Connect with us

SPECIAL REPORT

Ajak Taat Sama-Sama

Diterbitkan

pada

Suryadi giat menyuarakan kebijakan pajak di berbagai kesempatan. Ia yakin akan banyak pengusaha taat pajak bila disuarakan oleh sesama Wajib Pajak.

Majalahpajak.net-Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia terbilang masih rendah. Salah satu indikatornya bisa terlihat dari sisi kepatuhan formal alias tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Hingga 31 Desember 2021, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2020 tercatat sebesar 15,97 juta dari total 19 juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Artinya, tingkat kepatuhan pajak formal tahun 2021 hanya mencapai 84,05 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah dimulai sejak awal Januari 2022 dan akan berlangsung hingga Juni 2022. Program ini digadang-gadang akan meningkatkan basis pajak yang pada akhirnya berpengaruh positif kepada kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat merupakan salah satu yang akan memanfaatkan PPS sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini. Pasalnya, jumlah Wajib Pajak di wilayah ini menjadi salah satu terbesar yang mengikuti program Amnesti Pajak 2016 silam, sehingga diharapkan hal itu akan terulang kembali pada PPS di tahun 2022.

Sosialisasi PPS

Untuk menyukseskan hal tersebut, Kanwil DJP Jakarta Barat bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menyosialisasikan PPS ke kalangan dunia usaha. Hal ini dinilai ampuh karena informasi PPS tidak hanya disampaikan oleh petugas pajak, tapi juga sesama pengusaha.

Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita mengungkapkan, sinergi yang terbentuk selama ini antara Apindo dan Kanwil DJP Jakarta Barat sudah berlangsung dengan baik. Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi sosialisasi bersama untuk kebijakan atau peraturan perundang-undangan terbaru yang akan berdampak kepada pengusaha—seperti halnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), utamanya PPS.

Ia menyebut, kerja sama serupa diterapkan dengan Kanwil DJP lain, sehingga tak heran apabila Suryadi kerap terlihat di berbagai acara yang dihelat DJP dan lantang menyuarakan PPS maupun aturan perpajakan lainnya. Menurutnya, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh sesama pengusaha yang juga Wajib Pajak akan lebih membantu meyakinkan anggota Apindo untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah.

“Apindo mengumpulkan anggotanya memberi tahu terkait program-program yang sedang berlangsung, dan mendorong agar anggota turut berpartisipasi dan mengetahui perkembangan peraturan dan bisa menjadi lebih patuh untuk meningkatkan tax compliance,” katanya melalui pernyataan tertulis kepada Majalah Pajak, Jumat (21/1).

Baca Juga : Tiupkan Asa di Paruh Kedua
“Win-Win solution”

Suryadi memandang, sosialisasi yang dilakukan pihaknya tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pengusaha semata, tetapi juga kepentingan negara. Di kebijakan PPS yang ditawarkan pemerintah, ia menyebutnya sebagai solusi yang bersifat saling menguntungkan (win-win solution)—bermanfaat untuk Wajib Pajak yang belum mengungkapkan hartanya, dan berguna bagi pemerintah untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak.

“Pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk menjaga perekonomian berjalan, (juga) pemulihan sektor kesehatan yang dampaknya (bagi) dunia usaha dan pengusaha dapat menikmati hasilnya sehingga penerimaan pajak akan ikut meningkat. Inilah yang disebut win-win solution,” ungkapnya.

Sebagai pengusaha, Suryadi tentu berharap kesempatan yang diberikan bagi Wajib Pajak melalui PPS ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Ia juga mengimbau agar DJP dan pemangku kepentingan bisa terus menggaungkan PPS untuk masyarakat luas, sehingga bisa menjangkau ke Wajib Pajak yang sebelumnya belum mengetahui berita baik ini.

“Target yang diharapkan (dari PPS ini) yaitu sebesar-besarnya, dalam arti banyak Wajib Pajak yang bisa ikut dan belum secara penuh melaporkan hartanya dalam SPT karena tertinggal atau karena satu dan lain hal. Kita berharap kesempatan terbuka ini dapat dilakukan semacam moratorium pemeriksaan oleh DJP untuk WP yang terindikasi ada kekurangan pelaporan bisa diimbau untuk ikut dalam PPSWP,” urainya.

Setelah PPS berakhir pada Juni mendatang, Suryadi berharap baik pemerintah maupun otoritas pajak dapat tetap bersikap persuasif, komunikatif, lagi edukatif kepada Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. “Ibaratnya seperti orangtua memberitahu anaknya, tidak langsung diberikan hukuman.”

Selain itu, pria kelahiran Jakarta, 12 April 1948 ini juga ingin agar pemerintah tetap terus bersinergi dengan pemangku kepentingan termasuk dengan dunia usaha, agar kebijakan-kebijakan perpajakan yang akan dikeluarkan atau yang perlu dikeluarkan seiring dengan dinamika perekonomian. dapat kita diskusikan bersama dan dapatkan solusi terbaik.

Lebih selektif

Suryadi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif fiskal. Ia mengerti pemerintah mengambil inisiatif itu agar perekonomian dapat tetap bergerak, mengingat banyak Wajib Pajak dan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19.

Baca Juga : Sinergi Tiga BUMN Kembangkan Layanan Logistik

Selama masa pandemi, Presiden Direktur PT Indonesia Wacoal ini juga turut merasakan tantangan yang diakibatkan pandemi. Selain tetap menjaga agar usaha tetap berjalan dengan efisien, Suryadi berupaya meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja untuk karyawan. Hal itu merupakan tanggung jawab sekaligus risiko yang ia laksanakan sebagai pemimpin perusahaan, di samping kesibukannya berorganisasi di Apindo.

“Strategi untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab selain memimpin perusahaan dan organisasi adalah selalu mengingat bahwa kepentingan usaha juga dirasakan kepentingan dunia usaha pada umumnya. Jadi, ini serangkaian yang sejalan,” tegasnya.

Ia pun menilai, pemerintah mesti lebih selektif untuk melanjutkan insentif fiskal di tahun pemulihan ini, dengan mengkaji dan mengevaluasi kembali sektor-sektor usaha yang saat ini masih terdampak pandemi Covid-19 dan sangat membutuhkan insentif fiskal mulai dari sektor retail, pariwisata, perdagangan umum, automotif, properti, hingga transportasi.

Termasuk, sektor usaha yang menjadi prioritas juga perlu ditingkatkan menjadi daya ungkit perekonomian nasional yakni industri manufaktur yang menampung banyak tenaga kerja karena berdampak pada masyarakat luas. Pada garis besarnya, Suryadi menganggap insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah dapat membantu arus kas perusahaan, sehingga dunia usaha yang masih terdampak dapat terbantu.

“Demikian juga insentif fiskal tidak selalu dalam bentuk nominal uang atau keringanan pembayaran, tapi bisa juga dalam bentuk relaksasi kebijakan seperti meminimalkan pemeriksaan perpajakan yang tidak urgent,” jelasnya.

Suryadi juga bilang, Indonesia perlu memperbaiki sektor kesehatan agar lebih siap menghadapi pandemi lainnya yang bisa saja terjadi di masa depan.

SPECIAL REPORT

Kiat Krisna Menangkis Krisis

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Ajik Krisna bertahan melawan dampak pandemi Covid-19 yang menggerogoti perekonomian Bali. Ia rajin berinovasi dan ogah jadi pengusaha bodong.

 

Majalahpajak.net – Bali, dengan beragam adat-istiadat, keunikan topografi, dan keramahannya, sangat bergantung pada pariwisata. Maka, ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020, perekonomian Bali terempas lantaran tingkat kunjungan wisatawan berada di titik nadir. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun hingga 99,99 persen dari yang semula sebanyak 552.403 orang di bulan Desember 2019 menjadi hanya 22 orang di bulan Agustus 2020.

Salah satu pelaku usaha yang ikut merasakan dampaknya adalah Gusti Ngurah Anom atau akrab disapa Ajik Krisna. Pemilik Krisna Oleh-Oleh Bali sekaligus pendiri Krisna Holding Company ini mengatakan, semula tak pernah menyangka virus yang menginfeksi dunia ini akan berlangsung lama dan menimbulkan efek domino begitu parah.

Si Crazy Rich Bali ini pun, mesti menjalankan aneka efisiensi untuk bertahan. Ia terpaksa—dengan mengeluarkan air mata—merumahkan separuh karyawannya agar keberlangsungan bisnis tetap berjalan sembari mempertahankan lapangan pekerjaan sedapat mungkin. Ia tetap memberi bantuan sembako kepada yang dirumahkan, dengan menjual beberapa mobilnya.

“Sebelumnya karyawan kami sampai 2.500 orang, tapi karena pandemi terpaksa kami mengurangi jumlah sampai separuhnya. Sekarang perlahan sudah kami pekerjakan kembali, sudah mencapai sekitar 1.300-an,” kata Ajik kepada Majalah Pajak melalui konferensi video, Senin (30/5).

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah
Selalu optimistis

Tak mau berlarut dalam kesedihan dan berpangku tangan, Ajik mulai mencari cara agar bisa bertahan. Pada Juni 2020, ia kembali buka dua dari delapan toko yang sempat tutup sejak April 2020. Ajik menyisir beberapa jenis usaha yang masih bertahan di masa pandemi. Ia berkesimpulan, bisnis kuliner bisa jadi salah satu jalan keluar.

Ajik kemudian mulai menjual kacang tanah goreng secara daring. Kacang itu berasal dari kebun miliknya sendiri di Bali Utara yang ditanam, dirawat, dan dipanen bersama sejumlah karyawan. Separuh hasil panen ia sumbangkan ke masyarakat, dan 50 persennya ia jadikan bahan baku produk yang diberi nama Kacang Ajik ini. Dari sanalah kemudian ia membuat membuat aneka produk di masa pandemi.

Pria kelahiran Buleleng 5 Maret 1971 ini tetap optimistis meski dagangan barunya itu tak terlalu laku. Ia yakin cara ini harus dilakukan agar brand yang dimilikinya tersiar ke mana-mana, dan pelan-pelan dapat memulihkan ekonomi bisnisnya.

“Setelah pandemi turun seperti sekarang ini, produk kami sudah punya brand. Daripada kita setelah pandemi sudah mulai berangsur-angsur baik, kita baru mulai. Jadi, menurut saya enggak ada kata terlambat,” katanya.

Selama pandemi, ada 14 varian produk kudapan baru yang ia produksi dan ia jual melalui e-commerce maupun lokapasar miliknya.

Empat pilar

Dalam menjalankan bisnis, Ajik berpegangan pada empat pilar: supplier, pemerintah, kreditur, dan karyawan. Bagi Ajik, penting baginya memerhatikan 475 UMKM yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama di gerainya. Sebagai kurator produk UMKM, ia terjun langsung ke desa-desa dan berkenalan dengan si pembuat produk. Ia juga mendorong agar mereka berinovasi produk baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat.

“Dalam 1–2 bulan ini, kami akan mengeluarkan produk minyak goreng yang dibuat secara tradisional oleh ibu-ibu di perdesaan, tentunya kami juga urus perizinannya. Lalu biasanya di Hari Raya Bali, kami akan mengadakan pasar rakyat dan menggandeng seluruh UMKM untuk jualan di tempat kami,” imbuhnya.

Ajik selalu menaati peraturan pemerintah. Di kalangan KPP Madya Denpasar—tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak—Ajik dikenal sebagai pribadi yang komunikatif dan kooperatif. Ia rajin datang di setiap tax gathering yang dihelat kantor pajak.

Ia pertama kali berkenalan dengan pajak sekitar tahun 2008—2009 silam saat usahanya masih terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Di sebuah pertemuan kala itu, Kepala KPP Pratama Denpasar Timur Arif Irmawan mengajarkannya untuk mencari pegawai yang khusus menyusun pembukuan, mengelola laporan keuangan, dan melakukan pengarsipan dengan baik. Sebab, Arif melihat bisnis yang dikembangkan Ajik sangat berpotensial menjadi besar ke depannya.

Baca Juga: Pandemi Bangkitkan Inovasi dan Perilaku Baru

“Awal-awal saya pikir, kok, kenapa uang saya diatur. Tapi berkat beliau, akhirnya perusahaan kami sampai saat ini jadi lebih tertib pajak dan pembukuan sudah hampir 90 persen sangat rapi,” ungkap Ajik.

Bagi Ajik, pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan, baik PPh maupun PPN yang ia pungut dari konsumen.

“Saya enggak mau jadi pengusaha bodong; harus jadi pengusaha yang bersih. Dan itu uangnya (pajak) akan dirasakan masyarakat yang lain. Kalau memang harus bayar, ya bayar. Kalau memang enggak mampu bayar pajaknya, ya enggak beli. Belum jadi crazy rich Bali kalau belum bayar pajak yang benar,” tegasnya.

Ia pun berharap, ada keseimbangan antara aspek pemungutan pajak yang dilakukan DJP dengan aspek penyaluran pajak dari pemerintah sehingga manfaatnya lebih cepat dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah harus memastikan uang pajak disalurkan dengan baik dan benar sehingga tidak ada dana yang bocor, dan ketimpangan infrastruktur. Ajik, misalnya, melihat perlunya jalan tol untuk Bali Utara agar wilayah itu tidak timpang dengan wilayah lainnya.

“Bali Utara itu tempatnya bagus sekali. Peluang untuk pariwisata itu sangat tinggi. Jadi, kalau bisa dibantu, agar tingkat pariwisata bisa merata, pasti sangat membantu perekonomian di sana,” tutupnya.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Tekad Baja di Tahun Cobaan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. PT Krakatau Posco

Perusahaan patungan Indonesia-Korea di Banten ini bertahan melewati krisis berkat strategi biaya produksi dan efisiensi.

 

Majalahpajak.net – Sebutan Kota Baja yang melekat dengan Kota Cilegon di Provinsi Banten berkaitan erat dengan perannya sebagai penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Produksi baja nasional mencapai 14 juta ton sepanjang tahun 2021. Cilegon menyumbang sekitar 6 juta ton baja per tahun.

Salah satu perusahaan yang turut berkontribusi terhadap produksi baja di gerbang Jawa dan Sumatera ini adalah PT Krakatau Posco. Perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk asal Indonesia dan Posco dari Korea ini berdiri pada 2010 dan berproduksi secara komersial sejak awal 2014. Perusahaan ini mengelola pabrik baja terintegrasi dengan teknologi blast furnace pertama di Indonesia.

Blast furnace merupakan proses mereduksi bijih besi secara kimia, dan mengubahnya menjadi logam besi cair bersuhu tinggi (hot metal) dengan tungku pelebur. Produk baja yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur industri seperti galangan kapal, migas, dan konstruksi.

Selamat dari krisis

Direktur Keuangan PT Krakatau Posco Jang Won-Joon menuturkan, PT Krakatau Posco sempat mengalami kesulitan dari berbagai sektor saat baru berdiri dan mulai beroperasi, mulai dari harga produk yang tidak stabil, keterbatasan kemampuan produksi, dan persaingan dengan harga impor baja di pasar domestik. Namun, PT Krakatau Posco mampu bertahan dan meningkatkan produksi dan penjualannya. Didukung dengan harga baja yang cenderung membaik, selamatlah PT Krakatau Posco dari krisis.

Bahkan, meski di masa pandemi, perusahaan mampu bertahan dan mencetak kinerja gemilang. Won-Joon mengatakan, pihaknya melakukan strategi biaya produksi yang kompetitif ditunjang dengan efisiensi di segala bidang.

“Sebagai dampak positif dari hal tersebut, saat ekonomi mulai pulih dan membaik, PT Krakatau Posco dapat menikmati hasil dari kenaikan harga baja global akibat dari peningkatan konsumsi baja,” kata Won-Joon melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (26/4).

Baca Juga: Kemenperin Akselerasi Pertumbuhan Industri di Luar Jawa

Baru-baru ini, PT Krakatau Steel (Persero) dan Posco menandatangani perjanjian peningkatan saham untuk PT Krakatau Steel (Persero) di Krakatau Posco, dari semula 30 persen menjadi 50 persen—sebuah aksi korporasi yang akan mendorong ekspansi perusahaan.

Direncanakan, PT Krakatau Posco juga akan memperolehan tambahan penyertaan dalam bentuk penyerahan aset Hot Strip Mill (HSM#2). Tambahan pabrik HSM#2 akan menghasilkan Hot Rolled Coil (HRC), yang mempunyai nilai tambah lebih besar ketimbang menghasilkan slab dan plate. Ini akan meningkatkan kapasitas dan kinerja yang lebih baik pada masa datang.

Lebih adil

Kinerja dan citra baik perusahaan selama ini juga diwujudkan dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Won-Joon mengatakan, pihaknya harus menaati standard operating procedure yang dibuat perusahaan, menjalin komunikasi yang baik dengan kantor pajak, serta memberikan pelatihan dan pemutakhiran keahlian perpajakan untuk para staf.

Menurut Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Tangerang ini, komunikasi yang terjalin baik dengan kantor pajak dapat membantu perusahaan cepat menemukan solusi perpajakan.

“Wajib Pajak diberi kebebasan untuk berkomunikasi secara luas dengan kantor pajak dalam menunaikan perpajakannya. Hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak membuat masing-masing pihak mencapai tujuannya dan targetnya dengan baik,” ujar Won-Joon.

Misalnya, komunikasi terkait proyeksi pembayaran berbagai jenis pajak serta proyeksi pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah, PT Krakatau Posco berhak menerima pengembalian kelebihan pajak dalam jangka waktu 1–4 bulan sejak diajukannya permohonan.

Baca Juga: FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Won-Joon menilai perubahan kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini membuat aturan lebih jelas dan transparan. Di masa pandemi misalnya, kebijakan perpajakan yang dibuat lebih bersifat adil untuk mengakomodasi keberlangsungan usaha. Selain itu, reformasi perpajakan yang terus dilakukan DJP juga dinilai berdampak positif, terutama dari sisi teknologi informasi (TI).

“Dari sisi pembayaran dan pelaporan perpajakan, sudah dibuat sistem elektronik dan terintegrasi. E-Filing yang kini semakin baik dan user-friendly, e-Bupot juga semakin praktis dan menghilangkan proses penyerahan secara fisik kepada lawan transaksi,” katanya.

Di sisi lain, Won-Joon mengakui adanya peraturan baru tentang pengenaan PPN atas batu bara dan bijih besi kurang mendukung Wajib Pajak untuk berkembang di tengah ekonomi yang baru pulih. Aturan itu tercantum dalam klaster PPN Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menghapus sejumlah barang dan jasa dari negative list atau daftar tidak terutang PPN. Tujuannya, memperluas basis pemajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

“Beberapa kebijakan terbaru tidak menguntungkan industri baja mengingat bahan baku utama baja adalah bijih besi, batu bara, yang sekarang menjadi objek PPN,” keluhnya.

Namun Won-Joon berharap, peningkatan penerimaan pajak diiringi dengan pengelolaan pajak yang lebih baik dan tepat sasaran mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan pelaku usaha terutama dalam bidang infrastruktur.

“Dalam masa pandemi ini, pengelolaan pajak yang lebih baik dari negara dapat mempercepat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu belakangan ini,” tutupnya.

Lanjut baca

SPECIAL REPORT

Di Mana Bumi Dipijak, di Situ Sinergi Dijunjung

Diterbitkan

pada

Rivan Fazry dan Dok. (Kanwil DJP Banten, KPP Cilegon, dan KPP Tangbar)
 Konsep pendekatan berbasis wilayah dimanifestasikan oleh Kanwil DJP Banten menjadi upaya bersama berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Majalahpajak.net – Selang beberapa hari setelah menerima kepemimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten, Yoyok Setiotomo berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Hari kedua setelah mulai berkantor (19/04/2022), ia bertandang ke Kejaksaan Tinggi Banten untuk memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Hari berikutnya (21/04/2022), Yoyok menemui Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto dan berkunjung ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten.

Bersama Polda Banten, Kanwil DJP Banten akan berupaya mengamankan APBN. Sementara, sinergi dengan BI adalah untuk edukasi perpajakan kepada pengusaha marketplace. Safari akan terus dilanjutkan ke pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah (pemda), Badan Pusat Statistik, serta asosiasi pengusaha. Yoyok berprinsip, Kanwil DJP harus ikut andil membangun daerah, bukan melulu tentang menghimpun penerimaan, karena potensi pajak akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

“Pengenalan wilayah itu penting. Kita di sini diinstruksikan Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani Indrawati) menganalisis itu tidak terkunci pada bidang penerimaan pajak saja, tapi juga harus tahu pengeluaran dan belanja pemda termasuk bagaimana belanja pemda dapat berdampak pada harkat hidup atau kesejahteraan. Rasio gini, ketimpangan, kita perlu tahu juga,” ungkap Yoyok kepada Majalah Pajak, di ruang kerjanya, (20/04/2022).

Menurutnya, pendekatan sosial kultural menjadi bagian utama dalam menakhodai Kanwil di mana pun berada. Yoyok percaya pepatah di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”.

Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode Februari 2021–April 2022 ini berkisah, bagaimana ia sinergi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X meningkatkan kepatuhan pajak. Di DIY, Yoyok juga melakukan pendekatan ke pelbagai komunitas untuk membumikan pajak kepada masyarakat. Misalnya, dengan bergabung ke Rotary Club, komunitas yang beranggotakan pemimpin bisnis dan profesional yang memberikan jasa kemanusiaan, mendorong adanya standar etika yang tinggi dalam setiap kegiatan sukarela, dan membantu membangun kebersamaan.

“Untuk mendekati mereka itu saya tinggalkan baju saya sebagai pejabat. Saya ikut komunitas-komunitas. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan visi sosial. Pendekatannya soft, menumbuhkan empati yang tulus. Bahwa orang (pegawai) pajak itu masyarakat biasa,” kenangnya.

Pendekatan seirama juga Yoyok akan terapkan di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Sebagai salah pusat kerajaan Islam di Nusantara sekitar abad ke-16, masyarakat Banten masih menjunjung tinggi nilai agama. Maka, ia akan melakukan pendekatan ke ulama untuk mendakwahkan pajak.

Yoyok memanifestasikan konsep penguasaan wilayah kepada unit internal, menggelar rapat koordinasi keliling dengan para eselon III setiap bulan ke lokasi potensial, antara lain restoran, hotel, atau tempat wisata, agar petugas pajak betul-betul mengenali kebiasaan masyarakat setempat sekaligus membaca potensi pajak.

Kanwil DJP Banten membawahkan dua KPP Madya, sebelas KPP Pratama, dan satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu KPP Madya Tangerang, KPP Madya Dua Tangerang, KPP Pratama Tangerang Barat, KPP Pratama Kosambi, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Tangerang Timur, KPP Pratama Pondok Aren, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Serang Timur, KPP Pratama Pandeglang, KPP Pratama Cilegon, KPP Pratama Tigaraksa, dan KP2KP Rangkasbitung.

Untuk mengintensifkan koordinasi, Kanwil DJP Banten membentuk liaison officer (LO) yang terdiri atas Kepala Bidang (Kabid) Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian; Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan penyidikan; Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas); Kabid Keberatan, Banding dan Pengurangan; serta Kepala Bagian Umum. LO bertugas mendistribusikan data dari Kantor Pusat DJP sekaligus mengawasi kinerja Account Representative (AR) di setiap KPP.

Kini, Kanwil DJP Banten memiliki enam LO yang membawahkan 11 KPP—satu LO bertanggung jawab kepada dua KPP. Selain intens berkoordinasi secara daring, LO juga melakukan kunjungan ke KPP sekitar empat kali dalam setahun.

Yoyok akan terus memperkuat upaya di atas, becermin kepada kinerja Kanwil DJP Banten di tahun 2021 yang meraih target penerimaan pajak 100,03 persen atau sekitar Rp 53,37 triliun—tumbuh 17,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Banten yang tumbuh 4,4 persen setelah terpuruk akibat badai pandemi 2020.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan pajak Kanwil DJP Banten didominasi oleh industri pengolahan dengan rata-rata 45 persen–55 persen dari total penerimaan, disusul perdagangan 23 persen–25 persen. Yoyok menyebutkan, Banten berpotensi tumbuh pesat, antara lain karena jumlah penduduknya yang sangat besar (sekitar 12 juta), daya beli masyarakat yang baik. Sebesar 54 persen penduduk berdomisili di Tangerang Raya, fasilitas pelabuhan, dan bandar udara.

Maka, untuk mendorong perekonomian daerah, Kanwil DJP Banten juga bakal semakin intensif membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Business Development Services (BDS), yang meliputi pembinaan produksi, pengemasan, pemasaran; menghubungkan pelaku usaha dengan perbankan terkait pemodalan; hingga edukasi perpajakan. Dalam catatan Majalah Pajak, BDS merupakan embrio dari program UMKM Sahabat Pajak (USP) yang digagas oleh KPP Pratama Pondok Aren, unit vertikal Kanwil DJP Banten.

CRM

Kanwil DJP Banten optimistis tahun ini mereka mampu mengulang keberhasilan meraih target penerimaan. Tahun ini, Yoyok dan jajarannya memperkuat implementasi Compliance Risk Management (CRM) Pemeriksaan dan Pengawasan. CRM adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan, serta evaluasinya. Dengan ini, akan terpetakanlah WP Banten berdasarkan ability to pay, dan CRM transfer pricing.

Selain itu, di tahun ini dimanfaatkan pula CRM Penagihan dan Penegakan hukum, yakni memetakan WP berdasarkan kualitas piutang pajak dan tingkat ketertagihannya. “Apabila kriterianya terpenuhi, dapat menjadi trigger untuk dilakukan pengawasan atau pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Yoyok.

Secara simultan, Kanwil memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menangani potensi transfer pricing lewat in-house training, bimbingan teknis, e-Learning, pendampingan penanganan kasus TP, baik dalam kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Melalui Transfer Pricing Knowledge Center (TPKC), kasus transfer pricing yang sedang ditangani oleh KPP dibahas secara periodik.

Tahun ini Kanwil DJP Banten hendak meningkatkan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan dan perdagangan, terutama perdagangan daring, baik melalui marketplace, social media, maupun platform e-Commerce lainnya. Untuk itu, Kanwil DJP Banten meningkatkan kemampuan SDM dalam mengawasi dan menggali potensi pajak atas WP yang bergiat dalam sektor di atas.

Kanwil DJP Banten juga meneruskan pendistribusian dan pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI) melalui Aplikasi Approweb ke KPP. Kemudian, mengawasi tindaklanjut atas data AEoI melalui Aplikasi Mandor. Kepala seksi dan AR didorong menggali potensi dari WP-WP lain yang terkait dengan diperolehnya suatu aset oleh WP tertentu.

“Misalnya, bila ada WP orang pribadi (OP) memiliki data AEoI yang pengakuannya dari dividen, maka harus diteliti lebih lanjut atas pemenuhan kewajiban pajak perusahaannya.”

“Untuk mendekati mereka itu saya tinggalkan baju saya sebagai pejabat. Saya ikut komunitas-komunitas. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan visi sosial.”
— Yoyok Setiotomo
Implementasi di KPP

Kepala KPP Pratama Cilegon Arvin Krissandi memastikan, KPP menjalankan seluruh strategi Kanwil DJP Banten sebagai impelementasi dari instruksi Dirjen Pajak tahun 2022, yaitu meliputi pencapaian penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang dipetakan melalui CRM.

Arvin menyebutkan, kegiatan PPM yang dilakukan KPP, antara lain berupa pengawasan pembayaran dan pelaporan rutin, penelitian dan tindak lanjut data matching, dinamisasi pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Khusus untuk tahun 2022, dilakukan optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Sementara, PKM dilakukan melalui penyelesaian data pemicu, data penguji, analisis mandiri pada aplikasi Approweb, pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA), pengawasan WP High Wealth Individuals (HWI) dan WP grup, serta pengawasan berbasis sektoral terhadap sektor kontributor penerimaan terbesar atau yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektoral nasional tahun 2021.

“Untuk pengawasan kepatuhan dilakukan penelitian atas data perpajakan yang terdapat dalam aplikasi Approweb sebagai data pemicu (disandingkan) dengan laporan SPT Tahunan. Agar lebih efektif dan cepat terealisasi, maka inovasi pemanfaatan data dilakukan dengan cara membagi jenis data pemicu menjadi dua kelompok, yaitu data prioritas ada 24 jenis, dan nonprioritas 62 jenis,” jelas Arvin, kepada Majalah Pajak, (29/5).

Data prioritas adalah data konkret perpajakan yang nilai potensinya bisa langsung diketahui dengan cara mengalikan data dengan tarif yang berlaku.

“Kalau kurang bayar, bisa segera ditagih, baik melalui STP (surat tagihan pajak) maupun SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan data konkret,” tambah Arvin.

Di bidang pelayanan, KPP Pratama Cilegon membuat layanan drive-thru untuk mempermudah WP sekaligus mencegah penyebaran Covid-19. Di layanan ini, WP dapat menyampaikan permohonan pelayanan maupun dokumen perpajakan, antara lain permohonan penghapusan NPWP; permohonan pemindahbukuan; dokumen terkait pengawasan maupun pemeriksaan berupa tanggapan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK), surat teguran, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP).

Berkat inovasi kegiatan PKM itu, di tahun 2021, KPP Pratama Cilegon termasuk yang terbaik di Kanwil DJP Banten. Adapun nilai success rate sebesar 25 persen, di atas rata-rata capaian Kanwil bahkan termasuk tertinggi di tingkat nasional. Maka di tahun lalu, KPP berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kanwil DJP Banten.

KPP yang meraih target penerimaan pajak 107 persen di tahun 2021 ini juga melaksanakan sinergi pengawasan bersama pemda yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ruang lingkup kerja sama meliputi penentuan WP yang akan dilakukan pengawasan bersama. Arvin menuturkan, strategi ini juga merupakan bagian dari implementasi program Kantor Pusat DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), beserta beberapa pemda yang terkait pertukaran data.

Di samping itu, KPP Pratama Cilegon pun membantu wilayah kerja lewat program BDS dengan menyediakan Galeri UMKM.

“Tapi tidak hanya memajang produk, di sana terdapat sarana transaksi penjualan sebagai bentuk wujud nyata pembinaan dan dukungan kepada UMKM di Kota Cilegon. Galeri tersebut bekerja sama dengan PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM) Banten,” kata Arvin.

“Tidak hanya memajang produk, di Galeri UMKM terdapat sarana transaksi penjualan sebagai bentuk wujud nyata pembinaan dan dukungan kepada UMKM di Kota Cilegon. Galeri tersebut bekerja sama dengan PIWKU (Pusat Inkubator Wirausaha dan Klinik UKM) Banten.”
—Arvin Krissandi

Hal senada juga dilakukan KPP Pratama Tangerang Barat (Tangbar). Kepala KPP Pratama Tangbar Ana Astuti Nugrahaningsih mengungkap, pihaknya telah sejak 2020 kompak berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam hal optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

“Kami melakukan beberapa pertemuan dengan pihak Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemkot Tangerang dan disepakati beberapa pekerjaan yang telah dan akan dilanjutkan. KPP memberikan bantuan penilaian aset wilayah ke Pemkot Tangerang. Pemkot melakukan kegiatan bersama dengan KPP, seperti penelitian lapangan, penggalian potensi penerimaan, asistensi kualitas penilai,” ujar Ana di ruangannya, (27/04/2022).

Kedua belah pihak juga melakukan sinergi data terkait perpajakan. “Misalnya, kita cocokkan data WP yang punya tunggakan di kedua belah pihak, ada WP yang di KPP dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Tangerang.”

Ana juga menerapkan pendekatan berbasis wilayah dengan turut menjadi bagian dari WP yang notabene merupakan etnis Tionghoa. Bahkan, KPP Pratama Tangbar khusus menggelar tax gathering di bulan Imlek.

Ana meyakini, langkah serempak bersama seluruh elemen di wilayah kerja akan mampu menciptakan kepatuhan sukarela. Setidaknya, hal itu telah tecermin dari tercapainya target penerimaan pajak 100 persen selama lima tahun berturut-turut (2017–2021).

“Walaupun sebenarnya tidak mudah. Dulu ada perusahaan importir telekomunikasi besar yang berkontribusi setengahnya (terhadap penerimaan KPP), tahun kemarin sudah pindah ke Madya (KPP Madya). Untungnya ada perusahaan, seperti (PT) Softex, penopang lain jasa kebandaraan masih di sini, AirNav (perusahaan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia). Penerbangan semua maskapai juga termasuk (berkontribusi) besar, terus perusahaan transportasi baik pusat dan cabang,” sebut Ana.

Dengan perencanaan yang taktis dan strategis, pelaksanaan yang sesuai ketentuan, dan evaluasi setiap periodik, KPP Pratama Tangbar optimistis mampu mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak secara bekelanjutan setiap tahunnya. Setidaknya, selama tiga tahun berturut-turut kepatuhan formal telah mencapai di atas 100 persen.

“Menurut saya, konsep pendekatan kewilayahan cocok di sini, karena harus di bedah satu-satu. Banyak ruko dengan aktivitas senyap (berpotensi memiliki banyak kegiatan ekonomi). Makanya, saya buka kerja sama di semua elemen, pemda sampai kecamatan-kecamatan,” tambahnya.

Selain itu, bagi Ana, kunci utama keberhasilan menjalankan program dan strategi adalah semangat seluruh pegawai untuk mencapai segala strategi. Maka, penting pemimpin menghadirkan kenyamanan seperti di rumah.

“Bukan hanya soal fasilitas yang memadai, melainkan memberi ruang kreasi bagi pegawai menyampaikan ide, gagasan, sampai wadah menyalurkan hobi. Di (KPP Pratama) Tangbar kita punya kelompok olahraga, tari, dan sebagainya,” kata Ana.

“Konsep pendekatan kewilayahan cocok di sini. Karena harus di bedah satu-satu. Banyak ruko dengan aktivitas senyap (berpotensi memiliki banyak kegiatan ekonomi). Makanya, saya buka kerja sama di semua elemen, pemda sampai kecamatan-kecamatan.”
—Ana Astuti Nugrahaningsih

Lanjut baca

Populer