Akan Lari Pajak Dikejar | Majalah Pajak
Terhubung dengan kami

Global Tax

Akan Lari Pajak Dikejar

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Otoritas pajak, atau yang bertugas mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, selalu berhadapan dengan pihak yang berstrategi untuk menyetor pajak sekecil-kecilnya. Inilah riwayat pergulatan keduanya di tengah arus teknologi digital.

Sejenak mari lupakan imajinasi kita tentang kesadaran pajak, lalu menengok pada kenyataan yang kadang mengecutkan hati di luar sana. Dalam gambaran ideal kita, tiap orang yang sudah sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai ongkos peradaban manusia—ongkos hidup bersama dalam kesejahteraan dan keamanan—akan otomatis bayar pajak begitu saja. Dan dalam sistem self-assessment yang pemerintah kita jalankan sejak 1984—tiap subjek pajak akan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka dengan sebaik-baiknya karena undang-undang mengharuskan demikian. Sebuah impian yang indah.

Dalam kenyataan, seperti diakui oleh hampir semua insan perpajakan yang pernah kami wawancara untuk majalah ini: tidak ada orang yang senang bayar pajak. Kadang-kadang kalimat yang kami dengar lebih lengkap: Tidak ada orang yang senang bayar pajak—kecuali orang gila.

Alhasil, di dunia yang dari sisi teknologi informasi telah nyaris nirsekat, dan ketika setiap transaksi bisnis antarnegara sudah bisa dilakukan secara on-line dan real time, dan orang yang disebut di atas tak melulu berarti individu yang berdiam di satu negeri, tapi juga merujuk ke perusahaan multinasional, kita akan terus menyaksikan dunia yang diwarnai pergulatan antara dua kepentingan. Pihak yang satu ingin pajak dibayar sesedikit mungkin, bila perlu tidak usah bayar—syukur-syukur melalui cara dan siasat cerdik yang bikin otoritas pajak melongo, sementara pihak satunya lagi dirundung target APBN di negaranya dengan memberdayakan aparat dan peraturan yang kerap tertinggal laju zaman.

Pada umumnya tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.

Tax management”

Katakanlah satu pihak itu mewakili kepentingan perusahaan multinasional atau MNE (multinational enterprises). MNE adalah perusahaan yang melakukan kegiatan tidak saja di satu negara, tapi di beberapa negara. Mereka berkantor pusat di satu negara, tapi berkantor cabang atau beranak perusahaan di banyak negara—dan tak tertutup kemungkinan, punya anak perusahaan juga di negara-negara tax haven untuk mengunci laba serapat-rapatnya.

Perusahaan ini menaruh kepedulian besar pada bagaimana supaya pajak bisa mereka bayar sekecil-keclinya—ups, baiklah, tidak langsung ke sana. Concern utama mereka adalah earning per share atau laba bersih per saham.

Earning per share atau EPS adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Ia merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai profitabilitas (kemampuan mendatangkan untung) suatu perusahaan. Ia menggambarkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk pemegang sahamnya. Dan investor, tentu saja, akan menanamkan uang pada perusahaan yang ber-EPS bagus dan terus meningkat. Itulah kenapa perusahaan multinasional menaruh perhatian khusus pada EPS—dan secara tidak langsung, pada pajak. Kenapa begitu?

Karena, EPS dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dan dividen yang dibagikan dengan jumlah saham yang beredar. Makin besar pajak yang dibayar, kian kecillah laba setelah pajak. Makin sedikit laba setelah pajak, kian turun pula animo pasar. Itulah kenapa, pada umumnya MNE akan melakukan satu transaksi atau membentuk satu struktur organisasi MNE di seluruh dunia, agar transaksi yang mereka lakukan dapat meminimalkan pajak yang harus mereka bayar, atau dengan kata lain meminimalkan effective tax rate bagi mereka.

Bagaimana cara upaya peminimalan effective tax rate ini ditempuh?

“Biasanya mereka melakukan satu transaksi antarperusahaan dalam satu grup yang tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan aset, memaksimalkan sales tapi juga sekaligus menurunkan biaya yang harus mereka bayar—dan juga meminimalkan pajak yang harus mereka bayar,” ujar pengamat perpajakan Otto Sumaryoto kepada Majalah Pajak, Senin (9/7).

Menurut Otto, upaya-upaya itulah yang mereka sebut sebagai tax management. “Tapi pada umumnya,“ lanjutnya, “tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.”

Siasat alih laba

Yurisdiksi pajak di dunia telah lama menyadari adanya kesenjangan dan celah (gaps and loopholes) yang bersemayam di dalam aturan dan sistem perpajakan yang membuka peluang terjadinya double non-taxation alias tax avoidance alias di sana-sini tidak kena pajak.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang telah bersama-sama meluncurkan BEPS Actions, yang pada dasarnya adalah upaya mereka untuk memerangi tax management yang cenderung kepada tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh MNE.

Sederhananya, BEPS atau base erosion and profit shifting adalah strategi pajak yang digunakan oleh MNE untuk mengalihkan keuntungan mereka dari lokasi bertarif pajak tinggi ke lokasi yang bertarif pajak rendah atau bahkan bertarif nol (lokasi ini disebut juga tax haven). Ujung-ujungnya, praktik ini akan  menggerus basis pajak di yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak tinggi.

Bagaimana cara MNE memunculkan untung di tax haven? Setidaknya ada dua teknik yang paling sering dipakai. Teknik pertama, dengan membuat skenario utang di dalam grup perusahaan. Timbun utang di cabang perusahaan yang berlokasi di negara yang bertarif pajak tinggi. Dengan begitu, turunlah laba yang akan dipajaki di sana, dan sebagai gantinya, munculkan laba perusahaan itu di cabang yang berlokasi di negara bertarif rendah. Kelemahannya, cara ini terlalu gampang terendus otoritas pajak.

Cara kedua, sekaligus yang paling dominan saat ini adalah manipulasi transfer pricing. Dengan cara ini, perusahaan menentukan harga produk atau jasa yang harus dibayar oleh perusahaan yang masih dalam satu grup—di sini kita menyebutnya sebagai pihak yang punya hubungan istimewa. Jadi, pada dasarnya mereka membeli produk atau jasa mereka sendiri. Misalnya, di dalam satu perusahaan, cabang di Bermuda (tax haven) menjual layanan dengan harga tinggi kepada cabang di Perancis. Dengan begitu, laba akan nongol di Bermuda, dan rugi mejeng di Perancis.

Teorinya, sih, transaksi antarpihak yang punya hubungan istimewa ini harus patuh pada arm’s-length principle—yaitu harus tetap merujuk pada harga pasar atau harga pembanding. Masalahnya, dengan miliaran transaksi setiap tahun, petugas pajak akan kewalahan mengecek transaksi ini. Soal lainnya, harga rujukannya memang tidak ada! Bayangkan, pada waktu Google baru muncul, misalnya, ke mana gerangan rujukan harga mesti dicari saat perusahaan ini menjual teknologinya pada anak cabangnya yang ada di Bermuda?

Maka jangan heran, jika dalam rentang 1995–2010 saja, telah triliunan dollar AS melayang dari negara OECD dan negara berkembang ke tax haven, “berkat” pelbagai skema penghindaran pajak.

Otoritas pajak negara kita pun terbilang aktif menghadapi isu ini. Pada 13 Juni lalu, misalnya, Indonesia, diwakili Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, dan Amerika Serikat, diwakili Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service, Theodore Setzer menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR). Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bertukar laporan per negara secara periodik sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan.

Krusial

Sementara itu, di luar pelbagai skema BEPS yang tengah diperangi itu, dari sisi aturan perpajakan, perkembangan teknologi digital harus diakui telah memunculkan tantangan—kalau tak mau disebut keruwetan—tersendiri. Dan tantangan itu sebetulnya tak hanya menerpa otoritas pajak tapi juga  pambayar pajak.

“Saya melihat minimal ada dua isu terkait hal ini. Pertama dari sisi PPN, kedua dari sisi PPh,” ujar Otto. “Untuk PPN, isu yang mengemuka bukan mengenai konsep pengenaan PPN-nya, tapi lebih cenderung ke isu administrasi.”

Menurut Otto, kini yurisdiksi pajak di dunia dihadapkan pada masalah transaksi melalui teknologi informasi atau melalui koneksi internet, yaitu ketika transaksi tidak lagi dilakukan secara fisik dan pembayaran tidak lagi dilakukan dengan cara cash basis melainkan melalui transfer dan cara lain. Seorang penjual barang atau pemberi jasa atau penjual barang tidak berwujud, misalnya perangkat lunak, yang ada di Indonesia dapat menjual barangnya ke seluruh dunia.

“Kalau barang dikirim secara fisik, PPN tidak ada masalah karena dia harus melewati batas yang nanti akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Tapi untuk barang yang tidak berwujud yang dikirimkan melalui internet, tidak mudah melacaknya.”

Pelacakan kian sulit karena praktik ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar dan berbadan usaha tetap semacam Amazon, eBay, atau Bukalapak, tapi juga oleh orang pribadi dan usaha kecil atau UMKM. “Itu menjadi masalah krusial yang harus diantisipasi oleh yurisdiksi pajak di beberapa negara, termasuk indonesia.”

Sementara PPh (Pajak Penghasilan) memang bukan tanpa bertemu masalah administratif, tapi menurut Otto, masalah yang lebih utama pada PPh adalah konsep pemajakannya. Konsep PPh berbenturan dengan transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet.

“Konsep pajak internasional yang sudah ada sekarang belum—kalau tidak mau dikatakan tidak—dapat mengantisipasi masalah perubahan teknologi dalam hal melaksanakan transaksi,” kata Otto. “Sebagai contoh konsep permanent establishment sampai saat ini, belum juga disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman, yakni ketika transaksi bisa dilakukan melalui internet tanpa memerlukan kehadiran fisik.”

SDM dan koordinasi

Menghadapi situasi seperti tergambar di atas, jelaslah bahwa tiap otoritas pajak harus terus berbenah agar ia dapat tangkas mengiringi perubahan dunia bisnis. Dunia bisnis selalu membutuhkan aturan yang selain memberi kepastian hukum—tidak mengundang sengketa dan potensi sanksi di luar antisipasi—juga yang sekaligus dapat diterapkan.

Koordinasi dan penguasaan data—sebagaimana diungkap oleh beberapa narasumber kami pada edisi ini—menjadi salah satu kunci. Otoritas pajak di Indonesia harus menjalin koordinasi erat dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam bisnis di era digital ini. Mau tak mau, Ditjen Pajak harus berkoordinasi dengan, setidaknya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, dan tentu saja, Ditjen Bea Cukai.

Di samping itu, Otto menyarankan agar Indonesia juga berkoordinasi dengan negara maju yang tergabung dalam OECD dan G20, sekalipun langkah ini tidak akan serta merta mengubah prinsip-prinsip pajak internasional agar sesuai dengan tren pemanfaatan teknologi terkini. “Suara Indonesia belum begitu berpengaruh terhadap negara-negara maju,” ujar Otto. “Saat ini negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan AS pun belum mengambil posisi mengenai bagaimana melakukan penyesuaian konsep pajak internasional terhadap transaksi melalui teknologi informasi ini.”

Salah satu lingkup perbaikan yang langsung bisa digenjot adalah kualitas SDM. Menurut Otto, petugas pajak harus rajin menimba ilmu. “Tujuannya, untuk memberikan fondasi ilmu mengenai tidak hanya mengenai perkembangan dunia bisnis yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, tapi juga fondasi ilmu mengenai ketentuan perpajakan, legal drafting dan sebagainya,” kata Otto.

Tak cukup hanya menimba ilmu, menurut Otto, aparat pajak juga harus tak segan berkoordinasi dengan pelaku bisnis yang melaksanakan transaksi bisnis secara nyata agar mereka menyerap sebuah gambaran yang utuh dari lapangan. Bila sudah begitu, barulah kita boleh mengharap hadirnya aturan dan kebijakan pajak yang sesuai zamannya.

Editor in Chief

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Breaking News

Breaking News3 minggu lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News1 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News6 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News7 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News8 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News10 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News10 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News11 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News1 tahun lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Advertisement Pajak-New01

Trending