Connect with us

UMKM Corner

Akses Kredit untuk si UMi

Diterbitkan

pada

Foto : Istimewa

 

Melalui Holding UMi dan PIP, pembiayaan untuk pelaku usaha ultramikro semakin mudah dan tak menyusahkan.

 

Majalahpajak.net – BRI Research Institute mengungkapkan ada 45 juta pelaku usaha ultramikro (UMi) di Indonesia dan 30 juta di antaranya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Data itu menyebut, mereka belum bankable itu terpaksa meminjam dari kerabat, atau rentenir dengan bunga mencekik; sementara 18 juta sisanya sama sekali tak tersentuh akses pembiayaan. Selain masalah klasik tidak bisa memenuhi syarat administrasi dan ketentuan birokrasi yang masih ruwet, pelaku usaha ultramikro kesulitan mendapat pembiayaan dari perbankan karena tak bisa memberikan agunan.

Kondisi itu menyebabkan segmen UMi sulit bertumbuh dan naik kelas. Asal tahu saja, jumlah UMi di Indonesia mencapai 63,4 juta dari total 64,2 juta unit usaha di negeri ini pada 2018. UMi juga menyerap 107,4 juta atau 89,04 persen dari total tenaga kerja nasional. Kontribusi UMi terhadap produk domestik bruto (PDB) juga tertinggi kedua setelah Unit Usaha Besar (UB), dengan nilai mencapai Rp 5.303,1 triliun atau 37,77 persen dari total PDB atas dasar harga berlaku pada 2018.

Holding UMi

Sudah jelas, potensi UMKM khususnya segmen ultramikro masih perlu ditingkatkan melalui pembiayaan dan pendampingan, karena mereka belum menjadi target utama dari sebagian besar lembaga keuangan formal. Sebab itulah, pemerintah sejak 13 September 2021 telah membentuk Holding UMi untuk menutup jarak pelaku usaha dengan akses kredit, sekaligus penyaluran insentif dan bantuan.

Upaya itu dipasrahkan kepada tiga perusahaan pelat merah yakni PT Pegadaian (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Direktur Utama BRI Sunarso menyebut, hingga akhir 2021 BRI sudah melayani 8,1 juta UMi; Pegadaian sebanyak 5,9 juta UMi; dan PNM sudah melayani nasabah sebanyak 11,2 juta UMi. Sehingga total nasabah Holding Ultra Mikro telah mencapai 25,2 juta.

Baca Juga : Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Sementara jumlah kredit yang disalurkan melalui tiga entitas Holding Ultramikro kepada pelaku usaha mikro telah menembus angka Rp 202,12 triliun. Rinciannya, BRI menyalurkan Rp 113,41 triliun, Pegadaian Rp 55,42 triliun, dan PNM Rp 33,29 triliun.

Tahun ini, Holding UMi menargetkan ada 5 juta nasabah baru sementara dalam jangka panjang, ditargetkan 45 juta pelaku usaha UMi menjadi nasabah pada 2024. Untuk tetap on the track dan mencapai target, Holding UMi meluncurkan tim sinergi budaya kerja Brigade Madani pada awal Maret lalu. Sunarso memastikan, ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan perilaku kolektif Holding UMi bekerja secara efektif untuk mencapai sederet target yang ditetapkan.

Brigade Madani juga berperan untuk mengakselerasi pencapaian target bisnis dan inisiatif strategi, serta memperkuat ketangguhan UMKM. Selain pencapaian 5 juta nasabah baru, tim khusus ini ditargetkan mengimplementasikan 100 persen pencairan cashless di ekosistem PNM dan Pegadaian, membentuk 1.000 Co-location Senyum (Sentra Layanan Ultra Mikro), 500 ribu referral sukses dari Senyum Mobile, serta akuisisi 60 ribu ketua atau anggota Kelompok Mekaar menjadi agen BRILink.

Ketiga entitas ini juga terus mendorong nasabah existing naik kelas secara sistematis melalui dua cara: pendekatan edukasi dan aksesibilitas terhadap segala informasi tentang bisnis, pasar, dan permodalan.

PIP UMi

Pengoptimalan pembiayaan untuk pelaku usaha UMi juga dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. PIP berperan sebagai koordinator dana yang menyalurkan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Sejak diluncurkan pada 2017 sampai 2021, PIP sudah menyalurkan pembiayaan kepada 5,4 juta debitur senilai total Rp 18,08 triliun yang menjangkau 500 kota kabupaten dari 514 kota kabupaten yang ada di 34 provinsi. Namun untuk tahun 2021 saja, PIP telah mengucurkan Rp 7,03 triliun pembiayaan UMi kepada 1,9 juta debitur.

Baca Juga : Kolaborasi Dukung UMKM “Go Digital”

Sementara di tahun ini, PIP menargetkan 2,2 juta debitur baru menerima pembiayaan. Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah mengemukakan, pihaknya akan menambah 20 penyalur baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk komunitas untuk menjaring debitur baru. Saat ini PIP sudah menggandeng 50 lembaga penyalur.

“Untuk program kerja 2022, PIP ditargetkan untuk bisa menyalurkan kepada dua juta debitur baru atau target ini naik dari target 2021 sebanyak 1,8 juta. Target tersebut akan kami capai, antara lain melalui perluasan penyaluran melalui penyalur-penyalur baru serta perluasan wilayah penyaluran bagi penyalur eksisting,” kata Ririn.

Selain itu, PIP juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengoptimalkan pembiayaan program UMi dan mencapai target-target lain yang telah ditetapkan. Misalnya, program transformasi pelaku usaha informal ke formal, dengan menargetkan 5 juta UMKM bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

PIP juga menargetkan 30 juta pelaku usaha dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) pada 2024. Apalagi, sekitar 95 persen debitur program UMi adalah perempuan. Dengan digitalisasi, pengusaha perempuan bisa berdikari mendapatkan kesetaraan finansial, sebagaimana yang menjadi salah satu strategi nasional keuangan inklusif perempuan (SNKI Perempuan).

SNKI Perempuan bertujuan memastikan perempuan Indonesia punya pengetahuan, kapasitas, dan kesempatan untuk bisa berdaya secara ekonomi. Tujuan ini amat perlu inklusi keuangan digital sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

UMKM Corner

Plafon KUR Naik biar UMKM lebih Baik

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa
Anggaran KUR pada 2022 dinaikkan. Pemerintah berharap pelaku UMKM kian tangguh dan terus tumbuh.

 

Majalahpajak.net – Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), rasio kewirausahaan nasional saat ini baru mencapai 3,47 persen, terpaut jauh dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura (8,76 persen), juga Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4 persen. Pemerintah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-nya, menargetkan rasio kewirausahaan menjadi 4 persen di tahun 2024.

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 mencapai 61 persen dan menyerap 119,6 juta tenaga kerja atau 96,92 persen dari total tenaga kerja. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor ini mampu mencapai 65 persen terhadap PDB.

Untuk mencapai target-target itu, pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 373,17 triliun hingga akhir tahun 2022, naik dari plafon sebelumnya, Rp 285 triliun. Pemerintah juga menambah subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.

MenkopUKM Teten Masduki mengungkapkan, kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.

Baca Juga : Yang Kami Lakukan Adalah Menyelamatkan UMKM

“Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” ungkap Teten dalam keterangan resmi, Selasa (18/01).

Ia menambahkan, porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM, khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan, bisa terus meningkat. Ditargetkan, di tahun 2024, porsi kredit perbankan terhadap UMKM mencapai 30 persen.

“Sekarang baru 19,8 persen. Kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, UMKM bisa menyerap tidak?” tambahnya.

Pemerintah melalui KemenkopUKM akan fokus mendampingi UMKM yang menerima kredit agar mereka terjaga dari potensi kredit macet.

Mayoritas KUR disalurkan oleh tiga bank Himbara (92,37 persen), diikuti Bank Pembangunan Daerah (4,37 persen), perbankan swasta (3,1 persen), koperasi (0,05 persen) dan perusahaan pembiayaan lainnya (di bawah 0,05 persen). Himbara adalah himpunan bank milik negara—Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BTN.

Pemetaan

Untuk penyaluran KUR di atas, KemenkopUKM bekerja sama dengan, antara lain, Bank DKI. Adapun perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya serta Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid, pada Senin (7/02).

Tahun ini, Bank DKI akan menyalurkan KUR dengan plafon sebesar Rp 1 triliun.

“Kami apresiasi kerja keras manajemen Bank DKI yang sudah mengoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR,” ujar Eddy Satriya.

Baca Juga : Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Ia menekankan, subsidi KUR adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan. Kita harus utamakan profesionalisme,” Eddy berpesan.

Sementara itu, Babay Parid Wazdi mengungkapkan bahwa manajemen Bank DKI berkomitmen penuh untuk menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedomannya. Ia juga menegaskan bahwa Bank DKI telah melakukan assessment dan memetakan dengan cermat calon penerima KUR. Menurutnya, UMKM yang ada di PT Pasar Jaya—ada sekitar 108 ribu pedagang di sana—dan sekitarnya sangat potensial mendapat akses KUR ini.

Manajemen Bank DKI juga menyasar UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurut Babay Parid, terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas di DKI Jakarta yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.

“Dengan peta yang sudah jelas ini, insya Allah kredit kita aman, tidak seperti zaman dulu,” ujar Babay Parid.

Lanjut baca

UMKM Corner

Bangun Kans UMKM di Kancah Industri Halal

Diterbitkan

pada

Pemerintah mengawinkan berkah negara Muslim terbesar dengan pesatnya pertumbuhan UMKM. Di tahun 2024, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi syariah.

Indonesia dirahmati banyak berkah, termasuk potensi ekonomi yang beragam, yang antara lain berupa ekosistem ekonomi syariah yang meliputi industri halal, keuangan syariah, kewirausahaan syariah (usaha mikro kecil dan menengah/UMKM), dan sebagainya. Sebanyak 87 persen penduduk Indonesia atau 207 juta jiwa, adalah Muslim, sekaligus Muslim terbesar di dunia.

Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024.

“Ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dari waktu ke waktu,” kata Presiden dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta yang juga disiarkan secara virtual, Jumat, (10/12/2021).

“Kita mengembangkan sejumlah sektor, industri halal, keuangan syariah, hingga kewirausahaan syariah. Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” kata Joko Widodo.

Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2020–2021, Indonesia berada di peringkat ke-4 sektor halal food, naik delapan peringkat dibanding posisi sebelumnya. Di sektor halal pharmaceutical and cosmetics, Indonesia memperoleh peringkat ke-6 atau naik 19 peringkat dari sebelumnya. Sementara itu, di sektor modest fashion muslim, Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia.

Di sisi lain, potensi UMKM di Indonesia sangat besar, yakni mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB mencapai 61 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Namun, dari sisi investasi, UMKM baru memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen. Selain itu, baru 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor pun baru mencapai 14,37 persen dan hanya 6,3 persen UMKM saja yang terlibat aktif dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan, pengembangan industri halal harus mengawinkan sektor UMKM. Kini pemerintah tengah memacu pembangunan industri halal antara lain melalui percepatan proses sertifikasi halal dan mendorong perbankan untuk membantu UMKM dalam hal akses permodalan.

“Insya Allah nanti dengan BSI (PT Bank Syariah Indonesia Tbk/BSI) yang dari kecil (usaha) menjadi menengah, menjadi gede,” harap Joko Widodo.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi memastikan komitmen BSI untuk menopang industri halal nasional sekaligus memperkuat kinerja perseroan sebagai bagian dari industri halal sektor keuangan syariah. Realisasi pembiayaan BSI sepanjang Januari–September 2021 mencapai Rp 10,58 triliun atau tumbuh sekitar 7,29 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 9,86 triliun. Sektor mikro berhasil tumbuh sekitar 4,74 persen. Pembiayaan kepada UMKM mencapai 22,93 persen atau meningkat dari posisi Desember 2020 yang sekitar 22,40 persen.

BSI saat ini telah menjalin kerja sama dengan Kawasan Industri Halal (KIH) di Cikande (Banten) dan Sidoarjo (Jawa Timur).

“Potensi industri halal di Indonesia mencapai Rp 4.375 triliun. Dari jumlah tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak, yaitu senilai Rp 2.088 triliun disusul aset keuangan syariah senilai Rp 1.438 triliun. Kami ingin menjadi pelaku utama dalam mendorong dan menumbuhkan ekonomi syariah Indonesia sehingga potensi ekonomi syariah yang besar ini bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata,” jelas Hery.

Sehati

Selain itu, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). BLU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini memberikan pemihakan dengan menetapkan tarif Rp 0 alias gratis untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal. Program itu disebut Sehati atau sertifikasi halal gratis.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Sehati pemantik semangat baru untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun, kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan. Dengan sertifikasi halal, kami memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, namun juga meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal,” kata Yaqut.

Melalui sertifikasi halal gratis ini pemerintah berharap banyak UMKM yang dapat menembus pasar halal global.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki menambahkan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kemenag dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Tahun 2020, Kemenag menyediakan anggaran Rp 8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMKM.

“Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro kecil yang memiliki produk wajib bersertifikat halal. Data yang kami peroleh, ada 13,5 juta pelaku usaha mikro kecil masuk kategori terkena kewajiban bersertifikat halal. Mulai tahun 2021 ini target program Sertifikasi Halal Gratis akan ditingkatkan menjadi 15 ribu UMKM, dengan harapan pada tahun 2024 target jutaan UMKM telah bersertifikat halal,” jelas Mastuki.

Seluruh proses sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui aplikasi Sihalal. Melalui aplikasi ini, UMKM dapat dengan mudah mengajukan atau mendaftar, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal.

Sertifikat halal itu kini telah berbentuk e-sertificate dengan tanda tangan digital yang terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Layanan Sihalal juga telah terkoneksi dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS/RBA) yang digawangi oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW) dan dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal dan aplikasi lain dalam ekosistem halal.

Lanjut baca

UMKM Corner

UKM Dikuatkan, “Lender” Dinyamankan

Diterbitkan

pada

Adrian Gunadi Co-Founder and CEO Investree

Berkolaborasi dengan berbagai pihak, Investree menyalurkan modal untuk membangun ekosistem UKM yang lebih tangguh.

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) barangkali mirip semangkuk soto ayam. Semangkok soto ayam punya komposisi dan fungsi beraneka rupa, mulai dari sayur taoge dan kol yang mengandung multivitamin, daging ayam punya manfaat memberi protein, bihun sebagai karbohidrat, dan sebagainya. Kendati bahannya terbilang simpel dan mudah ditemui, memasak soto tetap memerlukan setidaknya pengetahuan untuk memilih bumbu yang tepat dan keahlian meraciknya.

UMKM juga mengandung multiperan bagi bangsa—penyumbang pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, akselerasi transformasi digitalisasi, hingga dikaitkan juga dengan inklusivitas pemberdayaan perempuan. Untuk mengoptimalkan semua peran itu, diperlukan pula kebijakan yang tepat dan dukungan semua pihak, baik pemerintah hingga swasta.

Investree, perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam asal Indonesia, bertekad mengambil peran untuk membantu UMKM melalui permodalan dan pemberdayaan.

Kepada Majalah Pajak, Co-Founder and CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, sejak didirikan tahun 2015, Investree telah berkomitmen memperkuat ekosistem dengan segmen khusus UKM. Ia mengatakan bahwa Investree merupakan startup berstatus centaur yang sudah berekspansi ke Filipina dan Thailand dengan penyaluran pinjaman mencapai sekitar Rp 8,23 triliun.

“Kebetulan segmen kami lebih ke perusahaan menengah, bukan mikro. Kami didominasi yang termasuk dalam kategori perusahaan yang dari segi persyaratan finansial terlalu besar untuk dilayani oleh microfinance, tapi juga terlalu kecil untuk dilayani oleh perbankan, kita sebut sebagai UKM. Makanya, di tahun ini target (penyaluran permodalan) sekitar Rp 4,5 triliun,” kata Andrian, Senin (16/11).

Ia mengklaim, saat ini Investree memiliki basis borrower terbesar di UKM dan mayoritas merupakan on-line seller, supplier usaha besar, atau ada di dalam ekosistem tertentu.

“Dari segi sektor, kami sendiri tidak pernah membatasi UKM dari industri mana saja yang dapat mengajukan pinjaman. Sekarang kebanyakan kami industri kreatif—production house. Sekarang sedang ramai UKM-UKM dari industri kesehatan, bidang pengadaan APD. Sektor pendidikan, fesyen, kuliner juga mengajukan pinjaman melalui Investree,” kata Andrian.

Bangun ekosistem

Ia menyebutkan, Investree masuk untuk memenuhi keperluan retail produktif, yaitu menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha retail melalui ekosistem rekanan, seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), Blibli, eFishery, Pengadaan.com, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Investree juga turut menjalin kerja sama dengan Mbiz, yakni perusahaan penyedia platform digital untuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik (e-marketplace) yang kebanyakan mempunyai proyek dengan pemerintah.

“Bersama Mbiz dalam kolaborasi eksklusif untuk memberikan akses pinjaman yang lebih mudah dan cepat bagi UKM vendor-vendor yang tergabung dalam ekosistem e-procurement Mbiz. Intinya, kami masih akan tetap berfokus pada pemberian modal kerja jangka pendek, terutama yang bentuknya business to business, serta melakukan kemitraan dengan berbagai partner strategis ke depannya. Kami menyalurkan pinjaman dengan menggunakan skema pembiayaan supply chain financing sebagai alat pengelolaan risiko,” kata Adrian.

Dalam produk invoice financing, Investree menjaga risiko dengan memastikan hanya pinjaman dengan payor (pembayar kewajiban) yang bonafide atau kredibel yang dilayani, seperti perusahaan terbuka, BUMN, atau instansi pemerintah. Dengan begitu, lender merasa nyaman menyalurkan dana melalui Investree.

“Dengan payor-payor yang dipilih sudah pasti perusahaan besar, otomatis hanya borrower dengan kemampuan dan kapasitas tertentu yang dapat mengajukan pinjaman melalui Investree atau dengan kata lain borrower bukanlah pebisnis yang masih pemula atau terlalu mikro. Dengan begitu, segmen borrower pasti mengembalikan pinjaman karena sumber pembayaran berasal dari payor yang jelas,” ungkap Andrian.

Begitu pula dalam produk on-line seller financing. Investree menyalurkan pembiayaan kepada penjual daring, tapi bekerja sama terlebih dahulu dengan e-commerce platform tempat mereka berjualan.

Selain itu, Investree menggandeng PT Eximku Teknologi Indonesia (Andalin) untuk menawarkan akses pembiayaan bea cukai dan pajak melalui produk unggulan buyer financing. Andalin merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kemampuan di bidang ekspor dan impor.

“Kerja sama ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya klien agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal sehingga manajemen arus kas perusahaan dapat dioptimalkan,” kata Andrian.

Ia memproyeksi, potensi dari pembiayaan bea cukai dan pajak mencapai Rp 86 miliar, terutama karena hingga saat ini belum banyak perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang pembiayaan rantai pasok.

UKM dan perempuan

Awal November 2021 lalu, Investree mendapat suntikan dana senilai 10 juta dollar AS atau setara Rp 142 miliar (dengan kurs Rp 14.200) dari responsAbility Investments, perusahaan manajer aset dari Swiss.

Menurut Andrian, suntikan dana itu akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan bagi UKM di tanah air. Lebih spesifik, Investree digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang dari kalangan ibu-ibu dalam ekosistem Gramindo.

“Memasuki tahun kelima ini, Investree memang mengonsentrasikan kerja sama dengan ekosistem rekanan yang mempunyai bidang usaha unik dan mampu membuka peluang lebih besar untuk menyentuh target khalayak yang meluas. Salah satunya, perempuan sebagai pemegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan keluarga,” kata Andrian.

Lanjut baca

Populer