Connect with us

Breaking News

Akan Lari Pajak Dikejar

Agus Budiman

Diterbitkan

pada

Otoritas pajak, atau yang bertugas mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, selalu berhadapan dengan pihak yang berstrategi untuk menyetor pajak sekecil-kecilnya. Inilah riwayat pergulatan keduanya di tengah arus teknologi digital.

Sejenak mari lupakan imajinasi kita tentang kesadaran pajak, lalu menengok pada kenyataan yang kadang mengecutkan hati di luar sana. Dalam gambaran ideal kita, tiap orang yang sudah sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai ongkos peradaban manusia—ongkos hidup bersama dalam kesejahteraan dan keamanan—akan otomatis bayar pajak begitu saja. Dan dalam sistem self-assessment yang pemerintah kita jalankan sejak 1984—tiap subjek pajak akan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka dengan sebaik-baiknya karena undang-undang mengharuskan demikian. Sebuah impian yang indah.

Dalam kenyataan, seperti diakui oleh hampir semua insan perpajakan yang pernah kami wawancara untuk majalah ini: tidak ada orang yang senang bayar pajak. Kadang-kadang kalimat yang kami dengar lebih lengkap: Tidak ada orang yang senang bayar pajak—kecuali orang gila.

Alhasil, di dunia yang dari sisi teknologi informasi telah nyaris nirsekat, dan ketika setiap transaksi bisnis antarnegara sudah bisa dilakukan secara on-line dan real time, dan orang yang disebut di atas tak melulu berarti individu yang berdiam di satu negeri, tapi juga merujuk ke perusahaan multinasional, kita akan terus menyaksikan dunia yang diwarnai pergulatan antara dua kepentingan. Pihak yang satu ingin pajak dibayar sesedikit mungkin, bila perlu tidak usah bayar—syukur-syukur melalui cara dan siasat cerdik yang bikin otoritas pajak melongo, sementara pihak satunya lagi dirundung target APBN di negaranya dengan memberdayakan aparat dan peraturan yang kerap tertinggal laju zaman.

Pada umumnya tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.

Tax management”

Katakanlah satu pihak itu mewakili kepentingan perusahaan multinasional atau MNE (multinational enterprises). MNE adalah perusahaan yang melakukan kegiatan tidak saja di satu negara, tapi di beberapa negara. Mereka berkantor pusat di satu negara, tapi berkantor cabang atau beranak perusahaan di banyak negara—dan tak tertutup kemungkinan, punya anak perusahaan juga di negara-negara tax haven untuk mengunci laba serapat-rapatnya.

Perusahaan ini menaruh kepedulian besar pada bagaimana supaya pajak bisa mereka bayar sekecil-keclinya—ups, baiklah, tidak langsung ke sana. Concern utama mereka adalah earning per share atau laba bersih per saham.

Earning per share atau EPS adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Ia merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai profitabilitas (kemampuan mendatangkan untung) suatu perusahaan. Ia menggambarkan berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan untuk pemegang sahamnya. Dan investor, tentu saja, akan menanamkan uang pada perusahaan yang ber-EPS bagus dan terus meningkat. Itulah kenapa perusahaan multinasional menaruh perhatian khusus pada EPS—dan secara tidak langsung, pada pajak. Kenapa begitu?

Karena, EPS dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dan dividen yang dibagikan dengan jumlah saham yang beredar. Makin besar pajak yang dibayar, kian kecillah laba setelah pajak. Makin sedikit laba setelah pajak, kian turun pula animo pasar. Itulah kenapa, pada umumnya MNE akan melakukan satu transaksi atau membentuk satu struktur organisasi MNE di seluruh dunia, agar transaksi yang mereka lakukan dapat meminimalkan pajak yang harus mereka bayar, atau dengan kata lain meminimalkan effective tax rate bagi mereka.

Bagaimana cara upaya peminimalan effective tax rate ini ditempuh?

“Biasanya mereka melakukan satu transaksi antarperusahaan dalam satu grup yang tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan aset, memaksimalkan sales tapi juga sekaligus menurunkan biaya yang harus mereka bayar—dan juga meminimalkan pajak yang harus mereka bayar,” ujar pengamat perpajakan Otto Sumaryoto kepada Majalah Pajak, Senin (9/7).

Menurut Otto, upaya-upaya itulah yang mereka sebut sebagai tax management. “Tapi pada umumnya,“ lanjutnya, “tax management ini dilakukan dengan memanfaatkan loopholes yang ada di aturan perpajakan.”

Siasat alih laba

Yurisdiksi pajak di dunia telah lama menyadari adanya kesenjangan dan celah (gaps and loopholes) yang bersemayam di dalam aturan dan sistem perpajakan yang membuka peluang terjadinya double non-taxation alias tax avoidance alias di sana-sini tidak kena pajak.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang beranggotakan negara maju dan negara berkembang telah bersama-sama meluncurkan BEPS Actions, yang pada dasarnya adalah upaya mereka untuk memerangi tax management yang cenderung kepada tax avoidance (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh MNE.

Sederhananya, BEPS atau base erosion and profit shifting adalah strategi pajak yang digunakan oleh MNE untuk mengalihkan keuntungan mereka dari lokasi bertarif pajak tinggi ke lokasi yang bertarif pajak rendah atau bahkan bertarif nol (lokasi ini disebut juga tax haven). Ujung-ujungnya, praktik ini akan  menggerus basis pajak di yurisdiksi yang mengenakan tarif pajak tinggi.

Bagaimana cara MNE memunculkan untung di tax haven? Setidaknya ada dua teknik yang paling sering dipakai. Teknik pertama, dengan membuat skenario utang di dalam grup perusahaan. Timbun utang di cabang perusahaan yang berlokasi di negara yang bertarif pajak tinggi. Dengan begitu, turunlah laba yang akan dipajaki di sana, dan sebagai gantinya, munculkan laba perusahaan itu di cabang yang berlokasi di negara bertarif rendah. Kelemahannya, cara ini terlalu gampang terendus otoritas pajak.

Cara kedua, sekaligus yang paling dominan saat ini adalah manipulasi transfer pricing. Dengan cara ini, perusahaan menentukan harga produk atau jasa yang harus dibayar oleh perusahaan yang masih dalam satu grup—di sini kita menyebutnya sebagai pihak yang punya hubungan istimewa. Jadi, pada dasarnya mereka membeli produk atau jasa mereka sendiri. Misalnya, di dalam satu perusahaan, cabang di Bermuda (tax haven) menjual layanan dengan harga tinggi kepada cabang di Perancis. Dengan begitu, laba akan nongol di Bermuda, dan rugi mejeng di Perancis.

Teorinya, sih, transaksi antarpihak yang punya hubungan istimewa ini harus patuh pada arm’s-length principle—yaitu harus tetap merujuk pada harga pasar atau harga pembanding. Masalahnya, dengan miliaran transaksi setiap tahun, petugas pajak akan kewalahan mengecek transaksi ini. Soal lainnya, harga rujukannya memang tidak ada! Bayangkan, pada waktu Google baru muncul, misalnya, ke mana gerangan rujukan harga mesti dicari saat perusahaan ini menjual teknologinya pada anak cabangnya yang ada di Bermuda?

Maka jangan heran, jika dalam rentang 1995–2010 saja, telah triliunan dollar AS melayang dari negara OECD dan negara berkembang ke tax haven, “berkat” pelbagai skema penghindaran pajak.

Otoritas pajak negara kita pun terbilang aktif menghadapi isu ini. Pada 13 Juni lalu, misalnya, Indonesia, diwakili Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, dan Amerika Serikat, diwakili Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service, Theodore Setzer menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR). Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk bertukar laporan per negara secara periodik sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan.

Krusial

Sementara itu, di luar pelbagai skema BEPS yang tengah diperangi itu, dari sisi aturan perpajakan, perkembangan teknologi digital harus diakui telah memunculkan tantangan—kalau tak mau disebut keruwetan—tersendiri. Dan tantangan itu sebetulnya tak hanya menerpa otoritas pajak tapi juga  pambayar pajak.

“Saya melihat minimal ada dua isu terkait hal ini. Pertama dari sisi PPN, kedua dari sisi PPh,” ujar Otto. “Untuk PPN, isu yang mengemuka bukan mengenai konsep pengenaan PPN-nya, tapi lebih cenderung ke isu administrasi.”

Menurut Otto, kini yurisdiksi pajak di dunia dihadapkan pada masalah transaksi melalui teknologi informasi atau melalui koneksi internet, yaitu ketika transaksi tidak lagi dilakukan secara fisik dan pembayaran tidak lagi dilakukan dengan cara cash basis melainkan melalui transfer dan cara lain. Seorang penjual barang atau pemberi jasa atau penjual barang tidak berwujud, misalnya perangkat lunak, yang ada di Indonesia dapat menjual barangnya ke seluruh dunia.

“Kalau barang dikirim secara fisik, PPN tidak ada masalah karena dia harus melewati batas yang nanti akan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Tapi untuk barang yang tidak berwujud yang dikirimkan melalui internet, tidak mudah melacaknya.”

Pelacakan kian sulit karena praktik ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar dan berbadan usaha tetap semacam Amazon, eBay, atau Bukalapak, tapi juga oleh orang pribadi dan usaha kecil atau UMKM. “Itu menjadi masalah krusial yang harus diantisipasi oleh yurisdiksi pajak di beberapa negara, termasuk indonesia.”

Sementara PPh (Pajak Penghasilan) memang bukan tanpa bertemu masalah administratif, tapi menurut Otto, masalah yang lebih utama pada PPh adalah konsep pemajakannya. Konsep PPh berbenturan dengan transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet.

“Konsep pajak internasional yang sudah ada sekarang belum—kalau tidak mau dikatakan tidak—dapat mengantisipasi masalah perubahan teknologi dalam hal melaksanakan transaksi,” kata Otto. “Sebagai contoh konsep permanent establishment sampai saat ini, belum juga disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman, yakni ketika transaksi bisa dilakukan melalui internet tanpa memerlukan kehadiran fisik.”

SDM dan koordinasi

Menghadapi situasi seperti tergambar di atas, jelaslah bahwa tiap otoritas pajak harus terus berbenah agar ia dapat tangkas mengiringi perubahan dunia bisnis. Dunia bisnis selalu membutuhkan aturan yang selain memberi kepastian hukum—tidak mengundang sengketa dan potensi sanksi di luar antisipasi—juga yang sekaligus dapat diterapkan.

Koordinasi dan penguasaan data—sebagaimana diungkap oleh beberapa narasumber kami pada edisi ini—menjadi salah satu kunci. Otoritas pajak di Indonesia harus menjalin koordinasi erat dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam bisnis di era digital ini. Mau tak mau, Ditjen Pajak harus berkoordinasi dengan, setidaknya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia, dan tentu saja, Ditjen Bea Cukai.

Di samping itu, Otto menyarankan agar Indonesia juga berkoordinasi dengan negara maju yang tergabung dalam OECD dan G20, sekalipun langkah ini tidak akan serta merta mengubah prinsip-prinsip pajak internasional agar sesuai dengan tren pemanfaatan teknologi terkini. “Suara Indonesia belum begitu berpengaruh terhadap negara-negara maju,” ujar Otto. “Saat ini negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan AS pun belum mengambil posisi mengenai bagaimana melakukan penyesuaian konsep pajak internasional terhadap transaksi melalui teknologi informasi ini.”

Salah satu lingkup perbaikan yang langsung bisa digenjot adalah kualitas SDM. Menurut Otto, petugas pajak harus rajin menimba ilmu. “Tujuannya, untuk memberikan fondasi ilmu mengenai tidak hanya mengenai perkembangan dunia bisnis yang dipengaruhi oleh teknologi informasi, tapi juga fondasi ilmu mengenai ketentuan perpajakan, legal drafting dan sebagainya,” kata Otto.

Tak cukup hanya menimba ilmu, menurut Otto, aparat pajak juga harus tak segan berkoordinasi dengan pelaku bisnis yang melaksanakan transaksi bisnis secara nyata agar mereka menyerap sebuah gambaran yang utuh dari lapangan. Bila sudah begitu, barulah kita boleh mengharap hadirnya aturan dan kebijakan pajak yang sesuai zamannya.

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer