Connect with us

On Views

Akselerasi Kemandirian, Tiga Instansi Berkolaborasi

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten mengadakan Tax Gathering yang dihadiri 100 Wajib Pajak (WP) besar di area kerja Kanwil DJP Banten. Kepala Kanwil DJP Banten Sudjatmika mengatakan, ini merupakan acara tahunan untuk mempererat silaturahmi antara fiskus dan WP, sekaligus memberikan apresiasi pada Wajib Pajak yang berkontribusi besar di Kanwil DJP Banten.

Ia memaparkan program kolaborasi antara DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai salah satu strategi penting Kementerian Keuangan untuk mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional. Sejumlah program telah dirancang oleh tiga instansi ini mulai dari Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, dan Joint Investigasi. Sutjatmika mengatakan, program ini telah dirasakan dampak positifnya, terutama dari segi kepatuhan dan penerimaan pajak.

“DJBC mencontohkan, tadinya mau memberikan jalur hijau untuk WP. Sebelumnya, mereka mengundang KPP, ingin tahu profil pajaknya dan ternyata ada pajak yang belum dibayarkan. Akhirnya, ditangguhkan jalur hijaunya,” urai Sudjatmika kepada Majalah Pajak seusai acara, Kamis malam (14/11).

Ia mengungkapkan penerimaan Kanwil DJP Banten hingga 14 November baru mencapai 75 persen dari total target sebesar Rp 57,3 triliun. Realisasi penerimaan itu secara tahunan (year on year) masih tumbuh sekitar 8 persen, tapi jika dibandingkan dengan penerimaan nasional, pertumbuhannya baru mencapai 2 persen. Tak heran, karena target yang dibebankan kepada Kanwil DJP Banten naik 24 persen dibanding tahun lalu.

“Beberapa kendalanya adalah bisnis yang menurun seperti di sektor konstruksi dan real estate. KPP (Pratama) Kosambi selama tujuh tahun berturut-turut selalu 100 persen. Tahun ini karena ada real estate yang penjualannya menurun, untuk 100 persen juga berat,” imbuhnya.—Ruruh Handayani

Breaking News

Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah prestasi membanggakan diberikan oleh lembaga internasional kepada Indonesia.

Kementerian Keuangan RI mengumumkan, per tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country).

Kenaikan status itu diberikan berdasarkan assessment Bank Dunia terkini, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dari posisi sebelumnya 840 dollar AS. Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam empat kategori, yaitu Low Income (1.035 dollar AS), Lower Middle Income (1.036 -4,045 dollar AS), Upper Middle Income (4.046 – 12.535 dollar AS) dan High Income (>12.535 dollar AS).

Klasifikasi kategori ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia, namun juga dirujuk secara luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines. Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Kenaikan status Indonesia ini merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

Kemenkeu menilai, peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.

Kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045. Untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial, membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat sebagai kunci sukses menuju Indonesia Maju 2045.

Indonesia dan Bank Dunia juga terus meningkatkan kerja sama melalui kerangka kerja Country Partnership Strategy. Untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Bank Dunia memberikan dukungan pembiayaan kepada Indonesia sebesar 250 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,62 triliun (kurs Rp 14.500/ dollar AS) yang dikemas dalam program Indonesia Covid-19 Emergency Response. Pendanaan itu digunakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.

Lanjut baca

Breaking News

Lima Aspek yang Membuat Humormu Bermutu

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

“Humor itu dasarnya membicarakan realitas, maka harus dapat dipercaya atau diuji.”—Kang Maman.

Situasi belakangan sedang tidak menyenangkan bagi kita karena pandemi virus Covid-19. Sudah begitu, kegaduhan di telinga kita seperti tidak memudar karena tingkah pihak-pihak tertentu yang menggunakan humor dengan sembrono maupun yang gegabah dalam merespons humor. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3) sebagai lembaga yang serius dalam melakukan kajian terhadap humor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menggandeng Maman Suherman (penulis, duta literasi, dan advisor IHIK3), IHIK3 menghelat webinar keenamnya dengan tajuk “Bercanda Kumat Biar Tobat” pada Sabtu, (20/6/2020).

Acara yang dihelat  dari pukul 13.00 sampai 15.00 WIB ini dipandu oleh Yasser Fikry (komedian dan CCO IHIK3) bersama Ulwan Fakhri (peneliti IHIK3).

Pada acara itu, Maman Suherman mengatakan, humor adalah sesuatu yang sangat serius. Saking seriusnya, dalam membuatnya kita harus mempertimbangkan lima aspek berhumor dari sisi komunikasi yang ia rangkum menjadi 5R: Read, Research, Reliable, Reflecting, dan Right.

“Jangan berpikir memasarkan humor itu seperti memasarkan produk yang pakai konsep AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Kalian bisa mencari atau mendapatkan perhatian yang luas, tapi pikirkan juga apa dampaknya,” pesan pria yang akrab disapa Kang Maman itu.

Kang Maman menjelaskan lebih detail dari masing-masing 5R itu. R yang pertama, Read, mengharuskan kita untuk mampu membaca situasi dulu sebelum melempar humor. Lalu lakukanlah riset (Research), supaya humor yang kita sampaikan presisi, baik dari segi struktur kebahasaan, target yang dicatut, dan lain sebagainya. Jangan lewatkan juga aspek Reliable. Pasalnya, humor itu dasarnya membicarakan realitas, maka harus dapat dipercaya atau diuji.

Tangkapan layar para peserta webinar Bercanda Kumat Biar Tobat bersama Maman Suherman

Kemudian, penting juga untuk merefleksi (Reflecting) humor kita. Kita harus bisa melihat dan memastikan dari mana kita bisa mengambil sisi humor dari suatu peristiwa. Yang terakhir, Right, berhubungan dengan nurani. Pesan Kang Maman, humor itu baiknya berpihak dengan intensi untuk menegakkan kebenaran.

Dalam webinar yang diikuti beragam kalangan ini, dari pekarya visual, content creator, penulis, guru, akademisi, hingga karyawan perusahaan swasta dan ASN, Kang Maman juga menyampaikan di situasi yang cenderung represif saat ini, masyarakat kita membutuhkan suatu bentuk humor yang namanya metafora.

“Humor yang paling laris dan paling aman saat ini—dan seharusnya paling bagus—adalah metafora,” ujarnya.

Komik strip adalah medium yang paling cocok untuk bermetafor, lanjut Kang Maman. Hal ini sudah biasa dipraktikkan oleh kartunis era Orde Baru. Demi tetap bisa mengkritik di tengah beragam belenggu dan represi, para kartunis sering memunculkan metafora-metafora untuk menyamarkan target kritikannya.

“Apa yang dilakukan GM Sudarta di Kompas, Pramono di Suara Pembaruan, dan para komikus zaman dulu, tidak menular ke komikus sekarang – hari ini pada tiarap semua. Padahal, saya merindukan kemunculan komik strip.”

Menurutnya, para komikus era kini perlu lebih ‘spartan’ berkarya dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial yang digandrungi anak muda. Ia kemudian menyitir sindiran yang disampaikan kartunis sekaligus salah satu pendiri IHIK3, Darminto M. Sudarmo, bahwasannya kartunis dan karyanya perlu muncul untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang lebih luas, ketika ilmuwan-ilmuwan dan pemikir-pemikir hebat kita terlalu asyik berdebat tentang beragam isu termasuk Covid-19.

“Bayangkan kalau yang ngomongin isu-isu ini itu si Pailul atau tokoh-tokoh lain di komik strip, pasti jauh lebih asyik. Kita pasti akan suka ketika bisa diwakili oleh mereka,” tambah Kang Maman.

Sejalan dengan pemikiran Kang Maman, IHIK3 juga siap menggelorakan kembali semangat humor visual kritis di Tanah Air. Hal tersebut diwujudkan dengan merilis kumpulan kartun karya kartunis populer era 70-an, Johnny Hidayat Ar, pada Sabtu, 27 Juni 2020.

Johnny, lewat tokoh kartunnya bernama Si Jon, doyan sekali mengkritik kondisi masyarakat Indonesia di masa itu yang sejatinya masih relevan dengan masa sekarang. Si Jon, misalnya, sejak lama sudah menyindir keengganan masyarakat untuk tertib hingga permainan kotor yang lekat dengan para elite berkepentingan.

Webinar episode keenam IHIK3 maupun episode-episode sebelumnya juga tersedia di kanal YouTube serta podcast IHIK3 yang bisa didengarkan di aplikasi streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.

Lanjut baca

Breaking News

Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya (FEB UAJ) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan webinar (seminar daring) pajak nasional bertajuk “Pemanfaatan Insentif Pajak Jilid II dalam Mengantisipasi Tantangan Ekonomi di Masa Covid-19 untuk Korporasi dan UMKM”.

Dalam sambutannya, Dekan FEB UAJ Irenius Dwinanto Bimo menjelaskan acara ini merupakan bagian dari webinar series yang diselenggarakan program studi FEB UAJ. “Webinar ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih kami kepada bangsa dan negara dalam rangka menyambut ulang tahun Atma Jaya dan fakultas (FEB) ke-60,” ujarnya, Jumat (15/05).

Acara yang dipandu oleh Kepala Program Studi (KPS) Magister Akuntansi FEB UAJ Christina Yuliana itu menghadirkan Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir dan Ketua Komite Etik IKPI Pusat Lani Dharmasetya ini melibatkan 1.203 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan korporat, dosen, anggota IKPI, mahasiswa dan pelaku UMKM.

Lani dalam paparannya menjelaskan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan korporasi dan UMKM seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan pengembalian pendahuluan PPN. “Ini adalah salah satu wujud nyata kepekaan DJP terhadap WP dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya bagi korporasi dan UMKM,” ungkapnya.
Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir berharap webinar ini dapat membantu pemenuhan kewajiban WP korporasi dan UMKM di tengah pandemi.
“Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini semuanya menjadi jelas, sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” kata Soebakir.

Christina Yuliana menambahkan, peserta yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat digunakan untuk mendapatkan credit point untuk anggota IKPI atau karyawan perusahaan dan beasiswa bagi penyandang gelar BKP yang ingin melanjutkan ke program studi magister akuntansi dan PPak FEBUAJ.—Heru Yulianto

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 hari lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News6 hari lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News7 hari lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News1 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News1 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News2 minggu lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Populer