15%, tergantung barang apa yang dijual. Barang produk dalam negeri, barang impor, barang setengah impor setengah dalam negeri digabung, itu dikasih satu angka pajak. Televisi 20%, ya sudah. Kalau dia jual Rp 45 juta, da punya source Rp 9 juta untuk bayar pajak.

Enggak perlu tahu modalnya berapa, boleh enggak begitu?  Saya enggak tahu itu boleh enggak. Coba tanya pada ahli-ahli pajak, ini saya maunya disederhanakan. Jadi, semua orang yang punya duit belanja enggak usah ditanya duitnya dari mana, sepanjang itu uang bukan money laundry, uang haram, atau uang hasil kejahatan, ya dia belanja saja uangnya agar ekonomi ini berputar. Jangan-jangan uangnya ditaruh di bawah kasur. Maksud saya dia punya uang ya belanja saja, jangan ditanya uangnya dari mana. Karena belanja ini menggerakkan ekonomi.

Nah, ketika pembeli belanja yang dipungut pajaknya adalah si penjual karena penjual ini yang menerima uang, yang menerima keuntungan, yang menerima kenikmatan uang itu. Ya di mana masalah PPN-nya dan lain lain,  ya dia harus di reformasi sistemnya ini. Kalau bagian dari sana bilang ada PPN, ya ditagih si penjual, jangan dibebankan kepada pembeli. Mungkin harga jadi mahal? Enggaklah, yang ada persaingan, kan? Maksud saya ya sederhanalah. Jadi pembeli itu sekali sekali jangan dibebani pajak. Jadi orang yang terima gaji yang dipotong pajak, tidak double tax. Apalagi beli barang mewah, mencret dia. Sederhana ini dalam arti, si penjual yang harus bayar pajak. Si pembeli enggak karena si pembeli dianggap uangnya sudah bayar pajak. Kalau dia seorang penjual televisi, uangnya sudah kena pajak juga kan, baru dia belanja lain juga kena pajak juga kan, orang yang membeli tv dia bekerja sebagai karyawan, dia sudah kena pajak juga bahwa dia beli televisi.

Jadi seluruh WNI  ada NPWP, itu diberikan langsung dan setiap orang yang diperiksa mau beli motor, ditanya mana NPWP-nya. Ini untuk database. Kalau membeli barang ada KTP ada NPWP. Kalau ke orang asing ya sudah. Kalau WNI membiasakan diri ke mana-mana—mau BPJS, mana NPWP-mu? Jadi WP harus ada NPWP. Karena kalau ini ada 100 orang WNI yang sudah dewasa yang harus punya NPWP dan itu melekat seumur hidup, enggak boleh diganti ganti. Di Amerika ada yang namanya national security (sosec) di Indonesia istilahnya BPJS.

Bayangkan kalau seperti itu, barang impor masuk tidak usah kita pusing pajak impor. Pokoknya kalau kau menjual barang impor, penjual ini barangnya 30% atau 50%. Kalau jual 100 juta, 30 juta setor ke negara. masa kita yang punya bangunan sendiri bayar 4%. Ini untuk membantu supaya semua orang senang. Rakyat itu bingung cara-caranya. Jadi kalau dia memang tidak membuka usaha macam-macam, pokoknya belanja, “Kau ada NPWP enggak? Kalau enggak ada NPWP cas-nya mahal.” Jadi menjual kepada orang yang ber-NPWP pajaknya ada, kalau tidak ada NPWP pajaknya mahal. Ini memaksa setiap warga negara punya NPWP dan ini membangun database pajak. Di sisi lain, tetap ada laporan SPT masa, SPT Tahunan, karena itu memang tetap harus dibuat.  Tapi setidaknya tetap jadi sederhana.  Sehingga orang yang punya gaji Rp 5 juta atau Rp 10 juta, memang dia bisa pakai Rp 10 juta itu. Nah ini dipotong pajak lagi.  Orang yang TKW atau TKI dari luar negeri pulang bawa duit, setengah mati kerja jual darah, jual keringat di luar negeri, di Indonesia dipajakin lagi. Mau beli satu buku saja kena pajak, kena PPN.

Jadi, digeser menjadi sederhana. Si penjual ini kalau memang dia menjual produk dalam negeri boleh saja dikasih tax holiday, enggak ada pajak. Atau pajaknya cuma 2% atau 3% atau 5%. Barang impor 30%, 40% ya terserah. Jadi enggak usah pusing-pusing itu barang mau masuk, yang penting barang itu bukan barang yang bisa merusak bangsa Indonesia, seperti narkoba, obat-obatan tertentu. Rokok, jangan kita beli rokok kita yang kena pajak. Kalau begini kita ubah enak kan? Saya yakin banyak dapatnya.

Kemudian orang yang kecil-kecil ini orang pribadi, kan, banyak kaki lima, gerobak, orang buka lapak kaki lima, itu ada bayar pajak enggak? Mereka harus diberikan NPWP. Tapi PTKP-nya kita harus diubah. Persoalannya adalah dia jual barang dia bayar pajak enggak? Sama kan? Si pembeli enggak bayar, tapi dia menjual menerima barang ya setor dong. Cuma mungkin dibikinlah untuk transaksi yang di bawah 1 tahun di bawah Rp 3-4 miliar, ya sudahlah enggak usah dilihat. Tapi kalau omzetnya sudah besar, sudah Rp 10 miliar, Rp 20 miliar, itu mulai kena. Tapi kalau untuk membuat database kan pedagang kecil ini pajaknya rendahlah, mungkin cuma 2%, kalau jual dari sana 2%. Sebab ekonomi yang bawah itu, kalau toko enggak boleh begitu. Bangga juga dia bayar pajak 2% karena dia kaki lima. Karena ekonomi rakyat ini harus banyak, seven eleven kalau di Amerika, di Indonesia kaki lima.

Orang mau berusaha jangan ribut-ribut dulu izin usaha atau apa, langsung buka saja dulu. Setelah itu dagang, belum punya izin belum, kasih izinnya. Jangan orang izin dulu baru buka usaha. Supaya semua orang itu jangan berpikir hanya menjadi karyawan tapi mau menjadi entrepreneur, mau membuka lapangan kerja, mau berusaha sendiri. Penjual bakso ada NPWP-nya juga begitu, omzet sekian bayar 2%. Kan bayar pajak dari omzet yang saya maksud jual berapa di kali berapa. Tapi jangan dipaksakan dulu, paling database-nya dulu dia punya NPWP, setor sekecil mungkin, karena dari situ database dibangun.

Terus orang harus mengerti juga saya bayar pajak ini untuk apa besok. Mau BPJS tanpa NPWP, jangan dong. Bisa enggak begitu? Penyederhanaan jenis pajak juga. jadi yang kecil kecil enggak masuk omzet, yang besar kategori. Kan tidak adil kalau orang kena pajak, dia enggak kena pajak. Kalau belanja di supermarket sudah jelas pajaknya begini, kalau belanja di kaki lima. Cuma orang senang belanja di kaki lima karena murah. Karena pengenaan pajaknya murah, barangnya murah. Orang jual barang bekas juga enak, kalau orang jual barang bekas bagimana? Ya diatur, disederhanakan. Ini ceritanya menjual barang dalam negeri.

Jadi, orang tertentu itu dimudahkan, jangan dibikin susah. Supaya rakyat itu menjadi enak, senang, nyaman, aman. Dari anak-anak yang masih muda itu sudah ngerti kalau dia sudah umur 17 dia harus punya NPWP. Karena kalau mau berbelanja kalau tidak punya NPWP harganya mahal. Jadi toko menjual kepada orang  yang tidak ber-NPWP tidak boleh. Tidak boleh mempersoalkan kau punya uang dari mana, itu tidak boleh. Mungkin suatu saat nanti jika negara kita lebih maju, ini kan untuk database. Medapatkan database, memudahkan sistem pembayaran, memudahkan sistem pemungutan,menyederhanakan jenis jenis pajak, enggak ada double tax, enggak ada triple tax.

Orang mau ambil darah dia harus punya KTP dan NPWP, karena NPWP itu diberikan bukan diminta. Jangan kita balik, kau tidak bayar PBB tidak dikasih KTP, kan merusak itu. Itu adalah database yang harus ada. Kalau enggak mau susah, nomor NPWP samain saja dengan nomor KTP. Jadi kita memungut pajak dari orang yang menerima kenikmatan dari orang yang menerima keuntungan dari orang yang menerima uang. Orang ini bisa orang pribadi bisa badan hukum. Jadi dengan demikian bisa satu orang buka toko, bagaimana ongkos sewa, listrik, itu kita enggak usah tanya lagi, itu urusan gue. jangan tanya sewa ini, kau hitung sendirilah. Mau ongkos makan, transportasi, listrik, air, itu urus sendiri.  Maka penagihan pajak itu kalau di dalam negeri harus sekecil mungkin. Yang menjual barang impor kita lihat punya tandingan dalam negeri atau tidak, kalau tidak ada ya memang dibutuhkan ya okelah, tapi kalau ada tandingan dalam negeri harusnya yang impor itu dibikin mahal pajaknya. Mungkin orang bilang ide ini ekstrem, enggak? Apakah mungkin? Saya enggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi saya melihat bagaimana keruwetan ini karena administrasi database yang tak kunjung selesai.

Bagaimana dengan industri, ya sama saja. Gue enggak perlu tahu kamu punya modal tenaga kerja berapa, itu gue enggak urus tuh barang. Boleh enggak? Bagaimana dengan perkebunan, ya enggak urus juga. tapi otomatis setiap jenis industri mereka akan bersatu. Tapi mungkin orang pajak kurang kerjanya. Atau kita mau mengambil sistem untuk perusahaan skala industri besar seperti itu masih dengan sistem buku. Kalau yang seperti saya katakan tadi yang lepas lepas punya, enggak usah sistem buku, yang skala kecil. Mungkin kita bicara omzetlah itu dikategorikan. Jadi kelas yang besar seperti perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, perkapalan, perkebunan, industri tekstil, nah itu mungkin harus seperti metode yang sudah dibuat. Tapi tetap enggak boleh memungut PPN kepada lawan, enggak ada istilah begitu. Jadi enggak ada kericuhan di Tanah Abang, yang pernah ribut tekstil ada jual ke Tanah Abang, fakturnya ada di tempat lain, enggak ada kejadian seperti itu. Ini untuk transisi masyarakat Indonesia tidak familiar dengan pajak menjadi familiar dengan pajak. Orang yang di kampung, belum teredukasi, mereka bingung kenapa saya harus bayar pajak.

Kalau Anda bilang ekstrem memang ekstrem karena undang-undang kita memakai prinsip berbeda dengan prinsip yang Anda ajukan. Jadi Anda cenderung memakai semacam pajak penjualan, sedangkan yang berlaku di Indonesia yang dianut oleh para pembuat undang undang pajak itu PPN. PPN selalu digeser kepada pembeli akhir, konsumen. Sedangkan Anda mengajukan konsep harus kepada penjual. Untuk mewujudkan mimpi Anda itu harus mengilik pembuat undang undang.

Enggak apa apa. Kan kita itu selalu tertatih tatih mengikuti perkembangan. Coba bayangkan hari ini, mulai dari undang-undang perpajakan tahun 83, 86, 90. Kita itu harus introspeksi diri kita, begitu capainya kita urusan PPN itu dan selalu tidak bisa match. Di situlah yang jadi masalah. Jadi buka mata uang, ada PPN tapi jangan dibebankan kepada pembeli akhir. Yang pertama memberikan nilai tambah dari suatu barang, dia yang membayar PPN. Minyak satu  drum, dijual per kilo per kilo dalam plastik, ya udah di situ ada PPN-nya, ada nilai tambah, yang jual kena PPN 10%. Tapi bebannya enggak boleh pada pembeli. Dia yang meng-create barang punya nilai  tambah, dia bayar pajak. Jadi langsung putus di situ. Bagaimana kalau penjualannya itu berjenjang? Dari pabrik minyak keluar ke distributor, keluar ke toko-toko, baru kepada konsumen, ini, kan, biasanya PPN di paling ujung. Namun, kalau kita beli di kedai dan toko kecil, kan, tidak ada PPN di situ. Ini kita membodohi diri sendiri. Lebih baik yang pertama saja langsung ada PPN. Karena ada ketidakadilan di sini, pasti ada orang yang enggak kena PPN. Nanti di cross lagi PPN masukan, PPN keluaran.

Kalau kita mau betul-betul, kita enggak usah khawatir, undang undang bisa diubah. Dibikin perpu, yang penting punya satu hati untuk reformasi perpajakan untuk lebih memudahkan dan menyejahterakan rakyat dan zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini saya kira dia sangat berani mengambil terobosan seperti ini, rakyat akan senang. Jadi apakah reformasi pajak ini sudah menyelesaikan benang kusut? Belum, sekarang. Bagaimana mereformasi pajak untuk menyelesaikan benang kusut? PPN keluaran, PPN bodong, PPN fiktif, ada yang kena, ada yang enggak. Mari kita putus mata rantai itu dan di sederhanakan semua.

Pajak barang mewah, otomatis kalau itu barang mewah dari luar negeri pasti sudah kena pajak penjualan barang impor ya kasih mahal saja. Waktu orang mau jual rumah, rumahnya memang itu jadi bagus sekali tipenya, ya barang mewah dikenakan ke penjual, jangan ke pembeli. Otomatis harga juga naik, kenapa si pembeli kena nanti jadi double tax. Jangan nanti ada PPN yang bisa dipakai dan enggak bisa dipakai. Itu membuat tidak match dan menimbulkan banyak penyimpangan, baik oleh WP maupun oleh fiskus. Seperti orang bilang bagaimana orang menghindari korupsi, gampang. Tarik tunai maksimum Rp 1 juta per orang. Mati sudah korupsinya itu. Bikin aturan tarik tunai maksimum Rp 1 juta.

Kedua, money changer dikontrol. Money changer sebenarnya tidak bisa rekening, harus tunai. Jadi, kalau mau hindari korupsi mata uang yang berlaku di Indonesia harus diganti semua supaya simpan di bawah kasur, dalam lemari, pasti keluar semua, kalau enggak dipakai enggak bisa dipakai lagi. Termasuk transaksi narkoba enggak bisa enggak ada uang tunai. Untuk menghindari kejahatan kurangi uang tunai. Pakailah itu alat bayar elektronik. Kalau gitu susah orang untuk korupsi. Pembayar pajak juga e-Billing. enggak ada bayar tunai. Jadi memang teknologi ini harus dipakai.

Saya ini pelaku pajak, dalam arti saya juga konsultan hukum dan saya juga Wajib Pajak, saya lihat perkembangan pasar seperti ini.  Jadi pemikiran saya ya begini, disederhanakan. Ada lagi satu. Orang mau beli tiket tulis NPWP-nya. Lain kali juga pendemo dimintai NPWP-nya. Yang demo ditanya punya NPWP enggak. Jadi sebenarnya pajak itu luar biasa bagusnya NPWP ini. Kita harus membuat masyarakat nyaman, aman, dan tenang dengan NPWP ini. Kalau sumber uang ilegal atau haram, atau melanggar hukum, kan, ada polisi yang memproses sampai ke pengadilan. Tapi kalau selama itu belum ada jangan di ganggu.

Seperti sekarang orang yang enggak pernah ikut TA, sekarang bayarlah 48%. Maksud saya sekarang ini sudahlah kita enggak usah bikin susah orang, jadi pasca-TA, ini berlaku bagi orang yang sudah ikut amnesti, maupun yang tidak ikut TA. Supaya ekonomi bisa berputar. Kalau ekonomi berputar, produk barang dan jasa ada yang beli, kemudian itu ada orang yang bisa bekerja. Tapi kalau ini stuck, orang mau belanja nanti ditanya uang saya dari mana. Nanti pelan-pelan kalau database sudah rapi orang dikasih waktu. Tidak boleh menerapkan satu peraturan tanpa waktu—ini hari keluar, ini hari berlaku. Kasih waktulah 1-2 tahun. Waktu pas TA database diambil dari kelompok besar, kelompok kecil database enggak ada.  Prinsip ini adalah penyederhanaan jenis pajak dan tax single stages. Single tax, single stages. Yang plural menjadi single.  Menyederhanakan dari multi menjadi sederhana. Silakan semua disederhanakan. Bukan juga tenaga kerja payah atau apa, justru lebih berat kerjaannya karena dia harus melihat satu per satu. Nah ini orang sudah mulai besar, ini yang masih kecil jangan di ganggu. Ikan kecil biarkan sampai besar sampai beranak, kalau ikan kecil dibasmi mau bagaimana?

Pertama, kita sederhanakan dulu orang bawah ini jangan sampai dia terganggu, masuk KPP dijamin enggak akan diganggu sumber uangnya, itu dulu.  Ini yang masalah kalau sumber uang diganggu ekonomi terancam. Nanti kalau sudah punya database semua, baru pelan-pelan ditata. Bagaimana supaya orang berbondong bondong mencari NPWP. Berarti NPWP mempunyai value, ketika saya mau bertransaksi, mau mendapatkan fasilitas dari negara. jadi, sebenarnya mahasiswa itu sudah mempunyai NPWP kan? Orang tanpa penghasilan harusnya sudah mempunyai NPWP, kalau orang ada atau tidak ada penghasilan kan susah kita tunggu dia, kan ada nihil. Semua yang sudah 17 tahun harus punya NPWP. Membayar pajak tergantung ada penghasilan atau tidak. Nanti orang ini kan mau cari kerja sudah ada datanya.

Tantangannya saya ngerti, undang-undangnya begitu. Indoensia ini sudah kebutuhan, undang undang harus direvisi dalam arti yang sifatnya menyederhanakan, memudahkan, baik cara membayar, memungut, jenisnya, jumlahnya, disederhanakan dan dengan tujuan untuk kita mendapatkan database yang maksimal dan di sisi lain rakyat mengerti, teredukasi, dan dia tahu bahwa tujuan pembayaran pajak ini apa. Sehingga mendapatkan manfaat. Jangan hanya kewajiban melulu.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Novi Hifani

Published

on

Foto: Ilustrasi

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan pola transaksi baru yang berbeda dengan cara konvensional yang ditandai oleh maraknya kehadiran perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup). Fenomena ini ditangkap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh perusahaan jasa pembentukan dan perizinan, Easybiz. Berdiri sejak Desember 2014, perusahaan ini telah melayani sekitar 700 pelanggan untuk jasa pengurusan pendirian badan usaha.

CEO Easybiz Leo Faratody mengemukakan, kehadiran perusahaannya dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan maupun startup dalam memperoleh izin usaha.

Dalam membantu pendirian badan usaha, pihaknya terlebih dahulu menganalisis peraturan yang ada dan memetakan tahapan proses yang sulit untuk kemudian disederhanakan sehingga bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat. Ia akan memaparkan berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, atau perseorangan. Berbagai aspek kegiatan bisnis pelanggan juga digali untuk menentukan bentuk yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kami mengenali dulu kegiatan usahanya karena ini berkorelasi dengan perizinan. Analisis terhadap regulasi juga rutin dilakukan. Di tahap ini kami lebih maju dibandingkan biro jasa yang lain,” jelas Leo kepada Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/2).

Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja.

Valuasi perusahaan

Ia mengingatkan pentingnya kejelasan pendirian badan usaha dan payung hukum berupa perizinan sebagai aset bagi suatu bisnis untuk berkembang. Kejelasan badan usaha dan perizinan itu perlu dimiliki sejak awal bisnis dijalankan.

Bentuk usaha yang belum jelas dan belum adanya perizinan akan menjadi pertimbangan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modal di bisnis tersebut.

“Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja,” imbuhnya.

Untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus pelaporan pajak, pihaknya merekomendasikan pada konsultan pajak yang menjadi mitra Easybiz. Ia mengungkapkan, kebutuhan pajak bagi perusahaan yang baru berdiri untuk UMKM dan startup saat ini cukup besar. Pihaknya juga selalu menyarankan kepada para pelaku usaha untuk patuh pajak karena bisnis dan pajak merupakan satu kesatuan.

“Sejak awal membantu mendirikan perusahaan, kami menyarankan pelaku usaha agar patuh pajak. Kalau bisnis tidak patuh pajak, tentu negara juga kurang suka,” urainya.

Layanan daring

Platform layanan pendirian usaha on-line (daring) ini memiliki program Easybiz 2.0 untuk melayani dan memandu pendirian perusahaan dan pengurusan perizinan. Sejumlah pelaku usaha telah menjadi klien Easybiz, seperti Akseleran, DanaDik, dan Vestifarm.

Di platform ini terdapat fitur proses pembayaran dan fitur pemantauan proses pendirian usaha. Seluruh pembuatan dokumen mulai dari akta pendirian dan dokumen perizinan dapat dilakukan melalui Easybiz 2.0. Adapun biaya yang dikenakan untuk mendaftar sebesar Rp 8 juta. Dengan alokasi biaya itu, Easybiz akan mengurus pembuatan akta, SK, surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP.

“Akan banyak upaya kolaborasi dengan co-working space dan venture capital yang memiliki anak usaha binaan. Ini untuk membantu semua pelaku usaha dalam proses pendirian perusahaan,” tutur Leo.

Wilayah DKI Jakarta saat ini untuk pengajuan proses perizinan usaha dapat dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terdapat 269 item perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta dan 98 item perizinan yang dapat diproses secara daring.

Continue Reading

Breaking News

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180 juta maka total UMKM sampai dengan tahun 2019 akan mendapatkan peningkatan pertumbuhan sebanyak sembilan juta UMKM baru. Sebuah angka yang luar biasa tentunya, karena kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen.

Tentu saja ini menjadi tantangan ke depan pemerintah untuk menaikkan ekspor UMKM dan membuat UMKM Indonesia lebih kompetitif dengan UMKM mancanegara. Karena itulah pemerintah begitu bersemangat untuk mengelola UMKM lebih baik lagi. Hal ini tecermin dengan menurunkan tarif perpajakannya menjadi hanya 0,5 persen. Tarif yang sangat ringan ini menjadi insentif pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto usaha setahun maksimal mencapai Rp 4,8 miliar dan diharapkan mampu memicu motivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dan memajukan usahanya di Indonesia.

Bila dilihat dari jenis raihan peredaran usaha bruto/omzet sebesar Rp 4,8 miliar, maka kategori jenis UMKM yang masuk adalah level mikro , kecil dan menengah. Namun, untuk menengah dalam definisi Undang-Undang No 20 maksimal sampai dengan Rp 50 miliar hanya boleh menggunakan tarif 0,5 persen PP No. 23 Tahun 2018 maksimal Rp 4,8 miliar saja. Dengan kata lain, industri menengah wajib beralih menggunakan tarif PPh Umum, yakni Pasal 17 UU PPh.

Perlu diingat, dalam PP No. 23 tahun 2018 ini ada beberapa klausul yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak di antaranya:

Pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen punya batas waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5 persen punya grace period alias batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu itu berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

Contoh kasus, Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasar A sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasar B sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian, Tuan X pada 2020 akan dikenai skema PPh Final 0,5 persen karena total peredaran bruto dari seluruh tempat usaha di tahun 2019 kurang dari Rp 4,8 miliar.

Yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
  2. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  3. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  4. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tuan X ternyata memiliki tempat usaha lain, misal di Pasar C dengan rincian peredaran usaha sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final 0,5 persen, karena peredaran bruto dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp 4,800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Wajib Pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5 persen, maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5 persen,

Sudah selayaknya UMKM mendapatkan tempat utama di negeri ini sebagai salah satu penentu pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan tarif pajak yang sangat bersahabat tentu saja buat kalangan milenial yang sekarang sudah mulai mawas tentang bisnis maka pajak tidak akan menjadi sandungan utama dalam pengembangan bisnis mereka. Kenapa demikian? Karena UMKM di era teknologi dan revolusi industri 4.0 akan berubah menjadi startup-startup digital, yaitu basis bisnis yang selama ini menggunakan transaksi konvensional beralih menjadi serba digital dan on-line. Mereka inilah masa depan bangsa dalam menggerakkan roda ekonomi riil di tengah persaingan pasar global yang demikian ketat dan berat. Kali ini pemerintah dengan kebijakan pajaknya memilih merangkul mereka dengan menyederhanakan administrasi perpajakannya dan meringankan besaran tarif pajak terutangnya.

Continue Reading

Breaking News

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Doni Budiono

 

Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran perpajakan.

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demi mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana lainnya.

Untuk memperoleh pendapatan negara dari sektor perpajakan yang optimal, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penentunya. Menurut R. Soemitro (1990), secara umum, teori tentang kepatuhan dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (compulsory compliance) dan teori konsensus (voluntary compliance).

Berdasarkan teori paksaan, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Sementara itu, berdasarkan teori konsensus, pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi secara sukarela karena sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan.

Perlu diperhatikan, meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa masyarakat taat pajak, pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi untuk mendorong masyarakat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi hal yang sulit dielakkan.

Kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan menimbulkan jarak sosial (Braithwite 2007) antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi masyarakat awam di daerah yang tidak mengerti dan memahami pajak, pajak akan dianggap sebagai hambatan dalam usaha.

Pendekatan baru

Sebagai suatu solusi, diperlukan pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu pihak yang dapat dioptimalkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adalah Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Selain sebagai lembaga edukasi dan pusat informasi perpajakan di perguruan tinggi, ATPETSI yang terbagi dalam tax center yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga memiliki kemampuan untuk melakukan riset sehubungan dengan pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang.

ATPETSI merupakan mitra dari DJP yang keberadaannya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Kehadiran ATPETSI sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam upaya membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, jelas, dan lengkap.

Sependapat dengan Darussalam (Ketua Umum ATPSETSI) dalam Majalah Pajak edisi LX tahun 2019, tax center menjadi bagian dari universitas memiliki peranan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Kemudian, sebagai mitra pemerintah, tax center dengan semangat pengabdian masyarakat, akan membantu menyukseskan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan untuk disampaikan dengan lebih intens kepada masyarakat.

Selain itu, mengingat saat ini merupakan era digitalisasi, tax center dapat mengoptimalkan peranan mahasiswa sebagai generasi milenial untuk membantu masyarakat agar mengerti pentingnya taat pajak. Tentunya, kehadiran mahasiswa menghadirkan sebuah warna baru. Dengan segala kreativitas yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Saat ini, tax center telah tersebar di berbagai universitas di tanah air. Ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah merangkul masyarakat di berbagai daerah.

Pada akhirnya, dalam melakukan sosialisasi aturan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, dapat dilakukan kolaborasi melalui kerja sama antara ATPETSI dan DJP melalui kantor wilayahnya (Kanwil). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama DJP dengan ATPETSI melalui tax center, seperti menyelenggarakan seminar pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan, dan kegiatan lain yang melibatkan dosen, pemerhati pajak, mahasiswa, dan masyarakat.

Bila kegiatan di atas dapat terselenggara dengan baik, diharapkan ilmu perpajakan dapat lebih hidup dan kesadaran pajak masyarakat di daerah semakin tinggi sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat pun kian meningkat.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending