Connect with us

Breaking News

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

Agus Budiman

Published

on

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan Indonesia masih dinilai rumit oleh Wajib Pajak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 yang membatalkan pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), kewenangan untuk menerima Kuasa Wajib Pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan, termasuk advokat. Salah satu advokat yang berpengalaman menjadi Kuasa Wajib Pajak adalah Lucas S.H., pengacara senior dari firma hukum LUCAS, S.H. & PARTNERS. Sebagai catatan, Kuasa Wajib Pajak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan Kuasa Hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 PMK 229/PMK.03/2014, Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima ‘kuasa khusus’ dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nama Lucas memang tidak asing lagi di lingkungan Pengadilan Niaga. Ia adalah Pendiri dan sekaligus Chairman LUCAS, S.H. & PARTNERS yang selama ini mempunyai spesialisasi dalam penyelesaian di bidang perbankan, bisnis, perusahaan, penanaman modal, investasi, pasar modal, persaingan usaha, pertambangan, kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), pertanahan & real estate, perdata & niaga, pidana, arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa, administrasi negara, perburuhan, hak asasi manusia, pajak dan hukum internasional.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Wajib Pajak, dan beberapa kali menjadi Kuasa Wajib Pajak, Lucas yang juga anggota Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini mencoba menuangkan uneg-unegnya serta berbagi gagasan terkait sistem pemungutan perpajakan di Indonesia. Ia mengaku, selama ini menyimpan kegelisahan atas rumitnya proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ia mengakui, sistem perpajakan Indonesia saat ini semakin membaik, tapi masih perlu disederhanakan lagi. Pendapat ini bukan saja berdasarkan pengalaman pribadi pria yang tahun lalu menjadi peserta Amnesti Pajak ini, tapi juga pengakuan Wajib Pajak yang pernah menjadi kliennya.

“Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan,” ungkapnya kepada Majalah Pajak di kantornya di Sahid Sudirman Center, Jakarta akhir Juni lalu.

Kerumitan yang dirasakan Wajib Pajak, menurut Lucas, salah satunya adalah tata cara pelaporan SPT, seperti SPT masa, dan SPT Tahunan yang dinilai terlalu banyak kolom laporan yang harus diisi. Memang, saat ini sudah ada jasa konsultan pajak yang bisa menangani hal itu. Namun, alangkah sangat memudahkan Wajib Pajak jika proses pemenuhan kewajiban perpajakan dibuat sesederhana mungkin.

“Anda pernah isi SPT masa tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan,” aku Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang litigasi ini.

Lucas mengusulkan, proses simplifikasi bisa dimulai dari integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, NPWP harus diberikan ketika seseorang telah berumur 17 tahun. Pemerintahlah yang harus jemput bola untuk memberikan NPWP kepada calon Wajib Pajak.

 Selain penyederhanaan, Lucas juga mempertanyakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang ia anggap masih kurang adil. Soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, ia berpandangan, seharusnya pajak yang diterapkan adalah pajak penjualan, sehingga kewajiban membayar ada pada penjual, bukan pembeli. Sedangkan, selama ini yang yang berlaku di Indonesia adalah PPN yang selalu dibebankan kepada pembeli akhir atau konsumen. Ia mengusulkan, orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia agar tidak usah lagi membayar pajak saat membelanjakan uangnya, seperti membeli barang dan jasa, tapi yang wajub membayar pajak adalah mereka yang menjual barang dan jasa.

“Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?”

Jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib.

Berikut petikannya

 Anda salah satu Wajib Pajak (WP) peserta program Amnesti Pajak. Apa yang Anda rasakan setelah tax amnesty dan Hal krusial apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti program itu?

Setelah Amnesti Pajak (Tax Amnesti/TA), harusnya pemerintah punya database yang lebih baik sehingga menjadi acuan untuk memudahkan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak—dalam menertibkan perpajakan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar suara sumbang, orang yang sudah TA diperiksa lagi. Mestinya yang sudah ikut TA, janganlah diganggu. Kecuali orang itu tidak TA, atau TA tidak total. Komitmen pemerintah setelah ikut TA, kan, (Wajib Pajak) tidak diutak-atik, kecuali dia TA waktu itu tidak total—ada bagian (Harta) yang enggak diikutkan TA, atau memang tidak ikut TA. Namanya juga kita WP harus patuh membayar pajak.

Setelah TA ini sebenarnya kita berharap ekonomi bergerak semakin maju karena uang yang selama ini masih takut dipakai karena belum ikut TA, sekarang sudah di-TA-kan. Berarti itu gampang kan? Kemarin ada ribut tentang credit card untuk akses data untuk kepentingan perpajakan itu. Mungkin suatu saat nanti (boleh), tapi sekarang jangan dulu karena alat bayar dan itu masih terutang. Kalau begitu nanti enggak ada yang belanja. Ekonomi ini kan harus berputar dan berjalan, bagaimana caranya. Begitu, loh.

Saya melihat dari sisi saya ketemu klien saya, saya lihat ada satu yang penting, yaitu cara membayar pajak harus disederhanakan, cara memungut pajak harus disederhanakan. Boleh enggak—ini saya memimpikan, karena terus terang saya membayangkan cara sekarang ini walaupun sudah banyak membaik tapi masih jauh dari kesederhanaan.

Sesederhana seperti apa yang diinginkan para WP itu menurut aspirasi yang Anda peroleh?

Anda pernah isi SPT masa dan SPT Tahunan? Itu banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Itu kami enggak bisa. Enggak usah bicara soal WP Badan, kita bicara WP Orang Pribadi saja. Kalau lihat itu juga pusing, kolom harta, macam-macamlah. Itu tidak terhindari juga, tapi cobalah untuk disederhanakan.

Paling penting sekarang itu coba kita lihat Warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah WNI misalkan 240 juta, yang harus ber-NPWP adalah mereka yang berumur 17 tahu ke atas. Semua warga negara harus punya NPWP. Jadi kelompok manusia Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas itu berapa banyaknya? ada enggak saya katakan 100 juta—anggaplah 10 juta. Terus pertanyaan saya, Orang Pribadi yang ber-NPWP itu ada 100 juta enggak? Dari jumlah itu, yang benar-benar melakukan pembayaran pajak dengan benar berapa? Kenapa mereka tidak membayar pajak dengan benar? Sekali lagi, orang membayar pajak itu perlu suatu kebanggaan sehingga harus dimudahkan. Dan orang membayar pajak itu harus mengerti manfaat dia membayar pajak.

Ketika seseorang membayar pajak, mestinya orang itu (karena) sedang menikmati suatu keuntungan, atau menerima suatu kenikmatan. Dengan kata lain, ia menerima uang. Kalau dia tidak menerima suatu kenikmatan atau keuntungan atau mendapatkan nilai tambah, bagaimana caranya dia harus membayar pajak? Sedangkan, ada batas penghasilan yang tidak kena pajak (PTKP), dan ia harus melampaui itu. Jadi, berputar-putar di sana—orang harus bayar pajak bukan karena transaksi, tapi karena ada batas PTKP, kan? Ada penghasilan tidak kena pajak, tapi memang ada suatu penghasilan yang melampaui PTKP sejak orang bayar pajak dan ketika orang mau bayar pajak bagaimana memudahkan orang bayar pajak, siapa yang haus membayar pajak.

Sekarang kita selalu dalam sistem perpajakan ada yang namanya wajib pungut, wajib potong. Mari kita kembali lagi istilah penyederhanaan. Saya sedang bermimpi bagaimana semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP, juga otomatis memiliki NPWP. Apakah dia sudah punya usaha atau tidak usaha, mestinya dia sudah punya NPWP. Jadi, NPWP itu harus diminta atau di berikan? Harus diberikan, dicari orang yang sudah ber-KTP, dewasa diberikan NPWP. Disederhanakan, jangan tunggu orang minta NPWP baru dikasih. Dan setiap orang yang melamar untuk mendapatkan kerja, atau mau mendirikan suatu usaha harus bisa memberikan identitas KTP dan NPWP-nya, itu wajib. Jadi, jangan bilang orang tidak punya usaha tidak usah punya NPWP, enggak bisa. Setiap warga negara harus punya NPWP, apakah saya pembayar pajak atau tidak, tergantung apa yang saya terima, keuntungan, kenikmatan, atau mendapatkan uang yang melampaui PTKP—kita bicara WP Orang Pribadi.

Saya kasih contoh begini ya, seorang karyawan kecil kalau dia terima gaji dia sudah bayar pajak, PPh 21. Terus, waktu dia membelanjakan uangnya, dia beli rokok saja dia bayar pajak. Beli baju bayar pajak. Beli motor bayar pajak, beli rumah kecil bayar pajak. Padahal ia dapat uang dia sudah bayar pajak. Pertanyaan saya sederhana, kenapa dia mesti bayar pajak lagi? Bolehkah dia enggak bayar pajak lagi, orang kecil ini?

Jadi, boleh enggak itu diubah? Orang yang membelanjakan uangnya di teritorial Republik Indonesia ini tidak usah lagi membayar pajak kalau dia membelanjakan uangnya, membeli barang dan jasa. Tapi orang yang menjual barang dan jasa dikenakan pajak—saya bicara orang (WP OP), ya, saya tidak bicara badan hukum. Orang bisa manusia, bisa badan usaha, dia yang menjual barang, jasa, dikenakan pajak. Saya kasih contoh, penjual televisi, misalnya harganya 45 juta, yang beli barang seharusnya jangan dikenakan pajak—sekarang, kan, dikenakan pajak PPN. Apakah boleh, tidak dikenakan pajak, tapi si penjual itu dari Rp 45 juta itu langsung dikenakan pajaknya 20%, atau 10% atau 15%, tergantung barang apa yang dijual. Barang produk dalam negeri, barang impor, barang setengah impor setengah dalam negeri digabung, itu dikasih satu angka pajak. Televisi 20%, ya sudah. Kalau dia jual Rp 45 juta, da punya source Rp 9 juta untuk bayar pajak.

Enggak perlu tahu modalnya berapa, boleh enggak begitu?  Saya enggak tahu itu boleh enggak. Coba tanya pada ahli-ahli pajak, ini saya maunya disederhanakan. Jadi, semua orang yang punya duit belanja enggak usah ditanya duitnya dari mana, sepanjang itu uang bukan money laundry, uang haram, atau uang hasil kejahatan, ya dia belanja saja uangnya agar ekonomi ini berputar. Jangan-jangan uangnya ditaruh di bawah kasur. Maksud saya dia punya uang ya belanja saja, jangan ditanya uangnya dari mana. Karena belanja ini menggerakkan ekonomi.

Nah, ketika pembeli belanja yang dipungut pajaknya adalah si penjual karena penjual ini yang menerima uang, yang menerima keuntungan, yang menerima kenikmatan uang itu. Ya di mana masalah PPN-nya dan lain lain,  ya dia harus di reformasi sistemnya ini. Kalau bagian dari sana bilang ada PPN, ya ditagih si penjual, jangan dibebankan kepada pembeli. Mungkin harga jadi mahal? Enggaklah, yang ada persaingan, kan? Maksud saya ya sederhanalah. Jadi pembeli itu sekali sekali jangan dibebani pajak. Jadi orang yang terima gaji yang dipotong pajak, tidak double tax. Apalagi beli barang mewah, mencret dia. Sederhana ini dalam arti, si penjual yang harus bayar pajak. Si pembeli enggak karena si pembeli dianggap uangnya sudah bayar pajak. Kalau dia seorang penjual televisi, uangnya sudah kena pajak juga kan, baru dia belanja lain juga kena pajak juga kan, orang yang membeli tv dia bekerja sebagai karyawan, dia sudah kena pajak juga bahwa dia beli televisi.

Jadi seluruh WNI  ada NPWP, itu diberikan langsung dan setiap orang yang diperiksa mau beli motor, ditanya mana NPWP-nya. Ini untuk database. Kalau membeli barang ada KTP ada NPWP. Kalau ke orang asing ya sudah. Kalau WNI membiasakan diri ke mana-mana—mau BPJS, mana NPWP-mu? Jadi WP harus ada NPWP. Karena kalau ini ada 100 orang WNI yang sudah dewasa yang harus punya NPWP dan itu melekat seumur hidup, enggak boleh diganti ganti. Di Amerika ada yang namanya national security (sosec) di Indonesia istilahnya BPJS.

Bayangkan kalau seperti itu, barang impor masuk tidak usah kita pusing pajak impor. Pokoknya kalau kau menjual barang impor, penjual ini barangnya 30% atau 50%. Kalau jual 100 juta, 30 juta setor ke negara. masa kita yang punya bangunan sendiri bayar 4%. Ini untuk membantu supaya semua orang senang. Rakyat itu bingung cara-caranya. Jadi kalau dia memang tidak membuka usaha macam-macam, pokoknya belanja, “Kau ada NPWP enggak? Kalau enggak ada NPWP cas-nya mahal.” Jadi menjual kepada orang yang ber-NPWP pajaknya ada, kalau tidak ada NPWP pajaknya mahal. Ini memaksa setiap warga negara punya NPWP dan ini membangun database pajak. Di sisi lain, tetap ada laporan SPT masa, SPT Tahunan, karena itu memang tetap harus dibuat.  Tapi setidaknya tetap jadi sederhana.  Sehingga orang yang punya gaji Rp 5 juta atau Rp 10 juta, memang dia bisa pakai Rp 10 juta itu. Nah ini dipotong pajak lagi.  Orang yang TKW atau TKI dari luar negeri pulang bawa duit, setengah mati kerja jual darah, jual keringat di luar negeri, di Indonesia dipajakin lagi. Mau beli satu buku saja kena pajak, kena PPN.

Jadi, digeser menjadi sederhana. Si penjual ini kalau memang dia menjual produk dalam negeri boleh saja dikasih tax holiday, enggak ada pajak. Atau pajaknya cuma 2% atau 3% atau 5%. Barang impor 30%, 40% ya terserah. Jadi enggak usah pusing-pusing itu barang mau masuk, yang penting barang itu bukan barang yang bisa merusak bangsa Indonesia, seperti narkoba, obat-obatan tertentu. Rokok, jangan kita beli rokok kita yang kena pajak. Kalau begini kita ubah enak kan? Saya yakin banyak dapatnya.

Kemudian orang yang kecil-kecil ini orang pribadi, kan, banyak kaki lima, gerobak, orang buka lapak kaki lima, itu ada bayar pajak enggak? Mereka harus diberikan NPWP. Tapi PTKP-nya kita harus diubah. Persoalannya adalah dia jual barang dia bayar pajak enggak? Sama kan? Si pembeli enggak bayar, tapi dia menjual menerima barang ya setor dong. Cuma mungkin dibikinlah untuk transaksi yang di bawah 1 tahun di bawah Rp 3-4 miliar, ya sudahlah enggak usah dilihat. Tapi kalau omzetnya sudah besar, sudah Rp 10 miliar, Rp 20 miliar, itu mulai kena. Tapi kalau untuk membuat database kan pedagang kecil ini pajaknya rendahlah, mungkin cuma 2%, kalau jual dari sana 2%. Sebab ekonomi yang bawah itu, kalau toko enggak boleh begitu. Bangga juga dia bayar pajak 2% karena dia kaki lima. Karena ekonomi rakyat ini harus banyak, seven eleven kalau di Amerika, di Indonesia kaki lima.

Orang mau berusaha jangan ribut-ribut dulu izin usaha atau apa, langsung buka saja dulu. Setelah itu dagang, belum punya izin belum, kasih izinnya. Jangan orang izin dulu baru buka usaha. Supaya semua orang itu jangan berpikir hanya menjadi karyawan tapi mau menjadi entrepreneur, mau membuka lapangan kerja, mau berusaha sendiri. Penjual bakso ada NPWP-nya juga begitu, omzet sekian bayar 2%. Kan bayar pajak dari omzet yang saya maksud jual berapa di kali berapa. Tapi jangan dipaksakan dulu, paling database-nya dulu dia punya NPWP, setor sekecil mungkin, karena dari situ database dibangun.

Terus orang harus mengerti juga saya bayar pajak ini untuk apa besok. Mau BPJS tanpa NPWP, jangan dong. Bisa enggak begitu? Penyederhanaan jenis pajak juga. jadi yang kecil kecil enggak masuk omzet, yang besar kategori. Kan tidak adil kalau orang kena pajak, dia enggak kena pajak. Kalau belanja di supermarket sudah jelas pajaknya begini, kalau belanja di kaki lima. Cuma orang senang belanja di kaki lima karena murah. Karena pengenaan pajaknya murah, barangnya murah. Orang jual barang bekas juga enak, kalau orang jual barang bekas bagimana? Ya diatur, disederhanakan. Ini ceritanya menjual barang dalam negeri.

Jadi, orang tertentu itu dimudahkan, jangan dibikin susah. Supaya rakyat itu menjadi enak, senang, nyaman, aman. Dari anak-anak yang masih muda itu sudah ngerti kalau dia sudah umur 17 dia harus punya NPWP. Karena kalau mau berbelanja kalau tidak punya NPWP harganya mahal. Jadi toko menjual kepada orang  yang tidak ber-NPWP tidak boleh. Tidak boleh mempersoalkan kau punya uang dari mana, itu tidak boleh. Mungkin suatu saat nanti jika negara kita lebih maju, ini kan untuk database. Medapatkan database, memudahkan sistem pembayaran, memudahkan sistem pemungutan,menyederhanakan jenis jenis pajak, enggak ada double tax, enggak ada triple tax.

Orang mau ambil darah dia harus punya KTP dan NPWP, karena NPWP itu diberikan bukan diminta. Jangan kita balik, kau tidak bayar PBB tidak dikasih KTP, kan merusak itu. Itu adalah database yang harus ada. Kalau enggak mau susah, nomor NPWP samain saja dengan nomor KTP. Jadi kita memungut pajak dari orang yang menerima kenikmatan dari orang yang menerima keuntungan dari orang yang menerima uang. Orang ini bisa orang pribadi bisa badan hukum. Jadi dengan demikian bisa satu orang buka toko, bagaimana ongkos sewa, listrik, itu kita enggak usah tanya lagi, itu urusan gue. jangan tanya sewa ini, kau hitung sendirilah. Mau ongkos makan, transportasi, listrik, air, itu urus sendiri.  Maka penagihan pajak itu kalau di dalam negeri harus sekecil mungkin. Yang menjual barang impor kita lihat punya tandingan dalam negeri atau tidak, kalau tidak ada ya memang dibutuhkan ya okelah, tapi kalau ada tandingan dalam negeri harusnya yang impor itu dibikin mahal pajaknya. Mungkin orang bilang ide ini ekstrem, enggak? Apakah mungkin? Saya enggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi saya melihat bagaimana keruwetan ini karena administrasi database yang tak kunjung selesai.

Bagaimana dengan industri, ya sama saja. Gue enggak perlu tahu kamu punya modal tenaga kerja berapa, itu gue enggak urus tuh barang. Boleh enggak? Bagaimana dengan perkebunan, ya enggak urus juga. tapi otomatis setiap jenis industri mereka akan bersatu. Tapi mungkin orang pajak kurang kerjanya. Atau kita mau mengambil sistem untuk perusahaan skala industri besar seperti itu masih dengan sistem buku. Kalau yang seperti saya katakan tadi yang lepas lepas punya, enggak usah sistem buku, yang skala kecil. Mungkin kita bicara omzetlah itu dikategorikan. Jadi kelas yang besar seperti perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, perkapalan, perkebunan, industri tekstil, nah itu mungkin harus seperti metode yang sudah dibuat. Tapi tetap enggak boleh memungut PPN kepada lawan, enggak ada istilah begitu. Jadi enggak ada kericuhan di Tanah Abang, yang pernah ribut tekstil ada jual ke Tanah Abang, fakturnya ada di tempat lain, enggak ada kejadian seperti itu. Ini untuk transisi masyarakat Indonesia tidak familiar dengan pajak menjadi familiar dengan pajak. Orang yang di kampung, belum teredukasi, mereka bingung kenapa saya harus bayar pajak.

Kalau Anda bilang ekstrem memang ekstrem karena undang-undang kita memakai prinsip berbeda dengan prinsip yang Anda ajukan. Jadi Anda cenderung memakai semacam pajak penjualan, sedangkan yang berlaku di Indonesia yang dianut oleh para pembuat undang undang pajak itu PPN. PPN selalu digeser kepada pembeli akhir, konsumen. Sedangkan Anda mengajukan konsep harus kepada penjual. Untuk mewujudkan mimpi Anda itu harus mengilik pembuat undang undang.

Enggak apa apa. Kan kita itu selalu tertatih tatih mengikuti perkembangan. Coba bayangkan hari ini, mulai dari undang-undang perpajakan tahun 83, 86, 90. Kita itu harus introspeksi diri kita, begitu capainya kita urusan PPN itu dan selalu tidak bisa match. Di situlah yang jadi masalah. Jadi buka mata uang, ada PPN tapi jangan dibebankan kepada pembeli akhir. Yang pertama memberikan nilai tambah dari suatu barang, dia yang membayar PPN. Minyak satu  drum, dijual per kilo per kilo dalam plastik, ya udah di situ ada PPN-nya, ada nilai tambah, yang jual kena PPN 10%. Tapi bebannya enggak boleh pada pembeli. Dia yang meng-create barang punya nilai  tambah, dia bayar pajak. Jadi langsung putus di situ. Bagaimana kalau penjualannya itu berjenjang? Dari pabrik minyak keluar ke distributor, keluar ke toko-toko, baru kepada konsumen, ini, kan, biasanya PPN di paling ujung. Namun, kalau kita beli di kedai dan toko kecil, kan, tidak ada PPN di situ. Ini kita membodohi diri sendiri. Lebih baik yang pertama saja langsung ada PPN. Karena ada ketidakadilan di sini, pasti ada orang yang enggak kena PPN. Nanti di cross lagi PPN masukan, PPN keluaran.

Kalau kita mau betul-betul, kita enggak usah khawatir, undang undang bisa diubah. Dibikin perpu, yang penting punya satu hati untuk reformasi perpajakan untuk lebih memudahkan dan menyejahterakan rakyat dan zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini saya kira dia sangat berani mengambil terobosan seperti ini, rakyat akan senang. Jadi apakah reformasi pajak ini sudah menyelesaikan benang kusut? Belum, sekarang. Bagaimana mereformasi pajak untuk menyelesaikan benang kusut? PPN keluaran, PPN bodong, PPN fiktif, ada yang kena, ada yang enggak. Mari kita putus mata rantai itu dan di sederhanakan semua.

Pajak barang mewah, otomatis kalau itu barang mewah dari luar negeri pasti sudah kena pajak penjualan barang impor ya kasih mahal saja. Waktu orang mau jual rumah, rumahnya memang itu jadi bagus sekali tipenya, ya barang mewah dikenakan ke penjual, jangan ke pembeli. Otomatis harga juga naik, kenapa si pembeli kena nanti jadi double tax. Jangan nanti ada PPN yang bisa dipakai dan enggak bisa dipakai. Itu membuat tidak match dan menimbulkan banyak penyimpangan, baik oleh WP maupun oleh fiskus. Seperti orang bilang bagaimana orang menghindari korupsi, gampang. Tarik tunai maksimum Rp 1 juta per orang. Mati sudah korupsinya itu. Bikin aturan tarik tunai maksimum Rp 1 juta.

Kedua, money changer dikontrol. Money changer sebenarnya tidak bisa rekening, harus tunai. Jadi, kalau mau hindari korupsi mata uang yang berlaku di Indonesia harus diganti semua supaya simpan di bawah kasur, dalam lemari, pasti keluar semua, kalau enggak dipakai enggak bisa dipakai lagi. Termasuk transaksi narkoba enggak bisa enggak ada uang tunai. Untuk menghindari kejahatan kurangi uang tunai. Pakailah itu alat bayar elektronik. Kalau gitu susah orang untuk korupsi. Pembayar pajak juga e-Billing. enggak ada bayar tunai. Jadi memang teknologi ini harus dipakai.

Saya ini pelaku pajak, dalam arti saya juga konsultan hukum dan saya juga Wajib Pajak, saya lihat perkembangan pasar seperti ini.  Jadi pemikiran saya ya begini, disederhanakan. Ada lagi satu. Orang mau beli tiket tulis NPWP-nya. Lain kali juga pendemo dimintai NPWP-nya. Yang demo ditanya punya NPWP enggak. Jadi sebenarnya pajak itu luar biasa bagusnya NPWP ini. Kita harus membuat masyarakat nyaman, aman, dan tenang dengan NPWP ini. Kalau sumber uang ilegal atau haram, atau melanggar hukum, kan, ada polisi yang memproses sampai ke pengadilan. Tapi kalau selama itu belum ada jangan di ganggu.

Seperti sekarang orang yang enggak pernah ikut TA, sekarang bayarlah 48%. Maksud saya sekarang ini sudahlah kita enggak usah bikin susah orang, jadi pasca-TA, ini berlaku bagi orang yang sudah ikut amnesti, maupun yang tidak ikut TA. Supaya ekonomi bisa berputar. Kalau ekonomi berputar, produk barang dan jasa ada yang beli, kemudian itu ada orang yang bisa bekerja. Tapi kalau ini stuck, orang mau belanja nanti ditanya uang saya dari mana. Nanti pelan-pelan kalau database sudah rapi orang dikasih waktu. Tidak boleh menerapkan satu peraturan tanpa waktu—ini hari keluar, ini hari berlaku. Kasih waktulah 1-2 tahun. Waktu pas TA database diambil dari kelompok besar, kelompok kecil database enggak ada.  Prinsip ini adalah penyederhanaan jenis pajak dan tax single stages. Single tax, single stages. Yang plural menjadi single.  Menyederhanakan dari multi menjadi sederhana. Silakan semua disederhanakan. Bukan juga tenaga kerja payah atau apa, justru lebih berat kerjaannya karena dia harus melihat satu per satu. Nah ini orang sudah mulai besar, ini yang masih kecil jangan di ganggu. Ikan kecil biarkan sampai besar sampai beranak, kalau ikan kecil dibasmi mau bagaimana?

Pertama, kita sederhanakan dulu orang bawah ini jangan sampai dia terganggu, masuk KPP dijamin enggak akan diganggu sumber uangnya, itu dulu.  Ini yang masalah kalau sumber uang diganggu ekonomi terancam. Nanti kalau sudah punya database semua, baru pelan-pelan ditata. Bagaimana supaya orang berbondong bondong mencari NPWP. Berarti NPWP mempunyai value, ketika saya mau bertransaksi, mau mendapatkan fasilitas dari negara. jadi, sebenarnya mahasiswa itu sudah mempunyai NPWP kan? Orang tanpa penghasilan harusnya sudah mempunyai NPWP, kalau orang ada atau tidak ada penghasilan kan susah kita tunggu dia, kan ada nihil. Semua yang sudah 17 tahun harus punya NPWP. Membayar pajak tergantung ada penghasilan atau tidak. Nanti orang ini kan mau cari kerja sudah ada datanya.

Tantangannya saya ngerti, undang-undangnya begitu. Indoensia ini sudah kebutuhan, undang undang harus direvisi dalam arti yang sifatnya menyederhanakan, memudahkan, baik cara membayar, memungut, jenisnya, jumlahnya, disederhanakan dan dengan tujuan untuk kita mendapatkan database yang maksimal dan di sisi lain rakyat mengerti, teredukasi, dan dia tahu bahwa tujuan pembayaran pajak ini apa. Sehingga mendapatkan manfaat. Jangan hanya kewajiban melulu.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: MajalahPajak

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.

 

“Dalam dunia ini tidak ada yang dapat dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.”

Petikan surat Benjamin Franklin, Bapak Bangsa AS, diamini pula oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Budisantoso Sukamdani saat berbincang dengan Majalah Pajak, di ruang kerjanya, Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat malam (14/6). Pria yang mengawali karier sebagai Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile pada 1992 ini memandang, pajak merupakan sebuah kewajiban mutlak yang tidak bisa dihindari setiap warga negara.

“Ya, kematian dan pajak sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindarkan. Menjadi tujuan Hari Pajak untuk mengingatkannya. Tapi (Hari Pajak) jangan menjadi tanggal merah—nanti libur terus, kapan kerjanya?” kata Hariyadi, melempar canda.

Putra keempat pemilik jaringan Hotel Sahid dan Hotel Sahid Jaya Internasional, Sukamdani Sahid Gitosardjono ini juga sepakat jika Hari Pajak dikumandangkan sebagai salah satu momen peringatan penting sejarah bangsa Indonesia. Apalagi penetapan Hari Pajak 14 Juli memang diambil dari momen usulan soal pajak pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 14 Juli 1945 silam. “Tanpa pajak, Indonesia seperti apa?” sambung Hariyadi.

Maka, menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak mengemas Hari Pajak secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak akan terintegrasi secara otomatis. Dengan begitu, Wajib Pajak (WP) yang memenuhi kriteria baik dapat lebih kompetitif.

“Jadi, kesan peristiwa ini (Hari Pajak) harus positif bagi masyarakat. Tema reformasi perpajakan harus disampaikan. Kita yakin pengulangan peristiwa (Hari Pajak) ini dapat meningkatkan tax ratio kita, target tercapai, pembangunan negara semakin baik,” kata Direktur Utama PT Hotel Sahid Jaya International Tbk ini.

Menurut Apindo, Revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Reformasi perpajakan

Hal demikian juga yang ia sampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada (14/6) di Istana Presiden, Jakarta. Hariyadi berkisah, dalam pertemuan itu Apindo menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjadi stimulus perekonomian Indonesia.

Setidaknya, reformasi perpajakan diejawantahkannya kepada beberapa poin. Pertama, soal penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Kedua, perbaikan pelayanan birokrasi. Ketiga, penolakan dibentuknya Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Hariyadi, revisi UU PPN dan PPh bersifat mendesak. Menurutnya, penurunan tarif pajak akan memantik menggairahkan investasi di tengah perang dagang. Sekarang, sebutnya, tarif PPh Badan Indonesia (25 persen) termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara tetangga seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Apindo berharap tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17 persen.

“Menurut Apindo revisi UU PPN dan PPh lebih mendesak ketimbang UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Soalnya, tarif akan berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian kita,” ungkap Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia ini.

Poin kedua, soal reformasi perpajakan birokrasi yang menurutnya harus komprehensif. Artinya, tidak ada lagi egosentris pemerintah daerah, lembaga, atau kementerian. Padahal selama ini harapan klise pengusaha berkutat soal pelayanan cepat dan kepastian regulasi.

“Banyak pengusaha yang mengeluhkan dalam pengajuan insentif tax holiday dan tax allowance itu lama sekali menunggu kepastiannya, ujung-ujungnya ditolak juga,” ungkap Hariyadi. Tax holiday adalah pembebasan pajak yang diberikan untuk perusahaan yang baru dibangun selama periode tertentu. Fasilitas Tax Holiday telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 150 Tahun 2018 dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Sedangkan Tax allowance adalah pengurangan pajak yang perhitungannya diperkirakan berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.

Poin ketiga, aspirasi tentang penolakan pembentukan BPN (Badan Penerimaan Negara). Apindo menganalisis, usulan pembentukan BPN tidak relevan dilakukan sebab selama ini koordinasi dan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berjalan baik.

“Kami sampaikan tidak perlu ada badan baru. Buat apa? Justru berpotensi membuat mata rantai birokrasi baru. Sinkronkan saja apa yang menjadi kendala selama ini. Apakah soal Sumber Daya Manusia (SDM) atau infrastrukturnya,” kata Hariyadi.

Terlepas dari tiga poin aspirasi perpajakan, Hariyadi mengungkapkan apresiasinya kepada DJP. Ia menilai DJP dewasa ini telah mengedepankan dialog. Alhasil, rasa percaya antara WP dengan petugas pajak dapat ditenun secara harmonis.

“Sekarang juga suasana sudah enak, petugas pajak tidak ‘injak kaki’, restitusi juga sudah lebih cepat,” ujarnya.

Hariyadi mengatakan, Apindo optimistis, jika reformasi perpajakan komprehensif, maka iklim usaha di Indonesia akan semakin kondusif.

—Aprilia Hariani/Foto:Rivan Fazry.

Continue Reading

Breaking News

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Sejar Panjaitan

Published

on

Foto: Ilustrasi

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (UU No 10 Tahun 1994).

Dari sini kita mengetahui bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan.

Berikut daftar penghasilan tidak kena pajak:

 

Kondisi Setahun Sebulan
WP Orang Pribadi Rp.    54.000.000 Rp.   4.500.000
WP Kawin Rp.    58.500.000 Rp.   4.875.000
WP Kawin + 1 Tanggungan Rp.    63.000.000 Rp.   5.250.000
WP Kawin + 2 Tanggungan Rp.    67.500.000 Rp.   5.625.000
WP Kawin + 3 Tanggungan Rp.   72.000.000 Rp.   6.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* Rp. 112.500.000 Rp.   9.375.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung*+ 1 Tanggungan Rp. 117.000.000 Rp.   9.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan Rp. 121.500.000 Rp. 10.125.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan Rp. 126.000.000 Rp. 10.500.000

 

 

Continue Reading

Breaking News

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional Rp 1500 triliun.

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang dinamis dan berkembang cepat memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang tersambung dalam jaringan interconnection-networking (internet) juga menjadi suatu kekuatan yang tak bisa dielakkan, merambah di hampir setiap sektor ekonomi, menciptakan transaksi pasar barang dan jasa secara digital yang kini ramai-ramai disebut sebagai ekonomi digital (digital economy).

Berbagai sektor itu mulai dari transportasi, retail, kuliner, perbankan, layanan kesehatan dan pendidikan, agrobisnis, hingga industri kreatif. Lebih jauh, terobosan ekonomi digital mengubah pola pikir baik individu maupun organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga mendorong peningkatan positif dan efek pengganda pada aktivitas-aktivitas ekonomi lain di sekitarnya seperti jasa logistik dan ekspedisi, provider telekomunikasi, serta produsen perangkat pintar.

Di Chapter 4 pada laporan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berjudul OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1 Final Report 2015 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, dikemukakan bahwa ekonomi digital telah memunculkan sejumlah model bisnis baru. Meskipun, banyak dari model ini memiliki paralel dalam bisnis konvensional, kemajuan TIK modern telah memungkinkan untuk melakukan banyak jenis bisnis pada skala yang jauh lebih besar dan jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya.

Laporan ini juga membahas beberapa contoh utama dari model bisnis baru, walau OECD mengakui bahwa model bisnis yang dibahas di laporan ini sama sekali tidak lengkap. Sebab, sama seperti inovasi dalam ekonomi digital yang memungkinkan pengembangan cepat model bisnis baru, kemajuan TIK juga dapat dengan cepat menyebabkan bisnis yang ada menjadi usang.

Model bisnis baru yang dimaksud adalah perdagangan elektronik (electronic commerce) atau e-commerce, toko aplikasi, iklan daring, komputasi awan (cloud computing), partisipatif platform jaringan, perdagangan berkecepatan tinggi, dan layanan pembayaran on-line. Secara khusus, OECD Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) memaknai e-commerce sebagai perdagangan barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer, dengan metode khusus yang dirancang untuk tujuan menerima atau menempatkan pesanan.

Transaksi e-commerce dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik lainnya. E-commerce dapat digunakan untuk memfasilitasi pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirim melalui saluran konvensional (e-commerce tidak langsung) atau untuk memesan dan mengirimkan barang atau layanan sepenuhnya secara elektronik (e-commerce langsung).

Evolusi “e-commerce”

Internet telah memperluas jangkauan bisnis kecil, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang tidak mungkin dicapai tanpa adanya platform ini. Akibatnya, jumlah perusahaan yang melakukan transaksi bisnis melalui internet di dunia meningkat secara drastis selama dekade terakhir.

Bagaimana dengan Indonesia? Evolusi e-commerce di Indonesia ditandai dengan hadirnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia 25 tahun silam. Managing Director Ipsos Indonesia Soeprapto Tan dalam diskusi bertajuk E-commerce 4.0, What Next, Demistifying The Future of E-commerce in Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta menyebut ini sebagai era e-commerce 1.0.

Dua tahun kemudian atau di tahun 1996, situs daring perdagangan elektronik bhinneka.com muncul sebagai pionir e-commerce, di bawah perusahaan PT Bhinneka Mentaridimensi yang dirintis sejak 1993. Tak hanya melayani penjualan perorangan (B2C) melalui bhinneka.com, Bhinneka juga merangkul ceruk pasar lain dengan layanan lainnya seperti pengadaan perusahaan (B2B) berbagai skala melalui platform b2b.id, pengadaan bagi lembaga pemerintahan (B2G) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga pengadaan mesin cetak digital berformat besar melalui Bhinneka Digital Printing Solutions.

Selain itu ada pula toko buku on-line pertama sanur.com, dan diikuti dengan kemunculan komunitas virtual Forum Kaskus di tahun 1999. E-commerce yang ada di kurun waktu ’90-an hingga 2000-an ditandai saat platform dagang elektronik mulai diperhitungkan sebagai salah satu saluran untuk membantu upaya-upaya penjualan barang dan jasa. Inilah era e-commerce 2.0.

Kemajuan demi kemajuan dalam rentang waktu lima hingga enam tahun terakhir yang ditandai dengan adanya pergerakan trafik platform e-commerce yang tumbuh signifikan, berkat perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna seluler pintar disebut dengan era e-commerce 3.0.

Momentum ini dilanjutkan dengan era e-commerce 4.0 yang ditandai dengan beberapa pelaku e-commerce yang mulai menerapkan strategi omnichannel atau on-line to off-line (O2O), dan juga maraknya penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT). Omnichannel memungkinkan pendekatan penjualan multichannel yang menyediakan pengalaman belanja yang terintegrasi untuk konsumen, baik on-line maupun off-line. Sehingga, konsumen akan merasakan kepuasan dan mendapat keuntungan yang sama.

Toko konvensional secara fisik mudah diawasi, tetapi omzetnya susah diawasi kalau transaksinya cash.

Kegelisahan otoritas pajak

Kehadiran dan evolusi e-commerce ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Apalagi, arus perdagangan barang dan jasa melalui digital yang tidak berbatas jarak, ruang, dan waktu ini menghasilkan nilai transaksi yang fantastis.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista Juni lalu, penghasilan e-commerce di Indonesia di tahun 2019 berjumlah 11,133 juta dollar AS atau sekitar Rp156 triliun dengan segmen pasar didominasi oleh elektronik dan media, menghasilkan volume pasar 3,068 juta dollar AS pada 2019. Pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) saat ini berjumlah 75,66 dollar AS.

Hasil ini berdasarkan pasar e-commerce yang mencakup penjualan barang fisik melalui saluran digital ke pengguna akhir pribadi (B2C). Termasuk dalam definisi ini adalah pembelian melalui komputer desktop (termasuk notebook dan laptop), serta pembelian melalui perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan tablet.

Sedangkan, yang tidak termasuk dalam pasar e-commerce berupa layanan yang didistribusikan secara digital, unduhan atau streaming media digital, barang yang didistribusikan secara digital di pasar B2B atau pembelian digital atau penjualan kembali barang bekas, rusak atau diperbaiki (e-commerce dan C2C).

Statista menyebut, pendapatan ini diproyeksi menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen, menghasilkan volume pasar 16,464 juta dollar AS pada 2023. Sedangkan, penetrasi pengguna di tahun ini sebesar 54,6 persen dan diperkirakan akan melonjak mencapai 86,3 persen pada 2023.

Di sisi lain, sejak dunia digemparkan oleh pemberitaan media-media di Inggris yang mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google pada 2009 silam, serta pengungkapan oleh Public Accounts Committee Hearing Inggris pada 2012 terkait tuduhan penghindaran pajak yang dilakukan Amazon, membuat isu pajak yang sebelumnya kurang dilirik pemerintah di semua negara, berkembang menjadi isu politik nasional maupun internasional.

Apalagi, pada 2015 OECD memperkirakan kerugian pendapatan dari praktik Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) mencapai 240 miliar dollar AS atau setara dengan 10 persen pendapatan pajak perusahaan global. Hal inilah yang mendorong lahirnya Inclusive Forum dari negara-negara G20 untuk mengkoordinasikan langkah-langkah internasional melawan BEPS dan meningkatkan aturan pajak internasional.

Sebab, ekonomi digital semakin dipandang oleh pemerintah sebagai “katalisator”, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada di antara berbagai sistem pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki pajak rendah.

Data dan fakta ini tentu patut diwaspadai secara cermat. Bahwa inovasi teknologi terus berlanjut, sehingga otoritas pajak lintas kebijakan dan administrasi perlu mengikuti perkembangan ini untuk mengidentifikasi risiko, tantangan, dan peluang baru.

Sayangnya, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengumpul pajak belum dapat menangkap potensi nilai pajak secara akurat dari Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku e-commerce, baik penyedia platform maupun pedagang.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menerangkan, ada beberapa hambatan ketika DJP coba menghitung potensi unseen transaksi e-commerce, salah satunya karena banyak pelaku usaha yang telah memiliki toko cabang di banyak tempat secara konvensional, berjualan juga secara on-line.

“Kami enggak bisa membedakan antara transaksi manual sama on-line karena WP itu transaksinya enggak dipisah—ini transaksi penjualan on-line, ini transaksi off-line. Secara umum, SPT itu tidak mencerminkan ini transaksi on-line atau konvensional, belum ada (sistem) di situ. Jadi, kami agak kesulitan kalau memberikan data yang presisi, berapa harusnya potensinya, karena potensi itu berarti dibandingkan tax gap. Kalau potensi dagang saja sih, ada, tetapi kalau potensi berapa yang belum dia bayar, itu, kan, berarti melihat dan membandingkan antara ini (transaksi) dengan SPT,” jelas Yon saat berbincang dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Selain itu, Yon menyebut kesulitan lainnya saat menangkap potensi pajak pelaku e-commerce adalah karena tidak memiliki sumber data transaksi digital yang valid dan akurat dari instansi pemerintah. Selama ini, pihaknya masih mengandalkan data-data dari lembaga riset semata, yang tidak diketahui metodologinya.

“Kesulitan kami mengestimasi hasil tax potential ini, rata-rata ini, kan, hasil survei we never know the methodology behind that. Artinya, saya pikir tidak gampang karena setiap survei itu rupanya bedanya juga cukup signifikan. Jadi, ketika men-divide berapa misalnya, itu agak berat. Beda misalnya, ketika kami diminta untuk berapa sih potensi SDA, karena sumber daya alam ada institusi yang mengurusnya, clear punya data. Misalnya, kalau pertambangan statusnya PKP2B, itu ada di Kementerian ESDM, mereka report royalti ke sana. Kalau kecil ada di Pemda, tapi kami punya source datanya.”

Walau DJP belum memiliki sistem pemajakan yang mumpuni untuk menelisik pendapatan pajak dari transaksi e-commerce, Yon mengingatkan bahwa peluang DJP untuk mengawasi dan memeriksa transaksi digital terbilang lebih mudah, karena ada jejak digitalnya.

“Sebenarnya toko konvensional secara fisik dia diawasi mudah, tetapi kalau transaksinya cash, itu lebih susah diawasi omzetnya. Fisiknya kami tahu, dia ada, tetapi kami enggak tahu persis juga kalau dia enggak pakai transaksi perbankan. Ketika moving ke digital berarti most of the transaction sekarang terekam, berarti pengawasan kepatuhannya juga akan lebih gampang dimanfaatkan, apalagi DJP yang sudah punya akses perbankan yang tidak terbatas,” tutur lulusan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang ini.

Meskipun dari segi pengawasan transaksi dapat ditelusuri, DJP juga dihadapi dengan masalah lain, menentukan subjek pajaknya. Apalagi, jika pedagang digital tidak hanya berjualan di satu platform saja. Untuk menghitung pajak penghasilan dari pedagang itu, DJP mesti menghitung total penghasilannya, apakah dia termasuk PTKP atau bukan.

“Kalau yang terkena PP 23, kan, dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, penghasilan itu harus digabungin semua. Nah, ini yang sistemnya masih kami develop, untuk membuktikan seseorang ini subjek pajak atau bukan. Karena, kan, tidak semua orang pengusaha itu juga Wajib Pajak, ada orang yang penghasilannya di luar PTKP, pada prinsip bukan subjek pajak,” imbuhnya.

Sedangkan, untuk menghitung potensi PPN-nya DJP mengaku kesulitan karena pelaku e-commerce belum tentu pengusaha yang mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), yakni pedagang yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun dan harus memungut PPN pada setiap produk yang dijualnya. Padahal, menurut Yon, dengan mengukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat berdagang dengan harga yang kompetitif.

“Bahwa menjadi PKP, itu tidak semata menjadi kewajiban. Dia mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar juga, dia tinggal perlu membuat pembukuan yang rapi saja. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dikreditkan. Maksudnya, kan, itu untuk membantu cashflow dia, kalau enggak, itu jadi komponen biaya semua. Berarti, kan, cost barangnya menjadi lebih besar.”

Kejelasan aturan

Yon pun tak menampik, belum adanya kejelasan aturan dan sistem yang mengatur pemajakan transaksi e-commerce, menyulitkan mengadministrasikan dan menghitung potensi pajaknya secara akurat. Apalagi, pada 29 Maret lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). PMK 210 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi selama sekitar tiga bulan, seharusnya dapat dijalankan secara penuh pada 1 April 2019.

Sri Mulyani beralasan, banyak kesimpangsiuran informasi—termasuk isu adanya pemajakan baru—yang berkembang di masyarakat hingga dapat menimbulkan kekisruhan. Selain itu, pemerintah akui membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan dengan masif, sembari menyiapkan sistem dan infrastruktur yang lebih baik sebelum aturan diterapkan.

Padahal, jika kita cermati ini bukan beleid pajak khusus atau pajak baru, sehingga dapat menjadi terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan dan menjamin level playing field dengan usaha konvensional.

“Aturan itu sebenarnya memastikan bahwa orang yang di platform punya NPWP. Kalau policy enggak ada yang diotak-atik sebenarnya, hanya mewajibkan orang tertib administrasi. Kalau kita ke Pemda, ngurus buka toko, kan, pasti ditanya NIK-nya. Nah, maksudnya (NPWP) itu akan menjadi izin ketika dia berdagang di platform. Pikirannya tadinya seperti itu,” papar Yon.

Pencabutan PMK itu juga disayangkan oleh Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo. Ia yang sangat mendukung dikeluarkannya PMK e-commerce ini bahkan sempat mengampanyekan melalui kesempatan di berbagai forum dan media sosial.

“Pemerintah harus firm, tidak semua tekanan harus diikuti, harus satu titik. Kalau yang menekan ini asosiasi atau apa, ya carilah sekutu lain yang akan men-support Anda, kalau itu dianggap memang harus digolkan, kan. Yang saya lihat di sini, pemerintah kadang masih suka kurang bisa membangun aliansi strategis dengan pihak-pihak yang bisa mendukung, yang terjadi malah ribut-ribut pada akhirnya,” tuturnya pada Majalah Pajak saat diwawancara pertengahan Juni lalu.

Meski demikian, Yon memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan DJP tetap sama. Jika ada transaksi yang tak wajar dari penyedia platform, pedagang e-commerce, maupun selebgram tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh tim task force khusus digital economy. Task force yang dibentuk tahun 2017 ini melibatkan perwakilan di tiap unit DJP, termasuk pada direktorat PKP.

“Misalnya, kami ketemu (informasi) salah seorang selebgram yang kayanya luar biasa nih (pendapatannya). Kami gali di sini, kami dalami, informasi kami kumpulkan, kami kirimkan ke KPP (tempat ia terdaftar). KPP yang kemudian melakukan konseling, verifikasi dululah ke Wajib Pajaknya, betul atau tidak dia punya penghasilan sekian? Punya aset sekian? Atau kalau memang benar, ya monggo diperbaiki SPT-nya. Itu kasusnya sudah banyak banget, cuma kami enggak boleh cerita kasus individu,” urai Yon.

Yon juga menyebut bahwa dalam waktu dekat DJP akan memperkuat sistem administrasi dengan merilis satu direktorat informasi perpajakan yang akan berfokus pada data.

“Data ini menjadi sumber yang baru, kan, sangat banyak sehingga sesuai dan mengikuti perkembangan, kami perlu satu unit yang memang khusus meng-handle dan deal dengan speck data. Beberapa fungsi di berbagai direktorat yang terlibat dalam analisis data akan dikumpulkan di direktorat baru ini. Nanti, di PKP kami akan fokus untuk follow up tindak lanjutnya, jadi datanya diolah di sana, dijadikan, dianalisis, diturunkan ke KPP, nah kami memastikan bahwa data ini dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Jadi kerjanya lebih terstruktur.”

Sementara untuk transaksi digital lintas negara atau cross border, selain tetap memberlakukan ketentuan yang ada di Indonesia, DJP—begitu juga dengan otoritas pajak di negara-negara lain masih menunggu penerbitan final report oleh OECD pada tahun 2020 mendatang, terkait solusi pajak digital yang disepakati secara global.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry

Continue Reading

Breaking News

Breaking News3 minggu ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News3 minggu ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 minggu ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News3 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News3 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News4 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News4 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News7 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News11 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Trending