Connect with us

Breaking News

Akan Lari Pajak Dikejar

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Otoritas pajak, atau yang bertugas mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, selalu berhadapan dengan pihak yang berstrategi untuk menyetor pajak sekecil-kecilnya. Inilah riwayat pergulatan keduanya di tengah arus teknologi digital.

Sejenak mari lupakan imajinasi kita tentang kesadaran pajak, lalu menengok pada kenyataan yang kadang mengecutkan hati di luar sana. Dalam gambaran ideal kita, tiap orang yang sudah sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai ongkos peradaban manusia—ongkos hidup bersama dalam kesejahteraan dan keamanan—akan otomatis bayar pajak begitu saja. Dan dalam sistem self-assessment yang pemerintah kita jalankan sejak 1984—tiap subjek pajak akan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka dengan sebaik-baiknya karena undang-undang mengharuskan demikian. Sebuah impian yang indah.

Dalam kenyataan, seperti diakui oleh hampir semua insan perpajakan yang pernah kami wawancara untuk majalah ini: tidak ada orang yang senang bayar pajak. Kadang-kadang kalimat yang kami dengar lebih lengkap: Tidak ada orang yang senang bayar pajak—kecuali orang gila.

Alhasil, di dunia yang dari sisi teknologi informasi telah nyaris nirsekat, dan ketika setiap transaksi bisnis antarnegara sudah bisa dilakukan secara on-line dan real time, dan orang yang disebut di atas tak melulu berarti individu yang berdiam di satu negeri, tapi juga merujuk ke perusahaan multinasional, kita akan terus menyaksikan dunia yang diwarnai pergulatan antara dua kepentingan. Pihak yang satu ingin pajak dibayar sesedikit mungkin, bila perlu tidak usah bayar—syukur-syukur melalui cara dan siasat cerdik yang bikin otoritas pajak melongo, sementara pihak satunya lagi dirundung target APBN di negaranya dengan memberdayakan aparat dan peraturan yang kerap tertinggal laju zaman.

Pada umumnya tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.

Tax management”

Katakanlah satu pihak itu mewakili kepentingan perusahaan multinasional atau MNE (multinational enterprises). MNE adalah perusahaan yang melakukan kegiatan tidak saja di satu negara, tapi di beberapa negara. Mereka berkantor pusat di satu negara, tapi berkantor cabang atau beranak perusahaan di banyak negara—dan tak tertutup kemungkinan, punya anak perusahaan juga di negara-negara tax haven untuk mengunci laba serapat-rapatnya.

Perusahaan ini menaruh kepedulian besar pada bagaimana supaya pajak bisa mereka bayar sekecil-keclinya—ups, baiklah, tidak langsung ke sana. Concern utama mereka adalah earning per share atau laba bersih per saham.

Earning per share atau EPS adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Ia merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai profitabilitas (kemampuan mendatangkan untung) suatu perusahaan. Ia menggambarkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk pemegang sahamnya. Dan investor, tentu saja, akan menanamkan uang pada perusahaan yang ber-EPS bagus dan terus meningkat. Itulah kenapa perusahaan multinasional menaruh perhatian khusus pada EPS—dan secara tidak langsung, pada pajak. Kenapa begitu?

Karena, EPS dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dan dividen yang dibagikan dengan jumlah saham yang beredar. Makin besar pajak yang dibayar, kian kecillah laba setelah pajak. Makin sedikit laba setelah pajak, kian turun pula animo pasar. Itulah kenapa, pada umumnya MNE akan melakukan satu transaksi atau membentuk satu struktur organisasi MNE di seluruh dunia, agar transaksi yang mereka lakukan dapat meminimalkan pajak yang harus mereka bayar, atau dengan kata lain meminimalkan effective tax rate bagi mereka.

Bagaimana cara upaya peminimalan effective tax rate ini ditempuh?

“Biasanya mereka melakukan satu transaksi antarperusahaan dalam satu grup yang tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan aset, memaksimalkan sales tapi juga sekaligus menurunkan biaya yang harus mereka bayar—dan juga meminimalkan pajak yang harus mereka bayar,” ujar pengamat perpajakan Otto Sumaryoto kepada Majalah Pajak, Senin (9/7).

Menurut Otto, upaya-upaya itulah yang mereka sebut sebagai tax management. “Tapi pada umumnya,“ lanjutnya, “tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.”

Siasat alih laba

Yurisdiksi pajak di dunia telah lama menyadari adanya kesenjangan dan celah (gaps and loopholes) yang bersemayam di dalam aturan dan sistem perpajakan yang membuka peluang terjadinya double non-taxation alias tax avoidance alias di sana-sini tidak kena pajak.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang telah bersama-sama meluncurkan BEPS Actions, yang pada dasarnya adalah upaya mereka untuk memerangi tax management yang cenderung kepada tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh MNE.

Sederhananya, BEPS atau base erosion and profit shifting adalah strategi pajak yang digunakan oleh MNE untuk mengalihkan keuntungan mereka dari lokasi bertarif pajak tinggi ke lokasi yang bertarif pajak rendah atau bahkan bertarif nol (lokasi ini disebut juga tax haven). Ujung-ujungnya, praktik ini akan  menggerus basis pajak di yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak tinggi.

Bagaimana cara MNE memunculkan untung di tax haven? Setidaknya ada dua teknik yang paling sering dipakai. Teknik pertama, dengan membuat skenario utang di dalam grup perusahaan. Timbun utang di cabang perusahaan yang berlokasi di negara yang bertarif pajak tinggi. Dengan begitu, turunlah laba yang akan dipajaki di sana, dan sebagai gantinya, munculkan laba perusahaan itu di cabang yang berlokasi di negara bertarif rendah. Kelemahannya, cara ini terlalu gampang terendus otoritas pajak.

Cara kedua, sekaligus yang paling dominan saat ini adalah manipulasi transfer pricing. Dengan cara ini, perusahaan menentukan harga produk atau jasa yang harus dibayar oleh perusahaan yang masih dalam satu grup—di sini kita menyebutnya sebagai pihak yang punya hubungan istimewa. Jadi, pada dasarnya mereka membeli produk atau jasa mereka sendiri. Misalnya, di dalam satu perusahaan, cabang di Bermuda (tax haven) menjual layanan dengan harga tinggi kepada cabang di Perancis. Dengan begitu, laba akan nongol di Bermuda, dan rugi mejeng di Perancis.

Teorinya, sih, transaksi antarpihak yang punya hubungan istimewa ini harus patuh pada arm’s-length principle—yaitu harus tetap merujuk pada harga pasar atau harga pembanding. Masalahnya, dengan miliaran transaksi setiap tahun, petugas pajak akan kewalahan mengecek transaksi ini. Soal lainnya, harga rujukannya memang tidak ada! Bayangkan, pada waktu Google baru muncul, misalnya, ke mana gerangan rujukan harga mesti dicari saat perusahaan ini menjual teknologinya pada anak cabangnya yang ada di Bermuda?

Maka jangan heran, jika dalam rentang 1995–2010 saja, telah triliunan dollar AS melayang dari negara OECD dan negara berkembang ke tax haven, “berkat” pelbagai skema penghindaran pajak.

Otoritas pajak negara kita pun terbilang aktif menghadapi isu ini. Pada 13 Juni lalu, misalnya, Indonesia, diwakili Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, dan Amerika Serikat, diwakili Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service, Theodore Setzer menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR). Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bertukar laporan per negara secara periodik sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan.

Krusial

Sementara itu, di luar pelbagai skema BEPS yang tengah diperangi itu, dari sisi aturan perpajakan, perkembangan teknologi digital harus diakui telah memunculkan tantangan—kalau tak mau disebut keruwetan—tersendiri. Dan tantangan itu sebetulnya tak hanya menerpa otoritas pajak tapi juga  pambayar pajak.

“Saya melihat minimal ada dua isu terkait hal ini. Pertama dari sisi PPN, kedua dari sisi PPh,” ujar Otto. “Untuk PPN, isu yang mengemuka bukan mengenai konsep pengenaan PPN-nya, tapi lebih cenderung ke isu administrasi.”

Menurut Otto, kini yurisdiksi pajak di dunia dihadapkan pada masalah transaksi melalui teknologi informasi atau melalui koneksi internet, yaitu ketika transaksi tidak lagi dilakukan secara fisik dan pembayaran tidak lagi dilakukan dengan cara cash basis melainkan melalui transfer dan cara lain. Seorang penjual barang atau pemberi jasa atau penjual barang tidak berwujud, misalnya perangkat lunak, yang ada di Indonesia dapat menjual barangnya ke seluruh dunia.

“Kalau barang dikirim secara fisik, PPN tidak ada masalah karena dia harus melewati batas yang nanti akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Tapi untuk barang yang tidak berwujud yang dikirimkan melalui internet, tidak mudah melacaknya.”

Pelacakan kian sulit karena praktik ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar dan berbadan usaha tetap semacam Amazon, eBay, atau Bukalapak, tapi juga oleh orang pribadi dan usaha kecil atau UMKM. “Itu menjadi masalah krusial yang harus diantisipasi oleh yurisdiksi pajak di beberapa negara, termasuk indonesia.”

Sementara PPh (Pajak Penghasilan) memang bukan tanpa bertemu masalah administratif, tapi menurut Otto, masalah yang lebih utama pada PPh adalah konsep pemajakannya. Konsep PPh berbenturan dengan transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet.

“Konsep pajak internasional yang sudah ada sekarang belum—kalau tidak mau dikatakan tidak—dapat mengantisipasi masalah perubahan teknologi dalam hal melaksanakan transaksi,” kata Otto. “Sebagai contoh konsep permanent establishment sampai saat ini, belum juga disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman, yakni ketika transaksi bisa dilakukan melalui internet tanpa memerlukan kehadiran fisik.”

SDM dan koordinasi

Menghadapi situasi seperti tergambar di atas, jelaslah bahwa tiap otoritas pajak harus terus berbenah agar ia dapat tangkas mengiringi perubahan dunia bisnis. Dunia bisnis selalu membutuhkan aturan yang selain memberi kepastian hukum—tidak mengundang sengketa dan potensi sanksi di luar antisipasi—juga yang sekaligus dapat diterapkan.

Koordinasi dan penguasaan data—sebagaimana diungkap oleh beberapa narasumber kami pada edisi ini—menjadi salah satu kunci. Otoritas pajak di Indonesia harus menjalin koordinasi erat dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam bisnis di era digital ini. Mau tak mau, Ditjen Pajak harus berkoordinasi dengan, setidaknya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, dan tentu saja, Ditjen Bea Cukai.

Di samping itu, Otto menyarankan agar Indonesia juga berkoordinasi dengan negara maju yang tergabung dalam OECD dan G20, sekalipun langkah ini tidak akan serta merta mengubah prinsip-prinsip pajak internasional agar sesuai dengan tren pemanfaatan teknologi terkini. “Suara Indonesia belum begitu berpengaruh terhadap negara-negara maju,” ujar Otto. “Saat ini negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan AS pun belum mengambil posisi mengenai bagaimana melakukan penyesuaian konsep pajak internasional terhadap transaksi melalui teknologi informasi ini.”

Salah satu lingkup perbaikan yang langsung bisa digenjot adalah kualitas SDM. Menurut Otto, petugas pajak harus rajin menimba ilmu. “Tujuannya, untuk memberikan fondasi ilmu mengenai tidak hanya mengenai perkembangan dunia bisnis yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, tapi juga fondasi ilmu mengenai ketentuan perpajakan, legal drafting dan sebagainya,” kata Otto.

Tak cukup hanya menimba ilmu, menurut Otto, aparat pajak juga harus tak segan berkoordinasi dengan pelaku bisnis yang melaksanakan transaksi bisnis secara nyata agar mereka menyerap sebuah gambaran yang utuh dari lapangan. Bila sudah begitu, barulah kita boleh mengharap hadirnya aturan dan kebijakan pajak yang sesuai zamannya.

Breaking News

Profesor Stanford: “Jokes” Bisa Bikin Anda Cuan!

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dr. Jennifer Aaker memiliki visi yang sama dengan IHIK3, yaitu memaksimalkan potensi humor yang masih dianggap remeh di korporasi maupun institusi pendidikan

Jakarta, Majalahpajak.net – Wajarnya, supaya bisa mendapatkan rezeki lebih, kita perlu bekerja lebih keras dan cerdas. Namun ternyata di samping bekerja lebih keras dan cerdas, ada strategi lain yang sangat mungkin untuk diadaptasi agar pemasukan Anda bertambah.

Apa itu? Menggunakan humor! Ya, ternyata, humor begitu bermanfaat bagi hidup, terutama dari segi bisnis dan berwirausaha.

Ini bukan candaan, karena sudah ada studi yang membuktikannya. Bahkan, yang menyampaikannya adalah seorang profesor yang mengajar di Stanford Graduate School of Business langsung: Dr. Jennifer Aaker.

“Studi membuktikan bahwa jika Anda melempar joke yang ‘receh’ sekalipun saat bernegosiasi atau di akhir sesi sales pitching, Anda bisa mendapatkan uang lebih,” jelas Jennifer saat memberikan paparan di webinar Humor Resources Department yang diadakan oleh Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3, dibaca ‘ihik ihik ihik’), Kamis, 8 April 2021.

Mengapa demikian? Katanya, kerelaan konsumen untuk membelanjakan uangnya ketika berada di proses negosiasi yang dibumbui humor bisa meningkat hingga 18 persen.

“Intinya, Anda bisa mendapat pemasukan lebih banyak cuma gara-gara melempar jokes bapak-bapak,” pesannya.

Jennifer Aaker di webinar Humor Resources Department (IHIK3)

Dr. Jennifer Aaker adalah akademisi yang fokus ke topik-topik penelitian behavioral, terutama seputar bisnis dan psikologi. Tahun ini, ia bersama Naomi Bagdonas menerbitkan buku bertajuk “Humor, Seriously”. Naomi sendiri adalah dosen di Stanford Graduate School of Business, komedian, dan fasilitator humor untuk petinggi di perusahaan-perusahaan Fortune 100.

Kolaborasi Jennifer dan IHIK3 sendiri pada dasarnya dilandasi pada satu misi yang sama, yaitu menyebarkan manfaat humor yang belum banyak diketahui orang, terlebih di Indonesia. Di sini, humor masih dianggap sebagai sesuatu yang remeh atau sekadar lucu-lucuan saja. Padahal kalau dimanfaatkan betul, humor bisa sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya maupun dalam berbisnis.

Novrita Widiyastuti, Chief Executive Officer (CEO) IHIK3, bisa mengonfirmasinya. IHIK3 sendiri sebelumnya pernah diminta untuk memberikan pelatihan humor di suatu bank. Program tersebut diikuti oleh hampir seluruh bagian dalam bank tersebut, mulai dari petinggi sampai stafnya.

“Beberapa bulan berselang, waktu kami meminta direktur bank tersebut untuk hadir di pelatihan humor kami yang lain untuk memberikan testimoni, beliau bilang, ‘Setelah mbak Novri dan tim memberi pelatihan humor ke kantor kami, ternyata tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga profit.’ Merinding sendiri saya mendengarnya,” jelas Novri yang juga akademisi dan peneliti humor itu di sesi kedua webinar Humor Resources Department.

Yasser Fikry, Chief Creative Officer (CCO) IHIK3 menambahkan bahwa untuk berhumor di kantor, Anda sejatinya bisa memulai detik ini juga.

“Kalau Anda di kantor tidak punya pimpinan yang mau berhumor, silakan nikmati humor di antara teman-teman terdekat Anda dulu. Berusahalah menikmati pertemanan kecil itu. Anda kan sebenarnya bisa berhumor sebelum memulai pekerjaan, saat istirahat makan siang, atau ketika mau pulang,” jelas dosen sekaligus komedian itu.

“Yang jadi pertanyaan dalam mengimplementasikan humor di dunia kerja bukan ‘bisa atau tidak?’, tapi ‘mau apa tidak?’,” tandasnya.

Mengingat betapa besar manfaat humor, IHIK3 pun mengajak agar pelbagai elemen masyarakat dan institusi, terutama institusi pendidikan dan perusahaan, untuk dengan bijak memanfaatkan humor.

“Yang terpenting setelah acara ini adalah semua yang hadir di sini jadi bisa dan berani untuk mengimplementasikan humor di lingkungannya masing-masing. Kebetulan, orientasi kantor saya sendiri adalah membuat kebahagiaaan dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama,” pesan Danny Septriadi, co-founder IHIK3 dan senior partner DDTC.

Webinar Humor Resources Department sendiri diikuti oleh banyak elemen masyarakat, mulai dari petinggi dan pemilik bisnis, praktisi Human Resources (HR), staf pelbagai perusahaan, akademisi sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, hingga pegawai di institusi pemerintahan.

Salah satu peserta yang hadir adalah penulis buku, coach, dan praktisi HR, Josef Bataona. Ia sepaham apa yang dipaparkan oleh Dr. Jennifer Aaker dalam kesempatan itu.

“Saya setuju dengan apa yang Jennifer tadi bilang: it’s all about switching the mindset. Ini tentang proses mencari apa yang bisa menghibur kita dari kejadian sehari-hari,” katanya.

Ada pula perwakilan akademisi, yakni Prof. Bambang Suryadi, Ph.D, yang hadir. Sebagai akademisi yang juga menggemari humor dan penelitian terkaitnya seperti Jennifer, ia optimistis bahwa humor bisa dimanfaatkan di mana pun karena humor dalam perspektifnya adalah medium untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar.

“Humor ini kan sebenarnya sebuah instrumen, sebuah alat. Jadi apa yang akan kita tuju itu bukan humornya, tetapi produktivitas, happiness, hingga keakraban secara emosional maupun fisik antarindividu,” paparnya.

Menariknya, para peserta Humor Resources Department ini juga tak ragu untuk mendemonstrasikan kemampuan berhumornya. Contohnya, komentar Bawono Aji berikut.

“Di webinar ini, IHIK3 bilang karyawan yang humoris harusnya digaji lebih tinggi. Nah kebetulan, hari ini atasan saya hadir dan tadi juga sudah mengakui kalau saya termasuk yang paling humoris di kantor,” kelakar partner di divisi Research and Training DDTC tersebut.

Lanjut baca

Breaking News

WIKA Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam NTT

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) melalui Corporate Social Responsibiliy (CSR) melaksanakan serah terima bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pasca bencana badai, banjir bandang dan tanah longsor yang menerpa sejak Minggu, 4 April 2021.

Sejumlah bantuan seperti kebutuhan dapur, susu, air mineral, mie instan serta perlengkapan mandi senilai Rp50 juta diserahkan WIKA melalui posko bantuan Satgas Bencana Kementerian BUMN di Kupang pada Kamis, (8/4/21).

GM Corporate Relations WIKA, Achmad Harris A. Soekamto menuturkan bahwa penyaluran jenis bantuan ini telah menyesuaikan kebutuhan korban yang terpaksa harus tinggal dipengungsian akibat rusaknya harta benda akibat bencana.

“Semoga aksi cepat tanggap dari kami ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara. Ke depan, karena melihat juga terdapat kerusakan infrastruktur, seperti rusaknya rumah warga, fasilitas umum, terputusnya jalan akses, WIKA juga akan mengirimkan bantuan alat berat, berupa Excavator dan Dump Truck melalui Proyek Bendungan Manikin Paket I guna membantu pelaksanaan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dan pohon tumbang di jalan utama. Dengan demikian, aktivitas mobilisasi warga bisa lancar kembali,” pungkas Harris.

Lanjut baca

Breaking News

Titik Penting Sejarah “Tax Treaty”

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3B), disusun sebuah instrumen multilateral yang mampu memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak.

Sebagai anggota The Group of Twenty (G20) dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), salah satunya dengan mengadopsi multilateral instrument (MLI).

“Praktik penghindaran pajak itu sangat berbahaya, bisa menggerus potensi penerimaan pajak suatu negara dari transaksi lintas negara, cross border. Misalnya, praktik transfer pricing, praktik treaty abuse, treaty shopping, praktik thin capitalization atau DER (debt to equity ratio),” kata Direktur Perpajakan Internasional (periode 2016–Febuari 2021) John Hutagaol ini, Rabu (3/2).

Treaty shopping adalah skema yang dilakukan Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian P3B. Sementara thin capitalization adalah perusahaan melakukan pendanaan melalui utang yang lebih tinggi dibandingkan modal yang dimiliki. Cara itu signifikan menurunkan keuntungan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk menanggulangi segala praktik penghindaran pajak, anggota G20 dan OECD bekerja sama membentuk Inclusive Framework on BEPS yang menghasilkan 15 rencana aksi.

Ke-15 Rencana aksi BEPS itu meliputi, isu pemajakan ekonomi digital (rencana aksi 1), netralisasi hybrid mismatch arrangement (rencana aksi 2), penyusunan ketentuan controlled foreign companies/CFC yang efektif (rencana aksi 3), pembatasan pengurangan biaya bunga (rencana aksi 4), melawan harmful tax practise (rencana aksi status BUT secara artifisial (rencana aksi 7), transfer pricing dan pembentukan nilai (rencana aksi 8 sampai 10), pengukuran dan pengawasan BEPS (rencana aksi 11), mandatory disclosure rules (rencana aksi 12), struktur tiga tingkat dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi (rencana aksi 13), membuat MAP menjadi lebih efektif (rencana aksi 14), penyusunan instrumen multilateral (rencana aksi 15).

MLI

Dari 15 rencana aksi BEPS itu terdapat beberapa rencana aksi yang memengaruhi P3B dan dituangkan dalam MLI atau multilateral instrument. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.

John menjelaskan, MLI disusun dengan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia-Australia, P3B Indonesia-Jepang, dan P3B Australia-Jepang.

“Secara konvensional sebelum ada MLI, dalam perundingan P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra, kita melalui proses negosiasi bilateral yang pada umumnya memerlukan alokasi tenaga, biaya dan waktu yang banyak dan panjang,” kata John.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menggambarkan dampak penandatanganan MLI ini sebagai “a new turning point in tax treaty history”.

Sikap Indonesia

Indonesia yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Direktorat Perpajakan Internasional kemudian menyertakan covered tax agreement (CTA) untuk 47 yurisdiksi. CTA adalah P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI. Negara yang masuk dalam daftar CTA Indonesia antara lain Singapura, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, dan Mesir.

MLI yang diajukan Indonesia akan termodifikasi apabila yurisdiksi yang diusulkan juga memilih Indonesia, termasuk pemilihan pasal yang sama.

OECD menetapkan 38 yurisdiksi sesuai dengan Indonesia. John menyebut, ada sembilan yurisdiksi yang tidak memilih Indonesia ataupun belum menandatangani naskah MLI, yakni Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Republik Ceko, Norwegia, dan Swiss.

Setelah sesuai, ke-38 yurisdiksi itu melakukan pengesahan MLI sesuai ketentuan domestik. Setiap yurisdiksi mitra harus menyelesaikan prosedur internal di negara atau yurisdiksi masing-masing.

“Indonesia melalui ratifikasi kemudian menyampaikan ratifikasi beserta notifikasi dan reservasinya kepada sekretariat OECD sebagai depositary,” jelas John.

Ratifikasi itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Hingga 16 Februari 2021, 23 dari 38 yurisdiksi sudah melakukan ratifikasi.

Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional III Adrian Munandar menambahkan, Indonesia menyampaikan reservasi kepada Sekretariat OECD pada tanggal 28 April 2020, sehingga MLI mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Namun demikian, MLI di Indonesia baru berlaku efektif pada 1 Januari 2021 untuk withholding tax dan 1 Januari 2022 untuk pajak lainnya.

“Maksudnya ketika MLI mulai diimplementasikan di Indonesia, untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menerima penghasilan di Indonesia, akan dipotong PPh pasal 26 sejak 1 Januari 2021. Sementara untuk pajak lainnya, misalnya terdapat situasi di mana berdasarkan ketentuan MLI suatu aktivitas SPLN dianggap merupakan BUT di Indonesia, maka pemajakan atas BUT itu—untuk PPh pasal 25 contohnya—berlaku efektif pada 1 Januari 2022,” jelas Adrian.

Adopsi 11 pasal

Inclusive Framework on BEPS merilis ketentuan MLI dalam delapan bab dengan total 39 Pasal. Namun, Indonesia saat ini baru mengadopsi 11 pasal, yaitu tentang dual resident entities (pasal 4), purpose of a covered tax agreement (pasal 6), prevention of treaty abuse (pasal 7), dividend transfer (pasal 8), gains transfer of shares derives principally from immovable properties (pasal 9), artificial avoidance of PE status through commissionaire (pasal 12), artificial avoidance of PE status through specific activity exemption (pasal 13), splitting-up contracts (pasal 14), definition of closely related (pasal 15), mutual agreement procedure (pasal 16), corresponding adjustment (pasal 17).

Implementasi pasal 6 dan 7 MLI digunakan untuk memfasilitasi rencana aksi BEPS 6 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Menurut Adrian, P3B pada umumnya disusun untuk menghindari pemajakan berganda. Sementara subjek pajak yang melakukan aggressive tax planning biasanya melakukan pengelakan pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam P3B.

“Sehingga salah satu ketentuan yang diatur dalam rencana aksi BEPS 6 adalah bahwa setiap P3B harus memiliki judul atau mukadimah yang menyatakan bahwa P3B disusun tidak hanya untuk menghindari pengenaan pajak berganda tetapi juga mencegah terjadinya pengelakan pajak,” kata Adrian.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved