Connect with us

Breaking News

AKP2I Dorong Perempuan Jadi Pengusaha Tangguh dan Patuh Pajak    

Diterbitkan

pada

Majalahpajak.net, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh mendorong agar perempuan di Indonesia menjadi pengusaha yang tangguh, sehingga memiliki penghasilan tinggi dan menjadi Wajib Pajak (WP) patuh.

“Mudah-mudahan acara-acara ini mendorong perempuan menjadi pengusaha-pengusaha tangguh, uangnya banyak, dan membayar pajak yang besar. Dengan membayar pajak, maka negara akan menjadi maju dan makmur,” kata Suherman dalam webinar yang bertajuk Peran Perempuan yang Berprofesi dibidang Perpajakan Internasional sebagai Penghubung Masyarakat Dunia, Mendorong UMKM untuk Meningkatkan Devisa, yang diselenggarakan AKP2I, pada (15/12).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti memastikan, saat ini perempuan punya hak memutuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri. Walaupun, ketika WP perempuan menikah, penghasilan yang diperoleh akan digabung dengan suami sehingga memiliki satu NPWP.

“Peran perempuan dalam perekonomian atau PDB sangat signifikan, khususnya pada sektor-sektor informal, UMKM (usaha mikro kecil menengah). Sudah banyak perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tapi juga membantu perekonomian keluarga. Sehingga peranan wanita tidak bisa dianggap sebelah mata. Makanya, sistem perpajakan Indonesia mengakomodir isu kesetaraan gender. Apalagi, kalau kita lihat di Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), ketika NIK (nomor induk kependudukan) sudah menyatu dengan NPWP, tidak ada lagi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Karena siapapun yang memiliki NIK maka akan diberikan NPWP,” jelas perempuan yang hangat disapa Ewie ini.

Dalam skala global, Indonesia memimpin usulan dari beberapa negara untuk mengkaji penerapan peraturan global berbasis gender, seperti insentif perpajakan untuk wanita (gender wise tax policy), pada pertemuan Finance Central Bank Deputies (FCBD) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bali. Usulan itu disambut baik oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Diharapkan perempuan dapat terjun ke pasar ketenagakerjaan dengan mendapat berbagai fasilitas yang disediakan dari perpajakan. Sebenarnya di Indonesia sudah menerapkan itu. Dalam Undang-Undang HPP pemerintah memberi relaksasi pada perempuan yang memiliki peran besar dalam mengembangkan UMKM, dimana UMKM beromzet sampai dengan Rp 500 juta itu sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan,” kata Ewie.

Ketua International Fiscal Assoction (IFA) Cabang Indonesia Ichwan Sukardi menambahkan, UU HPP memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun

Untuk itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada pelaku usaha secara masif dan konprehensif. IFA sebagai lembaga internasional nonpemerintah, akan terus berkomitmen melakukan edukasi, khususnya perpajakan kepada masyarakat.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Ketika Pajak Bikin Rileks dan Terbahak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Menjalani profesi di bidang pajak tidaklah mudah. Selain selalu berkutat dengan angka, ada banyak sekali hal-hal yang membuat seorang profesional di bidang pajak untuk susah tertawa lepas, mulai dari aturan yang berubah-ubah, deadline yang tidak mengenal akhir pekan dan hari libur, hingga sengketa pajak. Melihat hal tersebut, Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3) dan DDTC News mengadakan support group daring bertajuk “Cerita & Humor Pajak” tahap pertama pada Sabtu (15/01).

Senior Partner DDTC sekaligus Co-founder IHIK3 Danny Septriadi mengungkapkan, ketika tertawa, tubuh kita merilis hormon oxytocin atau hormon kasih sayang, dan hormon ini dapat memperbaiki emosi seseorang, sehingga tidak terlalu berlarut-larut tenggelam dalam stres karena pekerjaan.

“Sudah menjadi stereotip, kalau orang yang berprofesi di bidang pajak isinya orang-orang serius semua. Kami berharap Anda semua yang hadir di sini bisa menjadi duta, supaya profesi yang serius ini jangan menjadi semakin serius,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam acara ini, pihaknya berhasil mengumpulkan belasan praktisi dan akademisi pajak dalam suatu ruang virtual Zoom untuk saling bertukar cerita dan tertawa bersama. Selain itu, acara ini juga diikuti para Wajib Pajak lintasprofesi, dari pengajar pajak, konsultan pajak, staf keuangan beragam instansi, sampai pensiunan karyawan.

“Nah, kesempatan ini bisa kita jadikan untuk belajar menjalankan profesi kita secara lebih ikhlas, lebih cair, bahkan bisa sambil bercanda,” tambahnya.

Salah satu staf dari suatu perusahaan swasta membagikan cerita yang cukup ironis tentang profesinya itu. Dikisahkan, ia rutin mengurus pajak selama bertahun-tahun sejak masih single, namun ketika ia menikah justru lupa membayar pajak sehingga perusahaan harus menanggung sanksi denda.

“Sebagai bentuk tanggung jawab, saya membayarkan denda itu menggunakan uang pribadi, lebih tepatnya menggunakan ‘uang amplop’ yang saya dapatkan dari pesta pernikahan saya,” tuturnya sambil tertawa.

Selain itu, seorang pengajar pajak di perguruan tinggi negeri juga tak mau ketinggalan untuk turut berbagi cerita. Menurutnya, profesinya yang ia jalankan mempunyai tantangan tersendiri, yaitu menjaga ketertarikan dan animo mahasiswa di kelas. Maka, ia menggunakan humor di tengah mengajar. Salah satunya adalah anekdot tentang sikap petugas pajak zaman dulu yang terlalu kaku dengan alasan serba “pokoknya”.

“Zaman sekarang, pendekatan petugas pajak sudah lebih humanis daripada dulu. Dulu, tiap berdebat sama petugas pajak, jawaban mereka selalu ‘Ya pokoknya segini’, ‘Ya pokoknya aturannya begitu’. Karena ini enggak benar, saya mencoba mengingatkan petugas pajak tadi, ‘Pak, jangan cuma pokoknya-pokoknya saja dong! Padahal selain pokoknya, kan ada (sanksi administrasi) bunganya juga!’,” kata pria berkacamata itu diikuti tawa peserta lainnya juga.

Sebelumnya, IHIK3 sudah enam kali membuat support group virtual serupa dengan audiens yang lebih heterogen. Dari survei yang  dilakukan terhadap 10 peserta support group yang berkenan terlibat, 70 persen di antara mereka mengklaim merasa lebih bahagia setelah bergabung dalam sesi tersebut.

Selanjutnya, acara serupa juga akan diadakan pada Sabtu, 12 Februari 2022. Rencananya, sesi ini khusus untuk para petugas pajak di seluruh Republik Indonesia. Bagi yang ingin sejenak mengendurkan syaraf kepenatan, ikuti humor virtual bersama IHIK3 dan para punggawa pajak. Siapa tahu bisa rileks, bahkan terbahak.

Lanjut baca

Breaking News

Bantu Sukseskan PPS, Halim Santoso & Associates Adakan Diskusi Virtual  

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah mulai dijalankan sejak awal tahun hingga enam bulan ke depan atau 30 Juni 2022. Setelah berlaku, ternyata banyak Wajib Pajak yang langsung memanfaatkan program ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 14 Januari 2021, sudah ada sebanyak 4.284 Wajib Pajak yang memanfaatkan program ini. Dengan total nilai harta bersih mencapai Rp 2.610,15 miliar.

Dalam semangat melancarkan berlangsungnya PPS, Halim Santoso & Associates mengadakan web seminar (webinar) kupas tuntas tata cara pelaksanaan PPS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021, untuk meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan PPS, pada Jumat (14/1).

Sehingga, pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, bisa ketahui dan diikuti oleh Wajib Pajak.

Halim Santoso berharap, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi hasil dari pelaksanaan webinar sosialisasi PPS kali ini. Pertama, Wajib Pajak mudah memahami PPS serta melaksanakannya. Kedua, Wajib Pajak dapat tidur nyenyak karena akan terhindar dari tindakan hukum pemeriksaan sebagaimana diatur undang-undang.

Ketiga, meningkatkan kepatuhan atas dasar kesukarelaan dalam membayar pajak. Melalui pungutan pajak atas dasar undang-undang tentu menjadi harapan bersama menuju Indonesia yang sejahtera.

Pada webinar yang dihadiri 300 peserta tersebut, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti membahas beragam kasus dan teknis pelaksanaan PPS secara gamblang dan lugas. Tak hanya itu, peserta webinar juga dibimbing agar dapat dengan mudah mengisi jenis formulir PPS yang telah disediakan.

Inge menyebut, PPS dilakukan secara daring melalui akun Wajib Pajak di situs resmi DJP yang dibuka selama 24 jam dan 7 hari seminggu, sehingga peserta PPS bisa melakukannya kapan saja dan tak perlu lagi ke kantor pajak. Hal ini memungkinkan karena DJP telah didukung oleh perkembangan kebijakan digitalisasi dan integrasi jaringan, demi semakin memudahkan Wajib Pajak menyampaikan laporan PPS atau pun kewajiban perpajakan lainnya.

Di acara yang didukung oleh Perkoppi, P3HPI, serta Majalah Pajak ini, Partner Halim Santoso & Associates Meco Sitrardja mengatakan, PPS tidak hanya dilihat dari perspektif keuntungan yang dibayar oleh Wajib Pajak, tapi perspektif nasional di mana Indonesia memiliki visi 2045 sebagai negara yang adil, makmur, dan maju.

“Kalau kita melihat, dampak Program Pengungkapan Sukarela di tahun 2022 selama enam bulan ke depan ini kita akan melihat perputaran arus kas yang sangat tinggi di negara kita, yang justru akan menstimulus pemulihan ekonomi di negara kita. Jadi, kita berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela ini bukanlah sesuatu yang only for the job, tapi untuk suatu tujuan pemulihan ekonomi di Indonesia,” urainya.

Ia pun mengajak peserta webinar yang didominasi oleh konsultan pajak ini untuk menyukseskan PPS, dengan menyosialisasikan dengan baik dan mengarahkan Wajib Pajak menjadi orang yang terbuka dan beriktikad baik. Karena, konsep PPS sejatinya berlandaskan asas iktikad baik Wajib Pajak untuk menjadi orang yang transparan dalam mengungkap harta mereka dan sesuai dengan peraturan.

“Sehingga, kita melihat ke depan mereka bisa membuat suatu usaha yang lebih baik, penghidupan yang lebih baik, dan negara memiliki tax base yang lebih luas untuk menyupport APBN di tahun-tahun selanjutnya,” tutupnya.

Lanjut baca

Breaking News

BSI Jadi Mitra Kemenkeu Layani Transaksi “3 in 1” untuk Lembaga Negara

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi mitra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai bank penyalur gaji (payroll) bagi lebih dari 160 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan prajurit TNI serta personel Polri di seluruh Indonesia. Besaran anggaran gaji ASN, TNI dan Polri yang disalurkan BSI per bulannya mencapai lebih dari Rp 600 miliar.

Untuk memberikan kemudahan layanan, bank BUMN yang belum genap berusia 1 tahun sejak kehadirannya pada 1 Februari 2021 ini menghadirkan tiga layanan transaksi sekaligus di lingkungan lembaga negara, yakni bank penyalur gaji, bank persepsi dan bank pengelola rekening khusus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus meningkatkan sinergi, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memacu layanan transaksi keuangan syariah di lingkungan lembaga negara dan berperan aktif mendukung pembangunan ekonomi.

“Kami siap memfasilitasi para ASN, prajurit TNI dan anggota Polri menikmati layanan syariah BSI. Dukungan juga kami hadirkan dalam memfasilitasi kementerian dan lembaga negara melalui layanan e-channel BSI untuk menerima pembayaran modul penerimaan negara dan pendapatan negara bukan pajak serta layanan pengelolaan SBSN sesuai syariah,” ujar Hery.

Melalui kerja sama dengan Kemenkeu ini, BSI semakin memantapkan langkah untuk terus berinovasi memberikan layanan prima kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas. Tahun ini, BSI bertekad merealisasikan target tambahan sebagai bank penyalur gaji bagi lebih dari 100 ribu ASN, prajurit TNI dan anggota Polri untuk beralih pembayaran gajinya melalui BSI.

Adapun sebagai bank persepsi pada penerimaan negara secara elektronik, BSI berkomitmen untuk memberi andil positif dalam melayani pembayaran penerimaan negara secara realtime, transparan dan efektif. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung Kemenkeu dalam proses administrasi dan implementasi modul penerimaan negara Gen.3 yang baru saja diresmikan.

Dengan adanya layanan ini, nasabah BSI dapat membayar pajak secara realtime melalui berbagai kanal pembayaran yaitu BSI Mobile, CMS, BSI Net dan Teller.

Selain memfasilitasi untuk pembayaran gaji dan penerimaan negara, BSI juga menjadi salah satu agen penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebagai mitra strategis Kemenkeu, BSI meningkatkan perannya dalam hal pengelolaan rekening khusus (reksus) SBSN, meliputi layanan cash management dan penyampaian laporan rekening khusus SBSN.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pengelolaan rekening khusus SBSN memenuhi unsur syariah dan memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN untuk membiayai proyek pemerintah secara optimal, efektif dan efisien,” ujar Hery.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan RI Noor Faisal Achmad menyampaikan dukungannya terhadap BSI yang memfasilitasi akselerasi proses pembayaran PNBP serta pengelolaan rekening khusus SBSN hingga layanan akses perbankan syariah di lingkungan pegawai Kemenkeu.

“Kemitraan dalam pelaksanaan APBN ini telah terjalin dengan baik sejak 2019 Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb melibatkan bank syariah untuk dapat menerima penerimaan negara. Capaian penerimaan negara yang diterima BSI sebelum merger menunjukkan peningkatan setiap tahun baik jumlah transaksi maupun nominal, meskipun masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Herry berharap BSI dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Bayar melalui penyempurnaan sistem dan perluasan kanal layanan pembayaran digital yang semakin mudah, praktis, cepat, dan aman sehingga wajib pajak dapat menyetor penerimaan negara kapan saja dan di mana pun. Kemudahan, kecepatan dan kenyamanan layanan ini akan mempercepat penerimaan negara dapat diterima di kas negara untuk membiayai APBN,” kata Hery.

Lanjut baca

Populer