Connect with us

Topic

Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

DJP mengakselerasi program layanan berbasis elektronik sekaligus menerapkan pemajakan industri digital.

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat realisasi program layanan perpajakan 3C atau Click, Call, Counter (3C) demi menghadapi era kenormalan baru atau tatanan baru. Padahal berdasarkan rencana strategis, program 3C baru sepenuhnya dapat terlaksana di tahun 2021 dan 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, 3C maksudnya Wajib Pajak (WP) dapat memanfaatkan layanan perpajakan dari website (Click), jika mengalami kendala WP menghubungi pusat panggilan yang digawangi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan atau KLIP DJP (Call). Apabila sangat membutuhkan layanan langsung, WP dapat mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak/KPP (Counter). Singkatnya, urusan perpajakan diharapkan rampung tanpa tatap muka dengan petugas pajak, sehingga menyambangi KPP adalah opsi terakhir.

Tidak tatap muka

“Ekonomi harus kembali berjalan normal, layanan harus menyesuaikan. Pandemi ini memberikan pembelajaran bagi perpajakan secara umum bahwa banyak interaksi bisa secara saluran elektronik. Tidak perlu tatap muka, bahkan dokumen dikirim melalui pos bisa dikurangi. Oleh, karena itu program 3C kita sedang akselerasi,” kata Hestu, melalui telepon, pada Jumat Malam (29/5).

Optimalisasi layanan pusat panggilan (call center) dilakukan dengan menambah tugas KLIP menjadi pengelola proses transaksional perpajakan, seperti permohonan perubahaan data WP Orang Pribadi, perubahan WP Badan, aktivasi WP Non-Efektif (NE), dan penetapan WP NE. Wewenang ini di terapkan secara bertahap di tahun 2020.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Sebelumnya, KLIP hanya memiliki kewenangan menerima pengaduan dan menyampaikan informasi perpajakan melalui Kring Pajak (1500200), twitter (@kring_pajak), live chat (pajak.go.id), dan surel (informasi@pajak.go.id). Informasi perpajakan ini berupa pengingat penyampaian SPT Tahunan dan kampanye pembayaran pajak sebelum jatuh tempo kepada WP penerima surat tagihan pajak. Sepanjang 2018 KLIP menerima 659.494 telepon masuk dan menindaklanjuti 152.025 data WP.

Selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), KPP Pratama menambah minimal 10 saluran telepon untuk melayani WP. KPP pun membuka kelas pajak secara daring. Materi kelas pajak meliputi bimbingan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sosialisasi insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, atau layanan perpajakan lainnya.

“Teman-teman KPP bergerak cepat menyesuaikan pola kerja. Mereka membuka bimbingan pengisian SPT Tahunan, sosialisasi aturan lewat kelas-kelas on-line. Wajib Pajak juga harus terbiasa dengan layanan tanpa tatap muka—biasanya AR mendampingi secara langsung di KPP, sekarang hanya on-line. Hasilnya penyampaian SPT Tahunan kemarin sudah 97 persen e-filing,” kata Hestu.

Sementara ini pelayanan tatap muka baru akan diberlakukan setelah 14 Juni 2020. Pelayanan pun tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No, SE-30/PJ/2020 yang dikeluarkan pada 27 Mei lalu.

“Kita sedang mempersiapkan. Pertama, pegawai sudah mulai masuk bertahap. Per 2 Juni sudah masuk 25 persen (pegawai), nanti tanggal 15 baru 50 persen, setelahnya kita menyesuaikan ketentuan apakah 100 persen. Kita sekarang sedang memformulasikan bagaimana interaksi pegawai dengan WP. Kalau semua sudah siap akan kami sosialisasikan,” kata Hestu.

Di samping itu, DJP tengah membangun sistem informasi perpajakan atau Core Tax System sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP). Pembaruan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid III dalam pengembangan sistem informasi teknologi yang andal dan pengolahan data perpajakan yang akurat.

Hestu mengatakan, melalui KMK-939/KMK.03/2019 tanggal 27 Desember 2019 Menteri Keuangan telah memilih PT Pricewaterhouse Coorpers Consulting Indonesia (PwC Indonesia) sebagai pelaksana lelang untuk system integrator. Rencananya proses lelang dapat rampung pada akhir 2020 dan memulai pengembangan sistem pada tahun berikutnya. Secara umum, sistem Core Tax nantinya akan memperkuat integrasi layanan mulai dari pendaftaran WP, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan.

Potensi sengketa transfer pricing dapat meningkat karena lebih dari separuh transaksi internasional merupakan transaksi antara mereka yang memiliki hubungan istimewa.

“Konteks Core Tax arahnya ke sana. Pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, diperkuat. Prosesnya masih berjalan sesuai rencana. Sambil menunggu pembaruan, sistem sekarang sudah berjalan baik,” jelas Hestu.

Baca Juga: DJP Mulai buka Layanan Tatap Muka, Sejumlah Prosedur Pun Diterapkan

 

Level playing field

Terkait aturan pemajakan, pemerintah sudah memberikan beragam insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU juga menyoal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen atas pembelian produk digital dari luar negeri yang dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Selanjutnya tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur di PMK Nomor 48/PMK.03/2020.

“Jadi, PPN itu sudah ada di omnibus law, kita sudah sampaikan ke DPR Maret 2020. Sesuai rencana baru akan dibahas tahun depan. Tapi situasi yang mendesak PMSE dimasukkan dalam UU (Nomor 2/2020) supaya memberikan level playing field bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku dalam negeri maupun luar negeri, antara usaha konvensional dan digital,” jelas Hestu.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital impor seperti streaming musik dan film, aplikasi, permainan on-line, dikenakan 10 persen dan dipungut langsung oleh PMSE yang telah ditunjuk DJP. Penunjukan PMSE akan berlaku 1 Juli 2020 dan PMSE mulai memungut PPN dari WP pada Agustus 2020.

“Misalnya, selama ini orang iklan di majalahpajak.net dipungut PPN oleh media tadi. Tapi kalau orang pasang iklan di yahoo.com misalnya, kan punya luar negeri, PPN-nya sebenarnya ada, tapi yang nyetor si pemasang iklan sendiri. Ini biasanya enggak efektif. Oleh karena itu, yang luar negeri ini sekarang kita tunjuk sebagai pemungut PPN, setor ke pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Kendati demikian, DJP belum memperkirakan potensi pajak dari pemberlakuan aturan teranyar itu. Sebab menurut Hestu, belum ada data yang valid terkait pengguna jasa layanan digital impor. Oleh karenanya DJP akan segera bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk saat ini kita belum bisa sampaikan seberapa besarnya. Fokus kita agar aturan PMSE berjalan dulu untuk menciptakan kesetaraan antarpelaku usaha. Harapannya tentu penerimaan dari PPN ini dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi,” tutup Hestu.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengungkapkan, PMK Nomor 48 telah disosialisasikan kepada 290 perwakilan usaha dari 11 yurisdiksi melalui webinar, pada Jumat Pagi (29/5). Yurisdiksi itu antara lain Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Jepang, Swedia, Hongkong, Singapura, dan Inggris.

“Respons mereka sangat positif dan akan melaksanakan kewajibannya, khususnya terkait kewajiban pungutan PPN, penyetoran, dan pelaporannya. Dalam public consultation tersebut yang ditanyakan oleh chambers terkait tata cara dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan,” ungkap John, pada Selasa Pagi (3/6).

Sejatinya aturan serupa sudah banyak diterapkan di negara- negara lain, seperti di Australia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. “Ini bukan sesuatu yang baru untuk mereka,” imbuhnya.

Saat ini forum-forum internasional tengah membahas soal proses bisnis perpajakan menghadapi kenormalan baru. Forum yang baru saja terlaksana adalah Forum Tax Administration dan Working Party II pada (2/5) dan Belt and Road Initiative Tax Administration and Mechanism pada (2/6).

“Pada prinsipnya semua yurisdiksi menerapkan peraturan yang hampir sama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk peraturan new normal sedang dilakukan diskusi, salah satunya terkait measures for employee protection,kata John.

Terkait dengan pertukaran data otomatis (Automatic Exchange of Information/AeoI) dari otoritas pajak luar negeri. DJP memberikan relaksasi penundaan laporan informasi keuangan selama dua bulan di era kenormalan baru. John juga memperkirakan kondisi pandemi bisa berpengaruh meningkatkan potensi penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.

“Potensi sengketa transfer pricing dapat meningkat karena lebih dari separuh transaksi internasional merupakan transaksi antara mereka yang memiliki hubungan istimewa dan hal-hal teknis lainnya misalnya pemilihan data pembanding atau comparable,jelasnya.

Namun, untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, Indonesia telah menerbitkan aturan mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau Matual Agreement Procedure (MAP) dan Kesepakatan Harga Transfer Advance Pricing Agreement (APA). Upaya ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dalam melaksanakan rencana aksi 14.

Baca Juga: Di ASEAN, Indonesia paling Siap Hadapi BEPS

John menjelaskan manfaat APA bagi DJP dan WP, yaitu memberikan kepastian hukum, mengeliminasi terjadinya pajak berganda, mencegah terjadinya sengketa transfer pricing.

“Tidak kalah penting APA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia karena komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa transfer pricing yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya tarik investasi,” tambahnya.

Topic

Ambil Berkah Ekosistem Konvensional

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. BCA Syariah

 

Masih rendahnya literasi perbankan syariah, BCA Syariah andalkan dua strategi untuk terus berkembang.

 

Majalahpajak.net – Ekonomi yang mulai pulih berdampak positif pada kinerja perbankan syariah di Indonesia, salah satunya, pada PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah). Bank ini menutup kinerja perusahaan di 2021 dengan pertumbuhan positif dari sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK).

Per Desember 2021, Aset BCA Syariah tumbuh 9,5 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 10,6 triliun dibandingkan Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 9,7 triliun. Peningkatan ini antara lain didukung oleh pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro dan deposito, yang mencapai Rp 7,7 triliun, meningkat 12,1 persen dibandingkan DPK di Desember 2020.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengungkapkan, BCA Syariah menerapkan beberapa strategi untuk mengembangkan perbankan syariah di tanah air. Di antaranya, menekan cost of fund dengan meningkatkan komposisi dana murah. Kalau cost of fund rendah, bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan lebih kompetitif ke sektor yang potensial. Dengan meningkatnya volume pembiayaan yang berkualitas maka bank jadi makin profitable.

Kedua, BCA Syariah berkembang dengan memperkuat ekosistem yang telah ada pada BCA konvensional. Menurut Yuli, sebagian orang memilih bank syariah lantaran faktor belief (keyakinan), tetapi sebagian besar orang berpikir secara rasional, yaitu memilih bank syariah berdasarkan manfaat dan keunggulan yang ditawarkan bank. “Di titik itulah perbankan syariah harus bersaing dengan bank syariah lain, bahkan dengan bank konvensional,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa (26/04).

Baca Juga: Menebar Berkah Pasar Modal Syariah

Untuk menarik minat masyarakat dalam menempatkan dananya, BCA Syariah terus berupaya meningkatkan fitur-fitur pada transaksi perbankan elektronik. Caranya dengan mengadopsi teknologi dan layanan yang saat ini ada di induk. “Agar transaksi antara nasabah BCA dengan nasabah BCA Syariah makin seamless,” tambah Yuli.

Porsi edukasi

Yuli menilai penting juga bagi industri perbankan syariah untuk memasifkan edukasi. Maklum, indeks literasi perbankan syariah secara nasional masih sekitar 9–11 persen. Artinya, dari setiap 100 orang, hanya 9 orang yang tahu tentang syariah. Padahal, perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan di antaranya selaras dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Maqashid syariah koheren dengan konsep ESG yang dirumuskan pemerintah.

“Jadi, harusnya buat bank syariah, menerapkan ESG bukanlah hal baru. Mengembangkan ekonomi dengan menjaga keseimbangan lingkungan, itu semua turunan dari maqashid syariah,” jelas Yuli.

“Di dalam sistem perbankan syariah, dilihat benar, ‘Kamu kebutuhannya apa? Oh, jual-beli, oke pakai murabahah. Oh, kamu sewa, oke pake ijaroh.’ Bisa pakai IMBT yang kemudian IMBT ini diterjemahkan oleh orang, ‘Oh, kalau pakai IMBT karena dia sistemnya itu sewa menyewa, maka bisa sebagai tax planning.’ Nah, itu salah satu keunggulan. Karena memang secara nature kebutuhan nasabah itu sebenarnya beda-beda,” ungkap Yuli.

Masyarakat beranggapan akad di perbankan syariah berbeda-beda sehingga terkesan rumit. Padahal, itu berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan transaksi berdasarkan prinsip Islam. Ini menandakan pentingnya edukasi terkait akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah. “Kita di perbankan syariah memang harus punya porsi besar untuk edukasi,” tutur Yuli.

Baca Juga: “Fastabiqul khairat” di Industri Halal

Pentingnya sinergi

Edukasi dan sosialisasi layanan syariah juga dikemas dalam berbagai kegiatan. BCA Syariah memanfaatkan ekosistem yang ada dengan menguatkan literasi kepada masyarakat melalui kegiatan sinergi dengan regulator dan event yang diselenggarakan oleh BCA sebagai induk usaha.

“Mungkin familiar dengan BCA Expoversary yang di situ KPR BCA bunganya 2,65 persen. BCA Syariah hadir menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan margin yang sama. Supaya orang lebih aware bahwa produk syariah sama menariknya. Ekosistem itu sangat penting. Nah, kita BCA Syariah ini beruntung karena selalu bisa bersinergi dengan BCA. Kalau bank syariah yang sendirian membangun ekosistem itu, luar biasa mahal,” jelasnya.

BCA Syariah mengapresiasi langkah pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang kini tengah melakukan kegiatan literasi dalam berbagai bidang. Apalagi, kini telah berdiri bank syariah yang besar, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

“BSI itu fungsinya sebagai lokomotif dan sebagai literasi juga. Coba enggak ada yang besar, orang enggak akan sadar tentang perbankan syariah,” kata Yuli.

Menurut Yuli, mula-mula orang akan sadar syariah, kemudian mencari alternatif di lingkungan perbankan syariah.

“Begitu sadar syariah, orang akan cari bank syariah dengan banyak keunggulan. Dengan dukungan ekosistem induk usaha BCA, kami berharap dapat men-drive orang untuk cari tahu BCA Syariah,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Tanam Inovasi di Lahan Subur

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Istimewa

 

Keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Pemerintah berjanji mendukung.

 

Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan mencatat total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember 2021 mencapai 143,7 miliar dollar AS atau setara Rp 2.061,52 triliun (kurs Rp 14.346 per dollar AS), tumbuh sebesar 13,82 persen.

“Pangsa pasar keuangan syariah domestik tahun lalu mencapai 10,6 persen. Pertumbuhan aset dan pangsa pasar keuangan syariah ini menunjukkan potensi yang sangat kuat di sektor keuangan berbasis syariah dan juga selaras dengan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kegiatan Global Islamic Invesment Forum (GIIF) di Jakarta, Jumat (25/03).

Sri Mulyani mengungkapkan fokus pemerintah saat ini untuk mempromosikan lebih banyak instrumen keuangan sosial seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) guna menciptakan potensi ekonomi yang cukup besar. Upaya ini akan terus dilakukan agar seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bisa diraih oleh Indonesia. Di sisi lain, makin meluasnya penerapan prinsip-prinsip ESG dalam keuangan syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sangat selaras.

“Kami percaya bahwa kesesuaian nilai dan prinsip Islam dengan prinsip ESG akan memberikan lahan subur bagi pengembangan investasi yang berbasis dan konsisten dengan ESG, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam,” terangnya.

Keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari 2,52 triliun dollar AS menjadi 2,88 triliun dollar AS. Di masa pandemi, keuangan syariah di Indonesia pada 2021 tumbuh positif sejalan dengan tren global yang meningkat. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (year-on-year) atau mencapai Rp 598,2 triliun.

Baca Juga: “Golden Time” Ekosistem Syariah

“Kisah sukses Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen terhadap lingkungan maupun keyakinan kami pada syariah, merupakan salah satu perkembangan terpenting yang akan terus kami kembangkan dan dukung,”paparnya.

Prinsip keadilan

Pemerintah melihat adanya potensi pengembangan yang sangat besar dalam sektor keuangan syariah karena menekankan prinsip atau nilai Islam seperti keadilan pada praktik keuangan syariah terutama melalui skema risk-sharing (berbagi risiko). Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, keuangan syariah merupakan cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan. Prinsip-prinsip tersebut akan terimplementasi ke dalam proses pengembangan keuangan syariah, terutama dalam mendesain skema berbagi risiko yang semakin baik.

Potensi keuangan syariah juga terlihat dari pasar modal syariah dengan jumlah investor yang terus meningkat secara signifikan. Pada Juli 2021, outstanding sukuk negara Indonesia tercatat sebesar Rp 1.076,01 triliun atau tumbuh sebesar 10,75 persen dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang.

Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sukuk (negara) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. Dalam periode 2013-2021, terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau blended finance, seperti CWLS dan Green Sukuk.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

Seiring perkembangan ekosistem financial technology, (tekfin), aset tekfin syariah di Indonesia pada Juni 2021 mencapai Rp 134 miliar atau sekitar 3 persen dari total aset Sukuk di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset tekfin relatif kecil, aset tekfin syariah telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir.

Global Islamic Fintech Report (2021) mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi tekfin syariah yang mencapai 2,9 miliar dollar AS selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar setelah Arab Saudi (17,9 miliar dollar AS), Iran (9,2 miliar dollar AS), Uni Emirat Arab (3,7 miliar dollar AS), dan Malaysia (3 miliar dollar AS).

Inovasi produk

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tentang urgensi keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, ia mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui Green Sukuk. Instrumen pendanaan ini mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan untuk memitigasi dan mengadaptasi risiko perubahan iklim.

Adapun Industri yang termasuk dalam kategori berkelanjutan meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air limbah, dan adaptasi perubahan iklim.

Lanjut baca

Topic

Awalilah dengan Inisiatif Global

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa dan Dok. KNEKS

Indonesia optimistis mampu meraih target sebagai pusat industri halal di 2024 sekaligus pionir inisiatif industri halal. Dari mana optimisme itu?

 

Majalahpajak.net – State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2022 yang dirilis oleh DinarStandard, di Dubai pada akhir Maret lalu menyebutkan, Indonesia mampu mempertahankan posisinya pada The Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.

Sementara, peringkat indikator Halal Food naik ke posisi dua tertinggi di dunia setelah Malaysia; yang salah satu faktornya disebabkan adanya peningkatan ekspor makanan halal ke negara-negara OKI sebanyak 16 persen. Melihat capaian ini, agaknya  Indonesia dapat percaya diri bahwa ia akan menjadi pusat halal dunia—tentu jika diiringi dengan optimalisasi pengembangan industri halal.

SGIER 2022 mengungkap kalau sebanyak 1,9 miliar Muslim dunia di tahun 2021 membelanjakan sekitar 2 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 29,33 kuadriliun di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, dan pariwisata. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,9 persen dari tahun 2020; dengan aset keuangan Islam diperkirakan tumbuh menjadi 3,6 triliun dollar AS di tahun 2021 atau naik 7,8 persen dari 3,4 triliun dollar AS pada 2020.

Hal itu menandakan ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi bagian inti ekonomi kebijakan pemulihan pandemi Covid-19.

Pusat produsen halal

Dengan peredaran nilai yang super besar itu, tidaklah berlebihan apabila Indonesia juga bisa mengambil porsi kue yang besar. Dus, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan, Indonesia perlu untuk turut serta, fastabiqul khairat—berlomba-lomba dalam kebaikan—melalui peningkatan kualitas dan produktivitas industri halal, agar produk nasional memiliki daya saing dan diminati tidak hanya oleh konsumen domestik, tetapi juga oleh masyarakat global.

Ia juga pernah menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia pada 2024 akan menjadi produsen halal terbesar dunia. Mengingat, Indonesia adalah negara dengan populasi penganut Islam terbesar di muka bumi—dari jumlah 270 juta penduduk, sekitar 85 persennya Muslim—yang bisa menjadi pasar terbesar untuk produk dan layanan halal.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

“Kita yakin, kenapa? Karena kita punya kekuatan dan peluang. Konsumen dalam negeri kita pasti sudah besar, tinggal bagaimana kita menjadi produsen halal sebagai global hub-nya,” ucap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini.

Ma’ruf Amin mengemukakan, kekuatan dan peluang yang dimaksud salah satunya adalah sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi, bahkan berjalan secara inklusif melalui pemberdayaan ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, faktor jumlah penduduk dan permintaan, serta gaya hidup halal yang semakin marak di Indonesia bahkan dunia, dipastikan membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan produk halal.

“Bagi umat Islam sendiri, mengonsumsi produk halal sejatinya bukan hanya soal keimanan, tetapi juga terkait dengan aspek kesehatan dan keamanan produk,” imbuhnya.

Terakhir, kekuatan sektor keuangan syariah harus dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor industri produk halal, khususnya dukungan aspek pembiayaan.

Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar tak menampik kalau populasi Indonesia yang besar itu masih berada di sisi konsumen. Katanya, kita pengimpor produk halal dari banyak negara setiap tahunnya, mencapai hampir 150 miliar dollar AS. Namun, mengamini Ma’ruf Amin ia masih menganggap target itu masih realistis dan secara optimis bisa tercapai.

“Kalau kita lihat datanya, ada suatu pergerakan yang nyata bahwa di bidang industri halal, khususnya di bidang halal food, Indonesia memperlihatkan suatu kemajuan yang eksponensial. Nomor 1-nya memang masih dipegang Malaysia, tapi Insya Allah akan kita kalahkan, karena kita besar sekali,” kata Afdhal kepada Majalah Pajak secara virtual, Senin (25/4).

Di sisi lain, potensi industri halal dalam negeri sudah sangat besar. Afdhal mengklaim, angka halal value chain di sektor pertanian, agrikultura, perikanan, makanan-minuman, termasuk pariwisata mencapai hampir 20 persen dari PDB. Namun, di luar itu terdapat banyak sekali produk halal yang tidak memerlukan sertifikasi halal, tetapi belum tercatat sebagai produk halal.

“Contoh, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya adalah produk halal karena terbuat dari nabati, prosesnya juga tidak ada kontaminasi dengan produk-produk yang nonhalal. Dan itu angkanya besar, jauh lebih besar daripada Malaysia punya ekspor atau pun negara lain,” urainya.

Karena itu, KNEKS telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lembaga Indonesia National Single Window, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat program kodifikasi data sertifikasi halal ke dalam data ekspor dan impor Indonesia.

“Alhamdulillah, kita berhasil menyinkronkan data sertifikasi halal dengan data di pelaporan ekspor barang (PEB) Ditjen Bea dan Cukai, dan lembaga Indonesia National Single Window,” ucapnya.

Dengan begitu, Indonesia akan segera bisa mendeteksi seberapa banyak pergerakan produk perdagangan halal Indonesia dalam dan luar negeri. Menurutnya, data statistik sangat penting untuk menunjang kebijakan-kebijakan berikutnya yang lebih valid.

Baca Juga: Lembaga Zakat, Kemenkeu, dan Kemensos harus Kolaborasi

“Kan, kita harus mampu melihat permintaan konsumen tidak hanya dari sisi jumlah, tapi preferensi konsumen perlu dipahami betul; supaya produk kita bisa kompetitif di pasar internasional. Ke depannya, ini menjadi suatu trigger inisiasi global untuk penguatan halal integrity—bagaimana integritas produk halal bisa dipercaya di perdagangan global,” jelasnya.

Afdhal memastikan, dengan kodifikasi data elektronik, pertukaran data sertifikasi halal bisa dilakukan secara digital secure dan akan meningkatkan integritas perdagangan produk halal dunia. Dengan demikian, ia berharap Indonesia bisa jadi pionir hal baru bagi kemajuan industri halal dunia.

“Ini inisiatifnya Indonesia. Jadi, kalau kita mau jadi pemimpin industri halal dunia, pusat produsen halal dunia, harus punya inisiatif global. Kita harus sampaikan kepada negara konsumen halal dunia, kalau Indonesia itu leader, we are not the follower—harus menginisiasi sesuatu hal yang baru, yang bisa membuat industri halal dunia bisa menjadi lebih baik.”

Lanjut baca

Populer