Connect with us

Topic

Akhlak belum Dibahas Tuntas

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Kongres diaspora kelima telah selesai pada tangan 10–13 Agustus lalu. Mengusung tema “Empowering Indonesia’s Human Capital”, Indonesia Diaspora Network Global (IDN-Global) ingin menyelaraskan visi mereka dengan fokus program pemerintah lima tahun ke depan. Seperti kita tahu, setelah pembangunan infrastruktur untuk mempermudah konektivitas, pemerintah sekarang fokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Deputy President IDN-Global Kartini Sarsilaningsih mengungkapkan, kongres kelima itu membahas dua poin penting. Pertama, membangun kesadaran mengenai diaspora dan potensinya dalam turut berperan membangun bangsa. Kedua, membuka jalan untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah—Kementeian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja—sektor swasta, masyarakat sipil; serta institusi pendidikan seperti Kemenristekdikti.

“Dalam pengelolaan SDM, baik diaspora maupun bukan harus ditangani secara serius dan profesional agar bonus demografi bisa direalisasikan sesuai dengan cita-cita bersama,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di Gedung Mayapada pada Selasa (03/09).

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan. Namun, Kartini melihat, pendidikan yang ada dari dulu sampai saat ini hanya berorientasi pengenalan  ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan pembahasan tentang perilaku, akhlak, nilai-nilai, dan pendidikan karakter belum dibahas hingga tuntas. Padahal, mengubah karakter atau akhlak melalui pelatihan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus dimulai dari pola asuh, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan berorientasi pada pembentukan karakter.

“IDN-Global melakukan sharing berupa workshop ke sekolah-sekolah, khususnya kepada kepala sekolah dan para pendidik di PAUD agar mendapatkan contoh bagaimana sistem pendidikan di Finlandia yang berbasis pada pendidikan pembentukan karakter dengan cara ceria dan konsisten,” tutur Kartini.

IDN-Global menyadari, untuk mengelola SDM diperlukan sinergi antar semua pihak yang berkepentingan. Mulai dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pembangunan SDM bangsa, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, lingkungan keluarga dan pihak lainnya.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis,” ujar wanita yang menyelesaikan pendidikan masternya di Vrij Universiteit Brussel (VUB) Belgia ini.

“Pembangunan karakter juga penting karena di dalamnya terdapat pendidikan akhlak dan sifat kebangsaan yang perlu menjadi landasan pendidikan secara akademis.”

Kejar paket untuk diaspora

Kartini menjelaskan, masih banyak diaspora yang belum berpendidikan setingkat SMA. Karenanya, Kartini berharap, pemerintah perlu memberikan fasilitas atau kebijakan agar diaspora yang masih tergolong rendah pendidikannya untuk memiliki akses terhadap paket A, B, dan C, sebelum taraf ke perguruan tinggi. Ia juga berapa sosialisasi dan informasi bagi para diaspora yang ingin menempuh pendidikan tinggi dari pihak pemerintah. Selain itu, dari pihak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) juga diharapkan bisa memberikan fasilitas pendidikan bagi para diaspora, agar mereka berkesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan selagi atau tinggal di luar negeri.

“Ke depan, IDN-Global berencana untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya agar program yang telah dijalankan selama ini, seperti public lecture di berbagai universitas bisa dilakukan dengan lebih baik lagi,” kata Kartini.

Untuk mendukung terlaksananya visi Indonesia 2045 yang mengedepankan sisi SDM, IDN-Global juga memberikan dukungan melalui beberapa kongres yang kerap dilakukan, dengan mengangkat topik-topik yang menjadi perhatian diaspora untuk membangun jejaring teman-teman di tanah air. Mulai dari Congress of Indonesian Diaspora (CID) yang IDN-Global juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pemberdayaan modal manusia Indonesia. Ada juga Congress of Indonesian Diaspora Youth (CIDY), di mana para diaspora muda dipertemukan dengan para pemuda Nusantara untuk saling bertukar gagasan dan berbagi pengetahuan.

Pada kongres Agustus, misalnya, IDN-Global minta delegasi-delegasi dari semua provinsi untuk bertemu dan membahas hal yang bertema visi Indonesia 2045. Selain fokus pada pemberdayaan Indonesia, Youth, IDN-Global juga akan merangkul organisasi diaspora pelajar untuk berperan aktif berkontribusi dalam pengembangan SDM tanah air.

“Kegiatan IDN-Global juga fokus pada sektor pariwisata dan tenaga kerja. Di sektor tenaga kerja, IDN-Global akan memfokuskan perhatian pada pekerja migran profesional Indonesia, dengan membentuk diskusi grup (FGD) untuk mengangkat sisi profesional para diaspora, hingga akhirnya akan melahirkan sebuah kelompok kerja.

Wanita yang tinggal di Qatar sejak 2003 ini berharap para diaspora bisa terus belajar dengan memperhatikan lingkungan, meningkatkan kualitas kerja, mempunyai target, dan mulai untuk sharing dan berkontribusi sekecil apa pun terhadap lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

“Tidak perlu muluk-muluk, mulailah dengan membangun komunitas yang positif, dan membangun kebanggaan berbangsa serta meyakini bahwa di setiap diaspora bisa menjadi agen perubahan kalau kita mau,” ungkapnya.

Kartini berharap pemerintah dapat melihat para diaspora sebagai warga negara yang punya nilai strategis dan bisa menjadi mata dan telinga Indonesia. Selain itu, kebijakan diaspora yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri dapat dilakukan secara konsisten dan dipercepat prosesnya.

Ke depan IDN-Global dapat dilibatkan dalam perumusan sebuah kebijakan tersebut. Selain itu, ia juga berharap, Kementerian Dalam Negeri bisa membuat seminar pemberdayaan atau kursus singkat tertentu kepada para diaspora yang berminat. Misalnya, pendidikan ekspor-impor dan perdagangan internasional.Heru Yulianto

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Siap Bantu Sosialisasi di Daerah

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Kemendagri siap mendukung program DJP untuk menanamkan kesadaran pajak di masyarakat. Namun, sebelumnya DJP perlu transfer kompetensi materi perpajakan untuk SDM-nya.

Program kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dalam Inklusi Pajak diharapkan dapat memberikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

Kepala Bagian Perundang-undangan, Kepegawaian dan Kerjasama BPSDM Kemendagri Eko Dwikorachmat mengemukakan, pihaknya siap mendukung program DJP untuk menanamkan kesadaran pajak di masyarakat. Hal yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan penguatan kompetensi di bidang perpajakan bagi tenaga widyaiswara di lingkup lembaga yang dinaunginya.

“Kami ingin diberikan transfer of knowledge dari DJP melalui semacam kegiatan training of trainers tentang pajak agar widyaiswara kami bisa membantu sosialisasi sadar pajak di daerah,” kata Eko kepada Majalah Pajak di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Rabu (16/10).

Ia memaparkan, lembaganya juga memiliki banyak tenaga widyaiswara berlatar belakang ilmu keuangan dan akuntansi yang bisa dibekali dengan ilmu perpajakan melalui kegiatan pelatihan bersama DJP. Adapun pegawai DJP bisa memperoleh ilmu tentang pemerintahan dari jajaran pegawai di lingkungan BPSDM Kemendagri yang memang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan.

“Kerja sama yang dibangun antara kementerian teknis dan Kemendagri saling bersinergi, sehingga apa yang kami tidak punya bisa dibantu oleh kementerian teknis,” ujarnya.

Baca Juga : Tinggal Mengawal Bola Salju

Penguatan sinergi

Menurutnya, berbagai proses kerja sama dengan berbagai kementerian teknis akan sangat membantu jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lembaganya untuk memperoleh pengetahuan kompetensi teknis. Timbal-balik yang diperoleh kementerian teknis seperti Kementerian Keuangan melalui DJP yang mentransfer ilmu perpajakan ke jajaran ASN di BPSDM Kemendagri juga akan membantu tugas fasilitator DJP yang pasti memiliki keterbatasan untuk menjangkau daerah.

“Dengan membekali kami ilmu tentang pajak, berarti memperbanyak jumlah SDM yang mampu mengampu materi-materi untuk diajarkan ke lingkup ASN di Kemendagri dalam bentuk replika pengajaran yang sudah diberikan,” jelasnya.

Eko menambahkan, pihaknya juga perlu menginformasikan kepada kementerian teknis yang diajak kerja sama untuk memahami kompetensi pemerintahan. Dengan demikian kedua belah pihak saling menguji kompetensi. Menurutnya, kapasitas Kemendagri sebagai kementerian yang membina pemerintah daerah membuat banyak kementerian teknis berkepentingan untuk menjalin kerja sama. Dengan adanya otonomi daerah, perpanjangan tangan dari Kemendagri akan membuat suatu program lebih mudah untuk menjangkau daerah.

“Pola-pola itu yang disadari oleh masing-masing kementerian untuk bersinergi dengan Kemendagri. Penguatan sinergi jadi lebih terarah. Diharapkan nanti DJP bisa memikirkan program yang perlu dilakukan Kemendagri untuk membantu Inklusi Pajak di daerah. Jadi sama-sama berpartisipasi,” paparnya. —Novita Hifni

Continue Reading

Topic

Harus Rutin, Telaten, dan Konsisten

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Inklusi kesadaran pajak adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Perlu konsistensi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Generasi muda Indonesia merupakan calon pelaku ekonomi di masa depan yang akan punya andil besar untuk memajukan bangsa ini. Karenanya, mereka harus memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Salah satunya bisa diimplementasikan melalui kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Seperti kita tahu, pajak hingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar di negeri ini.

Menyadari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program inklusi kesadaran pajak sejak dua tahun lalu. Melalui program ini, DJP gencar membangun paradigma kesadaran membayar pajak bagi generasi muda Indonesia lewat jalur pendidikan formal. Anak-anak usia pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diberi edukasi kesadaran pajak melalui berbagai cara.

MUC Consulting, sebagai lembaga riset perpajakan sekaligus institusi konsultan pajak menyambut baik program DJP itu. Apalagi selama beberapa tahun mendatang, Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi.

“Kalau saya baca, program-programnya bagus sekali. Sudah cukup komprehensif. Sampai masalah kurikulum, pembelajaran dan lain-lain. Secara konsep ini bagus sekali karena ini, kan, untuk investasi masa depan buat DJP. Apalagi secara demografi, usia muda kita sekarang lebih banyak. Artinya potensi Wajib Pajak patuh di masa depan akan semakin banyak,” ujar Meydawati, praktisi perpajakan dari MUC Consulting saat ditemui Majalah Pajak di Gedung MUC Jalan TB Simatupang, Jakarta akhir Oktober lalu.

Meyda menilai, DJP sudah cukup berhasil membangun citra yang berbeda, yakni menjadi lembaga pemerintah yang terbuka terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial, seperti Twitter, Instagram dan YouTube menjadi sarana efektif dalam membagikan informasi kepada masyarakat.

“Materi dan cara penyampaian informasi DJP melalui media sosial itu cukup berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga informasinya tersampaikan dan bisa dipahami. Pemanfaatan media sosial kami pikir sebuah langkah yang cukup efektif dalam mendekatkan DJP dengan masyarakat sehingga mengurangi bias informasi di antara keduanya,” tutur Meyda.

Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial.

Siap berkolaborasi

Meyda mengatakan, MUC Consulting mendukung dan siap berkolaborasi untuk menyukseskan program itu jika memang dilibatkan oleh DJP. Sebab, terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, ke depan akan berdampak pula terhadap penerimaan pajak. Selain itu, DJP akan memiliki basis perpajakan yang lebih besar lagi. Sehingga, dalam mengejar target penerimaan pajak, tidak lagi mengandalkan Wajib Pajak besar atau Wajib Pajak Badan.

Menurut Meyda, selama ini MUC pun telah melakukan hal yang sama. Sebagai lembaga konsultasi perpajakan yang juga mengembangkan riset, sejak tahun 2005 lalu, MUC melakukan pelatihan perpajakan terhadap para mahasiswa di berbagai perguruan negeri maupun swasta.

“Kami punya Great Program, kegiatan seminar dan pelatihan perpajakan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Semarang, dan lain-lain, juga perguruan tinggi swasta, seperti Universitas Trisakti. Bisa dibilang itu bagian dari sosialisasi perpajakan. Kami mengadakan seminar pajak. Pembicaranya dari MUC. Ada juga lab pajak, kami menjadi pengajar di sana. Pada sisi pendidikan vokasi, kami dilibatkan dalam penyusunan kurikulum juga,” jelas Meyda.

MUC juga secara berkala memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang di kantor MUC selama dua sampai enam bulan. Melalui magang itu, mahasiswa mendapatkan pelatihan berkala melalui program Training Day, Coaching Program, dan diajarkan secara profesional tentang profesi konsultan pajak.

“Harapannya, transfer knowledge-nya mereka juga bisa dapat sehingga selesai magang mereka mendapatkan ilmu.”

Konsisten dan proaktif

Meyda menyadari, inklusi kesadaran pajak yang dilakukan oleh DJP adalah program jangka panjang untuk investasi masa depan. Sehingga butuh komitmen dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat agar program bisa berkesinambungan.

“DJP harus rutin, telaten, dan konsisten. Jadi, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Karena tujuannya memang untuk menciptakan Wajib Pajak patuh di waktu mendatang,” ujar Meyda.

Selain itu, mengingat sasaran program ini adalah generasi muda, Meyda menyarankan, metode yang dilakukan DJP pun harus menyesuaikan dengan gaya anak-anak muda agar materi mudah diterima dan tidak membosankan. Namun, Meyda optimistis, dengan banyaknya pegawai usia muda di DJP, program ini akan berjalan lancar.

“Sekarang DJP juga banyak pegawai yang muda-muda dan pintar. Saya yakin mereka bisa menjadi tax agent yang masuk dengan style-nya milenial. Meyda berharap, ke depan, DJP lebih proaktif dalam menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk konsultan pajak. “Kami sangat terbuka jika diajak kerja sama untuk menyukseskan program ini,” imbuhnya.

Continue Reading

Topic

Tinggal Mengawal Bola Salju

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

DJP terus berupaya menyukseskan Program Inklusi Kesadaran Pajak bagi masyarakat dengan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak dan menyusun materi edukasi yang diperlukan.

Tahun ini memasuki tahun keempat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Program Inklusi Kesadaran Pajak. Sesuai roadmap yang telah disusun, hingga 2030 mendatang, DJP masih akan fokus dengan program edukasi. Sejumlah infrastruktur pendukung terus dikembangkan dia antaranya pengembangan microsite, penyediaan bahan-bahan ajar materi kesadaran pajak di lingkungan kampus, dan penerbitan buku Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk perguruan tinggi. Kerja sama dengan berbagai pihak pun terus ditingkatkan, di antaranya dengan kementerian dan lembaga, organisasi, dan lingkungan akademisi.

Sejak 2016 lalu, sembari melakukan konsolidasi internal di seluruh unit vertikal DJP, sasaran program inklusi kesadaran pajak lebih kepada peserta didik, tenaga pendidik, orangtua peserta didik, dan masyarakat umum.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Aan Almaidah Anwar mengatakan, beberapa program telah berhasil dilakukan, sebagian masih dalam proses implementasi. Di lingkungan kampus, misalnya, saat ini materi MKWU sudah diterapkan oleh lebih dari 150 perguruan tinggi di Indonesia. DJP juga tengah menyiapkan rancangan materi pembelajaran semester untuk perguruan tinggi.

“Dulu kita dibantu Kemenristekdikti. Akhirnya sudah menjadi bola salju. Jadi mereka, bikin media-media pembelajaran,” kata Aan di kantor Pusat DJP akhir Oktober lalu.

Aan menegaskan, tahun ini, DJP akan melanjutkan program-program sebelumnya. DJP akan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di kementerian/lembaga, terutama dalam penyusunan kebijakan untuk mendukung terlaksananya program inklusi kesadaran pajak. Itu pilar pertama.

Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi

“Kami akan memperluas kerja sama dengan kementerian lembaga terkait dengan inklusi dan edukasi ini. Setelah itu kami akan melihat di program manakah yang ada korelasi dan bisa sinergi. Misalnya kerja sama dengan Kementerian Koordinator dan Perekonomian tentang UMKM. Nah, kita mengedukasi pada UMKM ketika kementerian membuat kegiatan,” jelas Aan.

Menurut Aan, kerja sama dengan institusi pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menyosialisasikan program-program DJP hingga ke unit-unit vertikal institusi mereka. Tahun lalu, misalnya, DJP melalui Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan kerja sama ini harapannya, Kemendagri bisa membuat kebijakan agar seluruh Aparatur Sipil Negara bisa lebih sadar terhadap kewajiban perpajakan.

“Di Kemendagri kami ada PKS (Perjanjian Kerja Sama), jadi tiap SDM atau pegawai Kemendagri diharapkan taat SPT, pelaporan, dan lain-lain. Nanti melibatkan DJP dalam hal edukasinya,” kata Aan.

DJP juga tahun ini juga sedang menjajaki PKS dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Wantannas. Melalui lembaga yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional ini, Aan berharap materi inklusi kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui program-program yang disusun bersama.

Pilar kedua, menyediakan materi edukasi, yakni penyusunan materi literasi kesadaran pajak dengan berbagai platform media dan berbagai format, baik dalam bentuk tulisan, infografik, maupun video. Untuk mewujudkan itu, DJP juga telah membentuk komunitas kreatif sebagai influencer yang diampu oleh pegawai-pegawai DJP.

“Kami juga punya kumpulan komunitas. Salah satunya Komunitas Tax Creative (Taxtive). Mereka anak-anak muda di belakang layar yang kami minta untuk membuat video infografik terkait konten edukasi, itu seluruh Indonesia. Kalau kami ada konten edukasi, kami minta mereka untuk menuangkannya dalam salindia atau leaflat. Jika kami sering sekali ada workshop atau butuh materi, minta ke mereka,” jelas Aan.

Selain beberapa upaya itu, DJP juga akan menyediakan materi edukasi melalui kanal on-line. Kanal edukasi ini dibantu oleh media massa dan tax center. Salah satunya Tax Center Universitas Gunadarma.

Terakhir, pilar ketiga adalah melanjutkan edukasi peserta didik dan lingkungan pendidikan. Pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam program inklusi kesadaran pajak, pelaksanaan pembelajaran pajak. Tahun ini materi Bimtek sudah diberikan kepada dosen-dosen. Ke depan DJP akan menyasar para guru pendidikan dasar dan menengah karena tahun ini baru selesai membuat modul materinya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News4 minggu ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News2 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News2 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending