Connect with us

Tax News

Amankan Penerimaan, Pengawasan Dioptimalkan

Diterbitkan

pada

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak 2021, DJP menggandeng DJA, DJBC, DJPK dan pemda untuk melakukan pengawasan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, komponen penerimaan yang bersumber dari pajak hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp 850,06 triliun atau 69,13 persen terhadap target APBN 2021.

Sesuai APBN 2021, DJP mendapatkan tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak senilai Rp 1.229,58 triliun, atau tumbuh 14,69 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang senilai Rp 1.072,11 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 13,25 persen year-on-year (yoy),” ungkapnya kepada Majalah Pajak melalui jawaban tertulis, pada Jumat (26/11).

Menurutnya, PPh, PPN/PPnBM menjadi sumber utama penerimaan pajak, dengan kontribusi berturut-turut sebesar 56,24 persen dan 40,99 persen terhadap total penerimaan pajak hingga akhir September 2021.

Penerimaan PPh yang bersumber dari PPh Nonmigas didukung terutama oleh subkomponen penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Berdasarkan pertumbuhannya, hingga akhir September 2021 komponen PPh Nonmigas tumbuh 6,08 persen (yoy).

“Seluruh subkomponen utama penerimaan PPh Nonmigas yang terdiri dari PPh pasal 25/29 Badan, Pasal 21, dan PPh Final menunjukkan kinerja yang positif. PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh seiring dengan meningkatnya kinerja beberapa sektor usaha, serta berakhirnya pemberian insentif pajak dalam rangka PEN pada mayoritas sektor,” tambahnya.

Sementara itu, kinerja komponen penerimaan pajak yang bersumber dari penerimaan PPN/PPnBM juga terus melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Secara nominal, realisasi PPN/PPnBM terutama berasal dari penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif, penerimaan PPN/PPnBM turun cukup signifikan 20,01 persen (yoy), dengan pertumbuhan subkomponen PPN DN dan Impor berturut-turut sebesar 13,87 persen (yoy) dan 29,47 persen (yoy). Sedangkan kinerja penerimaan pajak dari komponen PPnBM hingga akhir September 2021 masih mengalami kontraksi, kecuali subkomponen PPnBM Impor yang melanjutkan kinerja positif.

“Penerimaan PPN DN dan Impor, serta PPnBM Impor yang tumbuh positif mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat dan produksi domestik relatif stabil sejalan dengan momentum pemulihan perekonomian yang terus dijaga,” ujarnya.

Disinggung soal peranan sektor digital terhadap penerimaan, ia menjelaskan bahwa di tengah pandemi ini, sektor digital terus meningkat dan memberi pengaruh positif terhadap penerimaan negara. Maka, DJP pun menggunakan regulasi terkait sebagai sarana pengawasan ekonomi digital.

“Regulasi tersebut juga merupakan upaya penggalian potensi perpajakan atas transaksi ekonomi digital yang mungkin terjadi. Ekonomi digital diharapkan dapat memperluas basis penggalian potensi pajak untuk penerimaan negara,” ujar Neil.

Pengawasan

Neil mengatakan, sampai akhir trimester III penerimaan pajak menunjukkan tren positif dan DJP terus berusaha secara maksimal untuk mencapai pertumbuhan penerimaan tahun 2021.

“Paling tidak pada angka 15 persen sampai dengan bulan Oktober kemarin, dan tentu saja geliat pemulihan ekonomi yang terus membaik akan memberi berpengaruh yang positif bagi penerimaan pajak,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dalam dua bulan terakhir ini, DJP akan tetap memaksimalkan penerimaan negara di masa pandemi ini, salah satunya dengan memberikan insentif yang diikuti dengan pengawasan.

“Dengan adanya insentif ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan membaik dan geliat perekonomian nasional akan pulih. DJP juga tetap melakukan pengawasan agar penerimaan negara dapat tercapai. Selain itu DJP juga menerbitkan UU HPP berdasar asas keadilan dan gotong royong bagi masyarakat,” katanya.

Neilmaldrin menyatakan pemerintah akan semaksimal mungkin mencapai target penerimaan dengan memanfaatkan program prioritas penerimaan tahun 2021. Program ini meliputi pengawasan kepada WP OP High Wealth Individual dan WP Grup, pengawasan berbasis sektoral, pengawasan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi adanya transfer pricing.

Selain itu, untuk mengoptimalkan program pengawasan ini, DJP menggandeng Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta pemerintah daerah.

Tax News

Saling Bantu Tagih Pajak

Diterbitkan

pada

Telah tiga belas negara bersedia membantu Indonesia menagih pajak sekaligus menangkal penggerusan basis pemajakan.

Laporan Wealth Report 2021 oleh Knight Frank, lembaga konsultan properti internasional, menyebut jumlah ultra high net worth individuals (UHNWI) Indonesia diproyeksi akan bertambah sekitar 67 persen hingga tahun 2025. UHNWI adalah orang-orang yang memiliki kekayaan lebih dari 30 juta dollar AS atau setara dengan Rp 420 miliar. Angka pertumbuhan itu bahkan mengungguli India (63 persen), Tiongkok (45 persen), Rusia (29 persen), dan Amerika Serikat (24 persen).

Berdasarkan laporan itu, tidak tertutup kemungkinan WP Indonesia memiliki aset tersebar di seluruh dunia. Sayangnya, otoritas pajak biasanya tidak mampu menembus batas teritorial negara dalam menagih tunggakan pajak di luar negeri.

Namun, sejak 2011, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggagas Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/CMAAT (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) yang mencakup aktivitas bantuan penagihan pajak. Hingga saat ini, telah terdapat lebih dari 140 negara di dunia yang meratifikasi CMAAT yang bersifat multilateral, termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat kebijakan pajak internasional mengenai asistensi penagihan pajak global. Pemerintah optimistis, bantuan penagihan pajak terbilang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

“Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah Wajib Pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka ada di Indonesia. Seluruh negara sedang berburu pajak karena semua negara kena Covid-19. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi, banyak negara sekarang bekerja sama untuk kita bersama-sama menghilangkan tax evasion atau tax avoidance,” kata Sri Mulyani dalam Kick Off Sosialisasi UU HPP di Bali, yang disiarkan langsung secara virtual, pada (19/11).

Melalui UU HPP, pemerintah berwenang melakukan konsensus pemajakan global untuk melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral. Dunia kompak menangkal aksi penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerja sama perpajakan lainnya.

“Ini yang dilakukan pada level global karena semua negara sekarang sepakat bahwa kita tidak boleh saling ambil haknya pajak negara lain,” kata Sri Mulyani.

Teknis penagihan

Kepada Majalah Pajak, Direktur Perpajakan Internasional Mekar Satria Utama menjelaskan, ketentuan mengenai bantuan penagihan pajak tercantum dalam Bab II Pasal 20 A UU HPP. Menurutnya, pelaksanaan bantuan penagihan pajak antara DJP dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi mitra dilakukan sesuai pembahasan dan kesepakatan bersama, berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.

Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan, saat ini prosedur teknis pelaksanaan bantuan penagihan pajak sedang dalam proses penyusunan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.

“Dalam pelaksanaannya, dirjen pajak rencananya dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang berwenang (misalnya, direktur perpajakan internasional) untuk melakukan permintaan maupun pemberian bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra secara resiprokal. Selanjutnya, unit kerja di lingkungan DJP dapat menyampaikan usulan permintaan bantuan penagihan pajak kepada pejabat yang berwenang kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Namun, usulan permintaan bantuan penagihan pajak itu harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, misalnya mencantumkan nilai utang pajak dan belum kadaluwarsa penagihan,” jelas Toto, Kamis (25/11).

Saat ini Indonesia menjalin Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan tiga belas negara/yurisdiksi mitra yang mencantumkan pasal bantuan penagihan pajak. Ketiga belas negara itu adalah Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

“Untuk ke depannya, Indonesia akan berkomitmen memperluas jaringan kerja sama bantuan penagihan pajak dengan negara/yurisdiksi mitra melalui perjanjian multilateral, yaitu konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan,” kata Toto.

Pelaksanaan bantuan penagihan pajak ini berbeda dengan skema AEoI (Automatic Exchange of Information). AEoI adalah pertukaran informasi secara otomatis, periodik, dan berkesinambungan, sedangkan bantuan penagihan pajak ini dilakukan berdasarkan pembahasan dan kesepakatan bersama untuk setiap kasus perpajakan (case by case).

Lanjut baca

Tax News

Aturan Fiskal Indonesia Pro Ekonomi Rendah Karbon

Diterbitkan

pada

Pajak karbon yang lahir melalui RUU HPP mempertegas penerapan kebijakan fiskal sebagai instrumen pengendali perubahan iklim.

Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu memastikan, Indonesia sudah berkomitmen mendukung Paris Agreement, yaitu kesepakatan anggota PBB dalam konvensi kerangka kerja perubahan iklim yang diteken di Paris pada tahun 2015.

Itu dibuktikan dengan pengenaan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Regulasi pajak karbon itu sekaligus membuat Indonesia sejajar dengan negara maju yang sudah terlebih dahulu menerapkannya, seperti Inggris, Jepang, dan Singapura.

“Penerapan pajak karbon menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk membiayai pengendalian perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan. Dengan memperkenalkan pajak karbon, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikannya terlebih dahulu. Indonesia menjadi penggerak pertama pajak karbon di dunia terutama dari negara kekuatan ekonomi baru,” kata Febrio dalam konferensi pers virtual.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Sebagai tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Dalam mekanisme pengenaannya, WP dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon sebagai pengurang kewajiban pajak karbonnya.

Penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon merupakan tonggak penting menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian iklim global.

“Indonesia menjadi penentu arah kebijakan global, bukan pengikut dalam melakukan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia akan menjadi acuan dan tujuan investasi rendah karbon di berbagai sektor pembangunan, baik di sektor energi, transportasi, maupun industri manufaktur, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, investasi rendah karbon dan ramah lingkungan,” kata Febrio.

Di sisi lain, penerimaan negara dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.

Skema pemajakan

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Pande Putu Oka Kusumawardani menjelaskan, skema pengenaan pajak karbon di Indonesia berbeda dengan implementasi di negara lain. Di Indonesia, penerapan pajak karbon sebetulnya merupakan kombinasi dari skema pemajakan dan perdagangan karbon. Langkah ini tidak banyak diambil oleh banyak negara lain.

“Di negara lain tidak ada link. Indonesia akan kaitkan antara pajak karbon dengan pasar karbon,” kata Oka.

Artinya, skema penerapan pajak karbon akan melengkapi skema perdagangan karbon yang sudah diuji coba pada beberapa sektor usaha. Skema pertama, jika pelaku usaha menghasilkan emisi lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan, maka dapat melakukan perdagangan karbon melalui pembelian sertifikat penurunan emisi (SPE).

Skema kedua, apabila skema perdagangan karbon belum mengompensasi emisi yang dihasilkan masa sisa gas rumah kaca, maka baru dikenakan pajak karbon. Skema ini diyakini dapat mendorong pelaku usaha mengembangkan pasar karbon.

“Kebijakan fiskal menjadi pelengkap untuk menurunkan emisi dari kegiatan produksi sehingga skema implementasi pajak karbon ini sekaligus untuk mencapai prinsip keadilan dan keterjangkauan,” kata Oka.

Uji coba

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana mengatakan, sebanyak 32 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah melakukan uji coba penerapan pajak karbon. Dalam uji coba ini PLTU dikelompokkan dan dibedakan oleh teknologi dan sifat. Ada yang bersifat PLTU mulut tambang dan nonmulut tambang.

Mulut tambang adalah istilah dalam dunia pertambangan, yakni tempat terdekat (titik keluarnya produksi) batu bara dari permukaan tambang.

Setelah itu, Kementerian ESDM menerapkan skema sesuai aturan yang berlaku. Pertama, cap and trade, yaitu skema pembatasan emisi karbon dan perdagangan sertifikat izin emisi.

“Entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari cap (batasan emisi yang ditentukan), maka diharuskan membeli sertifikat izin emisi (SIE) dari entitas yang mengeluarkan emisi di bawah cap. Bisa juga dengan membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/carbon offset),” jelas Rida.

Kedua, yaitu cap and tax atau pembatasan dan pengenaan pajak jika emisi yang dikeluarkan melebihi batasan yang ditentukan.

“Artinya entitas itu tidak dapat membeli SIE atau SPE atas emisi di atas batas. Maka jika ada sisa emisi yang masih melebihi batas akan dikenakan pajak karbon. Misal, PT A punya emisi di atas cap, lalu diberi SIE/SPE dari PT C yang emisinya masih di bawah cap, tapi SIE/SPE dari PT C ini masih enggak bisa penuhi semua kelebihan emisi PT A sesuai cap. Dia (PT A) enggak bisa beli dari PLTU lain, maka kena objek pajak Rp 30 per kg,” jelas Rida.

Berlaku di 27 negara

Menurut data World Bank (2021), pajak karbon telah diterapkan di 27 negara. Finlandia menerapkannya sejak 1990, menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon. Tarif pajak karbon di Finlandia saat ini mencapai 68 dollar AS per ton emisi karbon dan menjadi tarif pajak karbon tertinggi ke-3 di Eropa. Pajak karbon dikenakan terhadap emisi CO2 terutama dari sektor industri, transportasi dan bangunan, dengan pengecualian untuk industri tertentu.

Swedia mengimplementasikan pajak karbon sejak 1991. Tarif yang dikenakan adalah 119 dollar AS per ton emisi karbon, tertinggi Eropa. Swiss menerapkannya sejak 2008 dengan tarif 99 dollar AS per ton emisi karbon.

Sementara, Kanada menerapkan pajak karbon sejak 2019 dengan tarif 20 dollar AS per ton emisi karbon, dan dinaikkan 15 dollar AS setiap tahun hingga mencapai target 170 dollar AS pada 2030.

Lanjut baca

Tax News

Bayar Pajak tanpa Kontak Fisik

Diterbitkan

pada

Penulis:

Selain memudahkan pelayanan kepada warga dan pelaku usaha, penggunaan QRIS turut mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Teknologi digital berkembang semakin pesat dan terbukti memberikan banyak kemudahan. Melakukan pembayaran, misalnya, kini cukup dengan memindai data menggunakan aplikasi kode quick response (QR) melalui ponsel pintar—nirsentuh alias contactless. Salah satu aplikasi pembayaran melalui QR code yang memberikan banyak kemudahan adalah aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS—dibaca kris) yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut BI, QRIS adalah integrasi berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Aplikasi ini dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan BI agar proses transaksi dengan QR code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Saat ini, semua PJSP yang akan menggunakan QR code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. Perusahaan pengguna teknologi finansial dompet elektronik seperti Gopay, ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja, Dompetku, dan lainnya terintegrasi dalam sistem ini.

Pajak daerah

Di daerah-daerah, kehadiran QRIS ini juga terbukti memudahkan untuk membayar pajak daerah. Di Kabupaten Jepara, misalnya, pembayaran pajak daerah pun kini bisa dilakukan melalui QRIS.

Mengutip situs resmi Pemkab Jepara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Ronji mengatakan, fasilitas pembayaran melalui QRIS bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak daerah secara elektronik. Dalam pemanfaatan QRIS untuk pembayaran pajak daerah, BPKAD bekerja sama dengan Bank Jateng.

“Saluran pembayaran pajak daerah lewat QRIS tidak hanya memudahkan pelayanan kepada warga dan pelaku usaha. Pembayaran secara elektronik juga meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya, Kamis (30/09).

Bupati Jepara Dian Kristiandi menyambut baik peluncuran QRIS di wilayahnya. Menurutnya, fasilitas pembayaran yang mengikuti perkembangan teknologi keuangan akan semakin memudahkan masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya. Maka, ia pun meminta para camat untuk ikut menyosialisasikan cara pembayaran ini kepada masyarakat di masing-masing daerah.

“Yang tidak kalah penting, peningkatan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak. Ini harus terus diedukasi,” imbuhnya.

Dukungan digitalisasi

Sementara di Bali, implementasi QRIS masuk ke dalam peringkat delapan besar nasional dengan jumlah merchant sebanyak 342.603. Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengungkap, salah satu dukungan terhadap digitalisasi adalah dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah (TP2DD) Kabupaten Klungkung pada 16 Maret 2021 lalu. Selain itu, dengan dukungan BPD Bali, QRIS telah diimplementasikan di hampir seluruh ekosistem kawasan Nusa Penida mulai dari tiket penyeberangan, hotel, kuliner, puskesmas hingga pura. Selain itu, digitalisasi berbasis QRIS juga telah digunakan di 18 jenis pajak dan retribusi.

“QRIS yang merupakan kebijakan menstandardisasi QR code pembayaran di Indonesia, menjadi solusi bertransaksi aman dan sehat karena dilakukan hanya dengan handphone tanpa perlu adanya kontak fisik. Bahkan QRIS juga dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun tanpa tatap muka,” ungkap Trisno, dikutip dari bisnisbali.com, Senin (25/10).

Langkah membayar pajak daerah melalui QRIS pun cukup mudah. Untuk bayar PBB, misalnya, WP cukup menyiapkan NOP PBB yang belum terbayar dan masih aktif. Kemudian, masuk ke situs bank persepsi, ketikkan 18 digit angka Nomor NOP Pajak, kemudian muncul Barcode QRIS yang tertera di monitor. Setelah itu, pindai kode QRIS dan lakukan pembayaran melalui e-wallet, yang tersedia, kemudian tinggal klik bayar.

Jumlah merchant QRIS pun kian meningkat, baik dalam skala daerah maupun nasional. Hingga 15 Oktober 2021, sebesar 96 persen target merchant Bali 2021 atau 363.100 merchant telah tercapai. Bali masuk ke dalam delapan besar jumlah merchant QRIS setelah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Merchant QRIS di Bali mayoritas merupakan usaha mikro mencapai 53,6 persen; usaha kecil 30,1 persen; usaha menengah 11,3 persen; usaha besar 4,7 persen; dan lainnya 0,3 persen,” jelasnya.

Trisno menyebutkan bahwa merchant QRIS paling banyak di Denpasar, yaitu mencapai 44,4 persen atau 152.258 merchant; lalu Badung, 28 persen atau 95.029 merchant; Gianyar, 10 persen atau 32.903 merchant; Buleleng, 6 persen atau 19.516 merchant; Tabanan, 5 persen atau 17.326 merchant; Jembrana, 2 persen atau 6.625 merchant; Karangasem, 2 persen atau 8.003 merchant; Klungkung 2 persen atau 6.303 merchant; dan Bangli, 1 persen atau 4.640 merchant. Untuk itu BI terus mendorong Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), bank maupun nonbank, untuk memperbarui layanan dengan sistem digital.

Mengutip data BI, realisasi penggunaan metode pembayaran QRIS pada kuartal II 2021 telah mencapai 7,85 juta merchant. Angka itu meningkat dibandingkan kuartal I 2021 sebanyak 6,69 juta merchant. Saat aplikasi QRIS pertama kali diperkenalkan pada kuartal I 2020, pengguna metode QRIS hanya 3,08 juta merchantkemudian naik menjadi 6,69 juta merchant pada triwulan I 2021, lalu menjadi 7,85 juta merchant pada triwulan II 2021.

Lanjut baca

Populer