Connect with us

Topic

Akhlak belum Dibahas Tuntas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Kongres diaspora kelima telah selesai pada tangan 10–13 Agustus lalu. Mengusung tema “Empowering Indonesia’s Human Capital”, Indonesia Diaspora Network Global (IDN-Global) ingin menyelaraskan visi mereka dengan fokus program pemerintah lima tahun ke depan. Seperti kita tahu, setelah pembangunan infrastruktur untuk mempermudah konektivitas, pemerintah sekarang fokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Deputy President IDN-Global Kartini Sarsilaningsih mengungkapkan, kongres kelima itu membahas dua poin penting. Pertama, membangun kesadaran mengenai diaspora dan potensinya dalam turut berperan membangun bangsa. Kedua, membuka jalan untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah—Kementeian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja—sektor swasta, masyarakat sipil; serta institusi pendidikan seperti Kemenristekdikti.

“Dalam pengelolaan SDM, baik diaspora maupun bukan harus ditangani secara serius dan profesional agar bonus demografi bisa direalisasikan sesuai dengan cita-cita bersama,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di Gedung Mayapada pada Selasa (03/09).

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan. Namun, Kartini melihat, pendidikan yang ada dari dulu sampai saat ini hanya berorientasi pengenalan  ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pembahasan tentang perilaku, akhlak, nilai-nilai, dan pendidikan karakter belum dibahas hingga tuntas. Padahal, mengubah karakter atau akhlak melalui pelatihan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

“IDN-Global melakukan sharing berupa workshop ke sekolah-sekolah, khususnya kepada kepala sekolah dan para pendidik di PAUD agar mendapatkan contoh bagaimana sistem pendidikan di Finlandia yang berbasis pada pendidikan pembentukan karakter dengan cara ceria dan konsisten,” tutur Kartini.

IDN-Global menyadari, untuk mengelola SDM diperlukan sinergi antar semua pihak yang berkepentingan. Mulai dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan SDM bangsa, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan keluarga dan pihak lainnya.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis,” ujar wanita yang menyelesaikan pendidikan masternya di Vrij Universiteit Brussel (VUB) Belgia ini.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis.”

Kejar paket untuk diaspora

Kartini menjelaskan, masih banyak diaspora yang belum berpendidikan setingkat SMA. Karenanya, Kartini berharap, pemerintah perlu memberikan fasilitas atau kebijakan agar diaspora yang masih tergolong rendah pendidikannya untuk memiliki akses terhadap paket A, B, dan C, sebelum taraf ke perguruan tinggi. Ia juga berapa sosialisasi dan informasi bagi para diaspora yang ingin menempuh pendidikan tinggi dari pihak pemerintah. Selain itu, dari pihak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) juga diharapkan bisa memberikan fasilitas pendidikan bagi para diaspora, agar mereka berkesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan selagi atau tinggal di luar negeri.

“Ke depan, IDN-Global berencana untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya agar program yang telah dijalankan selama ini, seperti public lecture di berbagai universitas bisa dilakukan dengan lebih baik lagi,” kata Kartini.

Untuk mendukung terlaksananya visi Indonesia 2045 yang mengedepankan sisi SDM, IDN-Global juga memberikan dukungan melalui beberapa kongres yang kerap dilakukan, dengan mengangkat topik-topik yang menjadi perhatian diaspora untuk membangun jejaring teman-teman di tanah air. Mulai dari Congress of Indonesian Diaspora (CID) yang IDN-Global juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pemberdayaan modal manusia Indonesia. Ada juga Congress of Indonesian Diaspora Youth (CIDY), di mana para diaspora muda dipertemukan dengan para pemuda Nusantara untuk saling bertukar gagasan dan berbagi pengetahuan.

Pada kongres Agustus, misalnya, IDN-Global minta delegasi-delegasi dari semua provinsi untuk bertemu dan membahas hal yang bertema visi Indonesia 2045. Selain fokus pada pemberdayaan Indonesia, Youth, IDN-Global juga akan merangkul organisasi diaspora pelajar untuk berperan aktif berkontribusi dalam pengembangan SDM tanah air.

“Kegiatan IDN-Global juga fokus pada sektor pariwisata dan tenaga kerja. Di sektor tenaga kerja, IDN-Global akan memfokuskan perhatian pada pekerja migran profesional Indonesia, dengan membentuk diskusi grup (FGD) untuk mengangkat sisi profesional para diaspora, hingga akhirnya akan melahirkan sebuah kelompok kerja.

Wanita yang tinggal di Qatar sejak 2003 ini berharap para diaspora bisa terus belajar dengan memperhatikan lingkungan, meningkatkan kualitas kerja, mempunyai target, dan mulai untuk sharing dan berkontribusi sekecil apa pun terhadap lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

“Tidak perlu muluk-muluk, mulailah dengan membangun komunitas yang positif, dan membangun kebanggaan berbangsa serta meyakini bahwa di setiap diaspora bisa menjadi agen perubahan kalau kita mau,” ungkapnya.

Kartini berharap pemerintah dapat melihat para diaspora sebagai warga negara yang punya nilai strategis dan bisa menjadi mata dan telinga Indonesia. Selain itu, kebijakan diaspora yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri dapat dilakukan secara konsisten dan dipercepat prosesnya.

Ke depan IDN-Global dapat dilibatkan dalam perumusan sebuah kebijakan tersebut. Selain itu, ia juga berharap, Kementerian Dalam Negeri bisa membuat seminar pemberdayaan atau kursus singkat tertentu kepada para diaspora yang berminat. Misalnya, pendidikan ekspor-impor dan perdagangan internasional.Heru Yulianto

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Menuju Sandi Sekali Pakai

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Islustrasi

Untuk mempermudah proses pelaporan pajak, DJP akan menerapkan “one-time password” (OTP) untuk menggantikan sistem Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) yang sudah diterapkan sebelumnya.

Menghadapi waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan, menghadapi musim penyampaian SPT Tahunan kali ini diharapkan tidak ada kendala yang berarti. Sebab, DJP sudah meningkatkan infrastruktur pendukung sejak tahun lalu.

”Kami kontrol terus bahkan sekarang monitoring kami day to day. Kemudian untuk aplikasi DJP on-line kan sudah gabung ke pajak.go.id, jadi aplikasi baru dan lebih ringan,” jelasnya saat ditemui Majalah Pajak pada Senin (24/02). Iwan juga menambahkan sudah melakukan evaluasi secara harian dan sudah membentuk Tim Monitoring yang melibatkan DJP dan vendor untuk pemeliharaan infrastruktur dan perangkat.

Terkait kabar tentang peladen yang sempat down tahun lalu, Iwan mengungkapkan, masalahnya bukan pada kapasitas yang kurang memadai, melainkan disebabkan dari bagian Gmail token (Google). Sebab, terlalu banyak e-mail yang masuk sehingga dianggap spam dan akhirnya diblokir oleh pihak Gmail (Google). Untuk itu, Iwan menyarankan agar Wajib Pajak melaporkan SPT lebih cepat dan jangan menunggu sampai akhir Maret agar sistem dapat berjalan secara optimal. “Karena sehebat apa pun kapasitas kita, kalau di-hit berbarengan akan down juga,” tambahnya.

“One-time password”

Untuk mengisi SPT pajak secara on-line melalui harus memiliki Electronic Filing Identitiy Number (EFIN) dan nomor identitas untuk pelaporan SPT on-line yang hanya bisa didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak harus melakukan aktivasi melalui laman djponline

 

dan mendapatkan e-mail konfirmasi yang berisikan kata sandi untuk bisa mengakses e-Filing. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai dan aktif menggunakan e-mail.

Melihat hal ini, DJP berencana akan mengalihkan sistem EFIN menjadi one-time password (OTP). OTP adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari enam digit rahasia yang dikirimkan melalui SMS. Kelebihan OTP, Wajib Pajak tidak harus datang ke KPP untuk meminta kode EFIN, dan kerahasiaan proses pembayaran pajak pun semakin terjamin. Hal ini dikarenakan OTP hanya akan diterima oleh pemilik nomor dan tidak diketahui orang lain, apalagi nomor OTP hanya bisa sekali pakai dan aktif dalam waktu yang singkat saja.

Bagi Ditjen Pajak, kehadiran OTP diharapkan bisa memenuhi kebutuhan basis data nomor telepon Wajib Pajak secara benar. Dengan begitu, DJP dapat lebih mudah melakukan autentifikasi, pengiriman berita-berita, dan sebagainya bisa langsung secara personal ke Wajib Pajak.

“Kalau lewat surat, kan, belum tentu sampai, kalau lewat nomor telepon, kan, pasti sampai ke Wajib Pajak. Jadi, lebih cepatlah komunikasinya,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan sosialisasi OTP, sampai saat ini sudah masuk tahap MoU dengan para operator. Namun, rencananya bulan Maret ini sudah ada satu operator yang sudah siap melaksanakan kerja sama. “Secara teknikal sudah siap satu operator. Sebetulnya semua operator sudah kami hubungi, yang lain masih menunggu. Nah, yang lain menunggu formal dulu baru di-develop. Pokoknya tinggal menunggu MoU-nya, Jadi, nanti langsung kami sosialisasikan,” jelasnya.

Iwan mengimbau agar masyarakat memberikan data valid khususnya nomor telepon secara benar, karena OTP ke depan bukan hanya digunakan untuk layanan e-Filing saja, tapi untuk semua jenis layanan perpajakan.

Selain OTP, untuk memangkas beban biaya SMS ke operator saat meminta kode OTP, tahun depan DJP juga berencana untuk meluncurkan soft token. Dengan aplikasi soft token ini, Wajib Pajak pengguna smartphone tidak akan dikenai biaya pulsa karena sudah terintegrasi dengan aplikasi.

“Jadi, Wajib Pajak kalau SMS, kan, sekarang bayar Rp 500. Ke depan, kalau mereka pakai smartphone, mereka sudah bisa menggunakan aplikasi soft token yang kami develope. Token-nya masuk ke aplikasi sehingga tidak perlu membayar pulsa,” jelas Iwan.

Perkuat peran ASP

Iwan menjelaskan, DJP akan semakin memperkuat peran Application Service Provider (ASP) untuk memaksimalkan pelaporan SPT melalui e-Filing. Ia berharap ke depan ASP dapat mengombinasikan ekosistem pajak dengan ekosistem lainnya, dengan cara mencoba menjadi lembaga persepsi lainnya. Wajib Pajak yang sudah lapor melalui ASP tersebut bisa sekaligus melakukan pembayaran melalui aplikasi ASP yang digunakan.

ASP ke depan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan konsultan pajak sehingga tidak hanya memberikan layanan elektronik terkait layanan perpajakan, tetapi juga bisa menggunakan mechine learning untuk memberikan edukasi dan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak agar menjadi lebih baik sehingga membantu tugas DJP. Untuk menjamin kualitas layanan kepada Wajib Pajak, DJP hanya tinggal melakukan kontrol dan standardisasi kualitas ASP.

“Yang kami lakukan hanyalah mengontrol bagaimana melakukan quality assurance bagaimana ASP itu secara teknologi, secara knowledge itu tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh DJP,” tegas Iwan.—Heru Yulianto

Continue Reading

Topic

Menerjemahkan Bahasa Undang-Undang

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Bahasa undang-undang yang tak mudah dimengerti masyarakat awam sehingga perlu diterjemahkan dan disosialisasikan melalui program dan kegiatan.

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi agenda penting pemerintah yang terus digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat berbagai program. Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti menyatakan, pihaknya sebagai mitra DJP dari lingkungan perguruan tinggi turut mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

Menurutnya, masih rendahnya tingkat kepatuhan selama ini bukan berarti kesadaran atas tanggung jawab kepada negara melalui pajak belum tumbuh sama sekali di masyarakat. Bahasa perundang-undangan dan regulasi lainnya yang rumit dan sulit dipahami kerap menjadi hambatan sehingga menimbulkan keengganan di banyak orang untuk mengurus pelaporan pajak.

“Terkadang masyarakat itu bukannya tidak mau lapor pajak, tapi informasi yang sampai masih abu-abu. Bahasa undang-undang tentu sulit diterjemahkan oleh masyarakat awam,” ungkap Santi—sapaan akrab Beny Susanti kepada Majalah Pajak di Kampus Gunadarma, Margonda, Depok, Jumat (14 /02).

Menjawab tantangan ini, ia bersama tax center yang dikelolanya, Santi mencoba mengimplementasikan dan menyederhanakan bahasa undang-undang maupun regulasi perpajakan melalui berbagai kegiatan dan program di lingkungan kampus, seperti seminar, pelatihan, dan Program Relawan Pajak.

“Sinergi tax center dan DJP sangat harmonis sehingga semua program DJP dapat berjalan baik. Tahun ini kami ada kegiatan pojok pajak juga relawan pajak peduli untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan,” ungkapnya.

Kesadaran pajak

Dalam pandangannya, selama ini masyarakat sesungguhnya haus dengan informasi tentang pajak. Namun, keterbatasan jumlah pegawai pajak membuat penyampaian sosialisasi program pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, DJP harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi, termasuk salah satunya dengan perguruan tinggi.

“Edukasi kesadaran pajak tidak bisa satu atau dua tahun. Jepang saja butuh 20 tahun menumbuhkan budaya antre. Apalagi yang sifatnya tanggung jawab pada negara seperti pajak,” ujar Santi.

Kepada para mahasiswa di lingkungan kampus terutama yang berperan sebagai relawan pajak, ia menanamkan nilai pentingnya kepatuhan pajak melalui pola pikir terbalik, yakni dari definisi umumnya bahwa pajak tidak ada imbalan langsung bagi warga negara yang telah melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya, menjadi sebaliknya. Menurutnya, sebelum lahir bahkan seseorang telah menerima manfaat pajak melalui orang tuanya yang memeriksakan kesehatan kandungan dan pengobatan secara gratis di fasilitas kesehatan. Kemudian berlanjut saat usia kanak-kanak, tiap anak bisa sekolah gratis yang semua ini tak lain adalah manfaat dari pajak itu sendiri, meski yang bersangkutan belum pernah berkontribusi apa pun bagi negara.

“Secara definisi memang pajak tidak ada imbalan apa pun, tapi yang kita rasakan justru sebaliknya. Kita belum memberikan apa pun, tapi pajak sudah memberikan fund yang begitu besar bagi setiap warga negara,” jelasnya.

Untuk mempermudah tugas para relawan pajak dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin lapor pajak, dosen Jurusan Akuntansi ini sengaja menyulap auditorium kampus Gunadarma layaknya kantor pelayanan pajak (KPP) mini.

“Jadi para relawan sebelum bertugas di KPP sesungguhnya, mereka sudah mendapat pengalaman tentang bagaimana melayani masyarakat yang mau lapor pajak,” urainya.

Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian, ia bersama kampusnya secara aktif mewujudkan ketiga aspek tersebut dalam kegiatan nyata di masyarakat.

Santi mengatakan, pihaknya membantu para pelaku usaha kecil yang selama ini belum mengerti tentang bagaimana cara lapor pajak. Di bidang penelitian, berbagai riset yang berkaitan dengan perpajakan telah dilakukan di kampusnya secara berkesinambungan. Sedangkan pengabdian ke masyarakat salah satunya diwujudkan melalui kegiatan relawan pajak. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Isu Geopolitik Kian Dominan

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Menghadapi tantangan ekonomi global tahun 2020, Indonesia perlu menempuh kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil.

Situasi geopolitik dunia pada tahun 2020 semakin menimbulkan ketidakpastian seiring pecahnya konflik terbuka antara negara adidaya Amerika Serikat dan seterunya di kawasan Timur Tengah, Iran. Peneliti lembaga kajian Indonesia for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengemukakan, tanpa adanya konflik AS dan Iran sebetulnya tantangan ekonomi tahun 2020 memang sudah berat sebagai dampak lanjutan dari perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok pada tahun lalu.

Dengan melihat berbagai indikator dan perkembangan global, Indef memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konflik AS dan Iran tidak hanya meningkatkan ketidakpastian global tetapi juga membuat isu geopolitik semakin mendominasi yang akhirnya akan berimbas pada perekonomian.

“Faktor geopolitik menjadi penyulut ketidakpastian pada tahun 2020 dan harga minyak akan ikut terdampak, mengingat Iran adalah pengekspor minyak terbesar ke-10 di dunia,” papar Eko kepada Majalah Pajak di Kantor Indef, Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Wakil Direktur Indef ini menjelaskan tentang prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang hanya sebesar 2,5 persen karena dibayangi oleh ancaman resesi. Berdasarkan kondisi ekonomi dunia yang menurun ini, menurut Eko, secara struktural harga minyak mestinya rendah seiring kemampuan ekonomi yang melemah. Namun, harga minyak bisa naik karena disulut oleh situasi geopolitik yang memanas akibat konflik AS dan Iran. Sebagai negara pengekspor minyak, Iran bisa menggalang dukungan dan melakukan bargaining dengan negara-negara mitranya lewat diplomasi minyak sehingga bisa memicu fluktuasi harga minyak dunia.

Ia mengingatkan dampak yang perlu dicermati jika harga minyak mentah naik, mengingat kebutuhan Indonesia terhadap minyak dalam sehari mencapai 1,6 juta barel. Sedangkan lifting minyak di dalam negeri hanya sekitar 770.000 barel sehingga separuhnya lagi harus impor. Ketika harga minyak naik, maka semua komponen terkait lainnya juga akan naik.

“Karena Indonesia importir minyak, kenaikan harga minyak dunia dapat mengakibatkan neraca perdagangan tidak stabil. Ini akan menyebabkan nilai tukar rupiah ikut goyang,” urainya.

Ia berpandangan, menjaga anggaran negara agar sehat dari gejolak harga minyak akan menjadi tantangan terberat dan menjadi poin penting karena faktor minyak tidak bisa dikendalikan. Indonesia tidak bisa mengintervensi langkah apa pun dalam konflik AS dan Iran, sehingga akan sangat bergantung pada dinamika ketegangan yang terjadi terhadap dua negara itu.

“Artinya, pemerintah harus lebih berjaga-jaga terhadap gejolak harga minyak, karena tidak ada intervensi politik yang bisa dilakukan di sana,” ujarnya.

Detoksifikasi dollar

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah, menurutnya harus ada stimulasi yang tidak hanya dari segi fiskal semisal mendorong pembangunan infrastruktur atau super deduction tax. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan juga menerapkan stimulus ekonomi melalui kebijakan moneter oleh bank sentral.

“Lakukan detoksifikasi terhadap dollar yang masuk ke Indonesia karena besarnya selisih suku bunga. Perlahan hot money ini harus dikurangi dengan menurunkan suku bunga. Langkah ini juga akan mendorong sektor riil,” ujarnya.

Menurutnya ada tiga sektor usaha yang menjadi pelampung atau penyelamat ekonomi Indonesia, yaitu industri manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Secara nasional, sekitar 30 persen penyumbang penerimaan pajak saat ini bersumber dari sektor industri. Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian saat ini sebesar 19 persen, tetapi pertumbuhannya terus melambat dari tahun ke tahun bahkan kini di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, akselerator perekonomian berada di sektor industri. Oleh karena itu, upaya menghentikan perlambatan sektor industri dan menjaganya supaya bisa tumbuh menjadi pekerjaan rumah yang penting.

Di sektor perdagangan yang meliputi skala besar hingga eceran, Eko mengingatkan agar perdagangan jangan sampai didominasi oleh barang-barang impor. Dominasi barang impor akan menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri menjadi rendah dan akhirnya tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain ketiga sektor ini, sektor lainnya yang kini digencarkan pemerintah adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun menurut Eko, pertumbuhan kedua sektor itu secara tahunan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

“Jadi kalau mau menggerakkan ekonomi, fokus saja ke sektor-sektor yang sudah mature. Pariwisata memang bagus dikembangkan, tapi belum cukup untuk memberi dampak bagi ekonomi nasional secara langsung,” imbuhnya.—Novita Hifni

Continue Reading

Breaking News

Breaking News7 hari ago

Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Meski baru mencoba menyampaikan pajak secara elektronik di tahun ini, Ana Christna Pinem tak menunggu akhir batas pelaporan agar tetap...

Breaking News1 minggu ago

GAAAC 2020 Tingkatkan Daya Saing Mahasiswa

Universitas Gunadarma, Margonda, Depok kembali menyelenggarakan Gunadarma All About Accounting Competition (GAAAC) pada 3–4 Maret 2020. Ajang kompetisi tingkat nasional...

Breaking News2 minggu ago

Fokus ke Empat Bidang Sosial

Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian sosial dan makin dekat dengan masyarakat. Upaya menjaga keberlanjutan...

Breaking News2 minggu ago

IKPI Buka Kursus Ahli Kepabeanan

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ruko Graha Mas Fatmawati guna meningkatkan kompetensi konsultan pajak...

Breaking News1 bulan ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 bulan ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 bulan ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 bulan ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 bulan ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 bulan ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Trending